LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MATARAM TAHUN 2015 JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM

LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MATARAM TAHUN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MATARAM JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Mataram Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan

Rahmat

dan

HidayahNya

sehingga

Laporan

Kinerja

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2015 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tupoksinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomot 29 Tahun 2010 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja yang dirancang untuk melakukan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota Mataram Tahun 2011-2015. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Tujuan laporan ini mencakup aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2015, sebagai media evaluasi pencapaian kinerja oleh jajaran Bappeda Kota Mataram dalam upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang, dengan merumuskan strategi pemecahan masalah yang tepat sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2015

memberikan

gambaran

tentang

pelaksanaan

fungsi

perencanaan

pembangunan daerah dan Laporan Kinerja ini disusun melalui pengukuran

data

kinerja yang tepat sesuai dengan indikator kinerja yang disepakati bersama dengan seluruh perangkat struktur organisasi Bappeda. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dengan hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam dokumen

Kata Pengantar

i


Laporan Kinerja. Sejumlah capaian kinerja selama tahun 2015 yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai, walaupun beberapa hal yang belum dapat dicapai, tentunya ke depan dengan tekad dan ikhtiar bersama, jajaran Bappeda Kota Mataram akan terus bekerja mengatasi permasalahan yang ada, guna dapat mencapai tingkat Pencapaian Kinerja organisasi yang diharapkan.

Mataram,

Januari 2016

Kepala Bappeda Kota Mataram,

Lalu Martawang, SE. M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP : 19710123 1997031002

Kata Pengantar

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Mataram pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi yang mengedepankan akuntabilitas manajerialnya. Laporan Kinerja ini menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan SKPD dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra-SKPD dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2015 yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan Bappeda Kota Mataram. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dengan yang diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Bappeda Kota Mataram yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan. Informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagian inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan bagian yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus perencanan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan SKPD. Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Bappeda pada tahun-tahun berikutnya. Komitmen untuk selalu melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan menjadi kata kunci dalam upaya perbaikan kinerja Bappeda.

Ringkasan Eksekutif iii


Pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran

Jumlah IKU

1

2

3

Capaian Rata-Rata (%) 4

1

Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

1

90,00

Sangat Memuaskan

3

98,55

Sangat Memuaskan

2

95,15

Sangat Memuaskan

1

85,29

Memuaskan

No

2

3 4

Kategori 5

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Bappeda pada Tahun 2015, beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Bappeda dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Pada tahun 2015, pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 4 sasaran dengan menggunakan 7 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, terdapat 6 indikator dengan tingkat pencapaian mencapai 90% atau lebih. 2. Tingkat perwujudan perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat sebesar 90,00% 3. Ketepatan jadwal penetapan Peraturan Walikota Mataram tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan capaian 100%. 4. Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS kepada DPRD Kota Mataram sebagai dasar penetapan RAPBD dengan capaian 100%. 5. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD sebesar 91%. 6. Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan, dengan capaian sebesar 86%. 7. Hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan dengan capaian sebesar 75%.

Ringkasan Eksekutif iv


8.

SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah tepat waktu 85,29%.

Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Bappeda, antara lain: 1. Belum diterapkannya aplikasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD); 2. Belum diterapkannya aplikasi dokumen penelitian dan kajian yang dihasilkan oleh Bappeda; 3. Belum optimal dan terintegrasi proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang berbasis teknologi informasi; 4. Belum maksimalnya persentase jumlah pegawai yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya setelah mengikuti diklat; 5. Belum optimalnya fungsi dan peran jabatan fungsional perencana dan belum adanya SDM fungsional peneliti;

Ringkasan Eksekutif v


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i RINGKASAN EKSKUTIF ..................................................................................... iii DAFTAR ISI...................................................................................................... vi DAFTAR TABEL.................................................................................................vii DAFTAR GRAFIK .............................................................................................. viii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1. LATAR BELAKANG ........................................................................ 1 1.2. KELEMBAGAAN ....................................................................... …..2 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………...…………………..……….26 1.4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA…..……………………………..……………26

BAB II

PERENCANAAN KINERJA .............................................................. 27 2.1. VISI DAN MISI SKPD ................................................................. 27 2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK) .......................................................... 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 34 3.1. PENGUKURAN KINERJA .............................................................. 34 3.2. CAPAIAN KINERJA ...................................................................... 34 3.3. EVALUASI KINERJA .................................................................... 36 3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN ....................................................... 45 BAB IV

PENUTUP ..................................................................................... 50

DAFTAR ISI

vi


DAFTAR TABEL

PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2015 .................................................... 32 TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1 ............................................................. 37 TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2 ............................................................. 38 TABEL SINKRONISASI RPJMD DENGAN RENSTRA SKPD...................................... 41 TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 3 ............................................................. 43 TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 4 ............................................................. 45 TABEL PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.............................. 47 TABEL TARGET DAN REALIASASI ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2014-2015.......... 47

DAFTAR ISI

vii


DAFTAR GRAFIK

GRAFIK TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BAPPEDA KOTA MATARAM............ 47

DAFTAR ISI

viii


BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governnance) mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan dan akuntabel berdayaguna dan berhasilguna. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistim yang kondusif guna

terlaksananya

proses

pembangunan

daerah

sejak

perencanaan

penganggaran sampai dengan pencapaian kinerja sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Akuntabilitas

kinerja

merupakan

bagian

penting

perwujudan

pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program Instansi Pemerintah

kepada

Kepala

Daerah,

masyarakat

dan

stakeholders

pembangunan lainnya, sebagai wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Bentuk akuntabilitas kinerja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara

diwajibkan

menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja melalui tolok ukur kinerja yang tepat sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi.

Tata

cara

penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintahan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1


(RPJMD) Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram sebagai lembaga teknis daerah melaksanakan Misi 4 yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik

dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

berdasarkan prinsip tata

pemerintahan yang baik (Good Governance)” sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Bappeda dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah. Dinamika permasalahan perubahan ekonomi dan sosial merupakan tantangan yang dihadapi oleh Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah, untuk mampu melakukan identifikasi, pemetaan masalah, dan implementasi

program

yang

tepat

melalui

urutan

pilihan,

serta

memperhitungkan alokasi sumber daya yang tersedia dalam mengatasi isu pembangunan di daerah. Tuntutan masyarakat kepada Pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik harus dipenuhi, Bappeda dengan berpegang pada mekanisme perencanaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan penguatan tahapan perencanaan pembangunan baik melalui mekanisme teknokratik maupun partisipatif untuk menentukan program pembangunan daerah. Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

program/

kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sesuai, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Mataram 2011-2015. 1.2 KELEMBAGAAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

BAB I PENDAHULUAN

2


Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram merupakan

unsur

Pembangunan

pendukung

Daerah

penyusunan dan

tugas

yang

Walikota

mempunyai

tugas

pelaksanaan kebijakan daerah

dibidang

Perencanaan

pokok

melaksanakan

dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud,

Bappeda

menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari: 

Dipimpin oleh seorang Kepala, dengan dibantu oleh Sekretaris, yang terdiri

dari

Sub

Bagian

Penyusunan

Program

dan

Kerjasama

Pembangunan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Unsur Pelaksana adalah Bidang, yakni 1. Bidang Ekonomi terdiri dari Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi dan Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata 2. Bidang Sosial Budaya terdiri dari Sub Bidang

