DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 8. No.1. Maret 2015

DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 8. No.1. Maret 2015

PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010-2013 Ida Mentayani Rusmanto Lidya Selfia [email protected] STIE NASIONAL BANJARMASIN Abstract,

This research aimed to examine the effect of Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund To Income per capita for allegedly revenue sharing fund, General Allocation Fund, and the Special Allocation Fund affect per capita income in the District / City in the province of South Kalimantan. The population in this study was 13 (thirteen) District/City in South Kalimantan province from 2010-2013. Based on the criteria for purposive sampling method, obtained a sample of 9 (nine) District/City in the province of South Kalimantan. Data collection techniques done by documentation. Methods of data analysis using simple linear regression model multiple. The results showed that based on results of ANOVA test to obtain results that simultaneous revenue sharing, General Allocation Fund and Special Allocation Fund effect on per capita income with a significance level of 0.000. Partially indicates that the variable General Allocation Fund no effect on per capita income with a significance level of 0.123, the General Allocation Fund effect on per capita income with a significance level of 0.000, and the Special Allocation Fund has no effect on per capita income with a significance level of 0.117. Keywords :

Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Income Per capita.

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Perkapita karena diduga Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Pendapatan Perkapita pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2010-2013. Berdasarkan kriteria metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 9 (sembilan)

1

Ida Mentayani, Rusmanto dan Lidya Selfia. Pengaruh Dana Bagi Hasil Usaha ...

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model regresi linear sederhana dan berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji ANOVA membuktikan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dengan tingkat signifikansi 0,000. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dengan tingkat signifikansi 0,123, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dengan tingkat signifikansi 0,000, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dengan tingkat signifikansi 0,117. Kata Kunci : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus,Pendapatan Perkapita Undang-Undang

33

Khusus (DAK). Dana perimbangan

Tahun 2004 tentang perimbangan

bertujuan untuk membantu daerah

keuangan antara Pemerintah Pusat dan

dalam

Daerah

Selain itu dana perimbangan bertujuan

diterbitkan

menciptakan

Nomor

dalam

sistem

rangka

perimbangan

untuk

keuangan yang bersifat proporsional, demokratis,

adil

dan

membiayai

kewenangannya,

mengurangi

kesenjangan

pendanaan pemerintah daerah.

transparan

Menurut Solihin & Marhayudi

berdasarkan pembagian kewenangan

(2002: 210), “Dana Bagi Hasil adalah

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

bagian Daerah dari penerimaan Pajak

Dana perimbangan merupakan sumber

Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan

pendapatan daerah yang berasal dari

Hak atas Tanah dan Bangunan, dan

APBN untuk mendukung pelaksanaan

penerimaan dari sumber daya alam.

kewenangan pemerintah daerah dalam

Dana Bagi Hasil merupakan alokasi

mencapai tujuan pemberian otonomi

yang pada dasarnya memperhatikan

kepada daerah, terutama peningkatan

potensi

pelayanan dan kesejahteraan

umumnya

bagi

daerah setiap

penghasil”. daerah

Pada

memiliki

masyarakat yang semakin membaik.

sektor unggulan sendiri-sendiri dalam

Dana perimbangan terdiri dari Dana

hal keuangan dan hal ini sangat

Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

bergantung pada pemerintah daerah itu

Umum (DAU) dan Dana Alokasi

sendiri

2

dalam

menggali

dan


mengembangkan potensi-potensi yang

(fiscal gap) yang berada diantara

ada.

kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi

Jika

pemerintah

daerah

menginginkan transfer bagi hasil yang

yang

dimiliki

daerah.

tinggi maka pemerintah daerah harus

kebutuhan

dapat mengoptimalkan potensi pajak

merupakan selisih antara kebutuhan

dan sumber daya alam yang dimiliki

daerah dengan potensi penerimaan

oleh masing-masing daerah sehingga

daerah.

DAU

Sehingga

suatu

daerah

kontribusi yang diberikan Dana Bagi

Menurut Solihin & Marhayudi

Hasil terhadap pendapatan perkapita

(2002: 210) “Dana Alokasi Khusus

dapat meningkat.

adalah dana yang berasal dari APBN,

Dana Alokasi Umum (DAU)

yang dialokasikan kepada Daerah

menurut UU No.25 tahun 1999 berasal

untuk

dari APBN dan dialokasikan dengan

kebutuhan tertentu. Dana Alokasi

tujuan

Khusus bertujuan untuk membantu

pemerataan

keuangan

antar

kemampuan daerah

untuk

membantu

membiayai

membiayai

kebutuhan-kebutuhan

membiayai kebutuhan pengeluarannya

khusus Daerah”. Dana Alokasi Khusus

dalam

yang

rangka

desentralisasi.

