SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat. Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (Studi Kasus di PD BPR Bank Sleman) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Brigitta Dyah Karisma NIM : 122114054

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016


EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (Studi Kasus di PD BPR Bank Sleman) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Brigitta Dyah Karisma NIM : 122114054

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016

i


Skripsi

EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTAT{SI KEUANGAN ENTITAS TANIPA AKTJNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)

DAI.AM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BAIIK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (Studi Kasus di PD BPR Bank Sleman)

f'llph'

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA.

Tanggal,3lMei2016


Skripsi

EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUAIIGAN ENTITAS TAFIPA AKUI\TABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)

DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (Studi Kasus di PD BPR Bank Sleman)

Dipersiapkan dan ditulis oleh

:

anda Tangan Ketua Sekretaris

Anggota I Anggota2 Anggota

3

Dr. Fr. Ninik

31 Agustus 2016

SIJ*'S S.E., M.B.A.

il


Motto dan Persembahan

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.” (Yesaya 41:10)

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” (Andrew Jackson)

Ku persembahkan skripsi ini untuk: Tuhan Yesus Kristus & Bunda Maria Ayah dan Mama tercinta Kakakku Hera dan Adikku Argha yang kusayangi Teman-teman yang kukasihi Terima kasih banyak atas doa, dukungan, motivasi, dan cinta yang sudah diberikan untuk menyelesaikan skripsiku…

iv


T]NTVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AI(UNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS Yang bertanda langan drbar.r,ah ini. sava menvatakan bahu a Skripsi dengan judul

:

EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANIPA AKLINTABTLITAS PUBLIK (SAK ETAP) DALAM PENYAJLAI{ LAPORAN I(EUANGAN BAIYK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (Studi Kasus di PD BPR Bank Slernan)

Dengan ini sava menralakan degan sesungguhnva bahrva skripsi ini diajulcan untuk diu.ii pada tanggal 16 Juni 2016 adalah hasil kana sara. Sava juga menr,atakan bahrva dalam skripsi ini tidak lerdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain rang sa1,a ambil dengan cara menr-alin. atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol \ ang menunjukan gagasan alau pendapat atau pemikiran dari penulis lain I'ang sa1,'a akui seolah - olah sebagai tulisan sava sendiri. dan atau tidak lerclapat bagian atau keseluruhan tulisan 1'ang sava salin, sa1'a tiru. atau sal'a ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan (disebutkan dalam referensi) pada penulis

aslin--va.

Bila

kemudizur hari terbuLti bahna sala tem-vata melakukan ttndakan tersebut. malia sar"a bersedia menerima sanksi, -vartu skripsi ini digugurkan dan gelar akademik vang sava peroleh (S.E.) dibatalkan serta diproses sesuai dengan aturan perundzuig - undangan 1'ang berlaku (UU No 20 Tahun 2(X)3, pasal 25 dan pasal 27).

Yogl'akafia. 31 Agustus 201(,

NIM

127n4051


LEMBAR PERNYATAAN PERSETT-IJUAN PUBLII(A.SI I(ARYA ILMIAH UNTUK KEPENTTNGAN AI(ADEMIS Yang bertanda tangan di bau,ah ini. sar a mahasisu a Unir ersitas Sanata Dharma.

Nama

: Brigitta D1'ah Karisma

NomorMalrasisua'.

1221140-5.+

Demr pengembangan rlmu pengetahuan. sa1'a memberikan kepada Perpusatai'aan Unir ersitas Sanata Dharma kan'a ilmiah sava vang beriudul.

ooEvaluasi Penerapan Stantlar Akuntansi Keuangan

Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Pekreditan Rakyat (BPR): (Studi Kasus di PD BPR Bank Sleman)" Sava rremberikan kepacla Perpustakaan Uniiersilas Sanata Dharrna hak

unluli menr rmpan. dan mengalihkan dalam benluk media lain, iuga mengelolanva

dalam bentuk pargkalan data- nTendistribusikannr,a secara terbatas.

dan

mempublikasikannva di intemet. Sal a lidak akan meminta ro1'alti dalam bentuk

apapun, karena

itu untuk

kepenlingan akademts. Sava hanva berharap dan

berpesan agar narna sa) a tetap tercantum dalam skripsi

ini

ketika

disebarluaskan bagi pembaca.

Demrkian pemr.ataan inr vang saya buat dengan sebenarnva.

Yogr akarla-

3l

Agustus 2016

Brigilta D1'ah Karisma

NIM:

vi

122114(\51

sudah


KATA PENGANTAR Puji Syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Univesritas Sanata Dharma. Dalam menyelsaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri penulis. 2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 3. Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA., selaku Pembimbing Skripsi uang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini. 4. Dr. Titus Odong Kusumajati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan studi. 5. Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M,Si., Akt., CA., selaku dosen penguji I yang telah memberikan masukan dalam menulis skripsi.

vii


6. Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc., QIA., selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dalam menulis skripsi. 7. Muhammad Sigit, SE., M.Si., selaku Direktur Utama PD BPR Bank Sleman yang telah memberikan ijin untuk penelitian. 8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma. 9. Kedua Orang tuaku Bapak Antonius Bambang Hermanto dan Ibu Theresia Ari Purwangingsih, kakakku Rosalia Hera Purwarasari, adikku Eugenius Argha Wiratama, dan simbah putri Ignatia Sarini Hadi Sudaryo yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi serta setia mendengar keluhanku selama menyelesaikan skripsi ini. 10. Untuk sahabatku Ade Yuniati, Margareta Desi, terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan bantuan serta mau mendengarkan keluh kesahku selama ini. 11. Untuk kekasihku Martinus Arinnanto, terima kasih atas doa, dukungan, dan semnagatnya. 12. Untuk mbak Tya yang telah bersedia untuk membantu saat penulis melakukan penelitian di PD BPR Bank Sleman. 13. Untuk teman-teman seperjuangan MPAT kelas H dan teman-teman akuntansi angkatan 2012 terutama kelas B. 14. Teman-teman kos amelia, Vani, Dikta, Klara, Kristin, Milu. 15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

viii


Walaupun skripsi ini jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan karena keterbatasan penulis- penuiis berharap semoga sirripsi rni dapat bermanfaat bagr

PD BPR Bank Sleman pada khususnya dan bagi pihak vang berkepentingan dalam hal

ini

pada umunrnr a. Semoga Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan

berkat, anugerah- dan cinta kasih karunia kepada semua pihak vang lelah ambil bagian dan membantu penulis. Atmn.

Yogvakarta,

3l

Agustus 2016

I"l " ^JMI

L-,',1"

I

Brigitta Dvah Karisma

ix


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN........................................................................................ iii MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................................ iv PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ....................................................................... v PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ......................................................... vi KATA PENGANTAR .................................................................................................. vii DAFTAR ISI ................................................................................................................. x DAFTAR TABEL ......................................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xiii ABSTRAK .................................................................................................................... xiv ABSTRACT .................................................................................................................... xv BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... B. Rumusan Masalah .................................................................................... C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... D. Manfaat Penelitian ................................................................................... E. Sistematika Penulisan ..............................................................................

BAB II

1 5 5 6 7

LANDASAN TEORI ................................................................................... 8 A. Bank Perkreditan Rakyat ......................................................................... B. Standar Akuntansi Keuangan ................................................................... C. Laporan Keuangan ................................................................................... D. Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ...................................................................................................... E. Laporan Keuangan SAK ETAP ............................................................... F. Proses (Siklus) Akuntansi ........................................................................ G. Penelitian Terdahulu ................................................................................

8 8 10 11 14 36 37

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................................. 39 A. Jenis Penelitian ........................................................................................ B. Tempat dan Waktu ................................................................................... C. Subyek Penelitian .................................................................................... D. Obyek Penelitian ...................................................................................... x

39 39 39 40


E. Data yang Diperlukan .............................................................................. 40 F. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................... 40 G. Teknik Analisis Data ............................................................................... 41 BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ..................................................... 50 A. Sejarah PD BPR Bank Sleman ................................................................ B. Visi dan Misi PD BPR Bank Sleman ....................................................... C. Struktur Organisasi PD BPR Bank Sleman ............................................. D. Sumber Dana PD BPR Bank Sleman ...................................................... E. Produk – produk PD BPR Bank Sleman ................................................. F. Prestasi PD BPR Bank Sleman ................................................................ G. Fasilitas PD BPR Bank Sleman ............................................................... BAB V

50 51 53 64 65 71 72

ANALISIS DAN PEMBAHASAN .............................................................. 74 A. Gambaran Singkat Penyajian Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman ..................................................................................................... B. Proses Pembukuan Akuntansi di PD BPR Bank Sleman ........................ C. Perbandingan Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman dengan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP ................................................. D. Analisis Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman dengan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP ............................................................... E. Kendala – kendala dalam Penerapan SAK ETAP PD BPR Bank Sleman ..................................................................................................... F. Upaya – upaya dalam Mengatasi Kendala yang Terjadi dalam Penerapan SAK ETAP di PD BPR Bank Sleman ....................................

74 81 82 98 120 122

BAB VI PENUTUP ...................................................................................................... 124 A. Kesimpulan .............................................................................................. 124 B. Keterbatasan Penelitian ............................................................................ 125 C. Saran ........................................................................................................ 125 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... LAMPIRAN .................................................................................................................. A. Panduan Wawancara ................................................................................ B. Neraca ...................................................................................................... C. Laporan Laba Rugi .................................................................................. D. Laporan Perubahan Ekuitas ..................................................................... E. Laporan Arus Kas .................................................................................... F. Komitmen dan Kontijensi ........................................................................ G. Surat Keterangan Telah menyelesaikan penelitian ..................................

xi

126 128 129 130 132 133 134 135 136


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ruang Lingkup Neraca Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013 ............................. Tabel 2.2 Ruang Lingkup Laba Rugi Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013.................. Tabel 2.3 Ruang Lingkup Laporan Perubahan Ekuitas Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013 ..................................................................................... Tabel 2.4 Ruang Lingkup Laporan Arus Kas Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013............................................................................................................. Tabel 2.5 Ruang Lingkup Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013 ..................................................................................... Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu .................................................................................. Tabel 3.1 Perbandingan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan Penyajian Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman ................... Tabel 5.1 Perbandingan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan Penyajian Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman....................

xii

22 26 29 31 35 37 42 83


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses (Siklus) Akuntansi ....................................................................... 36 Gambar 4.1 Struktur Organisasi PD BPR Bank Sleman ............................................. 54

xiii


ABSTRAK PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (Studi Kasus di PD BPR Bank Sleman) Brigitta Dyah Karisma NIM : 122114054 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016 Laporan keuangan berisi informasi yang menyangkut posisi keuangan dan bertujuan untuk membantu entitas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah laporan keuangan PD BPR Bank Sleman sudah sesuai dengan SAK ETAP. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif-komparatif yaitu dengan cara: 1) Memaparkan laporan keuangan PD BPR Bank Sleman tahun 2014, 2) Mengamati, membandingkan, dan menganalisis laporan keuangan PD BPR Bank Sleman dengan SAK ETAP, 3) Menarik kesimpulan tentang penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan di PD BPR Bank Sleman. Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa PD BPR Bank Sleman sudah menerapkan SAK ETAP dan kendala dalam menerapkan SAK ETAP tidak signifikan. Hal ini dapat dibuktikan, yaitu: 1) Entitas sudah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, 2) Terdapat kendala namun tidak signifikan, 3) Upaya untuk mengatasi kendala dengan memberikan pelatihan secara berkala bagi pegawai. Kata Kunci: Laporan Keuangan, SAK ETAP, BPR

xiv


ABSTRACT THE EVALUATION OF SAK ETAP IMPLEMENTATION IN PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN RURAL BANKS (BPR) A Case Study of PD BPR Bank Sleman Brigitta Dyah Karisma NIM: 122114054 Sanata Dharama University Yogyakarta 2016 Financial report contains information concerning the financial position and aims to assist entities in decision making. This research aims to determine whether the financial statements of PD BPR Bank Sleman is in accordance with The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities (SAK ETAP). The type of the research was case study. The steps of gathering were conducting the interview, observation, and documentation. The data analysis technique is descriptive-comparative analysis which are: 1) Explaining the financial statements PD BPR Bank Sleman in 2014, 2) Observing and analyzing the financial statements of PD BPR Bank Slemanwith SAK ETAP, 3) Drawing conclusions on the implementation of SAK ETAP in preparing the financial statements in PD BPR Bank Sleman. The result of data analysis and discussion shows that PD BPR Bank Sleman had implemented SAK ETAP. It was proven the facts that 1) entities already presented complete financial statements in accordance with SAK ETAP that which werebalance sheet, income statement, statement of changes in equity, cash flow statement, and notes to the financial statements, 2) there wereinsignificant obstacles, 3) regular training for employees were provided to overcome obstacles. Keys: Financial Statements, SAK ETAP, BPR

xv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal contohnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor dan lembaga pemeringkat kredit (IAI: 2013). Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP (IAI: 2013).

