PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI SKRIPSI. Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) DALAM SISTEM MODERNISASI PERPAJAKAN KANTOR PAJAK PRATAMA (Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Rima Ayu Anggraini NIM : 112114130

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016


EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) DALAM SISTEM MODERNISASI PERPAJAKAN KANTOR PAJAK PRATAMA (Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo) SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh: Rima Ayu Anggraini NIM : 112114130

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2016

i




UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Evaluasi Pelaksanaan Tugas Account Representative (AR) Dalam Sistem Modernisasi Perpajakan Kantor Pajak Pratama (Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 22 Januari 2016 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima. Yogyakarta, 29 Januari 2016 Yang membuat pernyataan,

(Rima Ayu Anggraini)

iv


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama

: Rima Ayu Anggraini

NIM

: 112114130

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: Evaluasi Pelaksanaan Tugas Account Representative (AR) Dalam Sistem Modernisasi Perpajakan Kantor Pajak Pratama (Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo). Dengan demikian saya memberikan hak kepada Perpusatakaan Universitas Sanata Dharma untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secaraa terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentngan akademis tanpa perlu meminta izin maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya.

Yogyakarta, 29 Januari 2016 Yang membuat pernyataan,

(Rima Ayu Anggraini)

v


MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur Bersabar dalam berusaha Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain) dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S. Al- Insyirah: 6-8)

Kupersembahkan untuk :

ALLAH SWT Bapak Joko Sutrisno dan Mamah Setyaningtyas

vi


KATA PENGANTAR Puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan

rahmat

dan

karunia

kepada

penulis

sehingga

dapat

menyelesaikan skripsi ini.penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu

syarat

untuk

memperoleh

gelar

sarjana

pada

program

Studi

Akuntansi,Fakultas Ekonomi Universitas Sanata dharma. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan,bimbingan dan arahan dari berbagai pihak.Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada : 1. Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., PhD., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma

yang

telah

memberikan

kesempatan

untuk

belajar

dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis. 2. Drs. YP.Supardiyono, M.Si, akt, QIA selaku Kaprodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma. 3. Dra.YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak., C.A., selaku pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Mohammad Isnaeni selaku Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur yang telah membantu memberikan izin untuk penelitian di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

vii


5. Bapak Erry S. Dipawinangun selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo yang sudah mengijinkan untuk penelitian dan banyak memberi informasi tentang KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. 6. Orangtua ku Bapak Joko Sutrisno dan Mamah Setyaningtyas yang tidak pernah lelah memberikan semangat, dukungan, trlebih lagi doa yang tidak pernah putus hingga selesainya skripsi ini. 7. Keluarga besar Soepomo dan Keluarga besar Sudarmanto yang telah memberikan doa serta dukungan. 8. Jessie Faizal yang memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis. 9. Om bonie dan keluarga yang selalu memberikan doa serta semangat. 10. Teman-teman kos (Wulan, Cindy, Uma, dan Onik) yang selalu memberikan semangat serta dukungan. 11. Sahabat serta keluarga baru yang telah memberikan semangat dan dukungan (Meta, Friska, Anis, Dicky, Monic, Tresya). 12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya,oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Yogyakarta, 29 Januari 2016

Penulis

viii


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................ iii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .............. iv KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ................ v HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................ vi HALAMAN KATA PENGANTAR ...................................................... vii HALAMAN DAFTAR ISI .................................................................... ix HALAMAN DAFTAR TABEL ............................................................. xii HALAMAN DAFTAR GAMBAR ........................................................ xii ABSTRAK ............................................................................................. xiv ABSTRACT .......................................................................................... xv BAB I

PENDAHULUAN. .................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1 B. Rumusan Masalah .............................................................. 5 C. Batasan Masalah ................................................................. 5 D. Tujuan Penelitian................................................................ 5 E. Manfaat Penelitian.............................................................. 5 F. Sistematika Penulisan......................................................... 6

BAB II

LANDASAN TEORI ................................................................ 8 A. Perpajakan .......................................................................... 8 B. Reformasi Perpajakan......................................................... 18

ix


C. Kebijakan Account Representative..................................... 22 D. Konsultan Pajak.................................................................. 32 E. Perbedaan Konsultan Pajak dan Account Representative. . 35 F. Persamaan Konsultan Pajak dan Account Representative.. 37 BAB III

METODE PENELITIAN.......................................................... 38 A. Jenis Penelitian ................................................................... 38 B. Subjek Penellitian............................................................... 38 C. Objek Penelitian ................................................................. 38 D. Operasional Variabel .......................................................... 39 E. Populasi dan Sampel Penelitian.......................................... 47 F. Data Penelitian.................................................................... 47 G. Teknik Pengumpulan Data ................................................. 47 H. Metode Analisis Data ......................................................... 48 I. Teknis Analisis Data........................................................... 50

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ................................. 53 A. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo ........ 53 B. Visi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo................................ 54 C. Misi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo ............................... 55 D. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo ....... 56 E. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.......... 57 F. Kegiatan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo........................ 64 G. Produk KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo........................... 65

x


BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.............................. 69 A. Deskripsi Data .................................................................... 70 B. Uji Validitas dan Reabilitas................................................ 73 C. Analisis Data ...................................................................... 75 D. Pembahasan ........................................................................ 80

BAB VI

PENUTUP ................................................................................ 85 A. Kesimpulan......................................................................... 85 B. Keterbatasan Penelitian ...................................................... 85 C. Saran ................................................................................... 86

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 87 LAMPIRAN ................................................................................................ 89

xi


DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Perbedaan Konsultan Pajak dan Account Representative........ 35

Tabel 3.1

Tingkat Pelaksanaan Account Representative (AR)................. 52

Tabel 5.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ........................... 70 Tabel 5.2 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ................. 71 Tabel 5.3 Data Responden Berdasarlan Lama Bekerja di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo ............................................. 72 Tabel 5.4

Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja Menjadi AR .............................................................................. 72

Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas .................................................................... 74 Tabel 5.6 Hasil Uji Reabilitas................................................................... 75 Tabel 5.7

Persentase Jawaban AR Per Butir Pernyataan Untuk Komponen Tugas AR .............................................................. 77

Tabel 5.8 Persentase Jawaban AR Per Butir Pernyataan Untuk Komponen Persyaratan Pengangkatan Pegawai...................... 80 Tabel 5.9 Jumlah Masing-Masing Responden Untuk Setiap Butir Pernyataan Dengan Menggunakan Penilaian Skala Likert ...... 82

xii


DAFTAR GAMBAR Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo ....... 56

xiii


ABSTRAK EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) DALAM SISTEM MODERNISASI PERPAJAKAN KANTOR PAJAK PRATAMA (Studi Kasus di Kantor Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo) Rima Ayu Anggraini NIM : 112114130 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016 Account Representative (AR) adalah petugas yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang sudah menerapkan sistem administrasi modern. Tujuan penlitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Account Representative dalam sistem modernisasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakann kuesioner. Uji validitas dan uji reabilitas diterapkan untuk menguji data dari kuesioner. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan Rentang Kelas. Hasil penelitian pelaksanaan Account Representative di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah sebesar 29,35 dari 30,00. Hal ini menunjukkan bahwa Account Representativedalam sistem modernisasidi KPP Pratama Pasar Rebo berada di rentang 25,2-30,0 yang dikategorikansangat baik. Kata kunci: Pelaksanaan Account Representative, sistem modernisasi perpajakan

xiv


ABSTRACT EVALUATION OF ACCOUNT REPRESENTATIVE IN THE MODERNIZATION OF THE SYSTEM TAXATION OF TAX SYSTEM OFFICER (The Case Study at Pratama Tax Office Pasar Rebo Jakarta) Rima Ayu Anggraini NIM :112114130 Sanata Dharma University of Yogyakarta 2016 Account Representative is the officer in charge at the Pratama Tax Office Pasar Rebo Jakarta, which has already applied modern administrative system. The purpose of this research is to evaluate the account representative in the Pratama Tax Office Pasar rebo Jakarta. The kind of this research is case study. The data was collected using a questionnaire. Validity and reliability test were applied to the data from the questionnaire. The analysis was done using a range of classes. Research shows that the evaluation of Account Representative in the Pratama Tax Office Pasar Rebo Jakarta was scored 29,35 from 30,00. This shows that the Account Representative in the modernization of the taxation system in Pratama Tax Office Pasar Rebo Jakarta in the range of 25,2-30,0 which is categorized as very good. Keywords : implementation account representative, tax modernization system

xv


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Kemajuan

perekonomian

Indonesia

adalah

kegiatan

yang

berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan pembiayaan kemajuan perekonomian Indonesia. Selama lima tahun terakhir penerimaan perpajakan memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total penerimaan dalam negeri. Bahkan pada tahun 2013, penerimaan pajak hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara (APBN Kementerian Keuangan RI). Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan negara, maka dari itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak.Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan tax reform (Widodo, 2010:2). Tax reform adalah 1


reformasi

perpajakan

yang

dilakukan

terhadap

2

peraturan-peraturan

perpajakan dan sistem administrasi perpajakan Indonesia. Indonesia melakukan reformasi perpajakan untuk pertama kalinya pada tahun 1983 dan menghasilkan tiga Undang-Undang perpajakan yaitu UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan selanjutnnya dilakukan perubahan melalui amandemen. Langkah lain yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah melakukan perubahan dalam sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penyempurnaan organisasi dengan membuat KPP modern. Sebelum modernisasi pajak dilakukan terdapat beberapa kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dibentuk berdasarkan jenis pajaknya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang menangani Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) yang khusus menangani permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Kantor Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) yang bertugas menangani masalah pemeriksaan, serta ada Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP-4) yang bertugas sebagai fungsi penyuluhan. Keadaan struktur organisasi seperti ini bersifat ganda dan dualisme fungsi karena fungsi pelayanan dan pemeriksaan sama-sama dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), bahkan jika ada permohonan keberatan juga dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).


3

Pelayanan pada saat KPP sebelum modern tidak menerapkan pelayanan satu atap (one stop service) karena KPP dibagi berdasarkan jenis pajak. Hal tersebut tidak memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Keadaan seperti ini mendorong DJP untuk melakukan modernisasi dengan membuat KPP modern. Kantor Pelayanan Pajak Modern diawali dengan dibentuknya Kantor LTO (Large Taxpayer Office) pada tahun 2002, biasa disebut dengan KPP WP besar menangani 300 wajib pajak badan terbesar di seluruh Indonesia.

Kedua,

pada

tahun

2003

dibentuklah

Kantor

MTO

(MediumTaxpayer Office) yang kemudian lebih sering disebut dengan nama KPP Madya menangani 200-500 WP Badan terbesar di Lingkungan kanwilnya. Langkah ketiga adalah pembentukan Kantor STO (Small Taxpayer Office) yang biasa dikenal dengan sebutan KPP Pratama. Terciptanya KPP modern membuat DJP senantiasa memberikan pelayanan prima, DJP memberikan pelayanan ekstra yaitu dengan membentuk Account Representative di setiap KPP Modern. Account Representative adalah petugas yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang sudah menerapkan sistem administrasi modern. Peranan Account Representative (AR) di dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sangat diperlukan. Dengan berlakunya sistem Account Representative (AR) sebagai salah satu wujud pelayanan prima kepada wajib pajak, diharapkan dapat membantu peningkatan penerimaan pajak.


