BAB II TINJAUAN UMUM
2.1. Pemerintah Daerah 2.1.1.
Definisi Pemerintah Daerah menurut UU 23 Pasal 1 Tahun 2014 mengenai
Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berprinsip pada asas otonomi. Sumber daya manusia atau pada pemerintahan daerah biasanya disebut aparatur daerah harus mempunyai kualitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dangan baik. Terkait dengan kualitas atau kemampuan SDM, kemampuan merujuk ke kapasitas individu untuk mengerjakan
1
berbagai
tugas
dalam
pekerjaan
tertentu1.
Dalam
Robbins. 2008.Perilaku Organisasi TerjemahanMolan, Benyamin. Jakarta, PT.Indeks.hlm.175
26
27
penyelenggaraan
pemerintahan,
khususnya
dalam
pengelolaan
aset,
kemampuan intelektual dan kemampuan fisik sangat dibutuhkan oleh aparatur pemerintahan untuk mengamankan dan mengoptimalkan asetnya. Sumberdaya manusia adalah pemegang kunci dari semua aktivitas2. Banyaknya modal yang berhasildikumpulkan, akan hilang tanpa makna jika sumber daya manusia sebagai pengelolanya tidak memiliki kapasitas yang tepat untuk mengurus modal tersebut. Penerapan dan pelaksanaan sistem akuntansi barang milik negara dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang menangani sistem akuntansi barang milik negara mengerti dan memahami tentang sistem akuntansi barang milik negara tersebut3. Hal inimembuktikan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang bisa mendorong terciptanya laporan barang yang berkualitas. Penelitian terdahulu yang dilakukan dalam menganalisis pengaruh faktor sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan dari kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan laporan keuangan dan ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah daerah4. Dalam kesehariannya, yang diperlukan oleh masyarakat dari pemerintah daerah adalah pelayanan yang baik. Baik atau buruknya pelayanan yang
2
Ishak, M.,2002.Akuntansi dan Aspek-Aspek perilaku.Paper.Kota Magelang.hlm.2 Rynandi, Oscar. 2008.Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Barang Milik Negara pada Sektor Publik :Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 6. Nomor 1.hlm.3 4 Andriani, Wiwik. 2010 Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan . Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Volume 5 Nomor 1..hlm.15 3
28
dilakukan oleh petugas pemerintah daerah harus selalu berpedoman pada Standar pelayanan minimal. Standar pelayanan miniman berisi ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2.1.2.
Kewenangan Simon (1997) mengemukakan bahwa wewenang dapat diartikankekuatan
untuk membuat suatu keputusan yang membimbing tindakan-tindakanindividu lainnya. Wewenang merupakan hubungan antara dua invidu , satunya “atasan”, dan yang lainnya “bawahan”5. Sedangkan Bagir Manan (1997)menyebutkan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.Dalam hukum, Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten enplichten)6. Dalam negara hukum yang berdasarkan asas legalitas, tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang pemerintah adalah dari peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (1) bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah memiliki kewenangan dan
5
Herbert A Simon. 1997Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in AdministrativeOrganizations. New York. The Free Press.. hlm. 179. 6 Bagir Manan dan Kuntana, Magnar. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara. Bandung. Almni.. hlm.150
29
bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh: 1. Kepala Daerah 2. Sekretaris Daerah selaku pengelola; 3. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; 4. Kepala SKPD selaku pengguna; 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; 6. Penyimpan barang milik daerah; dan 7. Pengurus barang milik daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa, 1. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang : a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah; d. mengajukan
usul
pemindahtanganan
barang
milik
daerah
yang
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
30
f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 2. Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab: a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah; e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah 3. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
31
b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola; g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola; h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan i.
menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
32
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. 6. Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan 7. Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.
33
Kewenangan membuat suatu kebijakan terletak pada seorang pimpinan tertinggi7. 2.1.3.
Kelembagaan Pengertian dari kata kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau
organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Aspekkata kelembagaan memiliki inti kajian kepada perilaku dengan nilai, norma
danaturan
yang
mengikuti
dibelakangnya.
Menurut
doktrin
Montesquieu yang sebenarnya tidak pernah diterapkan dalam praktik yang nyata, lembaga-lembaga negara diidealkan hanya terdiri atas tiga lembaga utama penyelenggaraan kekuasaan negara, yaitu parlemen, pemerintah, dan pengadilan yang mencerminkan fungsi-fungsi legislative, executive, dan judicial. Secara yuridis, lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal danlembaga non-formal. Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjaditiga kategori, yaitu kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintahlokal); kategori sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi); kategorisektor swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta). Bentuk resmi suatu lembagayaitu lembaga garis (line organization, military organization); lembaga garis danstaf (line and staff organization); lembaga fungsi (functional organization).Jadi pengertian dari kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukanusaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengannilai, norma dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan areaaktivitas tempat berlangsungnya.
