DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.8 No.1 Maret 2015

DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.8 No.1 Maret 2015

ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2003-2012 Ruslinda Agustina [email protected] Rina Arliani [email protected] STIE NASIONAL BANJARMASIN Abstract, This research aimed to examine the effect of the contribution of the PKB and BBNKB to PAD in South Kalimantan province in 2003-2012. The method used quantitative methods, namely measurement of objective statistical data and through SPPS version 16. The results of the test or test the hypothesis partially explains PKB t affect the PAD, while BBNKB no effect on the South Kalimantan provincial PAD period 2003-2012. The results of hypothesis testing simultaneously or PKB and BBNKB F test against provincial PAD bepengaruh South Kalimantan period 2003-2012. the results of the regression estimates indicate that there are two independent variables in the regression model is able to explain 64% of the revenue and the balance of 36% is explained by other variables not included in this study. Keywords : PKB, BBNKB and PAD Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kontribusi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2003-2012. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif, yaitu pengukuran data dan statistik objektif melalui SPPS versi 16. Hasil penelitian dari pengujian hipotesis secara parsial atau uji t menjelaskan PKB berpengaruh terhadap PAD, sedangkan BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012. Hasil dari pengujian hipotesis secara simultan atau uji F PKB dan BBNKB bepengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang ada pada model regresi mampu menjelaskan 64% 83

Ruslinda Agustina dan Rina Arliani. Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak ...

terhadap PAD dan sisanya sebesar 36% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kata kunci : PKB, BBNKB dan PAD Pemerintah daerah (PEMDA) mempunyai

atas

pajak daerah.

pendapatan asli daerah (PAD) yaitu

Pajak

untuk

kewenangan

penerimaan sumber penerimaan dari

belanja

dibedakan

dan

menjadi pajak provinsi dan pajak

pembangunan di daerah itu sendiri.

Kabupaten/Kota. Pajak kendaraan

PAD

bermotor

adalah

daerah

daerah

pendapatan

diperoleh daerah

yang

dan

bea

balik

nama

yang dipungut

kendaraan bermotor merupakan salah

berdasarkan peraturan daerah sesuai

satu jenis pajak provinsi yang hasil

dengan

dari penerimaannya akan diserahkan

peraturan

undangan.

PAD

perundang-

bersumber

dari

kepada

Kabupaten/Kota

dengan

pajak daerah, retribusi daerah, dan

sistem bagi hasil. Pajak kendaraan

hasil pengelolaan kekayaan daerah.

bermotor (PKB) dan bea balik nama

Otonomi

diartikan

kendaraan bermotor (BBNKB) bagi

sebagai kewajiban yang dikuasakan

penerimaan daerah dinilai cukup

kepada

tinggi, hal ini disebabkan karena

daerah

dapat

daerah

mengatur

dan

urusan

otonom

untuk

mengurus

sendiri

pemerintahan

kepentingan

masyarakat

hampir

dan

semua

membutuhkan

setempat

kendaraan

dan

masyarakat mempunyai

bermotor.

Tingginya

pertumbuhan

kendaraan

menurut aspirasi masyarakat untuk

jumlah

meningkatkan daya guna dan hasil

bermotor, maka makin tinggi pula

guna penyelenggaraan pemerintahan

pajak yang akan dibebankan kepada

dalam rangka pelayanan terhadap

pemiliknya.

masyarakat

menyebabkan peningkatan sumber

dan

pembangunan.

