MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DIREKTORAT ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN NATURAL RESOURCE GOVERNANCE INSTITUTE TENTANG PROGRAM KERJASAMA UNTUK MENDUKUNG PEN ING KATAN TATA KELOLA DI SEKTOR MIGAS DAN MINERBA DI INDONESIA
Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut "Bappenas", dan Natural Resource Governance Institute, selanjutnya disebut "NRGI", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak". MEMPERHATIKAN bahwa NRGI adalah lembaga intemasional non-pemerintah yang bersifat independen, non sektarian, non-politik dan nir-laba yang menyediakan asistensi teknis dalam upaya mendorong tata kelola migas dan minerba yang efektif, transparan dan akuntabel dalam upaya memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh baik itu bagi negara maupun rakyatnya. Aktivitas NRGI lainnya adalah melakukan jasa penelitian, anaJisa kebijakan dan pengembangan kapasitas bagi semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha yang bergerak di sektor migas dan minerba. MENIMBANG kepentingan bersama untuk mendorong peningkatan tata kelola di sektor migas dan minerba dalam upaya mendukung pembangunan nasional. MENGINGAT kerjasama Para Pihak dibawah kerangka Memorandum Saling Pengertian antara Bappenas dengan NRGI di Indonesia tentang Kerjasama
Mendorong Peningkatan Tata Kelola Sektor Migas dan Minerba ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2016. SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemeritah Republik Indonesia yang berlaku. Para Pihak telah menyepakati sebagai berikut: PASAL 1 TUJUAN Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, untuk selanjutnya disebut "MSP", adalah sebagai kerangka hukum bagi Para Pihak dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan peningkatan tata kelola di sektor migas dan minerba di Indonesia.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Para Pihak sepakat bekerjasama untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan tata kelola sumberdaya dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas untuk meningkatkan hasil pembangunan. Kerjasama ini fokus pada hal-hal sebagai berikut: (1)
Mendukung dan memfasilitasi pemerintah Indonesia dalam analisa kebijakan terkait tata kelola migas dan minerba;
(2)
Menyediakan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terkait tata kelola migas dan minerba di Indonesia; dan
(3)
Memfasilitasi diskusi antar kementerian, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan migas dan minerba di Indonesia. PASAL3 WILAYAH KERJASAMA
(1)
Wilayah kerja Para Pihak adalah OKI Jakarta.
(2)
Untuk setiap penambahan dan/atau perubahan wilayah kerja seperti yang tertuang pada ayat (1) harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh Para Pihak. PASAL4 LEMBAGA PELAKSANA
Untuk melaksanakan MSP ini, Para Pihak menunjuk lembaga pelaksana sebagai berikut: (1)
Bappenas menunjuk Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan ; dan
(2)
NRGI, bertindak atas nama kantor pusatnya di New York, kantor NRGI regional Asia Pasifik yang berkedudukan di Jakarta dan para staff yang memiliki keahlian terkait dengan lingkup program kerjasama. PASAL 5 ARAHAN PROGRAM
(1)
Bappenas bersama NRGI menyusun Arahan Program yang memuat program kegiatan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan publikasi serta pengakhiran program yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU ini.
(2)
Semua program yang akan dilaksanakan berdasarkan MSP ini harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Ketiga (RPJMN) periode 2015-2019 dan didasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).
(3)
Perincian setiap program atau proyek diatur dalam Rencana Kerja Tiga Tahun dan Rencana Kegiatan Tahunan. PASAL6 RENCANA KEGIATAN
(1)
Bappenas dan NRGI menyusun Rencana Kerja Tiga Tahun yang berisi keseluruhan kegiatan program dalam jangka waktu tiga tahun.
(2)
Bappenas dan NRGI akan menyusun rencana Kegiatan Tahunan yang memuat keseluruhan kegiatan program dalam jangka waktu satu tahun.
