EFEKTIFITAS SURAT EDARAN BUPATI NO 451/12/32/2/KESRA TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI PNS DALAM PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI DI BAZDA KABUPATEN KARAWANG
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh: HANI TAHLIANI 1110046300002
KONSENTRASI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H / 2014 M
ABSTRAK Hani Tahliani, NIM : 1110046300002. Efektifitas Surat Edaran Bupati No 451/12/32/2/Kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS Dalam Pengumpulan Zakat Profesi di BAZDA Kabupaten Karawang. Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf (ZISWAF), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435 H/2014 M. Isi: viii + 82 halaman + 46 lampiran, 26 literatur (1957-2011).
Penelitian ini untuk menganalisis kefektifitasan setelah adanya surat edaran Bupati No.451/12/31/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS dalam Pengumpulan Zakat Profesi di BAZDA Kabupaten Karawang, yang bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang dan memberikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala penghimpunan dana zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis metode deksriptif, yaitu metode masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Teknik Pengumpulan Datanya dengan cara, Penelitian Lapangan/Survey, sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, analisis kuantitatif dengan membuat persentase untuk mencari kesimpulan dengan menggunakan tabulasi distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukan pertama, penghimpunan dana zakat profesi PNS yang diperoleh dari 31 dinas instansi pemerintah daerah Kabupaten Karawang dari berdirinya BAZDA Kabupaten Karawang tahun 2004 hingga saat ini cukuf efektif karena setiap tahunnya penghimpunan dana zakat profesi setelah adanya surat edaran Bupati No.432/12/32/2/kesra tentang pelaksanaan zakat profesi PNS selalu meningkat mencapai target hanya pada tahun 2011 pendapatan BAZDA Kabupaten Karawang tidak sesuai target. Kedua, Keefektifitasan surat edaran bupati no 451/12/32/2/kesra tahun 2006 tentang pelaksanaan zakat profesi PNS dapat dikatakan cukup efektif , berdasarkan banyaknya frekuensi yang selalu menjawab sangat efektif dan efektif. Sangat efektif sebesar 34,77%, efektif sebesar 51,81%, tidak efektif sebesar 13,13% dan sangat tidak efektif sebesar 0,29% dari 77 responden. Kata Kunci: Efektifitas surat edaran Bupati No.451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS, BAZDA Kabupaten Karawang. Pembingbing: Kushardanta Susilabudi SE, MM
i
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridha dan rahmat-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah
Jakarta. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat, dan juga umatnya. Yang Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis sangat menyadari Bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Dr. H. JM. Muslimin, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Euis Amalia, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Bapak Mu’min Rouf, M.A, Sekretaris Program Studi Muamalat yang telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini. 3. Bapak Arip Purkon, SHI, MA sebagai Pembimbing Akademik yang juga senantiasa mengingatkan penulis semasa mengikuti perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Kushardanta Susilabudi SE, MM. Sebagai dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya kepada penulis dan memberikan pengarahannya.
ii
5. Orang Tuaku tersayang H. Ahmad Ulung dan Hj Ai Nuroh yang tak pernah lelah setiap harinya selalu memberikan semangat, motivasi dan do’anya sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini. Barakallahu Fikum Daiman Abadaa. 6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajarkan ilmu yang tidak ternilai, yang tidak pernah lelah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Kepada sahabat seperjuang ZISWAF Angkatan Tahun 2010 yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan-masukannya dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 8. Keluarga besar ZISWAF, yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan-masukannya. 9. Kepada sahabat Bascampe Tasya Geby Amdini, Dede Aisyah, Dede Zea, Ahmad Ara, Ahmad Haidir, Ahmad Firdaus, Ahmad Heri, Ahmad Zuhair, Husni Mubarok, Dedat Saddam Al-haqque, Lutfhi Hidayat, Taher dan sahabat terbaikku Fajrul Islamy AB yang selalu mengingatkan, selalu sabar mendengarkan keluhan dan memberikan solusi dalam pembuatan skripsi . 10. Segenap pengurus BAZDA Kabupaten Karawang yang telah membantu penulis, khususnya kepada Bapak H. Slamet Imam Santoso, BA dan Kepada semua Ketua UPZ Dinas Intansi Kabupaten Karawang yang telah membantu informasi dan memberikan data-data yang penulis butuhkan.
iii
11. KKN Kinopera yang tak pernah letih, untuk memberikan motivasi, dorongan dan do’anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tementeman seperjuangan dari Pondok Pesantren Asshidiqiah Jakarta Angkatan 2010 terutama yang berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan, selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 12. Segenap Staf Akademik dan Staf Perpusatakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dan Staf Perpustakaan Utama yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 13. Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. ”Tak ada gading yang tak retak.” Penulis merasa skripsi ini masih banyak kekurangan, tapi penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, baik sebagai rujukan penulisan skripsi, penulisan makalah dan lainnya. Akhirnya penulis berharap semoga Allah swt, senantiasa meridoi semua langkah kita. Amin!
Jakarta, 29 April 2014
HANI TAHLIANI
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK…………………………………………………………………...
i
KATA PENGANTAR……………………………………………………….
ii
DAFTAR ISI………………………………………………………………….
v
DAFTAR TABEL……………………………………………………………
viii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1 B. Identifikasi Masalah .............................................................. 6 C. Pembatasan dan Rerumusan Masalah ................................... 7 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 7 E. Review Terdahulu ................................................................. 9 F. Metode Penelitian.................................................................. 16 G. Teknik Penulisan Skripsi ...................................................... 19 H. Sistematika Penulisan ........................................................... 20
BAB II
LANDASAN TEORITIS A. Konsep Teoritis Tentang Efektifitas ..................................... 22 1. Pengertian Efektifitas Menurut Para Ahli ....................... 22 2. Indikator Efektifitas ........................................................ 24 3. Mekanisme Efektifitas .................................................... 26 4. Perencanaan yang Efektif ................................................ 27 v
B. Konsep Zakat Profesi ............................................................ 28 1. Pengertian Zakat Profesi ................................................. 28 2. Landasan Hukum Wajib Zakat Profesi ........................... 31 3. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Zakat Profesi........ 36 4. Menghitung Zakat Profesi ............................................... 39 5. Tujuan Dan Hikmah Zakat .............................................. 42 C. Pengertian Dan Fungsi Surat Edaran .................................... 44 D. Pengertian Pegawai Negeri Sipil ........................................... 45
BAB III
GAMBARAN UMUM BAZDA KAB. KARAWANG A. Sejarah Berdirinya BAZDA Kabupaten Karawang .............. 46 B. Landasan Hukum BAZDA Kabupaten Karawang ................ 47 C. Dasar Pembentukan BAZDA Kabupaten Karawang ............... 48 D. Visi Dan Misi BAZDA Kabupaten Karawang...................... 48 E. Struktur Organisasi BAZDA Kabupaten Karawang ............. 50 F. Program Kerja BAZDA Kabupaten Karawang 2014-2017 .. 52 G. Program Unggulan BAZDA Kabupaten Karawang.............. 55 H. Rekening Bank BAZDA Kabupaten Karawang ................... 55
vi
BAB IV
HASIL PENELITIAN A. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penghimpunan Dana Zakat Profesi PNS............................... 56 B. Analisis Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Profesi Oleh PNS Setelah Diberlakukannya Surat Edaran Bupati Tentang
Pelaksanaan Zakat Profesi PNS ............................................ 58 C. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-kendala Penghimpunan Zakat Profesi di BAZDA Kabupaten Karawang ................... 74 BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................... 77 B. Saran ...................................................................................... 78
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………… 80 LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Karawang ............................... 4 Tabel 4.1 Pembentukan Badan Amil Zakat di Kabupaten Karawang ................... 61 Tabel 4.2 Sosialisasi Perda No 10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Surat Edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS ...................................... 62 Tabel 4.3 Pelaksanaan Zakat Profesi PNS dalam Memotivasi PNS Membayar Zakat Profesi ........................................................................................... 63 Tabel 4.4 Kepatuhan PNS Kabupaten Karawang dalam Mematuhi Surat Edaran Bupati No.451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS ........................................................................................... 63 Tabel 4.5 Sosialisi ZIS Melalui Tokoh Agama dan Masyarakat ............................ 64 Tabel 4.6 Penyaluran Zakat melalui Lembaga atau Menyalurkan Sendiri Kepada Mustahik ................................................................................................. 65 Tabel 4.7 Peran Pemerintah .................................................................................... 66 Tabel 4.8 Perkembangan Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang....................... 66 Tabel 4.9 Ekonomis ................................................................................................ 67 Tabel 4.10 Hasil Tabulasi Distribusi Frekuensi ...................................................... 68
viii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan sangat menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Sebagai suatu ibadah wajib, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai sesuatu hal yang diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang dan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah.1 Suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran, Sunnah Nabi, dan Ijma para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu di disebutkan sejajar dengan Shalat.2 Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.3 Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, 1
M. Arifin Purwakananta dan Noor Aflah, ed., Southeast Zakat Movement, (Jakarta: Diterbitkan atas Kerjasama Forum Zakat, DD, Pemkot Padang, 2008), h. 94. 2 Abdul Al-hamid Mahmud Al-baly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1. 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tengtang Pengelolaan Zakat, h. 20.
1
2
kultur, dan lain sebagainya. Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi.4 Disisi lain perbedaan tersebut dalam banyak hal sering menjadi masalah dan problem bagi manusia. Kewajiban zakat ini, dilakukan untuk mengurangi kemiskinan khususnya umat Islam yang didukung oleh peraturan hukum yang dibuat pemerintah dan pengetahuan agama. Salah satu bukti bahwa zakat belum berkembang dapat dilihat dari kondisi masyarakat Islam yang padat dan miskin. Hal tersebut sangat perlu diciptakan dan menjadi tuntutan masyarakat karena
merupakan
kebutuhan
mutlak
bagi
umat
Islam
dalam
mengimplementasikan rukun Islam yang ketiga, serta kesadaran masyarakat untuk berbagi dengan sesama dapat semakin meningkat dan terpercaya untuk menerima dan menyalurkan zakat, tidak hanya zakat tetapi juga dana-dana sosial lain seperti infaq dan sedekah.5 Sistem pengelolaan zakat sendiri sudah diatur oleh pemerintah, dimulai dengan regulasi zakat pertama di Indonesia yaitu Surat Edaran Kementerian Agama No.A/V11/17367 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Tetapi ini menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lambat. Selanjutnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
4
Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi 1, h.
5
Subki Risya, Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: PP. LAZIS NU, 2009), Cet. 1,
55. h. 62.
3
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 Tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah. Dan diikuti dengan Intruksi Menteri Agama No 5 tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah. Seiring dengan keluarnya berbagai intruksi dan keputusan menteri dan perkembangan BAZIS DKI, maka mendorong pertumbuhan BAZIS maupun lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat, puncaknya adalah ketika pada Tahun 1999, pemerintah bersama DPR menyetujui lahirnya Undang-Undang No 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 373 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-Undang No.38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UndangUndang
pengelolaan
zakat
tersebut,
Indonesia
telah
memasuki
tahap
institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajeman yang lebih baik dan modern. Setidaknya dengan Undang-Undang zakat tersebut telah
4
mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Kabupaten Karawang merupakan daerah strategis bagi pengembangan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data statistik menunjukan jumlah penduduk Karawang 2.124.565 juta jiwa. 551.261 jiwa terdiri dari 58.328 jiwa penduduk miskin perkotaan dan 492.933 jiwa penduduk miskin pedesaan.6 Untuk umat Islam jalan keluar bagi upaya peningkatan kesejahteraan salah satunya memaksimalkan potensi zakat. Potensi zakat di Karawang saat ini, BAZDA Kabupaten Karawang pada tahun 2013 mengelola zakat profesi sebesar Rp.80 juta per bulan, atau sekitar Rp.900 juta per tahun yang hanya dikumpulkan dari PNS7 Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Karawang8
TAHUN 2010
2011
2012
14.536 PNS
14.267 PNS
13.865 PNS
dan jumlah angka diatas tidak sebanding dengan jumlah PNS yang ada di Kabupaten Karawang, seharusnya BAZDA Kabupaten Karawang harus mengelola jumlah zakat profesi yang lebih besar 6
Di akses pada 10 Oktober 2013 https://sites.google.com/site/pemdakarawangcc/profilpemda-karawang. 7 Slamet Imam, Wakil Ketua BAZ Karawang, Wawancara Pribadi, Karawang, 30 Januari 2014. 8 Di akses pada tgl 4 Mei 2014 https://sites.google.com/site/pemdakarawangcc/profil-pemdakarawang.