4

Sehingga dengan mengetahui kualitas pelayanan dan pengawasan dari perangkat pajak melalui opini dari wajib pajak selaku customer dari perpajakan, kita dapat mengevaluasi apakah Account Representative yang telah diterapkan pada KPP Pratama Pasar Rebo tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga kita dapat mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari perangkat pajak serta dapat menyempurnakan kinerja dari perangkat pajak di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Account Representative (AR) Dalam Sistem Modernisasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama: Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo”.


B.

5

Rumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan, maka penulis membuat suatu rumusan masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan tugas Account Representative dalam sistem modernisasi perpajakan?

C.

Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka batasan masalah yang diajukan penulis berfokus pada tugas Account Representative yang terdapat dalam keputusan menteri keuangan RI No. 98/KMK.01/2006.

D.

Tujuan Penelitian Mengevaluasi bagaimana sistem modernisasi perpajakan dalam pelaksanaan tugas Account Representative di kantor pelayanan pajak Pratama Pasar Rebo.

E.

Manfaat Penelitian 1.

Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan masukan bagi para akademisi mengenai pelaksanaan kebijakan Account Represntative. Dari penelitian ini dapat diketahui seberapa besar sebuah kebijakan dapat mempengaruhi kinerja dan peningkatan pelayanan perpajakan.


2.

6

Manfaat Praktis a.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak Analisis dan saran-saran yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui keberhasilan dari kpelaksanaan kebijakan tersebut.

b.

Bagi Mahasiswa Penilitian ini akan sangat berguna untuk mengetahui sejauh mana sebuah instansi pemerintah dapat mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan tepat dan sesuai tujuan sehingga tercipta peningkatan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dan juga untuk meningkatkan kinerja

dari

pihak-pihak

yang

terkait

dengan

Account

Representative. F.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan secara umum dibagi kedalam enam bab yang materinya dijabarkan sebagai berikut: Bab I:

Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.


7

Bab II: Landasan Teori Bab ini berisi teori-teori pendukung yang meliputi teori perpajakan, reformasi perpajakan, kebijakan Account Representative, dan kerangka pikir penelitian. Bab III: Metode Penelitian Bab ini menjelaskan jenis penelitian,subjek penelitian,objek penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab IV: Gambaran Umum Perusahaan Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Bab V: Analisis Data dan Pembahasan Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi responden dan teknik analisis data serat pembahasan yang didasarkan pada teori yang terdapat pada bab sebelumnya. Bab VI: Penutup Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.


BAB II LANDASAN TEORI

A.

Perpajakan 1.

Kebijakan Perpajakan Definisi ataupun pernyataan menurut para ahli mengenai pajak, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip menurut Mardiasmo (2011) mendefinisikan pajak sebagai sebuah iuran rakyat yang diperuntukan sebagai sumber keuangan negara, hal ini di tetapkan berdasarkan undang-undang sehingga dapat memberikan efek memaksa kepada masyarakat umum.Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) ini tidak memberikan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang ditujukan kepada masyarakat. Dilihat dari sisi perundang-undangan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2009 yang menjelaskan pengertian Pajak yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

8


9

Dari berbagai macam definisi pajak yang telah dijelaskan berserta unsur-unsur utama terkait dengan perpajakan, maka dapat disimpulkan ciri-ciri dan unsur penting atas pengertian perpajakan (Rahayu 2010), pertama, pajak dipungut berdasarkan undangundang.Pembentukan pemungutan pajak yang didasarkan oleh undang-undang berfungsi untuk mengatur seluruh masyarakat yang ada di dalam negara dalam pemenuhan kewajiban atas pembayaran pajak tersebut.Kedua, pajak dapat dipaksakan.Dengan pembentukan undang-udang tersebut, maka terdapat faktor hukum yang memaksa dan menindak Wajib Pajak yang tidakmematuhi kewajibannya dalam melakukan kewajiban perpajakan. 2.

Pengelompokan Pajak Jenis-jenis penggolongan pajak tersebut menurut Waluyo (2008:12) akan djelaskan sebagai berikut: a.

Menurut Golongan, dibagi menjadi dua yaitu: 1) Pajak langsung, pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak tidak langsung, pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Petambahan nilai.


b.

10

Menurut Sifat Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip yang dibagi menjadi dua yaitu: 1) Pajak Subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak Objektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c.

Menurut Pemungut dan Pengelolaanya, dibagi menjadi dua yaitu: 1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan.


3.

11

Tata Cara Pemungutan Pajak Terdapat beberapa stelsel pemungutan pajak yang pernah diterapkan dalam sistem pemungutan pajak, diantaranya yaitu Suandy (2005) : a.

Stelsel Nyata Stelsel nyata mengenakan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasil yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Besarnya pajak baru dapat diperhitungkan pada akhir tahun atau periode pajak, karena penghasilan riil akan dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir. Namun stelsel ini memiliki kelemahan dalam pemungutannya karena pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir periode pajaksedangkan pemerintah membutuhkan penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun.Stelsel ini memiliki kelebihan dalam sistem pemungutannya dilihat dari jumlah pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena pajak diperhitungkan setelah tutup buku, dan penghasilan sebenarnya telah diketahui.

b. Stelsel fiktif Stelsel fiktif disebut juga stelsel anggapan, karena pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan (tidak nyata), dan anggapan yang dimaksud yaitu pengenaan pajak yang bergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Anggapan dapat berupa


12

anggaran pendapatan tahun berjalan ataupun asumsi penghasilan tahun pajak berjalan yang sama dengan tahun sebelumnya. Stelsel fiktif ini tidak akurat karena besarnya pajak yang dipungut belum tentu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang, karena pemungutan didasarkan suatu anggapan saja. Stelsel ini memiliki keuntungan dari sisi pemerintah karena pemungutan dapat dilakukan pada awal tahun atau awal periode pajak akibat dari suatu anggapan dalam pemungutan pajak yang dilaksanakan. c.

Stelsel campuran Stelsel ini merupakan kombinasi stelsel riil dengan fiktif.Dalam prosesnya, awal tahun pajak penghitungannya menggunakan metode stelsel fiktif, dan pada akhir tahun diperhitungkan menggunakan stelsel riil.Kelemahan dalam stelseliniadalah adanya

tambahan

penghitungan

dilakukan

pekerjaan dua

kali,

administrasi pada

awal

karena danakhir

tahun.Kelebihan dari stelsel ini yaitu pemungutan dapat dilakukan pada awal tahun, dan pemungutan nya sesuai dengan besarnya pajak sesungguhnya karena dilakukan penghitungan ulang pada akhir tahun pajak. 4.

Sistem Pemungutan Pajak Pada umumnya terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, diantaranya adalah self Assessment System, Official assessment system,


13

dan Withholding Tax System, menurut Rahayu (2010).Negara Indonesia pernah menggunakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu : a.

Official Assesment System Sistem Official Assessment System ini memberikan wewenang pemungutan pajak pada fiskus, dan dilaksanakan hingga tahun 1967.Sistem ini memberikan kewajiban kepada fiskus untuk aktif dimulai dari mencari Wajib Pajak untuk pemberian NPWP hinga pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP (Rahayu: 2010).Pelaksanaan sistem ini mengakibatkan masyarakat atau Wajib Pajak tidak mendapatkan bimbingan

dan

pembinaan

atas

kewajiban

perpajakannya,dengan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya maka terdapat kemungkinan penyelewengan kekuasaan fiskus dalam penarikan pajak atas Wajib Pajak tersebut untuk kepentingan pribadi. Menurut (Mardismo : 2011) terdapat beberapa ciri utama dari Official Assessment System dalam penerapannya yaitu: 1) Adanya pemberian wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada Wajib Pajak oleh fiskus. 2) Wajib Pajak bersifat pasif atau tidak paham mengenai sistemasi perpajakan yang ada. 3) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan


14

Pajak (SKP) oleh fiskus yang telah menentukan besarnya pajak yang terutang. b.

Self Assesment System Sistem perpajakan berbasis Self Assesment System mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 dengan atas dasar perombakan

perundang-undangan

perpajakan

pada

tahun

1983.Self Assesment System adalah menghitung atau menilai sendiri, sehingga Wajib Pajak sendiri yang melakukan penghitungan dan melakukan penilaian atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang mengakibatkan pemberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.Dengan pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajakatas pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban tersebut, maka fiskus tidak dapat campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Beberapa kegiatan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain: 1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 2) Menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. 3) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. 4) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui


15

pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar. Menurut (Rahayu: 2010) Self Assessment System ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Kepastian hukum. 2) Sederhana dalam penghitungan. 3) Mudah dalam pelaksanaannya. 4) Adil dan merata. 5) Penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. c.

With holding System Pada sistem perpajakan Withholding System terdapat pihak ketiga yang dapat dipilih oleh pihak Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.Pihak ketiga diberi kepercayaan

oleh

peraturan

perundangudangan

untuk

melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan

yang

dibayarkan

kepada

pemerintah

(Rahayu: 2010).Pelaksanaan sistem perpajakan ini mulai dilaksanakan

secara

efektif

pada

tahun

1984.Menurut

Mardiasmo (2011), ciri-ciri utama dari Withholding System yaitu, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihakselain fiskus dan Wajib Pajak. Di dalam sistem ini, pihak ketiga memiliki peran aktif di dalam sistem, dan fiskus hanya berperan sebagai pemeriksa pajak, penagihan ataupun tindakan penyitaan jika terdapatnya


indikasi

pelanggaran

perpajakan,

seperti

pada

16

sistem

perpajakan Self Assesment System.Menurut (Rahayu: 2010) sistem perpajakan Withholding ini memiliki beberapa manfaat yaitu: 1) Berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela, karena pembayar pajak secara tidak langsung telah melakukan kewajiban membayar pajak. 2) Sebagai pengumpul pajak otomatis bagi pemerintah, tanpa perlu keluarnya biaya tambahan. 3) Merupakan penerapan prinsip Convinience of tax system. 4) Sistem ini dapat meningkatkan penerimaan pajak (Optimalisasi perluasan objek pajak). 5.

Fungsi Pajak Pajak memiliki fungsi sebagai alat yang menentukan politik perekonomian suatu negara, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat, beberapa fungsi dari pajak yaitu : a.

