LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) TAHUN 2012 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MEDAN D I S U S U N OLEH : NAMA
: SANTI NOVITA SARI SAMOSIR
NPM
: 11510283
JURUSAN
: AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN 2015
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur penulis mengucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan baik, yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan. Tujuan Praktek Kerja Lapangan adalah agar mahasiswa sebagai calon akuntan
yang
memiliki
kemampuan
menerapkan
dan
mengembangkan
kompetensi profesi serta sikap profesional dalam pengetahuan ilmu akuntansi. Disamping pembentukan mental, penulis juga dapat mempraktekkan apa yang penulis terima selama di bangku perkuliahan serta dapat memahaminya. Penulis dapat menyelesaikan laporan ini berdasarkan pengalaman sewaktu Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan mempelajari pekerjaan yang dilakukan, berdasarkan data yang diterima dari perusahaan, serta pelajaran yang telah dipelajari dibangku perkuliahan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan laporan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kelancaran laporan ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang turut membantu dan mendukung dalam penyelesaian laporan ini. 1. Bapak DR. Jadongan Sijabat, SE, Msi, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Seluruh staf dan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan yang telah mengizinkan penulis untuk dapat melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) , memberikan arahan dan informasi data kepada penulis. 3. Teristimewa kepada kedua Orangtua saya tercinta, Ayahanda (S. Samosir) dan Ibunda (R. Simanjuntak) serta Kakak-Adik tercinta, (Lydia Sri Rahayu Samosir), dan, (Kevin Kurnia Samosir), yang telah memberikan doa, dukungan penuh, dan membantu secara moral maupun material. 4. Buat teman-teman seperjuangan yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bappeda Kota Medan, Jenni Perawati Pardede, Susy Melisa Sinaga dan Suarman Gea yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis. 5. Buat seluruh keluarga saya yang telah memberikan doa serta dukungannya kepada penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan agar kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan ini dan juga memberkati kita sekalian. Medan, Februari 2015
Penulis
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN PERMOHONAN PKL SURAT REKOMENDASI PKL FORMULIR BERITA ACARA PEMBIMBING SURAT KETERANGAN SELESAI PKL LEMBAR PENILAIAN SIKAP KATA PENGANTAR....................................................................
i
DAFTAR ISI .................................................................................... iii BAB I. PENDAHULUAN .................................................................. 1 I.1. Latar Belakang PKL........................................................... 1 I.2. Ruang Lingkup PKL........................................................... 2 I.3. Tujuan dan Manfaat PKL...............................................3 BAB II. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN........................ 6 A. DESKRIPSI DATA..............................................................6 II.A.1 Gambaran Umum Bappeda Kota Medan......................6 II.A.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Medan............................................................................7 II.A.3 Tugas Pokok dan Fungsi dalam Bappeda Kota Medan...........................................................................10 B. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL).....................................................................................17
II.B.1 Jenis Kegiatan PKL...................................................17 II.B.2 Bentuk Kegiatan PKL.................................................18 II.B.3 Prosedur Kerja...........................................................18 C. ANALISIS ATAU PEMBAHASAN..................................19 II.C.1 Pengukuran Kinerja....................................................19 II.C.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja...........................................................................21 II.C.3 Aspek Keuangan.............................................................30 BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN.............................................33 III.1. Kesimpulan.......................................................................33 III.2. Saran.................................................................................34 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR HADIR DAFTAR KEGIATAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Pada dasarnya akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah kepada publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan (obligation to answer) kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan keberhasilan ataupun menemukan kelemahan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah
Daerah
melainkan
juga
merupakan
bahan
evaluasi
untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan demikian LAKIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) TAHUN 2012 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BAPPEDA) KOTA MEDAN.”
1.2
Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL), Penulis ingin mengetahui beberapa
masalah sebagai berikut : 1. Prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2012. 2. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan kinerja Bappeda Kota Medan Tahun Anggaran 2012. 3. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2012. 4. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2012.