5
Karawang yang sudah mempunyai peraturan Daerah No.10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dan diperkuat dengan Intruksi Bupati Karawang No.04 Tahun 2004 tentang Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah di lingkungan Dinas/instansi, BUMN/BUMD Kabupaten Karawang, dan beberapa surat edaran, yaitu: 1. Edaran Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Karawang Nomor MI06/HK.004/215/2004 Tentang Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Karawang. 2. Edaran Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang Nomor: 09/BAZKRW/X11/2004 Tentang Pengumpuan Zakat Pendapatan Profesi. 3. Surat Edaran Bupati Nomor 451/12/32/2/Kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS. Para PNS sesungguhnya sudah mempunyai gaji yang tetap dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak tentu penghasilannya. Sedangkan bagi PNS yang belum bisa menyadari akan kewajiban zakat maka bisa dikatakan mereka terpaksa karena zakat tersebut sudah termasuk dalam potongan gaji yang diterima. Disamping saat ini sudah banyak potongan gaji PNS, namun ada juga sebagian PNS zakatnya tidak diserahkan ke lembaga pengelola zakat. Melainkan diserahkan langsung kepada pihak yang berhak menerima zakat. Permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada dua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib
6
zakat.Untuk pengelolaan zakat sesungguhnya sudah diatur oleh UndangUndang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan di Kabupaten Karawang sudah ada beberapa surat edaran mengenai zakat profesi hanya pelaksanaannya yang masih kurang konsisten. Dari kasus di atas Penulis ingin memaparkan dan meneliti efektifitas surat edaran Bupati No.451/12/32/2/kesra tahun 2006 tentang pelaksanaan zakat profesi PNS dalam pengumpulan zakat profesi di bazda Kabupaten Karawang. Untuk itu kiranya penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul:
“EFEKTIFITAS
451/12/32/2/KESRA
SURAT
TAHUN
2006
EDARAN TENTANG
BUPATI
NO.
PELAKSANAAN
ZAKAT PROFESI PNS DALAM PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI DI BAZDA KABUPATEN KARAWANG.” B. Identifikasi Masalah Sebelum dirumuskannya masalah penelitian perlu dibuat identifikasi masalah. Berikut ini dikemukakan masalah-masalah yang ada pada obyek yang diteliti, antara lain: 1. Banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karawang. 2. Banyaknya potensi dana ZIS di Kabupaten Karawang yang belum tergarap oleh lembaga zakat. 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat menyalurkan dana ZIS nya melalui lembaga.
7
C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan diatas supaya lebih fokus dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembahasannya, maka penyusun membatasi permasalahan mengenai efektifitas surat edaran Bupati No.451/12/32/2/Kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS dalam pengumpulan zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang. Adapun pokok masalah yang dapat diidentifikasikan agar mempermudah dalam menyusun skripsi ini adalah: 1. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana zakat profesi PNS di BAZDA Kabupaten Karawang? 2. Bagaimana tingkat efektifitas penghimpunan dana zakat profesi oleh PNS setelah di berlakukannya surat edaran bupati tentang pelaksanaan zakat profesi PNS? 3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala penghimpunan dana zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang? D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Setelah memperhatikan judul serta latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan surat edaran zakat profesi PNS di Kabupaten Karawang.
8
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penghimpunan dana zakat profesi setelah diberlakukannya surat edaran bupati tentang pelaksanaan zakat profesi PNS di BAZDA Kabupaten Karawang. 3. Untuk mengatasi kendala-kendala penghimpunan dana zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang. Adapun tujuan akhir dan manfaat dari penelitian ini diharapkan akan berguna : 1. Bagi Penulis Membuka wawasan keilmuan yang dapat menstimulus penulis untuk terus menggali pengetahuan mengenai efektifitas surat edaran bupati tentang pelaksanaan zakat profesi PNS dalam pengumpulan zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang. 2. Bagi Praktisi Bagi Praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi BAZDA Kabupaten Karawang dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan zakat agar penerimaan zakat, infaq dan sedekah bisa maksimal dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Kabupaten Karawang. 3. Bagi Akademisi Menambah khazanah pengetahuan, melengkapi dan memberikan informasi yang berharga mengenai efektifitas surat edaran bupati tentang
9
pelaksanaan zakat profesi PNS dalam pengumpulan dana zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang. 4. Bagi Masyarakat Menambah pengetahuan masyarakat serta memberikan informasi yang bermanfaat dalam bidang ekonomi syariah khususnya tentang zakat profesi. Harapan utama penulis dengan adanya penulisan ini, dapat memperkarya wawasan dan wacana dalam ekonomi Islam pada umumnya dan khususnya memperoleh bukti yang sangat signifikan terhadap masalah yang diteliti serta memperoleh pengetahuan tentang efektifitas surat edaran bupati tentang pelaksanaan zakat profesi PNS dalam pengumpulan zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang. E. Review Studi Terdahulu Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Sebelum membuat skripsi ini penulis melakukan kajian pustaka yang berupa judul-judul skripsi yang telah ada sebagai pembanding dari skripsi ini, anrata lain sebagai berikut : No 1
Aspek Perbandingan a. Judul
Studi Terdahulu Jurnal
yang
Efektifitas
Skripsi
berjudul Efektifitas Surat Edaran
Pengelolaan BupatiNo.451/12/32/2/Ke
Zakat di BAZDA Kota sra Tahun 2006 Tentang Blitar di Tinjau Dari UU Pelaksanaan
Zakat
10
No
38
Penulis
Tahun
1999. Profesi
Abdul
Kadir Pengumpulan
Fakultas
Syariah UIN Profesi
Maliki Malang 2010. b. Fokus
Jurnal
ini
Dalam Zakat
Di
BAZDA
Kabupaten Karawang.
membahas Skripsi
mekanisme
PNS
ini
membahas
mengenai keefektifitasan
pengorganisasian
dana Surat
edaran
Bupati
ZIS yang dilakukan oleh No.451/12/32/2/Kesra BAZDA
Kota
Blitar Tahun
2006
terkait dengan keberadaan Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Profesi tentang Zakat
PNS
Pengelolaan Pengumpulan dan
Keputusan Profesi
Di
Tentang Zakat Dalam Zakat BAZDA
Menteri Agama RI. No Kabupaten Karawang. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
Undang-
undang No 38 Tahun 1999 dan pola manajeman penegolaan zakat. c. Metode Penelitian
Metode menggunakan
penelitian Menggunakan
Metode
metode pendekatan
kualitatif
11
penelitian
Kualitatif dengan
pengambilan penelitian
jenis
metode
data deksriptif, dan analisis kepustakaaan data
dan lapangan.
yang
bersifat
kualitatif dan kuantitatif dengan
menggunakan
tabulasi
distribusi
frekuensi d. Waktu/Tempat
Peneltian
jurnal
dilakukan
pada
ini Penelitian
skripsi
tahun dilakukan
di
ini
BAZDA
2010 di BAZDA kota Kabupaten Karawang. Blitar. 2
a. Judul
Efektifitas
Penggunaan Efektifitas Surat Edaran
Mobile Banking dalam BupatiNo.451/12/32/2/Ke menghimpun
dana sra Tahun 2006 Tentang
(fundraising). Fitrotul
Penulis Pelaksanaan
Faizah
Syarif
(UIN Profesi
PNS
Hidayatullah Pengumpulan
Jakarta, 2012)
Profesi
Zakat
Di
Dalam Zakat BAZDA
Kabupaten Karawang. b. Fokus
Skripsi
ini
membahas Skripsi
ini
membahas
keefektifitasan pelayanan mengenai keefektifitasan
12
yang terbaik dan juga Surat
Edaran
Bupati
cepat bagi muzakki dan No.451/12/32/2/Kesra donatur yang tidak punya Tahun banyak
waktu
2006
untuk Pelaksanaan
menunaikan ZIS dengan Profesi menggunakan
Penelitian
PNS
dalam Profesi
menghimpun dana. Metode
Zakat
Di
penelitian Menggunakan
kualitatif dan kuantitatif dengan segi
data
Zakat BAZDA
Kabupaten Karawang.
menggunakan perpaduan pendekatan
dari
Dalam
Mobile Pengumpulan
Banking
c. Metode
Tentang
Metode kualitatif
jenis
metode
yang deksriptif, dan analisis
dikumpulkan, diolah dan data dianalisis.
yang
bersifat
kualitatif dan kuantitatif dengan
menggunakan
tabulasi
distribusi
frekuensi. d. Waktu/Tempat
Peneltian
skripsi
dilakukan
pada
ini Penelitian tahun dilakukan
2012 di Dompet Dhuafa. 3
a. Judul
skripsi di
ini
BAZDA
Kabupaten Karawang.
Efektifitas Iklan ”Zakat Efektifitas Surat Edaran
13
memang ajib” Dompet BupatiNo.451/12/32/2/Ke Dhuafa Republika Tahun sra Tahun 2006 Tentang 1430 H dalam proses Pelaksanaan Fundraising.
Penulis Profesi
Zakat
PNS
Ahmad Zaki (UIN Syarif Pengumpulan Hidayatullah
Jakarta, Profesi
2010). b. Fokus
Dalam Zakat
Di
BAZDA
Kabupaten Karawang.
Skripsi
ini
membahas Skripsi
ini
membahas
keefektifitasan
iklan mengenai keefektifitasan
”Zakat
Ajib” Surat
Memang
Edaran
dalam proses fundraising, BupatiNo.451/12/32/2/Ke dilihat
dari
pemasukan
perolehan sra Tahun 2006 Tentang ZISWAF Pelaksanaan
setiap tahunnya.
Profesi
PNS
Pengumpulan Profesi
Di
Zakat Dalam Zakat BAZDA
Kabupaten Karawang. c. Metode Penelitian
Metode
Penelitian MenggunakanMetode
menggunakan
metode pendekatan
Deskriftif Kualitatif, yang dengan dilakukan
dengan
jenis
kualitatif metode
cara deksriptif, dan analisis
14
meneliti langsung objek data
yang
bersifat
penelitian yakni Dompet kualitatif dan kuantitatif Dhuafa Republika dalam dengan menghimpun
menggunakan
dan tabulasi
mendayagunakan
dana frekuensi.
zakat
serta
mendomentasikan
data-
distribusi
data yang dimilikinya. d. Waktu/Tempat
Penelitian dilakukan pada Penelitian
skripsi
tahun 2010 di Dompet dilakukan
di
Dhuafa Republika. 4
a. Judul
Efektifitas Social
ini
BAZDA
Kabupaten Karawang
Corporate Efektifitas Surat Edaran Responsibility BupatiNo.451/12/32/2/Ke
(CSR) pada Bank Syariah sra Tahun 2006 Tentang Mandiri Cabang Bogor. Pelaksanaan Penulis Mayasari (UIN Profesi Syarif
PNS
Hidayatullah Pengumpulan
Jakarta, 2011).