Fungsi budgetair Dalam hal ini pajak berfungsi sebagai dana untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan

oleh

pemerintah

dalam

menjalankan fungsinya.Fungsi ini berguna sebagai alat pengumpul dana secara optimal ke kas negara dengan cara sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang


17

berlaku di negara tersebut. Pajak ini memasukan uang dari sektor swasta (masyarakat) kedalam kas negara atau anggaran negara yang didasarkan undang-undang (Rahayu: 2010). Faktor-faktor penting

dalam

mempengaruhi

dan

mengoptimalkan

pemasukan dana melalui pemungutan pajak dari warga negara yaitu: 1) Terdapat

kejelasan,

kepastian,

serta

kesederhanaan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2) Terdapat

kebijakan

pemerintah

dalam

peng-

implementasian undang-undang perpajakan tersebut. 3)

Adanya sistem administrasi perpajakan yang tepat dan sederhana.

4) Terdapat

pelayanan

yang

memadai

dalam

proses

pemungutan pajak. 5) Adanya kesadaran dan pemahaman warga negara atas kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. 6) Cukupnya kualitas petugas pajak dalam melaksanakan kewajibannya (intelektual, keterampilan, integritas, dan moral yang tinggi).


b.

18

Fungsi regulerend Fungsi ini mengatur dalam penerapan pajak sebagai alat

kebijakan

pemerintah

untuk

mencapai

tujuan

utamanya.Fungsi ini bersifat tambahan dari sisi fungsi budgetair (Rahayu: 2010). Menurut (Prastowo: 2010) Pajak yang

merupakan

alat

kebijakan

ekonomi-politik

dapat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atautingkat konsumsi masyarakat.Sehingga pajak menjadi cara yang efektif untukmenjaga stabilitas dan sebagai alat redistribusi pendapatan yang baik. Dengan adanya sistem pemungutan yang baik, aturan perpajakan yang adil dan jelas, serta dukungan aparatur yang profesional merupakan pilar utama agar pajak menjadi alat redistribusi pendapatan yang baik. B. Reformasi Perpajakan 1.

Reformasi Perpajakan di Indonesia Reformasi

administrasi

perpajakan

bertujuan

untuk

perbaikan sistem administrasi perpajakan yang terdahulu menjadi lebih efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal (Rahayu: 2010).Modernisasi pajak yang dilakukan memiliki

konsep

pelayanan

prima

dan

pengawasan

yangintensif dengan pelaksanaan good governance.Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan


yang

baru,

dengan

produktivitas

pegawai

pajak

19

yang

tinggi.Perubahan yang mendasar yaitu pada paradigma perpajakan, yang awalnya berbasis jenis pajak, menjadi berbasis fungsi yang mengutamakan aspek pelayanan kepada masyarakat.Aspek ini didukung oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak.(Modernisasi Pajak dan Kepuasan Wajib Pajak, Harian Kontan2007). Negara melakukan reformasi dalam perpajakan dengan alasan sebagai berikut (Rahayu: 2010): a.

Agar dapat menstabilkan perekonomian akibat pengaruh dari perekonomian internasional maupun nasional.

b.

Usaha pengalihan sektor penerimaan APBN dari migas yang sebelumnya menjadi sumber dana bagi pemerintah, karena migas tidak berkelanjutan seperti hal nya pajak yang terus membutuhkan penerimaan berkelanjutan.

c.

Mengikuti ketentuan dunia dalam hal pendanaan (berupa pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak harus disesuaikan dengan kondisi negara seharusnya.

d.

Berfungsi menigkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Selain dari alasan yang pemerintah dalam melakukan reformasi, terdapat tujuan reformasi perpajakan (Rahayu: 2010) yaitu : a.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak (Tax payers quality services) yang merupakan sumber aliran dana pendapatan kas negara.


b.

20

Agar dapat menekankan tindakan penyelundupan pajak (Tax Evasion) oleh Wajib Pajak.

c.

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

d.

Penerapan konsep Good Governance, dengan adanya transparansi, Responsibility, keadilan serta akuntabilitas dalam peningkatan kinerja instansi pajak, sekaligus keterbukaan dalam pos penggunaan pengeluaran dana pajak yang digunakan oleh pemerintah.

e.

Meningkatkan penegakan hukum pajak di negara, dengan pengawasan

yang

tinggi

dalam

pelaksanaan

administrasi

perpajakan yang baik kepada fiskus ataupun kepada Wajib Pajak. 2.

Modernisasi Administrasi Perpajakan Menurut Pandiangan (2008: 9) dalam buku Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Pajak Berdasarkan UU terbaru dari konsep dan tujuan modernisasi perpajakan, telah terjadi perubahan paradigma

dalam

berbagai

aspek

yang

berkaitan

dengan

perpajakan, yaitu: a.

Organisasi berubah dari berdasarkan “jenis pajak” menjadi berdasarkan “fungsi”. Hal ini dalam rangka “client oriented”

b.

Sistem dan proses kerja, berubah dari “manual: menjadi berdasarkan “sistem” (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, SIDJP) dengan “case management”. Hal ini terkait dengan pemanfaatan teknologi informatika ini.


c.

21

Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak (customer orianted) dengan adanya help desk maupun Account Representative.

d.

Adanya unit khusus yang menangani keluhan (complaint center), sebelumnya tidak ada. Sehingga menjadi masukkan berharga dalam merawat dan memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan.

e.

Tuntutan profesional sumber daya manusia dalam bekerja.

f.

Adanya “kode etik pegawai” yang sebelumnya tidak ada, seirama dengan pelaksanaan “good governance” dan “equal treatment” dapat berjalan dengan baik.

3. Keunggulan Pelayanan dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah: a.

Permasalahan perpajakan wajib pajak dapat segera ditangani melalui satu pintu.

b.

Kualitas pelayanan dapat dijaga melalui beberapa perangkat antara lain complaint center, case management, workflow system, dan kode etik pegawai.

c.

Penyeragaman

pemahaman

terhadap

setiap

ketentuan

perpajakan yang baru sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Account Representative. d.

Pelatihan secara langsung kepada Wajib Pajak untuk implementasi e-SPT.


e.

22

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) ditangani oleh satu seksi secara khusus dan disediakan help desk untuk menjawab pertanyaan yang bersifat umum dan formal dari Wajib Pajak.

f.

Kewajiban-kewajiban perpajakan diinformasikan lebih dini kepada Wajib Pajak.

C. Kebijakan Account Representative 1.

Pengertian Account Representative Menurut Pandiangan (2008: 27) mendefinisikan Account Representative sebagai petugas pajak yang melakukan tugas pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, melayani pemenuhan hak-hak Wajib Pajak, melayani Wajib Pajak dalam rangka konsultasi jika Wajib Pajak dalam rangka konsultasi jika Wajib Pajak memerlukan informasi atau hal lain terkait hak dan kewajiban pemenuhan perpajakannya. Account Representative adalah penghubung atau liason officer antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Account Representative bertanggung jawab memberikan informasi terkait perpajakan atau peraturan terbaru kepada Wajib Pajak. Dituntut untuk selalu memberikan respon yang efektif dan professional serta cepat dalam menanggapi setiap permasalahan perpajakan yang dialami oleh Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab AR tersebut. Account Representative juga merupakan sarana pemenuhan hak-hak Wajib Pajak. AR akan selalu mendampingi, memberikan bimbingan, dan


23

himbauan kepada Wajib Pajak terkait masalah perpajakan. Account Representative juga diharuskan untuk mengawasi setiap kegiatan Wajib Pajak terutama untuk pemenuhan kewajiban perpajakan beserta hak wajib pajak. Berdasarkan ulasan dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi Account Representative yang berhubungan langsung dengan wajib pajak secara garis besar mencakup edukasi, pendampingan, dan pengawasan. 2.

Fungsi Account Representative Secara garis besar fungsi Account Representative adalah: a.

Edukasi Pendidikan juga merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2002: 263). Edukasi pajak menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE94/PJ/2010 adalah upaya aktif yang dilakukan Direktorat Jenderal

Pajak

melalui

pelatihan

mengenai

peraturan

perundang-undangan dan pengisian SPT. Bentuk lain dari proses adukasi adalah penyuluhan. Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 kegiatan penyuluhan sebagai sebuah proses edukasi perpajakan yang harus dilakukan secara terus – menerus. Penyuluhan dapat


dilakukan

melalui

kegiatan-kegiatan

penyuluhan

24

secara

langsung maupun tidak langsung. b.

Pendampingan Pendampingan mengacu pada hubungan di antara dua subjek yaitu, orang yang mendampingi dan orang yang di dampingi (Wiryasaputra

2006:

19).

Proses

pendampingan

yang

dilakukan oleh AR adalah melalui konsultasi teknis. Konsultasi teknis adalah konsultasi mengenai hal-hal yang bersifat teknis di bidang perpajakan. Seperti tata cara penghitungan pajak terutang dan pengisian SPT. Konsultasi teknis sebenarnya hampir sama dengan kegiatan penyuluhan, hanya saja konsultasi teknis dilakukan secara pribadi dari wajib pajak ke AR yang bertanggung jawab terhadap wajib pajak tersebut. Konsultasi teknis dapat dilakukan melalui konsultasi langsung dan konsultasi melalui telepon. Menurut Iip Latifah (2008:34) yang dikutip dari Kantor Pelayanan Pajak tugas Account Representative sebagai seorang konsultasi meliputi: 1) Account Representative memberikan konsultasi mengenai ketentuan pajak yang berlaku guna memudahkan wajib pajak dalam memahami kewajiban pajaknya.


25

2) Account Representative memberikan sosialisasi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang dikenakan terhadap wajib pajak. 3) Account Representative memberian informasi/konsultasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak secara baik, jujur dan transparan. Dari

uraian

di

atas

seorang

Account

Representative

memberikan konsultasi atas permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menemukan solusi serta Account Representative memberikan penjelasan tentang undang-undang pajak yang berlaku. c.

Pengawasan Menurut Harahap (2004: 12) mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya apakah tidak. Account Representative juga memiliki unsur pengawasan, karena petugas Account Representative juga mengetahui tentang kondisi wajib pajak yang ditanganinya, sehingga jika wajib pajak mengalami masalah dalam penghitungan pajaknya maka seorang Account Representative dapat memberikan solusi untuk masalah wajib pajak tersebut, karena dalam hal ini Account Representative juga berperan


26

sebagai konsultan pajak, pengawasan administrasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan oleh Account Representative dengan menggunakan fasilitas berbasis teknologi informasi, Account Representative melakukan monitoring kepatuhan wajib pajak melalui akses langsung ke seluruh data wajib pajak seperti data dalam taxpayer dan data dalam profil wajib pajak (www.Pajak.go.id/berita: 2006). Dengan akses tersebut maka seorang Account Representative akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan cara: 1) Membandingkan SPT wajib pajak. 2) Membandingkan antara SPTnya dengan data wajib pajak dan data dari pihak ketiga/alat keterangan atau data lainnya. 3) Membandingkan

data

seluruh

wajib

pajak

yang

disingkronkan secara terus menerus. Account

Representative

juga

memiliki

fungsi

sebagai

pengawas atas kewajiban pajak wajib pajak, pengawasan yang diberikan agar dapat mengawasi dan mengingatkan wajib pajak atas pajak yang dikenakan terhadapnya, diantara tugas seorang Account Representative dalam fungsinya sebagai pengawas adalah: 1) Account Representative membuat perhitungan surat tagih kepada wajib pajak.