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

SAK ETAP diterbitkan karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis IFRS (International Financial Reporting Standards) dinilai terlalu rumit dan akan menyulitkan pengusaha berskala kecil dan menengah, mengingat jenis usaha di Indonesia sebagian besar berskala kecil dan menengah. SAK ETAP disusun dengan mengadopsi IFRS for SME (Small Medium Enterprises) dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas. Entitas yang memiliki tanggung jawab publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP apabila diijinkan oleh regulator, contohnya Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP sejak 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 (Bank Indonesia: 2010). Peraturan Bank Indonesia tersebut ditujukan dalam rangka peningkatan transparasi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR selama ini adalah PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan (PSAK 31) yang berlaku bagi seluruh perbankan. Dengan diberlakukannya PSAK 50 Instrumen Keuangan, Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50) dan PSAK 55 Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55), yang menggantikan PSAK 31, maka standar


akuntansi bagi perbankan mengacu pada PSAK yang berlaku. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai (Bank Indonesia: 2009). Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) selain mengeluarkan PSAK 50 dan PSAK 55 juga menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). DSAK-IAI dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan SAK ETAP. Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dimana lokasinya berada dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sebagai badan usaha yang mengelola dana masyarakat, BPR memiliki tanggung jawab kepada publik dan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan berkualitas, yang merupakan salah satu sumber informasi yang penting

dalam

pengambilan

keputusan

serta

sebagai

bentuk


pertanggungjawaban manajemen atas aktivitas yang telah dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan mencerminkan kinerja BPR secara utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut standar dan pedoman akuntansi yang berlaku perlu terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan transaksi dan produk keuangan dewasa ini serta harmonisasi dengan standar akuntansi internasional. Namun demikian, dengan kegiatan yang terbatas dan sederhana, dipandang tidak memadai dari sisi biaya dan manfaat bagi BPR jika menggunakan standar akuntansi keuangan umum yang digunakan bagi ban umum (Tim Pedoman Bank Perkreditan Rakyat: 2010). Penggunaan SAK ETAP ini sifatnya wajib dalam rangka akuntabilitas laporan keuangan BPR. Diharapkan dengan menerapkan SAK ETAP, Bank Perkreditan Rakyat dapat menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diaudit untuk mendapatkan opini audit. Informasi keuangan yang sederhana tetapi memberikan informasi yang andal. Standar akuntansi keuangan ini lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK-IFRS, sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Dengan telah diberlakukannya SAK ETAP di BPR masih terdapat kekhawatiran terkait dengan penerapan dalam penyajian laporan keuangan karena adanya pengaruh dari regulator lain yang ikut berperan dalam penyajian laporan keuangan.


Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Studi Kasus di PD BPR Bank Sleman). B. Rumusan Masalah 1. Apakah penyajian laporan keuangan PD BPR Bank Sleman sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) BPR? 2. Apakah terdapat kendala – kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terkait dengan penyajian laporan keuangan di PD BPR Bank Sleman? 3. Adakah upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala – kendala yang terjadi dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terkait dengan penyajian laporan keuangan di PD BPR Bank Sleman? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan PD BPR Bank Sleman sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 2. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala – kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terkait dengan penyajian laporan keuangan di PD BPR Bank Sleman.


3. Untuk mengetahui apakah upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala – kendala yang terjadi dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terkait dengan penyajian laporan keuangan di PD BPR Bank Sleman. D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Bank Perkreditan Rakyat Untuk memberikan masukan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 2. Bagi Universitas Diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan dan dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan. 3. Bagi Pembaca Memberi manfaat sebagai tambahan materi dan pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi tentang penerapan standar akuntansi yang dalam penelitian ini adalah SAK ETAP ke dalam laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat. 4. Bagi Penulis Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Bank Perkreditan Rakyat khususnya penerapan SAK ETAP.


E. Sistematika Penulisan BAB I.

Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II.

Landasan Teori Bab ini berisi tentang teori - teori dari pustaka yang dapat dijadikan dasar pengolahan data.

BAB III.

Metode Penelitian Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV.

Gambaran Umum Perusahaan Bab ini berisi tentang sejarah PD BPR Bank Sleman, visi dan misi PD BPR Bank Sleman, struktur organisasi PD BPR Bank Sleman, sumber dana, produk, prestasi, dan fasilitas PD BPR Bank Sleman.

BAB V.

Analisis Data dan Pembahasan Bab ini berisi deskripsi dan analisis data, serta perbandingan laporan keuangan PD BPR Bank Sleman.

BAB VI.

Penutup Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.


BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil, menengah serta sektor informal. Peran BPR dalam pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia (Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat; 2010). Menurut Purnamawati (2010; 15), Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. B. Standar Akuntansi Keuangan Menurut Martani (2012: 15), standar akuntansi keuangan berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam. Manajemen lebih mudah menyusun laporan keuangan karena pedoman memberikan ketentuan cara penyusunan tersebut. Standar akuntansi keuangan berisikan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi terdiri atas kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan dan peenyataan standar akuntansi. Kerangka konseptual berisikan tujuan, komponen laporan, karakteristik

8


kualitatif, dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan berisikan pedoman untuk penyusunan laporan, pengaturan transaksi atau kejadian, dan komponen tertentu dalam laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas yang terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Menurut Hery (2014: 1), standar akuntansi keuangan mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh sebuah lembaga resmi (badan pembentuk standar) pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada saat itu tentang cara pencatatan sumber – sumber ekonomi, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan pelapoannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Standar akuntansi keuangan menjadi masalah penting dalam dunia profesi akuntansi, termasuk bagi para pemakai laporan keuangan. Mekanisme pembentukan standar akuntansi haruslah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Stanar akuntansi akan secara terus menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman, dunia usaha, dan kemajuan teknologi.


C. Laporan Keuangan Menurut IAI (2013: 120), laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Menurut Harahap (2007: 1), laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Jika informasi disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk mengambil keputusan. Menurut IAI (2013: 12) paragraf 3.12, laporan keuangan entitas meliputi: 1. Neraca; 2. Laporan laba rugi; 3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: a. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau b. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Entitas harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut.


Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang terdapat dalam suatu laporan keuangan. Menurut Wild (2005: 3), analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data - data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Untuk menganalisis laporan keuangan diperlukan penguasaan terhadap cara penyusunan laporan keuangan, konsep, sifat, karakteristik laporan keuangan, teknik analisisnya, segmen, dan sifat bisnis itu sendiri, serta situasi lingkungan ekonomi baik internasional maupun nasional. D. Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 1. Latar Belakang terbentuknya SAK ETAP Adanya perubahan lingkungan global seperti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menuntut adanya transparansi di berbagai bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan hal penting dalam mewujudkan transparansi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat dikatakan sebagai cerminan yang baik, di mana mampu memberikan gambaran mengenai kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini. Terkait hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam halhal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan.


Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Menurut SAK IAI (2013: 115) paragraf 30.1, SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberi banyak kemudahan bagi perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik siginfikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Menurut IAI (2013: 113) paragraf 29.6, entitas yang sebelumnya menggunakan SAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan. 2. Ruang Lingkup SAK ETAP Menurut IAI (2013: 1) paragraf 1.1, ruang lingkup dalam SAK ETAP menyatakan bahwa: Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa


Akuntabilitas

Publik

dimaksudkan

untuk

digunakan

entitas

tanpa

akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah yang: a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose) bagi pengguna eksternal. Ruang lingkup SAK ETAP mengatur bahwa entitas yang dapat menerapkan SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement). Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan jika bukan entitas yang telah mengajukan pernyataan

pendaftaran,

atau

dalam

proses

pengajuan

pernyataan

pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Menurut IAI dalam SAK ETAP Bab 9 (2013; 29) paragraf 9.4 tentang kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan dinyatakan bahwa jika SAK ETAP secara spesifik mengatur transaksi, kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP. Namun, entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SAK ETAP jika dampaknya tidak material. Berdasarkan SAK ETAP Bab 9 (2013: 29) paragraf 9.6 menyatakan bahwa dalam membuat pertimbangan seperti dijelaskan di paragraf 9.4, manajemen juga mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam PSAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait di paragraf 9.4, maka manjemen dapat mempertimbangkan pengaturan terkini dari badan


penyusun standar lain yang menggunakan kerangka dasar yang serupa untuk mengembangkan standar akuntansi. E. Laporan Keuangan SAK ETAP 1. Tujuan Laporan Keuangan Menurut IAI (2013: 3) paragraf 2.1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: a. Asset b. Liabilitas c. Ekuitas 2. Komponen Laporan Keuangan Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.


3. Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunanya. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan diantaranya, yaitu a. Dapat Dipahami Menurut IAI (2013: 3) paragraf 2.2, kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk

maksud ini,

pengguna

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu. b. Relevan Menurut IAI (2013: 3) paragraf 2.3, agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan

ekonomi

pengguna

dengan

cara

membantu

mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.


c. Materialitas Menurut IAI (2013: 3) paragraf 2.4, informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar tercapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas. d. Keandalan Menurut IAI (2013: 3) paragraf 2.5, agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu. e. Substansi Mengungguli Bentuk Menurut IAI (2013: 4) paragraf 2.6, transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi


dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. f. Pertimbangan Sehat Menurut IAI (2013: 4) paragraf 2.7, ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung kehati-hatian pada saat

melakukan

pertimbangan

yang

diperlukan

dalam

kondisi

ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias. g. Kelengkapan Menurut IAI (2013: 4) paragraf 2.8, agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan, mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.


h. Dapat Dibandingkan Menurut IAI (2013: 4) paragraf 2.9, pengguna harus dapat membandingkan

laporan

keuangan

entitas

antar

periode

untuk

mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antarperiode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut. i. Tepat Waktu Menurut IAI (2013: 4) paragraf 2.10, agar relevan, dalam laporan keuangan

harus

dapat

mempengaruhi

keputusan

ekonomi

para

penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana


yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat Menurut IAI (2013: 5) paragraf 2.11, manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evalusi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. 4. Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP

membuat

penilaian

atas

kemampuan

entitas

melanjutkan

kelangsungan usaha. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan


peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Menurut IAI (2013: 12) paragraf 3.6, penyajian dan klasifikasi pospos dalam laporan keuangan harus konsisten, kecuali: a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian yang bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian Perihal informasi komparatif, menurut IAI (2013: 12) paragraf 3.9 menyatakan bahwa informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Menurut IAI (2013: 12) paragraf 3.12, laporan keuangan entitas meliputi: 1) Neraca; 2) Laporan laba rugi; 3) Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: a) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau


b) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 4) Laporan arus kas; dan 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Menurut IAI (2013: 13) paragraf 3.16 mengenai identifikasi laporan keuangan, menyatakan bahwa entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan arus kas. Jika laporan keuangan termasuk komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Disamping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan: 1) Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir; 2) Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan; 3) Mata uang pelaporan; 4) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.


5. Neraca Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu pada akhir periode pelaporan. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Berikut adalah ruang lingkup neraca menurut IAI dalam SAK ETAP (2013): Tabel 2.1 Ruang Lingkup Neraca Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. No. Kriteria 1. Neraca

2.

Klasifikasi aset dan kewajiban

Paragraf Paragraf 4.2

Paragraf 4.5

SAK ETAP Neraca neraca minimal mencakup

pos-pos sebagai berikut: a. Kas dan setara kas; b. Piutang usaha dan piutang lainnya; c. Persediaan; d. Properti investasi; e. Aset tetap; f. Aset tidak berwujud; g. Utang usaha dan utang lainnya; h. Aset dan kewajiban pajak; i. Kewajiban diestimasi; j. Ekuitas. Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik , 2013.


Tabel 2.1 Ruang Lingkup Neraca Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. No. Kriteria 3. Aset


Paragraf 2.34

Paragraf 4.6

SAK ETAP Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Klasifikasi aset sebagai aset lancar jika: a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; b. Dimiliki untuk diperdagangkan; c. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau d. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.


.


Tabel 2.1 Ruang Lingkup Neraca Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. (Lanjutan) No.

Kriteria Aset


4.

Kewajban

Paragraf 2.12 (b)

Paragraf 2.17

SAK ETAP Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial dari kewajiban (liability) adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban (obligation) masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika: a. Oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan b. Akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.



Tabel 2.1 Ruang Lingkup Neraca Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. (Lanjutan) No.

Kriteria Kewajiban


SAK ETAP Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika: a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas; b. Dimiliki untuk diperdagangkan c. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

5.

Ekuitas

Paragraf 19.2

Ekuitas sebagai badan hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan keuangan yang relevan. Pengungkapan bagian lain Ekuitas (seperti saldo laba, agio, dan cadangan) harus dilakukan secara terpisah, meliputi: a. Perubahan selama periode pelaporan; b. Batasan distribusi.

Paragraf 19.7

Paragraf 19.35



6. Laporan Laba Rugi Penyajian laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan selama periode tersebut menjadi persyaratan bagi sebuah entitas. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Berikut adalah ruang lingkup laporan laba rugi menurut IAI dalam SAK ETAP (2013): Tabel 2.2 Ruang Lingkup Laba Rugi Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. No. Kriteria 1. Laporan Laba Rugi


Paragraf 5.3

Paragraf 5.4

SAK ETAP Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan; b. Beban keuangan; c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; d. Beban pajak; e. Laba atau rugi neto. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.



Tabel 2.2 Ruang Lingkup Laba Rugi Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. (Lanjutan) No.

Kriteria Laporan Laba Rugi


Paragraf 2.20 (a)

Paragraf 2.36

Paragraf 2.37

SAK ETAP Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai pos luar biasa, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.



Tabel 2.2 Ruang Lingkup Laba Rugi Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. (Lanjutan) No.

Kriteria Laporan Laba Rugi


Paragraf 20.26

Paragraf 20.27

SAK ETAP Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang menghasilkan bunga, royalty, dan dividen atas dasar yang ditetapkan dalam paragraf 20.27 ketika: a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas; dan b. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut: a. Bunga harus diakui secara akrual; b. Royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan; dan c. Dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi.



7. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas mengatur persyaratan untuk penyajian dalam ekuitas entitas selama suatu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu). Berikut adalah ruang lingkup laporan perubahan ekuitas menurut IAI dalam SAK ETAP (2013): Tabel 2.3 Ruang Lingkup Laporan Perubahan Ekuitas Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. No. Kriteria 1. Laporan Perubahan Ekuitas


Paragraf 6.3

SAK ETAP Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: a. Laba atau rugi untuk periode; b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui;



Tabel 2.3 Ruang Lingkup Laporan Perubahan Ekuitas Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. (Lanjutan) No.

Kriteria Laporan Perubahan Ekuitas


Paragraf 6.4

Paragraf 6.5

SAK ETAP d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari: 1) Laba atau rugi; 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 3) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian. Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba suatu periode pelaporan. Entitas menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi laporan laba rugi diatas: a. Saldo laba pada awal periode pelaporan; b. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode; c. Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu; d. Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; dan e. Saldo laba pada akhir periode pelaporan



8. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Berikut adalah ruang lingkup laporan arus kas menurut IAI dalam SAK ETAP (2013): Tabel 2.4 Ruang Lingkup Laporan Arus Kas Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. No. Kriteria 1. Laporan Arus Kas


Paragraf 7.4

SAK ETAP Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Arus kas pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi pendapatan laba atau rugi. Berikut contoh arus kas dari aktivitas operasi: a. Penerimaan kas dari penualan barang dan jasa; b. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain; c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;



Tabel 2.4 Ruang Lingkup Laporan Arus Kas Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. (Lanjutan) No.

