Skripsi. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

Skripsi Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Maria Fransisca Vina Febriani Manaan NIM : 132114057

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2017



Skripsi Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Maria Fransisca Vina Febriani Manaan NIM : 132114057

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2017

i


Skripsi


Oleh : Maria Fransisca Vina Febriani Manaan NIM : 132114057

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

Dr. Fr. Ninik Yudianti., M. ACC, QIA

Tanggal: 27 Mei 2017

ii


SKRIPSI


Dipersiapkan dan ditulis oleh: Maria Fransisca Vina F. M NIM: 132114057

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal ....... 2017 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua

.................

Sekretaris

.................

Anggota

.................

Anggota

.................

Anggota

.................

Yogyakarta, 2017 Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Dekan

Albertus Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A.

iii


LEMBAR PERSEMBAHAN

“Pertolonganku adalah dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi” [Mazmur 121:2]

Apa yang kau alami kini, Mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan dihati, Indah semua yang Tuhan beri [Maria Shandi]

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu”. [Ulangan 31:6]

Ku persembahkan untuk:

Tuhan Yesus Bapak Servasius Yori Manaan dan Mama Weldetrudis Herly Astuty Mas Vanny, Mbak Endar, Mbak Vita, Mas Andy, Mbak Nia Neva, Areta dan Ben Keluarga besar Sahabat dan teman

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA” Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dan diajukan untuk diuji pada tanggal 14 Juni 2017 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2017 Yang membuat pernyataan,

Maria Fransisca Vina Febriani Manaan

v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswi Universitas Sanata Dharma: Nama

: Maria Fransisca Vina F. M

NIM

: 132114057

Demi pengembangan ilmu pengetahuan saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: PENERAPAN PRINSIP

GOOD

GOVERNMENT

GOVERNANCE

DALAM

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA” Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta Pada tanggal 31 Juli 2017


vi


KATA PENGANTAR Puji Syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian di Universitas Sanata Dharma kepada penulis. 2. A. Yudi Yuniarto, S.E., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma kepada penulis. 4. Dr. Fr. Ninik Yudianti., M. ACC, QIA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

vii


5. Ilsa Haruti Suryandari, SE., SIP., M.Sc., AK., CA. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi. 6. Kepala Desa Wijirejo dan segenap pamong Desa Wijirejo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 7. Bapak, Ibu, kakak-kakak, keponakan beserta keluarga besar tercinta atas doa, kasih sayang, perhatian, masukkan dan pengorbanan yang begitu besar secara moral maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 8. Sahabat dan teman seperjuanganku Mbak Karin, Alma, Tata, Siska, Lidya, Martin, Indah, Ensa, Mbak Agatha, Kak Aven, Kak Dita, Mbak Maria, Kak Stella, Mbak Fanny, dan teman-teman MPAT Kelas A terimakasih telah menemani, memberi motivasi dan berproses bersama sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Juli 2017


viii


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ iii HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..................... v HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI................... vi HALAMAN KATA PENGANTAR .............................................................. vii HALAMAN DAFTAR ISI............................................................................. ix HALAMAN DAFTAR TABEL .................................................................... xi HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ............................................................ xii HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ............................................................ xiii ABSTRAK ...................................................................................................... xiv ABSTRACT ..................................................................................................... xv BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang ......................................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................... 6 C. Batasan Masalah ....................................................................... 6 D. Tujuan Penelitian ...................................................................... 7 E. Manfaat Penelitian .................................................................... 7 1. Bagi Peneliti......................................................................... 7 2. Bagi Akademisi...................................... ............................. 7 3. Bagi Instansi Yang Bersangkutan ...................................... . 8 F. Sistematika Penulisan ............................................................... 8 BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................... 10 A. Desa .......................................................................................... 10 1. Pengertian Desa ................................................................. 10 2. Struktur Organisasi Desa ................................................... 12 B. Alokasi Dana Desa .................................................................. 14 C. Good Government Governance ................................................ 15 D. Prinsip Transparansi ................................................................. 16 E. Prinsip Akuntabilitas ................................................................ 18 F. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa .................................................................. 19 1. Perencanaan ADD ............................................................. 20 2. Pelaksanaan ADD.............................................................. 20 3. Pertanggungjawaban ADD ................................................ 21 G. Kerangka Pemikiran ................................................................. 22 BAB III METODE PENELITIAN ............................................................. 23 A. Jenis Penelitian ......................................................................... 23 B. Jenis dan Sumber Data ............................................................. 23 1. Data Primer........................................................................ 23 2. Data Sekunder ................................................................... 24

ix


C. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 24 1. Wawancara ........................................................................ 24 2. Kuesioner........................................................................... 25 3. Observasi ........................................................................... 27 4. Dokumentasi ...................................................................... 27 D. Tempat dan Waktu Penelitian .................................................. 27 1. Tempat Penelitian ............................................................... 27 2. Waktu Penelitian ................................................................ 28 E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .......................... 28 1. Prinsip Good Government Governance.............................. 28 2. Perencanaan Alokasi Dana Desa ........................................ 28 3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ........................................ 28 4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa ........................... 28 F. Teknik Analisis Data ................................................................ 29 G. Kerangka Penelitian.................................................................. 39 BAB IV GAMBARAN UMUM DESA WIJIREJO ................................. 40 A. Deskripsi Wilayah Penelitian ................................................... 40 BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ................................... 44 A. Deskripsi Data Responden ....................................................... 44 1. Responden Berdasarkan Usia ............................................ 45 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............................ 46 3. Responden Berdsarkan Lama Jabatan ............................... 46 4. Responden Berdasarkan Pendidikan ................................. 47 B. Deskripsi Hasil Kuesioner ........................................................ 47 C. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan ADD di Desa Wijirejo .............................. 54 D. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Pelaksanaan ADD di Desa Wijirejo .............................. 59 E. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Pertanggungjawaban ADD di Desa Wijirejo ................. 64 F. Evaluasi Penerapan Prievalnsip Good Government Governance dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban ADD di Desa Wijirejo ............................................................................ 68 BAB VI PENUTUP ...................................................................................... 74 A. Kesimpulan ............................................................................... 74 B. Keterbatasan ............................................................................. 75 C. Saran ......................................................................................... 75 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 76 LAMPIRAN .................................................................................................... 78

x


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Prinsip Good Government Governance, Perencanaan ADD, Pelaksanaan ADD, dan Pertanggungjawaban ADD ..................................................... 29 Tabel 4.1 Pekerjaan Masyarakat Desa Wijirejo Tahun 2016 ........................ 41 Tabel 4.2 Jumlah Prasarana Pendidikan Desa Wijirejo Tahun 2016 ............ 42 Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wijirejo Tahun 2016 ........ 42 Tabel 4.4 Sarana/Prasarana Kesehatan Desa Wijirejo Tahun 2016 .............. 43 Tabel 4.5 Sarana/Prasarana Ibadah Desa Wijirejo Tahun 2016 .................... 43 Tabel 5.1 Data Profil Responden .................................................................. 44 Tabel 5.2 Data Responden berdasarkan Usia ................................................ 65 Tabel 5.3 Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin ................................ 46 Tabel 5.4 Data Responden berdasarkan Lama Jabatan ................................. 46 Tabel 5.5 Data Responden berdasarkan Pendidikan ..................................... 47 Tabel 5.6 Data Hasil Kuesioner Transparansi ............................................... 48 Tabel 5.7 Data Hasil Kuesioner Akuntabilitas .............................................. 50

xi


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa ............................... 13 Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran ..................................................................... 22 Gambar 3.1 Kerangka Penelitian ..................................................................... 39

xii


DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Ijin Penelitian ................................................................. LAMPIRAN 2 Kuesioner Penelitian ............................................................... LAMPIRAN 3 Daftar Pertanyaan Wawancara ................................................ LAMPIRAN 4 Daftar Hasil Wawancara .........................................................

xiii

79 80 85 87


ABSTRAK PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Kabupaten Bantul

Maria Fransisca Vina Febriani Manaan NIM : 132114057 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip good government governance khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa. Sedangkan dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa, meskipun prinsip transparansi akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik, masih ditemukan kesulitan dalam proses administrasi. Kendala utamanya adalah peraturan yang berubah-ubah setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Desa masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam penyesuaian perubahan peraturan.

Kata Kunci : alokasi dana desa, good government governance, transparansi, akuntabilitas.

xiv


ABSTRACT APPLICATION OF GOOD GOVENRMENT GOVERNANCE PRINCIPS IN THE PLANNING, IMPLEMENTATION, AND RESPONSIBILITY OF VILLAGE FUND ALLOCATION A Case Study at Desa Wijirejo Kecamatan Kabupaten Bantul

Maria Fransisca Vina Febriani Manaan Student Number: 132114057 Sanata Dharma University Yogyakarta 2017

This Research aims to describe and analyze the application of Good Government Governance principles in the planning, implementation, and responsibility process of village fund allocation at Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. This research was a case study with descriptive analytical approach. The data collection techniques are interview, questionnaire, observation, and documentation. The analysis technique is descriptive qualitative analysis. The result indicated that the principles of transparency and accountability have been well implemented in the planning and application process of the village fund allocation. While in the responsibility there was a difficulty in the administration process. The main constraint was the regulation that change annually, so that the Village Government still need assistance from the Local Government to respond to regulatory changes.

Keywords: village fund allocation, good government governance, transparency, accountability

xv


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya.

Demokrasi

dalam

pemerintahan

dipahami

sebagai

pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah Indonesia melaksanakan pemerintahannya dengan sistem desentralisasi. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013). Selanjutnya, untuk mendukung penerapan sistem desentralisasi, pemerintah menggunakan sistem otonomi daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mengelola

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

sumber daya yang dimiliki daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sistem desentralisasi dan sistem otonomi daerah yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak era reformasi ini telah menuntut pemerintah daerah untuk semakin mandiri dalam pembangunan daerah masing-masing dengan berdasar pada pemberdayaan potensi dan masyarakat setempat. Sistem desentralisasi diterapkan hingga pemerintahan tingkat desa. Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah desa memerlukan kewenangan tersendiri dan fasilitasi dari pemerintahan di atasnya untuk menjalankan pemerintahannya. Dalam pembangunan desa, pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang seutuhnya kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan menjadi fasilitator, memberikan bantuan dana, melakukan pembinaan dan pengawasan.


Selanjutnya, untuk mendukung pembangunan desa, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan dukungan dana bagi setiap desa, melalui adanya Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional (BPMPD, 2014 dalam Wida, 2016). Dengan adanya Alokasi Dana Desa, pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, masalah yang dihadapi, aspirasi masyarakat, dan potensi yang dimiliki. Alokasi dana desa yang dapat mendukung pembangunan desa menuntut pengelolaan yang baik dari pemerintah desa supaya dapat digunakan dengan optimal dan jauh dari resiko penyelewengan oleh pihak pengelola. Maka dari itu, pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari perencanaan, penerapan hingga


pertanggungjawabannya diharapkan dapat sesuai dengan prinsip Good Government Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya adalah transparan dan akuntabel. Good Government Governance (Soepomo, 2007 dalam Yudea, 2009) merupakan proses penciptaan lingkungan atau atmosfir kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang baik dan disepakati bersama. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, ada 4 hal pokok yang menjadi prinsip dari Good Government Governance yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas,

dan

tanggungjawab.

Penerapan

prinsip-prinsip

Good

Government Governance pada dasarnya merupakan perwujudan keamanahan pengelola dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya dan kejujuran dalam pelaporan keuangan (Pratolo, 2010). Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip Good Government Governance yang harus diterapkan oleh setiap level pemerintahan. Dengan penerapan prinsip transparansi, masyarakat akan memperoleh informasi aktual dan faktual yang berguna bagi mereka dalam berbagai hal. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaporan mulai dari proses penganggaran atau perencanaan, penerapan, hingga pertanggungjawaban. Pratolo (2010) menyebutkan bahwa apabila informasi disampaikan secara transparan kepada masyarakat, maka akan menimbulkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap


pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Apabila pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat diterapkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan menimbulkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Penelitian ini dilakukan di Desa Wijirejo dengan berfokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengelola alokasi dana desa. Penelitian ini penting dilakukan karena hasil penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pemerintah Desa Wijirejo dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.Desa Wijirejo adalah salah satu dari empat desa yang ada di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Desa Wijirejo terdiri dari 10 dusun, yaitu dusun Pandak, Bajang, Gesikan 3, Gesikan 4, Bergan, Ngeblak, Pedak, Kauman, Gedongsari, dan Kualangan. Desa Wijirejo termasuk salah satu desa maju di Kecamatan Pandak. Desa Wijirejo mendapatkan alokasi dana desa mulai dari tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.178.378.000 sedangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2016, jumlah alokasi dana desa Wijirejo sebesar Rp1.223.300.000. Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul) adalah karena penulis ingin


mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan prinsip Good Government Governance dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Apakah prinsip Good Government Governance telah diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo? 2. Apakah prinsip Good Government Governance telah diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo? 3. Apakah prinsip Good Government Governance telah diterapkan dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo?

C. Batasan Masalah Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti. Penerapan prinsip Good Government Governance yang akan diteliti berfokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dari keempat prinsip yang ada, yakni keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Hal ini dilakukan karena prinsip transparansi dan akuntabilitas dinilai sebagai prinsip yang paling dekat kaitannya dengan peranan masyarakat secara langsung, mengingat tujuan Alokasi Dana Desa adalah mendukung pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


D. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip Good Government Governance dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo. 2. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip Good Government Governance dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo. 3. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip Good Government Governance dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo. E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain: 1. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang penelitian dan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2. Bagi Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. 3. Bagi Instansi Yang Bersangkutan


Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Wijirejo Kecamatan Panarukan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. F. Sistematika Penulisan Bab I: Pendahuluan Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah. batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II: Landasan Teori Pada bab ini akan diungkapkan mengenai teori-teori yang menyangkut alokasi dana desa dan Good Government Governance yang akan dipakai penulis sebagai dasar untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari Desa Wijirejo. Bab III: Metode Penelitian Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, variabel penelitian, pengukuran variabel, keabsahan data, teknik analisis data, dan kerangka pemecahan masalah yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan. Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum Desa Wijirejo, yang menjadi lokasi penelitian.


BabV: Analisis Data Dan Pembahasan Pada bab ini akan diuraikan analisis data dan hasil penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. BabVI: Penutup Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan dalalm BAB V, keterbatasan penelitian, dan saran yang sekiranya berguna bagi instansi terkait.


BAB II LANDASAN TEORI

A. Desa 1. Pengertian Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa

sebagai

unsur

penyelenggara

Pemerintah

Desa.

Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya. Menurut Paul H. Landis dalam Syachbrani (2012), Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian

10


perasaan yang sama tentang

suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan

ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Syarat dalam pembentukan sebuah desa, di antaranya sebagai berikut : 1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; 2. Jumlah penduduk, yaitu: a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga; d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, SulawesiTenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga; g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;


h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga. 3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah; 4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; 5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota; 7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan 8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Struktur Organisasi Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut : a. Memimpin penyelenggaran Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD


b. Mengajukan Rencana Peraturan Desa c. Menetapkan Peraturan Desa d. Mengajukan Rencana APBDes e. Membina kehidupan Masyarakat Desa f. Membina perekonomian Desa g. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat h. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat i. Ketentraman dan ketertiban j. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes k. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya Struktur Organisasi Pemerintah di tiap Desa di seluruh Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut: LURAH DESA

BPD SEKRETARIAT DESA CARIK DESA

URUSAN

URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

KEUANGAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KESEJAHTERAAN

URUSAN PERENCANAAN

SEKSI PELAYANANAN

PEDUKUHAN Keterangan: : garis komando/tanggung jawab : garis koordinasi

Sumber : Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016


B. Alokasi Dana Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah

dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran : 1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, 2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).


Tujuan Alokasi Dana Desa adalah: 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya; 2. Meningkatkan

kemampuan

lembaga

kemasyarakatan

dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipastif sesuai dengan potensi desa; 3. Meningkatnya

pemerataan

pendapatan,

kesempatan

kerja

dan

kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; 4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong. C. Good Government Governance Good

Government

Governance

merupakan

proses

penciptaan

lingkungan atau atmosfir kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang baik dan disepakati bersama (Soepomo, 2007, dalam Yudea, 2009).Organization for Economic Cooperation and Development menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar Good Government Governance, yaitu: 1. Keadilan (Fairness) Melindungi segenap kepentingan dan stakeholder lainnya dari rekayasarekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Transparansi (Transparency)


Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate) 3. Dapat dikontrol (Accountibility) Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power) 4. Tanggungjawab (Responsibility) Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan

peraturan

yang berlaku

termasuk

tanggap

terhadap

kepentingan masyarakat.

D. Prinsip Transparansi Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Government Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut


untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010). Setidaknya ada enam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Rahmawati (2014) yaitu: 1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program) 2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. 3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. 4. Laporan tahunan 5. Website atau media publikasi organisasi 6. Pedoman dalam penyebaran informasi Kristiantem (2006) dalam Rahmawati (2014) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator : a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen b. Kejelasan dan kelengkapan informasi c. Keterbukaan proses


d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi E. Prinsip Akuntabilitas Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, dalam Subroto (2009), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada

pihak

yang

memiliki

hak

atau

yang

berwenang

meminta

pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa tranparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.


Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui

anggaran

tersebut

tetapi

juga

berhak

untuk

menuntut

pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002: 105). Menurut Solihin (2007) dalam Rahmawati (2014) indikator minimum akuntabilitas yaitu : a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan c. Adanya output dan outcome yang terukur F. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, dan 38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Perencanaan ADD a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.


b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 2. Pelaksanaan ADD a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 3. Pertanggungjawaban ADD a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.


b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a. format

Laporan

Pertanggungjawaban

Realisasi

Pelaksanaan

APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.


G. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana Gambar 2.2 berikut :



UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2016

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di tingkat Desa

Perencanaan ADD

Pelaksanaan ADD

Partisipasi

Transparansi

Transparansi

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban ADD

Akuntabilitas

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran


BAB III Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik studi kasus adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara menarik sampel dari unit sampel tertentu yang berhubungan dan dipelajari secara lebih mendalam (Wiyono, 2011:135). B. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 1. Data Primer Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung, observasi, dan kuesioner yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo. Data primer dalam penelitian ini berupa penilaian para narasumber dan responden terhadap penerapan prinsip Good Government Governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

23


Wijirejo yang tertuang dalam jawaban kuesioner dan wawancara, serta hasil observasi peneliti terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa Wijirejo dalam bentuk foto. 2. Data Sekunder Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari data milik pemerintahan Desa Wijirejo dan data di Kecamatan Pandak. Data-data tersebut antara lain berupa data jumlah penduduk Desa Wijirejo, data wilayah Desa Wijirejo,laporan keuangan Desa Wijirejo, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wijirejo tahun 2016. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga dapat berupa

foto-foto

yang

tersedia

berkaitan

dengan

pelaksanaan

pengelolaan Alokasi Dana Desa Wijirejo. C. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1. Wawancara Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan secara lisan kepada para pejabat desa Wijirejo yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Narasumber yang akan diwawancara adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan


Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Kepala Urusan Pemerintahan dan Sekretaris TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Wawancara yang akan dilakukan berkaitan dengan bagaimana penerapan prinsip Good Government Governance yang dibatasi pada prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas berlangsung dalam pengelolaan ADD yang dibatasi pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, wawancara ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh jawaban yang lebih mendalam dan lebih lengkap dari para narasumber. Dalam penelitian ini peneliti membuat 13 daftar pertanyaan wawancara (terlampir) yang akan diajukan kepada para pejabat desa Wijirejo yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan cross check bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. 2. Kuesioner Teknik ini dilakukan dengan mengajukan serangkaian daftar pertanyaan (terlampir) kepada para pejabat desa dan perwakilan masyarakat Desa Wijirejo yang menjadi responden dalam penelitian ini. Kuesioner ini akan digunakan untuk memperoleh data tentang apakah prinsip Good Government Governance yang dibatasi pada prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan atau tidak


diterapkan pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dibatasi

pada

proses

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini terdapat 17 item pertanyaan yang ada pada kuesioner, dengan indikator pertanyaan mengenai penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD sejumlah 3 pertanyaan, penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD sejumlah 4 pertanyaan, penerapan prinsip transparansi

dalam

pertanggungjawaban

ADD

sejumlah

5

pertanyaan. Selanjutnya, indikator pertanyaan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan ADD sejumlah 2 pertanyaan, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD sejumlah 1 pertanyaan, dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban ADD sejumlah 2 pertanyaan. Dalam penelitian ini terdapat 25 orang responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan dan 1 (satu) anggotanya, 2 (dua) orang pegawai kelurahan,Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Sekretaris TPK 2016 (Tim Pengelola Kegiatan), serta 9 (sembilan) Kepala Dukuh di Desa Wijirejo. 3. Observasi Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kegiatan yang dilaksanakan dan objek-objek yang


dibangun dari hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Wijirejo. Teknik observasi ini dilakukan dengan alat bantu yaitu kamera, agar peneliti dapat mengabadikan kegiatan dan melampirkan foto objek-objek yang menjadi hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 di Desa Wijirejo. Selain itu peneliti akan menggunakan alat bantu lain yaitu catatan baik berupa daftar cek atau penilaian peneliti atas hasil observasi. 4. Dokumentasi Teknik ini dilakukan dengan mendokumentasikan data-data milik pemerintah Desa Wijirejo, yaitu data jumlah penduduk Desa Wijirejo, data profil Desa Wijirejo, laporan keuangan Desa Wijirejo tahun 2016, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wijirejo tahun 2016. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penelitian ini. D. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 2. Waktu Penelitian Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2016 hingga Februari 2017.


E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu : 1. Prinsip Good Government Governance Variabel prinsip Good Government Governance yang akan diteliti dibatasi pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. 2. Perencanaan Alokasi Dana Desa 3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Pengukuran semua variabel tersebut dilakukan dengan checklist penerapan prinsip Good Government Governance yaitu untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Variabel-variabel tersebut akan diukur menggunakan skala nominal dengan pilihan jawaban ya dan tidak dengan disertai keterangan. Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Prinsip Good Government Governance, Perencanaan ADD, Pelaksanaan ADD, dan Pertanggungjawaban ADD Pilihan Jawaban Kuesioner

Kriteria

Ya

Prinsip Good Government Governance diterapkan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Tidak

Prinsip Good Government Governance tidak diterapkan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Keterangan

Keterangan atas jawaban “ya” atau “tidak”


F. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam menjawab rumusan masalah tentang “Apakah prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo”, peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut : 1. Menjumlah jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. Peneliti akan menjumlah jawaban “ya” pada kuesioner yang berarti bahwa prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, dan jawaban “tidak” yang berarti bahwa prinsip Good Government Governace tidak diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa.

2. Mempersentasekan jumlah jawaban dari kuesioner. Peneliti akan membagi jumlah responden yang menjawab ya atau tidak dari setiap pertanyaan kuesioner dengan jumlah seluruh responden yaitu 25 orang responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris

Desa,

Kepala

Urusan

Keuangan,

Kepala

Urusan

Kesejahteraan dan 1 (satu) anggotanya, 2 (dua) orang pegawai kelurahan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)


dan 3 (tiga) anggotanya, Sekretaris TPK 2016 (Tim Pengelola Kegiatan), serta 9 (sembilan) Kepala Dukuh di Desa Wijirejo. Hasil dari pembagian

tersebut

akan

dikalikan

dengan

100%

sehingga

akanmenghasilkan persentase jumlah jawaban ya atau tidak dari setiap pertanyaan. 3. Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah dipersentasekan. Peneliti

akan

menganalisis

total

jawaban

yang

telah

dipersentasekan. Total persentase akan menghasilkan pembahasan mengenai prinsip Good Government Governace yang diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo. Selain itu, keterangan yang ada dalam kuesioner akan membantu peneliti dalam menganalisis lebih mendalam tentang seberapa jauh penerapan prinsip Good Government Governace yang diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo atau alasan mengapa prinsip Good Government Governace tidak diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa.

4. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan. Peneliti akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari para narasumber Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan


Masyarakat Desa), Kepala Urusan Pemerintahan dan Sekretaris TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang berkaitan dengan bagaimana penerapan prinsip Good Government Governace dalam perencanaan Alokasi Dana Desa Wijirejo. 5. Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan. Peneliti akan menganalisis jawaban para narasumberyakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan

Permusyawaratan

Desa),

Ketua

LPMD

(Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan Kepala Urusan Pembangunan mengenai penerapan prinsip Good Government Governace dalam perencanaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, peneliti akan menganalisis keseuaian antara hasil jawaban wawancara tersebut dengan hasil jawaban kuesioner. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mendapatkan hasil pembahasan yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip Good Government Governace dalam perencanaan Alokasi Dana Desa Wijirejo.

6. Menarik kesimpulan dari hasil analisis jawaban kuesioner dan jawaban wawancara. Peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, seberapa jauh prinsip Good


Government Governace diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, dan alasan atau hambatan yang ada jika prinsip Good Government Governace tidak diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa. Dalam menjawab rumusan masalah tentang “Apakah prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo”, peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut : 1. Menjumlah jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. Peneliti akan menjumlah jawaban “ya” pada kuesioner yang berarti bahwa prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, dan jawaban “tidak” berarti bahwa prinsip Good Government Governace tidak diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 2. Mempersentasekan jumlah jawaban dari kuesioner. Peneliti akan membagi jumlah responden yang menjawab ya atau tidak dari setiap pertanyaan kuesioner dengan jumlah seluruh responden yaitu 25 orang responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris

Desa,

Kepala

Urusan

Keuangan,

Kepala

Urusan

Kesejahteraan dan 1 (satu) anggotanya, 2 (dua) orang pegawai kelurahan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Sekretaris TPK 2016 (Tim Pengelola


Kegiatan), serta 9 (sembilan) Kepala Dukuh di Desa Wijirejo. Hasil dari pembagian tersebut akan dikalikan dengan 100% sehingga akan menghasilkan persentase jumlah jawaban ya atau tidak dari setiap pertanyaan. 3. Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah dipersentasekan. Peneliti

akan

menganalisis

total

jawaban

yang

telah

dipersentasekan. Total persentase akan menghasilkan pembahasan mengenai prinsip Good Government Governace yang diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo. Selain itu, keterangan yang ada dalam kuesioner akan membantu peneliti dalam menganalisis lebih mendalam tentang seberapa jauh penerapan prinsip Good Government Governace yang diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo atau alasan mengapa prinsip Good Government Governace tidak diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 4. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan. Peneliti akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari para narasumber yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Kepala Urusan Pemerintahan dan Sekretaris TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang berkaitan dengan bagaimana penerapan


prinsip Good Government Governace dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa Wijirejo. 5. Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan. Peneliti akan menganalisis jawaban para narasumber yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan

Permusyawaratan

Desa),

Ketua

LPMD

(Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan Kepala Urusan Pembangunan mengenai penerapan prinsip Good Government Governace dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, peneliti akan menganalisis keseuaian antara hasil jawaban wawancara tersebut dengan hasil jawaban kuesioner. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mendapatkan hasil pembahasan yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip Good Government Governace dalam perencanaan Alokasi Dana Desa Wijirejo. 6. Menarik kesimpulan dari hasil analisis jawaban kuesioner dan jawaban wawancara. Peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan seberapa jauh prinsip Good Government Governace diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dan alasan atau hambatan yang ada jika prinsip Good


Government Governace tidak diterapkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dalam menjawab rumusan masalah tentang “Apakah prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo”, peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut: 1. Menjumlah jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. Peneliti akan menjumlah jawaban “ya” pada kuesioner yang berarti bahwa prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, dan jawaban “tidak” berarti bahwa prinsip Good Government Governace tidak diterapkan dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. 2. Mempersentasekan jumlah jawaban dari kuesioner. Peneliti akan membagi jumlah responden yang menjawab ya atau tidak dari setiap pertanyaan kuesioner dengan jumlah seluruh responden yaitu 25 orang responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris

Desa,

Kepala

Urusan

Keuangan,

Kepala

Urusan

Kesejahteraan dan 1 (satu) anggotanya, 2 (dua) orang pegawai kelurahan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Sekretaris TPK 2016 (Tim Pengelola Kegiatan), serta 9 (sembilan) Kepala Dukuh di Desa Wijirejo. Hasil dari


pembagian tersebut akan dikalikan dengan 100% sehingga akan menghasilkan persentase jumlah jawaban ya atau tidak dari setiap pertanyaan. 3. Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah dipersentasekan. Peneliti

akan

menganalisis

total

jawaban

yang

telah

dipersentasekan. Total persentase akan menghasilkan pembahasan mengenai prinsip Good Government Governace yang diterapkan dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo. Selain itu, keterangan yang ada dalam kuesioner akan membantu peneliti dalam menganalisis lebih mendalam tentang seberapa jauh penerapan prinsip Good

Government

Governace

yang

diterapkan

dalam

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo atau alasan mengapa prinsip Good Government Governace tidak diterapkan dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. 4. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan. Peneliti akan mendeskripsikan hasil jawaban wawancara dari para narasumber yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Kepala Urusan Pemerintahan dan Sekretaris TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang berkaitan dengan bagaimana penerapan prinsip Good Government Governace dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Wijirejo.