Profesi
Zakat
Di
Dalam Zakat BAZDA
Kabupaten Karawang. b. Fokus
Skripsi mengenai
ini
membahas Skripsi
konsep
ini
membahas
dan mengenai keefektifitasan
15
implementasi CSR pada Surat Bank
Edaran
Mandiri
Syariah BupatiNo.451/12/32/2/Ke
Cabanng Bogor.
sra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Profesi
Zakat
PNS
Dalam
Pengumpulan Profesi
Di
Zakat BAZDA
Kabupaten Karawang. c. Metode Penelitian
Menggunakan
Metode Menggunakan
penelitian kualitatif dan pendekatan
Metode kualitatif
kuantitatif
dengan dengan
menggunakan
metode deksriptif, dan analisis
deskriptif.
data
jenis
yang
metode
bersifat
kualitatif dan kuantitatif dengan
menggunakan
tabulasi
distribusi
frekuensi. d. Waktu/Tempat
Penelitian
Skripsi
dilakukan
pada
ini Penelitian tahun dilakukan
skripsi di
BAZDA
2011 di Bank Syariah Kabupaten Karawang, Mandiri Cabang Bogor.
ini
16
F. Metode Penelitian Metode Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari: 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis metode deksriptif, yaitu metode masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.9 Teknik Pengumpulan Datanya dengan cara, Penelitian
Lapangan/Survey,
sedangkan
alat
yang
digunakan
untuk
mengumpulkan data adalah: a. Observasi Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi objektif mengenai objek penelitian. b. Interview (wawancara) Interview (wawancara) dalam hal ini adalah teknik tanya jawab secara lisan yang diarahkan pada masalah tertentu untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya tanpa unsur paksaan kepada para informan yang mengetahui dan berkecipung langsung pada BAZDA Kabupaten Karawang dan pengurusnya.
9
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), Cetakan ke-8, h. 205
17
c. Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokume dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.10 d. Angket (Kuesioner) Angket (Kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.11 Angket disini diberikan kepada PNS Dinas instansi di Kabupatem Karawang yang bertujuan untuk mengetahui keefektifitasan surat edaran Bupati No.451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS. 2. Waktu dan Tempat Penelitian Adapun penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 31 Maret 2014 bertempat di BAZDA Kabupaten Karawang Jl. Jend. A. Yani No.10 Gedung Islamic Center Telp: 0267-400043. 3. Teknik Analisis Data Data yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, maupun tulisantulisan yang didapat melalui internet kemudian diklasifikasikan untuk dimasukkan ke masing-masing variabel dan kemudian diinterprestasikan. Begitu pula data yang diperoleh dari hasil lapangan maka setiap point
10
Ibid.,h. 240 Ibid.,h. 142
11
18
pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari wawancara, dimasukkan ke variabel yang tepat untuk dapat diinterperstasikan. Oleh karena itu, analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Analisis Kualitatif yaitu suatu bentuk analisis data dengan menggunakan tolak ukur (values) norma dan kaedah tertentu dengan tidak menyandarkan pada angka-angka semata, tetapi juga dari wawancara sebagai salah satu metode penelitian. Selanjutnya, analisis kuantitatif yakni analisis data yang akan dibuktikan dengan menggunakan angka-angka terhadap variabel tertentu,12 kemudian
membuat
persentase
untuk
mencari
kesimpulan
dengan
menggunakan tabulasi distribusi frekuensi, dengan memakai rumus: f P = ----------- x 100% n P
: Persentasi
F
: Frekuensi
n
: Jumlah Responden
100% : Angka Pembulat 4. Sumber Data Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:
12
Ibid., h. 205.
19
a. Data Primer Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data sepihak yang dikerjakan secara sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian.13 Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dengan tanya jawab yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara.14 Dengan penelitian langsung melalui pihak yang terkait dengan pembahasan guna memperoleh data-data mengenai efektifitas surat edaran bupati tentang pelaksanaan
zakat
profesi PNS dalam pengumpulan zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang. b. Data Sekunder Sedangkan data sekunder diperoleh dari data atau informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, artikel, atau data-data yang dikeluarkan oleh BAZDA Kabupaten Karawang, juga diperoleh dari literature-literatur kepustakaan seperti buku-buku, kitab-kitab serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini. G. Teknis penulisan skripsi Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku ”pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 13 14
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet.1,(Yogyakarta: Andi, 2004), h. 193. Moh. Nazir, Metode Penelitian, cet.1, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193.
20
Hidayatullah Jakarta, 2012”, yang merupakan sandaran dari penulisan karya ilmiah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada umumnya, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. H. Sistematika Penulisan Di dalam pembuatan penelitian penulis akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dilakukan, maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat dalam sistematika skripsi dibawah ini : BAB 1:
PENDAHULUAN Dalam bab ini, penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.
BAB II:
LANDASAN TEORITIS Landasan teoritis, bab ini berisi pembahasan tentang: konsep teoritis tentang efektifitas, yang meliputi: pengertian efektifitas menurut para ahli, indikator efektifitas, mekanisme efektifitas, perencanaan yang efektif, pembahasan mengenai konsep zakat profesi, yang meliputi: pengertian zakat profesi, pendapat ulama tentang kewajiban zakat profesi, menghitung zakat profesi, tujuan dan hikmah zakat, pengertian dan fungsi surat edaran, pengertian PNS.
21
BAB III: GAMBARAN UMUM BAZDA KABUPATEN KARAWANG Bab ini membahas tentang: gambaran umum BAZDA Kabupaten Karawang yang meliputi: sejarah BAZDA Kabupaten Karawang, landasan hukum BAZDA Kabupaten Karawang, dasar pembentukan BAZDA Kabupaten Karawang, visi dan misi BAZDA Kabupaten Karawang, struktur organisasi BAZDA Kabupaten Karawang, program kerja BAZDA Kabupaten Karawang, program unggulan BAZDA Kabupaten Karawang dan rekening bank BAZDA Kabupaten Karawang. BAB IV:
HASIL PENELITIAN Berisi tentang analisis faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan zakat profesi PNS di Kabupaten Karawang, analisis efektifitas
setelah
diberlakukannya
surat
edaran
bupati
no.451/12/32/2/kesra tahun 2006 entang pelaksanaan zakat profesi PNS, solusi untuk mengatasi kendala-kendala penghimpunan dana zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang. BAB V:
PENUTUP Bab penutup ini mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.
22
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Konsep Teoritis Tentang Efektifitas Secara bahasa efektifitas dari kata efektif yang berarti ada efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruhnya, kesannya, dapat berhasil dan berhasil guna.15 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang bermakna; 1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 2) manjur atau mujarab, 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan).16 1. Pengertian Efektifitas Menurut Para Ahli a. Menurut Badudu Efektifitas bermakna: 1) mempunyai efek, pengaruh atau akibat, 2) memberikan hasil yang memuaskan, 3) memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baikya, 4) mulai berlaku tentang undang-undang, 5) berhasil guna dan mangkus.17 b. Menurut Ety Rochaey dan Ratih Tresnawati Efektifitas adalah sesuatu angka untuk menunjukan samapai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.18
15
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet.1, Edisi III, h. 286. 16 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Cet. Ke-9, h. 250. 17 Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 371. 18 Ety Rochaety dan Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 71.
22
23
c. Menurut Ahli Manajeman Peter F. Drucker Efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right things). Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing thing right). Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.19 d. Menurut Hasan Sadili dalam Ensiklopedia Bahasa Indonesia Efektifitas bermakna menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti. Misalnya usaha X 60% efektif dalam pencapaian tujuan Y.20 e. Menurut E. Mulyasa Efektifitas
adalah
adanya
kesesuaian
antara
orang
yang
melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektifitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.21 Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah 19 20
T. Hani Handoko, Manajeman, (Yogyakarta: BPFE, 1993) Edisi II, h. 7. Hasan Sadili, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve), Jilid 2, h.
833. 21
E. Mulyasa, Manajeman Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 82.
24
direncanakan. Dan efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian hasil pendapatan zakat profesi yang terkumpul di BAZDA Kabupaten Karawang dengan memperhatikan berbagai macam peraturan yang ada, baik itu aturan yang berasal dari agama maupun pemerintah. 2. Indikator Efektifitas Sumaryadi berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional.22 Dalam buku Sujadi F.X disebutkan bahwa untuk mencapai efektifitas dan efesiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut : a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
22
Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, (Bandung: Pustaka Setia, 2005). h. 35.
25
c. Pelaksanaan kerja yang bertanggungjawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksankan dengan bertanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. d. Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia. e. Rasionalis, wewenang dan tanggungjawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.23 Suatu usaha dapat dikatakan efisien jika usaha tersebut dapat memberikan hasil terbaik. Artinya usaha tersebut mencapai hasil yang diinginkan baik ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitas. Dengan kata lain, suatu usaha dapat dikatakan efisien apabila usaha yang dijalankan dapat mencapai hasil yang memuaskan sesuai dengan pemikiran, ketenangan jasmani, penghematan waktu dan uang. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target yang telah ditentukan baik ukuran maupun standar yang berlaku
23
Sujadi F.X, O & M Penunjang Keberhasilan Proses Management, (Jakarta: CV. Masagung, 1990), Cet Ke-3, h. 13.
26
mencerminkan bahwa suatu perusahaan telah memperhatikan efektifitas operasionalnya.24 3. Mekanisme Efektifitas Di dalam mekanisme efektifitas terhadap beberapa komponen pendukung suatu kerja, ada beberapa pendapat menurut para ahli, yaitu: Menurut Georgopoulus mekanisme efektifitas terhadap dalam kerja komponen25 yaitu: a. Produktivitas adalah sama artinya dengan efisien. b. Luwes artinya mematuhi norma-norma, memuaskan anggota dan konsep daya sual. Maksudnya adalah kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri pada perubahan didalam maupun perubahan diluar organisasi. c. Ketegangan adalah konflik dan pertentangan diantara anggota-anggota organisasi, yang erat kaitannya dengan peningkatan (kalau terkendali) dan penurunan (kalau dibiarkan berlarur-larut). Menurut Paul E. Mott26 mekanisme dalam pencapaian suatu kerja yang efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana mengukur efektifitas organisasi yang mempengaruhi tingkat efektifitas itu berkaitan langsung dengan:
24
Stephen P. Obis, et.al, Management, (Jakarta: Prenhallindo, 1999), Edisi Ke-6, h. 9. Basir S. Georgopoulus dan Arnold S. Tannembaun, “A. Study OF Organisation Effectiveness”,( America: Sociological Review, 1957), 1957), Vol. 22, h. 534. 26 Paul E. Mott, “The Characteristics of Effektivitas Organization”, (New York: Halper and Row, 1972), h. 20. 25
27
a. Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan b. Produktifitas dikaitkan dengan kuantitas, kualitas dan efesiensi c. Kepuasan kerja d. Kemampuan berniaga e. Pencarian sumber dana. 4. Perencanaan yang Efektif Untuk membuat strategi/perencanaan yang baik, pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini: a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, tanpa rumusan tujuan yang jelas, suatu perusahaan akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara tidak efektif. b. Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini di analisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. c. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasiksan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan
28
ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatifalternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. B. Konsep Zakat Profesi 1. Pengertian Zakat Profesi Zakat profesi tidak banyak dikenal pada masa generasi terdahulu, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat profesi adalah langkah maju dalam perekonomian muslim untuk menghapus kemiskinan. Adapun profesi yang dimaksud adalah segala bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya). Profesional
adalah
yang
bersangkutan
dengan
profesi,
memerlukan
kepandaian khusus untuk menjalankannya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka
29
bekerja karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, pertama pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode ini selayaknya penghasilan dokter, advokat, dosen dan sebagainya, kedua pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mana mendatangkan penghasilan uang (honorarium). Menurut Fachrudin: Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.27 Dengan demikian, dari definisi tersebut diatas maka diperoleh rumusan, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada point-point yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu: a. Jenis usaha yang halal b. Menghasilkan uang relatif banyak c. Melalui suatu keahlian tertentu
27
Muhammad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer, (Jakarta: Penertbit Salemba diniyah 2002), h. 58.
30
Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa: a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis. b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter. c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan. d. Usaha modal, seperti investasi. Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa: a. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai. b. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, konsultan dan artis. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk pekerja profesi itu, seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, dokter, pegawai pemerintah, artis dan sebagainya. Bentuk-bentuk usaha tersebut, jelas tidak ada pada era pra-industrialis. Karena, jenis profesi masyarakat pada masa Nabi SAW dan pada masa ulama dahulu masih sangat sederhana. Jadi, berbeda dengan zaman modern sekarang, yang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern, yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu, profesi yang dapat mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya relatif sangat banyak.
