KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
ASLI
ru n :s A *
Nomor: 231/VT/KIP-PS-.A/20I3
KOMISI INFORMASI PUSAT R F PU ULI K INDONESIA L IDKNT1TAS [1-1 j Komisi Intoimusi Pusat yang menerima, memeriksa. Jan memulus Senukela Informasi Publik Nomor Registrasi
231/VI/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh:
Nama
:
Jambi Corruption Watch
A lamai
:
Ji. Slamet Riyadh No. 53 J i ron i Kota Jambi. Provinsi Jambi
yang dalam persidangan diwakili oleh: Nama
;
Sahudi Ersad dan M S Alfarisi
Alamat
:
J 1, Slamet Riyadi Kelurahan Legok, Kecamatan
lelanai.
Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Sahudi Lrsad tertanggal 6 Oktober 2014 dari Nasri Umar. S H „ MH selaku Ketua L S M Jambi Corruption Watch dan M, Amin. SH selaku Wakil Ketua L S.VI W'ate h selanjutnya d isebut sebagai
Pemohon
Jamin Corruption
Terhadap Nama Alamat
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
dan
Kehutanan
Kabupaten
Sarolangun
Komp. Perkantoran Gunung-Kembaim. Sarolanmin
Dalam persidangan dihadiri oleh lr. Joko Susilo selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten
Sarolangun
yang
berdasarkan
Surat
Keputusan
Bupati
Sarolangun Nomor: 82l.22/76/bkp2d/20l3 tentang Pengangkatan. Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 1Seion U J i Pemerintah Kabupaten Sarolangon tertanggal 31 Agustus 2(115 wlaniul, sebagai
Termohon.
lingkungan n a disebut
(. 1•-1 Pelah membaca surat permohonan Pemohon: Telah mendengar keterangan Pemohon: I elah mendengar keterangan Termohon: l elah memeriksa surat-surat dari Pemohon; lelah memeriksa surat-surat dari Termohon.
2. DUDUK PERKARA A.
Pendahuluan
[2.1|
bahwa
Pemohon
telah
mengajukan
Permohonan
Penyelesaian
Sengketa
Infotmasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 21 Juni 2013 dengan registrasi sengketa Nomor:
23I/V1/KIP-PS/20I3.
Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor:
42/jcw-jbi/lV/2013
tertanggal 25 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun. Adapun informasi dokumen yang dimohon oleh Pemohon yaitu
soft copy dan hard cuy \:
1) Salinan dokumen Kencana Anggaran Biasa (K A B ) beserta gambar. 2) Salinan dokumen Kontrak/Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dari Proyek Pembangunan/rehab gedung dengan pihak ketiga/pemenang lelang. 3) Kwitansi atau bukti pembelian/pembayaran barang atau jasa termasuk dokumen laporan pertanggungjawaban, atau lainnva. 4) Salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor B P K untuk anggaran >ang lelah selesai diaudit tahun 201 1-2012. bagi anggaran yang belum diaudit supaya diberikan menyusul kemudian hari.
[2.3J bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 25 April 2013 ditanggapi
oleh
Termohon,
kemudian
pada
mengajukan keberatan melalui Surat Nomor:
2
tanggai
i3
VI e i
62/jew-jbi/Y/2013
20 15
tidak
Pemohon
tertanggal 9 Mei
-.01.-» yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupatei Sarolangun dan diterima Termohon pada tanggal yang sama dengan pengajuan.
[2.4]
bahwa
mengajukan Informasi
karena
Termohon
Permohonan
(K l)
tidak
Penyelesaian
Pusat tanggal
21 Juni
menanggapi Sengketa
keberatan,
informasi
maka
Publik
2013 yang diterima
dan
Pemohon
ke
Komisi
terdaftar
di
Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 21 Juni 2013 dengan registrasi sengketa Nomor:
231/VI/K1P-PS/2013.
[2.5j Bahwa Sengketa Informasi Publik
a quo
Eeiah disidangkan pada tangeal 7
Oktober 2014 yang dihadiri Pemohon dan Termohon.