7
Prajudi Atmosudirdjo. 1994. Hukum Administrasi Negara.Ghalia Indonesia.Jakarta.hlm. 78
34
2.2. Aset Daerah (Barang Milik Daerah) 2.2.1.
Definisi BarangmilikdaerahmenurutPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 TentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah, Pasal 1 ayat (2) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehanlainnya yang sah. Jika dilihat dari sifatnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:(i) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; (ii) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; (iii) barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (iv) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan, selain itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Namun dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan, masih terdapat penghapusan dan pemindahtanganan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena pelaksanaannya tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang ataupun tindakan untuk menguntungkan diri sendiri yang akan merugikan daerah.
35
2.2.2.
Jenis dan Bentuk Aset Daerah Klasifikasi terhadap kekayaan atau aset milik Negara/daerah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 2 yaitu barang milik Negara/daerah meliputi : a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah Barang – barang atau aset pemerintah yang sah tersebut dikelompokan menjadi dibagi menjadi dua yaitu Aset Tidak Bergerak dan Aset Bergerak yang intinya sebagai berikut : 1. Aset Tidak Bergerak Aset tidak bergerak juga disebut dengan aset tetap yaitu kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali8. Definisi lain menyebutkan bahwa aset tetap dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki nilai yang cukup besar9. Berikut klasifikasi aset tetap10. a. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. b. Gedung dan Bangunan
8
Mulyadi. Sistem. 2001. Akuntansi. Edisi ke-3. Salemba Empat.Jakarta. .hlm.591 Soemarso,S.R. 2005. Akuntansi Suatu Pengantar. PT. Rineka Citra.Jakarta .hlm.20 10 Skousen et al. 2005. Akuntansi Intermedit 2, Edisi 15. Salemba Empat. Jakarta. Hlm.429 9
36
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Contohnya (kantor, pabrik, rumahd dinas, asrama dll) 2. Aset Bergerak a. Alat – Alat Besar Peralatan dan Mesin ,Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, sarana dan prasarana kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. b. Kendaraan Dinas Fasilitas dari setiap kantor pemerintahan yang diberikan kepada setiap pejabat atau pegawai yang menduduki setiap jabatan yang membutuhkan sarana untuk melakukan dinas keluar kantor. Contohnya ( mobil dinas, dan motor dinas ). Kendaraan perorangan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Pasal 1 angka 3 merupakan
barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana
37
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, antara lain: a. Presiden dan Wakil Presiden b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc; f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Mahkamah Konstitusi g. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial i.
Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
j.
Menteri dan jabatan setingkat menteri
k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh l.
Gubernur dan Wakil Gubernur
m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang Kendaraan perorangan dinas meliputi kendaraan dinas bermotor roda empat angkutan darat milik negara/daerah yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep, dan
38
minibus. Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas: a.
telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: 1) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau 2) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1); dan
b.
sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas. Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas
tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan: a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; dan b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Pengawasan,
pengendalian,
dan
penatausahaan
Barang
Milik
Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masingmasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39
c. Alat – Alat Kantor ( Sarana dan Prasarana Administrasi ) Alat – Alat atau disebut sarana dan prasana di kantor pemerintahan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sarana dan prasarana habis pakai yang terdiri dari kertas, karton, gunting, dll, serta sarana dan prasarana tahan lama yang termasuk di dalamnya antara lain kursi, meja, computer, lampu, printer, kamera, dll. Sarana dan prasana inilah yang sehari – hari diperlukan pada kantor pemerintahan di Kabupaten Badung. Adapun anggaran yang di rencanakan pada setiap bulan dan tahunnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 2 yaitu barang milik Negara/daerah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD adalah sah. Dapat kita simpulkan aset ini merupakan salah satu dari sekian sarana dan prasarana yang catat pada bagian aset dimana seharusnya juga dilakukan pengamanan dan pemeliharaan karena barang tersebut dikeluarkan dari APBN/D yang diusulkan di masing – masing SKPD pada setiap bulan atau tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 6 Angka 2 pada setiap hurufnya
dijelaskan
mulai
dari
perencanaan,
persetujuan,
pengadaan/realisasi, serta menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, dan mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya. d. Sarana dan prasarana Perpustakaan / barang kebudayaan
40
e. Sarana dan prasarana kantor, rumah dinas, asrama dan lain lain.
2.2.3.