31
Oleh karena itu, ada persoalan dengan maksud ”relatif banyak” seperti tersebut di atas, yang harus mendapat ketegasan ukuran, mengingat akan timbul perbedaan persepsi sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, seperti dikutip oleh Didin Hafiduddin yakni zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya baik itu dilakukan sendirian maupun bersama dengan
pihak/lembaga
lain
yang
mana
mendatangkan
penghasilan
(honorarium) yang memenuhi nishab.28 Dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan karena profesinya dan dilandasi dengan jiwa yang bersih, dengan begitu zakat akan mensucikan. 2. Landasan Hukum Wajib Zakat Profesi Sebagaimana telah diketahui bahwa persoalan zakat profesi adalah persoalan fikih kontemporer, sehingga akan sulit mencari pijakan/dalil langsung, baik dari Al-quran maupun Sunnah Nabi. Singkatnya, untuk mendapatkan kepastian tentang hukum zakat profesi, maka zakat profesi itu perlu dibandingkan untuk selanjutnya dianalogikan dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah dikenal dan dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW. Metode perbandingan (analogi) inilah yang dalam ilmu ushul fiqih disebut qiyas. Tetapi dengan metode qiyas inipun, ternyata tidak mudah untuk
28
Didin, Hafiduddin. Panduan Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, (Jakarta: Gema Insani Press 1998), h. 103.
32
secara tegas menentukan padanan hukum zakat profesi ini dengan jenis zakat al-maal al-mustafad. Karena memang tidak ada dalil langsung dari Al-quran maupun Sunnah Nabi yang membahas soal zakat profesi, maka qiyas adalah satusatunya jalan yang ditempuh. Qiyas ini antara lain akan menentukan berapa nilai (persentase) zakat untuk masing-masing lima jenis zakat maal yang berbeda-beda. Emas misalnya, nilai zakatnya 2,5% terhadap modal dan keuntungan pertahun, sementara zakat pertanian dan hasil pertanian tadah hujan sebesar 10%, dan 5% untuk hasil pertanian yang dikelola dan digarap dengan irigasi. Adapun nilai tambang adalah 20%. a. Dasar hukum zakat profesi Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, nafkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah, 2:267).
33
Ayat
tersebut
diatas
secara
rasional
mendahulukan
perintah
mengeluarkan zakat dari harta-harta yang diperoleh dari hasil usaha yang baik-baik, baru kemudian secara eksplisit dari hasil bumi yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT. Dengan demikian, semua penghasilan melalui kegiatan profesional yang tersebar, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sayyid Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya Fi Zhilal al-Qur’an, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa Nash ini mencakup seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak bumi, kedua nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah, maupun di zaman setelahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang diqiyaskan kepadanya. Penegasan lainnya oleh nash-nash al-Qur’an yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surat at-taubah: 103
Artinya: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.
34
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. at-Taubah, 9:103) Dan juga firman-Nya dalam adz-Dzaryaat: 19
Artinya: ”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S. adz-Dzaryaat, 51:19) Al-Qurtubi sebagaimana dikutip dalam tafsir al-jaami’ lil ahkam alQur’an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata hakkum ma’lum (hak yang pasti) pada adz-Dzaariyat:19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. a. Dalil logika Seorang petani yang mempunyai penghasilan dari tanaman hasil panennya, harus mengeluarkan zakatnya 5 atau 10% dari yang ia hasilkan setelah bersusah payah menanam dan memelihara sawahnya selama minimal 3 bulan lamanya. Sementara itu, para peserta muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait 29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam
35
pasal 4 ayat (2) Bab 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakatnya adalah: a. Emas, perak dan logam mulia lainnya ; b. Uang dan surat berharga lainnya ; c. Perniagaan ; d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan ; e. Peternakan dan perikanan ; f. Pertambangan ; g. Perindustrian ; h. Pendapatan dan jasa ; dan i. Rikaz Berdasarkan uraian tersebut, penulis sependapat dengan Hafidhuddin bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik dan dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Lebih lanjut.29 Hafiduddin mengatakan bahwa kesimpulan ini antara lain berdasarkan: a. Ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. b. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu al-amwaal, 29
Didin Hafiduddin, “Zakat Dalam Perekonomian Modern” h.95
36
sementara sebagian yang lain secara khusus memberikan istilah dengan almaal al-mustafad seperti terdapat dalam Fiqih Zakat (Yusuf al-Qardhawi) dan al-Fiqh al-Islamy wa’Adillatuhu (Wahbah al-Zuhaily).30 c. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa terjadi, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditaskomoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya. d. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara indrustri sekarang ini. 3. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Zakat Profesi a. Pendapat Abdurahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Kholaf
30
759.
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa’ Adillatuhu, (Damsyiq: Dar el-Fikri, 1997), Juz II, h.
37
Dalam paparan mereka tentang zakat pada Muktamar Kajian Islam di Kota Damaskus tahun 1952, mereka mewajibkan zakat atas penghasilan
yang didapat dari profesi dengan dasar pemikiran yang diambil oleh Abu Hanifah dan dua sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad, yang berpendapat bahwa perkiraan nishab dilihat diawal haul dan akhir haul tanpa terpengaruh dengan bertambah atau berkurangnya harta pada masa haul tersebut. Atas dasar pendapat tersebut, maka ketiga ulama tersebut menyimpulkan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan setiap tahunnya selama mencapai nishab di awal dan di akhir haul. b. Pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi Dr. Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa kategori yang paling pas untuk penghasilan, upah dan profesi adalah menggolongkannya sebagai mall mustafad, yaitu harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapatkan dengan acara apapun asal sesuai syari’at, misalnya bekerja yang akhirnya mendapat upah. c. Pendapat Syaikh Dr. Muhammad Al-Ghazali Syaikh Dr. Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya ”al Islam wal Audha;ul Iqtishadiyyah” memaparkan tema tentang zakat penghasilan, upah dan profesi sebagai berikut: Kaidah wajib zakat dalam Islam bisa dilihat berdasarkan ra-sul maal (modal) saja, apakah bertambah, berkurang atau tetap tidak berubah
38
selama telah masuk haul 1 tahun seperti zakat uang dan barang dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% atau bisa dilihat dari besarnya pemasukan tanpa melihat ra-sul maal seperti zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan 10% atau 5%. Dari sini bisa disimpulkan bahwa orang yang memiliki pemasukan yang tidak kurang dari pemasukan seorang petani yang wajib zakat maka ia juga wajib mengeluarkan zakat yang sama yaitu 10% atau 5% tanpa melihat ra-sul maal sama sekali atau persyaratan adanya haul. Maka seorang dokter, insinyur, mekanik, dan sekelompok profesional dan para pegawai serta yang seperti mereka wajib mengeluarkan zakatnya, bahkan sudah selayaknya pendapatan mereka yang besar itu diambil zakatnya. d. Pendapat Dr. Syauqi Ismail Syahhatah Dr. Syauqi Ismail Syahhatah membahas tema tentang zakat penghasilan, upah dan profesi dengan kajian dan analisa serta kedudukan hukum fikihnya yang cukup baik. Di dalam bukunya yang berjudul ” Muhasabah Zakatil Maal’ilman wa Amalan”, beliau memaparkan satu pasal tersendiri tentang jenis zakat tersebut. Dr. Syauqi Ismail Syahhatah berkata, pendapat kontemporer bagi pendapatan kerja mencakup penghasilan, upah dan semacamnya dari pendapatan-pendapatan dari jaminan hidup yang diterima rutin sepanjang hayat.31
31
M. Taufik Ridho, Zakat Profesi dan Perusahaan, (Ciputat: IMZ, 2002), h. 71.
39
4. Menghitung Zakat Profesi Dalam menghitung zakat profesi, banyak versi yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan nishab dan kadarnya. Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan. Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannyan sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5% x 12 x Rp 2.000.000 atau sebesar Rp 600.000 per tahun atau Rp 50.000 perbulan. Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Contoh: jika si B berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya sebesar Rp 3.000.000 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah 5% x 12 x Rp 2.000.000 atau sebesar Rp 1.200.000 per tahun atau Rp 100.000 perbulan.32
32
h. 97.
Didin Hafiduddin. Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press 2002),
40
Penulis berpendapat, bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada urf (tradisi) di sebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da’i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan setiap bulan sekali. Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (al-syabah). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar rub’ul usyri atau 2,5%.
41
Qiyas syabah, yang penulis gunakan dalam menetapkan kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat nuqud (emas dan perak) adalah qiyas yang illat hukumnya ditetapkan melalui metode syabah. Contoh qiyas syabah yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia (nafsiyyah) menyerupai orang yang merdeka (al-hur) dan dianalogikan pula pada kuda karena dimilki dan dapat diperjualbelikan dipasar. Atas dasar keterangan tersebut, jika seorang PNS sudah berpenghasilan empat juta rupiah setiap bulan dan ini sudah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji empat juta rupiah, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji dua juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya. Kabupaten Karawang menetapkan nishab zakat profesi sebesar Rp. 2.224.000 per bulan untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dan bagi karyawan/staf yang berpenghasilan dibawah Rp. 2.224.000 belum mencapai nishab, tetapi dianjurkan untuk untuk berinfak dan bersedekah kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang. Namun untuk penentuan nishab akan kembali kepada kewenangan setiap Kabupaten masing-masing. 5. Tujuan, dan Hikmah Zakat
42
a) Tujuan dan Hikmah Zakat Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Artinya, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhannya sebagai pemberi zakat. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil masalah dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Dalam hal ini, para ulama mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat, diantaranya menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa
43
manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harta dan martabat manusia. Tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya. Hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain: a. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya (si kaya) dan dhu’afa (si miskin). Melalui tolong menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah. b. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. c. Mensyukuri karunia illahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir, dengki dan iri. d. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemeralatan. e. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat. Hal ini akan memperlancar tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hunungan seseorang dengan yang
44
lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin.33 b) Tujuan Zakat a. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. b. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang. c. Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari hidup mustahik. d. Sarana pemerataan pendapata rezeki untuk mencapai keadilan sosial. C. Pengertian dan Fungsi Surat Edaran a. Surat edaran Surat edaran adalah surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pejabat/pegawai. Surat edaran ini berisi penjelasan mengenai sesuatu hal, misalnya kebijakan pimpinan, petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan, atau suatu peraturan perundang-undangan. Surat edaran dari instansi pemerintah adalah pemberitahuan dan penjelasan tentang pelaksanaan peraturan di lingkungan instansi tersebut. b. Fungsi Surat Edaran a) Di kalangan instansi pemerintah, merupakan surat yang dapat memberi petunjuk, penjelasan tentang pelaksanaan atau peraturan. b) Di perusahan swasta, surat edaran dapat berfungsi sebagai pemberitahuan atau pengumuman.
33
h. 307.
Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta:Salemba Empat, 2011),
45
D. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan atau kantor pemerintahan) yang diangkat oleh negara dan disumpah untuk setia. Pegawai negeri sipil merupakan golongan penduduk atau rakyat (bukan Polisi atau Militer). Pegawai negeri adalah pekerja di sektor publik yang bekerja untuk pemerintah suatu negara. Pekerja di badan publik non-departemen kadang juga dikategorikan sebagai pegawai negeri, pegawai negeri di Indonesia adalah sistem karir. Mereka dipilih dalam ujian seleksi tertentu, medapatkan gaji dan tunjangan khusus, serta memperoleh pensiun.
46
BAB III GAMBARAN UMUM BAZDA KABUPATEN KARAWANG A. Sejarah Berdirinya BAZDA Kabupaten Karawang BAZDA adalah singkatan Badan Amil Zakat Daerah yang dibentuk oleh pemerintah tingkat Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 10 Tahun 2002, BAZDA lahir sesuai Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, revisi menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat perlu menetapkan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Karawang atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Karawang.34 Landasan Syari’ah Islam yang tercakup dalam Al-Quran dan Al Hadist a) Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya : ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.” b) Hadist Nabi SAW yang di Riwayatkan oleh Jama’ah Ahli Hadist dan HR. Ahmad dan Muslim, yang artinya : ”Tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu’adz ke yaman, beliau memerintahkan kepada Mu’adz ”beritahukanlah pada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang fakir 34
Profil BAZDA Kabupaten Karawang
46
47
dikalangan mereka.”Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatanya akan dibakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan seterika dari api neraka kemudian diseterikakan ke badannya.” (HR. Ahmad dan Muslim). Lahirnya BAZDA Kabupaten Karawang diharapkan menjadi modal bagi pengelola lembaga zakat yang dapat mengemban amanah baik muzakki, terlebih lagi dari mustahiq yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS, sesuai dengan azaz yang dimiliki BAZDA Kabupaten Karawang dalam mengelola dana ZIS masyarakat, yaitu moral yang amanah, manajeman yang transparan dan professional, serta pengembangan yang kreatif dan inovatif. B. Landasan Hukum BAZDA Kabupaten Karawang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat revisi menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 2. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. 3. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.37 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Zakat dan Pengurus Badan Amil Zakat Propinsi Jawa Barat.