Pendidikan dan

Pemerintahan Umum dan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

BAB I PENDAHULUAN

3


3. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari Sub Bidang

Sarana dan

Prasarana dan Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, 4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik terdiri dari Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Sub Bidang Statistik, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.1.Tugas Pokok dan Fungsi Menurut Peraturan Walikota Mataram Nomor: 24/PERT/2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram maka tugas pokok BAPPEDA Kota Mataram adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan daerah. Serta memiliki fungsi: a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi tertinggi Bappeda Kota Mataram dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang. Sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan lampiran Peraturan Walikota Mataram Nomor: 24/PERT/2008, yang terdiri dari: 1. Kepala Badan 2. Sekretariat 3. Bidang Ekonomi 4. Bidang Sosial dan Budaya

BAB I PENDAHULUAN

4


5. Bidang Fisik dan Prasarana 6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik 7. Kelompok Jabatan Fungsional 1.

Kepala Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan Kegiatan Badan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi : perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan; perumusan Kebijakan Teknis dibidang

Perencanaan

Pembangunan

Daerah;

pengkoordinasian

penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja Badan; pengkoordinasian perumusan dan penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka

Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ,Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perundang-undangan

yang

berlaku;

sesuai peraturan

penyelenggaraan

pengaturan,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

dengan seluruh satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta; pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Provinsi;

pemberian pertimbangan dan

penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan; pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota

BAB I PENDAHULUAN

5


melalui Sekretaris Daerah; dan pelaksanaan

tugas-tugas lain yang

dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 2. SEKRETARIAT Sekretariat Bappeda Kota Mataram dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi

dan

penyusunan

mengkoordinasikan

dokumen

perencanaan

kegiatan

bawahan

pembangunan

dalam

daerah

dan

pengelolaan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan perencanaan, kerjasama pembangunan, keuangan, umum serta kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memiliki fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan; b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan; c. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Badan; d. perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; e. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Badan; f.

perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan kerjasama

pembangunan,

administrasi

umum,

perencanaan,

keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; g. pengkoordinasian

penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS; h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; i.

pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

BAB I PENDAHULUAN

6


j.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan

kegiatan

bawahan

dalam

pengkoordinasian

perencanaan, kerjasama pembangunan dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi: a. penyiapan

bahan

pengkoordinasian

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku ; b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja llingkup Sub Bagian ; c. penyiapan

bahan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

dibidang

perencanaan dan kerjasama pembangunan ; d. penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Badan; e. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja SKPD; f. penyiapan bahan Koordinasi

penyusunan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Badan; h. penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program pembangunan daerah; BAB I PENDAHULUAN

7


i. penyiapan

bahan

penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah meliputi ; RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS; j. penyiapan

bahan

pengembangan

kemitraan

dan

kerjasama

pembangunan; k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi

dan

penyusunan

mengkoordinasikan

program

dan

kegiatan

pelaksanaan

bawahan

kegiatan

dalam

pengelolaan

keuangan lingkup Badan Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian; b. penyiapan

bahan

pedoman

dan

petunjuk

teknis

dibidang

pengelolaan keuangan; c. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Badan; d. pengumpulan

dan

pengolahan

data

dalam

rangka

analisa

pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi; e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas; f. pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan; g. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Badan; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; BAB I PENDAHULUAN

8


i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tanggga, protokol dan perlengkapan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a.

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;

b.

penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

kepegawaian,

rumah

tangga,

protokol

dan

perlengkapan; c.

penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi

kepegawaian,

rumah

tangga,

protokol

dan

perlengkapan; d.

pengumpulan,

pengolahan

dan

analisa

data

kebutuhan

perlengkapan; e.

pelaksanaan

pengadaan,

penyimpanan,

pemeliharaan

dan

pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.

penyelenggaraan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g.

penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Badan;

h.

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;

i.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

j.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG EKONOMI BAB I PENDAHULUAN

9


Bidang Ekonomi

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai

pokok

tugas

mengawasi

dan

memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan

pengkoordinasian dan

kegiatan

mengatur,

bawahan

dalam

pembinaan teknis penyusunan rencana dan

program kerja pembangunan daerah dibidang ekonomi meliputi: urusan pemerintahan bidang perindustrian,perdagangan, penanaman modal,

koperasi

usaha

kecil

dan

menengah,

pariwisata,

ketenagakerjaan dan transmigrasi, kelautan dan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan. Kepala Bidang Ekonomi memiliki fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan

dan

Penetapan Kinerja lingkup Bidang ; b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang ; c.

pengkoordinasian

perencanaan

pembangunan

daerah

bidang

perekonomian; d. perumusan

dan

penjabaran

kebijakan

teknis

perencanaan

pembangunan daerah bidang perekonomian; e.

penginventarisasian

permasalahan

perencanaan

pembangunan

daerah bidang perekonomian serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; f.

perumusan

bahan

koordinasi

dan

konsultasi

perencanaan

pembangunan daerah bidang perekonomian dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; g. perumusan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang perekonomian. h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang ; i.

pelaksanaan

pengaturan,

pembinaan

dan

pengawasan

dan

pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya ;

BAB I PENDAHULUAN

10


j.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Ekonomi dibagi menjadi 2 (dua) sub bidang, yaitu: 1. Sub

Bidang

Koperasi

Perindustrian

Pemberdayaan Ekonomi yang dipimpin

dan

Perdagangan

dan

oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal daerah, ketenagakerjaan dan transmigrasi Kepala Sub Bidang

Koperindag dan Pemberdayaan Ekonomi

mempunyai fungsi: a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bidang ; b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal daerah, ketenagakerjaan dan transmigrasi ; c. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal daerah, ketenagakerjaan dan transmigrasi ; d. pengumpulan, pembangunan

pengolahan daerah

dan

dibidang

analisa koperasi,

data

perencanaan

usaha

kecil

dan

menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal daerah, ketenagakerjaan dan transmigrasi e. penyiapan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, BAB I PENDAHULUAN

11


RKPD,KUA dan PPAS dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal daerah, ketenagakerjaan dan transmigrasi ; f. pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja

di

bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal daerah, ketenagakerjaan dan transmigrasi ; g. penyiapan

bahan

koordinasi

dan

konsultasi

perencanaan

pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal daerah, ketenagakerjaan dan transmigrasi ; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub bidang Pertanian dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang

merencanakan,

yang

mempunyai

mengatur,

tugas

mengawasi

dan

pokok

memimpin,

mengkoordinasikan

kegiatan bawahan dalam pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, kelautan dan perikanan. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata mempunyai fungsi: a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bidang ; b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja dibidang pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, kelautan dan perikanan; c. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan

pembangunan

daerah

dibidang

pertanian,

ketahanan pangan, pariwisata, kelautan dan perikanan;

BAB I PENDAHULUAN

12


d. pengumpulan,

pengolahan

dan

analisa

data

perencanaan

pembangunan daerah dibidang pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, kelautan dan perikanan; e. penyiapan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, kelautan dan perikanan; f. pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja

di

bidang pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, kelautan dan perikanan; g. penyiapan

bahan

koordinasi

dan

konsultasi

perencanaan

pembangunan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, kelautan dan perikanan; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 4. BIDANG SOSIAL BUDAYA Bidang Sosial Budaya mempunyai

tugas

mengawasi

dan

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

pokok

memimpin,

mengkoordinasikan


merencanakan, kegiatan

mengatur,

bawahan

dalam


program kerja pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya meliputi: urusan pemerintahan bidang pendidikan , kepemudaan dan olahraga, kependudukan

dan

catatatan

sipil,

perencanaan

pembangunan,

Kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, perpustakaan dan kearsipan. Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi: BAB I PENDAHULUAN