DAU

pelaksanaan ditetapkan

tinggi

kebutuhan

dapat

khusus

membiayai

daerah

seperti

sekurang-kurangnya sebesar 25% dari

sarana dan prasana. Jika prasarana dan

penerimaan

yang

sarana memadai maka masyarakat

ditetapkan dalam APBN. Kemudian,

akan dapat melakukan aktifitas sehari-

dari 25 % tersebut dibagi lagi menjadi

hari secara aman dan nyaman yang

menjadi 90 % untuk DAU bagi daerah

akan

Kabupaten/Kotadan, 10 % untuk DAU

produktifitasnya

yang

bagi daerah propinsi. Sebagaimana

meningkat

dengan

yang telah diungkapkan sebelumnya,

infrastruktur

DAU berperan sebagai transfer yang

menarik investor untuk membuka

bersifat block grants. Salah satu peran

peluang usaha di daerah tersebut. Hal

DAU

ini dapat membuka lapangan kerja dan

dalam

adalah

untuk

negeri

pemerataan

berpengaruh

dan yang

pada

semakin

memadai

horizontal (horizontal equalization)

dapat

yaitu dengan menutup celah fiskal

perkapita daerah tersebut.

3

tingkat

meningkatkan

adanya akan

pendapatan


Produk

Domestik

Regional

ekonomi sebenarnya bertumpu pada

Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat

adanya

Statistik

nilai

Adanya pertambahan penduduk maka

tambah atau jumlah nilai barang dan

akan terdapat penambahan output.

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh

Namun tidak dapat dipungkiri dengan

unit usaha di suatu daerah dalam

adanya pertambahan penduduk bisa

periode tertentu. PDRB atas dasar

saja ada beberapa masalah seperti

harga berlaku menggambarkan nilai

tingkat pengangguran yang tinggi,

tambah barang dan jasa yang dihitung

karena persaingan yang semakin ketat

menggunakan harga pada tahun yang

di dunia kerja. Indikator lain yaitu

berjalan, sedangkan PDRB atas dasar

pendapatan per kapita dapat digunakan

harga

nilai

untuk

yang

ekonomi.

merupakan

konstan

tambah

jumlah

menunjukkan

barang

dan

jasa

pertambahan

mengukur

penduduk.

pertumbuhan

Indikator

ini

menghitung menggunakan harga pada

komprehensif

tahun tertentu sebagai dasar (tahun

pertumbuhan ekonomi dikarenakan

2000). PDRB atas dasar harga berlaku

lebih menekankan pada kemampuan

digunakan untuk melihat pergeseran

daerah untuk meningkatkan PDRB

dan

agar melebihi tingkat pertumbuhan

struktur

PDRB

atas

digunakan

ekonomi, dasar

sedangkan

harga

untuk

konstan

penduduk.

mengetahui

dalam

lebih

Semakin

mengukur

meningkatnya

pendapatan perkapita, maka semakin

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke

meningkat

tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi

masyarakat.

yang tinggi menjadi salah satu tujuan

Ricky

pula

kesejahteraan

(2009)

membuktikan

penting pemerintah daerah maupun

bahwa dana alokasi khusus tidak

pemerintah

berpengaruh

pusat.

Pertumbuhan

terhadap

ekonomi sering diukur dengan Produk

perkapita,

Domestik Regional Bruto (PDRB).

berpengaruh negatif secara signifikan

Namun demikian indikator ini tidak

terhadap pendapatan perkapita dan

secara langsung mencerminkan makna

pendapatan asli daerah berpengaruh

pertumbuhan

positif

ekonomi

sebenarnya.

Maksud dari makna pertumbuhan

dana

pendapatan

secara

alokasi

signifikan

umum

terhadap

pendapatan perkapita. Walidi (2009)

4


membuktikan secara individual Dana

belas

Alokasi Umum berpengaruh positif

Kalimantan Selatan.

terhadap pendapatan perkapita dan belanja

modal

terhadap

kabupaten/kota

di

Provinsi

Perekonomian pada Provinsi

tidak

berpengaruh

Kalimantan Selatan yang diukur dari

pendapatan

perkapita.

