JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 2 Nomor 9 (2013) Copyright 2013

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 9 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

FUNGSI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN PASAR OLAH BEBAYA DI KECAMATAN MELAK STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN M. Yusuf

Abstrak Muhammad Yusuf ([email protected]), Fungsi Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Kebersihan Lingkungan Pasar Olah Bebaya Di Kecamatan Melak Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, di bawah bimbingan Bapak Suradianto selaku pembimbing utama dan Bapak K. Wisnu Wardana selaku pembimbing Pendamping. Besarnya timbunan sampah yang dihasilkan di Pasar khususnya Pasar Olah Bebaya Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan dalam upaya mencegah permasalahan yang dapat terjadi dari aktivitas perdagangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlu untuk melakukan upaya penanganan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap kebersihan lingkungan pasar Olah Bebaya Kecamatan Melak dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kebersihan pasar Olah Bebaya Kecamatan Melak. Sebagai penunjang dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Dengan melakukan kajian secara langsung dilapangan disertai kajian pustaka dapat menemukan fakta-fakta riil di Pasar Olah Bebaya Kecamatan Melak. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa tidak berfungsinya dengan baik layaknya pada Pasal 7, 8 dan pasal 14 Peraturan Daerah kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan. Menyebutkan mengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemusnahan/pengelolaan sampah, fasilitas persampahan/kebersihan, administrasi yang mendukung penyediaan jasa , dan besaran tarif retrubusi yang ditarik, dan sanksi yang seharusnya di tetapkan kepada pihak yang melanggar karena fasilitas yang ada di Pasar Olah Bebaya tidak memadai dan bermanfaat dengan baik. Kata Kunci : Fungsi, Retribusi, dan Tempat Pembuangan Sementara.

Pendahuluan Tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Kutai Barat dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk daerah Kabupaten Kutai Barat, serta untuk memperlancar perekonomian dan kebutuhan hidup sehari-hari warga masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyediakan pasar yang salah satunya adalah pasar Olah Bebaya yang terletak di Kecamatan Melak yang menjadi pusat jual beli. Pasar Olah Bebaya merupakan pasar terbesar yang merupakan pusat jual beli masyarakat Kecamatan Melak. Aktifitas perdagangan di pasar Olah Bebaya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar Kecamatan Melak, tetapi juga oleh masyarakat dari Kecamatan Manor Bulan, Kecamatan Bigung, dan Kecamatan Barong Tongkok yang merupakan kecamatan yang letaknya dekat dengan pasar Olah Bebaya Kecamatan Melak. Aktivitas pedagang di pasar Olah Bebaya tentu memberikan keuntungan tersendiri sebagian besar masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, karena untuk mencari kebutuhan pokok hampir dipastikan dapat ditemukan di pasar. Selain dampak positif dari keberadaan pasar tersebut, juga memberikan pengaruh negatif terutama pada faktor lingkungan baik dalam lokasi pasar maupun di luar lingkungan pasar. Secara spesifik, pengaruh negatif yang berasal dari kegiatan perdagangan pasar adalah masalah persampahan. Sebagai tempat perdagangan maka karakteristik sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik, basah dan mudah membusuk serta memiliki volume besar karena utamanya merupakan sampah yang berasal dari sayuran dan buah-buahan. Besarnya timbunan sampah yang dihasilkan tersebut, tentunya diperlukan penangan dan pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan pasar maupun sekitarnya. Besarnya timbunan sampah yang dihasilkan dan dalam upaya mencegah permasalahan yang dapat terjadi dari aktivitas perdagangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlu untuk melakukan upaya penanganan sampah. Hal ini terlihat dari disediakannya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) bagi pedagang, terdapatnya petugas kebersihan pasar, dan ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten

Kutai

Barat

Nomor

16

Tahun

2007

tentang

Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan, dengan harapan sampah yang dihasilkan pedagang dapat tertangani secara baik. Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan ilmiah, adapun judul dari penulisan yaitu “Fungsi Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Kebersihan Lingkungan Pasar Olah Bebaya Di

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 9

Kecamatan Melak Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apa fungsi retribusi pelayanan persampahan terhadap kebersihan lingkungan pasar Olah Bebaya di Kecamatan Melak Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan?, 2. Bagaimanakah upaya Pemerintah dalam meningkatkan kebersihan pasar Olah Bebaya di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat? Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi retribusi pelayanan persampahan terhadap kebersihan lingkungan pasar Olah Bebaya di Kecamatan Melak Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan kebersihan pasar Olah Bebaya di KecamatanMelak Kabupaten Kutai Barat.