(3)
Rencana Kerja Tiga Tahun dan Rencana Kegiatan Tahunan akan disepakati serta ditandatangani oleh Para Pihak. PASAL 7 KEWAJIBAN PARA PIHAK
(1)
Bappenas akan: a. bersama dengan NRGI, menyusun Rencana Kerja Tiga Tahun dan Rencana Kegiatan Tahunan;. b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap semua pelaksanaan program kerjasama secara periodik; c.
memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan lain dari pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, selain Bappenas yang membutuhkan jasa asistensi teknis dari pihak NRGI;
d. merekomendasi NRGI dalam mendapatkan visa,ijin tinggal. ijin keluar dan masuk ke Indonesia bagi tenaga asing NRGI; (2)
NRGI akan: a. melaksanakan seluruh program yang telah disepakati dalam MSP ini; b. menyediakan dana bagi kegiatan-kegiatan seperti yang tercantum dalam Arahan Program sesuai dengan Rencana Kerja Tiga Tahun dan Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana disepakati dalam MSP ini; c. memfasilitasi pengelolaan teknis, manajerial dan keuangan atas seluruh implementasi program yang telah disepakati dalam MSP ini; d. menyediakan asistensi pelatihan dan asistensi teknis dalam rangka melaksanakan program-program yang befokus pada peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; e. mewajibkan semua tenaga asing NRGI mematuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing;
f.
menyepakati bahwa seluruh publikasi yang akan dihasilkan berdasarkan MSP ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola yang baik di sektor migas dan minerba di Indonesia;
g.
mengkoordinasikan dengan Bappenas terkait publikasi bersama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan berdasarkan MSP ini;
h. bertanggungjawab atas pendanaan dan pengeluaran dari programprogram yang telah disetujui secara tertulis; i.
berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Bappenas dalam memperlancar pelaksanaan program;
rangka
j.
menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada Bappenas dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan;
k.
mencantumkan logo Bappenas dalam setiap publikasi yang diterbitkan oleh NRGI yang menjadi bagian dari program MSP ini. PASAL 8 BATASAN KEGIATAN NRGI DAN PERSONILNYA
(1)
NRGI menjamin bahwa semua kegiatan dan personil dalam kerjasama ini wajib: a. memperhatikan, menghargai dan patuh terhadap hukum dan peraturanperaturan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. menghargai integritas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis dalam bentuk apapun; c.
menghargai kebiasaan, tradisi dan agama masyarakat setempat;
d. tidak melakukan aktivitas politik dan komersial dalam bentuk apapun; e. tidak melakukan aktivitas pengumpulan dana dari individu dan/atau lembaga-lembaga di Indonesia untuk implementasi program; f.
tidak melakukan penyebaran agama dan/atau pengalihan agama;
g. tidak terlibat dalam kegiatan intelegen/kegiatan terselubung; h. tidak menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintah di Indonesia; dan i.
(2)
tidak memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan, serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
Setiap pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ayat 1 pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin dan personil yang terkait
serta tindakan-tindakan lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia yang berlaku, dan penghentian program. PASAL 9 DOMISILI (1)
Bappenas berkedudukan di Jalan Taman Surapati No. 2 Jakarta Pusat 10310, Indonesia.
(2)
NRGI berkantor pusat di 80 Broad Street Suite 1801, New York, NY 10004, Amerika Serikat dan mempunyai kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Gedung Prudential Lantai 22 Regus Jalan Kasablanka Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia.
(3)
Apabila terjadi perubahan domisili, Para Pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya. PASAL10 PENGAKUAN OLEH BAPPENAS; INFORMASI RAHASIA
Konsisten dengan misinya untuk mendorong tata kelola industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel, NRGI dapat mempublikasikan rekomendasi secara umum dan spesifik kepada publik mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan bebas melakukannya selama tidak membuka informasi rahasia yang diterima dari Bappenas ("lnformasi Rahasia"). NRGI wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi rahasia, dan tidak akan, tanpa persetujuan Bappenas, membuka informasi rahasia kepada siapapun baik itu perorangan maupun kelompok lain kecuali kepada para pejabatnya, staffnya, konsultan, penasehat atau mitra NRGI lainnya, atau para pegawai Bappenas, perwakilannya atau penasehatnya, yang memiliki alasan untuk mengetahui informasi rahasia tersebut dengan tujuan yang ditetapkan dalam MSP ini. lnformasi harus tidak dikategorikan sebagai informasi rahasia apabila Bappenas telah memberikan kewenangan untuk membuka informasi tersebut, informasi tersebut dinyatakan publik atau secara sah disediakan kepada NRGI oleh pihak selain Bappenas, atau informasi harus dibuka berdasakan hukum, peraturan atau proses hukum. PASAL11 PENYELESAIAN SENGKETA
Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau penerapan atas MSP ini, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah melalui konsuftasi atau negosiasi. PASAL12
PERUBAHAN
(1)
Setiap perubahan atas MSP ini hanya dapat dilakukan setelah diadakan konsultansi terfebih dahulu dan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak.