1.3
Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat yang wajib
dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat penulis dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan ini adalah: 1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 1. Untuk mengetahui apakah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2012 telah sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). 2. Untuk mengetahui apakah sasaran perencanaan pembangunan kota telah sesuai dengan rencana strategis Bappeda Kota Medan. 3. Untuk mengetahui apa masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2012. 4. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2012. 1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 1. Bagi Mahasiswa : a. Mendorong mahasiswa untuk belajar, mengetahui bagaimana menjadi tenaga ahli yang siap pakai di dunia kerja
b.
Menciptakan rasa tanggung jawab, profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.
c. Menambah motivasi belajar serta mengetahui bagaimana sebenarnya situasi dunia kerja. d. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi pegawai yang berkualitas tinggi. e.
Meransang mahasiswa untuk beraktifitas dan dalam melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL).
2. Bagi Instansi yaitu Bappeda Kota Medan : a.
Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap instansi, baik berupa kritikan yang membangun untuk dapat meningkatkan kinerja di lingkungan instansi tersebut.
b.
Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL), diharapkan
dapat
menjadi
sarana
untuk
mempererat
hubungan yang positif antara instansi dengan universitas HKBP Nommensen Medan. 3. Bagi Universitas HKBP Nommensen Medan : a.
Membuka interaksi antar Progam Studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan
dengan instansi yang bersangkutan dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) b.
Membangun image yang baik terhadap sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional, khususnya Universitas HKBP Nommensen Medan
c.
Berguna untuk meningkatkan profesionalitas, memperluas wawasan serta menetapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perpajakan.
d.
Berguna untuk mempromosikan sumber daya manusia yang ahli sesuai dengan disiplin ilmunya.
BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN
A.
DESKRIPSI DATA
II.A.1 Gambaran Umum Bappeda Kota Medan Sesuai dengan pasal 109 dan 110 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan (BAPPEDA) Kota Medan merupakan unsur pendukung tugas Walikota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bappeda Kota Medan mempunyai tugas-tugas pokok : 1. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah. 2. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola pembangunan lima tahun.
3. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersamasama tim penyusun anggaran Pemerintah Kota Medan dan berkoordinasi dengan unit organisasi terkait. 4. Mengikuti perkembangan dan mempersiapkan rencana pembangunan untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut. 5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
II.A.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Medan Struktur organisasi Bappeda Kota Medan ini dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tanggal 4 Maret 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Secara umum, rencana strategis Bappeda Kota Medan dalam tahap implementasi pelaksanaan akan dikelola oleh seluruh jajaran aparatur Bappeda Kota Medan dengan struktur organisasi sebagai berikut: 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Penyusunan Program 3. Bidang ekonomi, membawahi: a. Sub Bidang Industri Perdagangan dan Pertanian b. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4. Bidang Sosial Budaya, membawahi: a. Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 5. Bidang Fisik dan Tata Ruang, membawahi : a. Sub Bidang Prasarana Kota b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 6. Bidang Data Monitoring dan Evaluasi, membawahi : a. Sub Bidang Data dan Informasi b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
Gambar II.A.2 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA MEDAN
Sumber : Bappeda Kota Medan
II.A.3 Tugas pokok dan fungsi dalam Bappeda Kota Medan Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), terdapat
5 (lima) tujuan
pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 109 dan 110 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, merupakan unsur pendukung tugas Walikota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bappeda Kota Medan mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan kota. 4. Melaksananakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bappeda Kota Medan memiliki fungsi pokok : 1. Fungsi koordinasi perencanaan kota. 2. Penyediaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kota. II.A.3.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan. 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Badan. 3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Badan. 4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan. 5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Badan. 6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan. 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. II.A.3.2 Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi Bidang ekonomi, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup industri, perdagangan, pertanian, koperasi, dan usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang ekonomi menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Ekonomi. 2. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup industri, perdagangan, pertanian, koperasi, dan usaha kecil menengah. 3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kota lingkup pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, pendapatan, penanaman modal, ketahanan pangan, dan pelayanan perijinan terpadu. 4. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan kota lingkup pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, pendapatan, penanaman modal, ketahanan pangan, dan pelayanan perijinan terpadu yang di susun oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi/ lembaga lain yang berada dalam Wilayah Pemerintah Daerah. 5. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan ekonomi, merumuskan langkah – langkah, dan kebijakan pemecahannya.