besaran PDRB baik atas dasar harga

membuktikan

berlaku maupun atas dasar harga

Simanullang

(2011)

bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh

konstan

positif terhadap pendapatan perkapita,

menunjukkan

Dana Alokasi Umum berpengaruh

terus meningkat selama tahun 2010-

positif terhadap pendapatan perkapita

2013. Pada tahun 2010 PDRB atas

dan

Khusus

harga dasar berlaku sebesar 21%

terhadap

sedangkan tahun 2011 sebesar 24%,

secara

dari tahun 2010-2011 menggambarkan

simultan DBH, DAU, dan DAK

kenaikan sebesar 3%, dan untuk tahun

berpengaruh

terhadap

2012 PDRB atas harga dasar berlaku

pendapatan perkapita. Penelitian ini

sebesar 26%, dari tahun 2011-2012

mengacu pada penelitian Simanullang

mengambarkan

(2011). Adapun persamaan penelitian

sedangkan tahun 2013

ini terletak pada variabel independen

harga dasar berlaku sebesar 29%, dari

dan

tahun

Dana

berpengaruh

Alokasi positif

pendapatan perkapita serta

dependen,

positif

namun

Perbedaan

tahun

dasar

perkembangan

2012-2013

kenaikan

2010, yang

2%,

PDRB atas

meningkat

3%.

penelitian ini terletak pada tahun

Sehingga peningkatan selama tahun

penelitiannya, populasi penelitian, dan

2010-2013 sebesar 8%. Perkembangan

obyek

Produk Domestik Regional Bruto

penelitiannya.

Irianto

N.Manullang meneliti tahun 2004-

Provinsi

2009 dengan delapan kabupaten/kota

tahun 2010-2013 disajikan sebagai

di Sumatera Utara. Sedangkan penulis

berikut:

meneliti tahun 2010-2013 dengan tiga

5

Kalimantan

Selatan

dari


Gambar 1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Selatan Sumber : www.kalsel.bps.go.id (2014) Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Khusus

1.

Perkapita

Membuktikan Pengaruh

secara

Dana

Bagi

empiris Hasil

Terhadap

Pendapatan

pada

Kabupaten/Kota

Pemerintah di

Provinsi

Terhadap Pendapatan Perkapita

Kalimantan Selatan tahun 2010-

pada Pemerintah Kabupaten/Kota

2013.

di Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis

tahun 2010-2013.

yang diajukan dalam penelitian ini:

2. Membuktikan

secara

empiris

H1 : Dana Bagi Hasil secara parsial

Pengaruh Dana Alokasi Umum

berpengaruh terhadap


pendapatan perkapita


H2 : Dana Alokasi Umum secara


parsial berpengaruh terhadap

tahun 2010-2013.

pendapatan perkapita.

3. Membuktikan

secara

empiris

H3 : Dana Alokasi Khusus secara

Pengaruh Dana Alokasi Khusus

parsial berpengaruh terhadap


pendapatan perkapita


H4 : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi


Umum,

dan Dana

Alokasi

tahun 2010-2013.

Khusus

secara

simultan

4. Membuktikan

secara

empiris

berpengaruh

pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana

pendapatan per kapita.

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi

6

terhadap


Model kerangka pikir penelitian sebagai berikut : Dana Bagi Hasil H1 Pendapatan

H2 Dana Alokasi Umum

per kapita

H3 Dana Alokasi Khusus H4

Gambar 2. Model Kerangka Pemikiran jumlah

METODE Penelitian ini adalah penelitian

penduduk

Kabupaten/Kota

dan

daerah merupakan

eksplanatif yang merupakan penelitian

proksi data pertumbuhan ekonomi

untuk

penjelasan

yang bisa dipakai untuk melihat

mengenai hubungan (kausalitas) antar

tingkat kesejahteraan penduduk suatu

variabel, melalui pengujian hipotesis

daerah.

yang

mendapatkan

dikembangkan

dari

telaah

Variabel

independen

dalam

teoritis. Pada penelitian ini variabel

penelitian, antara lain : 1). Dana Bagi

dependen

adalah

Hasil ( X1). Dana Bagi Hasil adalah

berupa

dana yang bersumber dari pendapatan

yang

Pendapatan

digunakan

Perkapita

(Y)

Produk Domestik Regional Bruto

APBN

(PDRB) adalah penjumlahan hasil

daerah berdasarkan angka persentase

kegiatan ekonomi di suatu daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah

selama

dalam

satu

tahun.

Pendapatan

yang

dialokasikan

rangka

kepada

pelaksanaan

perkapita didefinisikan sebagai total

desentralisasi. DBH terdiri dari pajak

pendapatan dibagi dengan jumlah

bumi bangunan (PBB), bea perolehan

penduduk.

Dalam

hak

pendapatan

per

penelitian kapita

ini

diukur

atas

(BPHTB),

tanah PPh

dan

bangunan

perorangan,

dan

berdasarkan jumlah pendapatan daerah

penerimaan dari sumber daya alam

kabupaten/kota (PDRB) dibagi dengan

yang berasal dari minyak bumi, gas

7


alam, pertambangan umum, panas

kabupaten / kota. 3). Dana Alokasi

bumi, kehutanan dan perikanan. 2).

Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Umum ( DAU ). Dana

adalah dana yang berasal dari APBN,

Alokasi Umum (DAU) adalah dana

yang dialokasikan kepada Daerah

yang

untuk

berasal

dari

dialokasikan

APBN

dengan

yang tujuan

membiayai

pengeluarannya pelaksanaan

membiayai

kebutuhan tertentu.

pemerataan keuangan antar daerah untuk

membantu

Populasi dalam penelitian ini

kebutuhan

adalah Kabupaten/Kota di Provinsi

rangka

Kalimantan Selatan. Populasi dalam

DAU

penelitian ini sebanyak tiga belas

dalam desentralisasi.

terdiri dari DAU provinsi dan DAU

Kabupaten/Kota.

Tabel 1.Populasi Penelitian No Kabupaten/Kota 1 Kabupaten Banjar 2 Kabupaten Barito Kuala 3 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 5 Kabupaten Hulu Sungai Utara 6 Kabupaten Kota Baru 7 Kabupaten Tabalong 8 Kabupaten Tanah Laut 9 Kabupaten Tapin 10 Kota Banjarbaru 11 Kota Banjarmasin 12 Kabupaten Balangan 13 Kabupaten Tanah Bumbu Sumber : www.djpk.depkeu.go.id (2014) (data diolah) Pemilihan sampel yang akan

1. Laporan

Realisasi

APBD

diuji pada penelitian ini menggunakan

Pemerintah Kabupaten/Kota di

metode

yaitu

Provinsi Kalimantan Selatan yang

dengan

terinci di www.djpk.depkeu.go.id

kriteria tertentu (Wahyu, 2013: 129).

dari tahun 2010 sampai dengan

Kriteria

tahun

teknik

purposive penentuan

yang

sampling sampel

digunakan

dalam

penentuan sampel sebagai berikut :

2013

dan

memiliki

kelengkapan data selama tahun pengamatan.

8


2. Pendapatan per kapita Pemerintah Kabupaten/Kota

di

mengumpulkan data laporan realisasi

Provinsi

APBD

dan

Pendapatan

Perkapita

Kalimantan Selatan yang terinci

Pemerintah

di Badan Pusat Statistik dari tahun

Provinsi Kalimantan Selatan serta

2010 sampai dengan tahun 2013

daftar pustaka yang relevan.

dan memiliki kelengkapan data

Kabupaten/Kota

Analisis

selama tahun pengamatan.

adalah

Berdasarkan kriteria di atas,

yang

analisis

di

digunakan

regresi

dengan

menggunakan alat bantu perangkat

terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota

lunak

yang menjadi sampel penelitian antara

Sebelum melakukan analisis regresi

lain : Kabupaten Banjar, Kabupaten

maka pengujian hipotesis terlebih

Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai

dahulu melakukan uji asumsi klasik

Selatan,

Sungai

yaitu uji normalitas, multikolinearitas,

Kotabaru,

heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Kabupaten

Utara,

Hulu

Kabupaten

SPSS

16.0

Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten

Pada

Tapin,

hipotesis meliputi :

Kota

Banjarmasin,

dan

Kabupaten Tanah Bumbu.

penelitian

For

Windows.

ini,

pengujian

1. Uji Parsial (Uji t) untuk menguji

Jenis data yang digunakan

pengaruh

variabel

independen

dalam penelitian ini adalah data

(Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

sekunder seperti Laporan Realisasi

Umum,

APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di

Khsuus)

Provinsi Kalimantan Selatan yang

dependen (Pendapatan Perkapita)

terinci di www.djpk.depkeu.go.id dan

secara parsial melalui analisis

Pendapatan

Pemerintah

regresi linier sederhana. Tingkat

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi

kesalahan dalam penelitian ini

Kalimantan Selatan melalui Badan

sebesar 0,05 kriteria pengujian,

Pusat Statistik Provinsi Kalimantan

jika nilai signifikansi variabel

Selatan. Dalam penelitian ini, penulis

independen lebih kecil dari 0,05

melakukan teknik pengumpulan data

secara parsial maka Ha diterima

dengan

atau H0 ditolak.

cara

perkapita

dokumentasi

yaitu

9

dan

Dana

terhadap

Alokasi variabel


2. Uji Simultan (Uji F)

simultan dengan menggunakan

Uji F digunakan untuk menguji

pengaruh

analisis regresi linier berganda.