(2)
Setiap perubahan penandatanganan.
atas
MSP
ini
mulai
berlaku
pada
saat tanggal
PASAL13 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN MASA BERAKHIR
(1)
MSP ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, kecuali diakhiri sebelum jangka waktu tersebut atau diganti dengan MSP yang baru.
(2)
MSP ini dapat diperpanjang setelah ada kesepakatan tertulis bersama dari Para Phak.
(3)
Salah satu pihak dapat mengakhiri MSP ini sewaktu waktu dengan memberitahukan kepada Pihak lainnya terlebih dahulu secara tertulis minimal 60 (enam puluh) hari sebelum penghentian MSP. Dalam hal MSP ini diakhiri, para pihak wajib bekerjasama untuk menyelesaikan program dengan cara yang baik.
SEBAGAI BUKTI, pejabat yang berwenang, sebagai perwakilan dari Para Pihak telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2016 dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, keduanya mempunyai nilai keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
DIREKTUR ASIA PASIFIK NATURAL RESOURCE G CE INSITUTE
DR. DIANI SADIA WATI, SH., LLM
ARAHAN PROGRAM I.
PROGRAM A. FOKUS PROGRAM
Fokus utama dari program kerjasama antara Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan Bappenas ("Bappenas") dan1 Natural Resource Governance Institute ("NRGI") adalah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di wilayah kerjasama melalui program peningkatan tata kelola yang baik di sektor migas dan minerba. B. RUANG LINGKUP
Cakupan program kerjasama ini adalah: (1)
Mendukung dan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan yang terkait dengan Undang-Undang Migas;
(2)
Mendukung dan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan yang terkait dengan Undang-Undang Minerba;
(3)
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Migas dan Minerba pada tingkat nasional di Indonesia, termasuk mekanisme Extractive Industries Transpa-rency Initiative (EITI); dan
(4)
Mendorong Tata Ketola Mgas dan Minerba yang Transparan dan Akubtable di Daerah.
C. MANAJEMEN
1. Rencana Kerja Awai Tiga Tahun a.
Bappenas bersama NRGI menyiapkan Rencana Kerja Awai Tiga Tahun sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program. Rencana Kerja Tiga Tahun memuat: 1) Pendahuluan; 2) Tujuan; 3) Sasaran; 4) Hasil Yang Diharapkan; 5) Kegiatan ; 6) Tenaga KerjafT enaga Ahli; 7) Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; 8) Pembiayaan; dan 9) Penutup.
b.
Rencana Kerja Awai Tiga Tahun ini ditandatangani oleh Bappenas dan NRGI.
c.
Rencana Kerja Awai Tiga T ahun dijadikan penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan.
rujukan
dalam
2. Rencana Kerja Tahunan a.
Bappenas bersama NRGI akan menyiapkan Rencana Kerja Tahunan sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program pada tahun tersebut. Rencana Kerja Tahunan akan memuat: 1) Pendahuluan; 2) Tujuan; 3) Sasaran; 4) Hasil Yang Oiharapkan; 5) Kegiatan; 6) Tenaga Kerja!Tenaga Ahli ; 7) Peran Serta Pihak Ketiga; 8) Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; 9) Pembiayaan; 10) Jadwal Pelaksanaan Program; dan 11) Penutup.
b.
Bappenas dan NRGI akan bersama-sama menyusun setiap Rencana Kerja Tahunan.
c.
Rencana Kerja Tahunan ditandatangani oleh Bappenas dan NRGI.
d.
Rencana Kerja Tahunan dijadikan rujukan Bappenas dan NRGI dalam pelaksanaan program.
e.