6. Pengkoordinasian dan melaksanakan sosialisasi rencana kerja tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, pendapatan, penanaman modal, ketahanan pangan, dan pelayanan perijinan terpadu dalam rangka melaksanakan program pembangunan kota atau program dan kegiatan yang perlu diusulkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang ekonomi. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. II.A.3.3 Tugas dan Fungsi Bidang Sosial dan Budaya Bidang Sosial dan Budaya di pimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Sosial dan Budaya. 2. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan. 3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kota lingkup pendidikan, kesehatan, sosial, kemiskinan, ketenagakerjaan, kependudukan dan keluarga berencana,
pemberdayaan
perempuan,
pemerintahan,
informasi
dan
komunikasi, capacity building, pemuda dan olah raga, agama, hukum, dan budaya. 4. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan kota lingkup pendidikan, kesehatan, sosial, kemiskinan, ketenagakerjaan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, pemerintahan, informasi dan komunikasi, pembangunan kapasitas (capacity building), pemuda dan olah raga, agama, hukum dan budaya yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi/ lembaga lain yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah. 5. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya, merumuskan langkah -langkah dan kebijakan pemecahannya. 6. Pengkoordinasian dan melaksanakan sosialisasi rencana-rencana kerja tahunan dibidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, kemiskinan,
ketenagakerjaan,
kependudukan
dan
keluarga
berencana,
pemberdayaan perempuan, pemerintahan, informasi dan komunikasi, capacity building, pemuda dan olah raga, agama, hukum, dan budaya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota atau program dan kegiatan yang perlu diusulkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang sosial budaya. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.
II.A.3.4 Tugas dan Fungsi Bidang Fisik dan Tata Ruang Bidang fisik dan tata ruang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup prasarana kota, tata ruang, dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang fisik dan tata ruang menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Fisik dan Tata Ruang. 2. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup prasarana kota, tata ruang, dan lingkungan hidup. 3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana kota serta pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup. 4. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan prasarana kota, tata ruang, dan lingkungan hidup yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi/ lembaga lain yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah. 5. Pelaksanaan inventarisasi di bidang fisik dan tata ruang, merumuskan langkahlangkah, dan kebijakan pemecahannya. 6. Pengkoordinasian dan melaksanakan sosialisasi rencana kerja tahunan di bidang fisik dan tata ruang yang meliputi prasarana kota, tata ruang, dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah atau program dan kegiatan yang perlu diusulkan ke propinsi untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional. 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang fisik dan tata ruang.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. II.A.3.5 Tugas dan Fungsi Bidang Data Monitoring dan Evaluasi Bidang data monitoring dan evaluasi, dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang data monitoring dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan lingkup data, monitoring, dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Data Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Data Monitoring dan Evaluasi. 2. Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup data, monitoring, dan evaluasi. 3. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi. 4. Penyusunan data mengenai pelaksanaan program pembangunan. 5. Pelaksanaan publikasi data dan informasi sesuai kebutuhan. 6. Pengembangan pusat data perencanaan daerah. 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang data, monitoring, dan evaluasi. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B.
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
II.B.1 Jenis Kegiatan PKL Praktek Kerja Lapangan adalah kegiatan penyelenggaraan proses belajar dalam menerapkan wawasan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap melalui berbagai kegiatan pelayanan profesi. Selama melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Bappeda Kota Medan, penulis bertugas untuk membantu melaksanakan tugas pegawai misalnya Pengarsipan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD, Penyusunan program, rencana dan kegiatan sub bagian keuangan, Pengarsipan surat Permohonan Pencairan Dana untuk keperluan biaya tenaga ahli penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Medan Tahun Anggaran 2013, Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan, Mengevaluasi pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan, Penyusunan berkas daftar gaji, faktur pajak dan master plan, Mencari berkas Bukti Penerimaan Negara atas nama PT. CITA KREASI LATENA, Mengkoreksi perhitungan jumlah penyediaan dana pada surat penyediaan dana anggaran belanja daerah, Merekapitulasi dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Merekapitulasi pengelolaan administrasi keuangan, Penyusunan berkas Laporan Anggaran Belanja Daerah, Menggandakan surat notaris dan PPAT Medan, Mengarsip surat permohonan rekanan pengadaan barang dan jasa, Mengkoreksi perhitungan rencana penggunaan dana anggaran belanja daerah.