27

2) Account Representative membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya nilai pajak wajib pajak. 3) Account Representative memberikan himbauan mengenai penyetoran pajak SPT masa dan tahunan. 4) Account Representative mengusulkan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari penjelasan diatas pengawasan merupakan bentuk pematan dan perhatian yang diberikan oleh Account Representative kepada wajib pajak. Fungsi pengawasan ini dinilai penting karena dengan pengawasan wajib paak akan dimonitoring dan diingatkan tentang kewajiban pajaknya dengan cara membuat surat perhitungan pajak, melakukan himbauan dan melakukan pemeriksaan. 3.

Tugas dan Tanggung jawab Account Representative Account Representativeperlu memiliki tanggung jawab yang jelas pada saat melaksanakan tugas-tugasnya, hal ini bertujuan untuk memperjelas kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Account Representativekepada Wajib Pajak dan atasannya. Menurut artikel yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar pada tanggal 11 Februari 2008 mengenai Account Representativeadalah: a.

Tugas Account Representative yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak yaitu:


1)

28

Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak(WP).

2)

Melaksanakan

penelitian

dan

analisa

kepatuhan

material Wajib Pajak (WP). 3)

Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak (WP).

4)

Memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak (WP).

5)

Membuat dan memutakhirkan profil Wajib Pajak (WP).

6)

Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

7)

Membuat uraian penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

8)

Membuat usulan rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak (WP) dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak (WP).

9)

Membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP bunga penagihan) Pasal 7, Pasal 8(2), Pasal 9 (2a) dan Pasal 14 (3).

10)

Membuat konsep Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan

SKPKB/SKPKBT

tanpa

prosedur


29

pemeriksaan. 11)

Melaksanakan proses pembentulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU KUP.

12)

Membuat konsep usulan Wajib Pajak (WP) / PKP Fiktif dan Wajib Pajak(WP) Patuh.

13)

Membuat konsep perhitungan lebih bayar (LB).

14) Melaksanakan penelitian dalam rangka penerbitan Bukti Pbk berdasarkan permohonan Wajib Pajak (WP). 15)

Melaksanakan penelitian Bukti Pemindahbukuan secara jabatan.

16)

Membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP),Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS).

17)

Membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh dan Pemungutan PPN.

18)

Membuat konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa.


19)

30

Melakukan penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin Penggunaan Mesin Teraan Materai, Surat Ijin Pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi dan memproses pencabutan ijin penggunaannya.

20) Membuka segel mesin teraan dan membuat Berita Acara. 21)

Melaksanakan pengalihan saldo bea materai dengan mesin teraan, pengalihan saldo bea materai dengan teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi.

22)

Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (WP)

23)

Menyusun konsep uraian pelaksanaan dan konsep evaluasi

hasil

Putusan

Banding/Peninjauan

Kembali. 24)

Membuat konsep laporan penelitian Ijin Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan Pertama

25)

Membuat

konsep

tanggapan

Laporan

Hasil

Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. b.

Tugas Account Representative yang berhubungan dengan atasannya secara langsung yaitu: 1) Membuat konsep rencana kerja. 2) Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi


31

pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. 3) Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan. 4) Membuat konsep laporan berkala seksi. c.

Tugas Account Representative berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 98/KMK.01/2006 yaitu: 1) Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. 2) Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. 3) Penyusunan profil Wajib Pajak. 4) Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi. 5) Melakukan

evaluasi

hasil

banding

berdasarkan

ketentuan yang berlaku. 4.

Syarat Minimum Account Representative Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.01/2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KMK.01/2006Tentang Account Representativepada Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan

Organisasi

Modern,

menjelaskan

adanya

perubahan pada syarat minimum atas posisi Account Representative yang berkerja pada Kantor Pelayanan Pajak (Pasal 3) tersebut yaitu:


a.

32

Pendidikan formal paling rendah Diploma III menjadi paling rendah SLTA.

b.

Pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c).

D. Konsultan Pajak 1. Pengertian Konsultan Pajak Menurut

Keputusan

111/PMK.03/2014 mendefinisikan

Menteri

ditetapkan

Konsultan

Keuangan

tanggal

Pajak

9

adalah

No.

Juni

2014

orang

yang

memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memnuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Persyaratan Konsultan Pajak Persyaratan

Konsultan

Pajak

berdasarkan

Peraturan

Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2014 yaitu: a. Warna Negara Indonesia; b. Bertempat tingal di Indonesia; c. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah/ negara dan/ atau Badan Usaha Milik Negara / Daerah; d. Berkelakuan baik ynag dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;


33

f. Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan g. Memiliki sertifikat konsultan pajak. 3. Tanggung Jawab Konsultan Pajak Terhadap Wajib Pajak Menurut Daniel A. Leon (2009:12), dapat dipahami bahwa tugas dasar konsultan pajak selaku pihak yang berkompeten dalam perpajakan adalah membantu permasalahan pajak yang dihadapi wajb pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (tax compliance). Secara garis besar asa yang diberikan seorang konsultan pajak menurut Prijohandojo Kristanto (2009:7) umumnya meliputi lima bidang yaitu: a. Jasa Konsultasi Jasa konsultasi adalah jasa yang diberikan oleh konsultan

pajak

berupa

tentang

hak-hak

dan

kewajiban-kewajiban perpajakan yang mungkn timbul sehubungan dengan fakta-fakta dan data-data yang ada pada klien. Jasa ini dapat berupa telaah (review) atau fakta-fakta dan data –data yang diberikan oleh klien b. Jasa Pengurusan Jasa pengurusan adalah jasa yang diberikan konsultan pajak antara lain mengisi dan memasukan SPT masa maupun SPT tahunan, mendampingi atau mewakili


34

klien selama proses pemeriksaan, keberatan, banding, dan permohonan restitusi. c. Jasa Perwakilan Jasa perwakilan adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajak berupa tindakan yang dilakukan atas nama klien dalam rangka mewakili klien sesuai dengan lingkup yang diberikan dalam surat kuasa termasuk

dalam

penandatanganan

penandatanganan berita

acara

SPT,

pemeriksaan,

penandatanganan surat keberatan, penandatanganan surat banding, penandatanganan memori dan atau kontra memori. d. Jasa Mendampingi dan membela klien dalam rangka penyidikan dan pengadilan pajak. e. Jasa lainnya di bidang perpajakan. 4. Tanggung Jawab Konsultan Pajak Terhadap DJP Menurut Gunadi yang dikutip Daniel A. Leon (2009) menyatakan bahwa pada dasarnya konsultan pajak berfungsi untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Pleh karena itu, konsultan pajak kemudian diharuskan untuk

mengikuti

penataran/

pendidikan

penyegaran

perpajakan yang diselenggarakan oleh Ditjen Pajak dan/ atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), paling sedikit satu


35

kali dalam setahun. Karena melalui penataran itu, praktisi konsultan pajak akan menyegarkan pengetahuannya tentang perubahan apa saja yang terjadi di dunia perpajakan. Untuk mengibangu peran konsultan pajak tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan mereka membuat laporan tahunan yang ditujukan kepada Ditjen Pajak. Laporan tersebut berisi jumlah dan keterangan wajib pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan. Dari sini dapat diperkirakan bahwa kliennya, bisa dikatakan bahwa konsultan tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik. 5. Kriteria Utama Seorang Konsultan Pajak Menurut Aris Aviantara (2009) mengemukakan bahwa legalitas, kompetensi dan etika adalah kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang konsultan pajak. E. Perbedaan Konsultan Pajak dan Account Representative Tabel 2.1: Perbedaan Konsultan Pajak dan Account Representative Account Representative

Konsultan Pajak

Pengertian Pegawai yang diangkat pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi di KPP yang telah mengimplementasikan organisasi modern.

Setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


Persyaratan Pegawai dapat diangkat sebagai Account Representative pada KPP Pratama apabila memenuhi persyaratan: a. Pendidikan formal paling rendah SLTA; dan b. Pangkat paling rendah pengatur (Golongan II/c).

36

Untuk menjadi Konsultan Pajak, setiap orang harus memenuhi syarat-syarat sebgai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertempat tinggal di Indonesia; c. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/ Negara, atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah; d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; f. Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak; dan g. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

Sumber: Berbagai sumber diambil F. Persamaan Account Representative dan Konsultan Pajak Account Representative dan Konsultan Pajak pada dasarnya berfungsi untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan kepada wajib pajak.


BAB III METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian “Studi kasus”, dimana penelitian ini hanya dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Rebo Jakarta, hasil temuan tidak dapat digeneralisasi untuk lingkungan kantor pelayanan pajak lain atau untuk seluruh Indonesia.

B.

Subjek Penelitian Subjek

penelitian

merupakan

benda

ataupun

lembaga

(organisasi) yang sifatnya dan keadaannya akan diteliti, dimana terkandung atau melekat objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 20 Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo. C.

Objek Penelitian Objek penelitian merupakan permasalahan yang dijadikan topik penulisan dalam rangka menusun suatu laporan, yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Objek dalam penilitian ini adalah pelaksanaan Account Representative dalam sistem modernisasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur.

38


D.

39

Operasional Variabel Variabel operasional adalah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai yang diterapkan dalam suatu penelitian. Adapun cara pengukuran dari variabel ini adalah dengan menggunakan skala pengukuran Likert. Berikut ini adalah variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu: Dua peraturan menteri keuangan akan digunakan dalam pelaksanaan Account Representative yaitu : a.

Tugas AR berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 98/KMK.01/2006 1) Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Pengawasan memberikan arti bahwa AR adalah pegawai DJP yang ditugaskan menjadi pengawas (lawan) wajib pajak atas kepatuhan kewajiban perpajakannya. Pengawasan disini dapat berupa mengawasi bagaimana utang pajak dari wajib pajak apakah wajar, mencari potensi pajak yang belum tergarap dari wajib pajak, mengawasi apakah wajib pajak telah membayar pajaknya sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar, mengawasi apakah wajib pajak mendapatkan sanksi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajaknya yang pada intinya mengawasi kepatuhan dan kewajiban wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan.


40

Penilaian AR terhadap point ini AR dapat menceklis pada kolom Sangat Baik (SB) apabila AR sudah melakukan 5 pengawasan seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas. AR dapat menceklis pada kolom Baik (B) apabila AR sudah melakukan 4 pengawasan seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas. AR dapat menceklis pada kolom Cukup Baik (CB) apabila AR sudah melakukan 3 pengawasan seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas. AR dapat menceklis pada kolom Kurang Baik (KB) apabila AR sudah melakukan 2 pengawasan seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas. AR dapat menceklis pada kolom Tidak Baik (TB) apabila AR hanya melakukan salah satu dari pengawasan seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas. 2) Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. Konsultasi memberikan arti bahwa AR adalah pegawai DJP yang ditugaskan menjadi konsultasi internal DJP untuk wajib pajak, dengan kata lain AR adalah mitra (kawan) bagi wajib pajak dalam hal memberikan bimbingan (assistance) berupa informasi (information) ataupun pengetahuan (education) perpajakan.

