MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, REPUBLIK INDONESIA DAN TENT ANG KOLABORASI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK. INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PER IKANAN , REPUBLIK INDONESIA DAN ORGANISASI PANGAN DAN PER.TANIAW PERS~RIKATAN BANGSABANGSA i TE NTANG KOLABORASI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia (se lanj utnya disE>but " KKP") dan Organisasi Pangan dan Pe rtani an

Perserikatan

Bangsa-Bangsa, untuk selanjutnya disebut " Para Pihak ";

MENIMBANG kepent1ngan kedua pihak untuk mening katkan lebih lanjut hubungan kerja sama di bidang kelau tan dan perikanan;

Ml MPERTIMBANG•
.1tas dan pentingnya mencan sebuah mekan1sme keqa sama baru antara

Pa.

.:>1hak.

MENGAKUI semangat Konvens1 Persenka tan Bangsa-bangsa tentang Hukum Lau t 1982 (U NCLOS) dan perhat1an bersama Para P1hak dalam bid ang konservas1. pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelaniutan atas sumber daya kela utan

MERUJUK Bantuan

pada

Teknis

Perse rikatan

PerJanJian (beserta

Oasar yang

dengan

surat

Bangsa-Bangsa , Organisasi

telah

direvis1

terkait) Buruh

untuk

Antara

Ketentuan

Indonesia

dan

lnternasional , Organisasi

Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Pendidikan , llmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa , Organisasi Penerbangan Sipil , Organisasi Kesehatan Dum a, yang d1ta ndatangani pada di Jakarta , pada tanggal 29 Oktober 1954 ;

MENGINGAT dan bertujuan untuk mendorong Tata Cara Perikanan yang Berkelanjutan . Organisasi Pangan dan Pertanian. 1995 ;

MENGAKUI

prinsip-prinsip

PerJanjian

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Organ1sasi

tentang

Pangan

dan

Pertanian

Rencana Aksi lnternasional , untuk

Mencegah. Menanggulangi dan Memberantas Perikanan yang Tidak Sah , T1dak Dilaporkan dan Tidak Oiatur ;

MENGAKUI

JUGA

prinsip-prinsip

Pertanian , Perserikatan

Perjanjian

Bangsa-Bangsa

tentang

Organisasi

Pangan

Langkah-langkah

dan

Negara

Pelabuhan untuk Mencegah , Menanggulangi dan Memberantas Perikanan yang Tidak Sah , Tidak Oilaporkan dan Tidak Oiatur;

BERKEHENDAK untuk melakukan kerJa sama yang lebih dekat

dalam

pengembangan kelautan dan perikanan antara Para P1hak :

BERDASARKAN ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

serta prosedur dan kebiJakan masing masing

Pihak:

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT;

PASALI TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Sal ing Pengertian ini adalah untuk membentuk suatu kerangka guna peningkatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan antara Para P1hak . PASAL II RUANG LINGKUP KERJA SAMA I I

1. Kerja sama harus meliputi kegiatan-kegiatan sebaga1 berikut a

Per1kanan yang berkelanjutan :

b

Pengembangan akuakultur yang berkelanJutan :

c

Kegiatan-kegiatan

peningkatan

kapasitas

termasuk

pengembangan

pendidikan , pelatihan dan magang : d

Konservasi kelautan :

e

Riset dan pertukaran para ahl1 , 1lmuwan dan pegawa1 pemerintahan (kerJa sama Selatan-Selatan) ;

f.