II.B.2 Bentuk Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Bentuk Kegiatan yang di terima selama PKL adalah : 1. Pada hari pertama memasuki Kantor Bappeda Kota Medan, penulis diperkenalkan dengan para staff yang ada di Sub Bagian Keuangan Kantor Bappeda Kota Medan. Kemudian penulis dibimbing oleh beberapa pegawai untuk memperkenalkan pekerjaan-pekerjaan yang akan penulis lakukan selama PKL. 2. Selama pelaksanaan PKL penulis membantu pekerjaan para Staff yang memerlukan bantuan penulis. Selain itu penulis juga dibimbing oleh staff di Sub Bagian Keuangan. II.B.3 Prosedur Kerja Prosedur Praktek Kerja Lapangan merupakan uraian kerja yang dilakukan oleh penulis selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Medan di Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kantor Walikota Medan Lantai III Telp. 4512412, 4511690 Psw. 268. Mahasiswa/i melaksanakan Praktek Kerja Lapangan selama 10 hari kerja, terhitung dari tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015, di mana penulis ditempatkan di sub bagian keuangan serta harus mengikuti dan menaati semua peraturan yang telah ditetapkan di Bappeda Kota Medan. Adapun peraturannya sebagai berikut: 1. Dalam hal melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa/i diwajibkan untuk mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, baik jadwal masuk maupun jadwal keluar di Bappeda Kota Medan. Adapun jadwal yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Jadwal masuk : Pukul 08.00 Jadwal keluar : Pukul 16.00 2. Apabila mahasiswa/i tidak dapat hadir karena sakit atau izin harus disertai surat keterangan dan melapor ke Bagian Umum Bappeda Kota Medan dan kemudian Kepala Sub Bagian yang bersangkutan. 3. Mahasiswa/i diwajibkan berpakaian rapi dan berpenampilan sopan dalam melakukan tugas yang diberikan merupakan ciri khas dari pegawai Bappeda Kota Medan. Apabila para peserta Praktik Kerja Lapangan tidak mematuhi peraturanperaturan yang telah ditentukan maka akan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika tidak ada tanggapan, maka pihak Bappeda Kota Medan akan melaporkan hal tersebut kepada dosen pembimbing peserta Praktek Kerja Lapangan tersebut dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan.
C.
Analisis atau Pembahasan Secara pokok akuntabilitas kinerja merupakan instrumen perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kekurangan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. II.C.1 Pengukuran Kinerja Instrumen pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Bappeda Kota Medan. Secara operasional, pengukuran kinerja Bappeda Kota Medan tahun 2012 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2012, mencakup penetapan target indikator kinerja atas sasaran, program dan kegiatan. 2. Pengumpulan Data Kinerja Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengumpulan data kinerja Bappeda Kota Medan dilakukan pada saat penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) dengan memanfaatkan laporan berkala dari unit-unit pelaksana di lingkungan Bappeda Kota Medan. 3. Metode/Cara Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Medan tahun 2012 dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Hasil pembandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab kesenjangan atau penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.