Konsultasi

disini

dapat

berupa

penjelasan

mengenai ketentuan pajak yang berlaku guna memudahkan wajib

pajak

dalam

memahami

kewajiban

pajaknya,


41

memberikan penjelasan tentang perhitungan pajak yang benar dan bagaimana perlakuan perpajakan terhadap pencatatan akuntansi, memberikan pengarahan kepada wajib pajak tentang bagaimana wajib pajak dapat mengerti akan timbulnya pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, memberikan sosialisai mengenai perundang-undangan pajak yang baru, memberikan informasi/ konsultasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak secara baik. Penilaian AR terhadap point ini AR dapat menceklis pada kolom Sangat Baik (SB) apabila sudah melakukan 5 konsultasi teknis seperti yang sudah dijelaskan diatas. AR dapat menceklis pada kolom Baik (B) apabila AR sudah melakukan 4 konsultasi teknis seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas. AR dapat menceklis pada kolom Cukup Baik (CB) apabila sudah melakukan 3 konsultasi teknis seperti yang sudah dijelaskan diatas. AR dapat menceklis kolom Kurang Baik (KB) apabila AR sudah melakukan 2 konsultasi teknis seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas. AR dapat menceklis pada kolom Tidak Baik (TB) apabila AR hanya melakukan salah satu konsultasi teknis seperti yang sudah dijelaskan pada uraian diatas.


42

3) Penyusunan Profil Wajib Pajak. Profil wajib pajak tidak berbeda jauh dengan company profile yang

dibuat

perusahaan

tertentu.

Intinya

profile

ini

memberitahukan hal-hal yang dipandang perlu diketahui oleh pihak fiskus. Maka tidak heran bila AR getol mencari informasi lebih lanjut tentang wajib pajak yang ditangani olehnya baik dengan cara melakukan visit, hunting lewat media online/internet, penelitian berkas dan lain sebagainya, yang dimaksud dengan profile adalah informasi mengenai wajib pajak yang memuat identitas dan kegiatan usaha serta riwayat aktivitas perpajakannya secara berkesinambungan yang dapat

diklarifikasikan

atas

sata

permanen,

data

akumulatif dan data lain. Tujuan profile wajib pajak adalah untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan terutama untuk bahan analisis, mengukur tingkat resiko dan kepatuhan wajib pajak serta untuk lebih mengenal wajib ajak yang terdaftar di unit kerjanya dan dapat memonitor perkembangan usaha wajib pajak bersangkutan dan melakukan pengawasan, penggalian potensi dan pelayanan yang lebih baik.Data permanen meliputi: Identitas wajib pajak, struktur organisasi, nomor rekening koran bank (jika ada), status modal (PMA/PMDN/BUMN/BUMD/Sawasta lainnya), Pemegang


43

saham dan struktur permodalan, pengurus dan komisaris, surat persetujuan BKPM, Surat persetujuan Menteri Keuangan untuk pembukuan dalam bahasa asing, Fasilitas perpajakan, pohon kepemilikan/hubungan istimewa, kegiatan usaha dan flowchart, kapasitas produksi, proses produksi, input/ bahan baku, supplier utama, output/ hasil produksi, customer utama, tenaga kerja, prespektus. Data akumulatif meliputi: Data perkembangan usaha (Rekapan laporan rugi laba, rekap neraca, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)), kewajiban perpajakan mengenai (pelaporan, pembayaran, ketetapan, restitusi, tunggakan, keberatan dan banding, pemeriksaan dan tindakan penagiahan aktif), Data lawan transaksi/ pihak ketiga (supplier, customer, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, pemotong/pemungut, kreditur, debitur, transaksi hubungan istimewa, laporan periodik kepada pihak ketiga. Penilaian AR terhadap point ini dikatakan Sangat Baik (SB) apabila AR mengetahui semua detai tentang Wajib Pajak yang ditanganinya baik melalui data permanen maupun data akumulatif. 4) Analisis Kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi. Kinerja wajib pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian pajaknya. Wajib pajak dikatakan patuh


apabila

tepat

waktu

dalam

menyampaikan

44

surat

pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik/ lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Penilaian AR terhadap point ini, AR dapat menceklis pada kolom Sangat Baik (SB) apabila wajib pajak yang ditangani oleh AR tersebut dapat memenuhi 4 kriteria sebagai wajib pajak patuh. AR dapat menceklis pada kolom Baik (B) apabila wajib pajak yang ditangani oleh AR tersebut memenuhi 3 kriteria sebagai wajib pajak patuh. AR dapat menceklis pada kolom Cukup Baik (CB) apabila wajib pajak yang ditangani oleh AR tersebut memenuhi 2 kriteria sebagai wajib pajak patuh. AR dapat menceklis pada kolom Kurang Baik (KB) apabila wajib pajak yang ditangani oleh AR hanya memenuhi 1 kriteria sebagai wajib pajak patuh. AR dapat menceklis kolom Tidak Baik (TB) apabila wajib pajak yang ditangani oleh AR tersebut tidak sama sekali menjadi wajib pajak patuh.


Rekonsiliasi

data

wajib

pajak,

pada

tugas

ini

45

AR

mengumpulkan informasi tentang wajib pajak dan informasi lain yang terkait dengan usaha wajib pajak. Melakukan penelitian rekonsiliasi/data matching atas data yang diperoleh dengan data yang ada di SPT wajib pajak. Sehingga dapat dibuat uraian hasil penelitian rekonsiliasi data wajib pajak dan menyampaikannya kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi. Akuntansi yang dilakukan oleh perusahan atau organisasi pada umumnya mengacu kepada prinsip akuntansi/ standar

akuntansi

keuangan

(SAK),

sedangkan

pada

perpajakan, akuntansi lebih mengacu pada peraturan dan perundang-undangan

perpajakan.

Hal

tersebut

dapat

menimbulkan perbedaan dalam perhitungan, khususnya laba menurut perpajakan

akuntansi (fiskal)

(komersial) maka

dengan

diperlukan

laba

menurut

adanya

koreksi/

rekonsiliasi fiskal. Penilaian AR dalam point ini AR dapat menceklis kolom Sangat Baik (SB) apabila AR sudah melakukan rekonsiliasi data wajib pajak secara tepat dan benar.

5) Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.


46

Banding dilakukan apabila wajib pajak tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak dengan syarat: tertulis dalam bahasa indonesia, dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima, alasan yang jelas, dilampiri salinan surat keputusan atas keberatan, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding, jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Setelah AR menerima disposisi dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengenai Surat Keputusan Banding/ Surat Keputusan Peninjauan Kembali, AR meneliti dan membuat konsep uraian pelaksanaan putusan banding/ peninjauan kembali dan konsep surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding/ Peninjauan Kembali serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. AR menerima disposis dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengenai Surat Putusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali. Kemudian membuat konsep evaluasi putusan banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali dan menyampaikannya kepada Kepa Seksi Pengawasan dan Konsultasi.


47

Penilaian dalam point ini AR dapat menceklis kolom Sangat Baik (SB) apabila sudah melakukan peninjauan banding sesuai peraturan perundang-undangan. E.

Populasi dan Sampel Penelitian 1. Menurut Sugiyono (2012:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 Account Representative

yang bekerja diKantor

Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur. 2. Menurut Sugiyono (2012:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 Account Representative yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur. F.

Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data tersebut merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, adapun data primer yang digunakan yaitu, kuesioner.

G.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan

menggunakan

kuesioner.

Kuesioner

merupakan

penelitian dengan cara mengajukan daftar pertanyaan/pernyataan langsung kepada responden, yaitu Account Representative yang


48

berkerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo. Skala yang digunakan adalah skala likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Kategori dari penilaian skala likert:

H.

SB = Sangat Baik

diberi skor 5

B

diberi skor 4

= Baik

CB = Cukup Baik

diberi skor 3

KB = Kurang Baik

diberi skor 2

TB = Tidak Baik

diberi skor 1

Metode Analisis Data 1.

Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur peubah yang didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali,2005: 45). Artimya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dilihat jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau


variabel. Setelah itu menentukan hipotesis

49

: skor butir

pertanyaan berkolerasi positif dengan total skor konstruk dan

:

skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Setelah menentukan membandingkan dengan

dan

kemudian uji dengan

(tabel corrected item-total correlation)

(tabel Produst Moment dengan signifikan 0.05) untuk

degree of freedom (df)= n-k. Sutau kuesioner dinyataan valid apabila

>

(Ghozali, 2005:45). Uji validitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 16.0. Berikut ini rumus dengan teknik korelasi product moment pearson: r

[ (∑

∑

∑

(∑ )

) (∑ ) ][ (∑

) (∑ ) ]

Keterangan: =

Koefisien korelasi suatu butir/item

N = Jumlah subyek X = Skor suatu butir/item Y = Skor total 2.

Uji Realibilitas Setelah menentukan uji validitas tahap selanjutnya adalah mengukur realibilitas data dan instrument penelitian, reabilitas menunjukkan konsistensi dari data yag dikumpulkan. Suatu koesioner dikatakan reliable (handal) jika jawaban seseorang


50

terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005: 42). Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha (α). Suatu variabel reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2005: 41-42). Uji reabilitas dalam penelitian ini dengan melihat Koefisien Alpha dengan melakukan reability analysis dengan bantuan program SPSS Versi 16.0. Berikut ini rumus dengan uji alpha cronbach: r

n n− 1

1−

∑σ σ

Keterangan: Reabilitas yang dicari n

= Jumlah item pertanyaan yang diuji

∑ σ = Jumlah varians skor tiap-tiap item I.

σ

= Varians total

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun atau dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan untuk kemudian diambil kesimpulan


51

sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah dengan analisis pengukuran rentang skala. Analisis ini digunakan untuk menentukan nilai skala pelaksanaan

Account

Representative

dalam

sistem

modernisasi

perpajakan di KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta, atas masing-masing indikator pada kriteria yang telah ditentukan. Analisis ini terbatas pada penilaian apakah indikator masuk dalam kategori baik atau buruk. Analisis rentang skala dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut (Sugiono, 2002): a. Rentang jawaban menggunakan Skala Likert 1 sampai 5 b. Jumlah skor tertinggi (positif) adalah jumlah pernyataan dikali skala tertinggi, yaitu 6 x 5 = 30. c. Jumlah skor terendah (negatif) adalah jumlah pernyataan dikali skala terendah, yaitu 6 x 1 = 6. d. Perhitungan rata-rata dihitung dengan cara menjumlah total skor masing-masing responden dibagi jumlah responden. e. Presentasi dihitung dengan cara

x 100%.

f. Kriteria penarikan kesimpulan terdiri dari: 1) Sangat Baik 2) Baik 3) Cukup Baik 4) Kurang Baik


52

5) Tidak Baik Rumus rentang skala adalah:

CI =

Keterangan: CI

= Interval Kelas

Range = Selisih antara data terbesar dan terkecil C

= Jumlah alternatif jawaban setiap item

Jumlah alternatif jawaban setiap item adalah sebanyak 5 kelas. Lalu selanjutnya adalah menentukan interval kelas. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus maka diperoleh rentang kelas sebesar 4,8 setiap kelasnya, ini didapat dari range dibagi jumlah alternatif jawaban setiap item. Range didapat dari selisih skor tertingi dan skor terendah dengan hasil sebesar 24, maka (24/5=4,8). Tabel 3.1: Tingkat Pelaksanaan Account Representative (AR) dalam Sistem Modernisasi Perpajakan Rentang Nilai 25,2-30,0 20,4-25,1 15,6-20,3 10,8-15,5 6-10,7

Kriteria Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A.