Keamanan pangan ;

g. Pertukaran informas1; h . Pencegahan , penanggulangan dan pemberantasan Perikanan yang Tidak Sah , Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur . 2

Skema kerja sama Selatan-Selatan akan menJadi pertimbangan pada saat kerJa sama dilakukan ;

3. Para Pihak harus mendorong untuk berkonsultasi terhadap hal-hal menJadi

kepentingan bersama

internas1onal mengenai perikanan

sebelum

penyelenggaraan

yang

forum-forum

PASAL Ill PENGATURAN PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan secara efektif ruang lingkup kerja sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal

11,

kerja sama tersebut akan diimplementasikan

melalui pengembangan pengaturan-pengaturan khusus

PASAL IV PENGATURAN KEUANGAN

Pengaturan keuangan dalam hal pembiayaan untuk tu1uan pelaksanaan ruang lingkup ker1a sama sebaga1mana disebutkan dalam Pasal

11

Memorandum

Saling Pengertian 1ni harus disetu1ui bersama oleh masing-masing Pihak atas dasar kasus per kasus dan tergantung kepada ketersedian dana

PASAL V KERAHASIAAN

Para Pihak harus memastikan bahwa setiap data dan/atau informasi apapun yang tersedia bersama, termasuk hasil-hasil penelitian bersama yang bersifat rahasia yang dilaksanakan dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini tidak dip1ndahkan atau diberikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetu1uan tertulis sebelumnya dari Para Pihak

PASAL VI SUMBERDAYA GENETIK

Para Pihak harus mengakui keberadaan dan mendukung perlindungan ya ng efektif atas Sumberdaya Genetik dan hak-hak eksklusif Para Pihak untuk mencegah eksplotasi yang tidak sah, tidak tepat dan penyalahgunaa n apapun atas Sumber Daya Genetik Para Pihak ; 2

Hak-hak kekayaan intelektual yang berasal dari penggunaan Sumber Daya Genetik dalam

keg1atan-keg1atan

yang

dilaksanakan

dalam

kerangka

Memo randum Saling Pengertian ini harus dimilik1 bersama dan meruJuk kepada hukum dan peraturan Para P1hak : 3. Penggunaan Sumber Daya Genetik dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian

ini

harus

d1laksanakan

melalui

pengaturan

khusus

yang

disepakati oleh Para Pihak, 4

Dalam hal Sumber Daya Genetik yang dimilik1 oleh satu P1hak digunakan oleh Pihak lain untuk tujuan komersial, Pihak yang memiliki Sumber Daya Genetik tersebut harus mendapatkan pembagian royalti yang adil

PASAL VII HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

I

1. Para Pihak setuJu bahwa hak atas kekayaan intelektual yang t1mbul dari

I

pelaksanaan

Memorandum

Saling

Pengertian

ini

akan

menJadi

milik

bersama dan · a

Masing-masing Pihak harus diijinkan untuk menggunakan hak atas kekayaan 1ntelektual tersebut untuk tuJuan pemeliharaan , adaptasi dan pengembangan hak atas kekayaan intelektual tersebut;

b . Masing-masing Pihak harus bertanggungjawab atas gugatan apapun yang diaJukan oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan legalitas penggunaan hak-hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak dimaksud untuk pelaksanaan kerJa sama dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini . 2

B1lamana salah satu Pihak berkeinginan untuk mernbuka data dan/atau info rmasi rahas1a yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini kepada Pihak Ketiga . Pihak yang membuka data dan/atau informasi rahasia tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain sebelum tindakan tersebut dilakukan :

3 I

Dalam hal kekayaan intelektual digunakan oleh salah satu Pihak untuk

I

tujuan komers ial . Pihak lainnya harus mendapatkan pembagian royalti yang adil

I

I

I I

PASAL VIII PENYELESAIAN PERSENGKETAAN

Setiap perbedaan dan persengketaan yang mungkin timbul antara Para Pihak terkait

dengan

Pengertian

ini

masalah akan

apapun

diselesaikan

dalam secara

kerangka damai

Memorandum

melalu1

Saling

konsultasi

dan

negosiasi antara Para Pihak .