Pengelolaan Aset Daerah (Barang Milik Daerah) Aset tetap yang digunakan perusahaan dalam kegiatan usahanya akan
mengalami keausan dan setelah jangka waktu tertentu aset tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dan harus dikeluarkan pembukuan. Cara yang dapat digunakan dalam pencatatan tersebut adalah dengan mengalokasikan harga perolehan aset tetap tersebut, yang lazim disebut penyusutan. Penyusutan adalah accountjing procces of allocating the cost of tangible assets to expense in a systematic and rational manner to those periods expected to benefit from the use to the assets11. Definisi lain menyebutkan bahwa Depreciation is alocation of a plan asset’s cost to expense over its usefull life12. Pengelolaan aset
adalah dengan melakukan penghapusan dan
pemindahtanganan. Penghapusan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (23) adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Penggunaan Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan Pemindahtanganan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (17) adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan barang
11
Kieso, Weygant & Warfield. 2010Intermediate Accounting, 13 th Ed. John Willey and Sons.Inc.. America. hlm.540 12 Harrison. Bamber, 2005. Horngen, et al. Accounting, 6 th Ed. Pearson Education Inc.America. hlm.403
41
(aset) daerah menurut Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2) mencakup 12 halyaitu 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 2. Pengadaan 3. Penggunaan 4. Pemanfaatan 5. Pengamanan dan pemeliharaan 6. Penilaian 7. Pemindahtanganan 8. Pemusnahan 9. Penghapusan 10. Penatausahaan 11. Pembinaan, pengawasandanpengendalian BarangMilik Daerah (BMD) yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah dan diatur lebih lanjut dalam pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Barang Milik /Kekayaan Negara BM/KN yakni barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ataupun dengan perolehan lainnya yang sah, yang tidak
42
termasuk dalam kekayaan Negara yang dipisahkan (dikelolaolehBadan Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintahdaerah13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menjelaskan bahwa yang disebut sebagai barang milik daerah adalah semuabarang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD atau berasal dari perolehan lain dengan rincianse bagiberikut, a. Barang yang diperolehdarihibahatausumbanganatau yang sejenis b. Barang yang diperolehsebagaipelaksanaandariperjanjian/kontrak; c. Barang yang diperolehberdasarkanketentuanundang-undang; atau d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peraturan Daerah Kabupaten Badung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Nomor 1 Tahun 2009, menjelaskan bahwa Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokokdan fungsi SKPD yang bersangkutan. Lebih lanjut tentang ketentuan status BMD yang lebih khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sebagai berikut:
13
Solihin Dadang. Kamus Otonomi Daerah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jakarta. 2001. hlm. 17.
43
(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/ atau Kuasa Pengguna. (2) Evaluasi terhadap tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sebelum penetapan kembali status
penggunaantanah dan/ atau bangunan tersebut. (3) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanahdan/ atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna karena sudah tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan oleh karena itu Penggunadan/atau Kuasa Pengguna wajib menyerahkan tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan tersebut kepada Bupati melalui Pengelola. Barang Milik Daerah (tanah dan/ atau bangunan) yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 24 dan 25 maka akan dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya. Sedangkan sanksi bagi pengguna yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah (tanah dan/ atau bangunan) yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada Bupati adalah berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/ atau bangunan dimaksud. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.1 Tahun 2009 Pasal 26.
44
2.3. DeskripsiKelembagaan (Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung Bagian Pengelola Aset Daerah) Pemerintah Kabupaten Badung bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung,
dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu membiarkan pelayan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008, Adapun Bupati Badung pada saat ini ialah A.A Gede Agung dan Wakil Bupati Badung I Made Sudiana S.H serta Sekertaris Dearah ialah Kompyang R Swandika. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 1. Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh: a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rrakyat terdiri dari: 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 3. Bagian Hukum dan HAM b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari: 1. Bagian Administrasi Pembangunan
45
2. Bagian Administrasi Perekonomian c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari: 1. Bagian Keuangan 2. Bagian Umum 3. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah 4. Bagian Humas dan Protokol 5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2. Inspektorat Kabupaten Badung 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan 4. Dinas Daerah terdiri dari: a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga b. Dinas Kesehatan c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil f. Dinas Kebudayaan g. Dinas Pariwisata h. Dinas Bina Marga dan Pengairan i.
Dinas Cipta Karya
j.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
k. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan l.
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
m. Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung
46
n. Dinas Pemadam Kebakaran o. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari: a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat b. Badan Lingkungan Hidup c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa d. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera e. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan f. Satuan Polisi Pamong Praja g. Kantor Perpustakaan Daerah h. Kantor Arsip Daerah i.
Kantor Pemberdayaan Perempuan
j.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
6. Lembaga Teknis lain: Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Kecamatan yang terdiri dari: a. Kecamatan Kuta Selatan b. Kecamatan Kuta c. Kecamtaan Kuta Utara d. Kecamatan Mengwi e. Kecamatan Abiansernal f. Kecamatan Petang