13


a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan

dan

Penetapan Kinerja lingkup Bidang; b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang; c. pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya; d. perumusan

dan

penjabaran

kebijakan

teknis

perencanaan

pembangunan daerah bidang Sosial budaya; e. penginventarisasian

permasalahan

perencanaan

pembangunan

daerah bidang sosial budaya serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; f. perumusan

bahan

koordinasi

dan

konsultasi

perencanaan

pembangunan daerah bidang sosia lbudaya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; g. perumusan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang sosial budaya; h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; i. pelaksanaan

pengaturan,

pembinaan

dan

pengawasan

dan

pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Sosial Budaya dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu: 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan Umum. Dipimpin oleh seorang

Kepala

memimpin,

Sub

merencanakan,

mengkoordinasikan pembinaan

Bidang

teknis

yang

mempunyai

mengatur,

kegiatan penyusunan

bawahan rencana

tugas

pokok

mengawasi dalam dan

dan

pelaksanaan

program

kerja

pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah BAB I PENDAHULUAN

14


raga , perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan polotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan Umum mempunyai fungsi: a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bidang; b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga , perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan polotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi

keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian dan persandian; c. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

di bidang pendidikan,

kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan polotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; d. pengumpulan,

pengolahan

dan

analisa

data

perencanaan

pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan polotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; e. penyiapan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga , perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan polotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, BAB I PENDAHULUAN

15


administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; f. pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja

di

bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga , perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan polotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian

dan

persandian; g. penyiapan

bahan

koordinasi

dan

konsultasi

perencanaan

pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, kebudayaan, kesatuan bangsa dan polotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang mempunyai tugas pokok

memimpin,

mengatur,

merencanakan,


teknis

pembangunan keluarga

dan

bawahan

penyusunan

daerah

berencana

perempuan

kegiatan di dan

rencana

bidang keluarga

perlindungan

mengawasi dalam dan

dan

pelaksanaan

program

kerja

perencanaan

pembangunan,

sejahtera,

pemberdayaan

anak,

kesehatan,

sosial,,

kependudukan dan catatan sipil Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Mempunyai Fungsi: a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bidang; BAB I PENDAHULUAN

16


b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja di bidang perencanaan pembangunan, keluarga

berencana

perempuan

dan

dan

keluarga

sejahtera,

perlindungan

anak,

pemberdayaan

kesehatan,

sosial,

kependudukan dan catatan sipil; c. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah pembangunan,

keluarga

di bidang perencanaan

berencana

dan

keluarga

sejahtera,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, sosial, kependudukan dan catatan sipil; d. pengumpulan,

pengolahan

dan

analisa

data

perencanaan

pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan, keluarga

berencana

perempuan

dan

dan

keluarga

perlindungan

sejahtera, anak,

pemberdayaan

kesehatan,

sosial,

kependudukan dan catatan sipil; e. penyiapan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang perencanaan pembangunan, keluarga

berencana

perempuan

dan

dan

keluarga

perlindungan

sejahtera, anak,

pemberdayaan

kesehatan,

sosial,

kependudukan dan catatan sipil; f. pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja

di

bidang perencanaan pembangunan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, sosial, kependudukan dan catatan sipil; g. penyiapan

bahan

koordinasi

dan

konsultasi

perencanaan

pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan, keluarga

berencana

perempuan

dan

dan

keluarga

perlindungan

sejahtera, anak,

pemberdayaan

kesehatan,

sosial,

kependudukan dan catatan sipil;

BAB I PENDAHULUAN

17


h. pelaksanaan

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas Sub Bidang; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 5. BIDANG FISIK DAN PRASARANA Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai mengawasi

tugas dan

pokok

memimpin,

merencanakan,

mengkoordinasikan


kegiatan

mengatur,

bawahan

dalam


program kerja pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana yang meliputi : urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, lingkungan hidup,penataan ruang, serta energi dan sumber daya mineral. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian

penyusunan

Rencana

Kerja

Tahunan

dan

Penetapan Kinerja lingkup Bidang ; b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang ; c. pengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana; d. perumusan

dan

penjabaran

kebijakan

teknis

perencanaan

pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana; e. penginventarisasian

permasalahan

perencanaan

pembangunan

daerah bidang fisik dan prasarana serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; f. perumusan

bahan

koordinasi

dan

konsultasi

perencanaan

pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana

dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; g. perumusan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang fisik dan prasarana ; BAB I PENDAHULUAN

18


h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang ; i. pelaksanaan

pengaturan,

pembinaan

dan

pengawasan

dan

pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ; k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Fisik dan Prasarana dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu: 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang

yang

mempunyai

tugas

merencanakan, mengatur, mengawasi

pokok

memimpin,

dan mengkoordinasikan

kegiatan bawahan dalam pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program kerja pembangunan daerah di bidang pekerjaan

umum,

perhubungan,

perumahan,

komunikasi

dan

informatika. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi: a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bidang ; b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana

dan

program

kerja

di

bidang

pekerjaan

umum,

perhubungan, perumahan, komunikasi dan informatika. c. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, komunikasi dan informatika. d. pengumpulan,

pengolahan

dan

analisa

data

perencanaan

pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, komunikasi dan informatika. e. penyiapan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, komunikasi dan informatika. BAB I PENDAHULUAN

19


f. pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja

di

bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, komunikasi dan informatika. g. penyiapan

bahan

koordinasi

dan

konsultasi

perencanaan

pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, komunikasi dan informatika. h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan,


kegiatan

teknis

penyusunan

mengatur,

mengawasi

bawahan rencana

dalam dan

dan

pelaksanaan

program

kerja

pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral. Kepala Sub Bidang

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi: a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bidang ; b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program kerja di bidang lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral c. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral d. pengumpulan,

pengolahan

dan

analisa

data

perencanaan

pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral

BAB I PENDAHULUAN

20


e. penyiapan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral f. pelayanan asistensi penyusunan rencana dan program kerja

di

bidang lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral. g. penyiapan

bahan

koordinasi

dan

konsultasi

perencanaan

pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan serta energi dan sumber daya mineral h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang

yang

mempunyai

tugas

pokok

memimpin,

merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan

pelaksanaan kegiatan

dibidang penelitian, pengembangan dan statistik Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan , Statistik mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan

dan

Penetapan Kinerja lingkup Bidang; b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang; c. pengkoordinasian penyusunan statistik daerah dalam mendukung basis data perencanaan pembangunan daerah; d. perumusan

dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penelitian,

pengembangan dan statistik;

BAB I PENDAHULUAN

21


e. penginventarisasian

permasalahan

dibidang

penelitian,

pengembangan dan statistik serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; f. perumusan bahan koordinasi dan kerjasama

daerah di bidang

penelitian dan pengembangan serta statistik ; g. perumusan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang penelitian, pengembangan dan statistik; h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; i. pelaksanaan

pengaturan,

pembinaan

dan

pengawasan

dan

pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dibagi menjadi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu: 1. Sub Bidang

Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan

pelaksanaan

kegiatan penelitian dan pengembangan. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bidang; b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penelitian dan pengembangan; c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan badan/lembaga penelitian;

BAB I PENDAHULUAN

22


d. pengumpulan , pengolahan dan analisa data di bidang penelitian dan pengembangan sebagai bahan basis data perencanaanan pembangunan daerah; e. penyiapan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang penelitian dan pengembangan; f. pelayanan perijinan dan rekomendasi teknis tertentu di bidang penelitian dan pengembangan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; g. penyiapan

bahan

koordinasi,

konsultasi

dan

sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan ; h. pelaksanaan

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas Sub Bidang ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasi ,

mengawasi

dan

mengendalikan

kegiatan

bawahan

dalam

penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang statistik. Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi: a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bidang; b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang statistik; c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan statistik daerah

dengan

instansi pemerintah dan/ atau

badan/lembaga penelitian; d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

BAB I PENDAHULUAN

23


e. penyiapan

bahan

masukan

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang statistik; f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data statistik daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. penyiapan

bahan

koordinasi,

konsultasi

dan

sinkronisasi

perencanaan pembangunan daerah di bidang statistik; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang ; i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 1.2.2. SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA MATARAM

BAB I PENDAHULUAN

24


Sumber daya manusia Berjalan atau tidaknya suatu organisasi dan atau kegiatan tergantung pada sumber daya yang ada serta memadai. Bappeda Kota Mataram hingga saat ini memiliki sumber daya manusia sejumlah 43 orang. Jumlah Pegawai BAPPEDA Kota Mataram No

Golongan

Jabatan/Eselon

IV

III

II

I

Jumlah

1

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

-

-

-

1

2

Sekretariat

1

8

4

-

13

3

Bidang Ekonomi

1

4

2

-

7

4

Bidang Sosial dan Budaya

2

5

0

-

7

5

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

2

3

3

-

8

6

Bidang Sarana dan Prasarana

1

6

0

-

7

Jumlah

8

26

9

-

43

No

Jabatan/Eselon

Golongan IV

III

II

I

Jumlah

1

Eselon II

1

-

-

-

1

2

Eselon III a

1

-

-

-

1

3

Eselon III b

4

-

-

-

4

4

Eselon IV

2

9

-

-

11

5

Staf

-

17

9

-

26

6

Fungsional

-

-

-

-

0

Sarana dan prasarana kerja Sarana dan Prasarana ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi. Sarana dan Prasarana yang ada di Bappeda Kota Mataram didata berdasarkan jenisnya meliputi : No Sarana dan Prasarana 1 Kendaraan Roda 2 2 Kendaraan Roda 4 3 Global Positioning System

Jumlah 13 8 2

Kondisi Baik Baik Baik

BAB I PENDAHULUAN

Ket

25


No Sarana dan Prasarana 4 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 5 Mesin Ketik Listrik Portable 6 Mesin Calculator Mesin Foto Copy dengan kertas 7 biasa double folio 8 Rak Kayu 9 Filling Besi/Metal 10 Filling Kayu 11 Band Kas 12 Lemari Kaca 13 Lemari Kayu 14 Papan Visuil 15 Alat Penghancur Kertas Papan Pengumuman/ Papan 16 Informasi 17 White Board 18 Overhead Projektor 19 Lemari Kayu 20 Meja Kayu/Rotan 21 Meja Rapat 22 Meja Tambahan 23 Kursi tamu 24 Kursi Putar 25 Bangku Tunggu 26 Kursi Lipat 27 Meja Biro 28 Mesin Potong Rumput 29 AC Unit 30 Wireless 31 Alat Dapur Lainnya 32 Unit Power Supply 33 Camera Video/ CCTV 34 Dispenser 35 P.C Unit 36 Lap Top/ Notebook 37 CPU 38 Monitor 39 Printer 40 Scanner 41 Plotter 42 Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat 43 Eselon II

Jumlah 2 1 3

Kondisi Baik Baik Baik

1

Baik

2 4 2 6 3 3 1 1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

16

Baik

3 3 2 2 13 1 4 4 2 110 14 1 8 1 1 Set 4 1 1 15 12 7 9 14 3 1 1

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

1

Baik

BAB I PENDAHULUAN

Ket

26


No 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Sarana dan Prasarana Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II Proyektor + Attachment Audio Amplifier Unintemuptible Power Supply (UPS) Digital Audio Tape Recorder Camera Electronic Layar Film Mesin Jilid Bundar Mesin Laminating Facsimile Kotak saran Air Purlier

Jumlah 1 2 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1

Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Ket

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Tujuan laporan ini mencakup aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2015, sebagai media evaluasi pencapaian kinerja oleh jajaran Bappeda Kota Mataram dalam upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang, dengan merumuskan strategi pemecahan masalah yang tepat sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. 1.4 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA Laporan KIinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bappeda Kota Mataram selama tahun 2015. Capaian Kinerja tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Bappeda Kota Mataram. Analisis

atas

capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

ini

akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah permasalahan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014,

BAB I PENDAHULUAN

27


sistematika penyajian Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, dan gambaran umum organsisasi.



BAB II – Perencanaan Kinerja,

menjelaskan Perencanaan dan

Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 dan kaitannya dengan Renstra Bappeda Kota Mataram tahun 2011-2015. 

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pencapaian sasaran-sasaran dalam pelaksanan perjanjian kinerja yang diukur dalam Pengukuran Kinerja.



BAB IV – Penutup

BAB I PENDAHULUAN

28


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.

Visi dan Misi SKPD Bappeda sebagai lembag a perencanaan pembangunan maka tugas pokoknya adalah menyiapkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, logis, dan dapat dilaksanakan. Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut maka ditetapkan visi Bappeda Kota Mataram. 2.1.1 Visi Visi Bappeda Kota Mataram adalah: ”Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Menuju Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya” Visi ini dianggap penting karena mencakup pengertian yang luas dan mendasar dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Tata Pemerintahan Yang Baik mencakup pengertian yang luas karena berkenaan dengan implementasi Otonomi Daerah yang andal. Implementasi Otonomi Daerah yang andal memerlukan tatanan aparatur yang profesional, adanya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Keempat unsur ini merupakan unsur pendukung implementasi Tata Pemerintahan Yang Baik. Bappeda Kota Mataram dengan kapabilitas, kemampuan yang dimiliki dan kewenangannya di bidang perencanaan mempunyai peran penting dalam perwujudan Tata Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram. 2.1.2.

Misi

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah


29


3. Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

layanan

data

dan

informasi

perencanaan pembangunan yang memadai. 4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. 2.1.3.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi di atas adalah : 1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pembangunan. 2. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 2.1.4. Sasaran Dalam mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kota Mataram 2011-2015

yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)”, ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Diperolehnya

sinkronisasi

dokumen

perencanaan

dan

sinergitas

pelaksanaan program pembangunan daerah. 3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses 4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah. 2.1.5. Strategi Strategi yang ditempuh dalam mencapai sasaran, adalah: 1. Peningkatan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 2. Pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja pembangunan daerah.