variabel

Tingkat

kesalahan

dalam

independen (Dana Bagi Hasil,

penelitian ini

Dana

dan

kriteria pengujian, jika nilai

Khsuus)

signifikansi lebih kecil dari

dependen

0,05 secara simultan maka Ha

Alokasi Umum,

Dana

Alokasi

terhadap

variabel

(Pendapatan Perkapita) secara

diterima

3. Uji koefisisen Determinasi (R2) Koefisien

atau

sebesar

H0

0,05

ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

determinasi

Populasi pada penelitian ini

dilakukan untuk mendeteksi

berjumlah

ketepatan yang paling baik

13

kabupaten/kota

di

Provinsi Kalimantan Selatan untuk

dalam analisis regresi ini, yaitu

tahun 2010-2013. Pemilihan sampel

membandingkan besarnya nilai

secara purposive sampling, diperoleh 9

koefisien determinan. Jika R2

kabupaten/kota yang telah memenuhi

semakin besar mendekati 1

kriteria pemilihan sampel. Berikut ini

(satu) maka model semakin

hasil output statistik dari seluruh data

tepat.

yang digunakan. Tabel 2. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N DBH DAU DAK PPKT Valid N (listwise)

Minimum 36 36 36 36

77.444 245.652 2.535 1.57E6

Maximum 383.750 547.025 74.922 1.44E7

Mean 1.82994E2 3.76181E2 3.33121E1 6.1869E6

Std. Deviation 83.235511 86.026687 17.808592 3.79330E6

36

Sumber : Output Statistik SPSS Analisis statistik deskriptif

terendahnya sebesar 77,444 yang

dari variabel Dana Bagi Hasil

menunjukkan nilai terendah dari

(DBH) menunjukan bahwa selama

DBH selama tahun pengamatan,

periode penelitian untuk nilai

yang dimiliki oleh Kabupaten 10


Barito Kuala pada tahun 2010.

tahun 2012 yaitu sebesar 547,025

Sedangkan nilai tertinggi DBH

dan nilai DAU terendah selama

yaitu sebesar 383,750. Adapun

tahun pengamatan adalah DAU

nilai tertinggi dari DBH selama

Kabupaten Tanah Bumbu pada

tahun pengamatan, dimiliki oleh

tahun 2010 yaitu sebesar 245,652.

Kabupaten Tanah Laut pada tahun

Nilai

2012. Nilai rata-rata (Mean) DBH

86,026687 menunjukkan selama

secara

tahun pengamatan, kondisi DAU

keseluruhan

kabupaten/kota Kalimantan

dari

di

9

provinsi

Selatan

standar

kabupaten/kota

sebesar

deviasi

sampel

sebesar

sangat

berfluktuasi, rata-rata jarak antara

182,99361, artinya bahwa setiap

kabupaten/kota

tahunnya

menghasilkan

transfer DAU yang tinggi dan

nilai DBH positif. Nilai standar

positif dari pusat cukup jauh

deviasi DBH sebesar 83,235511

dengan rata -rata jarak antara

menunjukkan bahwa selama tahun

kabupaten/kota

pengamatan,

transfer DAU yang sangat rendah

selalu

kondisi

DBH

sampel

sangat

kabupaten/kota

yang

yang

memiliki

memiliki

dari pusat.

berfluktuasi, rata-rata jarak antara kabupaten/kota

yang

Rata-rata

memiliki

Khusus

(DAK)

Dana

Alokasi

kabupaten/kota

transfer DBH yang tinggi dan

sampel pada pengamatan adalah

positif dari pusat cukup jauh

33,31206. Nilai DAK tertinggi

dengan

antara

selama tahun pengamatan adalah

memiliki

DAK kabupaten Barito Kuala

transfer DBH yang sangat rendah

pada tahun 2013 yaitu sebesar

dari pusat.

74,922 dan nilai DAK terendah

rata-rata

kabupaten/kota

Rata-rata

jarak

yang

Alokasi


kabupaten/kota

DAK Kabupaten Tanah Bumbu

sampel pada pengamatan adalah

pada tahun 2013 yaitu sebesar

376,18150. Nilai DAU tertinggi

2,535.


sebesar 17,808592 menunjukkan

DAU Kota Banjarmasin pada

selama tahun pengamatan, kondisi

Umum

(DAU)

Dana

11

Nilai

standar

deviasi


DAK

kabupaten/kota

sampel

Hulu Sungai Utara pada tahun

sangat berfluktuasi, rata-rata jarak

2010 yaitu sebesar 1567822,65.

antara

yang

Sedangkan Pendapatan Perkapita

yang

tertinggi

kabupaten/kota

memiliki

transfer

DAK

selama

periode

tinggi dan positif dari pusat cukup

pengamatan dimiliki oleh Kota

jauh dengan rata-rata jarak antara

Banjarmasin pada tahun 2013

kabupaten/kota

yaitu sebesar 14409454,34. Nilai

yang

memiliki

transfer DAK yang sangat rendah

standar

dari pusat.