pelaksanaan

itu

juga

otonomi

penerimaan daerah khususnya dari

daerah berdasarkan UU Nomor 28

sektor PKB. Pengelolaan hasil dari

tahun 2009 tentang pajak daerah dan

penerimaan daerah ini juga perlu

retribusi

dasar

diawasi dan dikontrol dengan baik

pengelolaan

agar tidak terjadi penyalahgunaan

hukum

Adanya

Hal

daerah dalam

menjadi

84


terutama pengalokasiannya. Alasan

terhadap PAD sedangkan secara

peneliti ini adalah fokus pada PKB

bersama-sama PKB dan BBNKB

dan

berpengaruh

BBNKB,

karena

semakin

terhadap

PAD

di

meningkatnya populasi kendaraan

provinsi Lampung periode tahun

bermotor dan jual beli kendaraan

2005-2009. Belum ada penelitian

bekas di provinsi Kalimantan Selatan

lebih lanjut yang meneliti pengaruh

yang

bagi

PKB dan BBNKB terhadap PAD di

penerimaan pajak dan pendapatan

provinsi Kalimantan Selatan untuk

asli

periode 2003-2012, sehingga belum

akan

berdampak

daerah provinsi

Kalimantan

Selatan.

terkonfirmasi pengaruh PKB dan

Hasil

penelitian

Mariani

BBNKB terhadap PAD di provinsi

(2010) menunjukkan bahwa PKB

Kalimantan Selatan periode tahun

berpengaruh

2003-2012 secara simultan.

terhadap

PAD

dan

sebaliknya bahwa BBNKB tidak berpengaruh

terhadap

sedangkan

secara

PKB

BBNKB

Berdasarkan masalah di atas

PAD,

mendorong

penulis

melakukan

bersama-sama

penelitian tentang analisis pengaruh

berpengaruh


terhadap PAD di provinsi Sulawesi

provinsi Kalimantan Selatan periode

Selatan periode tahun 2005-2009.

tahun 2003-2012. Apabila tidak ada

Sementara hasil temuan Santi (2008)

penelitian lebih lanjut yang meneliti

menunjukkan bahwa bahwa PKB


dan

dan

BBNKB

berpengaruh

secara

parsial

provinsi Kalimantan Selatan periode

terhadap

PAD

2003-2012, maka pemerintah daerah

bersama-sama

provinsi Kalimantan Selatan tidak

sedangkan

secara

PKB

BBNKB

dan

terhadap

pengaruh

PKB

dan

BBNKB terhadap PAD di provinsi

Kalimantan Timur periode 2003-

Kalimantan Selatan periode tahun

2007. Hasil temuan Yuli (2010)

2003-2012 sehingga informasi yang

menunjukkan

bahwa

diperoleh pemerintah daerah Provinsi

berpengaruh

terhadap BBNKB

di

mengetahui

provinsi

sebaliknya

PAD

berpengaruh

PKB PAD

tidak dan

Kalimantan

berpengaruh

Selatan

untuk

meningkatkan PAD tidak akurat. 85


Menurut UU No 34 Tahun

pemanfaatan air bawah tanah dan air

2000 “Pajak daerah ialah iuran wajib

permukaan. (2) Pajak kabupaten/kota

yang dilakukan orang pribadi atau

terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak

badan kepala daerah tanpa imbalan

Restoran,

langsung

Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

yang

digunakan

seimbang,

untuk

yang

membiayai

Pajak

Pajak

Parkir.

Hiburan,

Pajak

Berdasarkan

UU

penyelenggaraan pemerintah daerah

Nomor 32 Tahun 2004 tentang

dan

daerah”,

Perimbangan Keuangan Antara Pusat

sedangkan PPRI Nomor 65 Tahun

dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa

2001

“Pendapatan

pembangunan

tentang

pajak

daerah

asli

daerah

adalah

menyebutkan bahwa pajak daerah,

pendapatan yang diperoleh daerah

yang

pajak,

yang dipungut berdasarkan peraturan

adalah “iuran wajib yang dilakukan

daerah sesuai dengan UU tersebut

oleh orang pribadi atau badan kepala

adalah : Pajak daerah, Retribusi

daerah tanpa imbalan langsung yang

daerah, Hasil pengelolaan kekayaan

seimbang, yang dapat dipaksakan

daerah yang dipisahkan, Lain-lain

berdasarkan peraturan perundang-

PAD yang sah.

selanjutnya

undangan

yang

digunakan

disebut

berlaku,

untuk

yang

Kendaraan

bermotor

adalah

membiayai

semua kendaraan beroda dua atau

penyelenggaraan pemerintah daerah

lebih beserta gandengannya yang

dan pembangunan daerah”.