30


3. Pengembangan layanan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 4. Peningkatan koordinasi dan mekanisme monitoring evaluasi perencanaan pembangunan daerah 2.1.6. Arah Kebijakan 1. Optimalisasi

mekanisme

partisipasi

masyarakat

dalam

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (MPBM) 2. Optimalisasi

mekanisme

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

evaluasi pembangunan daerah. 3. Optimalisasi pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 4. Optimalisasi

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

penelitian

dan

pengembangan. 2.1.7. Program Program utama tahun 2015 yang direalisasikan adalah sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Data/Informasi 2. Program Kerjasama Pembangunan 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya 7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 2.2. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja adalah lembar yang berisikan penugasan dari Walikota Mataram sebagai pimpinan instansi yang lebih tinggi dari Kepala Bappeda Kota Mataram, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang tepat, secara lebih teknis dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana


31


yang terbatas, dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik. sasaran dan indikator kinerja yang ditetapakn dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Mataram didasarkan pada kesepakatan yang dibangun bersama perangkat kelembagaan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal organisasi, antara lain, fakta perencanaan, tuntutan pemenuhan peraturan perundang-undangan sebagai landasan normatif, kondisi kekinian terkait paradigma pelayanan prima, kesiapan sumber daya yang dimiliki, serta dinamika pola hubungan kerja dengan pihak lain di luar organisasi yang terkait dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah.


32


TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BAPPEDA KOTA MATARAM

No 1

Sasaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

1

2 3 4 Misi 1: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya peran serta Persentase tingkat perwujudan usulan 90 % (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.

2

Misi 2: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien Diperolehnya sinkronisasi Persentase ketepatan waktu penetapan 100 % dokumen perencanaan dan PERWAL RKPD sesuai dengan UU sinergitas pelaksanaan program 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan daerah Pembangunan Nasional

3

Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD

100 %

Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

95 %

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi perencanaan pembangunan yang memadai Ketersediaan sistem informasi Persentase tingkat ketersediaan sistem 90 % dan data-data mutakhir serta informasi dan data-data yang mudah diakses menunjang perencanaan pembangunan Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

4

80 %

Misi 4 : Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Terkendali dan Persentase SKPD yang 100 % terlaporkannya kinerja menyampaikan Laporan Kinerja pelaksanaan pembangunan pelaksanaan pembangunan tepat daerah waktu,


33


2.3. Program Pembangunan yang dilaksanakan Program-program pembangunan yang dilaksanakan merupakan penjabaran visi dan misi Bappeda Kota Mataram. Adapun program pokok yang dilakukan pada tahun anggaran 2015 adalah: 1.

Program pengembangan data/informasi Program ini ditujukan sebagai wujud tanggung jawab instansi dalam penyediaan informasi pembangunan pemerintah daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan. Ketersediaan data dan informasi baku bagi referensi perencanaan sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hasil perencanaan yang diinginkan.

2. Program Kerjasama Pembangunan

Kerjasama pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Kegiatan implementasi pembangunan tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa adanya kerjasama dengan unsur di luar pemerintah. Karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pelayanan publik dilibatkan masyarakat dan kalangan akademik untuk melakukan monitoring dampak penerapan manual praktis. 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Perencanaan

pembangunan

dengan

melibatkan

keseluruhan unsur diatas diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akan berujung kepada kualitas hasil pembangunan itu sendiri. Program ini juga mencakup penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran untuk kerangka penyusunan APBD.


34


4. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi mencakup pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan ekonomi berbasis kerakyatan dengan berbasis pada perencanaan pembangunan yang didasarkan pada analisa data PDRB dan hasil kajian penelitian dibidang ekonomi. 5. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Perencanaan dari program ini adalah mewujudkan perencanaan pengembangan pembangunan kota-kota menengah dan besar untuk di Kota Mataram 6. Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah

Program ini ditujukan menyediakan data perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan mudah diakses karena ketersediaan data dan informasi baku bagi referensi perencanaan sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hasil perencanaan yang diinginkan. 7. Program perencanaan sosial dan budaya`

Perencanaan

di

bidang

sosial

budaya

mencakup

koordinasi

perencanaan dibidang sosial budaya dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di bidang sumber daya manusia. Program ini mencakup pengembangan manusia dari segi pendidikan dan kesehatan sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan dari segi kualitas sumber daya manusia. 8. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

Program

ini

juga

ditujukan

untuk

melaksanakan

program

pembangunan sarana dan prasarana perkotaan, serta koordinasi pengembangan wilayah dan lingkungan di Kota Mataram.


35


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja

dilakukan dengan

membandingkan antara

kinerja

yang

seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 3.2. CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : No.

Kategori

Nilai Angka

Interpretasi

1

AA

90-100

Sangat Memuaskan

2

A

80-90

Memuaskan

3

BB

70-80

Sangat Baik

4

B

60-70

Baik

5

CC

50-60

Cukup Baik

6

C

40-50

Cukup

7

D

0-40

Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

36


100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Dari 4 sasaran dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7

KATEGORI

JUMLAH SASARAN

Sangat Memuaskan Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Cukup Kurang

3 1 0 0 0 0 0 4

Jumlah

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam bentuk matrik sebagai berikut : No

Sasaran

1

2

1.

Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah Jumlah IKU

2

3

4

Rata-rata Capaian Sasaran

Jumlah IKU 3

Capaian RataRata (%) 4

1

90,00

Sangat Memuaskan

3

98,55

Sangat Memuaskan

2

95,15

Sangat Memuaskan

1

85,29

7

-

-

92,25

80 s/d 90 6

90 s/d 100 7

Memuaskan

Sangat Memuaskan

Dari 4 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 92,25 dengan kriteria “Sangat Memuaskan“

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

37


3.3.

EVALUASI KINERJA 3.3.1. Evaluasi Sasaran 1 Hasil evaluasi sasaran 1 dengan indikator kinerja utama tingkat peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dari target 100% telah dicapai sebesar 90%. TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1

Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

REALISASI

SATUAN

TARGET

%

100

2011

2012

2013

2014

2015

90

90

90

90

90

CAPAIAN KINERJA 2015

90,00

Rata-rata Capaian IKU

90

Capaian Kinerja Sasaran 1

90

Untuk mencapai sasaran diatas dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Perencanaan pembangunan dengan melibatkan keseluruhan unsur diatas diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akan berujung kepada kualitas hasil pembangunan itu sendiri. Program ini juga mencakup penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran untuk kerangka penyusunan APBD. Tingkat perwujudan usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat dapat diidentifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD teknis yang berkaitan dengan usulan masyarakat tersebut. Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan

Bermitra

Masyarakat

(MPBM)

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 diperlukan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan kebutuhan program/kegiatan


38


untuk mengatasi permasalahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana. Sebagai ujung tombak penjaringan aspirasi masyarakat, penerapan Perda 27 Tahun 2001 tentang MPBM menegaskan bahwa kehadiran masyarakat terwakili sebesar 80% dari total peserta MPBM keseluruhan. Dari hasil usulan perencanaan pembangunan daerah berawal dari hasil usulan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui MPBM. Usulan tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: usulan pembangunan bidang fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari hasil rekapitulasi jumlah usulan program yang diusulkan oleh masyarakat pada tahun 2015 sebanyak 117 program meningkat sebesar 21,88% dari tahun 2014 yaitu sebanyak 96 usulan program. Peningkatan tersebut akibat munculnya usulan baru akibat bertambahnya isu/masalah pembangunan, serta adanya kebutuhan mendesak. Dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi usulan perencanaan pembangunan, MPBM telah menetapkan mekanisme proses melalui pelaksanaan MPBM Evaluasi dan MPBM Informasi. Dalam pelaksanaan forum MPBM Evaluasi dan MPBM Informasi yang dilaksanakan di 6 Kecamatan, masyarakat diundang dan SKPD teknis akan memberikan klarifikasi atas realisasi usulan masyarakat tersebut. Analisa terhadap tingkat perwujudan usulan tidak selamanya dapat 100% diwujudkan, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang ada dalam APBD Kota Mataram. Pada sisi yang berbeda, adanya beberapa kebijakan yang bersifat mendesak dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadi salah satu penyebab diperlukannya alokasi anggaran untuk memenuhinya.