3793295,43 menunjukkan bahwa

Rata-rata untuk Pendapatan

deviasinya

kondisi

Pendapatan

adalah

Perkapita

Perkapita (PPKT) kabupaten/kota

pada

yang

selama

selama

adalah

sangat berfluktuasi, karena jarak

menjadi

periode

sampel

pengamatan

kabupaten/kota periode

sebesar 6186910,04. Pendapatan

Pendapatan

perkapita terendah selama periode

dan

pengamatan

adalah

pengamatan

Perkapita

tertinggi

sampel

cukup

terendah jauh.

Kabupaten

Pengujian Hipotesis Uji t (Uji Secara Parsial) Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis 1 Coefficientsa Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model

B

1 (Constant) DBH

Std. Error

4.006E6

1.513E6

11919.032

7543.674

Beta

t

.262

Sig.

2.648

.012

1.580

.123

a. Dependent Variable: PPKT

Sumber : Output Statistik SPSS Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan

variabel

Artinya, DBH secara parsial tidak

signifikansinya

berpengaruh terhadap pendapatan

adalah 0,123 yakni lebih besar

perkapita pada kabupaten/kota di

dari 5%

Provinsi

DBH

bahwa

disimpulkan bahwa H1 ditolak.

tingkat

(0,05),

maka dapat

12

Kalimantan

Selatan


tahun 2010-2013. Penelitian ini

karena DBH merupakan dana

tidak sejalan dengan penelitian

yang bersumber dari pendapatan

Simanullang (2011) bahwa secara

APBN yang dialokasikan kepada

parsial

daerah

Dana

berpengaruh

Bagi

positif

Hasil terhadap

persentase


Hasil

untuk

angka mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka

Secara rasional, jika Dana Bagi

berdasarkan

meningkat

pelaksanaan sistem desentralisasi.

maka

Semakin tinggi transfer Dana

pendapatan perkapita juga akan

Bagi Hasil maka semakin baik

meningkat,

pula

karena

mengoptimalkan

dengan

perkapita

pajak

masing-masing daerah. Hal ini

dan sumber daya alam yang

akan menciptakan pelayanan dan

dimiliki

kesejahteraan masyarakat secara

oleh

potensi

pendapatan

masing-masing

daerah, transfer Dana Bagi Hasil

demokratis,

dari

berkesinambungan. Akan tetapi,

pusat

ke

daerah

dapat

adil,

merata dam

meningkat, sehingga kontribusi

berdasarkan

yang diberikan Dana Bagi Hasil

dilakukan pada 9 kabupaten/kota

terhadap


dapat

pendapatan

meningkat.

perkapita

yang

pun

diperoleh hasil yang menyatakan

sebaliknya, Dana Bagi Hasil yang

bahwa DBH tidak berpengaruh

semakin turun setiap tahunnya

terhadap pendapatan perkapita.

tentunya akan diikuti pendapatan

Secara

perkapita yang semakin turun

perkapita terus meningkat setiap

karena tidak optimalnya potensi

tahunnya, akan tetapi hal tersebut

pajak dan sumber daya alam yang

tidak diikuti dengan DBH yang

dimiliki

membaik. Hal ini terjadi karena

oleh

Begitu

penelitian

masing-masing

rata-rata

daerah, transfer Dana Bagi Hasil

ada

dari pusat ke daerah menurun. Hal

memiliki kekayan alam

di atas mengindikasikan bahwa

besar

secara rasional DBH berpengaruh

perekonomiannya belum tertata

terhadap pendapatan perkapita,

dengan baik, selain itu kurangnya

13

beberapa

pendapatan

namun

daerah

karena

yang yang

struktur


kemampuan sumber daya manusia

(empat) tahun, hal ini kurang bisa

untuk menggali potensi yang ada

menggambarkan transfer

dan

Bagi

mengelolanya,

masih

belum

menggali

sehingga

optimal

potensi

dalam

pajak

Hasil

Dana

kabupaten/kota,

sehingga hasil penelitian yang

dan

diperoleh

menyatakan Bagi

bahwa

sumber daya alam. Selain itu juga

Dana

Hasil

tidak

penelitian ini hanya dilakukan

berpengaruh terhadap pendapatan

pada 9 (sembilan) kabupaten/kota

perkapita.

sebagai sampel dengan data 4 Tabel 4. Pengujian Hipotesis 2 Unstandardized Coefficients Model

B

1 (Constant)

-6.220E6

1.936E6

32980.264

5019.429

DAU

Std. Error

Standardized Coefficients Beta

t

Sig.