5. Menganalisis hasil wawancara yang telah dideskripsikan. Peneliti akan menganalisis jawaban para narasumber yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan

Permusyawaratan

Desa),

Ketua

LPMD

(Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan Kepala Urusan Pembangunan mengenai penerapan prinsip Good Government Governace dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Selain itu, peneliti akan menganalisis keseuaian antara hasil jawaban wawancara tersebut dengan hasil jawaban kuesioner. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mendapatkan hasil pembahasan yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip Good Government Governace dalam perencanaan Alokasi Dana Desa Wijirejo. 6. Menarik kesimpulan dari hasil analisis jawaban kuesioner dan jawaban wawancara. Peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah prinsip Good Government Governace telah diterapkan dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan seberapa jauh prinsip Good Government Governace diterapkan dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, dan alasan atau hambatan yang ada jika prinsip Good

Government

Governace

tidak

pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

diterapkan

dalam


G. Sistematika Penelitian Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka penelitian pada Gambar 3.1 sebagai berikut:

Mulai

Pengumpulan Data

Data Primer

Data Sekunder

Wawancara Kuesioner Observasi

Dokumendokumen terkait

Analisis Data Analisis Deskripstif Kualitatif

Pembahasan

Kesimpulan

Selesai

Gambar 3.1 Sistematika Penelitian


BAB IV Gambaran Umum Desa Wijirejo

A. Deskripsi Wilayah Penelitian Desa Wijirejo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dibentuk pada tahun 1946, yang berjarak 1 km dari pusat pemerintahan Kecamatan, dan 6 km dari Ibukota Kabupaten Bantul. Batas-batas wilayah Desa Wijirejo secara geografis adalah sebagai berikut: Sebelah Utara

: Desa Guwosari Kecamatan Pajangan

Sebelah Selatan

: Desa Triharjo Kecamatan Pandak

Sebelah Barat

: Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan

Sebelah Timur

: Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak

Desa Wijirejo adalah desa dengan tipologi persawahan dan memiliki luas wilayah 4.679.559 Ha. Desa Wijirejo terdiri dari 10 (sepuluh) pedukuhan, yaitu pedukuhan Pandak, Bajang, Gesikan III, Gesikan IV, Bergan, Ngeblak, Pedak, Kauman, Gedongsari, dan Kwalangan. Jumlah penduduk Desa Wijirejo Tahun 2016 tercatat sebanyak 12.479 jiwa terdiri dari 6160 laki-laki dan 6319 perempuan. Jumlah penduduk suatu desa dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk adalah sumberdaya yang sekaligus menjadi subyek dan sasaran pembangunan. Berdasarkan data di Tahun 2015, jumlah penduduk Desa Wijirejo adalah

39


sebanyak 10.448 jiwa dan pada Tahun 2016 menjadi 12.479 jiwa sehingga dalam kurun waktu satu tahun telah terjadi pertambahan penduduk sebanyak 2.031 jiwa. Berdasarkan data monografi Desa Wijirejo, sebagai desa dengan tipologi persawahan, mayoritas pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat adalah petani. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani sebanyak 1386 orang dan buruh tani sebanyak 890 orang. Secara lebih rinci data pekerjaan masyarakat Desa Wijirejo dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Pekerjaan Masyarakat Desa Wijirejo Tahun 2016 No Pekerjaan Jumlah 1 Pegawai Negeri Sipil 455 2 TNI/Polri 65 3 Swasta 250 4 Wiraswasta/Pedagang 590 5 Petani 1386 6 Tukang 450 7 Buruh Tani 890 8 Pensiunan 255 9 Nelayan 0 10 Peternak 60 11 Jasa 2 12 Pengrajin 197 13 Pekerja Seni 0 14 Lainnya 0 15 Tidak Bekerja/Penganggur 0 Sumber: Data Monografi Desa Wijirejo Tahun 2016

Satuan Orang Orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

Pendidikan adalah hal yang akan sangat membantu kemajuan pembangunan desa. Dengan pendidikan yang berkualitas, sebuah desa dapat memiliki SDM yang nantinya berguna dan berperan penting dalam masyarakat desa. Dilihat dari jumlah lembaga pendidikan yang ada, Desa Wijirejo


memiliki

21 buah bangunan sekolah dan dilihat dari tingkat pendidikan

masyarakat, Desa Wijirejo memiliki 4987 orang yang yang lulus sekolah. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3 berikut ini: Tabel 4.2 Jumlah Prasarana Pendidikan Desa Wijirejo Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7

Sarana/Prasarana Perpustakaan Desa Gedung Sekolah PAUD Gedung Sekolah TK Gedung Sekolah SD Gedung Sekolah SMP Gedung Sekolah SMA Gedung Perguruan Tinggi

Jumlah 1 ada 8 7 3 2 0

Satuan buah buah buah buah buah buah buah

Sumber: Data Monografi Desa Wijirejo Tahun 2016 Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wijirejo Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tingkat Pendidikan Masyarakat Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar/Sederajat SMP SMU/SMA Akademi/D1-D3 Sarjana Pascasarjana S2 Pascasarjana S3 Pondok Pesantren Pendidikan Keagamaan Sekolah Luar Biasa Kursus Ketrampilan Tidak Lulus Tidak Sekolah

Jumlah 315 1696 1849 522 285 265 8 0 50 0 5 0 0 9

Satuan orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

Sumber: Data Monografi Desa Wijirejo Tahun 2016

Selain pendidikan, kelengkapan sarana/prasarana lainnya seperti kesehatan, ibadah dan olahraga juga dapat mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan semua sarana/prasarana yang dimiliki desa untuk


melaksanakan kegiatan positif dan berguna bagi pembangunan desa. Menurut data monografi tahun 2016, Desa Wijirejo memiliki 1 buah puskesmas, 10 buah posyandu di setiap dusun, 15 buah masjid, 1 buah sarana olahraga (lapangan bola). Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.4, 4.5 dan 4.6 berikut ini: Tabel 4.4 Sarana/Prasarana Kesehatan Desa Wijirejo Tahun 2016 No 1 2 3

Sarana/Prasarana Puskesmas Poskesdes UKBM (Posyandu/Polindes)

Jumlah 1 0 10

Satuan buah buah buah


Tabel 4.5 Sarana/Prasarana Ibadah Desa Wijirejo Tahun 2016 No 1 2 3 4 5

Sarana/Prasarana Masjid Mushola Gereja Pura Klenteng

Jumlah 15 17 2 0 0


Satuan buah buah buah buah buah


BAB V Analisis Data Dan Pembahasan A. Deskripsi Data Responden Dalam penelitian ini, responden adalah orang – orang yang mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan memiliki tugas atau ikut berpartisipasi dalam pengelolaan ADD Desa Wijirejo tahun 2016. Oleh karena itu, peneliti telah menentukan responden dalam penelitian ini, yaitu perwakilan pamong desa, perwakilan dari tim pengelola ADD, perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan perwakilan dari LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa). Dari hasil yang diperoleh, terdapat 25 orang responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan dan 1 (satu) anggotanya, 2 (dua) orang pegawai kelurahan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan 3 (tiga) anggotanya, Sekretaris TPK 2016 (Tim Pengelola Kegiatan), serta 9 (sembilan) Kepala Dukuh di Desa Wijirejo. Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari frekuensi dan persentase dari usia, jenis kelamin, dan lama jabatan. Tabel 5.1 Data Profil Responden No 1

Nama

Jenis Pendidikan Kelamin

Jabatan

Usia

S1

Pria

Kepala Desa

58 tahun

2

Drs. H. Murtanda H. Fauzi Afnan, S.P.

S1

Pria

48 tahun

3

Bintara, S.Pd.

S1

Pria

4

Heri Sujoko, S.E.

S1

Pria

5

Danang Agus R.

S1

Pria

Sekretaris Desa Kepala Seksi Kesejahteraan Kepala Urusan Keuangan Staf Honorer Pembangunan

43

48 tahun 40 tahun 27 tahun


No

Jenis Pendidikan Kelamin

Nama

6

Budi Martanta

S1

Pria

7

Ig. Widodo

SMA

Pria

8 9 10 11 12 13 14 15

SMA D3 S1 S1 D3 D3 D3 S1

Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria Pria

16 17 18

Agus Widodo S. Yori Manaan Drs. Edy Riyanta L. Maryanto Muhajir Surami, A.Ma.Pd. Slamet Aliyadi Supardi, S.Pd. Drs. H.R. Soedjianto Tumijo H. Durori

S1 D3 SMA

Pria Pria Pria

19 20

Sutardi H. Maryadi

SMA SMA

Pria Pria

21 22

Siam Tulus Sunardi

SMP SMA

Wanita Pria

23

Tatang Subagyo

SMA

Pria

24 25

Kabirun Amin Margiyatna

SMA D3

Pria Pria

Jabatan

Usia

Staf Keuangan Staf Kesejahteraan Sekretaris TPK ADD 2016 Ketua 1 LPMD Ketua 2 LPMD Anggota LPMD Anggota LPMD Ketua BPD Anggota BPD Anggota BPD Wakil Ketua BPD Dukuh Pedak Dukuh Kauman Dukuh Kwalangan Dukuh Ngeblak Dukuh Gedongsari Dukuh Bergan Dukuh Gesikan IV Dukuh Gesikan III Dukuh Bajang

46 tahun

Sumber: Data Diolah 1.

Responden Berdasarkan Usia Tabel 5.2 Data Responden Berdasarkan Usia Usia

Jumlah (orang)

Persentase (%)

1 1 8 12 3 25

4 4 32 48 12 100

20 - 30 Tahun 31 - 40 Tahun 41 - 50 Tahun 51 - 60 Tahun 61 - 70 Tahun Total

Sumber: Data Diolah

49 tahun 52 tahun 60 tahun 55 tahun 59 tahun 56 tahun 67 tahun 65 tahun 52 tahun 66 tahun 48 tahun 60 tahun 43 tahun 53 tahun 57 tahun 60 tahun 52 tahun 49 tahun 47 tahun


Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden tertinggi dalam penelitian ini berusia 51 – 60 tahun sebanyak 12 responden. Lainnya 8 responden berusia 41 – 50 tahun, 3 responden berusia 61 – 70 tahun, 1 responden berusia 20 – 30 tahun, dan 1 responden 31 – 40 tahun. 2.

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin

Jumlah (orang)

Pria Wanita Total

Persentase (%)

24 1 25

96 4 1

Sumber: Data Diolah Berdasarkan tabel 5.3 dapat kita ketahui bahwa jumlah responden laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah responden perempuan. Dalam penelitian ini hanya terdapat 1 responden wanita dan sisanya sebanyak 24 orang responden laki-laki. 3. Responden Berdasarkan Lama Jabatan Tabel 5.4 Data Responden Berdasarkan Lama Jabatan Lama Jabatan

Jumlah (orang)

1 - 5 Tahun 6 - 10 Tahun 11 - 15 Tahun 16 - 20 Tahun ≥ 21 Tahun Total

6 4 7 2 6 25

Persentase (%) 24 16 28 8 24 100

Sumber: Data Diolah Berdasarkan tabel 5.4 dapat kita ketahui bahwa persentase tertinggi 28 persen untuk responden dengan lama jabatan 11 – 15 tahun yaitu sebanyak 7 orang. Berikutnya masing-masing 24 persen untuk responden


dengan lama jabatan 1 – 5 tahun dan lebih dari 21 tahun masing-masing sebanyak 6 orang, 16 persen untuk responden dengan lama jabatan 6 – 10 tahun sebanyak 4 orang, dan terakhir 8 persen untuk responden dengan lama jabatan 16 – 20 tahun sebanyak 2 orang. 4. Responden Berdasarkan Pendidikan Tabel 5.5 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Tingkat pendidikan

Jumlah (orang)

Persentase (%)

1 8 6 10 25

4 32 24 40 100

SMP SMA D3 S1 Total

Sumber: Data Diolah Berdasarakan tabel 5.5 dapat kita ketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir sebagian besar responden adalah strata 1 atau S1, yakni sebesar 40 persen atau sebanyak 10 orang. Lainnya sebanyak 8 responden berpendidikan SMA, 6 responden berpendidikan D3, dan 1 responden berpendidikan SMP. B. Deskripsi Hasil Kuesioner

Deskripsi ini berisi data penelitian atau hasil dari kuesioner yang telah disebarkan tentang variabel yang digunakan. Deskripsi hasil kuesioner memuat jumlah jawaban ya, jawaban tidak, dan jumlah tidak dijawab. Berikut ini merupakan deskripsi hasil kuesioner secara rinci:


Tabel 5.6 Data Hasil Kuesioner Transparansi

Variabel

Perenca naan ADD

Pelaksa naan ADD

Pertanyaan

1. Apakah ada musyawarah rencana penggunaan dana Alokasi Desa ? 2. Adakah akses untuk masyarakat terhadap informasi mengenai rencana penggunaaan Alokasi Dana Desa ? 3. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah Alokasi Dana Desa ? 4. Apakah proses pelaksaan ADD dilakukan secara terbuka ?

5. Apakah tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan Dana Alokasi Desa ?

Ya

Persen tase (%)

Tidak

Persen tase (%)

Tidak Jawab

Persen tase (%)

25

100

0

0

0

0

25

100

0

0

0

0

24

96

1

4

0

0

25

100

0

0

0

0

25

100

0

0

0

0


Variabel

Pertang gungjaw aban ADD

Pertanyaan 6. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan berkala penggunaan Alokasi Dana Desa ? 7. Apakah ada Partisipasi masyarakat dalam pelaksaan Alokasi Dana Desa ? 8. Apakah ada keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan ADD ? 9. Apakah tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjaw aban ADD ?

10. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan pertanggungjaw aban ADD ?

Ya

Persen tase (%)

Tidak

Persen tase (%)

Tidak Jawab

Persen tase (%)

25

100

0

0

0

0

25

100

0

0

0

0

24

96

1

4

0

0

25

100

0

0

0

0

25

100

0

0

0

0


Pertanyaan 11. Apakah ada keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan ADD ? 12. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai dokumen hasil pelaksaan ADD ? Sumber: Data Diolah

Variabel

Ya

Persen tase (%)

Tidak

Persen tase

Tidak Jawab

Persen tase (%)

24

96

1

4

0

0

25

100

0

0

0

0

Ya

Persen tase (%)

Tidak

Persen tase (%)

Tidak Menja wab

Persen tase (%)

25

100

0

0

0

0

24

96

0

0

1

4

Tabel 5.7 Data Hasil Kuesioner Akuntabilitas

Variabel

Perenca naan ADD

Pertanyaan 13. Apakah ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan dana ADD kepada masyarakat ? 14. Apakah Tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana ADD ?