48
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang No.10/2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah. 6. Keputusan Bupati Karawang No.4.15.12.05/Kep.532/Huk/2004 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabuapaten Karawang periode 2004-2007. 7. Intruksi Bupati Karawang No.4 Tanggal 28 Desember Tahun 2004 tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah di lingkungan Dinas/Instansi, BUMN/BUMD Kabupaten Karawang. C. Dasar Pembentukan BAZDA Kabupaten Karawang 1) Pembentukan BAZDA ini memiliki dasar pijakan secara filosofis dan syar’i. Kita mengetahui bahwa zakat merupakan perintah Allah SWT yang memiliki dimensi ganda, spritual dan material. 2) Selain itu zakatpun memiliki dimensi sosial yang berarti bahwa pemenuhan kebutuhan material, tidak selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan individu semata tetapi harus memiliki dampak secara sosial, harta hasil zakat harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan dimensi yang hendak diraih bersifat luas dan menyeluruh, menyangkut berbagai aspek pada level individu. D. Visi Dan Misi BAZDA Kabupaten Karawang Visi Visi dari BAZDA Kabupaten Karawang yaitu : ”Menjadi Pengelola yang Baik dan dipercaya” yang memiliki peran dan posisi yang sangat strategis di dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
49
secara keseluruhan, melalui pengelolaan zakat Kabupaten Karawang yang amanah, professional, efesien, efektif, berdasarkan syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi Misi yang diemban BAZDA Kabupaten Karawang, yaitu : a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat b. Meningkatkan pendayagunaan hasil zakat, infaq, sedekah c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berubah dari mustahiq menjadi muzakki d. Mengembangkan budaya ”memberi lebih baok dari pada meminta” e. Mengembangkan manajeman pengelolaan yang amanah, professional, dan transparan. Tugas Pokok BAZDA Kabupaten Karawang Tugas pokok BAZDA Kabupaten Karawang adalah merealisasikan Visi dan Misi BAZDA Kabupaten Karawang yaitu : a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat b. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat c. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekomomi masyarakat d. Mengembangkan budaya ” Memberi Lebih Baik Dari Pada Meminta”
50
e. Mengembangkan manajeman yang amanah, professional, dan transparan dalam mengelola zakat f. Menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya g. Memperkuat jaringan antar pengelola zakat. E. Struktur Organisasi BAZDA Kabupaten Karawang Dewan Pertimbangan Ketua
: Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Karawang
Waki Ketua 1
: Drs. H. E. Tadjudin Noor, M.Si.
Wakil Ketua 2
: Kepala
Bagian
Kesra
Setda
Karawang Sekretaris
: Drs. H. Maman Rahman, M.Pd.I.
Anggota
: 1. K.H. Abdul Muhyi 2. K.H. Sya’bani 3. Drs. H. Asep Khaerul Faizin 4. H. Zuhdi Saleh, BA 5. A. Ghojali, SH.
Komisi Pengawasan Ketu
: Drs. H. Tajudin Nur, M.Pd.I
Sekretaris
: H. Zaenal Arifin, M. PdI
Anggota
: 1. Drs. H. Kurnia Adam 2. Drs. H. Wirmo, M.Si.
Kabupaten
51
3. H. Fadli M. Syaf, BA Badan Pelaksana Ketua Umum
: Drs. H. Imam Sumantri
Wakil Ketua
: H. Selamet Imam Santoso, BA
Sekretaris
:Penyuluh
Syari’ah
Kemenag
Kab.Karawang Wakil Sekretaris
: Ridwan Rasyid
Bendahara
: Hj. Ani Suhayani
Wakil Bendahara
: Hj. Endah Saodah. SH
Seksi Pengumpulan
: 1. Drs. H. Momon Kusmawinata 2. Drs. H. Asep Nazarudin, MA 3. H. Muhammad Syah, SH 4. H. Diding Syarifudin 5. Drs. H. Ucu Syaechu
Seksi Pendristribusian
: 1. Drs. H. Masykur HM, MM 2. H. Suradi HA, BA 3. H. Sambas Fauzi, SH. 4. H. Ubaidillah, Lc 5. Ahmad Nurdin, S.Ag
Seksi Pendayagunaan
: 1. Tatang, SE 2. Ova Faizarahman 3. Dr. H. Kusnadi 4. H. Ahmad Rofi’i, Lc
Kantor
52
5. Drs. Addy Sumardi, M.Si. Seksi Pengembangan
: 1. Drs. H. Yono Waryono, SH 2. Drs. Rokim Hamdani, M.Kes 3. Juhri 4. H. Abdul Kosim, Lc 5. H.M.I. Nurdin
F. Program Kerja BAZDA Kabupaten Karawang 2014-2017 1. Bidang Organisasi a. Melaksanakan/mengikutsertakan/tenaga
pelaksana
dalam
kegiatan
pelatihan baik di tingkat propinsi ataupun nasional. b. Mendorong BAZ tingkat kecamatan untuk menata kembali pengurus dan tata kerjanya, termasuk UPZ-UPZ Dinas/lembaga. c. Melengkapi visualisasi papan data. d. Memanfaatkan sistem tata usaha administrasi keuangan. e. Menertibkan penataan arsip surat masuk dan keluar, f. Penataaan barang investasi Badan Amil Zakat. 2. Seksi Pengumpulan Zakat a. Memanfaatkan pengumpulan dari dinas/instansi yang sudah berjalan b. Bekerjasama dengan pemda agar mendorong dinas/instansi tingkat Kabupaten membentuk UPZ bagi yang belum terbentuk, dan menata kembali kepengurusan UPZ serta melaksanakan pengumpulan zakat.
53
c. Badan Amil Zakat Kecamatan agar mulai berfungsi dalam pengelolaan zakat pertanian/perdagangan. d. Ajakan berzakat untuk para calon jemaah Haji Kab. Karawang bekerja sama dengan Kantor Departemen Agama dan kelompok Bimbingan Ibadah Haji. e. Sosialisasi dan kerjasama zakat dengan perusahaan/organisasi profesi. f. Sosialisasi dan kerjasama zakat dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Majlis Ta’lim dan Organisasi Masyarat (ORMAS). g. Mengadakan sosialisasi pengelolaan zakat bagi dinas/instansi tingkat Kabupaten yang belum melaksanakan Instruksi Bupati No. 04 Tahun 2004, yang disempurnakan oleh Edaran Bupati No. 451/12/32/12/Kesra. h. Mengadakan sosialisasi pengelolaan zakat di tingkat kecamatan terutama zakat pertanian/perdagangan. 3. Seksi Pendristibusian Dan Pendayagunaan a. Bantuan langsung kepada mustahiq yang memenuhi persyaratan dan kriteria layak menerima zakat. b. Memonitor efektifitas dan kemanfaatan bantuan zakat. c. Bantuan masyarakat dan kemanfatan bantuan zakat. d. Bantuan masyarakat yang tertimpa musibah. e. Bantuan kelayakan usaha mandiri untuk meningkatkan pendapatan. f. Bantuan beasiswa keluarga miskin yang berprestasi termasuk untuk santri.
54
g. Bantuan keluarga miskin yang mempunyai balita bergizi buruk yang dirawat di rumah sakit/bantuan biaya berobat bagi keluarga miskin. 4. Seksi Pengembangan a. Peningkatan fungsi struktur organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). b. Membuat ajakan berzakat melalui brosur, spanduk, dan media cetak, elektronik. c. Melakukan penelitian dan pengembangan masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat. d. Bekerja
dengan
bidang
pengumpulan,
pendistribusian,
dan
pendayagunaan untuk menyusun rencana bidang pengembangan. e. Melaksanakan lokakarya/seminar dan pelatihan tentang pengelolaan zakat. f. Study banding ke daerah lain yang penerimaan dan pengelolaan zakatnya lebih baik. g. Bekerja sama dengan lembaga zakat lainnya dalam pengembangan zakat di Kabupaten Karawang. h. Perlu adanya kecamatan binaan Badan Amil Zakat Kabupaten.
55
G. Program Unggulan BAZDA Kabupaten Karawang 1) Karawang Pintar Program Karawang pintar memberikan beasiswa dan bekerjasama dengan Distipora dan Kementerian Agama dengan memberikan fasilitas pendidikan terhadap siswa yang tidak mampu dan berprestasi. 2) Karawang Sehat Program Karawang sehat bekerja sama dengan UPZ RSUD Karawang dan dinas kesehatan memberikan santunan kepada pasien miskin yang dirawat di Rumah Sakit. 3) Karawang Sejahtera Program Karawang Sejahtera melalui kegiatan pendistribusian baik yang produktif
maupun
konsumtif,
program
yang
sudah
terlaksanana
pengembangan hewan ternak kambing dikecamatan Rawamerta dan Tegalwaru, memberikan modal usaha kepada warga yang kurang mampu secara berkelompok. H. Rekening Bank BAZDA Kabupaten Karawang
BJB Muamalat
082-003-0001-156 341-0003-703
56
BAB 1V HASIL PENELITIAN A. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penghimpunan Dana Zakat Profesi PNS di BAZDA Kabupaten Karawang Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Karawang merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang No 4.15.12.05/Kep.532/Huk/2004 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang. Landasan peraturan lainnya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 dan
Keputusan
Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat
dan Urusan Haji (Bimas) Islam
Departemen Agama RI Nomor: D/291 Tahun 2001 sebagai petunjuk teknisnya. Setiap organisasi atau lembaga dalam mencapai hasil yang memuaskan, maka diperlukan kerja yang sungguh-sungguh serta berdasarkan peraturan. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan bersama, juga diperintahkan dalam ajaran Islam, tetapi meskipun demikian, sebuah organisasi atau lembaga itu belum dapat dikatakan berhasil dengan rencana yang sudah diatur dan ditetapkan sebelumnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pengelola Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan zakat profesi PNS.
56
57
Adapun faktor pendukung BAZDA Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut: a. Adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pengelola zakat dan pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji (BIMAS) Islam Departemen Agama RI No.D/291 Tahun 2001 sebagai petunjuk teknisnya. b. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. c. Adanya Surat Edaran Bupati No.451/12/32/2/Kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS. d. Memiliki lembaga pemerintahan untuk mensosialisasikan zakat kepada muzakki. e. Memiliki donatur atau muzakki dari golongan PNS. Adapun faktor penghambat BAZDA Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut: a. Masih melekatnya budaya masyarakat, dalam hal ini sebagai muzakki yang membayar zakat secara langsung kepada mustahik. b. Masih kurangnya kepercayaan para muzakki (PNS) atau instansi untuk mentasharufkan zakatnya ke BAZDA. Hal ini terlihat dari hasil pengumpulan dana ZIS dari masing-masing UPZ di setiap Dinas Instansi , dari 31 Dinas Instansi 2 diantaranya belum mentasharufkan zakatnya melalui BAZDA
58
Kabupaten Karawang, dan dari semua Dinas Instansi tidak semua PNS ingin menginvestasikan zakatnya. c. Keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi ZIS yang dimiliki Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang. d. Adanya lembaga zakat lain yang berdiri di daerah Kabupaten Karawang sehingga membatasi ruang dan gerak BAZDA Kabupaten Karawang dalam menghimpun sekaligus dalam penyaluran35 B. Analisis Efektifitas penghimpunan Dana Zakat Profesi oleh PNS Setelah Diberlakukannya Surat Edaran Bupati Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada bab sebelumnya, bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target atau tujuannya. Agar rencana penghimpunan dana zakat menjadi efektif setidaknya harus memenuhi syarat-syarat atau ukuran sebagai berikut: a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lainlainnya telah dipergunakan dengan setepatnya sebagaimana yang telah
35
Slamet Imam Santoso, Wakil Ketua BAZ Karawang, Wawancara Pribadi, Karawang, 27 Februari 2014.