Alasan Permohonan |2.6j Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengkela Informasi Publik Kepada Komisi Inlormasi Pusat karena permintaan informasi tidak ditaimgapi oleh Termohon,
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bahan atau pedoman dan kajian/penelitian dalam pengawasan yang akan dilaksanakan oleh internal Pemohon,
Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengkela Inlormasi Publik
a quo.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.PJ
Menimbang
bahwa
di
persidangan
tanggal
7 Oktober
2014
Pemohon
menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Pemohon menyampaikan keterangan tertulis vang pada pukoknva menjelaskan bahwa
lugui standing
JC W telah memenuhi syarat sebagai Ormas vang tidak
berbadan hukum dan tidak wajib memenuhi pasal II ayat I huruf a aneka 2 Perki Nomor 1 lahan 2013, karena LSM Jambi Corruption Watch tidak berbadan hukum.
2. Adapun ketentuan dalam pasal 11 ayat 1 huruf a angka 2 Perki Nomor I Tahun 2013 adalah jika Pemohon informasi adalah berbadan hukum. Adapun bumi pasal I I ayat I huruf a angka 2 Perki I Tahun 2013 >anu memulakan bahwa I emohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebauai berikut: a.
Identitas Pemohon yang sah, yaitu: i.
Poto kopi K TP, Paspor atau identitas lain yang sah sang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau
ii.
Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri ilukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercalal di Benla Neeara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3.
Meskipun L S M
JC’W bukan berbadan hukum, tetapi kcabsahanma diakui
pemerintah dengan telah diterbitkannya S K T (Surat Keterangan Terdaftar) oleh Gubernur
Jambi
dengan
Nomor
SK T :
22U/I34.A/Bakesbang-Pol/|/20I3
tanggal 31 Januari 2013 serta Akta Pendirian _\ung telah terdaftar di Penuadilan Negeri Jambi dengan Nomor 365/Aktu/2013 JB I 2013. 4.
tertanmiu! 21 November “
Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan Surat Permohonan kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima oleh Kepaniteraan Komisi informasi Pusat tanggai 21 Juni 2013.
5.
Bahwa karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah sekelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 1 aval ( I ) huruf a aneka 3 Perki No. 1 Tahun 2013.
6.
Bahwa
’
”
Pemohon dalam permohonan sengketa informasi dalam kapasitas
mewakili sekelompok orang, adapun surat kuasa >ang disampaikan kepada Majelis Komisioner belum ditanda-tangani oleh seluruh kelompok orang >ang tergabung dalam L S M Jambi Corruption W'alch. 7.
Bahwa saat ini dokumen yang disampaikan kepada majelis komisoner adalah surat kuasa dari Surat Kuasa Khusus kepada Sahudi Lrsad tertanggal 6 Oktober 2014 dari Nasri Umar. STL. MH selaku Ketua LSM Jambi Corruption W atch dan M. Amin, SH selaku Wakil Ketua LSM Jambi Corruption Watch.
Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-]
Foto kopi Surat Permohonan Informasi Nomor: 42/jcw-jbi/IV72013 tertanggal 25 April 201 o yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun dan tanda terima surai tersebut tertanggal 25 April 20 13
Surat P-2
Foto kopi Surat Keberatan Nomor:
{>2/jew-jbi/\72l)13
tertanggal 0 Mei 2013
yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perl\Cbunun dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun dan tanda terima surut tersebut tertaneeal I 3 Mei MH 3 L______________________ ______________ ^ ' '
4
Sural P-3 j Foto kopi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke j Komisi Informasi (K I) Pusat tanggal 2 i Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 21 Juni 2013 denuan
231/VI/K1P-PS/2013.
j registrasi sengketa Nomor: Surat P-4
j
"
Foto kopi Akta Notaris Robert Faisal Nomor 80 tanggal
I ! Januari 2013
tentang pendirian L S M Jambi Corruption Watch dan Ibu» kopi K I P ammoia pengurus L S M Jambi Corruption VValeh >ang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 365/Akta/2() 13 J UI tertanggal 2 I November 20 I 3. Surat P-5
Foto kopi Surat Keterangan terdaftar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 220/134.a/Bakesban.Pol/|/2013 lertammal 31 Januari 2013.