Sejarah Berdirinya KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah pecahan dari KPP Pratama Jakarta Kramatjati. Sebelumnya kantor ini adalah kantor pelayanan PBB Jakarta Timut Dua. Namun seiring dengan modernisasi kantor pajak, kantor ini pun beralih fungsi menjadi KPP Pratama Pasar Rebo. Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007. Berdasarkan peraturan tersebut KPP Pratama Pasar Rebo resmi berdiri pada tanggal 2 Oktober 2007. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo terletak Jl. Raya Bogor No. 46, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Adapun wilayah yang menjadi wilayah KPP Pratama Pasar Rebo terdiri dari 3 kecamatan, yaitu kecamatan Pasar Rebo, kecamatan Ciracas, kecamatan Cipayung. Setiap kecamatan memiliki beberapa kelurahan yakni: 1.

Kecamatan Pasar Rebo a.

Keurahan Pekayon

b.

Kelurahan Kalisari

c.

Kelurahan Baru

53


2.

3.

B.

d.

Kelurahan Cijantung

e.

Kelurahan Gedong

54

Kecamatan Ciracas a.

Kelurahan Cibubur

b.

Kelurahan Kelapa Dua Wetan

c.

Kelurahan Ciracas

d.

Kelurahan Susukan

e.

Kelurahan Rambutan

Kecamatan Cipayung a.

Kelurahan Pondok Ranggon

b.

Kelurahan Cilangkap

c.

Kelurahan Munjul

d.

Kelurahan Cipayung

e.

Kelurahan Setu

f.

Kelurahan Bambu Apus

g.

Kelurahan Ceger

h.

Kelurahan Lubang Buaya

Visi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Menjadi

model

pelayanan

masyakarakat

yang

menyelenggarakan sistem managemen perpajakan kelas dunia, yang dipercayakan dan dibanggakan masyarakat.


C.

55

Misi KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

a.

Misi Fiskal Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang

mampu

menunjang

kemandirian

pemerintahan

berdasarkan Undang-undang perpajakan dengan efektifitas dan efisiensi yang tinggi. b.

Misi Ekonomi Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distorsion.

c.

Misi Politik Mendukung proses demokratisasi bangsa.

d.

Misi Kelembagaan Senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.


D.

56

Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Reb Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo Kepala Kantor

Sub Bagian Umum

Seksi Pelayanan

Seksi PDI

Seksi Penagihan

Seksi Pemeriksaan

Kelompok Jabatan Fungsional Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

Seksi Ekstensifikasi

Seksi Waskon I, II, III, dan IV


57

Keterangan: Kepala Kantor

: Donna Dian Sukma Zulfrieda, Ak., M.B.T.

Sub Bagian Umum

: Dra, Siti Rochani, M.Si.

Seksi Pelayanan

: Edy Suyatna, S.I.P., M.M.

Seksi PDI

: Budi Fayanda Armen, S.T.P., M.T.

Seksi Penagihan

: Nur Sokeh, S.E.

Seksi Pemeriksaan

: Agus Saptomo, S.E., M.M.

Seksi Ekstensifikasi : Amril Mulyawan, S.Sos., M.M. Seksi Waskon I

: Berta Yudha, S.E., Ak., M.M.

Seksi Waskon II

: Bambang Dwijanto, S.E., M.M.

Seksi Waskon III

: Tri Nugrahaningtyas, S.S.T., Ak.

Seksi Waskon IV

: Jhon Piker Simamora, S.E., Ak., M.Si.

E.

Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direkotrat Jenderal Pajak, Kantor Pelyanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo memili tugas dan melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan daalam wilayahnya wewenangnya

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang


58

berlaku. dalam melaksanankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dala

peraturan Nomor 62/PMK.01/2009, KPP Pratama

menyelenggarakan fungsi (Pasal 59): a.

Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.

b.

Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

c.

Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

d.

Penyuluhan perpajakan.

e.

Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

f.

Pelaksanaan ekstensifikasi.

g.

Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

h.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

i.

Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

j.

Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

k.

Pelaksanaan intensifikasi.

l.

Pembetulan ketetapan pajak.

m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. n.

Pelaksanaan administrasi kantor.


59

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dikepalai oleh seorang Kepala Kantor, Kepala Kantor memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pajak di dalam daerah yang mmenjadi wewenangnya berdarakan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderl Pajak. Kepala Kantor mengatur dan menjadi penanggung jawab atas seksi-seksi yang dibawahinya. Dalam pasal 60 dalam peraturan 62/PMK.01/2009, Kepala Kantor dibantu oleh beberapa seksi yaitu: a.

Sub Bagian Umum.

b.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi ( Seksi PDI).

c.

Seksi Pelayanan.

d.

Seksi Penagihan.

e.

Seksi Pemeriksaan.

f.

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

g.

Seksi Pengawas dan Konsultasi I ( Seksi Waskon I).

h.

Seksi Pengawas dan Konsultasi II (Seksi Waskon II).

i.

Seksi Pengawas dan Konsultasi III (Seksi Waskon III).

j.

Seksi Pengawas dan Konsultasi IV (Seksi Waskon IV).

k.

Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut adalah penjelasan tugas-tugas dari Seksi yang dibawahi

Kepala Kantor yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 pasal 61, tentang


60

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: a.

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

b.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut: 1)

Melakukan pengumpulan.

2)

Pencarian dan pengolahan data.

3)

Penyajian informasi perpajakan.

4)

Perekaman dokumen perpajakan.

5)

Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.

6)

Pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c.

7)

Pelayanan dukungan tekni skomputer.

8)

Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling.

9)

Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG.

10)

Penyiapan laporan kinerja.

Seksi Pelayanan mem[unyai tugas sebagai berikut: 1)

Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

2)

Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.

3)

Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.

4)

Penyuluhan perpajakan.


d.

e.

5)

Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

6)

Melakukan kerjasama perpajakan.

61

Seksi Penagihan mempunyai tugas sebagai berikut: 1)

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak.

2)

Penundaan dan angsuran tunggakan pajak.

3)

Penagihan aktif.

4)

Usulan penghapusan piutang pajak.

5)

Penyimpanan dokumen-dokumen penagihn.

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas sebagai berikut: 1)

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.

2)

Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.

3)

Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

f.

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas sebagai berikut: 1)

Melakukan pengamatan potensi perpajakan.

2)

Pendataan objek dan subjek pajak.

3)

Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas sebagai berikut: 1)

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.


2)

62

Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.

3)

Penyusunan profil Wajib Pajak.

4)

Analisis kinerja Wajib Pajak.

5)

Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.

6)

Usulan pembetulan ketetapan pajak.

7)

Usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, mempunyai tugas sebagai berikut: 1)


2)


3)


4)


5)

Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.

6)



7)

63


i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, ,mempunyai tugas sebagai berikut: 1)


2)


3)


4)


5)


6)


7)


j. Seksi Pengawasan dan Konsltasi IV, mempunyai tugas sebagai berikut: 1)


2)



64

3)


4)


5)


6)


7)


k. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai

dengan

jabatan

fungsional

masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F.

Kegiatan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo memiliki tugas dan fungsi yang sama disetiap kecamatan yang menjadi wewenangnya. Adapun tugas KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah sebagai berikut: a.

Memberikan pelayanan yang terbaik.

b.

Melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalan PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BPHTB.

Semua tugas-tugas tersebut yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Selain tugas, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo juga memilki fungsi, yakni:


a.

Pengumpulan dan Pengolahan perpajakan.

b.

Memberikan informasi perpajakan.

c.

Melakukan registrasu Wajib Pajak.

d.

Melaksanakan penyuluhan perpajakan.

e.

Mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

f.

Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.

g.

Melaksanakan administrasu kantor pelayanan pajak.

65

KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo menangani Pajak Penghasilan

Orang

Pribadi,

Pajak

Penghasilan

Badan,

Pajak

Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23/26, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. G.

Produk KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo memberikan pelayanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berupa: a. Pemindahbukuan (Pbk) adalah salah satu cara dalam melakukan pembayaran pajak. Pembukuan dapat dilakukan antar jenis pajak yang sama atau berlainan, dari masa atau tahun pajak yang sama atau berlainan, untuk Wajib Pajak yang sama atau berlainan, dalam KPP yang sama atau berlainan.


66

b. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan perpajakan. c. Surat Setiran Pajak (SSP) adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutan ke kas Negara. d. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. e. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adlah Surat Ketetapan yang meliputi: 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambagan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah Surat Ketetapan

Pajak

yang

menentukan

jumlah

kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang. 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak pokok yang


67

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. f. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). g. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. h. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 25, adalah Surat Ketetapan yang menyatakan Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk tidak membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku. i. Surat Paksa (SP) adalah Surat perintah membayar pajak dan tagihan pajak sesuai UU no.19 Tahun Pajak 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. j. Surat Keterangan Domisili (SKD) adalah berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Domisili. k. Restitusi merupakan: 1) Pengembalian kelebihan pembayaran PPh/ PPN/ PPnBm. 2) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). 3) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. 4) Penerbitan SKMKP/ PLB. 5) Pemberian imbalan bunga.


68

l. Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP merupakan pengesahan Wajib Pajak sebagai sarana dalan administrasu perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A.

Deskripsi Data Dalam bab V ini akan dijelaskan semua pengujian yang dilakukan,yaitu: uji validitas dan reabilitas serta teknik analisis data menggunakan rentang kelas. Perhitungan dalam pengujian validitas dan reabilitas diolah dengan penggunakan program SPSS 16,0. Data

yang

digunakan

dalam

analisis

bab

ini

adalah

menggunakan data hasil kuesioner yang di di distribusikan kepada Account Representative di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Jumlah kuesioner yang dibagikan sesuai dengan jumlah pegawai di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yaitu sebanyak 20 AR. Dari 20 kuesioner yang di distribusikan semua kuesioner kembali kepada peneliti. Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, jenjang pendidikan terakhir, lama kerja di KPP, lama kerja menjadi AR. Ringkasan hasil analisis karakterisrik responden adalah sebagai berikut:

69


1.