digunakan disemua jenis jalan darat

Pajak daerah berdasarkan UU

dan digerakan oleh peralatan teknik

No 34 Tahun 2000 tentang pajak

berupa motor atau peralatan lainnya

daerah dan retribusi daerah, dibagi

yang berfungsi untuk mengubah suau

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : (1)

sumber daya energy tertentu menjadi

Pajak provinsi terdiri dari : Pajak

tenaga gerak kendaraan bermotor

kendaraan bermotor dan kendaraan

yang bersangkutan termasuk alat-alat

di atas air, Bea balik nama kendaran

berat

bermotor dan kendaraan di atas air,

bergerak. UU Nomor 34 tahun 2000

Pajak

merupakan

bahan

bakar

kendaraan

bermotor, Pajak pengambilan dan

dan

alat-alat

perubahan

besar

atas

yang

UU

Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak 86


Daerah dan Retribusi Daerah. PP

Gubernur,

Nomor

surat setoran pajak daerah.

65 tahun 2001

tentang

dengan

menggunakan

peraturan pajak daerah provinsi yang

Bea Balik Nama Kendaraan

mengatur tentang Pajak Kendaraan

Bermotor (BBNKB) adalah pajak

Bermotor (PKB).

atas penyerahan hak milik kendaraan

Objek

kendaraan

bermotor sebagai akibat perjanjian

bermotor (PKB) adalah kepemilikan

dua pihak atau perbuatan sepihak

atau penguasaan kendaraan bermotor

atau keadaan yang terjadi karena jual

yang digunakan disemua jenis jalan

beli, tukar menukar, hibah, warisan,

darat

bandara,

atau pemasukan ke badan usaha.

perkebunan,

Dasar Hukum Bea Balik Nama

kehutanan, pertanian, pertambangan,

Kendaraan Bermotor, adalah nilai

industri, perdagangan, sarana olah

jual

raga dan rekreasi. Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam pasal

adalah orang pribadi atau badan yang

8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota

memiliki kendaraan bermotor, jika

Banjarmasin Nomor 5 tahun 2011

wajib pajak merupakan badan maka

tentang

kewajiban perpajakannya diwakili

Banjarmasin. Objek pajak BBNKB

oleh pengurus atau kuasa hukum

adalah

badan tersebut. PKB terutang harus

dan/atau

dilunasi/dibayar sekaligus dimuka

bermotor akibat dari perjanjian dua

untuk masa dua belas bulan. PKB

pihak atau sepihak,pemasukan dari

dilunasi selambat-lambatnya 30 hari

luar negeri untuk dipakai, keadaan

sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB,

yang terjadi karena jual beli, tukar

STPD, surat Keputusan Pembetulan,

menukar, hibah, warisan, pemasukan

Surat Keputusan Keberatan, dan

kebadan usaha,

putusan banding yang menyebabkan

kendaraan bermotor lebih dari 12

jumlah pajak yang harus dibayar

bulan.

bertambah.

dipungut di wilayah daerah tempat

seperti

pelabuhan

pajak

kawasan laut,

Pembayaran

PKB

kendaraan

Pajak

bermotor

Daerah

penyerahan

hak

penguasaan

BBNKB

Kota

milik

kendaraan

dan penguasaan

yang

dilakukan ke kas daerah Bank, atau

kendraraan

tempat

Pembayaran BBNKB dilakukan pada

lain yang ditunjuk oleh 87

bermotor

terutang

terdaftar.


saat

pendaftaran.

BBNKB

Wajib

wajib

penyerahan

pajak

(2010), Elfanta (2014) serta Sari

mendaftarkan

(2013) maka rumusan hipotesis pada

kndaraan

bermotor

penelitian ini sebagai berikut :

dalam jamgka waktu paling lambat

H1 =

30 hari kerja sejak saat penyerahan.

PAD; H2 =

Berdasarkan uraian di atas dan

penelitian

terdahulu

PKB berpengaruh terhadap BBNKB berpengaruh

terhadap PAD; H3 = PKB dan

seperti

BBNKB berpengaruh terhadap PAD

Mariani (2010), Santi (2008), Yuli

secara simultan.