PASAL IX AMANDEMEN

Amandemen

terhadap

Memorandum

Saling

Pengertian

in1

hanya

dapat

d1lakukan setelah tercapa1 persetuJuan kedua Pihak melalui konsultasi dan konfi rmasi secara tertulis dar1 Para P1hak yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya. Amandemen tersebut harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian 1ni dan harus berla ku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak

PASAL X PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN

1. Memorandum

Saling

Pengertian

1n1

mulai

berlaku

sejak

tanggal

penandatanganan dan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun. Memorandum Saling Pengertian ini bisa diperbaharui melalui persetuJuan secara tertulis antara Para Pihak. 2

Memorandum Saling Pengertian ini bisa diakhiri kapanpun oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain enam (6) bulan sebelumnya kepada Pihak lain

3

Pengakh1ran Memorandum Saling

Pengertian

ini tidak

mempengaruhi

keabsahan dan masa berlaku kegiatan apapun yang dilakukan dalam rangka Memorandum Saling Pengertian .

SEBAGAI BUKTI . yang bertandatangan di bCJwah ini . telah menandatangani

Memorandum Saling Pengertian ini

DITANDATANGANI

dJ!. l~~~-~ ,.

pada

~7.. ~..1.P.i

tahun dua ribu

t.~.. ~ltts

dalam rangkap dua , dalam Bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama . Da lam hal ·terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.

UNTUK KEMENTERIAN KELAU TAN

UNTUK ORGANISASI PANGAN DAN

DAN PERIKANAN REPUBLIK

PERTANIAN PERSERIKATAN

INDONESIA

BANGSA-BANGSA

Signed

Signed

SHARIF CICIP SUTARDJO

JQ.gE GRAZIANO DA SI~ A

MENTERI KELAUTAN DAN

DIREKTUR JENDERAL

PERI KANAN

REPUBLIK. INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND FOOD AND AG RIC UL TURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS CONCERNING MARINE AFFAIRS AND FISHERIES COLLABORATION

The Ministry of Marine Affairs and Fisheries, The Republic of Indonesia

(hereinafter referred

to as "MMAF") , and

Organization of The United

Nations,

Food

and

Agriculture

hereinafter referred

to as "the

Part ies·";

CONSIDERING relationship

in

their

common

interest

to

further

promote

cooperative

the area of marine affairs and fisheries:

TAK IN G INTO ACCOUNT TO the promotion of cooperation in capacity building and the importance of seeking a cooperation mechanism between the Parties; RECOGNIZING the spirit of the United Nations Convention on the Law of the Sea

(U NCLOS

conse rvation ,

1982) and the common

management

and

!

conce .rnrn !--~,·he

sustaina~

Parties on the

~of

marine

living

..-.~ .

REFERRING TO Revis\d Basic Agreement for the Provision of Technical Assistance

(with

related

letter)

between

Indonesia

and

United

Nations ,

International Labor Organization . Food and Agricu lture Organization of the United

Nations ,

Organization ,

United

International

Nations Civil

Educational , Aviation

Scientific

and

Organization ,

World

Cultural Health

Organization , signed at Jakarta , on 29 October 1954 :

BEARING

IN

MIND and wishing

to

promote the

Food

and

Agriculture

Organization (FAO) Code of Conduct on Responsible Fisheries 1995 :

ACKNOWLEDGING the principles of Food and Agriculture Organization of the United Nations ' Agreement International Plan of Action (IPoA) to Prevent. Deter and Eliminate Illegal , Unreported and Unregulated (IUU) Fishing :

ALSO ACKNOWLEDGING the principles of Food and Agriculture Organization of the United Nations ' Agreement on Port State Measures (PSM) to Prevent. Deter and Eliminate Illegal , Unreported and Unregulated (IUU) Fishing :

DESIRING to establish a closer relation on the development of marine affairs I

I

and fisheries between the Parties ;

PURSUANT TO the prevailing

laws and

regulations

of the

Republic

of

Indonesia as well as the procedures and policies of each Party ;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding is to set up a framework for the enhancement of cooperation in the fields of marine affairs and fisheries between the Parties

ARTICLE II AREAS OF COOPERATION

1. The cooperation shall include the following activities : a . Sustainable fisheries : b. Sustainable aquaculture development: c. Capacity building activities including education , training and extension development; d . Marine conservation : e. Research and exchange of experts , scientists and government officials (South-South cooperation) : f.