Rencana Kerja Tahunan akan ditelaah dan direvisi secara periodik (diharapkan dua kali dalam setahun).
3. Pembiayaan Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama ini bersumber dari anggaran NRGI yang diperkirakan sebesar USO 350,000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Oolar Amerika) selama 3 (tiga) tahun. Penambahan pembiayaan akan didasarkan pada hasil penelaahan aktivitas yang disepakati atas Rencana Kerja Tahunan. 4. Lokasi Lokasi pelaksanaan program adalah di OKI Jakarta.
II. PELAKSANAAN A. UMUM 1. Bappenas akan memfasilitasi dalam mengoptimalkan kerjasama pelaksanaan program/kegiatan dan pelaksanaannya. 2.
Bappenas akan menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada instansi pemerintah pusat lainnya yang relevan dengan cakupan program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
3.
Bappenas bersama dengan instansi terkait di tingkat pusat akan memberikan rekomendasi bagi tenaga kerja NRGI untuk memperoleh ijin kerja di Indonesia.
B. PERAN SERTA PIHAK KETIGA
1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan , Bappenas dan NRGI dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, Perrgu-ruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. 2. NRGI memberitahukan kepada Bappenas tentang peran serta mitra yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama . C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Bappenas dan NRGI menyepakati kerangka pemantauan dan evaluasi program/kegiatan, serta jadwal evaluasi (diharapkan sekali setahun). 2. Bappenas dan NRGI akan bekerja bersama untuk meningkatkan program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi. 3. Bappenas akan bekerjasama dengan NRGI dan akan memberikan informasi secara tepat waktu dalam upaya memenuhi kegiatan pemantauan dan evaluasi. Ill. PELAPORAN DAN PUBLIKASI A. PELAPORAN
1.
NRGI akan menyusun dan menyam-paikan Laporan Tengah Tahun dan Laporan Tahunan kepada Bappenas.
2. Laporan Tengah Tahun yang disampaikan kepada Bappenas akan memuat ringkasan kegiatan kepada Bappenas. 3.
Materi Laporan Tahunan, memuat: a. Pendahuluan; b. Tujuan; c. Sasaran; d. Keluaran/Hasil yang dicapai; e. Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Penerima Manfaat; f. Kegiatan yang telah dilaksanakan; g. Tenaga Kerja!Tenaga Ahli yang dipergunakan; h. Peran Serta Pihak Ketiga; i. Pembiayaan; j. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya; k. Penutup.
4. Apabila diperlukan, NRGI dan Bappenas masing-masing dapat menyampaikan laporan tambahan sesuai permintaan masing-masing pihak. 5.
Para pihak akan salain bekerjasama dan memberikan informasi secara tepat waktu dalam upaya penyelesaian laporan.
B. PUBLIKASI
NRGI dan Bappenas dapat melakukan publikasi bersama atas hasil pelaksanaan program/kegiatan kerjasama.
IV. PENUTUP Arahan program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian antara Bappenas dengan NRGI.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN DIRECTORATE FOR ANALYSIS OF LAW AND REGULATION DEPUTY OF POLITICS, LAW, DEFENSE, AND SECURITY THE NATIONAL PLANNING DEVELOPMENT BOARD AND NATURAL RESOURCE GOVERNANCE INSTITUTE CONCERNING COOPERATION PROGRAM TO SUPPORT THE IMPROVEMENT OF THE GOVERNANCE OF OIL, GAS, AND MINING SECTORS IN INDONESIA
The National Planning Development Agency of the Republic of Indonesia, hereinafter "Bappenas", and Natural Resource Governance Institute, hereinafter "NRGI", collectively are referred to as the "Parties". NOTING that NRGI is an international non-governmental body that is independent, non-sectarian, non-political, and non-profrt that, provides technical assistance to improve the governance of the oil, gas, and mining sectors to be effective, transparent, and accountable which are key to efforts to maximize the benefit to the state and its citizens. Other key activities of NRGI are research , policy study, and capacity building services to the stakeholders, including the government, the civil society, and the private sector within the field of oil, gas, and mining sectors. CONSIDERING the shared interests to improve the governance of the oil, gas, and mineral sectors as an effort to support national development. IN VIEW OF the cooperation between the Parties under the framework of Memorandum of Understanding by and between Bappenas and NGRI in Indonesia, this Cooperation to improve the Governance of the Oil, Gas, and Mining sectors is signed in Jakarta, on the 1 st of February 2016. PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, and the policies and procedures of the Government of the Republic of Indonesia.