Pertanyaan 15. Apakah tim pelaksana terlibat dalam Pelaksa pelaksanaan naan penggunaan ADD ADD oleh masyarakat desa ? 16. Apakah ada laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD ? 17. Apakah ada Pertang laporan akhir gungjaw oleh tim aban pelaksana ADD mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD ? Sumber: Data Diolah Variabel

Ya

Persen tase (%)

Tidak

Persen tase (%)

Tidak Jawab

Persen tase (%)

23

92

1

4

1

4

25

100

0

0

0

0

25

100

0

0

0

0

Dari data hasil kuesioner di atas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden menyetujui telah diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan ADD. Dari tabel 5.6, kita dapat melihat bahwa sebagian besar responden setuju adanya musyawarah perencanaan ADD dan masyarakat bisa mengakses informasi mengenai dana dan rencana penggunaan


ADD. Hal ini ditunjukkan dengan sebesar 100 persen responden menjawab ya untuk pertanyaan atau item nomor 1 dan 2, dan sebesar 96 persen menjawab ya untuk pertanyaan atau item nomor 3. Pada pertanyaan nomor 3, hanya satu orang responden yang menjawab tidak. Responden yang juga merupakan seorang Dukuh tersebut menyatakan jika tidak tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah Alokasi Dana Desa. Namun karena sebagian besar responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 1, 2, dan 3, maka masih bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar responden setuju prinsip transparansi diterapkan dalam perencanaan ADD. Selanjutnya, dapat kita ketahui bahwa semua responden setuju bahwa proses pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka, tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan ADD, masyarakat dapat mengakses laporan berkala tersebut, dan masyarakat juga berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD. Hal ini dibuktikan dengan sebesar 100 persen responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 4, 5, 6, dan 7. Sebagian besar responden juga setuju bahwa prinsip transparansni juga diterapkan dalam pertanggungjawaban ADD. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden setuju bahwa ada keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan ADD, tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan

ADD,

dan

masyarakat

dapat

mengakses

laporan

pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan ADD tersebut. Hal ini dibuktikan dengan sebesar 96 persen responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 8 dan 11, serta sebesar 100 persen responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 9, 10 dan 12. Pada pertanyaan nomor 8 dan 11, masing-


masing terdapat jawaban tidak yang berasal dari satu orang responden yang sama, yang juga merupakan seorang Dukuh. Responden tersebut berpendapat bahwa tidak ada keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan ADD, dan tidak ada keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan ADD. Namun, karena sebagian besar responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 8, 9, 10, 11, dan 12, maka masih bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar reponden setuju prinsip transparansi telah diterapkan dalam proses pertanggungjawaban ADD. Selanjutnya, dari tabel 5.7 kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar responden setuju prinsip akuntabilitas juga telah diterapkan dalam tiap proses pengelolaan ADD. Sebagian besar responden setuju bahwa ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan ADD pada masyarakat, tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana ADD, tim pelaksana terlibat dalam pelaksanaan ADD, ada laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan dan realisasi belanja ADD, serta ada laporan akhir oleh tim pelaksana megenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Hal ini dibuktikan dengan sebesar 100 persen responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 13, 16, dan 17, sebesar 96 persen responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 14, dan sebesar 92 persen responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 15. Pada pertanyaan nomor 14 dan 15, masing-masing terdapat satu orang responden yaitu salah satu anggota LPMD yang tidak menjawab. Selain itu, juga terdapat satu orang responden yang merupakan salah satu anggota BPD yang menjawab


tidak pada pertanyaan nomor 15. Namun, karena sebagian besar responden menjawab ya pada pertanyaan nomor 13, 14, 15, 16, dan 17, maka masih bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar reponden setuju prinsip akuntabilitas telah diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD. C. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan ADD di Desa Wijirejo Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, terutama untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah desa Wijirejo mengutamakan adanya partisipasi dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil jawaban kuesioner yang diperoleh peneliti. Dalam variabel perencanaan ADD, sebagian besar responden mengatakan bahwa ada musyawarah rencana penggunaan dana desa, dan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi rencana penggunaan ADD. Selain itu,

sebagian besar

responden setuju bahwa ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan ADD pada masyarakat, tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana ADD. Pelaksanaan prinsip partisipasi dengan konsep pemberdayaan tersebut telah dibuktikan dengan beberapa hasil wawancara berikut: “Kita untuk perencanaan tidak menggunakan sistem top-down tapi sistem buttom-up (dari bawah ke atas) sesuai dengan amanat di Undang-Undang No 6 yaitu bahwa penggalian gagasan itu dimulai dari bawah (dari RT/Dusun, dan lain-lain). Makanya kita dalam kegiatan penggalian usulan untuk 3 bidang yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kita mulai dari bawah yaitu di tingkat dusun.” (Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)


“Dalam perencanaan jelas kita jaring aspirasi dari bawah, mulai dari rembug dusun/ rembug warga, setelah itu hasilnya kita bawa ke desa sebagai perencanaan desa. Lalu perencanaan desa kita susun dan hasilnya kita bawa ke masyarakat, nah kalo ada masukan misalnya ada yang belum pas, nanti masih bisa disesuaikan. Lalu hasil perencanaan yang sudah final kita rembug di Musdes, dan hasil Musdes ini adalah perencanaan yang akan kita laksanakan.” (Hasil wawancara dengan B, pada tanggal 23 Januari 2017) Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Masyarakat di setiap dusun mengadakan Musyawarah Dusun di masingmasing dusun. Musyawarah Dusun dihadiri oleh BPD (Badan Perwakilan Desa), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), POKGIAT LPMD (Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) masing-masing dusun, perwakilan wanita dan panitia dusun (perwakilan dr dusun biasanya berjumlah 7 orang yang bertanggung jawab terhadap usulan di masingmasing dusun). Musyawarah Dusun bertujuan untuk mensosialisasikan jumlah dana yang dialokasikan ke setiap dusun dan menyerap serta menampung aspirasi atau usulan-usulan masyarakat yang diusulkan dan ditampung di setiap RT. b. BPD mengadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh semua pengurus BPD, semua Pamong Desa termasuk dukuh-dukuh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh-tokoh Perempuan, Perwakilan Kaum Rentan, dan semua pengurus LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang terdiri dari LPMD, PKK, KARANG TARUNA DESA, dan RT. Musyawarah Desa bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dari semua pedukuhan


dan membentuk Tim Perumus (menyusun skala prioritas desa berdasarkan usulan prioritas tiap pedukuhan). c. LPMD mengadakan MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrenbangdes dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, pamong Desa, dan seluruh LKD. Musyawarah ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pembangunan desa di tahun anggaran sebelumnya, mencermati dan menetapakan program tahun berjalan serta menentukan dan menetapkan program tahun anggaran selanjutnya (berdasarkan pada RPJMDes), membahas daftar (skala prioritas) usulan rencana kegiatan pembangunan, membahas RAPBDes, dan membentuk Tim Perwakilan Desa untuk Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan. d. Sekretaris Desa membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) berdasarkan Rencana program atau usulan yang telah disepakati bersama dalam Musrenbangdes. e. TIM RKPDes yang terdiri dari perwakilan Pamong Desa, perwakilan setiap LKD, perwakilan BPD, dan TPK menetapkan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) tahun berjalan. Selanjutnya, RAB yang telah dibuat dimasukkan ke dalam RKPDes. f. RKPDes dimasukkan ke APBDes g. Penetapan TPK Dalam mekanisme perencanaan ADD yang disatukan dengan perencanaan program pembangunan desa, pemerintah desa Wijirejo selalu mengikutsertakan perwakilan masyarakat untuk berperan di dalam setiap


tingkatan perencanaan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat desa Wijirejo sangat tinggi dalam proses perencanaan ADD dan perencanaan program pembangunan desa. Hal ini didukung dengan pernyataan partisipan sebagai berikut: “Semua warga bisa mengikuti proses perencanaan dengan antusias. Partisipasinya sangat tinggi. Bentuk partisipasinya berupa usulan lewat MusDus dan MusDes.” (Hasil wawancara dengan FA, pada tanggal 20 Januari 2017)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan beberapa partisipan lain sebagai berikut: “Partisipasi baik. Masyarakat antusias. Masyarakat mulai berperan dimulai dari MusDus di setiap pedukuhan dengan bentuk partisipasi berupa usulan.” (Hasil wawancara dengan NTW, pada tanggal 20 Januari 2017)

“Partisipasi masyarakat sangat tinggi, karena perencanaan diambil dari masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan mereka itulah yang kita laksanakan. Tidak hanya partisipasi usulan saja, tapi mereka ikut berperan dalam pelaksanaan nantinya...” (Hasil wawancara dengan B, pada tanggal 23 Januari 2017)

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ADD merupakan hal utama yang diperhatikan oleh pemerintah desa Wijirejo. Hal ini karena usulan masyarakat merupakan sarana bagi pemerintah desa untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan desa yang dilaksanakan adalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Namun, tidak semua usulan masyarakat serta-merta diterima dan langsung disetujui, karena pembuatan rencana program pembangunan desa harus disesuaikan dengan


jumlah dana ADD yang dialokasikan untuk program pembangunan desa. Maka dari itu, dalam rangka mengakomodir segala usulan atau masukan dari masyarakat, dibuatlah skala prioritas. Skala prioritas merupakan cara yang digunakan pemerintah desa Wijirejo untuk menentukan program pembangunan desa berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Semua usulan yang diterima akan diseleksi bersama dalam musyawarah dan diurutkan berdasarkan persentase kegunaannya bagi masyarakat dan yang paling mendesak untuk segera dipenuhi. Pertama, skala prioritas dibuat pada saat Musyawarah Dusun di tiap-tiap dusun yang berguna untuk menentukan program pembangunan dusun. Skala prioritas tingkat dusun ini dibuat oleh Tim Dusun di masing-masing dusun. Skala prioritas yang dibuat di tiap dusun bertujuan untuk menyeleksi semua usulan dari masyarakat di tiap-tiap RT. Selanjutnya, hasil skala prioritas tiap-tiap dusun ini akan dibawa ke Musyawarah Desa. Usulan dari masing-masing dusun yang disalurkan oleh para peserta musyawarah desa lalu dibuat juga skala prioritasnya untuk menentukan program pembangunan desa. Dalam musyawarah desa, yang bertugas untuk menentukan skala prioritas adalah Tim Perumus. Tim Perumus bertugas untuk menentukan skala prioritas desa berdasarkan pada skala prioritas dari tiap-tiap dusun. Hal ini didukung dengan pernyataan beberapa partisipan sebagai berikut: “Semua usulan kita terima dengan baik, lalu kita buat skala prioritas yang dibuat berdasarkan kebutuhan lalu diurutkan dari yang paling mendesak.” (Hasil wawancara dengan M pada tanggal 23 Januari 2017)


“Karena kita jelas tidak bisa mengakomodir semua masukan, maka untuk meminimalisir permasalahan usulan di tingkat dusun, kita membuat Tim di setiap dusun yang biasanya berjumlah 7 orang, untuk bertanggungjawab terhadap usulan di masing-masing dusun, lalu mereka menentukan skala prioritas kebutuhan masing-masing dusun. Hasil skala prioritas tersebut yang akan menjadi bahasan di MusDes.” (Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017) “Setelah ada usulan, dibentuk TIM perumus. Lalu tim perumus menyusun skala prioritas menurut prioritas dari tiap pedukuhan.” (Hasil wawancara dengan YM, pada tanggal 19 Januari 2017) Informasi tersebut menunjukkan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat Desa Wijirejo dalam tahap perencanaan ADD. D. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Pelaksanaan ADD di Desa Wijirejo Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). TPK bertugas untuk mengelola semua pelaksanaan program pembangunan di setiap dusun. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan partisipan berikut: “Kita untuk pelaksanaan ADD tidak hanya melibatkan perangkat desa, misalnya seperti TPK, itu bukan dari perangkat desa. Kita (perangkat desa) bertugas sebagai pemantau dan melaksanakan kebijakan yang dibuat BPD, dan memberi penjelasan kepada TPK mengenai aturan-aturan dalam pelaksanaan ADD. Pemerintah desa menyerahkan pelaksanaan ADD pada TPK, yang notabene bukan perangkat desa, dan pemerintah desa menjunjung tinggi prinsip transparansi melalui keterbukaan terhadap informasi perkembangan pelaksanaan.” (Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)

Pemerintah Desa Wijirejo juga telah mengupayakan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD. Hal ini sesuai dengan


hasil kuesioner yang diperoleh. Semua responden setuju bahwa proses pelaksanaan ADD dilakukan secara terbuka, tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan ADD, masyarakat dapat mengakses laporan berkala tersebut, masyarakat juga berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, dan tim pelaksana terlibat dalam pelaksanaan ADD. Selanjutnya, guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap lokasi kegiatan pembangunan wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan atau papan pengumuman. Papan pengumuman ini berisi sekurangkurangnya nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan pengumuman, informasi tentang seluruh program ADD juga dapat diperoleh masyarakat melalui sosialisasi yang digelar oleh pemerintah desa, spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum, pamfletpamflet yang ada di papan pengumuman. Hal ini disampaikan beberapa pernyataan dari beberapa partisipan berikut: “Diawali dengan sosialisasi MP2K (Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan) di masing-masing pedukuhan. Setelah itu kita membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk menentukan kapan program mulai dilaksanakan.” (Hasil wawancara dengan AW, pada tanggal 20 Januari 2017) “Pemdes terutama Kaur Keuangan dan Lurah dan BPD datang ke tiap” pedukuhan untuk menyampaikan dana pembangunan yang merupakan 70% dari total ADD.” (Hasil wawancara dengan S, pada tanggal 19 Januari 2017) “Sebelum pelaksanaan setiap program, di setiap dusun kita ada sosialisasi yang membahas tentang bagaimana programnya, terus apa yang harus dilakukan, kemudian dananya berapa, terus mekanisme pengerjaannya bagaimana, termasuk salah satunya nanti masyarakat bisa mengontrol dananya habis berapa, kemajuan


pembangunan sampai seberapa. Sebelum pelaksanaan setiap program kita adakan sosialisasi, kita kumpulkan masyarakat di pedukuhan.” (Hasil wawancara dengan B, pada tanggal 23 Januari 2017) “Kita membuat banyak pamflet di papan pengumuman di tiap RT yang berisi anggaran belanja desa, lalu kita sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kalau dulu kan jarang, APBDES hanya diketahui oleh orang-orang di kelurahan. Tapi kalau sekarang seluruh masyarakat bisa tahu APBDES digunakan untuk apa saja, misalnya untuk corblok di Kualangan, dll. Justru warga sendiri lah yang bertugas me- monitoring pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana. Warga yang akan membandingkan (sejauh mana kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan). (Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017) Pemerintah desa Wijirejo secara berkala juga membuat dan menyampaikan laporan berkala pelaksanaan program ADD, dan informasi tentang pelaksanaan program ADD juga terdapat di dalam buku APBDes yang dicetak dan disebarkan sampai ke setiap RT. Hal ini didukung oleh pernyataan beberapa partisipan berikut: “Pemdes membuat laporan berkala (triwulan/semesteran) berisi kemajuan/ progres pelaksanaan dan serapan anggaran...” (Hasil wawancara dengan YM, pada tanggal 19 Januari 2017) “Setiap tahun (minimal) buku APBDES kita cetak dan kita berikan ke setiap RT dan sekarang juga lewat spanduk yang berisi pengumuman masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan APBDES dengan jumlah yang tertera. Selain itu juga dengan pamflet-pamflet yang berisi laporan atas pelaksanaan pembangunan suatu proyek (misal corblock di satu dusun). Ada juga dalam bentuk buku.” (Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017)

Dari keterangan para partisipan di atas, dapat dikaji bahwa prinsip transparansi sangat dijunjung tinggi juga dalam tahap pelaksanaan ADD di Desa Wijirejo. Bahkan upaya penerapan prinsip transparansi tersebut sudah dimulai dari sebelum pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya informasi yang


lengkap mengenai semua program pembangunan yang akan dilaksanakan, masyarakat dapat kembali berpartisipasi untuk mengawasi dan mengawal proses pelaksanaan program pembangunan lebih dini, sehingga proses pelaksanaan pembangunan pun lebih terjamin tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Tidak hanya itu, masyarakat Desa Wijirejo juga langsung turut berperan aktif dalam proses pembangunan, karena masyarakat juga berpartisipasi menyumbangkan tenaga mereka secara bergotong-royong untuk membangun sarana-prasarana yang menjadi program ADD di dusun mereka masing-masing. Selain itu, jika terdapat kekurangan dana dari alokasi ADD yang digunakan untuk pembangunan di dusun mereka, mereka dengan senang hati mencukupi kekurangan dana tersebut dengan swadaya masyarakat.