Kriteria Laporan Arus Kas


Paragraf 7.5

SAK ETAP d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; e. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimkasudkan untuk dijual kembali. Arus kas dari aktivitas investasi mencerimnkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Berikut contoh arus kas dari aktivitas investasi, yaitu: a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya; b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya; c. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture. d. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture;






Paragraf 7.6

Paragraf 7.7

SAK ETAP e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. f. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Berikut contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan, yaitu: a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas; c. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya; d. Pelunasan pinjaman; e. Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.






Paragraf 7.9

SAK ETAP Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak: a. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan; b. Pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi; dan c. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas invesatsi atau pendanaan. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.


9. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos – pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Berikut adalah ruang lingkup catatan atas laporan keuangan menurut IAI dalam SAK ETAP (2013):


Tabel 2.5 Ruang Lingkup Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Tahun 2013. No. Kriteria 1. Catatan Atas Laporan Keuangan


Paragraf 8.2

SAK ETAP Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus: a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu. b. Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan. c. Membertikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.



F. Proses (Siklus) Akuntansi Menurut Harahap (2007: 64-65), proses akuntansi adalah proses pengolahan data. Dalam proses pengolahan data menggunakan arus, siklus atau

proses

akuntansi

yang

dimulai

dari

transaksi,

pencatatan,

pengklasifikasian, pengikhitasaran, sampai pada tahap pelaporan. Siklus akuntansi atau disebut juga proses akuntansi digambarkan sebagai berikut:

Lap. Keuangan

Reversing entries

Transaksi Neraca Lajur Bukti Penutupan Pencatatan

Penyesuaian Neraca Percobaan Saldo Pengikhtisaran

Jurnal

Buku Besar Ledger

Gambar 2.1 Proses (Siklus) Akuntansi Sumber: Sofyan Syafri Harahap Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, (2007: 65)


G. Penelitian Terdahulu Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dalam menyusunkerangka berpikir penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dari penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu: Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu No.

Peneliti/Tahun

1.

Arma Yuliza Analisis Pemahaman dan Sri Terhadap Penerapan Yunawati/2015 SAK-ETAP pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pasir Pengaraian. Evaluasi Penerapan Dayana SAK ETAP Dalam Angriani Sitindaon/2012 Penyajian Laporan Keuangan BPR, studi kasus di PT. BPR Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta.

2.

3.

Priscilia Christina Sumendap, David P. E. Saerang, dan Novi S. Budiarso/2015

Judul

Evaluasi Penerapan ‘SAK ETAP’ Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia.

Metode

Hasil

Deskriptif Kuantitatif

Sudah menerapkan SAK ETAP sejak tahun 2010 dan telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap penerapan SAK ETAP. PT. BPR Wijaya Mulya Santosa sudah menerapkan SAK ETAP dimana entitas sudah membuat laporan keuangan secara lengkap dan entitas mengungkapkan bahwa laporan keuangan berpedoman pada SAK ETAP. Perusahaan telah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, namun masih terjadi inkonsistensi dan belum mematuhi SAK ETAP secara penuh dalam penyajian laporan keuangan.

Deskriptif

Deksriptif Komparatif


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) No.

Peneliti/Tahun

Judul

Metode

Hasil

4.

Dinna Yolanda/2015

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada PT. BPR Indra Candra.

Deskriptif Komparatif

Selama ini perusahaan menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar dari PSAK Umum dan belum menerapkan SAK ETAP yang menjadi standar penyusunan laporan keuangan bagi BPR. PD BPR BKK Mojolaban sudah menerapkan SAK ETAP pada pelaporan keuangannya , tetapi masih belum lengkap. Masih ada pos yang penyajiannya belum sesuai dengan ketentuan yaitu pos modal yang terdapat di neraca.

5.

Siti Anisah/ 2012

Analisis Penerapan Deksriptif Standar Akuntansi Kualitatif Keuangan ENtitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) BPR di PD BPR BKK Mojolaban.


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus, di mana penelitian hanya dilakukan pada objek tertentu yaitu terhadap data perusahaan. Selanjutnya dari data yang dianalisis ditarik kesimpulan dan kesimpulan yang diambil sebatas pada objek yang diteliti. B. Tempat dan Waktu 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di PD BPR Bank Sleman yang beralamatkan di Jalan Magelang Km 10 Tridadi, Sleman. 2. Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada bulan Februari – Maret 2016. C. Subyek Penelitian Subyek dalam penelitian ini adalah bagian yang berhubungan dengan laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Peneliti melakukan wawancara dengan bagian akuntansi.

39


D. Obyek Penelitian Obyek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun obyek penelitian yang penulis teliti adalah Laporan Keuangan Tahunan PD BPR Bank Sleman tahun 2014. E. Data yang Diperlukan 1. Gambaran Umum PD BPR Bank Sleman. 2. Struktur Organisasi PD BPR Bank Sleman dan Job Description masingmasing divisi. 3. Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman tahun 2014. F. Teknik Pengumpulan Data Riset Lapangan (Field Research) 1. Wawancara

langsung

dengan

para

karyawan

perusahaan

yang

berhubungan langsung dengan pencatatan keuangan perusahaan. 2. Observasi Mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. 3. Dokumentasi Mengumpulkan data melalui catatan dan dokumen perusahaan.


G. Teknik Analisis Data Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode: 1. Deskriptif - Komparatif Metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori dengan praktik yang terjadi di dalam perusahaan, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis, yaitu: a. Memaparkan penyajian laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat tahun 2014 yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. b. Mengamati, membandingkan, dan menganalisis penyajian laporan keuangan PD BPR Bank Sleman menurut SAK ETAP untuk melihat kesesuaian. Penyajian laporan keuangan perusahaan dianalisis dan dideskripsikan, kemudian dibandingkan dengan SAK ETAP. Dalam menganalisis laporan keuangan penulis membuat tabel perbandingan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mengacu pada Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang disusun oleh Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat Bank Indonesia tahun 2010 di mana dasar pengaturannya sesuai dengan SAK ETAP. Pedoman ini diterbitkan atas kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).


Berikut tabel perbandingan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan penyajian laporan keuangan PD BPR Bank Sleman: Tabel 3.1 Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan Penyajian Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman. No.

Item yang Diperbandingkan

SAK ETAP

Paragraf

SAK BPR

A. Neraca 1

Dasar Pencatatan

Dasar pencatatan neraca menggunakan dasar akrual.

Paragraf 2.33

Dasar pencatatan neraca menggunakan dasar akrual.

2

Aset

Aset minimal menyajikan pos-pos berikut:

Paragraf 4.2

Pos – pos aset yang disajikan oleh BPR:

a. b. c. d. e. f.

Kas dan setara kas Piutang usaha dan piutang lainnya Persediaan Properti investasi Aset tetap Aset tidak berwujud

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Kas Kas dalam valuta asing Sertifikat Bank Indonesia Pendapatan bunga yang akan diterima Penempatan pada bank lain Kredit Agunan yang diambil alih Aset tetap dan inventaris Aset tidak berwujud Aset lain – lain

Sumber: SAK ETAP oleh DSAK-IAI (2013) dan PA BPR oleh Tim Pedoman Akuntansi BPR-IAI (2010).

Hasil Penelitian

Ket


Tabel 3.1 Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan Penyajian Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman. (lanjutan) No.

3

Item yang Diperbandingkan Kewajiban

SAK ETAP

Kewajiban minimal menyajikan pos-pos meliputi:

Paragraf

Paragraf 4.2

Ekuitas

Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya.

Pos – pos kewajiban yang disajikan oleh BPR: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

a. Utang Usaha dan Utang Lainnya b. Aset dan Kewajiban Paja c. Kewajiban Diestimasi.

4

SAK BPR

Paragraf 4.3

Kewajiban segera Utang bunga Utang pajak Simpanan Simpanan dari bank lain Pinjaman diterima Dana setoran modal-kewajiban Kewajiban imbalan kerja Pinjaman subordinasi Modal pinjaman Kewajiban lain-lain

Pos – pos ekuitas yang disajikan oleh BPR: a. b. c. d. e.

Modal Dana setoran modal-ekuitas Laba/Rugi yang belum direalisasi Surplus revaluasi aset tetap Saldo laba


Hasil Penelitian

Ket




SAK ETAP

Paragraf

SAK BPR

5

Klasifikasi Aset dan Kewajiban

Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan.

Paragraf 4.5

SAK BPR menyajikan aset lancer dan aset tidak lancer, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sebagai suatu klasifikasi yang tidak terpisah dalam neraca, akan tetapi penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan relevan.

6

Informasi yang disajikan di neraca atau catatan atas laporan keuangan

Entitas menyajikan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi atas pos yang disajikan:

Paragraf 4.12

SAK BPR menyajikan di neraca subklasifikasi atas pos yang disajikan:

a. Kelompok aset tetap b. Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya c. Kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, dan saldo laba

a. Kelompok Aset tetap dan inventaris b. Kewajiban imbalan kerja, kewajiban segera, dan kewajiban lain-lain c. Kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, dan saldo laba.


Hasil Penelitian

Ket


Tabel 3.1 Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan Penyajian Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman. No.


SAK ETAP

Paragraf

SAK BPR

B. Laporan Laba Rugi 1

Informasi yang disajikan

Laporan laba rugi minimal menyajikan pospos berikut:

Paragraf 5.3

a. b. c. d. e.

a. Pendapatan b. Beban keuangan c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas d. Beban pajak e. Laba atau rugi neto Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Pos – pos dalam laporan laba rugi BPR:

Paragraf 5.4

Pendapatan operasional Beban operasional Pendapatan non-operasional Beban non-operasional Beban pajak penghasilan

SAK BPR menyajikan pos, judul, dan sub judul lainnya pada laporan laba rugi seperti, pos pendapatan bunga dengan sub judul bunga kontraktual, provisi dan biaya transaksi.


Hasil Penelitian

Ket




SAK ETAP

Paragraf

SAK BPR

C. Laporan Perubahan Ekuitas 1


Entitas menyajikan laporan ekuitas yang menunjukkan:

perubahan

Paragraf 6.3

SAK BPR menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: a. Laba atau rugi untuk periode pelaporan b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas

a. Laba atau rugi untuk periode b. Pendapatan dan beban yang disajikan langsung dalam ekuitas. D. Laporan Arus Kas 1


Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Paragraf 7.3

SAK BPR menyajikan laporan arus kas yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.


Hasil Penelitian

Ket




SAK ETAP

Paragraf

SAK BPR

2

Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas.

Paragraf 7.4

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan BPR.

3

Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

Paragraf 7.5

Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi mencerimnkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

4

Aktivitas Pendanaan

Arus kas dapat berasal dari penerimaan kas, pembayaran kas dan pelunasan pinjaman.

Paragraf 7.6

Arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasik modal BPR. Contoh arus kas dari aktivitas pendanaan, seperti penerimaan dari emisi saham baru, pembayaran atas kewajiban sewa pembiayaan, dan penerimaan dan pembayaran modal pinjaman.


Hasil Penelitian

Ket




SAK ETAP

Paragraf

SAK BPR

E. Catatan Atas Laporan Keuangan 1

Struktur

Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan:

Paragraf 8.4

a. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan b. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan c. Pengungkapan lain 2

Pengungkapan kebijakan akuntansi

Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan: a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan b. Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan

Unsur uang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan BPR: a. Gambaran umum BPR b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi c. Penjelasan atas pos – pos laporan keuangan

Paragraf 8.5

Dalam bagian Ikhtisar Kebijakan Akuntansi disajikan dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis dan dasar penyusunan menggunakan dasar akrual. Kebijakan akuntansi tidak terbatas seperti konsep dasar pengukuran, kredit yang diberikan, kas dan setara kas, dan lain sebagainya.


Hasil Penelitian

Ket


c. Menarik kesimpulan tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabulitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di PD BPR Bank Sleman yang diteliti berdasarkan SAK ETAP.


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PD BPR Bank Sleman PD BPR Bank Sleman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 1962 pada tanggal 19 Mei 1962 tentang Mengadakan Bank Pasar. Keberadaannya kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Nomor 6/K/1969 tanggal 21 Januari 1969 tentang Penetapan Bank – bank Pasar dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 3/K/1970 tanggal 24 Maret 1970 tentang Pedoman Pelaksanaan Bank Pasar Daerah Kabupaten Sleman. Sejak tahun 1970, PD BPR Bank Sleman yang pada saat pendiriannya bernama “Bank Pasar” memulai aktivitas di bidang perbankan. Seiring dengan perkembangan usaha di bidang perbankan tersebut, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 076/Kep. KDH/1981, pada tanggal 21 Juli 1981, tentang Anggaran Dasar Sementara Perusahaan Daerah “Bank Pasar” Kabupaten Dati II Sleman. Anggaran Dasar Sementara tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 15 Tahun 1983 pada tanggal 21 Juni 1983, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 209/KPTS/1983 pada tanggal 21 November 1983 dan telah mendapat Surat Keterangan Ijin Usaha Bank Pasar dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-387/MK.11/1981 pada tanggal 28 November 1981.

50


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman, Nomor 30 Tahun 1996 pada tanggal 6 September 1995 yang disahkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Keputusan Nomor 95/KPTS/1996 tertanggal 15 April 1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sleman Nomor 3, Seri D tanggal 30 Juni 1996, bentuk hukum perusahaan ini dirubah menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Dati II Sleman. Perubahan terakhir pada tahun 2008 yaitu penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BANK SLEMAN tertanggal 16 Januari 2008 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri D tanggal 18 Januari 2008. Perusahaan tersebut telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta No.10/2/KEP.PBI/Yk/2008 tanggal 18 Februari 2008. B. Visi dan Misi PD BPR Bank Sleman VISI: “Mewujudkan bank yang sehat, profesional dan berdaya saing.’ Ungkapan pernyataan visi tersebut mengandung harapan supaya pada lima tahun ke depan PD BPR Bank Sleman sehat, dikelola secara professional, mempunyai daya saing yang baik, sebagai mitra kerja yang dapat dipercaya oleh segenap nasabah, pemilik dan stakeholders lainnya serta mempunyai Sumber Daya Manusia yang handal.