70

Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden dikelompokkan menjadi dua yaitu lakilaki dan perempuan. Tabel 5.1: Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Jumlah Responden

Perempuan 9 orang Laki-laki 11 orang Total 20 orang Sumber: data primer diolah

Persentase (%) 45% 55% 100%

Berdasarkan data dari tabel 5.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar AR mayoritas berjenis kelamin pria. Informasi dari tabel di atas menunjukkan jumlah AR pria di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah sebanyak 11 orang atau sebesar 55% dari jumlah responden, sedangkan jumlah AR perempuan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo adalah sebanyak 9 orang atau sebesar 45%.


2.

71

Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan terakhir responden dibagi menjadi lima kelompok yaitu SMU (Sekolah Menengah Umum), Diploma, S1, S2, S3. Data karakteristik responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 5.2: Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

Jumlah Responden

SMU DIPLOMA 5 orang S1 14 orang S2 1 orang S3 Total 20 orang Sumber: data primer diolah

Persentase (%)

25% 70% 5% 100%

Informasi dari tabel 5.2 menunjukkan bahwa AR di KPP Pratama Pasar Rebo dengan pendidikan terakhir diploma berjumlah 5 orang atau sebesar 25% dari jumlah responden, S1 berjumlah 14 orang atau sebesar 70% dari jumlah responden sedangkan S2 berjumlah 1 orang atau sebesar 5% dari jumlah responden dan tidak ada AR dengan pendidikan terakhir SMU dan S3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar AR yang bekerja di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo berpendidikan terakhir dijenjang S1 (Strata Satu).


3.

72

Pengalaman Kerja

Tabel

5.3

dan

5.4

menampilkan

informasi

responden

berdasarkan lama bekerja yang dikelompokkan menjadi dua yaitu: data responden berdasarkan lama kerja di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, dan lama kerja menjadi AR. Tabel 5.3: Data Responden berdasarkan Lama Berkerja di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Lama Bekerja

Jumlah Responden

< 1 Tahun 1-5 Tahun 7 orang 6-10 Tahun 3 orang > 10 Tahun 10 orang Total 20 orang Sumber: data primer diolah

Persentase (%)

35% 15% 50% 100%

Tabel 5.4: Data Reponden berdasarkan Lama Bekerja Menjadi AR

Lama Bekerja

Jumlah Responden

< 1 Tahun 1-5 Tahun 15 orang 6-10 Tahun 5 orang > 10 Tahun Total 20 orang Sumber: data primer diolah

Persentase (%)

75% 25% 100%


73

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 5.3, rincian data AR berdasarkan lama bekerja di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo antara lain: (1) AR yang bekerja selama 1-5 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 35%, (2) AR yang bekerja selama 6-10 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 15%, (3) AR yang bekerja selama > 10 tahun berjumlah 10 orang atau sebesar 50%.

Sedangkan data yang terdapat dalam tabel 5.4, rincian data AR berdasarkan Lama bekerja menjadi AR antara lain: (1) Ar yang bekerja selama 1-5 tahun berjumlah 15 orang atau sebesar 75%, (2) AR yang bekerja selama 6-10 taun berjumlah 3 orang atau sebesar 25%.

B. Uji Validitas dan reabilitas Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reabilitasnya untuk mematiskan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel. a.

Uji Validitas Peneliti menggunakan korelasi product moment pearson untuk menguji validitas data yang diperoleh. Kriteria pengambilan keputusan dalam menentukan validnya data dalam pengujian ini ialah jika nilai >

dengan taraf signifikan 0,05 maka kuesioner dinyatakan


valid, sebaliknya jika nilai

<

74

maka kuesioner dinyatakan

tidak valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 5.5 di bawah ini: Tabel 5.5: Hasil Uji Validitas

Komponen Pernyataan

Butir R Pernyataan hitung

Tugas Account Representative

Persyaratan Pengangkatan pegawai

r tabel

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

0,822 0,531 0,822 0,822 0,782 0,792 0,349 0,625

0,3783 0,3783 0,3783 0,3783 0,3783 0,3783 0,3783 0,3783

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid

S 9

0,822

0,3783

Valid

Sumber: data primer diolah Hasil uji validitas pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai pada taraf 0,05 dengan degree of freedom (df) = n – 2 atau 20 – 2 = 18 sebesar 0,3783. Berdasarkan nilai pernyataan dianggap valid karena b.

sebesar 0,3783 maka semua butir terbukti lebih daripada nilai

.

Uji Reabilitas Uji

reabilitas

menunjukkan

konsistensi

dari

data

yang

dikumpulkan. Suatu koesioner dikatakan reliable (handal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005: 42).Suatu variabel reliable jika memberikan nilai Cronbach


75

Alpha > 0,60. Hasil uji reabilitas yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 5.6 dibawah ini: Tabel 5.6: Hasil Uji Reabilitas Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items .723

9

Hasil uji reabilitas untuk komponen pernyataan tugas AR dan persyaratan pengangkatan pegawai pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa alpha cronbach sebesar 0,723 terbukti lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut maka 9 butir pernyataan terkait dengan komponen pernyataan tugas AR dan persyaratan pengangkatan pegawai adalah reliable. Berdasarkan hasil uji validitas dan reabilitas pada tabel 5.5 dan 5.6 di atas dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliable. C. Analisis Data Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 20 data yang merupakan jumlah jawaban responden atas 9 butir pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, tetapi dari 9 pernyataan ini terdapat satu pernyataan yang gugur yaitu pernyataan nomor 7 pada komponen tugas Account representative. Jawaban dari ke 20 responden ini akan digunakan


76

untuk menganalisis pelaksanaan accoun representative (AR) dakan sistem modernisasi perpajakan kantor pelayanana pajak pratama di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang terdiri dari 2 komponen yaitu: tugas account representative dan persyaratan pengangkatan pegawai. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.01/2008 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 98/KMK.01/2006 tentang Account Representativepada Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan organisasi modern. Pembahasan hasil kuesioner dari dua komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Tugas Account representative Tugas pengawasan

Account

kepatuhan

Representative

perpajakan

WP,

antara

lain

mencakup

Bimbingan/himbauan

dan

konsultasi teknis perpajakan kepada WP, penyusunan profil WP,analisis kinerja WP dan merekonsiliasi data WP, evaluasi hasil banding, pembagian wajib pajak, penetapan AR pada setiap seksi pengawasan. Rincian persentase jawaban AR berdasarkan tiap butir pernyataan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


77

Tabel 5.7: Persentase jawaban AR per butir pernyataan untuk komponen Tugas AR No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Butir Pernyataan SB A. Tugas Account Representative AR melakukan 90% pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. AR melakukan 95% bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. AR melakukan 90% penyusunan profil Wajib Pajak. AR melakukan analisis 90% kinerja Wajib Pajak, merekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi. AR melakukan evaluasi 90% hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembagian Wajib Pajak 90% yang ditangani atau wilayah kinerja AR diatur dengan Keputusan Diretorat Jenderal Pajak.

B

CB

KB

TB

10%

5%

10%

10%

5%

5%

5%

5%

Sumber: data primer diolah

Komponen pengawasan kepatuhan perpajakan WP terdapat dalam butir pernyataan nomor 1 dan hasil yang didapat sebanyak 90% AR menjawab “Sangat Baik” sedangkan 10% lagi menjawab “Baik”. Hal ini menunjukan sebanyak 18 AR telah melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap WP dengan sangat baik dan 2 AR menyatakan baik.


78

Komponen bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada WP terdapat dalam butir pernyataan nomor 2, dan hasil yang didapat sebanyak 95% AR menjawab “Sangat Baik” sedangkan 5% lagi menjawab “Baik”. Hal ini menunjukan sebanyak 19 AR telah melakukan bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada WP dengan sangat baik dan 2 AR menyatakan baik.

Komponen penyusunan profil WP terdapat dalam butir pernyataan nomor 3, dan hasil yang didapat sebanyak 90% AR menjawab “Sangat Baik” sedangkan 10% lainnya menjawab “Baik”. Hal ini menunjukan sebanyak 18 AR telah melakukan penyusunan profil WP dengan sangat baik sedangkan 2 AR lainnya telah melakukan penyusunan profil WP dengan baik.

Komponen analisis kinerja WP dan merekonsiliasi data wajib pajak terdapat dalam butir pernyataan nomor 4, dan hasil yang didapat sebanyak 90% AR menjawab “Sangat Baik” sedangkan 10% lainnya menjawab “Baik”. Hal ini menunjukan sebanyak 90% AR atau 18 AR telah melakukan analisis kinerja WP dengan sangat baik sedangkan 10% atau 2 AR lainnya telah melakukan analisis kinerja WP dengan baik.


79

Komponen evaluasi hasil banding terdapat dalam butir pernyataan nomor 5, dan hasil yang didapat sebanyak 90% AR menjawab “Sangat Baik”, 5% menjawab “Baik”, sedangkan 5% sisanya menjawab “Cukup Baik”. Hal ini menunjukan sebanyak 90% AR atau 18 AR telah melakukan evaluasi hasil banding dengan sangat baik berdasarkan ketentuan yang berlaku, 5% atau 1 AR melakukan tugasnya dalam melakukan evaluasi hasil banding dengan baik sedangkan 5% sisanya atau 1 AR telah melakukan evaluasi hasil banding dengan cukup baik.

Komponen pembagian wajib pajak terdapat dalam butir pernyataan nomor 6, dan hasil yang didapat sebanyak 90% AR menjawab “Sangat Baik”, 5% menjawab “Baik”, sedangkan sisanya 5% menjawab “Cukup Baik”. Hal ini menunjukan 90% AR atau 18 AR menyatakan pembagian WP yang ditangani atau wilayah kinerja AR yang diatur dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak sangat baik, 5% atau 1 AR menyatakan baik sedangkan 5% sisanya atau 1 AR menyatakan cukup baik.

2.

Persyaratan Pengangkatan Pegawai Persyaratan

pengangkatan

pegawai

mencakup

pengangkatan

pegawai sebagai AR dengan pendidikan formal paling rendah SLTA dan mengenai pangkat paling rendah yang didapat AR.


80

Butir pernyataan mengenai pengangkatan pegawai sebagai AR dengan pendidikan formal paling rendah SLTA terdapat pada pernyataan nomor 8. Butir pernyataan mengenai pangkat paling rendah yang didapat AR terdapat dalam pernyataan nomor 9. Tabel 5.8: Persentase jawaban AR per butir pernyataan untuk komponen Persyaratan Pengangkatan pegawai No

Butir Pernyataan

SB

B

CB

KB

TB

A. Persyaratan Pengangkatan Pegawai 8 Pegawai dapat diangkat 55% 10% sebagai AR pada KPP Pratama apabila pendidikan formal yang telah ditempuh paling rendah SLTA. 9 Pangkat yang didapat 90% 10% AR paling rendah adalah Pengatur (Golongan II/c). Sumber: data primer diolah

35%

Pengangkatan pegawai sebagai AR pada KPP Pratama dengan pendidikan formal paling rendah SLTA sebanyak 55% AR atau sebanyak 11 AR menjawab “Sangat Baik”, 10% AR menjawab “Baik”, dan 35% AR menjawab “Tidak Baik”. Sedangkan untuk pangkat yang didapat oleh AR paling rendah adalah golingan II/c didapatkan data sebanyak 90% atau 18 AR menjawab “Sangat Baik” dan 10% AR menjawab “Cukup Baik”. D. Pembahasan Data yang akan dibahas di bawah ini merupakan hasil jawaban reponden terhadap kuesioner penelitian dengan 9 butir pernyataan yang terdiri dari dua komponen yaitu tugas account representative dan persyaratan


81

pengangkatan pegawai, akan tetapi pada butir pernyataan nomer 7 dianggap gugur karena data yang didapat tidak valid. Hasil jawaban yang telah ditabulasi dan diberi kode 5 untuk jawaban “sangat baik”, 4 untuk jawaban “baik”, 3 untuk jawaban “cukup baik”, 2 untuk jawaban “kurang baik”, dan 1 untuk jawaban “tidak baik”.