59
ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan. c. Pelaksanaan kerja yang bertanggungjawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepattepatnya haruslah dilaksankan dengan bertanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. d. Pembagian kerja yang nyata, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia. e. Rasionalis, wewenang dan tanggungjawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. f. Prosedur kerja yang praktis, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.36 Dan sebelum menindak lanjuti tentang pembahasan keefektifitasan surat edaran Bupati No.451/12/32/2/kesra tahun 2006 tentang pelaksanaan zakat profesi PNS terhadap pengumpulan zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang maka penulis terlebih dahulu menjabarkan analisa deskriptif yaitu menjabarkan jawaban dari PNS Kabupaten Karawang di 10
36
Sujadi F.X, O & M Penunjang Keberhasilan Proses Management, (Jakarta: CV. Masagung, 1990), Cet Ke-3, h. 13.
60
Dinas Instansi. Data-data objektif berupa jawaban dari pertanyaanpertanyaan yang telah penulis peroleh dari PNS DI 10 Dinas Instansi di Kabupaten Karawang, kemudian diolah dengan menggunakan rumus berikut: f P = ----------- x 100% n P
: Persentasi
F
: Frekuensi
n
: Jumlah Responden
100% : Angka Pembulat Adapun data-data yang akan dianalisa dari Pegawai Negeri Sipil dari 10 Dinas Instansi di Kabupaten Karawang adalah: 1. Pembentukan Badan Amil Zakat di Kabupaten Karawang. 2. Sosialisai Peraturan Daerah No 10 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS. 3. Keefektifan Peraturan Daerah No 10 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS dalam memotivasi PNS membayar zakat profesi. 4. Kepatuhan PNS Kabupaten Karawang dalam mematuhi Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS.
61
5. Sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat. 6. Penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada mustahik. 7. Peran Pemeritah. 8. Perkembangan Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang. 9. Ekonomis. Dari data diatas masing-masing dapat diambil presentasinya sebagai berikut: 1. Pembentukan Badan Amil Zakat di Kabupaten Karawang Tabel 4.1 Skor
Keterangan
F
Persentasi
4
Sangat Efektif
51
66,23 %
3
Efektif
26
33,77 %
2
Tidak Efektif
0
0%
1
Sangat Tidak Efektif
0
0%
77
100 %
Jumlah
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kab.Karawang, 31 Maret 2014
Dari
table
1
Frekuensi
diatas
menggambarkan
tentang
pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang yang dibentuk tahun 2004 hingga saat ini, Hal ini terlihat dari frekuensi dan presentase jawaban yang telah diberikan oleh PNS Kabupaten Karawang yang menunjukan dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang
62
respon dari hasil jawaban para PNS sangat efektif sebesar 51 Frekuensi atau (66,23%) dan 26 Frekuensi atau (33,77) menjawab efektif. 2. Sosialisasi Peraturan Daerah No 10 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS Tabel 4.2 Skor
Keterangan
F
Persentasi
4
Sangat Efektif
15
19,48 %
3
Efektif
30
38,97 %
2
Tidak Efektif
30
38,97 %
1
Sangat Tidak Efektif
2
2,58 %
77
100 %
Jumlah
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kab.Karawang, 31 Maret 2014 Bahwa dari table 2 diatas menggambarkan tentang sosialisasi Peraturan Daerah No 10 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS yang telah dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Karawang melalui media masa, spanduk, khutbah jum’at dan penyiaran radio, ternyata cukup efektif. Dan ini dibuktikan dengan 77 frekuensi, yang 15 memilih sangat efektif atau (19,48%), 30 frekuensi memilih efektif atau (38,97%), 30 frekuensi memilih tidak efektif atau (38,97%) dan 2 frekuensi memilih sangat tidak efektif atau (2,58%). 3. Keefektifan Peraturan Daerah No 10 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang
63
Pelaksanaan Zakat profesi PNS dalam memotivasi PNS membayar zakat profesi Tabel 4.3 Skor
Keterangan
F
Persentasi
4
Sangat Efektif
44
57,14 %
3
Efektif
33
42,86 %
2
Tidak Efektif
0
0%
1
Sangat Tidak Efektif
0
0%
77
100 %
Jumlah
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kab.Karawang, 31 Maret 2014 Berdasarkan table 3 diatas dari 77 frekuensi yang 44 frekuensi atau (57,14%) menyatakan sangat efektif, 30 frekuensi atau (42,86%) menyatakan efektif. Artinya disini dengan adanya Peraturan Daerah No 10 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq,
Sedekah
dan Surat
edaran Bupati
No
451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS memotivasi PNS membayar zakat profesi. 4. Kepatuhan PNS Kabupaten Karawang dalam mematuhi Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS Tabel 4.4 Keterangan
Skor
F
Persentasi
4
Sangat Efektif
24
31,17 %
3
Efektif
46
59,74 %
2
Tidak Efektif
7
9,09 %
1
Sangat Tidak Efektif
0
0%
77
100 %
Jumlah
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kab.Karawang, 31 Maret 2014
64
Dari hasil table 4 diatas menunjukan bahwa Kepatuhan PNS Kabupaten Karawang dalam mematuhi Surat edaran Bupati No. 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS dari 77 frekuensi yang 24 menyatakan sangat efektif, 46 frekuensi menyatakan efektif, 7 frekuensi menyatakan tidak efektif Artinya sebagian PNS Kabupaten Karawang belum bisa mematuhi Surat edaran Bupati No. 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS dikarenakan belum ada sanksi bagi PNS yang tidak mematuhan aturan surat edaran tersebut. 5. Sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat Tabel 4.5 Skor
Keterangan
F
Persentasi
4
Sangat Efektif
33
42,86 %
3
Efektif
44
57,14 %
2
Tidak Efektif
0
0%
1
Sangat Tidak Efektif
0
0%
77
100 %
Jumlah
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kab.Karawang, 31 Maret 2014
Dari table 5 diatas menggambarkan tentang sosialisai ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat yang telah dilakukan oleh BAZDA Kabupaten karawang berjalan efektif. Hal ini terlihat dari frekuensi dan presentase jawaban yang telah diberikan oleh PNS di Kabupaten Karawang yang menunjukan sosialisasi yang dilakukakan melalui tokoh
65
agama dan masyarakat
untuk menghimpun dana ZIS sudah berjalan
efektif. 6. Penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada mustahik Tabel 4.6 Skor
Keterangan
F
Persentasi
4
Sangat Efektif
15
19,48 %
3
Efektif
22
28,57 %
2
Tidak Efektif
40
51,95 %
1
Sangat Tidak Efektif
0
0%
77
100 %
Jumlah
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kab.Karawang, 31 Maret 2014 Berdasarkan table 6 diatas dari 15 frekuensi atau (19,48%) menyatakan
menyatakan sangat efektif, 24 frekuensi atau (51,95%)
menyatakan efektif, dan 40 frekuensi atau (51,95%) menyatakan tidak efektif. Artinya disini dapat diambil kesimpulan masih banyak sebagian PNS Kabupaten Karawang menyalurkan zakat profesinya secara langsung kepada mustahik.
66
7. Peran Pemeritah Tabel 4.7 Skor
Keterangan
F
Persentasi
4
Sangat Efektif
30
38,96 %
3
Efektif
47
61,04 %
2
Tidak Efektif
0
0%
1
Sangat Tidak Efektif
0
0%
77
100 %
Jumlah
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kab.Karawang, 31 Maret 2014 Bahwa dari table 7 diatas menggambarkan tentang peran pemerintah Kabupaten Karawang dalam membuat Peraturan Daerah No 10 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq,
Sedekah
dan Surat
edaran Bupati
No
451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS sudah efektif untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Karawang. 8. Perkembangan Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang Tabel 4.8 Skor
Keterangan
F
Persentasi
4
Sangat Efektif
66
7,79 %
3
Efektif
57
74,03 %
2
Tidak Efektif
14
18,18 %
1
Sangat Tidak Efektif
0
0%
77
100 %
Jumlah
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kab.Karawang, 31 Maret 2014
67
Dari table 8 Frekuensi diatas menggambarkan tentang perkembangan BAZDA Kabupaten Karawang setelah 9 tahun terbentuk, dari frekuensi 77 yang 6 frekuensi menyatakan sangat efektif, 57 frekuensi menyatakan efektif dan 14 frekuensi menyatakan tidak efektif. Dapat diambil kesimpulan perkembangan BAZDA Kabupaten Karawang selama 9 tahun ini berjalan cukup efektif. 9. Ekonomis Tabel 4.9 Skor
Keterangan
F
Persentasi
4
Sangat Efektif
23
29,87 %
3
Efektif
54
70, 13 %
2
Tidak Efektif
0
0%
1
Sangat Tidak Efektif
0
0%
77
100 %
Jumlah
Sumber : Data Primer diperoleh dari PNS Kab.Karawang, 31 Maret 2014 Ekonomis disini adalah untuk menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, keuangan dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan. Dan berdasarkan 77 frekuensi menjawab efektif semua tentang ekonomis operasional kinerja Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang.