4. Hasil Pengukuran Kinerja Pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan Bappeda Kota Medan merupakan bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kota, yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal diatas, pengukuran kinerja Bappeda Kota Medan diarahkan kepada keberhasilan sasaran program dan kegiatan pendukungnya. II.C.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2012 dilakukan terhadap keberhasilan pencapaian sasaran, program beserta kegiatan pendukungnya diurahkan sebagai berikut: Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembanguan Kota Jangka Menengah Dan Jangka Pendek. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pada Tahun 2012 dilaksanakan 9 (sembilan) program yaitu perencanaan pembangunan daerah, pengembangan data/informasi, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, program pengawasan, pengendalian dan pembinaan rencana tata ruang dan tata bangunan, pembangunan rencana tata ruang Kota Medan, program peningkatan sarana dan prasarana,
penanggulangan kemiskinan,
serta program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan kekayaan daerah beserta 33 (tiga puluh tiga) kegiatan pendukungnya dengan realisasi keuangan sebesar Rp 10. 922.201.823,- atau
92,48% dari anggaran sebesar Rp 11.810.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: Program No
Uraian
Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Perencanaan 1
Pembangunan
6
1.160.000.000,-
1.049.023.140,-
90,43
12
2.250.000.000,-
1.893.144.575,-
84,14
6
1.575.000.000,-
1.556.209.700,-
98,81
1
300.000.000
271.410.732,-
90,47
2
400.000.000,-
391.999.735,-
98,00
1
150.000.000,-
147.487.270,-
98,32
Daerah Pengembangan 2 Data/Informasi Perencanaan 3
Pembangunan Ekonomi Perencanaan Sosial
4 dan Budaya
Perencanaan Prasarana Wilayah 5 dan Sumber Daya Alam Pengawasan, Pengendalian dan 6 Pembinaan Rencana Tata Ruang dan
Bangunan Pembangunan 7
Rencana Tata Ruang
3
5.725.000.000,-
5.401.176.116,-
94,34
1
100.000.000,-
80.046.100,-
80,05
1
150.000.000,-
131.704.455,-
87,80
33
11.810.000.000,-
10.922.201.823,-
92,48
Kota Medan Program 8
Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan dan Pengembangan
9 Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah
Keberhasilan pencapaian indikator ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (1) Penyusunan Rancangan RKPD, (2) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013, (3) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2012, (4) Penyusunan Rencana Kerja Bappeda, (5) Penyusunan Rancangan Perda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan kepada Pihak ke-tiga, (6) Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka, (7) Penggandaan Perda RPJM Kota Tahun 20122016, (8) Penyusunan dan Pencatakan Buku Medan dalam Angka, (9) Pembangunan SIM Indikator Kinerja Pembangunan Kota, (10) Penyusunan
Manual Perencanaan Pembangunan Kota, (11) Pemutakhiran Proyeksi Indikator Pembangunan Kota, (12) Pengembangan Publikasi Elektronik Data/Informasi Visual Pembangunan Kota Medan, (13) Penerbitan Buletin Perencanaan Pembangunan Kota Medan, (14) Analisis Struktur Ekonomi Penduduk Kota Medan, (15) Penyusunan Data Perumahan dan Permukiman di Kota Medan, (16) Analisis Struktur Kependudukan dan Demografi Kota Medan, (17) Pembuatan Profil Kota Medan Metropolitan dalam format Full HD, (18) Pencetakan dan Penggandaan Album Kegiatan Pemerintah Kota Medan, (19) Penyusunan Roadmap Ketahanan Pangan Kota Medan, (20) Penyusunan Rancangan Pengembangan Daya Saing Ekonomi Kota Medan, (21) Penyusunan Rancangan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Medan, (22) Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Kota Bidang Ekonomi, (23) Studi Potensi Pajak Daerah, (24) Studi Potensi Retribusi Daerah, (25) Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Kota Bidang Sosial Budaya, (26) Analisis Indeks Ketersediaan Infrastruktur di Kawasan Lingkar Luar, (27) Penyusunan Rencana Prioritas Pengembangan Jaringan Jalan di Kota Medan, (28) Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Kota Bidang Fisik dan Tata Ruang, (29) Studi Pengembangan RTH Kota Medan, (30) Pembuatan Basis Data Geospatial , (31) Penyusunan DED Taman Cadika Pramuka Medan, (32) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Penanggulangan Kemiskinan, (33) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2013.