PKB

H1 H3

H2 PAD

H2 BBNKB

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian penerapan

METODE Penelitian ini dilakukan pada Dinas

Pendapatan

BBNKB

Provinsi

kontribusi yang

Pendapatan

PKB

dilakukan

provinsi

dan Dinas

Kalimantan

Kalimantan Selatan yang beralamat

Selatan dan data skunder yaitu

di Jalan Jendral Ahmad Yani Km 5

berupa biaya pengelolaan, data target

Kota Banjarmasin. Metode penelitian

dan realisasi pendapatan asli daerah

ini adalah deskriptif yaitu metode

serta data mengenai objek PKB dan

penelitian

BBNKB.

yang

memberikan

bertujuan

gambaran

untuk

mengenai

Sumber

Dinas

penerimaan

Kalimantan Selatan.

terhadap

PAD

dan

BBNKB

di

Provinsi

tersebut

diperoleh dari bagian administrasi di

bagaimana pengaruh dan kontribusi PKB

data

Pendapatan

provinsi

Metode analisis yang digunakan

yang

adalah analisis regresi linier berganda

digunakan di dalam penelitian ini

dengan menggunakan program Statistik

antara lain berupa data primer yaitu

Product and Service Solution (SPSS 16).

Kalimantan

Selatan.

Data

88


Variabel independen pada penelitian ini

Keterangan :

adalah PKB dan BBNKB dan variabel

Y = PAD

dependen pada penelitian ini adalah

X1 = PKB

PAD. Pengujian asumsi klasik pada

X2 = BBNKB

penelitian ini yaitu : uji normalitas,

b 1….. b2 = Koefisien regresi, α =

multikolinearitas,

heteroskedastisitas

dan autokorelasi.

Persamaan model

konstanta, e = error term

regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Y = α + b1 X1 + b2 X2 +........+ bn

Penelitian ini mengambil data

Xn + e

PKB

dan

BBNKB

Pendapatan

provinsi

dari

Dinas

Kalimantan

Selatan periode tahun 2003-2012. Tabel 1. Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N PKB BBNKB PAD Valid N (listwise)

10 10 10 10

Minimum

Maximum

.21 .11 4.72E11

Mean

.34 .2660 .19 .1520 4.38E12 1.8904E12

Std. Deviation .04377 .02530 1.21940E12

Sumber: Output Statistik SPSS Berdasarkan tabel 1 di atas

Nilai rata-rata (Mean) PKB secara

bahwa analisis statistik deskriptif

keseluruhan adalah sebesar 0,2660,

dari variabel PKB menunjukkan

menggambarkan

bahwa selama periode penelitian,

tahunnya selalu menghasilkan nilai

variabel PKB memiliki nilai terendah

PKB positif. Nilai standar deviasi

sebesar 0,21 yang menunjukkan nilai

sebesar 0,04377 menunjukkan bahwa

terendah dari PKB selama tahun

selama tahun pengamatan, kondisi

pengamatan. Nilai tertinggi PKB

PKB berfluktuasi, rata-rata jarak

sebesar 0,34 yang menunjukkan nilai

antara PKB dan PAD tinggi dan

tertinggi dari PKB selama tahun

positif cukup jauh dengan rata-rata

pengamatan yaitu pada tahun 2005. 89

bahwa

setiap


antara laba dan PKB dan PAD

sebesar Rp 471.673.988.427,- yang

rendah.