39


3.3.2. Evaluasi Sasaran 2 TABEL EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2

“Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah” No

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)

Persentase ketepatan jadwal pene-tapan PERWAL RKPD sesuai UU 25/2004 tentang SPPN 2 Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD 3 Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD Rata-rata Capaian IKU (%)

REALISASI

SATUAN

TARGET

%


2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

100

100,00

%

100

100

100

100

100

100

100,00

%

95

90

91

91

90

91

90,60

1

96,86

Capaian Kinerja Sasaran 2

96,86

1. Persentase ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang akan datang disusun pada setiap bulan Juni tahun berkenaan. RKPD Kota Mataram Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan yang akan menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan UU 25 tahun 2004 pasal 21 ditegaskan bahwa “Kepala Bappeda mengkoordinasikan

penyusunan RKPD”. Efektivitas penetapan RKPD akan mempengaruhi perencanaan program dan penetapan kebijakan umum APBD, sehingga ketepatan waktu penetapan Peraturan Walikota Mataram tentang RKPD harus sesuai dengan UU 25/2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.


40


RKPD Kota Mataram telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram, sehingga RKPD tersebut penetapannya sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 128, yang menegaskan bahwa “Penyelesaian Rumusan Akhir Rancangan RKPD paling lambat pada akhir bulan

Mei”. Atas hal tersebut capaian kinerja ketepatan waktu penetapan Perwal RKPD sebesar 100%. 2. Persentase Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. Data dan informasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,

meliputi

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

organisasi

dan

tatalaksana pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah; produk hukum daerah kependudukan, informasi dasar kewilayahan, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2014, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015, ditetapkan sebagai berikut: a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan tahapan sebagai berikut : a. Persiapan penyusunan RKPD, b. Penyusunan rancangan awal RKPD berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 diharapkan penyusunan rancangan awal RKPD provinsi dan kabupaten/kota sudah harus dimulai dari sudah harus dimulai dari Desember tahun sebelumnya, c. Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 Tahun 2010 ayat (1) diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret, d. Pelaksanaan musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Mei, e. Penetapan RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah


41


RKPD Provinsi ditetapkan, sementara Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 54 ayat (1) paling lambat pada pertengahan bulan Mei. b. Penyusunan Rancangan KUA & PPAS RAPBD minggu I bulan Juni 2015 c.

Pembahasan Rancangan KUA & PPAS RAPBD minggu III s/d IV bulan Juni 2015

d. Penyusunan Rancangan KUA & PPAS Perubahan minggu I s/d II bulan Agustus 2015 Berdasarkan ketentuan tersebut, Bappeda Kota Mataram telah menyusun dokumen perencanaan, dengan registerasi sebagai berikut: a.

RKPD Kota Mataram Tahun 2015 ditetapkan tanggal 31 Mei 2014

b. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2015 telah disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 24 Mei 2014 c.

Rancangan KUA dan PPAS RAPBD PERUBAHAN 2015 telah disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 20 April 2015.

Dalam upaya sinkronisasi RPJMD dengan Renstra-SKPD dilakukan dengan sinkronisasi dari beberapa materi pokok antara lain kesesuaian misi, sasaran, dan program. Pada tahun anggaran 2015, Rancangan KUA dan PPAS RAPBD disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 20 April 2015. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, ditegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD dilakukan paling lambat bulan Juni tahun berkenaan. Sehingga disimpulkan bahwa KUA & PPAS disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini capaian kinerja mencapai 100%. 3. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD Dari 34 SKPD Kota Mataram, secara keseluruhan telah sesuai antar masingmasing komponen (sebagaiman uraian dalam tabel dibawah ini), sehingga capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.


42


Tabel Sinkronisasi RPJMD dengan Renstra-SKPD No 1

Komponen Sinkronisasi RPJMD vs RENSTRASKPD

Lingkup Kelembagaan SKPD Badan

Dinas

Kantor

Kecamatan

10

13

3

6

10

13

3

6

10

13

3

6

10

13

3

6

Penerjemahan Visi RPJMD ke dalam RenstraSKPD Penjabaran Misi RPJMD kedalam Misi RenstraSKPD Penetapan Sasaran Strategis RPJMD dengan Renstra-SKPD Penetapan target IKURPJMD dengan IKU-SKPD

2

3

4

Derajat Kesesuaian SEMUA SKPD SESUAI SEMUA SKPD SESUAI SEMUA SKPD SESUAI SEMUA SKPD SESUAI

Sumber: Data diolah, 2015. Sama halnya dengan Rencana Kerja SKPD, Bappeda selaku koordinator perencanaan di daerah berfungsi untuk menyelaraskan program yang tercantum dalam RKPD dengan program yang dituangkan dalam Renja-SKPD. Aspek ini sangat penting agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan tidak berbeda dengan Renja-SKPD. Dari 34 SKPD yang menyusun Renja-SKPD diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara program RKPD dengan Renja-SKPD, sehingga capaian kinerja dalam indikator ini mencapai 100%. Tabel Sinkronisasi RPJMD dengan Renstra-SKPD

No

Komponen Sinkronisasi RPJMD vs RENSTRASKPD

Lingkup Kelembagaan OPD

Derajat Kesesuaian

Badan

Dinas

Kantor

Kecamatan

1

Penerjemahan Visi RPJMD ke dalam Renstra-SKPD

10

13

3

6

SEMUA SKPD SESUAI

2

Penjabaran Misi RPJMD kedalam Misi Renstra-SKPD

10

13

3

6

SEMUA SKPD SESUAI

3

Penetapan Sasaran Strategis RPJMD dengan Renstra-SKPD

10

13

3

6

SEMUA SKPD SESUAI


43


4

Penetapan target IKURPJMD dengan IKUSKPD

10

13

3

6

SEMUA SKPD SESUAI

Sumber: Data diolah, 2015.


Ketersediaan Sistem Informasi Informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses No 1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Presentase tingkat ketersediaan sistim informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

REALISASI 2011

2012

2013

2014

2015

CAPAIAN KINERJA

80

70

70

70

75

75

93,75

90

85

85

85

85

86

94,54

SATUAN

TARGET

%

%

Rata-rata Capaian IKU (%) Capaian Kinerja Sasaran 3

94,14 94,14

Ketersediaan Data perencanaan, dapat dilihat dari dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Mataram pada tahun 2015, antara lain: a. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram, sebanyak 5 (lima)

dokumen: 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2015. 2.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) RAPBD Kota Mataram Tahun 2015.

3.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kota Mataram 2015.

4.

Kebijakan Umum Anggaran

Perubahan (KUA-P RAPBD) Kota Mataram

2015. 5.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) RAPBD Kota Mataram Tahun 2015.

b. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD, sebanyak 4 (empat)

dokumen: 1. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015.