68
Tabel 4.10 Hasil Tabulasi Distribusi Frekuensi Dari Pertanyaan 1-9 Skor 4
Ket SE
1 66,23%
2 19,48%
3 57,14%
4 31,17%
5 42,86%
6 19,48%
7 38,96%
8 7,79%
9 29,87%
Total 312,98%
Frekuensi 34,77%
3
E
33,77%
38,97%
42,86%
59,74%
57,14%
28,57%
61,04%
74,03%
70,13%
466,25%
51,81%
2
TE
0%
38,97%
0%
0%
51,95%
0%
18,18%
0%
118,19%
13,13%
1
STE
0%
2,58%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2,58%
0,29%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah
9,09%
Berdasarkan table 10 hasil dari semua pertanyaan
900%
diatas
menunjukan bahwa sistem kerja BAZDA Kabupaten Karawang dari pembentukan Badan Amil Zakat di Kabupaten Karawang, sosialisai Peraturan Daerah No 10 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS, keefektifan Peraturan Daerah No 10 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS dalam memotivasi PNS membayar zakat profesi, kepatuhan PNS Kabupaten Karawang dalam mematuhi Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS, sosialisasi ZIS melalui tokoh agama dan masyarakat, penyaluran zakat melalui lembaga atau menyalurkan sendiri kepada mustahik, peran pemeritah, perkembangan Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang dan ekonomis. Keefektifan Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat profesi PNS sudah cukup efektif, hal ini
100%
69
ditunjukan oleh banyaknya frekuensi yang selalu menjawab efektif sebesar 466,25%. Adapun yang menjadi ukuran efektifitas Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang pelaksanaan zakat profesi PNS dalam pengumpulan zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang adalah: a. Sudah banyaknya PNS yang mematuhi Surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang pelaksanaan zakat profesi PNS. b. Sudah banyaknya PNS yang membayar zakat melalui unit pengumpul zakat di setiap dinas instansi masing-masing. c. Peningkatan penghimpunan zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang selalu meningkat. Setelah melalui proses sosialisasi surat edaran Bupati Bupati No 451/12/32/2/kesra tahun 2006 tentang pelaksanaan zakat profesi PNS. Berikut ini adalah Penghimpunan dan pengeluaran dana zakat profesi pada BAZDA Kabupaten Karawang tahun 2005-2013 dapat dilihat pada table sebagai berikut :
70
2005
Table 4.11 Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Zakat Pendapatan (profesi) Target Penerimaan Pengeluaran (Rp) (Rp) (Rp) 222.000.000 288.082.640 244.697.041
Saldo (RP) 43.385.599
2006
387.000.000
392.477.643
373.849.738
18.627.905
2007
426.000.000
433.912.982
389.616.784
44.296.198
2008
462.000.000
529.441.669
494.086.299
35.355.370
2009
630.000.000
699.331.643
630.000.000
69.331.643
2010
696.000.000
722.178.268
645.866.273
76.311.995
2011
744.000.000
686.546.146
711.573.990
-25.027.844
2012
750.000.000
835.304.553
862.699.417
-27.394.864
2013
864.000.000
911.239.376
910.624.206
615.170
Tahun
Sumber : Data Primer diperoleh dari BAZDA Kab.Karawang, 24 Maret 2014 Pada tahun 2005 BAZDA Kabupaten Karawang dapat menghimpun dana zakat profesi sebanyak Rp 288.082.640 dari target Rp 222.000.000 mengalami kenaikan Rp.66.082.640 atau 29,77%, pada tahun 2006 BAZDA Kabupaten Karawang dapat menghimpun dana zakat profesi sebanyak Rp 392.477.643 dari target Rp 387.000.000 mengalami kenaikan Rp 5.477.643 atau 1,42%, pada tahun 2007 BAZDA Kabupaten Karawang menghimpun dana zakat profesi sebanyak Rp 433.912.982 dari target Rp 426.000.000 mengalami kenaikan Rp 7.912.982 atau 1,86%, pada tahun 2008 BAZDA Kabupaten Karawang dapat menghimpun dana zakat profesi sebanyak Rp
71
529.441.669 dari target Rp 462.000.000 mengalami kenaikan Rp 77.441.660 atau 16,76%, pada tahun 2009 BAZDA Kabupaten Karawang menghimpun dana zakat profesi sebanyak Rp 699.331.643 dari target Rp 630.000.000 mengalami kenaikan Rp 699.331.643 atau 11,01%, pada tahun 2010 BAZDA Kabupaten Karawang menghimpun dana zakat profesi sebanyak Rp 722.178.268 dari target Rp 696.000.000 mengalami kenaikan Rp 26.178.268 atau 3,76%, pada tahun 2011 BAZDA Kabupaten Karawang menghimpun dana zakat profesi sebanyak Rp 686.546.146 dari target Rp 744.000.000 pada tahun 2011 ini mengalami penurunan dari yang sudah ditargetkan sebanyak Rp -57.453.854 atau -7,72%, pada tahun 2012 BAZDA Kabupaten Karawang menghimpun dana sebanyak Rp 835.304.553 dari target Rp 750.000.000 mengalami kenaikan Rp 85.304.553 atau 11,37%, pada tahun 2013 BAZDA Kabupaten Karawang menghimpun dana sebanyak Rp 911.239.376 dari target Rp 864.000.000 mengalami kenaikan Rp 47.239.376 atau 5,47%. Setelah adanya surat edaran bupati no 451/12/32/2/kesra tahun 2006 tentang pelaksanaan
zakat
profesi
dapat
dikatakan
cukup
efektif
karena
penghimpunan BAZDA Kabupaten Karawang selalu meningkat dan mencapai target hanya pada tahun 2011 penghimpunan dana ZIS tidak mencapai target. Adapun sumber perolehan dana zakat profesi tahun 2005-2013 dari masing-masing Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang dapat dilihat pada table dibawah ini:
72
Table 4.12 Rekapitulasi Penerimaan Zakat Pendapatan (Profesi) Tahun 2013 BAZDA Kabupaten Karawang NO
UPZ DINAS/INSTANSI
BULAN
JUMLAH
1
SETDA
Januari-Desember
Rp. 105.779.874
2
SETWAN
Januari-Desember
Rp.
33. 259.600
3
D.Pendapatan PKAD
Januari-Desember
Rp.
19.936.875
4
DISDUKCAPTIL
Januari-Desember
Rp.
3.510.000
5
D.BinaMarga& Pengairan
Januari-Desember
Rp.
2.206.000
6
PERIKLATNAK (PKP)
Januari-Desember
Rp.
4.420.000
7
D.Koperasi UK & M
Januari-Desember
Rp.
6.978.000
8
D.Pertanian & Kehutanan
Januari-Desember
Rp.
2.750.000
9
D.Cipta Karya
Januari-Desember
Rp.
1.067.872
10
D.Kesehatan
Januari-Desember
Rp.
69.116.877
11
DISNAKERTRANS
Januari-Desember
Rp.
17.436.125
12
DISDIKPORA
Januari-Desember
Rp.
57.078.000
13
DISBUDPAR
Januari-Desember
Rp.
400.000
14
D.PERHUBUNGAN KI
Januari-Desember
Rp.
11.355.266
15
Januari-Desember
Rp.
14.307.465
16
DISPERINDAG TAMBEN Dinas Sosial
Januari-Desember
Rp.
2.756.000
17
Kantor BPN
Januari-Desember
Rp. 18.905.500
18
Kantor BPMD
Januari-Desember
Rp.
770.000
73
19
Badan KBPP
Januari-Desember
Rp.
6.311.000
20
Januari-Desember
Rp.
8.050.000
21
B.Pengelolangan Lingkungan Hidup Satpol PP (Trantib)
Januari-Desember
Rp. 28.075.675
22
Kementerian Agama
Januari-Desember
Rp. 220.000.000
23
Pengadilan Agama
Januari-Desember
Rp.
4.536.980
24
Kantor Arsip Daerah
Januari-Desember
Rp.
7.150.000
25
Kantor PERPUSDA
Januari-Desember
Rp.
231.000
26
Kantor PDAM
Januari-Desember
Rp. 141.245.013
27
Kesbang Pol Linmas
Januari-Desember
Rp. ……………
28
Kantor BKD & DIKLAT
Januari-Desember
Rp.
29
RSUD Karawang
Januari-Desember
Rp. 62.845.919
30
Inspektorat
Januari-Desember
Rp. …………….
31
BP4K
Januari-Desember
Rp.
32
Perorangan
Januari-Desember
Rp. 49.953.000
JUMLAH
1.362.000
1.970.000
Rp. 911.239.376
Sumber : Data Primer diperoleh dari BAZDA Kab.Karawang, 24 Maret 2014
Data tersebut menunjukan bahwa sumber dana zakat profesi yang paling besar dari bulan Januari-Desember 2013 yaitu berasal dari Kementerian Agama dengan jumlah PNS 585 orang37 dan memang rata-rata pegawainya adalah mengerti dengan arti zakat pendapatan (profesi) dan di kemenag ada pemotongan
37
Sudin Samsudin, Staf bagian Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten Karawang, Wawancara Pribadi, Karawang, 6 Maret 2014.
74
gaji langsung setiap menerima gaji atau sebulan sekali, sedangkan sumber dana yang diperoleh paling kecil yaitu dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang karena dengan jumlah pegawai yang sedikit hanya 9 orang PNS38 dan rata-rata pegawainya tidak mengerti arti dari zakat pendapatan (profesi), dan ada pula beberapa Dinas Instansi yang tidak ada pemasukan zakat profesi ke BAZDA Kabupaten Karawang karena belum mengerti dan memahami arti zakat profesi yaitu Dinas Kesbang Pol Linmas dan Inspektorat. Sehingga akan terjadi naik turunnya pendapatan yang dikelola oleh BAZDA Kabupaten Karawang. Dapat disimpulkan, bahwa surat edaran Bupati No 451/12/32/2/Kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS dalam menghimpun dana zakat profesi PNS, dapat dikatakan cukuf efektif karena setiap tahunnya pendapatan BAZDA Kabupaten Karawang selalui mencapai target hanya pada tahun 2011 pendapatan BAZDA Kabupaten Karawang pendapatannya tidak sesuai target. C. Solusi Untuk Mengatasi Kendala-kendala Penghimpunan Zakat Profesi di BAZDA Kabupaten Karawang Hasil keefektifitasan Surat Edaran Bupati No 451/12/32/2/Kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS dalam pengumpuan zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang menunjukan cukup efektif, berdasarkan banyaknya frekuensi yang selalu menjawab sangat efektif dan efektif. Sangat efektif sebesar 34,77%, efektif sebesar 51,81%, tidak efektif sebesar 13,13% dan
38
2014.
Siti Sobiroh, Staf Perpusda Kabupaten Karawang, Wawancara Pribadi, Karawang, 6 Maret
75
sangat tidak efektif sebesar 0,29% dari 77 responden, dari hasil penelitian tersebut maka diperlukan solusi untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang, diantaranya: 1. Fungsi Badan Amil Zakat yang sudah ada, hendaknya lebih dioptimalkan dan sistem manajeman pengelolaan dan pendistribusian zakatnya dibenahi, sehingga potensi zakat yang besar di Kabupaten Karawang dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tingkat kesejahteraaan masyarakat bisa ditingkatkan melalui harta zakat. 2. Di berlakukannya sanksi bagi PNS yang pendapatannya sudah mencapai nishab tetapi tidak membayar zakat profesi. 3. Pengumpulan dana zakat jangan terpokus ke zakat profesi saja, akan tetapi zakat-zakat yang lain serta infaq dan sedekah harus dikelola dan juga dikembangkan. 4. Perlunya sosialisasi yang sungguh-sungguh atas pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat kepada masyarakat. 5. Perlunya tenaga ahli (SDM) yang menggeluti bidang zakat, infaq, sedekah, sehingga dalam menjalankan kerjanya sesuai bidang yang dimilikya. 6. Mengaktifkan kembali UPZ-UPZ disetiap Instansi/Badan/Dinas/kecamatan pemerintah Kabupaten Karawang. 7. Perlu membangun hubungan kerja yang sinergis dengan lembaga lain yang sejenis, untuk meningkatkan kemitraan.
76
8. Untuk memanej penghimpunan dana dan sistem pengelolaan zakat lebih baik lagi, sebagaimana manajeman organisasi lain yaitu harus ada planning, Organizing, Actuatyng dan Controling. 9. Seiring dengan perubahan waktu dan zaman yang begitu cepat maka harus diiringi dengan perubahan teknologi seperti membuat portal website sebagai media sosialisasi untuk masyarakat agar dapat membantu meningkatkan penghimpunan dana ZIS.
77
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut: 1. Sebagaimana penulis ungkapkan diperumusan masalah bahwa dalam penelitian ini penulis ingin melihat keefektifitasan surat edaran Bupati No 451/12/32/2/Kesra tahun 2006 tentang pelaksanaan zakat profesi PNS dalam pengumpulan zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang, pelaksanaan surat edaran tersebut belum berjalan secara maksimal yang salah satu faktor penyebabnya pelaksanaan sosialisasi yang belum memadai dan menyuluruh di semua lapisan masyarakat khususnya pada tingkat UPZ kecamatan. 2. Penghimpunan dana zakat profesi PNS dapat dikatakan cukup efektif karena setiap
tahunnya
selalu
mencapai
target
hanya
pada
tahun
2011
penghimpunannya tidak mencapai target. 3. Hasil Keefektifitasan surat edaran Bupati No 451/12/32/2/kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS dalam pengumpulan zakat profesi di BAZDA Kabupaten Karawang dapat dikatakan cukup efektif, berdasarkan banyaknya frekuensi yang selalu menjawab sangat efektif dan efektif, sangat efektif sebesar 34,77%, efektif sebesar 51,81%, tidak efektif sebesar 13,13% dan sangat tidak efektif sebesar 0,29% dari 77 responden.
77
78
4. Faktor pendukung BAZDA Kabupaten Karawang antara lain: a. Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pengelola zakat dan pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji (BIMAS) Islam Departemen Agama RI No.D/291 Tahun 2001 sebagai petunjuk teknisnya. b. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.10 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. c. Adanya Surat Edaran Bupati No.451/12/32/2/Kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS. d. Memiliki lembaga pemerintahan untuk mensosialisasikan zakat kepada muzakki. e. Memiliki donatur atau muzakki dari golongan PNS. Adapun faktor penghambat BAZDA Kabupaten Karawang antara lain: a. Masih melekatnya budaya masyarakat, dalam hal ini sebagai muzakki yang membayar zakat secara langsung kepada mustahik. b. Masih kurangnya kepercayaan para muzakki (PNS) atau instansi untuk mentasharufkan zakatnya ke BAZDA. c. Keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi ZIS yang dimiliki Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang. d. Adanya lembaga zakat lain yang berdiri di daerah Kabupaten Karawang
79
B. Saran Untuk meningkatkan penghimpunan dana dan sistem pengelolaan dengan baik peneliti memberikan saran-saran, baik kepada pemerintah Kabupaten Karawang maupun kepada pengurus BAZDA Kabupaten Karawang diantaranya: 1. Mengaktifkan kembali UPZ-UPZ disetiap Instansi/Badan/Dinas/Kecamatan pemerintah Kabupaten Karawang. 2. Pembentukan pengurus baru (reorganisasi) harus mengutamakan SDM, sehingga pengumpulan, pengelolaan, dan mendayagunakan dana ZIS bisa maksimal. 3. Pemerintah Kabupaten Karawang harus memfasilitasi dan menganggarkan dana yang cukup untuk BAZDA, sehingga para pengurusnya dapat bekerja lebih maksimal. 4. Harus ada pengawasan yang insentif dari pemerintah Kabupaten Karawang. 5. Sosialisasi tentang keberadaan BAZDA Kabupaten Karawang dan programprogramnya harus dilakukan dan terus menerus, termasuk masyarakat kota, baik pemerintah, non pemerintah, perguruan tinggi dan lain-lain.