menunjukan nilai terendah dari PAD Variabel BBNKB memiliki

pada tahun 2003, sedangkan nilai

nilai terendah sebesar 0,11 pada

tertinggi

tahun 2004, sedangkan nilai tertinggi

Rp 4.380.309.776.377,- pada tahun

BBNKB

yang

2012. Nilai rata-rata (Mean) PAD

menunjukkan nilai tertinggi dari

yang dihasilkan secara keseluruhan

BBNKB pada tahun 2003. Nilai rata-

sebesar

rata (Mean) BBNKB yang dihasilkan

menggambarkan

secara keseluruhan adalah sebesar

tahunnya selalu menghasilkan nilai

0,1520,

bahwa

PAD positif. Nilai standar deviasi Rp

setiap tahunnya selalu menghasilkan

1.219.404. 358.331,- menunjukkan

nilai BBNKB positif. Nilai standar

bahwa selama tahun pengamatan,

deviasi 0,02530 menunjukkan bahwa

kondisi PAD berfluktuasi.

sebesar

0,19

menggambarkan

PAD

Rp

yaitu

sebesar

1.890.404.358.331,bahwa

setiap

selama tahun pengamatan, kondisi Pengujian Asumsi Klasik

BBNKB berfluktuasi, rata-rata jarak

a.

antara BBNKB dan PAD tinggi dan

Uji Normalitas Hasil uji normalitas dalam

positif cukup jauh dengan rata-rata

penelitian ini menggunakan grafik

antara laba dan BBNKB dan PAD

Normal Probability Plot, Grafik

rendah.

histogram dan tabel One Sample

Analisis statistik deskriptif

Kolmogorov-Smirnov yang disajikan

dari variabel PAD menunjukkan

di bawah ini :

bahwa selama periode penelitian, variabel ini memiliki nilai terendah

90


Gambar 2. Uji Normalitas Sumber : Output Statistik SPSS Grafik

histogram

tersebut

data yang diolah telah memenuhi

membentuk pola distribusi normal,

persyaratan normalitas.

sehingga dapat disimpulkan bahwa

Gambar 3. Uji Normalitas Sumber : Output Statistik SPSS Metode yang lebih akurat

Kolmogorov Smirnov. Berikut ini

dari kedua model di atas adalah

hasil

dengan uji normalitas menggunakan

disajikan pada tabel 2 berikut ini :

91

uji

Kolmogorov

Smirnov


Tabel 2. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Standardized Residual N Normal Parametersa Mean

10 .0000000

Std. Deviation Absolute

Most Extreme Differences

.88191710 .151 .151 -.124 .479 .976

Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

Sumber : Output Statistik SPSS Berdasarkan

output

pada b.

tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai

signifikansi

2-tailed)

sebesar

(Asymp.

Sig.

0,976.

Nilai

Uji Multikolinieritas Multikorelinieritas pada antar

variabel independen terjadi jika nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

tersebut lebih dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal.

Tabel 3. Uji Multikorelinieritas Coefficientsa Collinearity Statistics Model

Tolerance

1 PKB

VIF

.375

2.669

BBNKB .375 a. Dependent Variable: PAD

2.669

Sumber : Output Statistik SPSS Berdasarkan tabel 3 di atas

c.

Uji Autokorelasi

menunjukkan bahwa nilai Tolerance

Uji Durbin-Watson sebesar

kedua variabel > 0,10 dan nilai VIF

1,153 yang berarti nilai tersebut

< 10 yang berarti tidak terjadi

berada diantara -2 sampai dengan 2

multikolinieritas antara variabel PKB

sehingga dapat disimpulkan bahwa

dan BBNKB.

tidak ada autokorelasi. 92


Tabel 4. Uji Autokorelasi Model Summaryb Model 1

R

R Square

.800a

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

.640

.537

Durbin-Watson

8.30021E11

1.153

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output Statistik SPSS d.

Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dalam

penelitian

ini

dilakukan

dengan

ZPRED

dengan

SRESID.

Hasil

residualnya dari

uji

heteroskedastisitas dapat dilihat pada

melihat grafik plot antara nilai

Gambar 4 di bawah ini :

prediksi variabel dependen yaitu

Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas Sumber: Output Statistik SPSS Berdasarkan

grafik

plot

terjadi

heteroskedastisitas

pada

dapat diketahui bahwa tidak terjadi

model regresi dan model regresi

heteroskedastisitas sebab grafik plot

layak dipakai.

tidak membentuk pola yang jelas Pengujian Hipotesis

serta titik-titik menyebar di atas dan

Hasil analisis regresi linear

di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga

dapat

berganda tersebut dapat dilihat pada

dikatakan tidak

tabel 5 berikut ini :

93


Tabel 5. Uji t Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1

B

(Consta nt) PKB

Standardized Coefficients

Std. Error

Beta

T

Sig.