Surat P-6 ; Foto Kopi Surat Keterangan Nomor 47J 10 2013. tertan UU,al 22 Januari 20 I 3 tentang domisili L S M Jambi Corruption Watch. Surat P-7
Foto Kopi K l'P Pengurus Harian L S M Jambi Corruption Wateh.
Surat P-8
Surat Kuasa tertanggal 6 Oktober 2014
Keterangan Termohon [2.11]
Menimbang bahwa
di
persidangan
tanggal
7 Oktober 2014
Termohon
menyampaikan keterangan sebagai berikut: L
Bahwa benar lr. Joko Susilo adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangnn yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolanium Nomor:
82 1.22/ 76/ bIsp2d/201 3
tentang
Pengangkatan.
Pemindahan,
dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Lselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangon tertanggal 31 Agustus 2013. 2.
Bahwa benar Pemohon telah menerima Surai Permohonan Informasi dari Pemohon dan tidak memberikan tanggapan.
3.
Bahwa
benar
Pemohon
telah
menerima
Surat
Keberatan
Permohonan
Informasi dari Pemohon dan tidak memberikan tanggapan. 4.
Bahwa hingga saat ini PP1D di tempat Termohon belum terbentuk.
5.
Bahwa Atasan langsung dari Termohon adalah Sekretaris Daerah.
Surat-Surat Termohon [2 .12J Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: 1 Surat T-1 l Surai Keputusan Bupati Sarolangnn Nomor: 82L22/70 bkp2d'2UI3 lentune
. Pengangkatan. Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam
J
j Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangon tertanggal 31 Agustus 2013.
3, PERTIMBANGAN III KIAI [3.1 J Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhmu adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 5. Pasal 35 ayat ( I ) huruf e. dai. Pasal 57 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (U U k IP)
jimclo
Pasal 5 huruf b. Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. I Tahun 2013).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No.
1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan permohonan
Komisi
Informasi
Pusat
untuk
memeriksa
dan
memutus
a qua,
2. Kedudukan hukum
{lega! standing)
Pemohon untuk mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa informasi. a. Kedudukan hukum
(legal standing)
Termohon sebagai Badan Publik dalam
sengketa informasi. 4.
Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3| Menimbang bahwa Komisi Informasi ( KI > Pusat mempunyai dua kewenanuan yaitu kevvenangan absolut dan kewenangan relatif.
Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 U
6
K1P dinyalakan:
Komis* Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan U J K IP dan peraturan pelaksanaannya, meneiapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. - -51 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I angka 5 UU
Kll> jmicio
Pasal
I angka 3 Perki 1 Iahun 2013 dinyatakan: Sengketa informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. "
[3.6[ Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU K NU
Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 aval ( I ) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, ’ ' ‘
Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
Pasal 38 avat(l) UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Inlormasi provinsi damaiau Komisi Informasi kabupaten/kola harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. "
13-71 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pawil 5 Fori.i V>. I lalum 2013 dins alakan: 1enyelesaian Sengketa Inlormasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
7
a. b.
Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PP ID ; atau " Pemohon tidak mendapatkan tanggapan alas keberatan wme lelah diajukan kepada atasan P P ID dalam jangka wakiu 30 fiiua puluh) hari kerja'sejak keberatan diterima oleh alasan PPID . ' '
[3.81 Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidamiar
Pemohon lelah menempuh
mekanisme
Permohonan
memperoleh
informasi
dan
mengajukan
Penvelesaian
Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1.
Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan nomor surat
42/jcw-jbi/IV/2013
yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan
dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun pada larmual 25 April 201 K 2.
Pemohon telah mengajukan surat keberatan alas layanan informasi publik dengan nomor surat
62/jcw-jbi/V/2013
tertanggal 9 Mei 2013 \ung ditujukan
kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan kubupalen Sarolangun pada tanggal 13 Mei 2013. j
. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Inlbrmasi Publik tertanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan
Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 Juni 2013 dengan registrasi sengketa Nomor:
231/VI/KIP-PS/2013.
[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf |3.41 .ampai dengan paiagiat [3.8] Majelis berpendapat Komisi informasi Pusat mempumai kewenanean absolut untuk menerima, memeriksa dan memulus sengketa
a quo.