The Parties have agreed as follows: ARTICLE 1 OBJECTIVE
The objective of the Memorandum of Understanding, hereinafter the "MoU", is to serve as the legal framework for the Parties to support the Government of Indonesia in carrying out governance improvement in the oil, gas, and mining sectors.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION The Parties agree to cooperate in support of the government policies and programs to improve resource governance with attention to transparency, accountability and effectiveness for greater development outcomes. Cooperation focuses on the following areas: (1)
Supporting and facilitating the Indonesian government in policy analysis related to oil, gas and mining governance;
(2)
Providing human resource capacity development programs related to oil, gas and mining governance in Indonesia; and
(3)
Facilitating dialogue between relevant ministries, local governments and other stakeholders related to oil, gas and mining in Indonesia. ARTICLE 3 TERRITORlAL AREA OF COOPERATION
(1)
The cooperation between the Parties shall be within OKI Jakarta.
(2)
For any addition and/or amendment of the work area as defined in point (1), a written consent from the Parties must be obtained. ARTICLE4 IMPLEMENTING AGENCIES
In order to carry out the MoU, the Parties appoint the following institutions as the respective implementing agencies: ( 1)
Bappenas appoints the Directorate for Analysis of Law and Regulation, Deputy of Political, Law, Defense, and Security; and
(2)
NRGI, acting through its headquarters in New York, Asia Pacific regional office based in Jakarta and other designated staff members with subject matter expertise on the cooperation program. ARTICLE 5 PROGRAM GUIDANCE
(1)
Bappenas and NRGI shall prepare a Program Guidance that incorporates program activities, procedures for implementation, monitoring, evaluation, reporting, and publication, as well as program termination which shall form as an inseparable part of this MoU.
(2)
All programs carried out under this MoU shall be in accordance with the Third Mid-Term National Development Plan (RPJMN 2015-2019) and shall be based upon the principle of good governance.
(3)
All details of the programs or projects shall be stipulated in the Three-Year Work Plan and Annual Work Plan.
ARTICLE 6 WORK PLAN
(1)
Bappenas and NRGI shall prepare a Three Year Work Plan that incorporates all programmatic activities within a three-year period.
(2)
Bappenas and NRGI will prepare an Annual Work Plan that further operationalizes all programs in a one-year period.
(3)
The Three Year Work Plan and Annual Work be agreed upon and signed by the Parties. ARTICLE 7 OBLIGATIONS OF THE PARTIES
(1)
Bappenas shall: a. along with NRGI, prepare the Three Year Work Plan and Annual Work Plan; b. monitor and evaluate all implementations of the program periodically; c.
facilitate all government stakeholders, at the central and regional level, other than Bappenas that requires technical assistance from NRG!;
d. recommend support to NRGI to acquire visa, residence permit, exit permit, and entry permit for expatriates employed by NRGI; (2)
NRGI shall: a. implement all programs stipulated in the MoU; b. provide funding to the activities as stipulated in the Program Guidance and in accordance with the Three Year Work Plan and Annual Work Plan as agreed upon in the MoU; c.
facilitate the provision of technical, managerial, and financial management to all program implementation as agreed upon in the MoU.
d. provide training and technical assistance to carry out programs aimed at capacity building of human resources; e. oblige all expatriates employed by NRGI to comply with the immigration laws related to foreigners' permit and supervision; f.
agree that all publications produced under this MoU aim to improve the governance in oil, gas and mining sectors in Indonesia;
g. coordinate with Bappenas for joint publications which relates to activities under this MoU; h. be responsible for the funding and expenses of all programs agreed upon in writing ; i.
consult and coordinate implementation;
with
Bappenas
to
stream line
program
j.
convey the annual progress report to Bappenas. and if necessary, any required additional report.
k.
include the logo of Bappenas in any publication issued by NRGI within the scope of this MoU.