Visi tersebut akan dicapai melalui misi sebagai berikut: 1. Sehat Peningkatan kinerja keuangan PD BPR Bank Sleman berdasarkan rasio keuangan sesuai dengan aturan industri perbankan. 2. Profesional a. PD BPR Bank Sleman dikelola secara akuntabel, transparanm efisien, produktif (Good Corporate Governance) dengan prinsip kehati – hatian. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu sehat, jujur, disiplin, semangat, tanggung jawab, terdidik dan berpengalaman. 3. Berdaya saing Selalu meningkatkan pelayanan, produk, sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan perbakan dan tuntutan pasar dalam rangka memberikan pelayanan prima. MISI: Misi PD BPR Bank Sleman dirumuskan dengan memperhatikan Perda Perusda, produk, wilayah pemasaran, segmentasi pasar, siapa saja stakeholder serta nilai dan harapan mereka kepada PD BPR Bank Sleman. Berdasarkan hal tersebut PD BPR Bank Sleman menyatakan misinya sebagai berikut: 1. Mempertahankan tingkat kesehatan bank a. Meningkatkan tingkat kesehatan b. Mengurangi resiko likuiditas dan kredit


2. Meningkatkan kualitas pengelolaan a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana operasional c. Meningkatkan kapasitas pengelolaan yang optimal dan efisien 3. Meningkatkan daya saing a. Meningkatkan peran dalam perekonomian daerah b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam aktivitas perbankan c. Meningkatkan jangkauan pemasaran Misi ini merupakan landasan kegiatan dan inspirasi bagi setiap jajaran serta segenap stakeholders PD BPR Bank Sleman sebagai fokus dalam menyusun starategi, sasaran dan program kegiatan. C. Struktur Organisasi PD BPR Bank Sleman Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Sturktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dengan demikian, jelas bahwa penyusuanan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dibawah ini adalah gambar struktur organisasi PD BPR Bank Sleman.


DEWAN PENGAWAS DIREKTUR UTAMA DIREKTUR SKAI

DIVISI PEMASARAN

BAGIAN DANA

BAGIAN KREDIT KONSUMER

DIVISI OPERASIONAL

BAGIAN KREDIT UMKM

CABANG

BAGIAN PELAYANAN

BAGIAN ADMIN, AKUNTANSI & IT

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PD BPR Bank Sleman. Sumber: Data PD BPR Bank Sleman

BAGIAN UMUM & SEKRETARIAT


Berikut adalah uraian tentang masing-masing bagian Struktur Organisasi 1. Dewan Pengawas Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Sleman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dewan Pengawas mepunyai fungsi: a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Sleman. b. Melakukan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Sleman. c. Menetapkan kebijaksanaan Anggaran dan Keuangan PD BPR Bank Sleman. d. Melakukan pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Sleman. 2. Direksi Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar anggota Direksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Sleman

berdasarkan

azas

keseimbangan

dan

keserasian.

Untuk

melaksanakan tugas tersebut Direksi mempunyai fungsi: a. Memimpin PD BPR Bank Sleman berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Sleman berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.


c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Sleman kepada Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, human capital, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan. d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR Bank Sleman tiap – tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Sleman melalui Dewan Pengawas. e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan perhitungan Laba/Rugi PD BPR Bank Sleman yang telah diaudit kepada Bupati Sleman melalui Dewan Pengawas, untuk mendapat pengesahan. Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur. Pembagian tugas antara Direktur Utama dan Direktur ditetapkan dengan keputusan Direksi, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. 3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Satuan

Kerja

Auidt

Intern

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengawasan intern atas kegiatan – kegiatan PD BPR Bank Sleman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan Kerja Audit Intern mempunyai fungsi: a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional PD BPR Bank Sleman. b. Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan PD BPR Bank Sleman secara berkala.


c. Melakukan

audit

atas

administrasi

keuangan

dan

pengelolaan

penggunaan dana seluruh kekayaan milik PD BPR Bank Sleman. d. Melakukan audit atas agunan yang diterima PD BPR Bank Sleman. e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 4. Divisi Pemasaran Divisi Pemasaran mempunyai tugas memasarkan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan menghimpun dana dari masyarakat atau lembaga lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan – peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasaran mempunyai fungsi: a. Menentukan target pasar, segmen dan daerah pemasaran. b. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan strategik baik kredit maupun dana. c. Memberikan putusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi. d. Mengusulkan kepada Direksi terhadap permohonan kredit diatas kewenangannya. e. Melakukan negosiasi dengan pihak terkait baik dana maupun kredit. f. Melakukan kegiatan promosi baik dalam menghimpun dana maupun penyalurannya. g. Mengelola tingkat rasio LDR, Cost of Fund, dan NPL yang sehat. h. Melakukan evaluasi dari laporan – laporan setiap bagian.


i. Menghimpun dan mengelola dan dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta dana kerjasama dan dana lainnya. j. Melakukan administrasi keuangan baik dalam menghimpun dana dari masyarakat maupun pengelolaan kredit. k. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil sesuai dibidang tugasnya. Divisi Pemasaran terdiri dari Bagian Kredit Konsumer, Bagian Kredit UMKM, dan Bagian Dana. 5. Bagian Kredit Konsumer Bagian Kredit Konsumer mempunyai tugas melakukan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada nasabar di Kantor Pusat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kredit Konsumer mempunyai fungsi: a. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya. b. Melakukan perluasan pangsa pasar perkreditan. c. Melakukan penelitian syarat – syarat serta mengadakan analisa kredit consumer. d. Memberikan putusan kredit consumer sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi. e. Mengusulkan kepada Divisi Pemasaran terhadap permohonan kredit konsumer diatas kewenangannya. f. Melakukan perencanaan kredit konsumer.


g. Melakukan usaha penagihan kembali atas kredit konsumer yang dihapus bukukan. h. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 6. Bagian Kredit UMKM Bagian Kredit UMKM mempunyai tugas melakukan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada nasabah di Kantor Pusat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kredit UMKM mempunyai fungsi: a. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya. b. Melakukan perluasan pangsa pasar perkreditan. c. Melakukan penelitian syarat – syarat serta mengadakan analisa kredit UMKM. d. Memberikan putusan kredit UMKM sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi. e. Mengusulkan kepada Divisi Pemasaran terhadap permohonan kredit UMKM diatas kewenangannya. f. Melakukan perencanaan kredit UMKM. g. Mencari nasabah, menyalurkan dana serta mengevaluasi Kredit UMKM. h. Melakukan pembinaan nasabah, menekan NPL dan mengusahakan penagihan kembali atas kredit UMKM yang dihapus-bukukan. i. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.


7. Bagian Dana Bagian Dana mempunyai tugas mengusahakan, menghimpun dan mengkoordinasikan pengembangan dana PD BPR Bank Sleman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Dana mempunyai fungsi: a. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya. b. Melakukan usaha pengembangan dana. c. Melakukan administrasi keluar masuk dana. d. Mencari nasabah dan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 8. Divisi Operasional Divisi

Operasional

mengkoordinasikan,

mempunyai

mengevaluasi,

serta

tugas

merencanakan,

melaporkan

kebijaksanaan

penyelenggaran kegiatan dan keuangan, akuntansi, administrasi, IT, pelayanan, human capital, umum dan kesekretariat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Divisi Operasional mempunyai fungsi: a. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan dibidang operasional PD BPR Bank Sleman. b. Melakukan

dan

Rencana Kerja.

mengkoordinasikan

penyelanggraan

penyusuanan


c. Melakukan identifikasi masalah yang timbul dari pelaksanaan tugas operasional PD BPR Bank Sleman dalam rangka usaha perbaikan penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari Unit – unit Kerja Organisasi. d. Melakukan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan mengikuti pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi pemerintah, terutama di bidang moneter dan perbankan. e. Mengelola serta memonitor kas, dokumen dan surat – surat berharga. f. Memonitor kegiatan pelayanan intern dan ekstern. g. Merencanakan

program

pelatihan

dan

monitoring

implementasi

pendidikan. h. Memprakasai pengadaan dan pengurangan sarana dan prasarana kerja. i. Melakukan evaluasi dari laporan – laporan setiap Bagian. j. Membuat perencanaan kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. k. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. Divisi Operasional terdiri dari Bagian Administrasi, Akuntansi dan IT; Bagian Pelayanan; Bagian Human Capital; Bagian Umum dan Sekretariat. 9. Bagian Administrasi, Akuntansi dan IT Bagian merencanakan, kebijaksanaan

Administrasi,

Akuntansi

mengkoordinasikan, penyelenggaraan

dan

IT

mengevaluasi,

kegiatan

dan

mempunyai serta

keuangan,

tugas

melaporkan akuntansi,


administrasi kredit dan IT. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi, Akuntansi dan IT mempunyai fungsi: a. Melakukan koordinasi, pengawasan dan mengarahkan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya. b. Melakukan kegiatan akuntansi seluruh transaksi operasional, meneliti, koreksi, mengevaluasi dan membuat laporan. c. Melakukan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit. d. Bertanggung jawab atas penyimpanan jaminan kredit dan pemeliharaan dokumen – dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya. e. Menjaga kelancaran pelayanan administrasi dan likuiditas. f. Pengembangan sistem informasi manajemen sesuai kebutuhan. g. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 10. Bagian Human Capital Bagian

Human

Capital

mempunyai

tugas

merencanakan,

mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaporkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan administrasi kepegawaian. Bagian Human Capital mempunyai fungsi: a. Melakukan koordinasi, pengawasam dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya. b. Melakukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.


c. Melaksanakan administrasi kepegawaian. d. Merencanakan pola karier serta pendidikan dan latihan pegawai. e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah dan atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 11. Bagian Umum dan Sekretariat Bagian Umum dan Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaporkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, hukum, humas, pengadaan, administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan. Bagian Umum dan Sekretariat mempunyai fungsi: a. Melakukan koordinasi, perencanaan, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya. b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, hukum dan humas. c. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa. d. Melakukan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan. e. Melakukan pengelolaan inventaris kantor. f. Melaksanakan pengelolaan Website. g. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah dan atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 12. Cabang Cabang

mempunyai

tugas

merencanakan,

mengkoordinasikan,

mengevaluasi serta melaporkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan Kantor Cabang. Kantor Cabang mempunyai fungsi:


a. Memimpin Kantor Cabang PD BPR Bank Sleman berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Direksi. b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Kantor Cabang PD BPR Bank Sleman berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Direksi. c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kantor Cabang PD BPR Bank Sleman kepada Direksi yang meliputi kebijaksanaan dibidang perencanaan, perkreditan, keuangan, human capital dan umum untuk mendapatkan pengesahan. d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR Bank Sleman setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direksi PD BPR Bank Sleman. e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca perhitungan Laba/Rugi Kantor Cabang PD BPR Bank Sleman kepada Direksi. D. Sumber Dana PD BPR Bank Sleman Sumber modal PD BPR Bank Sleman 100% dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Sumber modal tersebut digunakan untuk biaya – biaya harian seperti membiayai gaji karyawan dan beban yang terdapat dalam laporan laba rugi, seperti beban bunga, beban penyisihan kerugian/penyusutan, beban pemasaran, beban administrasi dan umum serta beban non-opersional lainnya.


E. Produk - produk PD BPR Bank Sleman 1. Kredit Usaha PD BPR Bank Sleman yang utama adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Jenis kredit yang ditawarkan oleh PD BPR Bank Sleman saat ini meliputi a. Kredit Multiguna Kredit multiguna diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI, Polri, Pegawai Swasta, BUMN, BUMD, dan lain – lain dengan persyaratan mudah dan bunga ringan. Syarat dan ketentuan untuk pengajuan Kredit Multiguna di PD BPR Bank Sleman yaitu sebagai berikut: 1) Mengajukan permohonan kredit kepada PD BPR Bank Sleman dengan mengisi formulir aplikasi permohonan kredit pegawai. 2) Melampirkan foto copy Surat Keputusan Pegawai. 3) Melampirkan Daftar Perincian Gaji. 4) Melampirkan foto copy jaminan (bila diperlukan). 5) Melampirkan foto copy KTP dan C1. b. Kredit UMKM Kredit Umum di PD BPR Bank Sleman diperuntukkan bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengan dengan persyaratan mudah dan bunga ringan. Kredit UMKM di PD BPR Bank Sleman terdiri dari Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Kelompok, Kredit Konsumsi dan Back to Back Loan (dengan jaminan tabungan atau deposito).


c. Kredit Krisan Kredit Krisan adalah program bersama Pemerintah Kabupaten Sleman dan PD BPR Bank Sleman untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Sleman dengan bunga ringan dan syarat yang mudah. Syarat dan ketentuan untuk pengajuan Kredit Krisan yaitu sebagai berikut: 1) Mengajukan permohonan kredit kepada PD BPR Bank Sleman dengan mengisi formulir aplikasi permohonan Kredit Krisan. 2) WNI (Warga Negara Indonesia). 3) Melampirkan foto copy KTP/C1. 4) Berdomisili dan usaha di wilayah Kabupaten Sleman. 5) Lama usaha minimal 1 tahun. 6) Melampirkan foto copy Jaminan/Agunan dapat berupa (Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan, BPKB Kendaraan Bermotor, dan lain – lain). 7) Evaluasi Usaha dan Jaminan. d. Kredit Krido Kredit Krido adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang telah menikmati Kredit Krisan dengan kolektibilitas pinjaman sebelumnya lancar. Syarat dan ketentuan untuk pengajuan Kredit Krido yaitu sebagai berikut: 1) Mengajukan permohonan kredit kepada PD BPR Bank Sleman dengan mengisi formulir aplikasi permohonan Kredit Krido.