-3.213

.003

6.571

.000

.748


Sumber : Output Statistik SPSS Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan

(2009). yang menyatakan bahwa

variabel

DAU

signifikansinya

adalah

signifikan terhadap pendapatan

0,000 yakni lebih kecil dari 5 %

perkapita. Secara rasional, Dana

(0,05), maka dapat disimpulkan

Alokasi Umum merupakan dana

bahwa H2 diterima. Jadi, dapat

yang digunakan untuk memenuhi

disimpulkan bahwa variabel DAU

kebutuhan daerah seperti belanja

secara

daerah. Jika Dana Alokasi Umum

tingkat

terhadap

parsial

DAU

berperngaruh

pendapatan

mempunyai

pengaruh

perkapita

meningkat maka Belanja Daerah

pada kabupaten/kota di Provinsi

juga akan meningkat, begitu juga


pendapatan perkapita. Jadi, DAU

2013. Penelitian ini searah dengan

memiliki

penelitian yang dilakukan oleh


Simanullang (2011) dan Walidi

14

pengaruh

terhadap


Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis 3 a

Coefficients Unstandardized Coefficients Model

B

1

8.072E6

1.326E6

-56588.171

35217.117

(Constant) DAK

Standardized Coefficients

Std. Error

Beta

T

-.266

Sig.

6.087

.000

-1.607

.117


Sumber : Output Statistik SPSS Berdasarkan tabel 5 di atas

mendanai kegiatan khusus yang

menunjukkan hasil analisis regresi

merupakan urusan daerah seperti

linear sederhana variabel DAK

pembangunan rumah sakit, jalan,

dengan tingkat signifikansi adalah

irigasi, dan air bersih. Adanya

0,117 yakni lebih besar dari

pembangunan

tingkat signifikansi 5% (0,05),

prasarana yang memadai dapat

sehingga H3 ditolak. Jadi, dapat

melakukan aktifitas

disimpulkan bahwa DAK secara

secara aman dan nyaman yang

parsial tidak berpengaruh terhadap

akan berpengaruh pada tingkat

pendapatan

pada

produktifitaasnya yang semakin

Provinsi

meningkat dan hal ini dapat


menarik investor untuk membuka

2013. Penelitian ini tidak searah

lapangan

dengan penelitian Simanullang

tersebut.

perkapita

kabupaten/kota

di

(2011) yang menyatakan bahwa

sarana

kerja

secara parsial Dana Bagi Hasil

yang

berpengaruh

kabupaten/kota

positif

terhadap


dilakukan

Kalimantan

sehari-hari

untuk

Berdasarkan

dan

daerah

penelitian pada

9

di

Provinsi

Selatan

diperoleh

Secara rasional, semakin

hasil yang menyatakan bahwa

tinggi Dana Alokasi Khusus maka

DAK tidak berpengaruh terhadap

semakin

tinggi

pula

tingkat

pendapatan perkapita. Secara rata-

perkapita.

Dana

rata pendapatan perkapita terus

Alokasi Khusus merupakan dana

meningkat setiap tahunnya, akan

yang bertujuan untuk membantu

tetapi hal tersebut tidak diikuti

pendapatan

15


dengan DAK yang membaik. Hal

menggambarkan

ini terjadi karena masih ada

Alokasi Khusus kabupaten/kota,

infrastruktur dan sarana prasarana

sehingga hasil penelitian yang

yang

diperoleh

kurang

memadai

dan

transfer

menyatakan

Dana

bahwa

kontribusi DAK yang kecil untuk

Alokasi Khusus tidak berpengaruh

9 Kabupaten/Kota di Provinsi


Kalimantan

Selatan.

Adapun

Hasil temuan ini didukung hasil

presentase

DAK

terhadap

penelitian dari Ricky (2009) yang

pendapatan perkapita dari tahun

menunjukkan

bahwa

secara

2010-2013,

parsial Dana

Alokasi

Khusus

terhadap

kontribusi

pendapatan

DAK

perkapita

tidak

pada tahun 2010 diperoleh 0,84

berpengaruh

terhadap


%, tahun 2011 sebesar 0,53 %, Uji Simultan (Uji F)

tahun 2012 sebesar 0,65 % dan

Uji

tahun 2013 sebesar 0,28 %.

hipotesis

simultan

menggunakan hipotesis alternatif

Kecilnya nilai DAK karena Dana

(H4). H4 berarti diduga Dana

Alokasi Khusus ditujukan untuk

Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum

daerah khusus yang terpilih untuk

dan

tujuan khusus. Selain itu juga

Dana

berpengaruh

penelitian ini hanya dilakukan

Alokasi

Khusus

secara

simultan


pada 9 (sembilan) kabupaten/kota

Hasil Uji F dalam penelitian ini

sebagai sampel dengan data 4

dapat dilihat pada tabel berikut :

(empat) tahun, hal ini kurang bisa

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis 4 ANOVAb Model 1

Sum of Squares

Df

Mean Square

Regression

3.089E14

3

1.030E14

Residual

1.948E14

32

6.086E12

Total

5.036E14

35

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, DBH b. Dependent Variable: PPKT