Hal ini didukung

dengan pernyataan dari beberapa partisipan berikut: “...Partisipasi dalam bentuk usulan, masukan, krtikian, dan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan” (Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017) “...Partisipasi dalam bentuk kehadiran di Musrenbangdus, usulan, gotong royong.” (Hasil wawancara dengan AW, pada tanggal 20 Januari 2017) Prinsip transparansi dan akuntabilitas diharapkan untuk selalu diterapkan di setiap tahapan pengelolaan ADD. Selama tahap pelaksanaan ADD, diharapkan pemerintah desa atau pengelola kegiatan juga menyampaikan laporan tentang kemajuan pelaksanaan secara bertahap. Demikian pula yang terjadi di Desa Wijirejo, dimana selama tahap pelaksanaan pembangunan secara bertahap dibuat laporan berkala dan dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi


yang terjadi selama pelaksanaan. Hal ini didukung dengan pernyataan beberapa partisipan berikut: “Untuk transparansi, setiap program pasti kita pasti sampaikan informasinya dengan gamblang, jumlah add yang kita dapatkan, kemudian keterkaitan dengan penggunaannya pun kita serahkan pada warga, walaupum ada beberapa program yang diampu oleh desa secara langsung, namun kita tetap laporkan pada warga semua informasinya.” (Hasil wawancara dengan FA, pada tanggal 20 Januari 2017) “Ya kita kan melibatkan TPK dan Masyarakat. selain itu dana juga bukan pamong desa yang menggunakan sepenuhnya, namun TPK yang membelanjakan, dan tenaga juga dari warga, dan setiap pengeluaran pasti ada notanya (seperti nota pembelian) dan laporanlaporan kan ada sesuai dengan RAB.” (Hasil wawancara dengan NTW, pada tanggal 20 Januari 2017) “Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan kepada bupati (lewat tembusan ke camat). Kita juga membuat laporan tertulis setiap semester.” (Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017) Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Wijirejo telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa. E. Penerapan

Prinsip

Good

Government

Governance

dalam

Pertanggungjawaban ADD di Desa Wijirejo Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan (Tjokroamidjojo, 2000 dalam Subroto, 2009). Jika hal ini dikaitkan dengan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo, maka prinsip akuntabilitas/tanggung gugat tersebut sudah diterapkan dengan semaksimal mungkin,

meski masih ditemui kesulitan dalam proses

pertanggungjawbannya, namun pemerintah Desa Wijirejo sudah menunjukkan


adanya komitmen yang sangat tinggi untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang diperoleh peneliti. Sebagian besar responden setuju bahwa ada keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan ADD, tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan ADD, dan masyarakat dapat mengakses laporan pertanggungjawaban dan dokumen hasil pelaksanaan ADD tersebut. Selain itu, semua responden setuju bahwa ada laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan dan realisasi belanja ADD, serta ada laporan akhir oleh tim pelaksana megenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Pertanggungjawaban ADD di Desa Wijirejo terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015. Pada peraturan tersebut terdapat pasal 10 ayat 2 yang berbunyi: “Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.” Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap enam bulan sekali melalui pembuatan laporan tertulis hasil pelaksanaan ADD, dan melalui rapat evaluasi dan rapat pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan beberapa partisipan sebagai berikut: “Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan kepada bupati (lewat tembusan ke camat). Kita juga membuat laporan tertulis setiap semester... terdapat 3 Laporan yang wajib (mengacu pada permendagri 113 dan Perbup 88), yaitu buku


kas tunai, buku bank, dan buku bantu pajak. Lalu setiap semester kita membuat LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang berisi realisasi APBDES per semester.” (Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017)

“(Terdapat) LPJ (Laporan Pertanggungjawban), terdapat rapat evaluasi, dan rapat pertanggungjawaban.” (Hasil wawancara dengan YM, pada tanggal 19 Januari 2017)

“Selain pelaporan tertulis, kita juga mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. ADD 2016 kemarin tanggal 31 Desember 2016 sudah dinyatakan 0 rupiah.” (Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017)

Dalam melaksanakan pertanggungjawaban ADD, pemerintah Desa Wijirejo juga menemui kesulitan. Kesulitan tersebut berkaitan dengan perubahan peraturan yang cukup sering terjadi beberapa tahun terakhir. Perubahan yang menjadi kesulitan ialah perubahan dari Permendagri 37 tahun 2007 ke permendagri 113 dan adanya SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang diberlakukan tahun 2017 yang mewajibkan banyak buku/ laporan yang harus dibuat. Namun, kesulitan-kesulitan tersebut masih dapat diatasi dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah yang secara rutin memberikan pelatihan atau bimbingan teknis bagi para pamong desa bagian keuangan terkait dengan adanya perubahan peraturan. Hal ini disampaikan dalam pernyataan seorang partisipan yang juga merupakan Kaur Keuangan: “(Kesulitan) Jelas Ada. Karena ini adalah hal-hal yang baru (peraturan baru), kita harus belajar dalam 1 tahun ini. Kesulitannya adalah perubahan sistem dari permendagri 37 tahun 2007 ke permendagri 113 dan SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang diberlakukan tahun 2017 (mewajibkan banyak buku/ laporan yang


dibuat) . Kami masih kesulitan dalam menyesuaikan perubahan. Namun kami juga dibantu oleh pemerintah daerah bagian pemerintah desa yang banyak mem-backup kami. Mereka (pemda) juga tahu (kesulitan kami), makanya misalkan ada 10 buku yang harus dibuat, mereka bilang step-by-step, misalkan 3 buku dulu untuk tahun ini, 5 buku untuk tahun depan.” (Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017) “Kesulitan kami adalah menyesuaikan peraturan SISKEUDES dari atas yang selalu berubah. Belum lama ini kaur keuangan mengikuti Bimtek SISKEUDES.” (Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017) “Ya, ada. Kadang-kadang aturan pemerintah itu berubah-ubah (format, pajak). Misal kalau dulu seluruh pajak ditanggung pemerintah, sekarang pajak ditanggung (dikurangkan dari jumlah dana) oleh masyarakat/ pedukuhan (penerima dana) dipotong dari setiap jumlah yang dibagikan ke masing-masing pedukuhan. Lalu kalau dulu biaya pelaporan ditanggung desa, sekarang tidak, karena harus dimasukkan ke biaya pelaporan setiap pedukuhan. Nah itu yang menjadi kesulitan kita mau menganggarkan dimana, karena tidak boleh dilaporkan. Solusinya, kita akan menyisihkan terlebih dahulu dana untuk biaya pelaporan dan pajak, karena dana APBDes tidak boleh digunakan untuk biaya semacam itu. Ada juga pelatihanpelatihan yang diadakan oleh Pemda Bantul untuk melatih bagian keuangan desa dalam menyesuaikan peraturan.” (Hasil wawancara dengan B, pada tanggal 23 Januari 2017)

Informasi mengenai kesulitan yang dihadapi dan cara pemerintah desa Wijirejo menyelesaikan berbagai kesulitan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa Wijirejo tetap berusaha untuk mengikuti jalur struktural pertanggungjawaban yang ada, meski menemui kesulitan. Hal ini mereka lakukan agar proses pengelolaan ADD dapat berjalan dengan lancar, sesuai aturan, dan juga dalam upaya untuk memenuhi target seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Melalui rapat evalauasi di akhir pelaksanaan, pemerintah desa menilai bahwa kesesuaian antara hasil pelaksanaan program


dan perencanaan ADD di Desa Wijirejo tahun 2016 sangat tinggi. Hal ini didukung oleh pernyataan partisipan berikut: “Ya. Kita wajib sesuai dengan rencana yang disusun. Jika ada perubahan, harus disampaikan di berita acara. Presentasenya 90%. Kemarin ada berita acara mengenai perubahan peralihan material (semen) yang bertambah.” (Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017) “(Kesesuaiannya) sudah paling tidak 90%. Setiap akhir tahun ada evaluasi bersama (bagian) pembangunan yang sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan yag sudah direncanakan sebelumnya.” (Hasil wawancara dengan S, pada tanggal 19 Januari 2017) “ya (mengikuti jalur struktural yang ada) yaitu TPK-DESAKECAMATAN-PEMDA. (Keseuaiannya) Sudah 95% sesuai.” (Hasil wawancara dengan YM, pada tanggal 19 Januari 2017) “Ya, sesuai bahkan lebih, bisa 110%. Kalau kurang kayaknya gak ada,

tapi kalau lebih, banyak. Misalnya rabat beton itu rencananya 100 meter, hasilnya 110 meter dengan kualitas dan volume yang sama, karena terbatu dengan adanya swadaya dari masyarakat.” (Hasil wawancara dengan B, pada tanggal 23 Januari 2017) “Ya sesuai hampir 100%.” (Hasil wawancara dengan AW, pada tanggal 20 Januari 2017) Dari informasi mengenai evaluasi kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dan perencanaan ADD tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Wijirejo sudah berdasarkan pada prinsip tanggung gugat maupun prinsip tanggung jawab, walaupun masih ditemui kesulitan-kesulitan yang menghambat. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


F. Evaluasi Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban ADD di Desa Wijirejo Penerapan prinsip Good Government Governance merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah desa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja yang didasari beberapa prinsip, diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau segelintir orang saja. Setiap personil pemerintahan desa harus bahu-membahu untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa harus menyadari pentingnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar dapat menjadi pelayan masyarakat yang baik, dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang memadai, dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan memahami dan menerapkan perinsip-prinsip Good Government Governance khususnya prinsip transparansi

dan

akuntabilitas

dalam

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pertanggungjawaban ADD, pemerintah desa dapat menarik manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain: 1. Meningkatkan efisiensi Prinsip transparansi akan membuat pemerintah desa lebih terbuka kepada masyarakat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa,

mulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan,

hingga


pertanggungjawaban.

Masyarakat

dapat

melihat

dengan

jelas

bagaimana proses pengelolaan ADD tersebut berlangsung, karena masyarakat juga terlibat di setiap prosesnya. Hal ini akan membuat proses pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan lebih efisien, karena setiap personil pemerintahan dan tim pengelola ADD akan berusaha lebih untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya hanya untuk kepentingan masyarakat saja, bukan untuk kepentingan pribadi. Jika demikan, maka pemerintah desa juga dapat lebih efisien dalam mengeluarkan biaya, dan mencegah terjadinya pemborosan biaya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan ADD mengharuskan pemerintah desa untuk melaksanakan

proses

pengelolaan

ADD

secara

terbuka

dan

bertanggungjawab kepada masyarakat. Artinya, pemerintah desa wajib menyertakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Masyarakat dapat berperan banyak dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pertama, masyarakat dapat menjadi sumber ide atau usulan bagi pemerintah desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, karena pemerintah desa harus membuat perencanaan program atau perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan warga. Kedua, masyarakat juga dapat menjadi


sumber daya manusia dalam proses pelaksanaan program atau pembangunan, dimana masyarakat dapat menyumbangakan tenaga mereka. Ketiga, masyarakat juga dapat membantu pemerintah desa dan tim pengelola ADD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program atau pembangunan dari hasil ADD, dimana masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dapat melaporkan setiap kemajuan dari proses pembangunan dan dapat melaporkan bukti-bukti pembelian yang mereka dapat jika mereka ikut berperan dalam pembelian bahan material atau apa saja yang digunakan untuk pembangunan. Selain itu masyarakat juga dapat memantau proses pengelolaan Alokasi Dana Desa secara langsung, karena mereka juga terlibat di dalamnya. Hal ini membuat setiap personil pemerintahan desa dan tim pengelola ADD akan bekerja lebih baik lagi untuk menunjukan transparansi dan akuntabilitas

mereka

pada

masyarakat,

sehingga

mendukung

terwujudnya pemerintahan yang bersih. 3. Pertanggungjawaban yang tepat waktu Penerapan prinsip akuntabilitas dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuat pemerintah desa patuh pada kewajiban untuk membuat berbagai macam pelaporan yang harus dibuat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya, untuk mendukung proses pelaporan, pemerintah desa dan tim pengelola ADD harus melengkapi semua bukti-bukti transaksi yang terjadi selama proses pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan


pertanggungjawaban. Selain itu, setiap laporan yang harus dibuat biasanya memiliki tenggat waktu tersendiri untuk disampaikan atau dipertanggungjawabkan ke Bupati melalui camat. Hal ini akan membuat pemerintah desa dan pengelola ADD untuk berusaha tepat waktu dalam proses pengumpulan bukti-bukti transaksi tersebut agar memudahkan proses pembuatan laporan, dan membuat proses pelaporan atau pertanggungjawaban dapat berjalan lancar dan laporan dapat disampaikan tepat waktu. 4. Meningkatkan kinerja pemerintahan Penerapan prinsip Good Government Governance khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa. Jika pemerintah desa dengan

semangat

dan

komitmen

tinggi

untuk

mewujudkan

pemerintahan dan pengelolaan ADD yang transparan dan akuntabel, maka setiap personil pemerintahan dan tim pengelola ADD akan senantiasa bekerja dengan satu tujuan dan semangat yang sama dalam melayani masyarakat melalui tugas dan kewajiban mereka masingmasing. Hal ini akan dapat meningkatkan kualitas kerja pemerintah desa jika pemerintah desa konsisten melakukannya dari tahun ke tahun. Dalam pengelolaan ADD, pemerintah Desa Wijirejo juga berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip Good Government Governance dalam setiap tahapannya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan partisipan sebagai berikut:


“... kita sudah hampir melaksanakan kegiatan baik yang bersumber dari ADD dan DD hampir mendekati 100% seperti ketentuan yang berlaku. Contohnya yang pertama ada penggalian-penggalian gagasan di tingkat dusun (lewat musyawarah dusun), lalu usulan warga di tingkat dusun tersebut dibahas di tingkat desa melalui Musdes dan Musrenbangdes. Lalu prinsip transparansi juga sudah diterapkan. Sebagai contoh, tahun 2016, untuk APBDES kita mencetak 1000 eksemplar untuk dibagikan kepada warga (stakeholder desa seperti RT, PKK, Karang Tarunan Dusun) pada saat musyawarah jaring aspirasi warga. Dalam jaring aspirasi warga tersebut, pamong desa mensosialisasikan mengenai APBDES yang sudah disesuakan dengan usulan kebutuhan setiap dusun. ... Kami berusaha agar semua warga tahu, termasuk saat penghitungan atau realisasi pertanggungjawaban anggaran juga kita sampaikan. (Hasil wawancara dengan HS, pada tanggal 20 Januari 2017) Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang partisipan yang juga kepala desa mengenai pandangannya tentang sejauh mana pemerintah Desa Wijirejo menjalankan tata kelola pemerinthan yang baik khususnya dalam pengelolaan ADD: “Ya kita prinsipnya adalah transparansi, lalu kejujuran, pertanggungjawaban pada masyarakat.” (Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017) Selain prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah desa Wijirejo juga berusaha menerapkan prinsip Good Government Governance lainnya yakni keadilan dan responsibilitas. Hal ini didukung oleh pernyataan seorang partisipan berikut: “Untuk keadilan, contohnya dari hasil Musdus dan Musdes, kita buat skala prioritas. Kan adil tidak harus berarti sama, kita bagi adil sesuai dengan kebutuhan setiap dusun. Kita usahakan seadil mungkin agar masyarakat tidak ada keirian. Untuk Responsibilitas, kita membuat pertemuan-pertemuan untuk musyawarah, dan kita juga terbuka terhadap laporan-laporan dari warga masyarakat, tentang berbagai permasalahan yang ada, dan kita coba untuk bantu selesaikan.” (Hasil wawancara dengan M, pada tanggal 23 Januari 2017)


Dari

informasi

mengenai

penerapan

prinsip

keadilan

dan

responsibilitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Wijirejo telah berusaha untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsipnya secara utuh. Skala prioritas yang dibuat dalam proses perencanaan telah sesuai dengan prinsip keadilan yang berarti melindungi segenap kepentingan masyarakat. Sedangkan musyawarah yang selalu diadakan dalam setiap proses pengelolaan ADD dan sikap terbuka terhadap berbagai laporan atau keluhan masyarakat juga sesuai dengan prinsip responsibilitas yang berarti pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang berlaku, yakni PERMENDAGRI 113 mengenai penggalian gagasan di tingkat dusun melalui musyawarah, serta tanggap terhadap kepentingan masyarakat.


BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Penerapan prinsip Good Government Governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Perencanaan program ADD di Desa Wijirejo telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Good Government Governance dengan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, keadilan, responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). 2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Wijirejo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, akuntabel, responsif, transparan. 3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah akuntabel, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih ditemui beberapa kesulitan, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

73


B. Keterbatasan Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu : 1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat membuat janji untuk melakukan wawancara kepada partisipan. 2. Kurangnya partisipan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa. C. Saran Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu: 1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para partisipan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara. 2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan partisipan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.


DAFTAR PUSTAKA

Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Jember: Universitas Jember. Fradiyanto. Ari. 2015.Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik). Dipublikasikan. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Wijaya Putra Surabaya. Good

Government Governance : Manfaat dan Permasalahannya. http://hisabdunia.blogspot.co.id/2009/04/good-government-governancemanfaat-dan.html. (Diakses tanggal 31 Oktober 2016).

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan. Jakarta: Airlangga. Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Desa. Pratolo, Suryo. 2010. Peran Good Government Governance Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah Dan Kepuasan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Global (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta). Dipublikasikan. Jurnal. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Rahmawati, Eti Nur. 2015. Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Candi Mas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara). Dipublikasikan. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung. Romantis, Ainurrohma. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Dipublikasikan. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Jember. Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara Press. Spillane. James J. 2008. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: USD.


Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang. Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Dipublikasikan. Skripsi. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Wida, Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Dipublikasikan. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Jember. Wiyono. 2011. Merancang Penelitian Bisnis dengan analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0. Edisi Pertama, UPP STIM YKPN Yogyakarta. Yudea. 2009. Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverment Governance Pemerintah Kota Yogyakarta (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah). Dipublikasikan. Tesis. Program Magister Akuntansi. Universitas Gajah Mada.


LAMPIRAN


Lampiran 1. SURAT IJIN PENELITIAN


Lampiran 2. KUESIONER PENELITIAN

LEMBAR KUESIONER

Para Respoden yang Terhormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan anda mengisi kuesioner ini. Adapun saya sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh : Nama

: Maria Fransisca Vina Febriani Manaan

NIM

: 132114057

Jurusan / Fakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi Universitas

: Universitas Sanata Dharma

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi saya yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)”. Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berkenaan meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah menggangu waktu kerja Bapak/Ibu/Saudara/i. Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau SALAH dantidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara/i ditempat anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika penelitian. Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya kuesioner ini. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, peneliti mengucapkan terima kasih.

Peneliti



KUESIONER PENELITIAN A. Demografi Responden Nama Instansi

:

Nama Responden : Tanggal Pengisian : Jenis Kelamin

: Laki–Laki / Perempuan

Jabatan

:

Usia

:

Latar Belakang Pendidikan : o Ekonomi / Akuntansi o Hukum Teknik o Sosial o Lainnya Pendidikan Terakhir : o SLTA/Sederajat o Diploma (D3) o Strata 1 (Sarjana) o Strata 2 (Master) o Strata 3 (Doktor) Lama Jabatan : o 1–5 tahun o 6–10 tahun o 11–15 tahun o 16–20 tahun o ≥ 21 tahun


B. Petunjuk Pengisian 1. Bacalah dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang terlewatkan. 2. Berilah tanda centang (√) untuk jawaban yang menurut anda tepat di kolom yang disediakan. 3. Bila ada keterangan atas jawaban yang anda pilih, silahkan isikan di kolom keterangan.

C. Daftar Pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan Penerapan Prinsip Good Government Governance yang dibatasi pada prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. TRANSPARANSI Variabel Perencanaan ADD

Pertanyaan

Ya

1. Apakah ada musyawarah rencana penggunaan dana Alokasi Desa ? 2. Adakah akses untuk masyarakat terhadap informasi mengenai rencana penggunaaan Alokasi Dana Desa ? 3. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah Alokasi Dana Desa ?

Pelaksanaan ADD

4. Apakah pelaksaan dilakukan terbuka ?

proses ADD secara

Tidak

Keterangan


Variabel

Pertanyaan 5. Apakah tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan Dana Alokasi Desa ? 6. Apakah masyarakat dapat mengakses informasimengenai laporan berkala penggunaan Dana Alokasi Desa ? 7. Apakah ada Partisipasi masyarakat dalam pelaksaan Alokasi Dana Desa ?

Pertanggungj awaban ADD

8. Apakah ada keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan ADD ? 9. Apakah tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjawaban ADD ? 10. Apakah masyarakat dapat mengaksesinformasi mengenai laporan pertanggungjawaban ADD ? 11. Apakah ada keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksaan ADD ? 12. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai dokumen hasil pelaksaan ADD ?

Ya

Tidak

Keterangan


AKUNTABILITAS Variabel Perencanaan ADD

Pertanyaan 13. Apakah ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan dana ADD kepada masyarakat ? 14. Apakah Tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana ADD ?

Pelaksanaan ADD

15. Apakah tim pelaksana terlibat dalam pelaksanaan penggunaan ADD oleh masyarakat desa ?

Pertanggungj awaban ADD

16. Apakah ada laporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD ? 17. Apakah ada laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD ?

Ya

Tidak

Keterangan


LAMPIRAN 3. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA Narasumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan Kepala Urusan Pembangunan. 1. Apakah Pemerintah Desa Wijirejo mengetahui adanya 4 prinsip Good Government Governance ( Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) yaitu : Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas? 2. Apakah

pemerintah

Desa

Wijirejo

menjalankan

pemerintahannya

khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan prinsip Good Government Governance ( Tata Kelola Pemerintahan yang Baik? 3. Menurut pandangan Anda, sejauh ini seperti apa (bagaimana) Pemerintahan Desa Wijirejo dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa? 4. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, adakah Tim khusus yang dibentuk untuk

bertanggungjawab

dalam

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pertanggungjawabnya? I. Tahap Perencanaan 1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? 2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa? 3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?


4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? 5. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa? II. Tahap Pelaksanaan 1.

Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?

2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa? 3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa? III.

Tahap Pertanggungjawaban

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa? 2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa? 3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi? 4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan? 5. Apakah hasil pelaksanaan program alokasi dana desa telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya?


LAMPIRAN 4. DAFTAR HASIL WAWANCARA Pertanyaan 1. Apakah Pemerintah Desa Wijirejo mengetahui adanya 4 prinsip Good Government Governance ( Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) yaitu : Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas?

Hasil Wawancara Ya, mengetahui. Tau. Tahu. Ya mengetahui. Ya.

Ya. Ya. Ya. 2. Apakah pemerintah Desa Wijirejo Ya, sesuai. menjalankan pemerintahannya khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Iya. prinsip Good Government Governance ( Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) Ya. ?

Ketua BPD, 19 Januari 2017 Kaur Keuangan, 20 Januari 2017 Ketua LPMD, 19 Januari 2017 Kepala Desa, 23 Januari 2017

Ya, jelas.

Ya, kami Kami semaksimal mungkin.

Partisipan Ketua BPD, 19 Januari 2017 Kaur Keuangan, 20 Januari 2017 Ketua LPMD, 19 Januari 2017 Kepala Desa, 23 Januari 2017 Kasi Pembangunan, 23 Januari 2017 Kasi Pemerintahan, 20 Januari 2017 Sekretaris Desa, 20 Januari 2017 Sekretaris TPK ADD 2016, 20 Januari 2017

berusaha

Kasi Pembangunan, 23 Januari 2017


Pertanyaan

Hasil Wawancara Ya, sesuai. Ya, kita sesuai. Ya sesuai.

3. Menurut pandangan Anda, sejauh ini seperti apa (bagaimana) Pemerintahan Desa Wijirejo dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Partisipan Kasi Pemerintahan, 20 Januari 2017 Sekretaris Desa, 20 Januari 2017 Sekretaris TPK ADD 2016, 20 Januari 2017

Transparansi, jujur, akuntabilitas, semua transparan, dan semua RT diberi tentang APBDes. Setiap tahun Ketua BPD, 19 Program kerja APBDes dibagikan, Januari 2017 semua rt diundang di balai desa Wijirejo. Masyarakat dibertau oleh RT. Tingkat transparansinya baik.

Walaupun ADD dan DD adalah hal yang baru bagi desa (baru diterima pertama kali pada bulan Agustus 2015, tapi kita sudah hampir melaksanakan kegiatan baik yang bersumber dari ADD dan DD hampir mendekati 100% seperti ketentuan yang berlaku. Contoh: untuk perancangan RAPBDES dan RKPDES dimulai dari aturan yang ada, baik itu di PERMENDAGRI Kaur 113 maupun di PERMENDES 1-5, Keuangan, 20 yang pertama ada penggalian Januari 2017 penggalian gagasan di tingkat dusun (lewat musyawarah dusun), lalu usulan warga di tingkat dusun tersebut dibahas di tingkat desa melalui MUSDES dan MUSRENBANGDES (mencakup 4 bidang yang sesuai dengan PERMENDAGRI 113, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan


Pertanyaan

Hasil Wawancara

kemasyarakatan, dan pemberdayaan), lalu prinsip transparansi juga sudah diterapkan. Sebagai contoh, tahun 2016, untuk APBDES kita mencetak 1000 eksemplar untuk dibagikan kepada warga (stakeholder desa seperti Pak RT, PKK, Karang Tarunan Dusun) pada saat musyawarah jaring aspirasi warga. Dalam jaring aspirasi warga tersebut, pamong desa mensosialisasikan mengenai APBDES yang sudah disesuakan dengan usulan kebutuhan setiap dusun yang telah diterima sebelumnya, jadi warga tidak bisa serta merta merubah, karena usulan tersebut sudah dibuat skala prioritas dan Dana Desa yang sejumlah 1M tersebut sudah dibagi-bagi sesuai kebutuhan desa. Kami berusaha agar semua warga tahu, termasuk saat penghitungan atau realisasi pertanggungjawaban anggaran juga kita sampaikan. Misalnya masyarakat bisa tahu bahwa dari dana 1M, ternyata yang terserap hanya 900juta, karena yang 100juta masih di rekening kas desa (transparansi yang sangat ketat). Beda dengan jaman dulu (sebelum tahun 2015) dimana kewenangan lurah itu sangat tinggi, contohnya rekening kas desa hanya bisa dipegang oleh lurah atau bendahara, tapi kalau sekarang (untuk melakukan transaksi melalui rekening kas desa) harus pakai surat perintah pembayaran, harus ada rekomendasi, dsb.

Partisipan


Pertanyaan

Hasil Wawancara Sudah bagus dan baik.

Partisipan Ketua LPMD,19 Januari 2017

Ya kita prinsipnya adalah transparansi, lalu kejujuran, Kepala Desa, pertanggungjawaban pada 23 Januari 2017 masyarakat.

Ya kita berusaha. Pertama dalam perencanaan kita jaring dari bawah, kita turun ke bawah lalu kita susun Kasi program dan kita rencanakan dengan Pembangunan, anggaran dana desa, terus kita 23 Januari 2017 berusaha melaksanakan sesuai denga aturan.

Kalau kita (setiap kasi/kaur) kan menyesuaikan porsi RAB (Rencana Anggaran Belanja) di APBDes. Kasi ADD 2016 kemarin berjalan lancar, Pemerintahan, tidak ada masalah. Kemarin sesuai 20 Januari 2017 dengan program masing-masing. Program itu sudah kita jalankan dengan baik.

Yang penting kita sesuai aturan. Kedua kita jelas transparan. Ketiga, semua kegiatan yang memakai ADD Sekretaris Desa, otomatis kita harus (membuat) 20 Januari 2017 laporan sesuai dengan runtutannya. Kita yang penting akuntabel lah.