Setelah diketahui jumlah jawaban dari masing2 responden, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah dan didapatkan bahwa nilai tertinggi yaitu 30 (tigapuluh) sedangkan nilah terendah 23 (duapuluh tiga). Berikut jumlah jawaban masing-masing responden untuk setiap butir pernyataan dengan menggunakan penilaian skala likert.


82

Tabel 5.9: Jumlah jawaban masing-masing responden untuk setiap butir pernyataan dengan menggunakan penilaian skala likert

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Nomor Butir Pertanyaan 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5

6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5

Total 30 30 30 30 30 30 30 30 24 23 30 30 30 30 30 30 30 30


19 20

5 5

5 5

5 5 TOTAL RATA-RATA

5 5

5 5

5 5

83

30 30 587 29,35

Sumber: data primer diolah Data – data tersebut kemudian diitung rata-ratanya. Perhitungan rata-rata dari duapuluh data itu dapat dijabarkan menjadi:

30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 24 + 23 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30

20 =

587

20 = 29,35


84

Hasil perhitungan di atas menunjukkan angka 29,35 didapat dari 587/20, dan jika ditelusuri kedalam tabel pelaksanaan account representative (AR) dalam sistem modernisasi perpajakan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo termasuk ke dalam kriteria Sangat Baik. Hal ini dapat dilihat dapam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1: Tingkat Pelaksanaan Account Representative (AR) dalam Sistem Modernisasi Perpajakan

Rentang Nilai

Kriteria

25,2-30,0

Sangat Baik

20,4-25,1

Baik

15,6-20,3

Cukup Baik

10,8-15,5

Kurang Baik

6-10,7

Tidak Baik

Evaluasi pelaksanaan account representative (AR) dalam sistem modernisasi perpajakan kantor pelayanan pajak pratama di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang terdiri dari dua komponen meliputi: tugas account representative dan persyaratan pengangkatan pegawai termasuk dalam kriteria Sangat Baik.


BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Account representative (AR) dalam sistem modernisasi perpajakan kantor pelayanan pajak pratama di KPP Pratama Pasar Rebo termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Hal tersebut didukung dengan hasil analisis data yang dapat ditarik dengan bantuan tabel tingkat pelaksanaan Account Representative (AR) dalam sistem modernisasi perpajakan dengan hasil rata-rata 29,35 dengan demikian apabila dilihat pada tabel tingkat pelaksanaan Account Representative (AR) hasil ratarata tersebut berada diantara rentang nilai 25,2-30,0 dengan kriteria “Sangat Baik”. B. Keterbatasan Penelitian Didalam penelitian ini tentu masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang dialami oleh peneliti diantaranya adalah: 1. Penelitian hanya dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo karena keterbatasan akses dan waktu.

Sehingga

hasil

dari

penelitian

ini

belum

mempresentasikan pelaksanaa Account Representativedi Kantor Pajak Pratama lainnya.

85


86

2. Membutuhkan waktu yang lama dalam pengumpulan kuesioner kepada Account Representative disebabkan sibuknya pekerjaan mereka yang menyebabkan tidak sempat untuk melakukan pengisian kuesioner secara langsung. C. Saran Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan pada penilitian selanjutnya di KPP Pratama lainnya dan disebarkan ke Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Bagi

KPP

Pratama

Jakarta

Pasar

Rebo

supaya

dapat

mempertahankan kinerja Account Repressentative yang bekerja di KPP tersebut.


DAFTAR PUSTAKA Aini, Nur. 2011. Evaluasi Sistem Modernisasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi 1 (Satu). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, Oktober 2011. Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi Ke-3. Badan Penerbit UNDIP. Semarang Harahap, Sofyan, S. 2004. Sistem Pengawasan Manajemen. Cetakan kedua. Jakarta : PT. Pustaka Quantum. Kusumarini, Yessy. 2010. Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, Juli 2010. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : CV. Andi Offset. “Modernisasi Pajak & Kepuasan Wajib Pajak”. Harian Kontan. http://www.infopajak.com/berita/161107hk1.htm. Pandiangan, Liberti. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pendidikan-menurut-para ahli.html. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu. Rachmawati, An’nisa Dwi. Hamid, Djamhur. Endang, Maria Goretti. 2012. Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama : Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah mengimplementasikan Organisasi Modern.

87


88

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.01/2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98.KMK.01/2006 Tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern. Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE79/PJ/2010 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan. Republik Indonesia. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 Tentang Cara dan Teknis Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi, dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru. Surat Edaran Direktoral Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja & Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Suandy, Erly (2005). Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat. Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Bisnis (8th ed). Bandung : Alfabeta Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung : Alfabeta. Syahputra, Rangga Patria. 2012. Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembentukan Account Representative Terhadap Kepuasan Wajib Pajak dan Petugas Pajak Lainnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama : Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Tesis Pascasarjana Akuntasi Magister Universitas Indonesia, Juli 2012. Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat. Wiryasaputra, Totok S. 2006. Ready to Care : Pendampingan dan Konseling Psikologi. Yogyakarta : Galangpress.


LAMPIRAN

89


90

LAMPIRAN 1: KUESIONER A. Identitas Responden Nama

: ..............................................

Umur

: ..............................................

Jenis Kelamin

: Laki – laki /Perempuan**)

NPWP

: ..............................................

Jenjang Pendidikan Terakhir : .............................................. Lama Kerja di KPP

: ...............................................

Lama Kerja MenjadiAR

: ...............................................

**) Coret salah satu KETERANGAN DAN PETUNJUK PENGISIAN Bagaimana pendapat Anda terhadap masing-masing pernyataan berikut? Pernyataan yang terdapat dalam kuesioner ini berkaitan dengan tugastugas Account Representative dalam Keputuan Menteri Keuangan Republik Indonesi Nomor 98/KMK.01/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Republi Indonesia Nomor 68/PMK.01/2008 yang menjadi tolak ukur pelaksanaa Account Representative dalam distem modernisasi perpajakan.Bapak/Ibu dimohon memberikan tanggapan atas pernyataanpernyataan berikut dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang sesuai untuk: SB

= Sangat Baik

CB

= Cukup Baik

TB

= Tidak Baik

B

= Baik

KB

= Kurang Baik

Bapak/Ibu diharapkan memberikan jawaban sesuai dengan kondisi riil dan bukan kondisi ideal (yang diharapkan).


91

B. Pelaksanaan Account Representative

No Butir Pernyataan SB B A. Tugas Account Representative 1. AR melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. 2. AR melakukan bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. 3. AR melakukan penyusunan profil Wajib Pajak. 4. AR melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, merekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi. 5. AR melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. 6. Pembagian Wajib Pajak yang ditangani atau wilayah kinerja AR diatur dengan Keputusan Diretorat Jenderal Pajak. 7. Penetapan AR pada setiap Seksi Pengawasan dan konsultasi ditetapkan berdasarkan hasil analisis organisasi dan beban kerja yang ditanggung AR paling banyak 10 (sepuluh) orang Wajib Pajak. No Butir Pernyataan B. Persyaratan Pengangkatan Pegawai 8 Pegawai dapat diangkat sebagai AR pada KPP Pratama apabila pendidikan formal yang telah ditempuh paling rendah SLTA. 9 Pangkat yang didapat AR paling rendah adalah Pengatur (Golongan II/c).

CB

Ya

KB

TB

Tidak


92

Lampiran II

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Nomor Butir Pertanyaan 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Total 30 30 30 30 30 30 30 30 24 23 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30


93

LAMPIRAN III Correlations ScoreTot Item1 Item1

Pearson Correlation

Item2 1

Sig. (2-tailed) N Item2

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

Item3


Item4


Item5

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

20 .688

**

Item3

.688

**

1.000

**

1.000

**

.943

**

Item8

.943

Item9

**

.072

all

1.000

**

.822

**

.000

.000

.000

.763

.000

.000

20

20

20

20

20

20

20

20

1

**

**

.409

.409

.049

**

.001

.001

.073

.073

.836

.001

.016

20

20

20

20

20

20

20

1

**

**

**

.072

**

20

**

**

.688

.688

.000

.001

20

20

20

**

**

**

.688

1.000

.000

.001

.000

20

.688

1.000

1.000

.822

*

**

.000

.763

.000

.000

20

20

20

20

20

20

1

**

**

.072

**

.000

.000

.763

.000

.000

20

20

20

20

20

1

**

.068

**

.000

.776

20

20

.409

**

**

.000

.073

.000

.943

.531

.000

20

.943

.943

.688

.000

**

.943

Item6

.000

20

1.000

Item5

.001

.001

1.000

Item4

.943

.000

.943

.943

1.000

1.000

.943

.000

.822

.792

**

**

.000


N Item6

20

20

**

.409

.000

.073

.000

.000

.000

20

20

20

20

20

Pearson Correlation

.072

.049

.072

.072

Sig. (2-tailed)

.763

.836

.763

20

20

20


Item8

N Item9


ScoreTot Pearson Correlation all

Sig. (2-tailed) N

.943

1.000

**

.688

**

20 .943

1.000

**

**

20 .943

**

94

20

20

20

**

1

.068

1.000

20

20

20

.068

.068

1

.072

.763

.776

.776

20

20

20

1.000

**

.943

**

.943

20

20

20

**

.072

1

.763

20

20

20

20

20

20

20

.822

**

.792

**

.792

**

.625

**

**

20

20

**

1

.822

.016

.000

.000

.000

.000

.003

.000

20

20

20

20

20

20

20

20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

.822

.000

.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**

.003

.000

**

.625

.763

.000

.822

**

20

.000

*

.792

.000

.000

.531

**

.000

.001

**

.943

20

.776

.000

.822

20

20


LAMPIRAN IV

Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items .723

9

95


LAMPIRAN V

96


LANJUTAN LAMPIRAN V

97


LAMPIRAN VI

98


LANJUTAN LAMPIRAN VI

99


LAMPIRAN VII

100


LANJUTAN LAMPIRAN VII

101


102

LAMPIRAN VIII


103

LAMPIRAN IX

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI SKRIPSI. Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Recommend Documents