44


2.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun 2015.

3.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2015.

4.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2015.

c. Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD, sebanyak 2 (dua)

dokumen: 1. Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016. 2.

Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015.

d. Data Statistik Pembangunan Daerah, sebanyak 2 (dua) dokumen: 1. Mataram Dalam Angka Tahun 2015 2.

Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015

e. Data Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya, sebanyak 28 (Dua

puluh delapan) dokumen kajian: 1.

Penyusunan Buku Profil Daerah Kota Mataram;

2. Kajian Perencanaan Pembangunan Kota Mataram Dalam Rangka Kebijakan Pengembangan Kewilayahan RPJM 2015-2019 3. Kajian

Perencanaan

Pembangunan

Kota

Mataram

Menyongsong

Pembangunan yang berkelanjutan 4. Kajian Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sanitasi Perkotaan 5. Kajian Efektifitas Perencanaan Pembangunan di Kota Mataram Melalui MPBM 6. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah; 7. Perencanaan Taman Loang Balok; 8. Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka; 9. Pra Design Bundaran Jalan Gajah Mada; 10. Rencana Penataan Lahan Eks. Rumah Sakit Umum Provinsi NTB; 11. Perencanaan Gerbang Masuk Kota Mataram; 12. Penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Tahun 2015; 13. Kajian tentang Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi; 14. Kajian tentang Identifikasi Arah Kebijakan Perkembangan Sektor Jasa di Kota Mataram;


45


15. Kajian tentang Penerapan Konsep Pendidikan Madani Pada Pendidikan Dasar di Kota Mataram; 16. Kajian tentang Study Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Mataram; 17. Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi dan Tata

Kelola Pemerintah

Daerah; 18. Penyusunan

Dokumen

tentang

Sinergi

Kebijakan

Penanggulangan

Kemiskinan; 19. Kajian tentang Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat; 20. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram Tahun 2014; 21. Penyusunan Rencana Aksi Daerah 22. Optimalisasi Pemanfaatan Dana CSR; 23. Evaluasi Kinerja Pengelolaan DBHCHT Kota Mataram 2011-2015; 24. Konsep Pengelolaan Kawasan Kota Tua Ampenan; 25. Kajian tentang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Usaha Mikro; 26. Kajian Strategi Pembangunan Ekonomi Kota Mataram; 27. Penyusunan Gini Ratio Kota Mataram Tahun 2014; 28. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Publik. Jumlah dan klasifikasi data diuraikan, sebagai berikut: NO

URAIAN

JUMLAH

KET.

1

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram

5 Dokumen

RKPD, KUA, PPAS

2

Dokumen Perencanaan SKPDBappeda

4 Dokumen

3

Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

2 Dokumen

Renstra-SKPD, Renja-SKPD, RKA, DPA PK, LAKIP

4

Dokumen Statistik Daerah

2 Dokumen

DDA, KCA

5

Data Kajian Perencanaan

28 Kajian

-


46



Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)

REALISASI

SATUAN

TARGET

%

100

Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja pembangunan daerah tepat waktu

2011

2012

2013

2014

2015

80,00

80,00

79,41

85,29

85,29


Rata-rata Capaian IKU (%) Capaian Kinerja Sasaran 3

85,29 85,29 85,29

Laporan Kinerja sebagai bagian penting dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, menjadi salah satu dokumen yang penting dalam mengakselerasi perencanaan dengan hasil yang telah dicapai. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerha dapat mempengaruhi proses pelaporan pelaksanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kota Mataram. Laporan Kinerja menjadi salah satu bahan bagi kelengkapan penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram kepada DPRD Kota Mataram, sehingga ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja SKPD kepada Bappeda Kota Mataram menjadi indikator yang penting untuk dipenuhi. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, ditegaskan bahwa penyampaian Laporan Kinerja SKPD disampaikan paling lambat 2 (dua)

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja disampaikan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala SKPD yang diberikan kewenangan menghimpun, menganalisa materi dokumen Laporan Kinerja. Dalam hal ini di Kota Mataram oleh Bappeda Kota Mataram. Dari hasil analisa evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bappeda Kota Mataram terhadap penyampaian Laporan Kinerja SKPD diketahui bahwa dari 34 SKPD (100%) hanya 17 SKPD (50%)yang menyampaikan dokumen Laporan Kinerja tepat waktu, dan

17 SKPD tidak menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu.

Dalam mengukur ketepatan waktu, setiap awal Februari tahun berkenaan SKPD harus menyampaikan dokumen Laporan Kinerja, hal ini ditegaskan dalam Surat


47


Sekretaris Daerah Kota Mataram yang dikirimkan oleh Bappeda Kota Mataram sebelumnya yaitu pada akhir Januari 2016. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam evaluasi capaian sasaran 1 sampai dengan sasaran 4 antara lain : 1.

Masih terbatasnya kapasitas tenaga perencana. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional perencana dan peningkatan keterlibatan aparatur dalam proses perencanaan.

2.

Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan

upaya

meningkatkan

frekuensi

rapat

koordinasi

dan

mengoptimalkan Forum Perencana SKPD. 3.

Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi perencanaan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya pemutakhiran data dari SKPD terkait serta penyusunan data/kajian melalui penelitian.

4.

Belum terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sehingga program/kegiatan masih diinventarisasi secara manual. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan upaya membangun aplikasi SIPPD Kota Mataram yang dapat mempermudah dalam proses inventarisasi program/kegiatan.

3.4.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Dari sisi belanja, pada tahun 2015 terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran sebesar Rp. 221.972.858,- (1,49%) yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 9.969.433.308,- terealisasi sebesar Rp 9.747.460.450,- atau 97,77 %. Jumlah anggaran belanja SKPD Bappeda Kota Mataram tahun 2015 sebesar Rp. 9.969.433.308,- mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar Rp 9.341.466.267,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 627.967.041,- namun demikian terjadi penurunan terhadap realisasi anggaran dari 98,55% di tahun 2014 menjadi 97,77% di tahun 2015 % atau mengalami penurunan sebesar 0,78%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram tahun anggaran 2015 disahkan melalui Perda Nomor: 10 Tahun 2014 tanggal

23 Desember 2014

sedangkan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 19 November 2015. Terkait dengan perubahan


48


anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram, sebagai berikut : Tabel 2 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 No

Uraian

Anggaran semula

Anggaran setelah Perubahan

Kenaikan/ Penurunan

%

1

Belanja

9.794.203.308

10.071.403.208

277.200.000

2,83

1

Belanja Tidak Langsung

2.656.357.558

3.092.047.558

435.690.000

16,40

Belanja Pegawai

2.656.357.558

3.092.047.558

435.690.000

16,40

2

Belanja Langsung

7.137.845.750

6.979.355.750

(158.490.000)

(2,22)

1

Belanja Pegawai

3.434.280.000

3.251.980.000

(182.300.000)

(5,31)

2

Belanja Barang

3.253.615.750

3.449.125.750

195.510.000

6,01

3

Belanja Modal

449.950.000

275.250.000

(171.700.000)

(38,18)

Defisit/Surplus

(9.794.203.308)

(10.071.403.208)

(277.200.000)

2,83

Target dan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Mataram Tahun 2014-2015 Tahun

Belanja

Target

Realisasi

2.525.470.792

2014

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

2015

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

%

2.482.459.081

98,30

6.815.995.475

6.723.424.544

98,64

3.092.047.558

3.002.234.385

97,10

6.877.385.750

6.745.226.065

98,08

Dapat Dilihat pada Grafik dibawah ini: Grafik Target dan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Mataram Tahun 2014-2015 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0 Target 2014, 2015 Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Realisasi 2014,2015 Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung


49


3.4.1. Capaian Realisasi Keuangan Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 1)

Non Program Belanja tidak langsung adalah Belanja Gaji Pegawai.