6.788E12

1.787E12

3.800

.007

-3.087E13

1.033E13

-1.108 -2.989

.020

BBNKB 2.180E13 1.787E13 a. Dependent Variable: PAD

.452

1.220

.262

Sumber : Output Statistik SPSS Berdasarkan hasil pengujian

mengindikasikan

bahwa

penelitian secara parsial pada tabel 5

rasionalisasi

di atas diperoleh nilai signifikansi

positif terhadap PAD, karena PKB

variabel PKB sebesar 0,020, lebih

merupakan

kecil

dapat

diterima

PKB

Semakin tinggi

dari

disimpulkan

0,05.

Jadi,

bahwa

PKB

secara

pajak

berpengaruh

tahunan

pemerintah

yang

provinsi.

PKB

ini

maka

berpengaruh terhadap PAD pada

semakin baik dalam mengelola PAD.

Dinas

Hal

Pendapatan

provinsi

ini

selanjutnya

Kalimantan Selatan periode 2009-

meningkatkan

2012. Penelitian ini searah dengan

provinsi.

penelitian yang dilakukan oleh Santi

pemerintah

(2008) yang menyatakan bahwa PKB

pemerintah tersebut makin memiliki

mempunyai pengaruh terhadap PAD,

nilai positif dari pemerintah pusat.

sehingga

Berdasarkan

H1

yang

menyatakan

kinerja

akan

pemerintah

Peningkatan provinsi

kinerja menjadikan

penelitian

yang

bahwa PKB berpengaruh terhadap

dilakukan pada Dinas Pendapatan

PAD

Provinsi Kalimantan Selatan periode

dapat

diterima.

Secara

rasionalisasi, jika PKB meningkat

2003-2012

maka PAD juga akan meningkat.

menyatakan bahwa PKB memiliki

Sebaliknya, PKB yang semakin turun

pengaruh

setiap tahunnya tentunya akan diikuti

berpengaruh terhadap PAD diterima

PAD yang semakin turun. Hal di atas

karena memiliki nilai lebih kecil dari 94

diperoleh

terhadap

hasil

PAD.

yang

PKB


0,05. Hal ini disebabkan jumlah


motor Selatan

di

provinsi

Kalimantan

2012. Penelitian ini searah dengan

mengalami

peningkatan

penelitian

yang

dilakukan

oleh

setiap tahunnya dan setiap tahun

Mariani (2010) yang menyatakan

pemilik motor wajib membayar PKB

bahwa BBNKB tidak mempunyai

sehingga PKB tersebut merupakan

pengaruh terhadap PAD, sehingga

penghasilan

yang

hipotesis pertama yang menyatakan

mempengaruhi besar kecilnya PAD.

bahwa PKB berpengaruh terhadap

Meskipun, PKB provinsi Kalimantan

PAD tidak dapat diterima. Secara

Selatan setiap tahunnya meningkat

rasionalisasi, jika pajak BBNKB

tetap perlu diperhatikan pemungutan

meningkat maka PAD juga akan

sumber penerimaan tersebut. Strategi

meningkat.

yang

untuk

yang semakin turun setiap tahunnya

meningkatkan penerimaan PKB yaitu

tentunya akan diikuti PAD yang

pengetatan sanksi merupakan salah

semakin

satu upaya penerapan hukum yang

mengindikasikan

tegas dan adil terhadap masyarakat,

rasionalisasi BBNKB berpengaruh

agar mereka memenuhi peraturan

positif

yang berlaku sebagaimana diatur

BBNKB

dalam undang-undang dan perbaikan

nama saat peralihan kepemilikan

sistem administrasi perpajakan untuk

kendaraan bermotor yang diterima

mampu memenuhi target penerimaan

pemerintah provinsi. Semakin tinggi

pajak yang berkelanjutan.