Sasaran 2 Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pada Tahun 2012 dilaksanakan 4 (empat) program yaitu program perencanaan pembangunan daerah, pengawasan, pengendalian dan pembinaan rencana tata ruang dan bangunan, perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan program pengembangan data/informasi beserta 9 (sembilan) kegiatan pendukungnya dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.283.995.390,- atau 85,89% dari anggaran sebesar Rp 1.495.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: Program No
Uraian
Kegiatan Jumlah
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
4
845.000.000,-
728.385.520,-
86,20
2
325.000.000,-
268.364.660,-
82,57
2
225.000.000,-
187.806.210,-
83,47
Perencanaan 1
Pembangunan Daerah
Pengawasan, Pengendalian dan 2
Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan Program
3
Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam Program 4
Pengembangan
1
100.000.000,-
99.439.000,-
99,44
9
1.495.000.000,-
1.283.995.390,-
85,89
Data/Informasi Jumlah
Keberhasilan pencapaian indikator ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (1) penyelenggaraan Musrenbang RKPD, (2) Sosialisasi RPJMD Kota Medan, (3) Orientasi Camat dan Aparatur Kecamatan, (4) Rapat Kerja Daerah Percepatan dan Perluasan Ekonomi Daerah, (5) Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemeliharaan Sanitasi di Kecamatan Medan Belawan, (6) Workshop Perkotaan, (7) Sosialisasi Perda RTRW Kota Medan 2030, (8) Sosialisasi Peraturan Terkait Bidang Fisik Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, (9) Promosi dan Publikasi Pembangunan Kota Medan. Sasaran 3 Meningkatkan pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan rencana pembangunan kota Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pada Tahun 2012 dilaksanakan 8 (delapan) program yaitu program perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, perencanaan sosial dan budaya, pengawasan, pengendalian dan pembinaan rencana tata ruang dan bangunan, pengembangan data/informasi, program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam beserta 25 (dua puluh lima) kegiatan pendukungnya dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.135.034.065,- atau 90,49% dari anggaran sebesar Rp 5.675.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: Program No
Uraian
Kegiatan Jumlah
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
6
3.030.000.000,-
2.877.136.760,-
94,96
4
575.000.000,-
537.564.885,-
93,45
5
600.000.000,-
511.596.162,-
85,26
2
300.000.000,-
274.648.442,-
91,55
2
400.000.000,-
364.383.626,-
91,09
3
575.000.000,-
384.216.150,-
66,82
Perencanaan 1 Pembangunan Daerah Perencanaan 2
Pembangunan Ekonomi Penanggulangan
3 Kemiskinan Perencanaan Sosial 4 dan Budaya Pengawasan, Pengendalian dan 5
Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan Program
6
Pengembangan Data/Informasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 7
2
70.000.000,-
64.966.864,-
92,80
1
125.000.000,-
120.521.176,-
96,42
25
5.675.000.000
5.135.034.065
90,49
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan Prasarana Wilayah 8 dan Sumber Daya Alam Jumlah
Keberhasilan pencapaian indikator ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (1) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), (2) Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), (3) Koordinasi Pelaksanaan SCBD Mandiri, (4) Implementasi Pelaksanaan SCBD Mandiri, (5) Simposium Perencanaan Pembangunan Kota, (6) Temu Diskusi Perencanaan Pembangunan Kota, (7) Koordinasi Perencanaan Bidang Statistik, (8) Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Triwulan III, (9) Pemantauan dan Supervisi Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Medan, (10) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, (11) Koordinasi Pengembangan MICE Kota Medan, (12) Koordinasi Program Pengembangan CSR Kota Medan, (13) Koordinasi Perencanaan Program Minapolitan, (14) Koordinasi Pelaksanaan PNPM Mandiri, (15) Koordinasi Program Keluarga Harapan, (16) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan, (17) Koordinasi Proyek NICE, (18)
Koordinasi Pembentukan Kota Medan Menjadi Kota Layak Anak (KLA), (19) Penyelenggaraan Forum Koordinasi Daerah Pendidikan Untuk Semua (PUS), (20) Koordinasi
Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan
lainnya, (21) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun, (22) Penyusunan LAKIP, (23) Koordinasi Kelompok Kerja Penyusunan Strategi Sanitasi dan Air Bersih dan Kelompok Kerja Teknis dan Air Bersih Kota Medan, (24) Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Medan, (25) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang. Sasaran 4 Meningkatkan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Daerah Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pada Tahun 2012 dilaksanakan 1 (satu) program yaitu peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta 1 (satu) kegiatan pendukungnya dengan realisasi keuangan sebesar Rp 30.000.000,- atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp 30.000.000,dengan rincian sebagai berikut: Program No
Uraian
Kegiatan Jumlah