Kewenangan Relatif [.■>.]()]
Menimbang
bahwa
berdasarkan
ketentuan
Pasal
27 aval
(2)
l l
K IP
dinyalakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penvelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupalen/kotu selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/koia tersebut belum terbentuk.
[3.1!J Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5)
Perki
I Tahun 2013,
dinyatakan: Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang memangku! Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten /kota dilaksanakan oleh kom i.i Informasi Pusat
8
[ j . 12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (5) Perki ] Tahun 20 H yang dimaksud dengan Badan Publik Daerah adalah: Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan limas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.’ sang sebadan atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianju^Daereali. atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luarncgri. " |3.M| Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 32 lahun 2004 lemang Pemerintah Daerah yang menguraikan dalam:
Pasal 120 ayat (2)
"Perangkat daerah kabupucen.'kuta terdiri alas sekretariat
daerah, sekretariat D PR D , dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan."
Pasal 124 (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas y ang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai neueri sipil yaitu memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. ’ " ( 3 ) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 155 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. ( 2 ) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenamian I emetintali
di daerah didanai
dari
dan alas
beban angmiran
pendapatan dan belanja negara. (3 ) Administiasi
pendanaan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dilakukan secara terpisah dari administi asi pendanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
[3.I4J
urusan
pemerintahan
Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Perkebunan dan
Kehutanan
Kabupaten Sarolangun yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PP No. 41 Tahun 2007). yang dimalukan: Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah.
9
[3 .b J Menimbang bahwa tugas dinas daerah berdasarkan Pasal 14 aval (2) PP No. 41 lalnm 2007. disebutkan:
Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasatkan asas otonomi daerah dan lugas pembantu.
[3.I6J Menimbang bahwa pertanggungjawaban dinas daerah berdasarkan Pasal I I (4) PP No. 41 I alum 2007. disebutkan: '
Kepala dinas berkedudukan di bawah bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
dan
bertanggung
jawab
kepada
[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf 13 .1()| sampai dengan paragraf
[3.16]
menyelenggarakan
Majelis urusan
berpendapat tertentu
bahwa
dalam
'lermohon
pemerintahan
dan
mempuinai
tugas
berkedudukan
di
Kabupaten/kota merupakan Badan Publik Daerah.
13-18] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi haru ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 622/Keb.Gulv'l IM P. 1,3/2013 tertanggal 31 (Oktober 2013 dan dikukuhkan pada tanggal 10 Januari 2014
[3.19] Menimbang bahwa sampai saat ini Komisi Informasi Provinsi Jambi belum optimal untuk menyelenggarakan proses sengketa informasi.
[3.20] Menimbang bahwa meskipun Komisi Informasi Provinsi Jambi lelah terbentuk pada 10 Januari 2014 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.18| dan paragraf [3.19] Majelis berpendapat berdasarkan fakta hukum dan fakta vang diperoleh dalam persidangan, bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sengketa
a quo
telah diregistei
Publik dalam
diajukan ke Komisi Informasi Pusat pada tanggai 21 Juni 2013 dan Nomor
231/V1/K1P-PS/2013
sebelum Komisi
Informasi Provinsi
belum optimal untuk menyelenggarakan proses sengketa informasi, sehingga Komisi Informasi Pusat tetap mempunyai kewenangan relatif untuk memenerima. memeriksa dan memutus sengketa
a quo.
B. Kedudukan Hukum (LegalStanding) Pemohon [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 1 angka 12 UU KIP 10
Pemohon Informasi
Publik adalah warga negara danalan
badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam U U K IP.
Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjmnva disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. ' '
Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.I l alimi 2013 Pemohon wajib menyertakan identitas yang sah, yaitu:
dokumen
kelengkapan
permohonan
berupa
1.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain vang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Nettura Indonesia, atau " " '
“•
Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri i lukum dan 1lak Asasi Manusia dan telah tereaial di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. Surat kuasa dan fotokopi Kartu landa Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
3.
13.22J Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.I Tahun 2013 yang menyatakan: I emelcsnian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a.
Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PP ID ; atau ’ "
b.