2) WNI (Warga Negara Indonesia). 3) Melampirkan foto copy KTP/C1. 4) Berdomisili dan usaha di wilayah Kabupaten Sleman. 5) Lama usaha minimal 1 tahun. 6) Melampirkan foto copy Jaminan/Agunan dapat berupa (Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan, BPKB Kendaraan Bermotor, dan lain – lain). 7) Evaluasi Usaha dan Jaminan. 2. Simpanan / Tabungan PD BPR Bank Sleman memberikan produk berupa Tabungan dan Deposito Berlian. Produk Tabungan PD BPR Bank Sleman meliputi: a. Tabungan Bank Sleman Persyaratan dan ketentuan Tabungan Bank Sleman yaitu sebagai berikut: 1) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening tabungan. 2) Menyerahkan bukti identitas (KTP, SIM, Paspor, Kartu Pelajar). 3) Penabung adalah WNI. 4) Setoran awal minimal Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). b. Tabungan Mutiara Tabungan Mutiara PD BPR Bank Sleman adalah salah satu produk tabungan berhadiah dari Bank Sleman. Persyaratan dan ketentuan Tabungan Mutiara yaitu sebagai berikut: 1) Setoran awal minimal Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).


2) Saldo minimal Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah). 3) Setiap poin undian diperoleh berdasarkan kelipatan saldo Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari saldo terendah per bulan. 4) Biaya administrasi tabungan Rp 500,00 (Lima ratus rupiah) per bulan, mulai dibebankan pada bulan kedua setelah pembukuan rekening. 5) Penabung adalah WNI. 6) Menyerahkan bukti identitas (KTP, SIM, Paspor, Kartu Pelajar). 7) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening tabungan. c. Tabungan Arofah Persyaratan dan ketentuan Tabungan Arofah Bank Sleman yaitu sebagai berikut: 1) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening tabungan. 2) Menyerahkan bukti identitas (KTP, SIM, Paspor, Kartu Pelajar). 3) Penabung adalah WNI. 4) Setoran awal minimal Rp 100.000,00 (Seratur ribu rupiah). 5) Tabungan Arofah tidak diberikan bunga. 6) Tabungan Arofah bisa diambil setahun maksimal 3 kali. d. Tabungan Tabungan Pensiun (TAPEN) Tabungan Pensiun (TAPEN) Bank Sleman adalah variasi produk tabungan PD BPR Bank Sleman untuk menarik minat masyarakat menenmaptkan dananya di PD BPR Bank Sleman. Selain itu Tabungan Pensiun digunakan untuk mempersiapkan hari tua atau purna tugas agar


dapat mengelola keuangan dengan baik dan terencana. Adapun keuntungan dari Tabungan Pensiun (TAPEN) Bank Sleman, antara lain: 1) Produk tabungan yang setoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. 2) Tidak dikenakan biaya administrasi. 3) Rekening pasif (minimal 6 bulan tidak ada transaksi) dikenakan biaya administrasi Rp 1000,00 (Seribu rupiah). 4) Dapat dijadikan jaminan kredit di Bank Sleman. 5) Diikutsertakan asuransi jiwa sampai dengan usia 65 tahun. 6) Maksimal pertangungan asuransi Rp 100 juta. Persyaratan dan ketentuan Tabungan Pensiun (TAPEN) Bank Sleman yaitu sebagai berikut: 1) WNI (Warga Negara Indonesia). 2) Identitas KTP/SIM/PASPOR 3) Usia maksimal 60 tahun pada saat pembukuan rekening. 4) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening. 5) Setoran awal Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah). 6) Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). 7) Saldo minimal Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah). Persyaratan pengambilan Tabungan Pensiun (TAPEN) Bank Sleman yaitu sebagai berikut: 1) Dapat diambil setelah jangka waktu minimal 5 tahun atau purna tugas/PHK/pindah tugas/meninggal dunia.


2) Membawa buku TAPEN dan Identitas diri. 3) Penabung dating sendiri atau dengan surat kuasa. e. Tabungan Pemerintah Persyaratan dan ketentuan Tabungan Pemerintah PD BPR Bank Sleman yaitu sebagai berikut: 1) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening tabungan. 2) Menyerahkan bukti identitas (KTP, SIM, Paspor). 3) Penabung adalah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. 4) Setoran awal minimal Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah). f. Tabungan Tamasya Plus Tabungan Tamasya Plus adalah produk tabungan berhadiah yang merupakan produk bersama BPR se DIY yang tergabung dalam anggota PERBARINDO wilayah DIY dan Jateng. Adapun persyaratan dan ketentuan Tabungan Tamasya Plus yaitu sebagai berikut: 1) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening tabungan. 2) Menyerahkan bukti identitas (KTP, SIM, Paspor, Kartu Pelajar). 3) Penabung adalah WNI. 4) Setoran awal minimal Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). g. TabunganKu TabunganKu adalah salah satu produk tabungan program Bank Indonesia dan bank – bank di seluruh Indonesia untuk mensukseskan gerakan AYO KE BANK. Persyaratan dan ketentuan TabunganKu yaitu sebagai berikut:


1) Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening tabungan. 2) Menyerahkan bukti identitas (KTP, SIM, Paspor, Kartu Pelajar). 3) Penabung adalah WNI. 4) Setoran awal minimal Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah). 5) Setoran selanjutnya Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). 6) Tanpa Biaya Administrasi Bulanan. 7) Jumlah minimum penarika di counter sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening. h. Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar) Produk ini merupakan salah satu upaya memberikan edukasi pengelolaan keuangan sejak dini dan menciptakan budaya gemar menabung bagi pelajar. 3. Deposito Jangka waktu yang berlaku bagi nasabah yang merupakan lembaga keuangan/perbankan adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Jangka waktu yang berlaku bagi nasabah perorangan adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. F. Prestasi PD BPR Bank Sleman PD BPR Bank Sleman mempertahankan prestasinya sebagai BPR Terbaik No. 1 Se-Indonesia 2014, prestasi yang sama diraih pada ajang CEO BUMD & BUMD AWARD pada tahun 2012, dengan menyapu bersih hamper seluruh kategori yang dikompetisikan pada ajanh BUMD & CEO BUMD Award 2014 di Jakarta. Tidak hanya itu, pada even dua tahunan yang diikuti


oleh hampir seluruh BPD, PDAM, BPR BUMD, dan BUMD Aneka Usaha seIndonesia, Direktur Utama PD BPR Bank Sleman Muhammad Sigit, SE., M.Si terpilih sebagai CEO BUMD Terbaik 1 Tahun 2014. Pada ajang kompetisi bergengsi antar BUMD tersebut, secara keseluruhan PD BPR Bank Sleman meraih 7 (tujuh) prestasi untuk kategori: BPR Terbaik ke-1, CEO BUMD Terbaik ke-1, Manajemen SDM BUMD Terbaik ke-1, Keuangan BUMD Terbaik ke-3, Manajemen Kinerja BUMD Terbaik ke-4, dan BUMD Terbaik ke-3. Atas prestasi yang diraih tersebut, Bupati Sleman atas nama pemilik juga terpilih sebagai Pembina BUMD dan BPR Terbaik 2014. Prestasi yang diraih PD BPR Bank Sleman sesungguhnya merefleksikan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional PD BPR Bank Sleman yang melesat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hingga akhir Agustus 2014, PD BPR Bank Sleman telah membukukan total Asset Rp 454 Miliar, dengan total kredit yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp 385 Miliar, Laba Rp 14 Miliar. G. Fasilitas PD BPR Bank Sleman 1. Layanan Prime Customer Bank Sleman disediakan bagi nasabah istimewa Bank Sleman. Pada Layanan Prime Customer, nasabah menerima pelayanan eksklusif dan fasilitas terbaik, serta perhatian khusus bagi solusi perencanaan dan pengelolaan nasabah secara optimal. 2. Untuk meningkatkan kualitas produk layanannya, PD BPR Bank Sleman merilis fitur ATM pada produk tabungannya, dengan harapan tidak adalagi


hambatan masyrakat untuk menabung di PD BPR Bank Sleman. Kapan dan dimana pun nasabah berada, dapat melakukan transaksi dengan PD BPR Bank Sleman, Karena jaringan ATM PD BPR Bank Sleman terhubung dengan jaringan ATM perbankan umum diseluruh Indonesia. Layanan ATM Bank Sleman ini terwujud berkat kerjasama BSM, PT. X Link Jakarta dan PT. Sinergi Prakarsa Utama Jakarta. Kartu ATM dapat digunakan diseluruh mesin ATM BSM dan Bank Mandiri diseluruh Indonesia. Setelah peresmian akan dilakukan upgrade oleh BSM yang dapat digunakan untuk transfer dan belanja di semua merchant yang ada EDC BCA Prima dan EDC Mandiri. 3. PD BPR Bank Sleman juga melayani: a. Pembayaran telepon dan listrik b. Pembayaran Kartu Hallo Telkomsel c. Pembayaran speedy d. Pembelian pulsa elektronik e. Pembayaran Rekening Air (PDAM) f. Pembelian Tiket KA dan Pesawat


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Penyajian Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman Dalam melakukan analisis data, penulis mengambil data PD BPR Bank Sleman yang beralamatkan di Jl. Magelang Km 10 Tridadi, Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dasar penelitian ini menggunakan data utama yaitu Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman tahun 2014. Laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Data ini akan dibandingkan dengan aturan yang terdapat dalam SAK ETAP sehingga dapat diketahui kesesuaian penerapan SAK ETAP terhadap penyajian laporan keuangan PD BPR Bank Sleman. Setelah dibandingkan, hasil perbandingan dari penyajian laporan keuangan tersebut akan dianalisis secara deskriptif. PD BPR Bank Sleman menyajikan format laporan keuangan diantaranya yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

74


Berikut ini format laporan keuangan PD BPR Bank Sleman: 1. Neraca Format laporan PD BPR Bank Sleman adalah sebagai berikut: PD BPR BANK SLEMAN NERACA 31 DESEMBER 2014 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2014 Rp ASET Kas Kas dalam valuta asing Sertifikat valuta asing Pendapatan bunga yang akan diterima Penempatan pada bank lain Penyisihan kerugian (-) Total

31 Desember 2013 Rp

xxx xxx xxx (xxx) xxx

xxx xxx xxx (xxx) xxx

Kredit yang diberikan Penyisihan kerugian (-) Total

xxx (xxx) xxx

xxx (xxx) xxx

Agunan yang diambil alih Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan (-) Total

xxx (xxx) xxx

xxx (xxx) xxx

Aset tidak berwujud Aset lain-lain JUMLAH ASET

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

Sumber: Laporan keuangan Tahunan PD BPR Bank Sleman tahun 2014.


PD BPR BANK SLEMAN NERACA 31 DESEMBER 2014 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember 2014 Rp

31 Desember 2013 Rp

KEWAJIBAN Kewajiban segera Utang bunga Utang pajak Simpanan Simpanan dari bank lain Pinjaman diterima Dana setoran modal – kewajiban Kewajiban imbalan kerja Pinjaman subordinasi Modal pinjaman Kewajiban lain Jumlah kewajiban

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

EKUITAS Modal Modal disetor Tambahan modal disetor Modal sumbangan Total

xxx xxx

xxx xxx

Dana setoran modal-ekuitas Laba/Rugi yang belum direalisasi Surplus revaluasi aset tetap Saldo laba Cadangan umum Cadangan tujuan Belum ditentukan tujuannya Total

-

-

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

Jumlah Ekuitas

xxx

xxx

xxx

xxx

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS



2. Laporan Laba Rugi PD BPR BANK SLEMAN LAPORAN LABA RUGI Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2014 Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan bunga Bunga kontraktual Provisi Biaya Transaksi Total Beban bunga Pendapatan bunga neto Pendapatan operasional lainnya Jumlah Pendapatan Operasional Beban penyisihan kerugian/penyusutan Beban penyisihan kerugian tabungan/ -deposito Beban penyisihan kerugian kredit Beban kerugian restrukturisasi kredit Beban penyusutan Beban pemasaran Beban administrasi dan umum Jumlah beban operasional Laba (Rugi) Operasional Pendapatan dan Beban Non-Operasional Pendapatan non-operasional Beban non-operasional Jumlah Pendapatan (Beban)Non-Operasional Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Taksiran pajak penghasilan Laba (Rugi) Neto

2013

xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx

xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx

xxx

xxx (xxx)

xxx (xxx)

xxx

xxx

xxx (xxx) xxx

xxx (xxx) xxx



3. Laporan Perubahan Ekuitas PD BPR BANK SLEMAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Saldo Laba Modal Disetor Saldo tanggal 31 Desember 2012 Perubahan selama tahun 2013: - Penambahan Modal Saham - Pembagian laba PemerintahKabupaten - Cadangan Tujuan - Cadangan Umum - Dana Kesejahteraan - Pembagian Jasa Produksi - Laba (Rugi) tahun berjalan Saldo tanggal 31 Desember 2013 Perubahan selama tahun 2014: - Penambahan Modal Saham - Pembagian Laba PemerintahKabupaten

Jumlah Ekuitas Cadangan Tujuan

Cadangan Umum

Belum ditentukan

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

-

-

xxx

xxx

xxx

xxx -

xxx xxx

-

(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) xxx

(xxx) (xxx) (xxx) xxx

xxx

xxx

xxx

-

-

-

xxx

-

-

(xxx)

xxx -

(xxx)


-

Cadangan Tujuan Cadangan Umum Dana Kesejahteraan Pembagian Jasa Produksi Coorporate SocialResponsibility (CSR) - Laba (Rugi) tahun berjalan Saldo tanggal 31 Desember 2014

-

xxx -

xxx -

(xxx) (xxx) (xxx) (xxx)

(xxx) (xxx)

-

-

-

(xxx) xxx

(xxx) xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx



4. Laporan Arus Kas PD BPR BANK SLEMAN LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2013 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2014 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Laba neto Penyesuaian untuk merekonsiliasi labaneto menjadi kas bersih diperoleh darikegiatan operasi: Penyusutan aset tetap Penyisihan kerugian (pembalikan ataspenyisihan) untuk: Penempatan pada bank lain(selain giro) Kredit Amortisasi: Provisi/biaya transaksi Aset tidak berwujud Pendapatan bunga yangditangguhkan (dampak restrukturasi) Penurunan nilai agunan yang diambil alih Laba penjualan aset tetap Rugi penjualan aset tetap Selisih kurs valuta asing Perubahan aset dan kewajiban operasi: Penempatan pada bank lain Pendapatan bunga yang akan diterima Kredit yang diberikan Agunan yang diambil Alih Aset lain-lain Kewajiban segera Utang bunga Utang pajak Simpanan Pinjaman yang diterima Dana Setoran Modal-Kewajiban Kewajiban imbalan kerja Kewajiban lain-lain Arus kas neto dari aktivitas operasi