BBNKB ini maka semakin baik

perlu

utama

dilakukan

Berdasarkan hasil pengujian

Sebaliknya,

turun.

terhadap

Hal

BBNKB

di

bahwa

atas secara

PAD,

karena

merupakan biaya

balik

dalam mengelola PAD. Berdasarkan

penelitian secara parsial pada tabel 5

penelitian

di atas diperoleh nilai signifikansi

Dinas

variabel BBNKB sebesar 0,262 yang


berarti lebih besar dari 0,05. Jadi

2012

dapat disimpulkan bahwa BBNKB

menyatakan bahwa BBNKB tidak

tidak berpengaruh terhadap PAD

berpengaruh terhadap PAD. Hal ini

pada Dinas Pendapatan provinsi

terjadi karena BBNKB merupakan 95

yang

dilakukan

Pendapatan

diperoleh

pada

Provinsi

hasil

yang


biaya balik nama saat peralihan

untuk meningkatkan BBNKB adalah

kepemilikan atau jual beli kendaraan

pengenaan bea balik nama kendaraan

bermotor

penerimaan

bermotor terhadap kendaraan dinas

BBNKB kadang naik dan kadang

pelat merah sedangkan intensifikasi

turun berdasarkan jual beli yang

pajak yang dapat dilakukan adalah

terjadi

sehingga

setiap

BBPNKB

tahun.

Sehingga

sebagai berikut:

dipengaruhi

besarnya

1) Melakukan

penjualan kendaraan motor. H2

yaitu

razia

kendaraan

bermotor secara berkala untuk BBNKB

memeriksa kelengkapan surat-

berpengaruh PAD ditolak karena

surat kendaraan dan pelunasan

memiliki nilai lebih besar 0,05. Hal

kewajiban pajak kendaraan.

ini disebabkan jumlah motor di

2) Pembuatan Samsat on line, di

provinsi Kalimantan Selatan besar

mana dapat mempermudah wajib

namun

BBNKB

pajak/pemilik kendaraan dalam

masih kecil.

membayar kewajiban pajaknya

pendapatan

menyumbang PAD

Salah satu cara yang dapat dilakukan

melalui sistem komputerisasi.

untuk meningkatkan BBNKB dengan

3) Pengadaaan

Samsat

keliling,

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

akan

Ekstensifikasi pajak adalah suatu

pajak/pemilik kendaraan untuk

cara untuk meningkatkan pendapatan

dapat

pajak

dengan

pajaknya dengan membuka stand

kepada

perluasan

menitikberatkan objek

pajak,

mempermudah

membayar

pembayaran

di

wajib

kewajiban

tempat-tempat

sedangkan intensifikasi pajak adalah

strategis tanpa perlu datang ke

suatu

kantor Samsat.

cara

pendapatan

untuk

meningkatkan

pajak

dengan

4) Pemberian surat teguran kepada

menitikberatkan pada penggunaan

wajib pajak/pemilik kendaraan

dan pengembangan sistem baru dan

yang

sistem yang sudah ada.

kewajibannya.

Jenis

ekstensifikasi yang dapat dilakukan

96

belum

melunasi


Tabel 6. Hasil Uji F ANOVAb Model

Sum of Squares

Df Mean Square

F

Sig.

Regression

8.560E24

2

4.280E24 6.212 .028a

Residual

4.823E24

7

6.889E23

Total 1.338E25 a. Predictors: Constant), BBNKB, PKKB b. Dependent Variable: PAD

9

1

Sumber : Output Statistik SPSS Berdasarkan

Uji

ANOVA

Uji Determinasi

pada tabel 6 di atas, diperoleh angka

Uji

determinasi

signifikansi 0,028 < 0,05 maka H3

digunakan

diterima, sehingga dapat disimpulkan

seberapa besar variabel independen

bahwa variabel PKB dan BBNKB

mampu

menjelaskan

bepengaruh secara simultan terhadap

dependen.