Pembahasan

1. Fungsi Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Kebersihan Lingkungan Pasar Olah Bebaya di Kecamatan Melak Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pajak dan retribusi merupakan salah satu pendapatan yang sangat potensial bagi suatu daerah. Hasil dari pungutan retribusi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintahan daerah yang bersangkutan, terutama untuk mendanai kegiatan – kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pasar sebagai sarana umum tentu saja lingkungannya harus selalu bersih, bukan hanya dalam lokasi tetapi juga di luar lokasi pasar termasuk kebersihan pada tempat pembuangan sementara (TPS). Sekarang ini sebagian besar pasar yang berada di Kabupaten Kutai Barat masih jauh dari kesan bersih terutama pasar Olah bebaya di Kecamatan melak. Hasil survei penulis pada tanggal 12 januari 2013 di Pasar Olah Bebaya, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berada 2

Fungsi Retribusi (M. Yusuf)

pada di depan pintu masuk menuju pasar Olah Bebaya. Secara strategis tempat pembuangan sampah sementara tidak epesian dan menimbulkan bau yang tidak sedap kerena berada pada area masuk Pasar Olah Bebaya sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak baik terhadap terhadap pasar tersebut.

Keberadaan tempat pembuangan sementara sangat

mengganggu para pengunjung pasar yang ingin berbelanja di pasar pada waktu pagi hari dikarenakan bau yang sangat tidak sedap dan bersamaan dengan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) pada jam 09.00 Wita dari petugas kebersihan. Dalam pungutan iuran yang ditarik setiap awal bulan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal

8, ada juga sebagian pedagang pasar yang tidak membayar iuran

tepat pada

waktut yang telah di tentukan oleh pihak UPTP pasar Olah Babaya. Namum pembayaran yang terlambat oleh pedagang pasar tersebut di bayar di bulan berkitunya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayana Persampahan/Kebersihan. Pada pasal 14 yang menyebutkan, Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besaran retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi daerah. Namun demikian perturan perda tersebut tidak di taati oleh pedagang maupun petugas UPTP Pasar Olah Bebaya yang menarik iuran retribusi tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampaha/Kebersihan, Biaya pengumpulan sampah. Biaya pengangkutan sampah. Biaya pemusnahan/pengelolaan sampah. Biaya penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan. Biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa,

Tidak berfungsi sebagai mana mestinya, mendasari

kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan yang harus ditaati (instrumenten van beleid). Implementasi perangkat hukum sebagai langkah awal dalam upaya meminimalisir persoalan lingkungan yang terjadi. Peraturan Daerah Kabupaten

3

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 9

Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampaha/Kebersihan merupakan sarana hukum yang secara khusus mengatur tentang biaya Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang meliputi biaya pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah, penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan. Berangkat

dari

cara

mengelola

sampah

dengan

baik,

seperti

memilah,

mengumpulkan, membuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) hingga pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun demikian hasil pungutan retribusi tersebut tidak dipergunakan sebagai mana mestinya berdasarkan perda Nomor 16 tahun 2007 tentang Retribusi Pelanan Persampahan/Kebersihan, tetapi dipergunakan untuk menutupi tegihan Listrik, Air dan menggajih tenagga kerja pembantu petugas kebersihan yang ditunjuk oleh kepala UPTP pasar selain petugas TKK honor dari Kabupaten Kutai Barat, sehingga untuk penyediaan sarana prasaran kebersihan pasar tidak berfungsi sebagai mana mestinya.

2. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kebersihan Pasar Olah Bebaya di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Secara umum sarana dan prasarana untuk penganan sampah di wilayah Pasara Olah Bebaya di Kecamatan Melak masih kurang memadai terutama pada tempat penumpukan sampah sementara (TPS) dan bak-bak sampah yang tidak tersedia di blok-blok pasar tersebut. Karena setiap harinya tidak semua sampah pasar dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebab utama pada truk pengangkut sampah masih terbatas dan kurang memadai, truk pengangkut sampah ini milik Kecamatan Melak karena belum adanya Dinas Kebersihan Pertamana (DKP) di Kabpaten Kutai Barat. Sarana dan pera sarana yang dimiliki oleh pasar Olah Bebaya, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), gerobak kecil, keranjang sampah, sapu lidi, sekop tersebut.