2013 xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx

xxx xxx

xxx

-

xxx

-

(xxx) -

(xxx) xxx -

(xxx) (xxx) (xxx)

(xxx) (xxx) (xxx)

-

(xxx) (xxx)

-

(xxx) (xxx)

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

(xxx) (xxx)

(xxx) (xxx)

xxx xxx

xxx xxx

(xxx)

(xxx)


Arus Kas dari AKtivitas Investasi Pembelian aset tetap dan inventaris Penjualan/pengurangan aset tetap daninventaris (Pembelian)/penjualan aset tidakberwujud (Pembelian)/penjualan Sertifikat BankIndonesia Arus Kas Neto dari AKtivotas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Penerimaan/pembayaran pinjaman subordinasi Penerimaan/pembayaran modal Pembagian laba Pemerintah Kabupaten Pembayaran dana kesejahteraan Pembayaran jasa produksi pegawai Coorporate Social Responsibility (CSR) Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Arus Kas Kas dan Giro Awal Periode

Kas dan Giro Akhir Periode

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

(xxx) -

-

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

(xxx) (xxx) (xxx) (xxx)

(xxx) (xxx) (xxx) -

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx


B. Proses Akuntansi di PD BPR Bank Sleman Proses akuntansi dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan dan menyediakan informasi bagi pihak – pihak yang membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, proses pembukuan akuntansi yang dilakukan di PD BPR Bank Sleman sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan di sana sudah menggunakan sistem untuk proses pencatatannya. Pembukuan yang dilakukan mulai dari:


1. Mengidentifikasi bukti - bukti transaksi yang berupa slip setoran tabungan, slip setoran angsuran, slip penarikan tabungan, deposito, bukti pengeluaran umum dan lain – lain. 2. Membuat jurnal 3. Memposting ke buku besar dan buku besar pembantu 4. Menyajikan laporan keuangan dan laporan lainnya, seperti komitmen dan kontijensi. Hal ini sudah sesuai dengan hasil wawancara antara informan bagian akuntansi dengan penulis sebagai berikut: “proses pembukuan akuntansi di PD BPR Bank Sleman sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu mulai dari mengidentifikasi bukti – bukti transaksi, membuat jurnal, memposting ke dalam buku besar dan buku besar pembantu serta menyajikan laporan keuangan. Dalam proses pembukuan akuntansi di sini sudah memakai sistem, jadi lebih mudah dibandingkan dengan sistem yang manual” C. Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK ETAP dengan Penyajian Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Namun, regulator dapat menetapkan entitas yang mempunyai akuntabilitas public yang signifikan menggunakan SAK ETAP. Kebijakan Bank Indonesia yang mengijinkan BPR untuk menerapkan SAK ETAP merupakan hal yang harus disukung sehingga penerapan SAK ETAP bagi BPR dapat berjalan dengan baik. Pedoman Akuntansi BPR merupakan penjabaran lebih lanjut terkait pengaturan dalam SAK ETAP untuk membantu BPR dalam menyusun laporan keuangan.


SAK ETAP mengatur penyusunan laporan keuangan suatu entitas yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Penggunaan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan bagi BPR sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk mempermudah BPR dalam menerapkan standar akuntansinya namun tetap memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi internasional yang berlaku yang perlu didukung dengan Pedoman Akuntansi BPR sebagai petunjuk yang sifatnya lebih teknis, di mana dalam Pedoman Akuntansi BPR memuat penjelasan dan contoh perhitungan guna mempermudah pemahaman terhadap SAK ETAP bagi BPR. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisa komparatif atau analisa perbandingan dengan cara membandingkan penyajian laporan keuangan dengan peraturan yang dibuat oleh suatu tim. Salah satu cara untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu dengan membandingkan penyajian laporan keuangan PD BPR Bank Sleman dengan SAK ETAP dan yang disusun oleh DSAK-IAI dan SAK BPR yang disusun oleh Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat-IAI untuk melihat kesesuaian dengan aturan yang berlaku.


Berikut ini merupakan tabel perbandingan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan penyajian laporan keuangan PD BPR Bank Sleman: Tabel 5.1 Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan Penyajian Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman. No.


SAK ETAP

Paragraf

SAK BPR

Hasil Penelitian

Ket.

A. Neraca 1

Dasar Pencatatan

Dasar pencatatan neraca Paragraf 2.33 menggunakan dasar akrual.

Dasar pencatatan neraca Dasar pencatatan neraca menggunakan dasar akrual. menggunakan dasar akrual.

Sesuai

2

Aset

Aset minimal menyajikan pos- Paragraf 4.2 pos berikut:

Pos – pos aset yang disajikan Aset menyajikan pos-pos: oleh BPR: a. Kas k. Kas b. Kas dalam valuta asing l. Kas dalam valuta asing c. Sertifikat Bank Indonesia m. Sertifikat Bank Indonesia d. Pendapatan bunga yang n. Pendapatan bunga yang akan diterima akan diterima e. Penempatan pada bank o. Penempatan pada bank lain lain p. Kredit f. Kredit yang diberikan q. Agunan yang diambil alih g. Agunan yang diambil alih r. Aset tetap dan inventaris h. Aset tetap dan inventaris s. Aset tidak berwujud i. Aset tidak berwujud t. Aset lain – lain j. Aset lain-lain

Sesuai

a. Kas dan setara kas b. Piutang usaha dan piutang lainnya c. Persediaan d. Properti investasi e. Aset tetap f. Aset tidak berwujud

Sumber: Data Olahan 2016



3

Item yang Diperbandingkan Kewajiban

SAK ETAP

Paragraf

SAK BPR

Hasil Penelitian

Kewajiban minimal menyajikan Paragraf 4.2 pos-pos meliputi:

Pos – pos kewajiban yang Kewajiban menyajikan posdisajikan oleh BPR: pos:

a. Utang Usaha dan Utang Lainnya b. Aset dan Kewajiban Pajak c. Kewajiban Diestimasi

l. Kewajiban segera m. Utang bunga n. Utang pajak o. Simpanan p. Simpanan dari bank lain q. Pinjaman diterima r. Dana setoran modalkewajiban s. Kewajiban imbalan kerja t. Pinjaman subordinasi u. Modal pinjaman v. Kewajiban lain-lain


a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Kewajiban segera Utang bunga Utang pajak Simpanan Simpanan dari bank lain Pinjaman diterima Dana setoran modalkewajiban Kewajiban imbalan kerja Pinjaman subordinasi Modal pinjaman Kewajiban lain-lain

Ket.

Sesuai



4

Item yang Diperbandingkan Ekuitas

SAK ETAP

Paragraf

Entitas menyajikan pos, judul Paragraf 4.3 dan sub jumlah lainnya.

SAK BPR

Pos – pos ekuitas disajikan oleh BPR:

Hasil Penelitian

yang Ekuitas menyajikan pos-pos:

a. Modal b. Dana setoran modalekuitas c. Laba/Rugi yang belum direalisasi d. Surplus revaluasi aset tetap e. Saldo laba


a. Modal b. Dana setoran modalekuitas c. Laba/Rugi yang belum direalisasi d. Surplus revaluasi aset tetap e. Saldo laba f. Cadangan umum g. Cadangan tujuan h. Belum ditentukan cadangannya

Ket.

Sesuai



5

Item yang Diperbandingkan Klasifikasi Aset dan Kewajiban

SAK ETAP

Paragraf

Entitas harus menyajikan aset Paragraf 4.5 lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan.


SAK BPR

Hasil Penelitian

Ket.

SAK BPR menyajikan aset lancer dan aset tidak lancer, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sebagai suatu klasifikasi yang tidak terpisah dalam neraca, akan tetapi penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan relevan.

Entitas menyajikan aset dan kewajiban sebagai suatu klasifikasi tidak terpisah dalam neraca, namun penyajian berdasarkan likuiditas dapat memberikan informasi yang andal dan relevan.

Sesuai meskipun aset dan kewajiban tidak diklasifikasikan secara terpisah.


Tabel 5.1 Perbandingan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP dan SAK BPR dengan Penyajian Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman. (lanjutan) No.


6

Informasi yang disajikan di neraca atau catatan atas laporan keuangan

SAK ETAP

Paragraf

Entitas menyajikan di neraca Paragraf 4.12 atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi atas pos yang disajikan: a. Kelompok aset tetap b. Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya c. Kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio saham, dan saldo laba


SAK BPR

Hasil Penelitian

SAK BPR menyajikan di Entitas menyajikan neraca subklasifikasi atas pos subklasifikasi atas pos yang yang disajikan: disajikan, yaitu d. Kelompok Aset tetap dan inventaris e. Kewajiban imbalan kerja, kewajiban segera, dan kewajiban lain-lain f. Kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, dan saldo laba.

a. Aset tetap b. Kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya seperti kewajiban segera dan kewajiban lain. c. Kelompok ekuitas diantaranya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba.

Ket.

Sesuai




SAK ETAP

Paragraf

SAK BPR

Hasil Penelitian

Ket.

B. Laporan Laba Rugi 1


Laporan laba rugi minimal Paragraf 5.3 menyajikan pos-pos berikut: a. Pendapatan b. Beban keuangan c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas d. Beban pajak e. Laba atau rugi neto


Rugi Sesuai meskipun terdapat perbedaan nama akun yaitu a. Pendapatan dan Beban beban keuangan Operasional menjadi beban b. Pendapatan dan Beban operasional dan Non-Operasional beban nonc. Taksiran Pajak operasional serta Penghasilan beban pajak d. Laba (Rugi) Neto menjadi taksiran pajak penghasilan.

Pos – pos dalam laporan laba Laporan Laba rugi BPR: menyajikan pos-pos: f. Pendapatan operasional g. Beban operasional h. Pendapatan nonoperasional i. Beban non-operasional j. Beban pajak penghasilan



Item yang Diperbandingkan Infromasi yang disajikan

SAK ETAP

Paragraf

Entitas harus menyajikan pos, Paragraf 5.4 judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.


SAK BPR

Hasil Penelitian

SAK BPR menyajikan pos, Entitas menyajikan pos, judul judul, dan sub judul lainnya dan sub judul lainnya, pada laporan laba rugi seperti, seperti: pos pendapatan bunga dengan sub judul bunga kontraktual, a. Pos Pendapatan bunga, terdiri dari: provisi dan biaya transaksi. 1) Bunga kontraktual 2) Provisi 3) Biaya transaksi b. Beban penyisihan kerugian/penyusutan, terdiri dari: 1) Beban penyisihan kerugian tabungan/deposito 2) Beban penyisihan kerugian kredit 3) Beban kerugian restrukturisasi kredit 4) Beban penyusutan

Ket.

Sesuai



Item yang Diperbandingkan Infromasi yang disajikan

SAK ETAP

Paragraf

Entitas harus menyajikan pos, Paragraf 5.4 judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

SAK BPR

Hasil Penelitian

Ket.

SAK BPR menyajikan pos, judul, dan sub judul lainnya pada laporan laba rugi seperti, pos pendapatan bunga dengan sub judul bunga kontraktual, provisi dan biaya transaksi.

c. Pendapatan dan Beban Non-Operasional, terdiri dari: 1) Pendapatan non-operasional 2) Beban non-operasional

Sesuai

SAK BPR menyajikan laporan Laporan ekuitas menyajikan perubahan ekuitas yang laba atau rugi dan menunjukkan: pendapatan dan beban c. Laba atau rugi untuk disajikan langsung dalam ekuitas, seperti Penambahan periode pelaporan d. Pendapatan dan beban Modal Saham, Pembagian yang disajikan langsung laba Pemerintah Kabupaten, dalam ekuitas Dana Kesejahteraan, dan Pembagian Jasa Produksi.

Sesuai

C. Laporan Perubahan Ekuitas 1


Entitas menyajikan perubahan ekuitas menunjukkan:

laporan Paragraf 6.3 yang

a. Laba atau rugi untuk periode b. Pendapatan dan beban yang disajikan langsung dalam ekuitas





SAK ETAP

Paragraf

SAK BPR

Hasil Penelitian

Ket.

SAK BPR menyajikan laporan arus kas yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Entitas menyajikan laporan arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dengan mengunakan metode tidak langsung.

Sesuai

D. Laporan Arus Kas 1

Penyajian laporan arus kas

Entitas menyajikan laporan arus Paragraf 7.3 kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.




2

Item yang Diperbandingkan Aktivitas Operasi

SAK ETAP

Paragraf

Arus kas dari aktivitas operasi Paragraf 7.4 terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas.


SAK BPR

Hasil Penelitian

Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas diperoleh dari terutama diperoleh dari operasi aktivitas penghasil utama pemberian dan pelunasan kredit, penerimaan dan pendapatan BPR. pembayaran simpanan, penempatan pada bank lain, menghimpun dana dari masyarakat, serta penerimaan dan pembayaran pinjaman dari bank umum maupun pihak lain.

Ket.

Sesuai




3

Aktivitas Investasi

SAK ETAP

Paragraf

Arus kas dari aktivitas investasi Paragraf mencerminkan pengeluaran kas 7.5 sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.


SAK BPR

Hasil Penelitian

Ket.

Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi mencerimnkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas dengan tujuan memperoleh pendapatan dan arus kas masa depan yaitu pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris, pembelian/penjualan aset tidak berwujud, dan pembelian/penjualan Sertifikat Bank Indonesia.

Sesuai



4

Item yang Diperbandingkan Aktivitas Pendanaan

SAK ETAP

Paragraf

Arus kas dapat berasal dari Paragraf penerimaan kas, pembayaran kas 7.6 dan pelunasan pinjaman.


SAK BPR

Hasil Penelitian

Ket.

Arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasik modal BPR. Contoh arus kas dari aktivitas pendanaan, seperti penerimaan dari emisi saham baru, pembayaran atas kewajiban sewa pembiayaan, dan penerimaan dan pembayaran modal pinjaman.

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan/pembayaran pinjaman subordinasi, penerimaan/pembayaran modal, dan pembagian laba Pemerintah Kabupaten.

Sesuai




SAK ETAP

Paragraf

SAK BPR

Hasil Penelitian

Ket.

E. Catatan Atas Laporan Keuangan 1

Struktur

Secara normal urutan penyajian Paragraf 8.4 catatan atas laporan keuangan: a. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan b. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan c. Pengungkapan lain


Unsur uang disajikan dalam Urutan penyajian catatan atas Sesuai meskipun catatan atas laporan keuangan laporan keuangan PD BPR ringkasan kebijakan akuntansi diganti BPR: Bank Sleman: menjadi Ikhtisar d. Gambaran umum BPR a. Gambaran Umum kebijakan e. Ikhtisar Kebijakan b. Ikhtisar kebijakan akuntansi, dan Akuntansi akuntansi informasi yang f. Penjelasan atas pos – pos c. Penjelasan pos – pos mendukung pos – neraca laporan keuangan pos laporan d. Penjelasan pos –pos laba keuangan rugi dijelaskan dalam e. Lampiran penejelasan pos neraca dan laba rugi serta pengkungkapan lain disajikan dalam lampiran.




2

Pengungkapan kebijakan akuntansi

SAK ETAP

Paragraf

Dalam ringkasan kebijakan Paragraf akuntansi yang signifikan harus 8.5 diungkapkan: a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan b. Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan


SAK ETAP

Hasil Penelitian

Ket.

Dalam bagian Ikhtisar Kebijakan Akuntansi disajikan dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis dan dasar penyusunan menggunakan dasar akrual. Kebijakan akuntansi tidak terbatas seperti konsep dasar pengukuran, kredit yang diberikan, kas dan setara kas, dan lain sebagainya.

PD BPR Bank Sleman mengungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan disusun dengan dasar akrual serta kebijakan akuntansi lainnya seperti transaksi laporan keuangan dalam mata uang asing dan pajak penghasilan.

Sesuai


D. Analisis dari Perbandingan Laporan Keuangan PD BPR Bank Sleman dengan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP. 1. Neraca Secara umum penyajian laporan keuangan pada komponen neraca sudah sesuai dengan peraturan SAK ETAP. Neraca PD BPR Bank Sleman menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas. Hal ini sudah sesuai dengan aturan dalam SAK ETAP yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu yaitu bulan Desember yang diakui sebagai akhir periode pelaporan. Berikut merupakan penjelasan komponen dari neraca: a. Aset Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas (SAK ETAP (2013: 5) paragraf 2.12). Aset diakui dalam neraca karena manfaat ekonominya di masa depan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat dikukur dengan andal. Entitas belum sesuai yaitu PD BPR Bank Sleman tidak mengklasifikasikan secara terpisah antara aset dan kewajiban menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, serta kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Namun penyajian berdasarkan likuiditas dapat memberikan informasi yang andal dan relevan. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP paragraf 4.5 dalam klasifikasi aset dan kewajiban


bahwa penyajian berdasarkan likuiditas diperbolehkan jika memberikan infromasi yang andal dan relevan. 1) Kas Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian kas termasuk kas besar dan kas kecil. Dalam perlakuan akuntansi oleh entitas dalam hal ini yaitu PD BPR Bank Sleman, pengakuan dan pengukuran transaksi kas diakui sebesar nilai nominal. Penyajian kas disajikan dalam pos tersendiri dan hal yang diungkapkan yaitu rincian jumlah kas. Dasar pengaturan entitas yaitu aset karena berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP (2013:5) paragraf 2.12(a). 2) Kas dalam valuta asing Kas dalam valuta asing adalah mata uang kertas asing, uang logam asing dan travelers cheque yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing. BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Dalam perlakuan akuntansi entitas, pengakuan dan pengukuran mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi yang berlaku pada tanggal perolehan. Penyajian kas dalam valuta asing disajikan dalam pos sendiri. Hal yang diungkapkan yaitu mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini sudah


sesuai dengan SAK ETAP Bab 26 tentang transaksi dalam mata uang asing. 3) Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBI diklasifikasikan menjadi dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Investasi pada SBI disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya. SBI yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal dikurangi diskonto dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Sedangkan SBI yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai wajarnya. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP Bab 10 tentang Investasi Pada Efek Tertentu. 4) Pendapatan bunga yang akan diterima Pendapatan bunga yang akan diterima entitas berasal dari pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya (accrual basis). Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP (2013: 5) paragraf 2.12 dan (2013: 81) paragraf 20.27 (a) di mana bunga harus diakui secara akrual. 5) Penempatan pada bank lain Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang


kelancaran

aktivitas

operasional,

dalam

rangka

memperoleh

penghasilan, dan sebagai secondary reserve. Penempatan pada bank lain terdiri dari giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum. Giro merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit, sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan. Tabungan merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro. Deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Sertifikat deposito merupakan simpanan BPR pada bank

umum

dalam

bentuk

deposito

yang

sertifikat

bukti

penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Penyisihan kerugian sebagai pos pengurang dari tabungan dan deposito yang dibuat untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tabungan dan kerugian atas deposito. Hal ini sudah sesuai dengn SAK ETAP (2013:5) paragraf 2.12 dimana penempatan pada bank lain dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan yaitu kelancaran aktivitas operasional.


6) Kredit yang diberikan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Penyisihan kerugian berasal dari penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. Saldo penyisihan kerugian kredit disajikan sebagai pos pengurang dari kredit. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP (2013: 8) paragraf 2.34 karena memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 7) Agunan yang diambil alih Agunan yang diambil alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelanggan maupun di luar pelanggan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. Agunan yang diambil alih disajikan secara terpisah dari aset lainnya sebesar nilai tercatat atau nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih rendah. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP paragraf 3.10.


8) Aset tetap dan inventaris Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan (SAK ETAP bab 15). Biaya perolehan dinyatakan dalam aset tetap dan inventaris melalui pertukaran dan penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan. Aset tetap dan inventaris disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Aset tetap dan inventaris disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan dan penyusutan dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP bab 15 tentang Aset Tetap. 9) Aset tidak berwujud Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud dapat diperoleh secara eksternal melalui perolehan secara terpisah dan pertukaran aset, atau dihasilkan secara internal. Aset tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehan. Aset tidak berwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatya dan penurunan nilai aset tidak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya. Aset tidak


berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP bab 16 karena entitas memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. 10)

Aset lain – lain Aset lain – lain adalah pos – pos aset yang tidak dapat secara

layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Aset lain – lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP karena memiliki manfaat di masa mendatang dan biaya dapat dihitung secara andal. b. Kewajiban Kewajiban adalah utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR dan mengandung manfaat ekonomi. Entitas sudah menerapkan pos – pos kewajiban yang umum yang harus dimiliki oleh BPR sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Akan tetapi entitas tidak mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang namun disajikan berdasarkan waktu jatuh tempo. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan dalam SAK ETAP karena kewajiban dapat disajikan berdasarkan waktu jatuh tempo atau likuiditasnya.


1) Kewajiban segera Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Kewajiban segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP Paragraf 2.35. 2) Utang bunga Utang

bunga

merupakan

pos

yang

dimaksudkan

untuk

menampung kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Utang bunga timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman dan lain – lain. Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan. 3) Utang pajak Utang pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR. Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar dimuka. Utang pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas Negara dan disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.


4) Simpanan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk simpanan berupa tabungan, deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR yang bersangkutan. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung dan saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan, sedangkan transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito dan deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan. Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal sehingga simpanan mempunyai manfaat ekonomi. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP (2013: 8) paragraf 2.35 terkait dengan pengakuan kewajiban.


5) Simpanan dari Bank Lain Simpanan dari bank lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain, sedangkan transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Hal ini memiliki manfaat bagi entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal, ini berarti sudah sesuai dengan SAK ETAP (2013: 8) paragraph 2.35 dalam hal pengakuan kewajiban. 6) Pinjaman diterima Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank umum dan BPR lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman dikurangi diskonto dan disajikan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi. 7) Dana setoran modal – kewajiban Dana setoran modal – kewajiban adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum. Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai dana setoran modal – kewajiban dan disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang harus diselesaikan.


8) Kewajiban imbalan kerja Kewajiban imbalan kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Kewajiban imbalan kerja terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang lainnya. Kewajiban imbalan jangka pendek adalah kewajiban imbalan kerja yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya, sedangkan kewajiban jangka panjang lainnya adalah kewajiban imbalan kerja yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pekerja memberikan jasanya. Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai sudah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos kewajiban

segera

sebesar

jumlah

yang

terutang

dan

tidak

didiskontokan, sedangkan kewajiban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang didiskontokan. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP Bab 23 tentang Imbalan Kerja. 9) Pinjaman Subordinasi Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi syarat adanya pinjaman tertulis antar BPR dan pemberi pinjaman, ada persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh, minimum berjangka


waktu 5 (lima) tahun, dan lain sebagainya. Pinjaman subordinasi disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan dikurangi dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Bunga yang telah jatuh tempo namun belum dibayar atas pinjaman subordinasi disajikan dalam pos utang bunga. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP paragraf 2.35. 10) Modal Pinjaman Modal pinjaman adalah pinjaman yang didukung oleh instrument yang memiliki ciri – cirri, seperti tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia. Modal pinjaman disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan. 11) Kewajiban lain – lain Kewajiban lain – lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban yang ada. Termasuk dalam kewajiban lain – lain antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah. Kewajiban lain – lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.


c. Ekuitas Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban. 1) Modal Modal terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, dan modal sumbangan. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham. Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas. Tambahan modal disetor, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non-kas. Modal sumbangan, yaitu sumbangan yang berasal dari pemilik BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik. Modal sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset non-kas dari pemilik. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar BPR dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.


2) Dana setoran modal – ekuitas Dana setoran modal – ekuitas adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Dana setoran modal – ekuitas merupakan dana setoran modal yang sebelumnya disajikan dalam komponen kewajiban dalam dana setoran modal – kewajiban dan disajikan dalam pos tersendiri setelah pos modal. Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP (2013: 71) paragraph 19.2 bahwa entitas memberikan laporan mengenai ekuitas sedmikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas. 3) Laba/Rugi yang belum direalisasi Laba/Rugi yang belum direalisasi adalah selisih wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat. Dasar pengaturan laba/rugi yang belum direalisasi yaitu SAK ETAP Bab 10 tentang Investasi Pada Efek Tertentu. Laba/Rugi yang belum direalisasi dari surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual diakui pada tanggal pelaporan. Selisih nilai wajar dengan nilain tercatat (laba/rugi yang belum direalisasi) diakui langsung dalam ekuitas dan disajikan sebagai pos terpisah dalam ekuitas.


4) Surplus revaluasi aset tetap Surplus revaluasi aset tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi. BPR dalam melakukan penilaian kembali aset tetap dan inventarisnya, maka selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat sebelum dilakukan revaluasi dicatat pada pos surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi aset tetap dicatat sebagai pos tersendiri dalam ekuitas. 5) Saldo laba Saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Pos saldo laba sudah dinyatakan secara terpisah dari pos modal. Saldo laba dikelompokkan menjadi: a) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal. b) Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan. c) Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya dan laba rugi periode berjalan.


2. Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban BPR dalam suatu periode. Penghasilan terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional, sedangkan beban terdiri dari beban operasional dan beban non-operasional. Laporan laba rugi entitas mencakup minimal pos – pos yaitu pendapatan, beban penyisihan kerugian, penyusutan, bagian keuangan, bagian laba/rugi operasional, dan beban pajak dan laba/rugi neto. Entitas sudah sesuai dengan SAK ETAP karena semua pos pendapatan dan beban sudah diakui dalam laporan laba rugi. a. Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan Operasional pada laporan entitas terdiri dari Pendapatan bunga dan Pendapatan operasional lainnya. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya – biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR. PD BPR Bank Sleman dalam pencatatan pada laporan laba rugi, pendapatan bunga berasal dari penjumlahan bunga kontraktual, provisi, dan biaya transaksi. Dari hasil penjumlahan tersebut selanjutnya diselisihkan dengan beban bunga dan menghasilkan pendapatan bunga neto. Jumlah Pendapatan Operasional berasal dari


hasil

penjumlahan

pendapatan

bunga

neto

dengan

pendapatan

operasional lainnya. Pendapatan operasional lainnya. Pendapatan provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Biaya Transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Pendapatan operasional lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR. Entitas mengakui pendapatan bunga secara akrual, hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP (2013: 81) paragraf 20.27 (a) bahwa bunga harus diakui secara akrual. Pendapatan bunga dari penenmpatan pada bank lain, Sertifikat Bank Indonesia, dan amortiasi pendapatan yang ditangguhkan disajikan sebagai bagian dari bunga kontraktual. Pendapatan operasional lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. Pendapatan operasional lainnya disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. b. Beban Operasional Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR. Beban operasional disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi. Beban Operasional dirinci sebagai berikut:


1) Beban bunga Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga timbul dari kegiatan pendanaan berupa kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman dan disajikan ecara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga. 2) Beban penyisihan kerugian Beban penyisihan kerugian entitas terdiri dari beban penyisihan kerugian tabungan/deposito, beban penyisihan kerugian kredit, beban kerugian restrukturisasi kredit, dan beban penyusutan. 3) Beban pemasaran Beban pemasaran, terdiri dari pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan, promosi, dan biaya transaksi atas kredit yang tidak disetujui. 4) Beban administrasi dan umum Beban administrasi dan umum adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional BPR. Beban administrasi dan umum terdiri atas beban tenaga kerja (gaji, upah, honorarium, dan imbalan

kerja),

beban

pendidikan,

beban

sewa,

penyusutan/penghapusan atas aset tetap dan inventaris serta amortisasi


atas aset tidak berwujud, premi asuransi, biaya barang/jasa, pajak – pajak (tidak termasuk pajak penghasilan). Beban diakui karena adanya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat dikuru secara andal, hal ini sudah sesuai dengan pengakuan beban dalam SAK ETAP (2013: 8) paragraf 2.37. c. Pendapatan Non-Operasional Pendapatan Non-Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR. Termasuk dalam pos ini adalah keuntungan yang diperoleh dari penilaian kas dalam valuta asing, serta penjualan aset tetap dan inventaris, dan agunan yang diambil alih. Pendapatan Non-Operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR dan disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi. Pendapatan Non-Operasional memberikan manfaat ekonomi, hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP dalam hal pengakuan beban paragraf 2.37. d. Beban Non-Operasional Beban Non-Operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR. Beban NonOperasional adalah kerugian yang timbul sebagai akibat penilaian kembali kas dalam valuta asing, dijual/hilangnya aset tetap dan inventaris milik BPR, dan denda/sanksi karena suatu pelanggaran. Beban Non-


Operasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi. Beban Non-Operasional disajikan sebagai pengurang dari Pendapatan Non-Operasional. Beban Non-Operasional mengurangi manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan, hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP (2013: 6) paragraf 2.20 (b). e. Beban Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode. Dalam laporan PD BPR Bank Sleman, pos diberi nama taksiran pajak penghasilan dan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi. Taksiran pajak penghasilan diakui pada saat terjaidnya sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Taksiran

pajak penghasilan

disajikan sebagai pos

pengurang laba (rugi) sebelum pajak penghasilan yang mengasilkan laba (rugi) neto. Entitas sudah mengakui kewajiban atas pajak penghasilan periode berjalan, hal ini sesuai dengan SAK ETAP (2013: 99) paragraf 24.3. 3. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan nekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan laba atau rugi untuk periode pelaporan serta pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.