Sumber : Output Statistik SPSS

16

F 16.917

Sig. .000a


Berdasarkan uji ANOVA

signifikansi 0,000 < 0,05 maka H4

pada tabel 6 di atas menunjukkan

diterima.

bahwa variabel DBH, DAU dan

variabel DBH, DAU dan DAK

DAK

berpengaruh

mempunyai

tingkat

signifikansi 0,000. Karena tingkat

Disimpulkan

bahwa

secara

simultan


Uji Koefisien Determinasi (R2) Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini : Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi b

Model Summary Model 1

R

R Square

.783a

Adjusted R Square

.613

Std. Error of the Estimate

.577

Durbin-Watson

2.46698E6

1.622

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, DBH b. Dependent Variable: PPKT

Sumber : Output Statistik SPSS Angka R square (R2) pada

pada pemerintah kabupaten/kota

tabel 7 di atas menunjukkan angka


0,613

tahun 2010-2013.

yang

berarti

bahwa

pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap

pendapatan

2.

perkapita

Secara parsial, Dana Bagi Hasil tidak

berpengaruh

sebesar 61,3% sedangkan sisanya

pendapatan

sebesar 38,7% dipengaruhi oleh

pemerintah

variabel lain diluar penelitian ini.

Provinsi

terhadap

perkapita

pada

kabupaten/kota Kalimantan

di

Selatan

tahun 2010-2013. Hal ini terjadi SIMPULAN DAN SARAN

karena pemerintah daerah masih

Simpulan 1.

belum optimal dalam menggali

Hasil penelitian ini memberikan

potensi pajak dan sumber daya

bukti empiris bahwa Dana Bagi

alam.

Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana

Alokasi

berpengaruh terhadap

Khusus

secara

simultan

pendapatan

perkapita

Secara

parsial,

Alokasi

Umum

terhadap

pendapatan

Dana

berpengaruh perkapita

pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan

17


tahun 2010-2013. Hal ini terjadi

guna

karena besarnya transfer Dana

perekonomian

Alokasi Umum dari pemerintah

daerah.

pusat, kemudian Dana Alokasi

c. Pemerintah

Umum

itu

belanja

daerah

langsung

digunakan

dapat

pendapatan

mendukung

kegiatan

masyarakat

pusat

di

diharapkan

untuk

dapat meningkatkan porsi Dana

secara

Alokasi Khusus kepada daerah

mempengaruhi

dengan fokus terhadap alokasi

yang

perkapita

daerah

diutamakan untuk meningkatkan

tersebut. Secara parsial, Dana

pelayanan publik yang terkait

Alokasi Khusus tidak berpengaruh

kesejahteraan masyarakat dan

terhadap

perekonomian masyarakat.

pendapatan

perkapita

pada pemerintah kabupaten/kota 2. Bagi peneliti lainnya


a. Penelitian

tahun 2010-2013. Hal ini terjadi

selanjutnya

dapat

jumlah

tahun

menambah

karena infrastruktur dan sarana

penelitian, agar menghasilkan

prasarana yang kurang memadai

analisis yang lebih tepat serta

pada daerah tersebut.

akurat. b. Analisis dalam penelitian ini

Saran 1. Bagi pemerintah

baru

a. Pemerintah daerah agar dapat

sebagian

komponen

kecil

APBD,

sehingga

mengoptimalkan potensi pajak

dalam

dan sumber daya alam yang

diharapkan

dimiliki

variabel lain terkait komponen

oleh

masing-masing

penelitian

dari

dapat

daerah dengan cara menggali

APBD

dan mengembangkannya.

dalam penelitian ini.

b. Pemerintah memberikan

daerah

dapat

alokasi

belanja

pembangunan yang lebih besar untuk

pembangunan

rumah

sakit, jalan, irigasi, dan air bersih

18

yang

selanjutnya menambah

belum

dibahas


Solihin dan Marhayudi, 2002. Panduan Lengkap Otonomi Daerah Edisi 1. Jakarta : ISMEE.

DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Halim, Abdul, 2002. Seri Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat

Walidi, 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal sebagai Intervening Variabel (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. (Tesis)

Harianto, David dan Priyo Hari Adi, 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.

Wahyu, 2013. Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif. Banjarmasin : STIE Nasional Banjarmasin.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang Dana Perimbangan.

Wahyuni dan Priyo Hari Adi, 2009. Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah. Surabaya: The 3rd National Conference UKWM

Simanullang, Irianto N, 2011. Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan Pemerintah Pusat Terhadap Pendapatan Perkapita Delapan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. (Tesis)

. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. www.dpk.depkeu.go.id di akses pada tanggal : 17 September 2014 dan 17 Desember 2014 www.kalsel.bps.go.id di akses pada tanggal : 17 November 2014

19

DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 8. No.1. Maret 2015

Recommend Documents