80
DAFTAR PUSTAKA Al-hamid Mahmud dan Abdul Al-baly, Ekonomi Zakat Sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: CV Karya Utama, 2005. Georgopoulus Basir S dan Tannembaun Arnold S.,“A. Study OF Organisation Effectiveness”, America: Sociological Review, Vol. 22, 1957. Hadi Sutrisno, Metodologi Research, cet.1, Yogyakarta: Andi, 2004. Hafiduddin Didin, Panduan Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, Jakarta: Gema Insani Press 1998. , Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press 2002. Handoko, T. Hani, Manajeman. Edisi II Yogyakarta: BPFE, 1993. M. Taufik Ridho, Zakat profesi dan Perusahaan, Ciputat: IMZ, 2002. Moeleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Karya, 1994. Muhammad, Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, Jakarta: Penertbit Salemba diniyah 2002. Mujahidin Akhmad, Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Mulyasa, E. Manajeman Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004. Nazir Moh, Metode Penelitian, cet.1, Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
81
Nurhayati Sri dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2011. Purwakananta M. Arifin dan Aflah Noor, ed., Southeast Zakat Movement, Jakarta Diterbitkan atas Kerjasama Forum Zakat, DD, Pemkot Padang, 2008. Risya Subki, Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: PP. LAZIS NU, 2009. Rochaety Ety dan Tresnati Ratih, Kamus Istilah Ekonomi, Jakarta: Bumi Aksara, 2005. Sadili, Hasan, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jilid 2. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, 2009. Sujadi F.X, O & M Penunjang Keberhasilan Proses Management, Jakarta: CV. Masagung, 1990. Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung: Pustaka Setia, 2005. Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-9, 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tengtang Pengelolaan Zakat Wawancara Pribadi dengan Bpk Slamet Imam Santoso, sebagai Wakil Ketua BAZ Kabupaten Karawang, 27 Februari 2014. Wawancara Pribadi dengan Bpk Sudin Samsudin, Staf bagian Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten Karawang, Karawang, 6 Maret 2014.
82
Wawancara Pribadi dengan Ibu Siti Sobiroh, Staf Perpusda Kabupaten Karawang, Karawang, 6 Maret 2014. Zuhaili Wahbah al-Fiqh al-Islamy wa’Adillatuhu, JUZ II, Damsyiq: Dar el-Fikri, 1997. Karawang,“Sejarah Kabupaten Karawang”, Di akses pada tgl 10 Oktober 2013 https://sites.google.com/site/pemdakarawangcc/profil-pemda-karawang. Karawang,“Jumlah PNS Kabupaten Karawang”, Di akses pada tgl 4 Mei 2014 https://sites.google.com/site/pemdakarawangcc/profil-pemda-karawang.
Pedoman Wawancara Penelitian Efektifitas Surat Edaran Bupati No 451/12/32/2/Kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS Dalam Pengumpulan Zakat Profesi Di BAZDA Kabupaten Karawang
Narasumber
:
Jabatan
:
Hari/ Tanggal
:
Tahapan Perkenalan
Pertanyaan Assalamualaikum Wr. Wb Terimakasih Bapak/ibu telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini, perkenalkan nama saya: Hani Tahliani, program studi muamalat konsentrasi (ZISWAF)
Manajeman Universitas
Zakat Islam
dan
Wakaf
Negeri
Syarif
Hidayatullah Jakarta. Pembukaan Tujuan Izin
Saya ingin mewawancarai
Bapak/ibu tentang
efektifitas surat edaran bupati no 451/12/32/2/kesra (kesediaan tahun 2006 tentang pelaksanaan zakat profesi PNS
untukdi
dalam pengumpulan zakat profesi di BAZDA
wawancarai
kabupaten Karawang, wawancara ini merupakan
Mekanisme
salah satu teknik pengumpulan data untuk penelitian
wawancara
guna menyelesaian skripsi. Saya akan merekam setiap komentar/jawaban wawancara ini.
Isi Wawancara
1. Apa dasar hukum berdirinya BAZDA Kabupaten Karawang? 2. Apa visi misi dari BAZDA Kabupaten Karawang? 3. Upaya
apa
yang
dilakukan
BAZDA
Kabupaten Karawang untuk menumbuhkan kesadaran berzakat kepada warga karawang yang hartanya sudah mencapai nishab? 4. Bagaimana strategi yang dilakukan BAZDA Kabupaten Karawang untuk meningkatkan penghimpunan dana? 5. Bagaimana
proses
BAZDA
Kabupaten
Karawang dalam kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat? 6. Bagaimana dukungan pemerintah daerah kabupaten
karawang
terhadap
BAZDA
Kabupaten Karawang? 7. Apa faktor pendukung dan penghambat yang
di
hadapi
BAZDA
Kabupaten
Karawang dalam menghimpun dana?
8. Siapa yang membuat dan menyetujui surat edaran zakat profesi PNS? 9. Berapa
batas
nishab
yang
ditentukan
BAZDA Kabupaten Karawang? 10. Bagaimana hambatan pelaksanaan surat edaran
zakat
profesi
di
Kabupaten
Karawang? 11. Adakah peraturan daerah yang memaksa para PNS untuk membayar zakat profesi? 12. Bagaimana cara pembayaran zakat yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil? 13. Bagaimana respon para PNS terhadap peraturan daerah dan surat edaran mengenai zakat profesi? 14. Bagaimana tingkat efektifitas penghimpunan dana zakat profesi oleh PNS setelah diberlakukannya surat edaran bupati no 451/12/32/2/kesra
tahun
2006
tentang
pelaksanaan zakat profesi PNS ? 15. Apa saja program BAZDA Kabupaten Karawang? 16. Bagaimana sistem penyaluran zakat pada BAZDA Kabupaten Karawang?
17. Bagaimana
membangun
dan
mempertahankan kepercayaan donatur di BAZDA Kabupaten Karawang? 18. Mitra kerja sama BAZDA Kabupaten Karawang meliputi apa saja? 19. Bagaimana
bapak
melihat
fenomena
penghimpunan zakat saat ini, yang terkesan bersaing antara BAZ dan LAZ? 20. Bagaimana penilaian bapak dengan adanya BAZDA Kabupaten Karawang ini?
Penutup
21. Apa Saran bapak terkait efektifitas surat edaran bupati no 451/12/32/2/kesra tahun 2006 tentang pelaksanaan zakat profesi PNS dalam
pengumpulan
zakat
profesi
di
BAZDA Kabupaten Karawang? Terimakasih
atas
kesediaan
Bapak/ibu,
untuk meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Semua jawaban dan saran anda sangat bermanfaat untuk penelitian saya. Wassalamualaikum Wr. Wb
A. INDENTITAS DATA RESPONDEN
Nama
:
Alamat
:
Jenis Kelamin
:
Umur
:
Pendidikan
:
Rata-rata pendapatan perbulan
:
a. < dari 2.000.000
b. 2.000.000 s/d 3.500.000
c. > dari 3.500.000
Di bawah ini terdapat sejumlah pertanyaan-pertanyaan, bacalah setiap pertanyaan kemudian berikan jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, dan berikan jawaban terhadap soal essai. Adapun kriteria jawaban sebagai berikut A. Sangat Efektif (SE) B. Efektif (E) C. Tidak Efektif (TE) D. Sangat Tidak Efektif (STE) Surat Pernyataan Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bahwa saya bersedia menjadi responden dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui “EFEKTIFITAS SURAT EDARAN BUPATI NO 451/12/32/2/KESRA TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI PNS DALAM PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI DI BAZDA KABUPATEN KARAWANG” Semua data dan jawaban akan dijamin kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan penelitian. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat semoga penelitian ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, sebelum dan sesudah saya ucapkan terima kasih.
Tertanda
(
)
B. EFEKTIFITAS SURAT EDARAN BUPATI NO 451/12/32/2/KESRA TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI PNS
1. Di Kabupaten Karawang sudah dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2004 hingga saat ini, untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah. Bagaimana menurut Bapak/ibu tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang? A. Sangat Efektif
B. Efektif
C. Tidak Efektif
D. Sangat Tidak Efektif
2. Di Kabupaten Karawang sudah mempunyai Peraturan Daerah (PERDA) No 10 Tentang Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada tahun 2002 dan Surat Edaran Bupati No 451/12/32/2/Kesra tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS. Bagaimana menurut Bapak/ibu tentang sosialisasi peraturan daerah dan surat edaran bupati di Kabupaten Karawang? A. Sangat Efektif
B. Efektif
C. Tidak Efektif
D. Sangat Tidak Efektif
3. Dengan adanya Peraturan Daerah dan Surat edaran tentang zakat profesi PNS. Apakah menurut Bapak/ibu memotivasi untuk patuh membayar zakat penghasilan (profesi)? A. Sangat Efektif
B. Efektif
C. Tidak Efektif
D. Sangat Tidak Efektif
4. Setelah adanya Peraturan Daerah dan Surat edaran tentang zakat profesi PNS. Apakah menurut Bapak/ibu efektif PNS yang penghasilannya sudah mencapai nishab mematuhi aturan-aturan yang ada dalam mengeluarkan zakat penghasilan (profesi)? A. Sangat Efektif
B. Efektif
C. Tidak Efektif
D. Sangat Tidak Efektif
5. Adanya pendekatan melalui tokoh agama dan masyarakat. Apakah menurut Bapak/ibu efektif dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS di Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang? A. Sangat Efektif
B. Efektif
C. Tidak Efektif
D. Sangat Tidak Efektif
6. Menyalurkan zakat penghasilan (profesi) melalui perantara Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang atau Unit Pengumpul Zakat disetiap dinas instansi masing-masing lebih optimal dan efektif dibanding menyalurkan sendiri. Bagaimana menurut Bapak/ibu? A. Sangat Efektif
B. Efektif
C. Tidak Efektif
D. Sangat Tidak Efektif
7. Pemerintah Kabupaten Karawang membuat Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada tahun 2002 dan Surat Edaran Bupati No 451/12/32/2/Kesra tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Karawang. Bagaimana menurut Bapak/ibu? A. Sangat Efektif
B. Efektif
C. Tidak Efektif
D. Sangat Tidak Efektif
8. Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang sudah 9 tahun terbentuk hingga saat ini. Bagaimana menurut Bapak/ibu tentang perkembangan Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang? A. Sangat Efektif
B. Efektif
C. Tidak Efektif
D. Sangat Tidak Efektif
9. Menurut Sujadi F.X bahwa untuk mencapai kerja dan efisiensi suatu pekerjaan haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut: 1. Berhasil guna artinya disini kegiatannya sesuai target tujuan. 2. Ekonomis, yaitu meliputi biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, keuangan dll dipergunakan sesuai dengan perencanaan atau tidak terjadi pemborosan. 3. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab. 4. Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban ukuran kemampuan kerja dan waktu yang bersedia. 5. Rasionalitas, wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang harus sesuai dengan tanggung jawab dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya. 6. Prosedur kerja yang praktis, yaitu kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat dipertanggung jawabkan. Dari enam teori diatas bagaimana menurut Bapak/ibu bila dihubungkan dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Karawang? A. Sangat Efektif
B. Efektif
C. Tidak Efektif
D. Sangat Tidak Efektif