Hasil

PAD.

dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

untuk

(R2)

mengetahui

uji

variabel determinasi

Tabel 7. Uji Determinasi Model Summaryb

Model 1

R

R Square

.800a

Adjusted R Square

.640

Std. Error of the Estimate

.537

Durbin-Watson

8.30021E11

1.153

a. Predictors: (Constant), BBNKB, PKB b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output Statistik SPSS Angka R Square (R2) pada

SIMPULAN DAN SARAN

tabel di atas menunjukkan angka

Simpulan

0,640 yang menunjukkan sumbangan

1.

Hasil pengujian hipotesis secara

pengaruh PKB dan BBNKB terhadap

parsial dapat diketahui bahwa

PAD sebesar 64% sedangkan sisanya

PKB berpengaruh terhadap PAD

sebesar

oleh

provinsi

Kalimantan

Selatan

variabel lain yang tidak dimasukkan

periode

2003-2012

karena

dalam penelitian ini.

jumlah

36%

dipengaruhi

97

motor

di

provinsi


2.

Kalimantan Selatan mengalami

Selatan dengan cara pengetatan

peningkatan setiap tahunnya.

sanksi dan perbaikan sistem


administrasi perpajakan.

parsial dapat diketahui bahwa BBNKB

tidak

Meskipun

BBNKB

tidak

berpengaruh

terbukti berpengaruh terhadap

terhadap

PAD

provinsi

PAD, pemerintah masih perlu

Kalimantan

Selatan

periode

meningkatkan

penerimaan

2003-2012 karena jumlah motor

BBNKB dengan ekstensifikasi

di provinsi Kalimantan Selatan

dan intensifikasi pajak. Jenis

besar

ekstensifikasi

namun

BBNKB

3.

2.

pendapatan

menyumbang

pengenaan

bea

PAD

balik nama kendaraan bermotor

masih kecil. Sehingga meskipun

terhadap kendaraan dinas pelat

jumlah motor yang beredar di

merah

jalan banyak namun besarnya

meningkatkan

BBNKB tergantung transaksi

sekaligus

jual beli motor dan BBNKB

sedangkan intensifikasi pajak

tidak memiliki pengaruh PAD.

yang dapat dilakukan dengan


razia kendaraan bermotor secara

simultan atau uji F PKB dan

berkala, pembuatan samsat on

BBNKB berpengaruh terhadap

line,

PAD

teguran

provinsi

Kalimantan

Selatan periode 2003-2012.

hal

dan

ini

dapat

objek

pajak

pendapatan

pajak,

pemberian

surat

kepada

wajib

pajak/pemilik kendaraan yang belum melunasi kewajibannya.

Saran 1.

3.

Pemerintah

harus

lebih

seperti

meningkatkan penerimaan PKB penerimaan

PKB

provinsi

Kalimantan

Selatan

memiliki

pengaruh

terhadap

PAD

provinsi

selanjutnya

menambahkan

memperhatikan dan berupaya

karena

Penelitian

retribusi diketahui daerah

variabel

lain

daerah

dan

pajak

sehingga

98

dapat

apakah penerimaan yang

mempengaruhi PAD.

Kalimantan

dapat

lainnya


Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA Elfanta, M. Fayrusz, Citrasudi. (2014). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Skripsi)

------------------------, UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Santi, (2008). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Kalimantan Timur. Malang: Universitas Muhammaddiyah (Skripsi)

Mariani, (2010). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Makasar: Universitas Hasanuddin (Skripsi)

Sari, Tri, Mustika, (2013). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Jawa Tenggah. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah tahun 2009 tentang tugas pokok dinas pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

Suliyanto, (2009). Step By Step Cepat Menguasai SPSS. Jakarta: Bumi Askara.

------------------------, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan pusat dan daerah.

Yuli, (2010). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Provinsi Lampung. Lampung: Universitas Lampung (Skripsi)

------------------------, UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18

www. wikipedia.org/wiki/potensi_ diri. Pukul 11.30 WITA Hari Minggu Tanggal 20 April 2014.

99

DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.8 No.1 Maret 2015

Recommend Documents