Sekretaris TPK Sesuai prosedur dan proses yang ADD 2016, 20 benar. Januari 2017


Pertanyaan Hasil Wawancara Partisipan 4. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Ada TPK. Tiap dana pembangunan Desa,adakah Tim khusus di pedukuhan itu TPK yang Ketua BPD, 19 yang dibentuk untuk mengawasi, sesuai anggaran yg ada Januari 2017 bertanggungjawab dalam dalam APBDes. perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabnya?

Ada. Semuanya kita mengacu pada UU yang ada. Pertama, sulan dana desa harus tercantum dalam RKPDES, dan RKPDES harus mengacu pada RPJMDES. Yang membuat RKPDES adalah tim tersendiri (bukan TPK.) yang biasanya diketuai oleh SEKDES dan sekretarisnya biasanya dari LPMD. Tim tersebut terdiri dari 7 orang, 2 orang perangkat desa, 5 orang dari lembaga-lembaga desa. Tujuannya agar usulan-usulan dari warga bisa Kaur ter-backup atau tercantum. Lalu, Keuangan, 20 Tim yang mebuat kebijakan jangan Januari 2017 sampai yang melaksanakan kebijakan. Hal ini untuk mendukung penerapan prinsip transparansi. Tim yang melaksanakan pembangunan ADD adalah TIM PK (Pelaksana Kegiatan) yang bertanggungjawab untuk pengadaan barang, pertranggungjawaban, dsb. TPK merupakan orang-orang diluar perangkat atau pamong desa, yaitu perwakilan dari LKD (LPMD, POKGIAT, RT, PKK, Karang Taruna).


Pertanyaan

Hasil Wawancara

Partisipan Ketua LPMD, 19 Januari 2017

Ada. TPK.

Setiap kasi/kaur mengampu kegiatan, namun porsinya memang Kepala Desa, berbeda-beda. Yang paling banyak 23 Januari 2017 porsinya adalah Kesejahteraan. Ada TPK. Ada. TPK Kegiatan). Ada, TPK.

(Tim

Pengelola

Kasi Pembangunan, 23 Januari 2017 Kasi Pemerintahan, 20 Januari 2017

Ya, TPK. Ada tim PK (pengampu – Sekretaris Desa, kasi-kasi)sebagai pengampu. Kalau 20 Januari 2017 TPK yang melaksanakan.

Sekretaris TPK TPK. TPK terdiri dari ketua, ADD 2016, 20 sekretaris, anggota. Ada 7 orang. Januari 2017

5. Bagaimana prinsip GGG yang lain (Keadilan dan Responsibilitas) dijalankan dalam pengelolaan ADD Pemerintahan Desa Wijirejo ini?

Untuk keadilan, contohnya dari hasil Musdus dan Musdes, kita buat skala prioritas. Kan adil tidak harus berarti sama, kita bagi adail sesuai dengan kebutuhan setiap dusun. Kita usahakan seadil mungkin agar masyarakat tidak ada keirian. Untuk Kepala Desa, Responsibilitas, kita membuat 23 Januari 2017 pertemuan-pertemuan untuk musyawarah, dan kita juga terbuka terhadap laporan-laporan dari warga masyarakat, tentang berbagai permasalahan yang ada, dan kita coba untuk bantu selesaikan.


Pertanyaan Tahap Perencanaan 1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

Hasil Wawancara

Partisipan

Setiap triwulan kita (BPD) mengundang rt dan tomas bhw add sesuai dengan APBDES. BPD mengadakan jaring aspirasi masyarakat (kritik, saran, masukan) Ketua BPD, 19 untuk pemerintahan. Setiap Januari 2017 pedukuhan diundang 10 orang perwakilan, BPD, LKD, Pamong desa. Pertemuan tsb juga menggunakan anggaran dana desa. BPD juga turun ke kampung Kita membuat banyak pamflet (di pengumuman di tiap RT) yang berisi anggaran belanja desa, lalu kita sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. kalo dulu kan jarang, APBDES hanya diketahui oleh orang-orang di kelurahan. Tapi kalau sekarang seluruh masyarakat Kaur bisa tahu APBDES digunakan untuk Keuangan, 20 apa saja, misalnya untuk corblok di Januari 2017 Kualangan, dll. Justru warga sendiri lah yang bertugas me- monitoring pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana. Warga yang akan membandingkan (sejauh mana kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan).

Mulai dari sosialisasi, pelaksanaan Ketua LPMD, musyawarah pedukuhan, 19 Januari 2017 musyawarah di desa


Pertanyaan

Hasil Wawancara

Partisipan

Setiap tahun (minimal) buku APBDES kita cetak dan kita berikan ke setiap RT dan sekarang juga lewat spanduk yang berisi pengumuman masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan APBDES dengan Kepala Desa, jumlah yang tertera. Selain itu juga 23 Januari 2017 dengan pamflet-pamflet yang berisi laporan atas pelaksanaan pembangunan suatu proyek (misal corblock di satu dusun). Ada juga dalam bentuk buku. Dalam perencanaan jelas kita jaring aspirasi dari bawah, mulai dari rembug dusun/ rembug warga, setelah itu hasilnya kita bawa ke desa sbg perencanaan desa. Lalu perencanaan desa kita susun dan hasilnya kita bawa ke masyarakat, nah kalo ada masukan misalnya ada yang belum pas, nanti masih bisa disesuaikan. Lalu haisl perencanaan yang sudah final kita rembug di Musdes, dan hasil Musdes ini adalah perencanaan yang akan kita laksanakan.


Kalau untuk perencanaan kan bagiannya kaur perencanaan dan kaur keuangan yang mengelola, jadi kita (Kasi Pemerintahan) ya Kasi porsinya hanya terbatas untuk hal- Pemerintahan, hal tertentu saja. Kasi pemerintahan 20 Januari 2017 hanya mengurusi masalah RT, BPD, KTP, Pertanahan, dan lain-lain.


Pertanyaan

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan desa?

Hasil Wawancara Partisipan Kita ada Musdus dulu. Yang penting masyarakat tahu besarnya jumlah ADD, dan kita persilahkan untuk Sekretaris Desa, mengusulkan kebutuhan apa yang 20 Januari 2017 diperlukan, setelah itu ada Musdes dan kita membuat skala prioritas. Diawali MUSRENBANGDUS, lalu menentukan rencana kegiatan tingkat pedukuhan, kemudian hasilnya dimasukkan di RKPDes 2016, lalu dilaksanakan (oleh masyarakat dan TPK selaku pengelola). Antusias, ikut berpartisipasi, masy. Ikut membantu dan berpartisipasi untuk membangun desa. Partisipasi tinggi. Bentuk partisipasi : dana dan tenaga

Sekretaris TPK ADD 2016, 20 Januari 2017

Ketua BPD, 19 Januari 2017

secara umum, semua dusun (10dusun) bagus (tingkat partisipasinya). Dalam artian misalnya plot untuk membangun corblok di satu dusun adalah 150 meter, tapi dana desa hanya cukup untuk 130meter. Pemerintah desa hanya bisa meneruskan kekurangan Kaur tersebut di tahun anggaran Keuangan, 20 mendatang, namun warga ingin agar Januari 2017 diselesakan tahun ini juga, maka timbullah partisipasi warga dalam bentuk swadaya dana untuk menutupi kekurangan corblok 20meter tersebut. Selain dana, warga juga menyumbangkan tenaga (gotong royong) saat pembangunan tersebut.

Tinggi. Dalam bentuk mengajukan Ketua LPMD, usulan dan bersikap kritis. 19 Januari 2017


Pertanyaan

Hasil Wawancara Partisipan Baik sekali. Partisipasi dalam bentuk usulan, masukan, krtikian, dan Kepala Desa, gotong royong dalam pelaksanaan 23 Januari 2017 pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat tinggi. Karena perencanaan diambil dari masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan mereka itulah yang kita laksanakan. Tidak hanya partisipasi usulan saja, tapi mereka ikut berperan dalam pelaksanaan nantinya. Partisipasi mereka dalam bentuk usulan, masukan, dan Kasi Pembangunan, berperan. 23 Januari 2017 Partisipasi baik. Masyarakat antusias. Masyarakat mulai berperan Kasi dimulai dari Musdus di setiap Pemerintahan, pedukuhan dengan bentuk 20 Januari 2017 partisipasi berupa usulan. Semua warga bisa mengikuti proses perencanaan dengan antusias. Sekretaris Desa, Partisipasinya sangat tinggi. Bentuk 20 Januari 2017 partisipasinya berupa usulan lewat musdus dan musdes. Bagus. Partisipasi dalam bentuk Sekretaris TPK kehadiran di Musrenbangdus, ADD 2016, 20 usulan, gotong royong. Januari 2017

3. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

BPD dan TPK mengadakan sosialisasi bersama pedukuhan yang akan melaksanakan pembangunan. Ketua BPD, 19 Hal ini untuk memberitahu dana Januari 2017 yang disediakan dan masyarakat akan melaporkan hasil penggunaannya. Skala prioritas

Penggalian tingkat dusun atau Kaur Musdus, kemudian Musdes, lalu Keuangan, 20 Musrenbangdes Januari 2017


Pertanyaan

Hasil Wawancara Musdus - Musdes – penetapan Rencana kegiatan – pembentukan TPK – Pelaksanaan Musdus, Musdes, Pertemuan TOMAS, Koordinasi dengan pamong. Musdus-Musdes-RAPBDesAPBDes.

Partisipan Ketua LPMD, 19 Januari 2017 Kepala Desa, 23 Januari 2017 Kasi Pembangunan, 23 Januari 2017

Musdus (mengajukan beberapa usulan) lalu di Musdes baru kita Kasi proritaskan. Kita Pemerintahan, mempertimbangkan usulan dari 20 Januari 2017 warga dengan dana yang ada. Kita menyesuaikan juklak jukbim, Sekretaris Desa, yang jelas penggunaan dana ADD 20 Januari 2017 sesuai dengan usulan dari warga Setelah ada usulan kita buat RAB, Sekretaris TPK kemudian dimasukkan di RKPDes ADD 2016, 20 kemudian di APBDes. Januari 2017 4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

Semua pamong desa (Lurah, Kaur pemerintahan, kaur keuangan, kaur kesejahteraan rakyat, kaur Ketua BPD, 19 pembangunan, kaur umum), Januari 2017 perwakilan RT-RT, BPD, perwakilan LKD (Karang Taruna, LPMD, PKK, dll) Yang bertanggungjawab atas MUSDES adalah BPD. Selanjutnya, BPD mengundang semua perangkat Kaur desa, semua pengurus lembaga Keuangan, 20 (LKD :LPMD, PKK, Januari 2017 KARANGTARUNA DESA, RT), perwakilan kaum rentan Perwakilan masyarakat (RT, DUKUH, LKD, BPD, PAMONG Ketua LPMD, DESA, TOMAS (Tokoh 19 Januari 2017 Masyarakat), TOGA(Tokoh Agama)


Pertanyaan

Hasil Wawancara Semua pamong,semua LKD (LPMD, PKK, POKGIAT, KARANG TARUNA, dll), RT, DUKUH Pamong Desa, TOMAS, semua LKD, RT, RW, Kelompk Tani. Pokoknya semua komponen Masyarakat.

Partisipan Kepala Desa,23 Januari 2017


Lurah, pamong desa, dukuh, LKD, Kasi BPD, TPK, Pihak Kecamatan, wakil Pemerintahan, masyarakat (panitia pedusunan yang 20 Januari 2017 ditunjuk oleh dukuh). TOMAS, RT, TOGA, LPMD, Sekretaris Desa, Pamong desa, Dukuh, Tokoh-tokoh 20 Januari 2017 perempuan Sekretaris TPK LKD, TPK, TOMAS (RT), Pamong ADD 2016, 20 (pak dukuh-Lurah) Januari 2017 Kita tampung dan diadakan rapat koordinasi antara Pamong Desa, Ketua BPD, 19 BPD, LPMD, untuk menentukan Januari 2017 (usulan) mana yang didahulukan (skala prioritas)

5. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa? karena kita jelas tidak bisa mengakomodir semua masukan, maka untuk meminimalisir permasalahan (usulan) di tingkat dusun, kita membuat TIM di setiap dusun yang biasanya berjumlah 7 Kaur orang, untuk bertanggungjawab Keuangan, 20 terhadap usulan di masing-masing Januari 2017 dusun, lalu mereka menentukan skala prioritas kebutuhan masingmasing dusun. Hasil skala prioritas tersebut yang akan menjadi bahasan di MUSDES.

Setelah ada usulan, dibentuk TIM perumus. Lalu tim perumus Ketua LPMD, menyusun skala prioritas (menurut 19 Januari 2017 prioritas dari tiap pedukuhan)


Pertanyaan

Hasil Wawancara Partisipan Kita terima dengan baik, lalu kita buat skala prioritas yang dibuat Kepala Desa, berdasarkan kebutuhan lalu 23 Januari 2017 diurutkan dari yang paling mendesak. Kami buat skala prioritas mana yang harus didahulukan. Skala prioritas Kasi itu mendahulukan mana yang paling Pembangunan, mendesak untuk dilaksanakan. 23 Januari 2017 Kasi Usulan-usulan yang telah kita terima Pemerintahan, lalu kita buat skala prioritas 20 Januari 2017 Kita akomodir dengan membuat Sekretaris Desa, skala prioritas. 20 Januari 2017 Kita terima dengan membuat skala Sekretaris TPK prioritas berdasar kebutuhan yang ADD 2016, 20 paling mendesak. Januari 2017

Tahap Pelaksanaan 1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa?

Pemdes terutama kaur keuangan dan Lurah dan BPD datang ke tiap” pedukuhan untuk menyampaikan dana pembangunan yang merupakan 70% dari total ADD. Kita membuat banyak pamflet (di pengumuman di tiap RT) yang berisi anggaran belanja desa, lalu kita sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. kalo dulu kan jarang, APBDES hanya diketahui oleh orang-orang di kelurahan. Tapi kalau sekarang seluruh masyarakat bisa tahu APBDES digunakan untuk apa saja, misalnya untuk corblok di Kualangan, dll. Justru warga sendiri lah yang bertugas me- monitoring pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana. Warga yang akan membandingkan (sejauh mana kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan).