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1
30.000.000,-
29.848.140,-
99,49
1
30.000.000,-
29.848.140,-
99,49
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 1 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah
Keberhasilan pencapaian indikator ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan: (1) Penyediaan Penyusunan Konsep Pidato KDH. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan yang relatif baik, berdasarkan indikator kinerja output dan outcome. II.C.3 Aspek Keuangan Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Medan pada tahun 2012, khususnya di bidang perencanaan dialokasikan alokasi belanja yang bersumber dari APBD Kota Medan sebesar Rp 21.430.211.000,- Realisasi keuangan pada akhir tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel II.C.3 LAPORAN REALISASI KEUANGAN BAPPEDA KOTA MEDAN TAHUN 2012 No
Program
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Pelayanan Administrasi 1
670.211.000,-
587.688.532,-
87,69
1.700.000.000,-
1.544.676.520,-
90,86
50.000.000,-
34.020.000,-
68,04
70.000.000,-
64.966.864,-
92,81
Perkantoran Peningkatan Sarana dan 2 Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin 3 Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem 4 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengembangan 5
2.925.000.000,-
2.376.799.725,-
81,26
5.035.000.000,-
4.654.545.420,-
92,44
2.150.000.000,-
2.093.774.585,-
97,38
546.059.174,-
91,01
700.000.000,-
591.642.262,-
84,52
750.000.000,-
700.327.121,-
93,38
875.000.000,-
780.235.556,-
89,17
5.725.000.000,-
5.401.176.116,-
94,34
30.000.000,-
29.848.140,-
99,49
Data/Informasi Perencanaan 6 Pembangunan Daerah Perencanaan 7 Pembangunan Ekonomi
Perencanaan Sosial dan 8
600.000.000,Budaya Penanggulangan
9 Kemiskinan Perencanaan Prasarana 10
Wilayah dan Sumber Daya Alam Pengawasan, Pengendalian dan
11
Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan Pembangunan Rencana
12 Tata Ruang Kota Medan Peningkatan Pelayanan 13 Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Peningkatan dan Pengembangan 14
150.000.000,-
131.704.455,-
87,80
21.430.211.000,-
19.537.464.470,-
91,17
Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah
Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tahun 2012 diantaranya adalah relatif masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi khusus perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan. Di samping itu, masih ditemukan gap (kesenjangan) antara kualitas rencana pembangunan kota yang disusun dengan implementasi pelaksanaannya, termasuk efektivitas koordinasi dengan pemerintah tingkat atasan. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut diantaranya dengan penambahan jumlah serta pelatihanpelatihan teknis bagi pegawai, meningkatkan koordinasi teknis perencanaan dan konsultasi teknis perencanaan sehingga seluruh sasaran yang ditetapkan dapat tercapai lebih optimal di masa yang akan datang.
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan dan saran yang mana akan bermanfaat dan berguna pada masa yang akan datang. III.1 Kesimpulan 1. Laporan Akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Medan Tahun 2012 telah disusun sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing government) Bappeda Kota Medan atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2012. 2.
Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2012, sasaran perencanaan
pembangunan kota telah sesuai dengan rencana strategis Bappeda Kota Medan. Pada tahun 2012 ditetapkan 4 (empat) sasaran yang dituangkan dalam 22 (dua puluh dua) program. Hasil yang dicapai pada tahun 2012 menunjukkan implementasi program-program yang pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan. Penyerapan dana pada program-program yang ditetapkan meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan target, namun itu dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi di dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tahun 2012 diantaranya adalah relatif masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi khusus perencanaan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan. Di samping itu, masih ditemukan gap (kesenjangan) antara kualitas rencana pembangunan kota yang disusun dengan implementasi pelaksanaannya, termasuk efektivitas koordinasi dengan pemerintah tingkat atasan. 4. Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut diantaranya dengan penambahan jumlah serta pelatihanpelatihan teknis bagi pegawai, meningkatkan koordinasi teknis perencanaan dan konsultasi teknis perencanaan sehingga seluruh sasaran yang ditetapkan dapat tercapai lebih optimal di masa yang akan datang.
III.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka saran yang diberikan kepada perusahaan maupun bagi penulis dan pembaca adalah: Kiranya Laporan Akuntabilitas tahun 2012 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja perencanaan pembangunan kota yang handal.
DAFTAR PUSTAKA
Bappeda, 2012, “Laporan Akuntabilitas Kinerja,” http://
[email protected]/lakipbappeda.pdf Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Pemerintah Kota Medan Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