Food Safety :

g . Exchange of information , and h . Prevention , deterrence

and

elimination

of

Illegal ,

Unreported

and

Unregulated (IUU ) Fishing : 2 . T he scheme of South-South Cooperation will be taken into consideration when the cooperation is implemented 3. T he Parties shall endeavor to consult on

matters of mutual interest

prior to the meetings in the international fisheries fora .

ARTICLE Ill IMPLEMENTING ARRANGEMENT

To effe ctively implement the areas of cooperation as stipulated in Article

11 ,

cooperation will be pursued through development of specific arrangements

such

1

1

ARTICLE IV FINANCIAL ARRANGEMENT

The financial

arrangement that will

cover expenses

for the

purpose

of

undertaking the areas of cooperation stated in Article 11 of this Memorandum of Understanding shall be mutually agreed upon by the respective Part ies in a case by case basis and subject to funds availability .

ARTICLE V CONFIDENTIALITY

The Parties shall ensure that any data and/or information mutually provided , including the confidential results of joint research carried out under this Memorandum of Understanding , are not transferred or supplied to Third Party without prior written consent of the Parties

ARTICLE VI GENETIC RESOURCES

The Parties shall recognize the existence and

promote the effective

protection of Genetic Resources as well as the Parties ' exclusive rights to prevent any misexploitation , misappropriation and misuse of the Parties ' Genetic Resources. 2. Any

intellectual

property rights arising from

the

use of any Genetic

Resources in the activities under this Memorandum of Understanding shall be jointly owned and subject to the laws and regulations of the Partie s 3

Any use of Genetic Resources under this Memorandum of Understanding shall be carried out through special arrangements to be concluded by the Parties

4

In the event the Genetic Resources owned by a Party are used by the other Party for commercial purposes . the former sh al I be entitled to obtain equitable portion of roya lty

ARTICLE VII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The

Parties

agreed

that

any

intellectual

property

arising

under the

implementation of this Memorandum of Understanding will be Jointly owned and: a

Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant property :

b

Each Party shall be liable for any claim made by any third party pertaining to ownership and legality of the use of the intellectual property ri ghts

which

1s

implementation

brought of

any

1n

by

the

cooperation

aforementioned activities

1n

party virtue

for

the

of

this

Memorandum of Understanding . 2

If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted

from

the

cooperation

activities

under

this

Memorandum

of

Und erstanding to any third party . the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made 3. In the event that the intellectual property is used by the Party for commercial purposes . the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty

ARTICLE VIII SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute that may arise between the Parties relating to any matter under this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties

ARTICLE IX AMENDMENT

Amendment to this Mem orandum of Understanding can only be made after mutual consent achieved by the consultation and confirmation in writing by the

Parties given at least 3 (three) months in advance Such amendments shall form an integral part of this Memorandum of Understanding and shall enter in to

force on such date as may be determined by the Parties

ARTICLE X ENTRY INTO FORCE, DURATIO ... , '"'·"D TEK1v11,\ATIU 1 ~

1

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing and shall be valid for 3 (three) years It may be renewed by mutual consent 1n writing ,

2 This Memorandum of Understanding may be terminated at any trme by either Party giving pnor to 6 (six) months written notification to other Party, 3 The term1nat1on of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any activity made under this Memorandum of Understanding

IN WITNESS WHEREOF , the undersigned. have signed thi s Memorandum of Understanding

DONE at

JC\f.tA.f!~on the ~j..27 in

the year of

!2013 . in

duplicate

in

Indonesian and English languages all texts being equally authentic In case of any divergence

in

interpretation. the English text shall preva il

FOR THE MINISTRY OF MARINE

FOR THE FOOD AND AGRICUL T URE

AFFAIRS AND FISHERIES

ORGANIZATION OF THE UNI 1'ED

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NATIO NS

Signed

SHARIF CICIP .LJTARDJ< MINISTER

Signed

~~- G_Rl. "'•Af\O_ DA"l31L. A

DIRECTOR-GENERAL