Ketua BPD, 19 Januari 2017

Kaur Keuangan, 20 Januari 2017


Pertanyaan

Hasil Wawancara Partisipan Pemdes membuat laporan berkala (triwulan/semesteran) berisi Ketua LPMD, kemajuan/ progres pelaksanaan dan 19 Januari 2017 serapan anggaran, papan informasi (pamflet) Setiap tahun (minimal) buku APBDES kita cetak dan kita berikan ke setiap RT dan sekarang juga lewat spanduk yang berisi pengumuman masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan APBDES dengan Kepala Desa, jumlah yang tertera. Selain itu juga 23 Januari 2017 dengan pamflet-pamflet yang berisi laporan atas pelaksanaan pembangunan suatu proyek (misal corblock di satu dusun). Ada juga dalam bentuk buku. sebelum pelaksanaan setiap program, di setiap dusun kita ada sosialisasi yang membahas tentang bagaimana programnya, terus apa yang harus dilakukan, kemudian dananya berapa, terus mekanisme pengerjaannya bagaimana, termasuk salah satunya nanti masyarakat bisa mengontrol dananya habis berapa, kemajuan pembangunan sampai seberapa. Sebelum pelaksanaan setiap program kita adakan Kasi sosialisasi, kita kumpulkan Pembangunan, masyarakat di pedukuhan. 23 Januari 2017

Perannya ya kita mengusulkan atau memberi saran-saran ke tiap pedusunan tentang mana usulan Kasi yang harus lebih didahulukan untuk Pemerintahan, dibangun atau dilaksanakan sesuai 20 Januari 2017 dengan tingkat kegunaannya bagi masyarakat.

Pertanyaan

Hasil Wawancara

Partisipan


Pemerintahan membuat aturan yang jelas agar dapat dilaksanakan denagn terbuka. setiap kegiatan hasil Sekretaris pelaksanaan ADD itu kita Desa, 20 sampaikan laporan dan informasinya Januari 2017 dalam pertemuan/ sosialisasi tatap muka dengan warga. Diawali dengan sosialisasi MP2K (Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Kegiatan) di masing- Sekretaris TPK masing pedukuhan. Setelah itu kita ADD 2016, 20 membuat kesepakatan dengan Januari 2017 masyarakat untuk menentukan kapan program mulai dilaksanakan. 2. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

Kita terbuka. Contoh: pembangunan Ketua BPD, 19 kios Desa. Setiap ada perkembangan Januari 2017 akan ada laporan. kita untuk pelaksanaan ADD tidak hanya melibatkan perangkat desa, misalnya seperti TPK, itu bukan dari perangkat desa. Kita (perangkat desa) bertugas sebagai pemantau dan melaksanakan kebijakan yang dibuat BPD, dan memberi penjelasan kepada TPK mengenai Kaur aturan-aturan dalam pelaksanaan Keuangan, 20 ADD. (pemerintah desa Januari 2017 menyerahkan pelaksanaan ADD pada TPK, yang notabene bukan perangkat desa, dan pemerintah desa menjunjung tinggi prinsip transparansi melalui keterbukaan terhadap informasi perkembangan pelaksanaan) Dengan membuat berbagai laporan Ketua LPMD, tersebut yang bisa diakses 19 Januari 2017 masyarakat

Dengan laporan LPJ yang kita laksanakan setertib mungkin, dan Kepala Desa, serupiahpun harus kita 23 Januari 2017 pertanggungjawabkan.


Pertanyaan

Hasil Wawancara Partisipan Masyarakat boleh mengetahui Kasi dananya habisnya berapa, Pembangunan, materialnya apa, dll. 23 Januari 2017 Ya kita kan melibatkan TPK dan Masyarakat. selain itu dana juga bukan pamong desa yang menggunakan sepenuhnya, namun Kasi TPK yang membelanjakan, dan Pemerintahan, tenaga juga dari warga, dan setiap 20 Januari 2017 pengeluaran pasti ada notanya (seperti nota pembelian) dan laporan-laporan kan ada sesuai dengan RAB. untuk transparansi, setiap program kita pasti sampaikan informasinya dengan gamblang, jumlah add yang kita dapatkan, keterkaitan dengan penggunaannya pun kita serahkan Sekretaris Desa, pada warga, walaupum ada beberapa 20 Januari 2017 program yang diampu oleh desa secara langsung, namun kita tetap laporkan pada warga semua informasinya. Saat MP2K juga kita sampaikan berapa jumlah dana yang akan Sekretaris TPK digunakan dalam bentuk RAB ADD 2016, 20 khusus untuk pembangunan yang Januari 2017 mau dilaksanakan.

3. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

Ada laporan tertulis dan Masyarakat penerima dana kitaBPD dan TPK Ketua BPD, 19 undang untuk sosialisasi Januari 2017 pemberitahuan perkembangan pelaksanaan Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan Kaur kepada bupati (lewat tembusan ke Keuangan, 20 camat). Kita juga membuat laporan Januari 2017 tertulis setiap semester. Melaksanakan sesuai aturan

pelaporan

yang Ketua LPMD, 19 Januari 2017

Kita membuat laporan tertulis yaitu Kepala Desa, LPJ 23 Januari 2017


Pertanyaan

Hasil Wawancara

Partisipan Kasi TPK membuat laporan berkala dan Pembangunan, catatan-catatan 23 Januari 2017 TPK membuat laporan untuk Kasi melaporkan kemajuan pelaksanaan Pemerintahan, program ADD 20 Januari 2017 Untuk akuntabilitas, kita jelas Sekretaris Desa, membuat laporan atas pelaksanaan 20 Januari 2017 ADD selalu monitoring kegiatan, sudah seberapa jauh dilaksanakan. Monitoring tersebut dilaksanakan oleh TPK, Pak Dukuh, dan Pak Sekretaris TPK Lurah. TPK selalu monitoring ADD 2016, 20 karena sebagai pengelola harus Januari 2017 melaksanakan tugasnya seperti mengambil dokumentasi, mencarikan bahan, belanja material, dan lain-lain.

Tahap Pertanggungjawaban 1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

Kita membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kecamatan. Kasi Keuangan dan Ketua BPD, 19 TPK yang bertanggungjawab pada Januari 2017 setiap laporan, diketahui Lurah, lalu diserahkan ke kecamatan

Kita membuat laporan realisasi yang disampaikan kepada masyarakat dan Kaur kepada bupati (lewat tembusan ke Keuangan, 20 camat). Kita juga membuat laporan Januari 2017 tertulis setiap semester. Membuat laporan-laporan yang harus dibuat untuk Ketua LPMD, pertanggungjawaban pelaksanaan 19 Januari 2017 ADD

Dengan membuat laporan-laporan Kepala Desa, mengikuti aturan yang ada. 23 Januari 2017


Pertanyaan

Hasil Wawancara Partisipan Kita membuat LPJ sesuai dengan aturan kemudian kita juga harus mengedepankan hasil program yang harapannya sesuai dengan perencanaan bahkan melebihi dari perencanaan (krn ada pengembangan dan swadaya dari Kasi masyarakat), dan LPJnya kita tepat Pembangunan, waktu, sesuai dengan aturan. 23 Januari 2017 TPK membuat laporan untuk Kasi melaporkan kemajuan pelaksanaan Pemerintahan, program ADD 20 Januari 2017 kita secepat mungkin membuat laporan pertanggungjawaban yang Sekretaris Desa, tepat waktu dan sesuai anggaran 20 Januari 2017 yang digunakan dan sesuai dengan RAB yang ada. Kita buat LPJ setelah keseluruhan selesai. Tapi LPJ tersebut kita laksanakan secara bertahap, artinya Sekretaris TPK ketika mereka (masyarakat) sudah ADD 2016, 20 selesai atau dalam proses Januari 2017 (pembangunan) kita sudah mulai membuat laporan tersebut.

2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

Laporan pelaksanaan atau pertanggungjawaban saja. Ya kita Ketua BPD, 19 pokoknya terbuka ke masyarakat, Januari 2017 membuat laporan tertulis ke atasan, ya hanya itu. Terdapat 3 Laporan yang wajib (mengacu pada permendagri 113 dan Perbup 88), yaitu buku kas tunai, Kaur buku bank, dan buku bantu pajak. Keuangan, 20 Lalu setiap semester kita membuat Januari 2017 LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang berisi realisasi APBDES per semester.

LPJ, terdapat rapat evaluasi, rapat Ketua LPMD, pertanggungjawaban 19 Januari 2017


Pertanyaan

Hasil Wawancara Partisipan Selain pelaporan tertulis, kita juga mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk mengevaluasi Kepala Desa, pelaksanaan pembangunan. ADD 23 Januari 2017 2016 kemarin tanggal 31 Desember 2016 sudah dinyatakan 0 rupiah. LPJ (laporan tertulis), setelah selesai pekerjaan kita mengadakan pertemuan dengan warga atau paling tidak dengan panitia pelaksana didusun untuk pelaporan dan kroscek pengeluaran habis berapa, Kasi dll, dan evaluasi hasil pekerjaan Pembangunan, apakah sesuai memenuhi syarat atau 23 Januari 2017 belum. Kalau misalnya ada perubahan pekerjaan atau material, akan ada berita acaranya. Kemudian ada laporan belanja, laporan pekerjaan. Kasi laporan dari TPK atau laporan Pemerintahan, pertanggungjawaban 20 Januari 2017 LPJ, penyampaian informasi pada Sekretaris Desa, warga dengan sosialisasi, dalam 20 Januari 2017 bentuk buku juga ada. LPJ yang dibuat secara berkala, setiap hari dicicil, dan berisi dokumentasi (foto), Laporan berkala Sekretaris TPK (tiap kali kita ke lapangan), TPK ADD 2016, 20 (Tim Pengelola Kegiatan) membuat Januari 2017 laporan secara lisan mingguan kepada PK (Pelaksana KegiatanKasi Kesejahteraan).

3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi? Ya, ini tergantung penerima dana, tapi kalau ini kan tidak ada kesulitan, soalnya yang mengerjakan TPK. Ketua BPD, 19 Jadi penerima dana itu hanya Januari 2017 mengerjakan, kalau materialmaterial yang membelanjakan kan TPK.


Pertanyaan

Hasil Wawancara

Partisipan

Jelas Ada. Karena ini adalah hal-hal yang baru (peraturan baru), kita harus belajar dalam 1 tahun ini. Kesulitannya adalah perubahan sistem dari permendagri 37 tahun 2007 ke permendagri 113 dan SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang diberlakukan tahun 2017 (mewajibkan banyak buku/ laporan Kaur yang dibuat) . Kami masih kesulitan Keuangan, 20 dalam menyesuaikan perubahan. Januari 2017 Namun kami juga dibantu oleh pemerintah daerah bagian pemerintah desa yang banyak membackup kami. Mereka (pemda) juga tahu (kesulitan kami), makanya misalkan ada 10 buku yang harus dibuat, mereka bilang step-by-step, misalkan 3 buku dulu untuk tahun ini, 5 buku untuk tahun depan. Tidak ada.

Ketua LPMD, 19 Januari 2017

Kesulitan kami adalah menyesuaikan peraturan SISKEUDES dari atas yang selalu Kepala Desa, berubah. Belum lama ini kaur 23 Januari 2017 keuangan mengikuti Bimtek SISKEUDES. Ya, ada. Kadang-kadang aturan pemerintah itu berubah-ubah (format, pajak). Misal kalau dulu seluruh pajak ditanggung pemerintah, sekarang pajak ditanggung (dikurangkan dari jumlah dana) oleh masyarakat/ pedukuhan (penerima dana) Kasi dipotong dari setiap jumlah yang Pembangunan, dibagikan ke masing-masing 23 Januari 2017 pedukuhan. Lalu kalau dulu biaya pelaporan ditanggung desa, sekarang tidak, karena harus dimasukkan ke biaya pelaporan setiap pedukuhan. Nah itu yang menjadi kesulitan kita mau menganggarkan dimana, karena tidak boleh dilaporkan.


Pertanyaan

Hasil Wawancara Solusinya, kita akan menyisihkan terlebih dahulu dana untuk biaya pelaporan dan pajak, karena dana APBDes tidak boleh digunakan untuk biaya semacam itu. Ada juga pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemda Bantul untuk melatih bagian keuangan desa dalam menyesuaikan peraturan. Tidak ada. sampai saat ini tidak ada.

Tidak ada. Karena sesuai dengan RAB, dan kita tinggal mengikuti saja. 4. Apakah dalam proses Ya, jelas melalui jalur struktural pelaporan telah melalui yang ada jalur struktural yang telah ditentukan? Ya, kita mematuhi Ya. TPK-DESA-KECAMATANPEMDA Ya, jelas. Kita tidak menyimpang dari aturan. Ya, telah sesuai.

Ya, telah sesuai. Ya, jelas Ya. 5. Apakah hasil pelaksanaan program alokasi dana desa telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Partisipan

Kasi Pemerintahan, 20 Januari 2017 Sekretaris Desa, 20 Januari 2017 Sekretaris TPK ADD 2016, 20 Januari 2017 Ketua BPD, 19 Januari 2017 Kaur Keuangan, 20 Januari 2017 Ketua LPMD, 19 Januari 2017

berani Kepala Desa, 23 Januari 2017 Kasi Pembangunan, 23 Januari 2017 Kasi Pemerintahan, 20 Januari 2017 Sekretaris Desa, 20 Januari 2017 Sekretaris TPK ADD 2016, 20 Januari 2017

Sudah paling tidak 90%. Setiap akhir tahun ada evaluasi bersama pembangunan yang sudah Ketua BPD, 19 dilaksanakan apakah sesuai dengan Januari 2017 yag sudah direncanakan sebelumnya.


Pertanyaan

Hasil Wawancara Partisipan Ya. Kita wajib sesuai dengan rencana yang disusun. Jika ada perubahan, harus disampaikan di Kaur berita acara. Presentasenya 90%. Keuangan, Kemarin ada berita acara mengenai 20Januari 2017 perubahan peralihan material (semen) yang bertambah. Ketua LPMD, Sudah 95% sesuai. 19 Januari 2017 Ya, telah sesuai. Dari segi kualitas, 70 %. Kita tidak berani keluar dari PAGU (aturan yang ditentukan) Kepala Desa, untuk setiap proyeknya, maka kita 23 Januari 2017 harus selalu sesuaikan dengan standar untuk semua materinya. Ya, sesuai bahkan lebih, bisa 110%. Kalau kurang kayaknya gak ada, tapi kalau lebih, banyak. Misalnya rabat beton itu rencananya 100meter, hasilnya 110meter dengan kualitas dan volume yang sama, karena terbatu dengan adanya swadaya dari Kasi Pembangunan, masyarakat. 23 Januari 2017 Ya sesuai tidak ada perubahanperubahan, diatas 90%. Tapi Kasi terkadang masyarakat (tim dusun) Pemerintahan, terlambat dalam membuat laporan20 Januari 2017 laporan untuk laporan pertanggungjawaban. Ya, telah sesuai 90%. Ya sesuai hampir 100%.

Sekretaris Desa, 20 Januari 2017 Sekretaris TPK ADD 2016, 20 Januari 2017


LAMPIRAN 5. HASIL PELAKSANAAN ADD DESA WIJIREJO TAHUN 2016


Skripsi. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Recommend Documents