Komponen ekuitas pada laporan entitas terdapat perbedaan kebijakan akuntansinya, namun tidak menjadi suatu permasalahan karena dalam SAK ETAP Bab 9 tentang kebijakan dan estimasi akuntansi dan kesalahan memberikan panduan kepada entitas untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan yang menghasilan informasi relevan bagi pemakai dan andal dengan menyajikan laporan keuangan secara jujur. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Laporan perubahan ekuitas BPR antara lain meliputi: penambahan modal saham, pembagian laba pemerintah kabupaten, dana kesejahteraan, pembagian jasa produksi, Coorporate Social Responsibility (CSR), dan saldo laba (laba ditahan). Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP Bab 6 dalam hal laporan perubahan ekuitas. Dalam penyajian laporan keuangan PD BPR Bank Sleman tidak disajikan Surplus Revaluasi Aset Tetap, karena disajikan dalam laporan laba rugi. Seharusnya Surplus Revaluasi Aset Tetap menurut SAK ETAP dan SAK BPR disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan Arus Kas Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas BPR selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Entitas sudah mengelompokkannya menjadi tiga arus kas yaitu arus kas dari aktivitas


operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, dan unsure penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Hal ini sesuai dengan SAK ETAP (2013: 24) paragraf 7.7. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BPR dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi adalah pemberian dan pelunasan kredit, penerimaan dan pembayaran simpanan, penempatan dan penarikan deposito pada bank lain, dan penerimaan dan pembayaran pinjaman yang diterima dari bank umum, BPR dan pihak lain. Aktivitas Investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas Investasi

terdiri

dari

pembelian

aset

tetap

dan

inventaris,

penjualan/pengurangan aset tetap dan inventaris, pembelian/penjualan aset tidak berwujud, dan pembelian/penjualan Sertifikat Bank Indonesia. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman BPR. Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan diantaranya penerimaan/pembayaran pinjaman subordinasi, penerimaan.pembayaran modal, pembagian laba pemerintah kabupaten, pembayaran dan kesejahteraan, pembayaran jasa


produksi, dan Coorporate Social Responsibility (CSR). Hal ini sudah sesuai dengan SAK ETAP Bab 7 dalam hal laporan arus kas. 5. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos – pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. Urutan penyajian catatan atas laporan keuangan PD BPR Bank Sleman yaitu gambaran umum, kebijakan akuntansi, penjelasan pos – pos neraca, penjelasan pos – pos laba rugi, dan lampiran. Dalam catatan atas laporan keuangan terdapat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun secara penuh sesuai dengan SAK ETAP, yang dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa BPR telah menyusun laporan keuangan dengan menerapkan aturan sesuai dengan SAK ETAP. E. Kendala – kendala dalam Penerapan SAK ETAP PD BPR Bank Sleman. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan suatu peraturan yang digunakan oleh BPR. SAK ETAP BPR disusun dalam rangka mengatur penyusunan laporan keuangan suatu entitas yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami oleh pemakai laporan keuangan.


Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, tidak terdapat kendala yang dialami oleh PD BPR Bank Sleman dalam menerapkan SAK ETAP. Hal ini ditunjukan dengan hasil wawancara dengan informan bagian akuntansi: “pada dasarnya tidak ada kendala, karena memang kami menyesuaikan yang berlaku. Kami sudah by sistem, jadi saat ada perubahan aturan, kami komunikasikan ke penyedia sistem kami. Saat ada masalah berarti harus ditelusur pihak bank dengan penyedia sistem. Saat input jurnal, secara otomatis data akan lari ke laporan keuangan, seumpama terjadi masalah ditelusur ke pihak penyedia sistem dahulu.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan dalam proses penerapan SAK ETAP BPR pada pelaporan keuangan di PD BPR Bank Sleman. Akan tetapi, PD BPR Bank Sleman terkadang mengalami sedikit masalah namun tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap perusahaan, misalnya sistem tidak terkoneksi antar perhitungan, sehingga dalam proses pencatatan laporan keuangan harus dijurnal secara manual untuk balancing. Dari hasil wawancara dan observasi, penulis juga tidak menemukan adanya keterbatasan dari SDM yang menghambat dalam proses penerapan SAK ETAP BPR pada pelaporan keuangan di PD BPR Bank Sleman. SDM harus paham mengenai aturan dalam SAK ETAP, apabila terjadi kesalahan saat menjurnal maka akan dikenakan punishment. Pengendalian yang dilakukan saat SDM salah input data yaitu melakukan analisis terlebih dahulu kesalahan berasal dari mana dan lolos dari pihak mana saja. Pihak tersebut


adalah maker, korektor, dan pengawas. Apabila lolos dari pihak – pihak tersebut maka dikenakan punishment dan SDM terkait harus membuat jurnal koreksi dengan mengajukan surat permohonan terlebih dahulu ke direksi untuk kemudian di data daftar kesalahannya per personal yang selanjutnya digunakan sebagai bahan perhitungan HC (Human Capital) terkait dengan gaji dan bonus. Terlebih penggajian sudah terkoneksi dengan sistem, jadi saat terdapat kesalahan akan muncul di data personal pegawai yang akan mempengaruhi gaji dan bonus yang diterima. Ada punishment ada juga reward. Reward diberikan apabila kinerja karyawan tersebut baik, kesalahan yang dilakukan kecil, tidak pernah terlambat, kemampuan untuk berkomunikasi baik, dan penilaian lain – lainnya. Dari hal tersebut karyawan akan mendapatkan bonus. Bonusnya otomatis persenannya besar. F. Upaya – upaya dalam Mengatasi Kendala yang Terjadi dalam Penerapan SAK ETAP di PD BPR Bank Sleman. Upaya yang dilakukan oleh entitas yaitu secara berkala memberikan pendidikan atau pelatihan atas aturan baru maupun aturan lama terkait dengan pembukuan. Setiap ada peraturan yang diberlakukan oleh PD BPR Bank Sleman akan disosialisasikan ke bagian terkait. Upaya yang dilakukan oleh PD BPR Bank Sleman terkait dengan laporan keuangan yaitu laporan keuangan akan diaudit oleh beberapa entitas, seperti Audit Internal dari SKAI (Satuan Kerja Audit Intern), Audit oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan Audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Selain itu, pengendalian yang dilakukan oleh PD BPR Bank Sleman adalah pengendalian melekat, maksud dari pengendalian


melekat adalah pihak maker, korektor, sampai dengan pengawas melakukan prisnip kehati-hatian dari awal membuat jurnal atau sejak keputusan dibuat. Siapa yang tanda tangan dalam laporan tersebut, bertanggung jawab atas apa yang ditanda tanganinnya. Apabila dari pihak maker sudah ketahuan ada kesalahan pencatatan transaksi lebih baik langsung diselesikan. Maka dari itu sebisa mungkin jangan sampai lolos ke pihak korektor dan pengawas.


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan dalam pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa PD BPR Bank Sleman sudah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal ini dapat dibuktikan: 1. Entitas sudah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 2. Terdapat kendala namun tidak signifikan sehingga tidak terlalu berpengaruh dalam penerapan SAK ETAP di PD BPR Bank Sleman dalam proses penyajian laporan keuangannya. 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi yaitu dengan memberikan pendidikan atau pelatihan secara berkala atas aturan baru maupun aturan lama terkait dengan penyajian laopran keuangan, dalam hal ini yaitu tentang SAK ETAP BPR bagi pegawai.

124


B. Keterbatasan Penelitian Keterbatasan dalam melakukan penelitian yaitu: 1. Penulis tidak dapat memperoleh data secara keseluruhan karena ada data yang bersifat rahasia yaitu data terkait Catatan Atas Laporan Keuangan, sehingga penulis sedikit kesulitan untuk mengembangkan analisisnya. 2. Referensi teoritis dan hasil penelitian berkaitan dengan topik yang penulis teliti masih sedikit karena keterbatasan waktu untuk wawancara. C. Saran Peneliti memberikan saran: 1. Bagi PD BPR Bank Sleman diharapkan dapat terus mematuhi pearturan dari Bank Indonesia dalam menerapkan SAK ETAP sebagai pedoman laporan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan. 2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan SAK ETAP bagi BPR dalam penyajian laporan keuangan

untuk

meningkatkan

penyusunan laporan keuangan.

keakuratan

dan

transparasi

dalam


DAFTAR PUSTAKA Anisah, Siti. 2012. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) BPR di PD BPR BKK Mojolaban. Jurnal Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta. https://dglib.uns.ac.id. Diakses 4 Maret 2016. Bank Indonesia. 2009. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37.DKBU – Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat. (http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/se_113709.aspx). Diakses tanggal 16 Februari 2016. Bastian, Indra dan Suhardjono. 2006. Akuntansi Perbankan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. Harahap, Sofyan Syafri. 2007. Analisis kritis atas laporan keuangan. Edisi 1-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hartono, J. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi 6. Yogyakarta, Indonesia:BPFE, UGM. Herry. 2014. Rahasia Cermat & Mahir Menguasai Akuntansi Keuangan Menengah. PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta. Horngren, Charles T., Gary L. Sundem, dan John A. Elliot. 1998. Pengantar Akuntansi Keuangan. Edisi 6. PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta. Martani, Dwi., Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, dan Edward Tanujaya. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Buku 1. Salemba Empat, Jakarta. PD BPR Bank Sleman. 2015. Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Sleman Nomor: 22/KPTS/DIR/2015. Human Capital, Bank Sleman. PD BPR Bank Sleman. 2015. Profil, Visi dan Misi PD BPR Bank Sleman (http://banksleman.co.id). Diakses 4 Maret 2016. Pratiwi, Ade Astalia., Jullie J. Sondakh, dan Lintje Kalangi. 2014. Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nichindo Manado Suisan. Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5498/5025). Diakses 29 Oktober 2015.

126


Purnamawati, I Gusti Ayu., Gede Adi Yuniarta, dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2014. Akuntansi Perbankan Teori dan Soal Latihan. Graha Ilmu, Yogyakarta. Putri, Ervina Rahma., dan Siti Mutmainah. 2012. Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Semarang.(jurnalakuntansipolines.com/jurnal/akunt/akunt_vol1_no_2_20 13.pdf). Diakses 4 Maret 2016. Sitindaon, Dayana Angriani. 2012. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Studi Kasus pada PT. BPR Wijaya Mulya Santosa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Universitas Sanata Dharma. (www.library.usd.ac.id/Data%20PDF/F.../Akuntansi/082114063.pdf). Diakses 24 November 2015. Sumendep, Priscilia Christina., David P. E. Saerang, dan Novi S. Budiarso. 2015. Evaluasi Penerapan ‘SAK ETAP’ Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9649/9235). Diakses 27 Februari 2016. Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. 2010. Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. IAI Wild, John J., K.R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey. 2005. Analisis Laporan Keuangan. “Financial Statement Analysis”. Edisi 8. Salemba Empat, Jakarta. Yolanda, Dinna. 2015. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada PT. BPR Indra Candra. Jurnal Akuntansi Universitas Bina Nusantara. (eprints.binus.ac.id/32430/1/20142-01745-AK%20Abstrak001.pdf). Diakses 4 Maret 2016. Yuliza, Arma., dan Sri Yunawati. 2015. Analisis Pemahaman Terhadap Penerapan SAK-ETAP Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pasir Pengaraian. Jurnal Akuntansi Universitas Pasir Pengaraian. (ejournal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/download/390/pdf_9). Diakses 20 Februari 2016.


LAMPIRAN


PANDUAN WAWANCARA 1. Bagaimana sejarah pendirian Bank Perkreditan Rakyat? 2. Bagaimana struktur organisasi yang ada di Bank Perkreditan Rakyat beserta job deskripsinya? 3. Bagaimana syarat menjadi anggota Bank Perkreditan Rakyat? 4. Jenis kredit apa saja yang ditawarkan? Bagaimana ketentuan dalam pemberian kredit? Bagaimana syarat pengajuan kredit? 5. Produk apa saja yang ada di Bank Perkreditan Rakyat? 6. Kegiatan apa saja yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat apabila dilihat secara umum dan dari akuntansinya? 7. Bagaimana laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat dibuat? Apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik? 8. Apakah terdapat kendala – kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di PD BPR Bank Sleman? 9. Adakah upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala – kendala yang terjadi dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di PD BPR Bank Sleman? 10. Bagaimana proses pembukuan akuntansi di PD BPR Bank Sleman?








SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat. Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Recommend Documents