2)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan program ini yaitu Terwujudnya administrasi perkantoran yang tertib, teratur dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 12 (Dua belas) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp 855.595.750,- terealisasi sebesar Rp 835.023.165,- atau 97,60 %.

3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan program ini yaitu Terciptanya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 5 (lima) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 285.970.000,terealisasi sebesar Rp. 275.639.700,- atau 96.39 %.

4)

Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah Tujuan program ini yaitu Kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran dalam rangka penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 6 (enam) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 421.085.000,- terealisasi sebesar Rp. 415.372.500,- atau 98.64 %.

5)

Program Kerjasama Pembangunan Tujuan

program

ini

yaitu

Terjalinnya

kemitraan

antara

Pemerintah,

Stakeholders dan Masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 (dua) kegiatan dengan jumlah anggaran setelah

perubahan

sebesar

Rp.

438,300,000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

435.162.000,- atau 99,28 %.


50


6)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan program ini yaitu Adanya keterpaduan antara perencanaan program pusat, propinsi dan Kota Mataram. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 9 (sembilan) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.151.162.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.146.116.500,- atau 99,77%.

7)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tujuan program ini yaitu Tersusunnya perencanaan bidang ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4 (empat) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 875.455,000,- terealisasi sebesar Rp. 770.367.200,- atau 98,08 %.

8)

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Tujuan

program

ini

yaitu

mewujudkan

perencanaan

pengembangan

pembangunan kota-kota menengah dan besar untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 289.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 286.050.000,- atau 98,91%. 9)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Tujuan program ini yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 685.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 672.935.000,- atau 98,10 %.

10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Tujuan program ini yaitu Terwujudnya perencanaan wilayah dan sumber daya alam secara terpadu, berdaya guna, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 658.357,500,- terealisasi sebesar Rp. 605.020.000,- atau 91,90 %. 11)

Program Pengembangan Data/Informasi Tujuan program ini yaitu Kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran dalam rangka penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dan


51


untuk memperoleh data/informasi yang akurat. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 (tiga) kegiatan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 306.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 303.540.000,- atau 99,10 %. 3.4.2.

Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Dalam pengelolaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram tidak terdapat hambatan dan permasalahan yang berarti, adanya penurunan capaian realisasi dimana pada tahun 2014 yang mencapai 98,55% dan pada tahun 2015 dengan capaian realisasi 97,77% mengalami penurunan sebesar 0,78% ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 3,61%, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 2,4%, Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah sebesar 1,36%, Program Kerjasama Pembangunan sebesar 0,72%, Program Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 0,23%, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebesar 1,92%, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya sebesar 1,90%, Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar sebesar 1,09%, Program Perencanaan Prasarana dan Sumber Daya Alam sebesar 8,10%.


52

Laporan Kinerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Mataram disusun sebagai pelaksanaan laporan kinerja instansi pemerintah guna mewujudkan pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakanyang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4 sasaran, disimpulkan bahwa 3 (tiga) sasaran tercapai dengan kategori Sangat Memuaskan dan 1 (satu) sasaran dengan kategori Memuaskan. Dari 4 sasaran telah ditetapkan indikator kinerja utama sebanyak 7 indikator dengan hasil capaian seluruhnya rata-rata sebesar 92,25% dengan kategori Sangat Memuaskan. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa program pembangunan Bappeda Kota Mataram secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik yang mana capaian kinerja dapat direalisasikan 100% dan realisasi anggaran 97,77% dengan kategori Sangat

Memuaskan. Keberhasilan yang dicapai Bappeda Kota Mataram ini tidak terlepas upaya evaluasi dan koordinasi yang dilakukan secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala. Dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang perlu secara terus menerus mengoptimalkan langkah dan strategi untuk meminimalir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

BAB IV - PENUTUP

50

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM Nomor : 033.Ltb/Bappeda-kt/I/2015

Tentang

RIVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015

BAPPEDA KOTA MATARAM TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA MATARAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Gedung Selatan Lt. 2 Kompleks Kantor Walikota Jl. Pejanggik No.16 Mataram 83121, Telp : ( 0370 ) 633467 Fax : (0370) 633716 SURAT KEPUTUSAN KEPADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR : 033.Lbt/Bappeda-Kt/I/2015 TENTANG REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MATARAM Menimbang

: a.

bahwa

salah

satu

akuntabilitas

upaya

Kinerja

untuk Badan

meningkatkan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Mataram adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan; b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. Mengingat

: 1.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015; 2.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Republik

PER/09/M.PAN/5/2007

Indonesia tentang

Nomor:

Pedoman

Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 3.

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana

Kota

Mataram

Strategis

bulan

(Renstra)

Mei Badan

2011

tentang

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 20112015. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Mataram; 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. 3. Indikator

Kinerja

Utama

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Mataram digunakan untuk: a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan; b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran; c. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja; d. Menyusun Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram; e. Melakukan dengan

Evaluasi

dokumen

Pencapaian Rencana

Kinerja

Strategis

sesuai Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal Kepala Bappeda Kota Mataram,

Lalu Martawang, SE., M.Si. NIP : 19710123 199703 1002 Tembusan: disampaikan kepada Yth: 1. Walikota Mataram di Mataram; 2. Inspektur Kota Mataram di Mataram; 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram di Mataram; 4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA MATARAM NOMOR : TANGGAL : 27 Januari 2015 REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015 Keterangan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

FORMULASI PERHITUNGAN

SUMBER DATA

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1

2

3

4

5

Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

Jumlah masyarakat yang mengikuti MPBM/jumlah total penduduk x 100

Data Primer SKPD

Bappeda Kota Mataram

Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan progam pembangunan daerah

Persentase ketepatan waktu penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional

Jumlah Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD / Jumlah seluruh SKPD Kota Mataram x 100

Data SKPD


Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD

Jumlah Renja SKPD sebagai penetapan RAPBD/ Jumlah seluruh SKPD Kota Mataram x 100

Data SKPD


Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

Jumlah keselarasan program RKPD yang mengacu RPJMD/ jumlah seluruh SKPD x 100

Data SKPD


Keterangan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

FORMULASI PERHITUNGAN

SUMBER DATA

SKPD PENANGGUNG JAWAB

1

2

3

4

5

Ketersediaan Sistim Informasi dan Data-data mutakhir serta mudah diakses

Presentase tingkat ketersediaan sistim informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

Jumlah data yang dapat diakses melalui web

BPS, Data Primer SKPD


Presentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Jumlah hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Data SKPD


Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah SKPD yang menyerahkan Laporan Kinerja SKPD tepat waktu / Jumlah seluruh SKPD x 100

SKPD


Terkendalinya dan terlapornya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

Kepala Bappeda Kota Mataram,

Lalu Martawang, SE., M.Si. NIP : 19710123 1997031002

LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MATARAM TAHUN 2015 JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM

Recommend Documents