Pemohon tidak mendapatkan tanggapan alas keberatan yang telah diajukan kepada atasan P P ID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID , ’ '
f >.23| Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme
permohonan
informasi
dan
mengajukan
Permohonan
Penvelesaian
Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.81.
[.1.24j Menimbang bahwa terkait legalitas badan hukum Pemohon, berdasarkan Akta Pendirian
Pemohon,
disebutkan
bahwa
Pemohon
sebagai
Lembaga
Swadaya
Masyarakat (L S M ) yang tidak menyebutkan bentuk badan hukum. Karena tidak memenuhi sebagai badan hukum, dalam persidangan Pemohon menvatakan bahwa
Pemohon adalah sekelompok orang sebagaimana dimaksud dalum
huruf a angka 3 Perki No.l Tahun 2013.
Pasal 11 ayal (I)
rj .25] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungakup; 1. Bahwa karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah sekelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I ayat <1) huruf a angka 3 Perki No. I Tahun 2 0 13. " 2.
Bahwa^ Pemohon dalam permohonan sengketa informasi dalam kapasitas mewakili sekelompok orang, adapun surat kuasa yang disampaikan kepada Majelis Komisioner belum ditanda-tangani oleh seluruh anggota kelompok orang yang tergabung dalam L S M Jambi Corruption Watch. " "
3.
Bahwa saat ini dokumen yang disampaikan kepada Majelis Komisoner adalah Surat Kuasa Khusus kepada Sahudi Orsad tertanggal n Oktober 2014 dari N asri Umat, S H „ M l I selaku Ketua L S M Jambi Corruption Watch dan M. Amin. SI I selaku W akil Ketua L S M Jambi Corruption Watch.
4.
Bahwa dalam surat kuasa yang dimaksud untuk mewakili sekelompok orang yang berasal dari L S M Jambi Corruption Watch terdapat beberapa nama yang belum menandatangani surat kuasa untuk mewakili sebagai sekelompok orang"
' ■ Bahwa surat kuasa tertanggal 6 Oktober 20M hanya untuk menyelesaikan sengketa informasi bukan untuk mewakili sekelompok orang
[3.26] Menimbang bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan istilah vang senantiasa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikal dan atau tidak berada di bawah organ-organ negara yang pada umumnya juga disebut sebagai -\'° » -Government Orgi m
izat km (N G O ).
[3.27] Menimbang bahwa dalam ha! Pemohon memilih sekelompok orang maka harus konsisten dari
awal
mengajukan
permohonan
informasi
kepada
Badan
Publik,
keberatan atas permohonan informasi kepada Badan Publik dan atau pada saat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada komisi intoramsi.
[3.28] Menimbang bahwa ketentuan
Tahun 2013
Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Perki No.l
mengenai syarat Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan
permohonan berupa identitas yang sah adalah Surat Kuasa dan lotokopi Kartu landa Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
Menimbang terakait dengan surat kuasa tammal 6 Oktober 2014
S/ dan foto kopi K T P pengurus harian (vide surut P-~i
(vide surai P-
majelis komisoner berpendapat
bahwa Bahwa dalam surat kuasa yang dimaksud untuk mewakili sekelompok oraim yang berasal dari L S M Jambi Corruption W atelt terdapat beberapa nama sana belum menandatangani
i
dan disebutkan untuk diwakili sebagai sekelompok
orang. Bahwa surat kuasa tertanggal 6 Oktober 2014 hanya untuk menyelesaikan sengketa informasi bukan untuk mewakili sekelompok oraim
[ j .j OJ Menimbang bahwa majelis komisoner berpendapat adunya perubahan status Pemohon dalam
permohonan
sengketa informasi
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
surai P-8)
berdasarkan
seluruh dokumen
(vide surat P-I sampai dengan
dan keterangan Pemohon sebagaimana diuraikan di paragraf [3.25j dari
perkumpulan menjadi sekelompok orang maka Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai sekelompok orang.