4

yang di pergunakan untuk membersihkan di belok-belok pasar

Fungsi Retribusi (M. Yusuf)

Hasil survei penulis dalam penelitian ini, pedagang pasar yang juga ikut membersihkan di area toko/kios pasar mereka masing-masing karena kurangnnya petugas kebersihan yang membersihkan sehingga mereka langsung ituk serta membersihkan sendiri. Sementara pedagang/penduduk pasar tersebut selalu rutin membaray iuran retribusi pada setiap sebulan sekali. Meninjau kondisi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Pasar Olah Bebaya di Kecamatan Melak, wawancara penulis dengan kepala PUTD pasar Asma Siroji beliau mengatakan tidak ada dana untuk membuat Tempat Pengbuangan Sementara (TPS) yang permanan terbuat dari beton dan jaga beliau mengatakn dana iuran retribusi tersebut hanya di pergunakan untuk menutupi pembayaran air, listrik dan menggajih tengga kerja membantu petugas kebersihan pasar tersebut,

maka upaya perertiban sampah yang di

laksanakan oleh Pemerintah tidak berjalan dengan lancar. Oleh karena itu Pemerintahan Kecamatan Melak yang khusus menangani pasar Olah Bebaya tersebut yaitu pihak UPTP perlu mengupayakan tempat-tempat pembuangan sampah yang lebih baik dan lokasi yang efektif serta memenuhi standar kesehatan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah, e. terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; g. dan

5

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 9

menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.1

Penutup Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Fungsi retribusi pelayanan persampahan terhadap kebersihan lingkungan pasar Olah Bebaya di Kecamatan Melak Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, tidak berfungsinya dengan baik layaknya pada Pasal 7, 8 dan pasal 14 Peraturan Daerah kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayana Persampahan/kebersihan. Menyebutkan mengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemusnahan/pengelolaan sampah,

fasilitas persampahan/kebersihan, administrasi yang

mendukung penyediaan jasa , dan besaran tarif retrubusi yang ditarik, dan sanksi yang seharusnya di tetapkan kepada pihak yang mekanggar Karena

fasilitas yang ada di Pasar Olah Bebaya tidak

memadai dan bermanfaat dengan baik. 2. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan kebersihan pasar Olah Bebaya di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, yang dapat di lakukan pemerintah dalam meningkatkan kebersihan lingkungan Pasar Olah Bebeya, dengan kesadaran penduduk/pedagang pasar menjadi suatu alternatif utama, seperti kesadaran para pedagang yang ikut serta memebersihkan di area kiost/lapak mereka. Sedangkan pihak pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang menujang kebersihan lingkungan Pasar Olah Bebaya dan melakukan penyuluhan di penduduk/pedagang pasar tentang perturan daerah

selain memberikan arahan tentang arti

pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, terutama kebersihan dalam lingkungan Pasar Olah Bebaya di Kecamatan Melak. Sebagai akhir Penulisan skripsi ini, maka Penulis dapat mengemukakan beberapa saran agar hasil penelitian ini lebih bermanfaat. Saran Penulis yakni sebagai berikut: 1. Dengan adanya iuran retribusi pasar olah bebaya tersebut sampah yang menumpuk di TPS sebelum di angkut ke TPA, dapat dimanfaatkan dengan mendaur ulang sampah menjadi bahan-bahan yang bernilai ekonomis. 2. Diharapkan pada pihak pedagang Pasar Oalah Bebaya agar membayar iuran retribusi tepat pada waktunya. 3. Diharapkan pihak UPTP atau lembaga yang berwenang dapat memaksilakan dan 1

6

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Fungsi Retribusi (M. Yusuf) mengelola dana iuran retribusi yang diperoleh dari pedagang, dengan cara membuat bak-bak sampah di setip blok-blok pasar. 4. Diharapakn Pemerintah Kutai Barat khususnya UPTP pasar Olah Bebaya membuat sepanduk atau media lainnya yang mendukung agar kebersihan lingkungan pasar selalu terjaga. Selain itu, hendaknya pemetintah juga menyediakan lembaga pengawas guna mengawasi jalannya birokrasi di pasar, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar sesuai dengan perda yang berlaku. 5. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, bahwa Peratruran Daerah

kabupaten

Kutai

Barat

Nomor

16

Tahun

2007

Tentang

Retribusi

Pelayana

Persampahan/Kebersihan tidak perfungsi lagi sebagai mana mestinya, oleh karna itu Penulis berharap Pemerintah Kebupaten Kutai Batar mampu menciptakan Perda baru yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang baru dan memuat perda khusu tentang pengelolaan sampah.

7

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 9

Daftar Pustaka A. Buku

Basriyanto, 2007, Memanen Sampah, Kanisius ( Anggota IKAPI), Yogyakarta. Darmasetiawan, 2004, Daur Ulang Sampah dan Pembuatan Kompos, Ekamitra Engineering, Jakarta. Muhammad, Abdul Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Rangkuti, Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Hukum Lingkungan Nasional, Arilangga Unversity Press, Surabaya. Sejati, Kuncoro, 2009, Pengolahan Sampah Terpadu, Kanisius (Anggota IKAPI), Yogyakarta. Soemartono, Gatot P, 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Suprihatin, Agung, dkk, 2006, Pengelolaan Sampah, PPPGT / VEDC, Malang. Umar, Husein, 2003, Studi Kelayakan Dalam Bisnis Jasa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

8