ARTICLE 8 DEFINITION OF NRGl'S ACTIVITIES AND TH E PERSONS INVOLVED (1)
NRGI guarantees that all the activities and all the persons involved in this cooperation are obliged to: a. heed, respect, and obey the Laws and the regulations as well as the policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and not support separatist movements in any form or shape; c.
respect the customs, traditions and the religions of the local communities;
d. not conduct political or commercial activities in any shape or form whatsoever; e. not conduct fund collecting activities from individuals and/or institutions in Indonesia to implement the program; f.
not conduct religious proselytizing and/or religious conversion;
g. not be involved in intelligence I under cover activity; h. not use the facilities and infrastructure of the Indonesian government's institutions or offices; and i.
(2)
not facilitate any activity that are in contrary to the applicable laws and regulations and the policies of the Government of the Republic of Indonesia.
Every infringement or violation of the stipulations presented in the point 1 of this article may result in the withdrawal of all the permits and the related persons as well as other measures in accordance to the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia, as well as the termination of the program. ARTICLE 9 DOMICILE
(1) Bappenas is domiciled at JI. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat, 10310,
Indonesia. (2) NRGI is domiciled at 80 Broad Street Suite 1801 , New York, NY 10004, the United
States with a current representative office at Prudential Tower 22th Floor Regus in JI. Kasablanka Kav. 88 Jakarta Selatan 12870. (3) In the event of change of domicile, the Parties shall notify the other party.
ARTICLE 10 ACKNOWLEDGEMENT BY BAPPENAS; CONFIDENTIAL INFORMATION
Consistent with its mission to promote transparent and accountable management of the extractive industries, NRGI may publish specific and general recommendations regarding natural resource policies in Indonesia as long as confidential information received from Bappenas ("Confidential Information·) is not disclosed. NRGI shall maintain the confidentiality of all Confidential lnfonnation and will not, without the consent of Bappenas, disclose any Confidential Information to any person or entity other than such officers, employees, consultants, advisors, or partners of NRGI, or Bappenas employees, representatives or advisors, who reasonably need to have access to the Confidential Information for the purposes set forth herein. Information shall not be considered Confidential Information if Bappenas has authorized the disclosure of such information, such information is otherwise public or lawfully provided to NRGI by persons other than Bappenas, or such information is required to be disclosed pursuant to any law, regulation or legal proceeding. ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES
In the event of different interpretation and/or implementation of the MoU, the Parties shall resolve the dispute amicably through consultation or negotiation. ARTICLE 12 AMENDMENT
(1)
Any amendment to the MoU shall only be effective upon prior consultation and written approval of the Parties.
(2)
Any amendment to the MoU shall be effective on the date of signing. ARTICLE 13 EFFECTVE DATE, DURATION, AND TERMINATION
(1)
The MoU shall enter into force on the date of its signature and shall be valid for three years, unless terminated prior the date or replaced by another MoU.
(2)
The MoU is subject to extention upon written agreement of the Parties.
(3)
Either Party may terminate this MoU at any time by giving written notification to the other party at least sixty (60) days prior to the intended termination date. In the event this MoU is terminated, the Parties shall cooperate to complete the programs in an orderly manner.
IN WITNESS WHEREOF, the authorized official, as representatives of each respective Party have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in Jakarta on the date 1st of February 2016, in two original copies, both in Indonesian and English, that are equally authentic. In case of different interpretation, the Indonesian version shall prevail.
a.n. DEPUTY OF POLITICS, LAW, DEFENSE, AND SECURITY THE NATIONAL PLANNING DEVELOPMENT 80 RD, DIRECTOR FOR ANAL I OF LAW AND REGU ION \
DR. DIANFsADlA WATI, SH., LLM
PROGRAM DIRECTION I.
PROGRAM A. PROGRAM FOCUS The main focus of this cooperation program between the Drectorate of Law and Regulatory Analysis Bappenas ("Bappenas") and the Natural Resource Governance Institute ("NRGI") is the improvement of welfare of Indonesians living in target areas. This is achieved through improved governance of the petroleum and mining sector.