[a..i|| Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, maka berdasarkan paragraf [3.21 J sampai dengan paragraf [3.30J M iU e lk U v r p e ^
tidak terpenuhi sebagai kelomnok orang. Berdasarkan hal tersebut Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan demikian sudah sepatutnya Permohonan Sengketa Informasi Pemohon ditolak. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.j >2] Menimbang bahwa Pasal I angka 3 Lndang-l.ndang Nomor 14 I alum 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan neuara. yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran "pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan alau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
[3.33]
Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Perkebunan dan
Kehutanan
Kabupaten Sarolangun yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Pasal 14 ayat I Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PP No. 41 Tahun 2007). yang dinyatakan: Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan oton omi daerah. j3 J4 J Menimbang bahwa lugas dinas daerah berdasarkt:m Pasal 14 ayat (2) PP No. 4 I I alum 2007. disebutkan;
Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. [3.3>] Menimbang bahwa pertanggungjawaban dinas daerah berdasarkan Pasal PP No. 41 Tahun 2007. disebutkan;
Kepala dinas berkedudukan di bawah bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
dan
bertanggung
jawab
kepada
L3.36] Menimbang Termohon adalah dinas daerah sang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Ammaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
[3.37J Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf |3.32| sampai daman paragraf
[3.28]
Majelis
berpendapat
bahwa
Termohon
melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan
mempunyai
tugas
umum sesuai dengan
hngkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah yang berkedudukan Kabupaten hukum
Sarolangun
memenuhi syarat kedudukan
{jegal standing) dalam sengketa a quo.
D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.38J
Menimbang
bahwa
Pemohon
lelah
menempuh
mekanisme
permohonan
informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1.
Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik daman nomor surat 42/jcw-jbi/IV/2013 yang ditujukan kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun pada tammal 25 April 2013.
2.
Pemohon telah mengajukan surat keberatan atas layanan informasi publik dengan surat nomor 62/jcw-jbi/V/2013 tertanggal 0 Mei 20 14 yaim dituiukan
14
kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarokmgun pada lan d ai I 3 Mei 2013. 3.
Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan
Komisi Informasi Pusat pada tangga! 21 Juni 2013 dengan registrasi sengketa Nomor:
231/VI/KIP-PS/2013.
[3.30J Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:
Pasal 36 ayat (2) UU K IP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayal (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diteriman\a keberatan secara tertulis.
Pasal 37 ayat (2) UU K1P Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam PastiI 36 ayal (2). |3.40| Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pavil 15 hurul'a Perki V>. 1 lalimi 2013 mengatur:
Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PP1D diterima oleh Pemohon: r3.41j Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan. Pemohon telah mengajukan kebeiatan kepada Termohon tanggal
13 Mei 2013 sebagaimana diuraikan dalam
paragraf [3.38] poin 2.
[3.42] Menimbang
bahwa
berdasarkan
fakta
persidangan.
Termohon
tidak
memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragral [3.38] poin 2. kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.38] poin 3.
[3.43] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf |3.38] sampai paragraf j3.42| Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Puhlik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi jangka waktu umg ditentukan Pasal 36 ayat (2) UU K IP d a n Pasal 13 huruf b Perki No. I Tahun 2013 dalam sengketa
a qua.
4. KESIMPULAN [4 .11 Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di alas. Majelis komisioner berkesimpulan: I- Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memulus permohonan
2.
a quo.
permohonan dalam sengketa
u quo.
lc i'moll0!1 memiliki kedudukan dalam sengketa 4.
siamiin») untuk mengajukan
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (/ego/
Pengajuan
a quo.
Permohonan
hukum
Penyelesaian
(U-qal siaihlin^i Sengketa
memenuhi jangka waktu yang ditentukan UI
sebagai Termohon
Informasi
Publik
tidak
K IP /o Perki No. I I ahun 2013.
5. AMAR PUTUSAN Memutuskan. [5.1 J Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhm a.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner
Riiniadi
Ahmad selaku Ketua merangkap Anggota. Abdulhamid Dipopramono dan [fenny S. Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 oleh Majelis Komisioner rang nama-namanya tersebut di atas.
(Hafida Riana) 16
L'iituk salinan
Putusan
ini sah dan sesuai dengan aslima diumumkan
kepada
masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2GU8 tentang Keterbukaan Infoimasi Publik dan Pasa! 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jambi, 7 Oktober 20 I I
17