B. SCOPE OF COOPERATION The scope of this cooperation is: (1)
To support and to facilitate the processes of policy making relative to Petroleum Act;
(2)
To support and to facilitate the processes of policy making relative to Mining Act;
(3)
Promoting transparency and accountability in the petroleom and mining sectors at the national level in Indonesia, including mechanisms such as the Extrac-tive Industries Transparency Initiative (EITI); and
(4)
Promoting transparent and accountable petroleum and mining governance in Regions.
C. MANAGEMENT 1. Prelininary Three-Year Work Plan a.
Bappenas and NRGI have developed a preliminary Three-Year Work Plan as the reference of program implementation. The Three Year Work Plan contains:: 1) Introduction; 2) Goals; 3) Objectives; 4) Expected Outputs; 5) Activities; 6) Employees/Expert; 7) Location and Traget Groups/Benefiiary; 8) Indicative Funding; and 9) Conclusion.
b.
The signatories to this preliminary Three-Year Work Plan are Bappenas and NRGI.
c.
The preliminary Three-Year Work Plan serves as reference in the development of Annual Work Plan.
2. Annual Work Plan a. Bappenas and NRGI will develop Annual Work Plans as a reference for program implementation in such year. Annual Work Plan will contains: 1)
Introduction;
2)
Goals;
3)
Objectives;
4) 5)
Expected Outputs; Activities;
6)
Employees/Expert;
7)
Third Party Participation;
8)
Location and Target Groups/Beneficiary;
9) 10)
Indicative Funding; Timeline of Program Implementation; and
11)
Conclusion.
b.
Bappenas and NRGI will jointly develop Annual Work Plan.
c.
Signatories to the Annual Work Plans shall be Bappenas and NRGI.
d.
Bappenas and NRGI shall refer to the Annual Work Plan in the implementation of programs.
e.
Annual Work Plans will be subject to periodic review and revision (expected twice per year).
3. Funding The source of funding of this cooperation program is NRGl 's budget in the approximate amount of USO 350,000 (Three Hundred Fifty Thousand US Dollars) over three year period. The budget is subject to review based on activities agreed upon in Annual Work Plans.
4. Location The program is to be implemented in OKI Jakarta.
II. IMPLEMENTATION A. IN GENERAL
1.
Bappenas will facilitate and optimize the cooperation program and it's implementation.
2.
Bappenas will disseminate infonnation regarding this cooperation program to other central government agencies that are relevant to the scope of the programs/activities.
3.
Bappenas and relevant agencies at central level will provide recommendation for NRGl's personnel in obtaining work permits for NRGl's personnel.
B. THIRD PARTY PARTICIPATION
1. In the implementation, Bappenas and NRGI can involve community groups, universities and non-governmental organizations, among others. 2. NRGI shall inform the Bappenas of material partners involved in the implementation of cooperation activities. C. MONITORING AND EVALUATION
1.
Bappenas and NRGI will agree on the framework for program/activity monitoring and evaluation, and the timing of evaluations (expected to occur annually).
2.
Bappenas and NRGI will work jointly to improve program/activities based on the results of the evaluation.
3.
Bappenas will cooperate with NRGI and will provide information in a timely manner in order to complete monitoring and evaluation activities.
Ill. REPORTING AND PUBLICATION A. REPORTING 1.
NRGI will develop and submit Mid-Year Reports and Annual Reports to Bappenas.
2. The Mid-Year Reports submitted to Bappenas will contain a summary of activities.
3. The Annual Reports will contains: a. b. c. d. e. f. g. h. i.
j. k.
Introduction; Goals; Objectives; Expected Output; Location of Target Groups/ Beneficiary; Implemented Activities; Employees/Expert; Third Party's Participation; Funding; Problems and Solutions; Conclusion.
4.
If necessary, NRGI and Bappenas will each produce additional reports as reasonably requested by the other.
5.
The parties will cooperate and provide information to each other in a timely manner in order to complete reports
B. PUBLICATION NRGI and Bappenas may jointly publish the results of program/cooperation activities.
IV. CONCLUSION This program direction constitutes an indispensable part of the Memorandum of Understanding between Bappenas and NRGI.
