JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 2 (2014) Copyright 2014

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 2 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (STUDI PADA CV. DWIJAYA BHAKTI RAYON KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA) Abdul Ahad Riki1 ([email protected]) Mahendra Putra Kurnia2 ([email protected]) Erna Susanti3 ([email protected]) Abstrak Peran Tenaga kerja dalam Pembangunan Nasional sangatlah penting. Oleh karena itu, Tenaga Kerja khususnya Tenaga Kerja Harian Lepas perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan. Sehingga dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman terhadap Tenaga Kerja pada saat bekerja. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam rangka pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja, salah satunya Penyelenggaraan program Jamsostek. Penyelenggaraan program Jamsostek khusunya Tenaga Kerja Harian Lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP150/MEN/1999 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.bagi Tenaga Kerja Harian Lepas. Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mewajibkan Perusahaan untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Harian Lepas dalam program Jamsostek. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas pada CV. Dwijaya Bhakti, dan apa kendala-kendala yang terjadi pada saat memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas pada CV. Dwijaya Bhakti dan apa solusi hukum yang dapat diberikan agar terciptanya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas pada CV. Dwijaya Bhakti Rayon Kabupaten Penajam Paser Utara. Melalui Hasil Penelitian dilapangan, Pelaksanaan Perlindungan Hukum tidak berjalan dengan baik dikarenakan CV. Dwijaya Bhakti Tidak menjalankan kewajibannya dalam mengikutsertakan Tenaga Kerja Harian Lepas dalam program Jamsostek, dan terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas yaitu kurangnya kesadaran pihak pengusaha dalam rangka perlindungan 1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

hukum terhadap Pekerja Harian Lepas CV. Dwijaya Bhakti. Kurangnya latar belakang pendidikan para pekerja harian lepas yang masih belum sesuai dengan standar kompetensi perusahaan sehingga kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan yang sudah di berlakukan oleh pihak perusahaan dan tidak memiliki serikat pekerja/buruh menyebabkan nasib Pekerja Harian Lepas dalam posisi lemah. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Harian Lepas, Jamsostek

Pendahuluan Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja merupakan salah satu ujung tombak sebagai unsur penunjang pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sehingga kebijakan di bidang ketenagakerjaan dalam program pembangunan nasional selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di berbagai bidang usaha yang Diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya bahwa setiap orang yang bekerja harus mendapat upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup dan memperoleh hak-hak yang sudah diatur oleh pemerintah, namun dalam pelaksanannya masih banyak pekerja yang belum memperoleh hal tersebut sehingga timbul permasalahan antara pengusaha dan pekerja. Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang.4 Hukum seharusnya memberikan keadilan itulah tujuan dari

4

2

Ibid, halaman 40

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) hukum. Pada saat ini adanya tenaga kerja harian lepas yang bekerja di perusahaan saat ini sekarang mengalami situasi yang sangat dramatis. Di karenakan tidak adanya kontrak dan peraturan tertulis agar menjamin perlindungan Hukum dan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja harian lepas, dan cenderung di anak tirikan oleh perusahaan. Dalam perkembangannya salah satu bentuk perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja diatur Pemerintah, Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Melihat kondisi saat ini tenaga kerja harian lepas meningkat karena tidak ada peluang lain mencari nafkah. Perusahaan-perusahaan kecil tumbuh dan terjadilah hubungan penguasa/majikan dengan pekerja harian lepas yang pola dan sifatnya belum diketahui. Pada umumnya tentu hubungan pengusaha/majikan dengan pekerja harian lepas berbeda sekali karena sifatnya tidak ada kontrak dan peraturan tertulis. walaupun ada kesepakatan itu terjadi antara pihak yang kuat sebagai penentu syarat dan pihak yang lemah sebagai penerima syarat. Relasi Tenaga Kerja Harian Lepas dengan

pengusaha/majikan

biasanya

merupakan

relasi

kerja

berdasarkan

perjanjian/kontrak tidak tertulis (lisan). Jenis kontrak seperti ini jelas dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki posisi yang rendah, yakni para pekerja. karena itu penyempurnan terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan yang mencakup lingkup perjanjian antar pihak namun tidak terhubung terhadap pekerja harian lepas yang tidak mendapatkan hak-haknya dalam perlindungan hukum sebagai pekerja.

3


Dalam regulasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan baik dari segi keunggulan maupun nantinya dalam kajian ini terdapat kelemahan dalam Undang-Undang tersebut, maka Penelitian ini hanya terbatasi pada ruang lingkup yang bekerja sebagai sebagai Tenaga Kerja Harian Lepas di CV. Dwijaya Bhakti sebuah perusahaan yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perdagangan barang dan jasa dan memperkerjakan pekerja harian lepas dengan bekerja Sebagai mekanik instalasi. pekerja harian lepas yang tidak mempunyai kontrak, dalam melakukan kegiatannya mereka tidak menggunakan Safety tool

atau alat keselamatan kerja

yang sangat membahayakan bagi dirinya. Apabila di lihat dari sisi keselamatan terhadap pekerja harian lepas ini sangat memprihatinkan karena bisa di rasakan adanya kesewenangan terhadap pekerja oleh perusahaan yang tidak memberikan perlengkapan keselamatan kerja sebagai pelindung diri. Dimana para Tenaga Kerja Harian Lepas hanya menggunakan pakaian yang mereka kenakan seadanya, tetapi Safety tool sebagai pelindung untuk menghindari tegangan listrik tidak ada di berikan. Selama ini pihak pengusaha masih melihat pihak Tenaga Kerja Harian Lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak Tenaga Kerja Harian Lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya Dengan kata lain, pihak Tenaga Kerja Harian Lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Padahal dalam suatu hubungan kerja sama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

4

Tenaga

Kerja

Harian

Lepas

haruslah

sesuai

dengan

Peraturan

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif. Maksudnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap, sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan. Penulis memakai analisis data yaitu deskriptif kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk membedah fenomena yang diamati oleh peneliti dilapangan. Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan temuan variabel di lapangan yang tidak memerlukan skala hipotesis. Jadi, sifatnya hanya menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan.5 Mengolah data mengenai perlindungan hukum pada CV. Dwijaya Bhakti terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas. dimaksudkan agar lebih menjamin kepastian hukum antara kedua belah pihak. Dan juga perjanjian kerja yang dibuat dalam bentuk lisan agar menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak

5 http://www.anneahira.com/penelitian-deskriptif-kualitatif.htm, diakses pada tanggal 14 oktober 2013 Pukul 10.30 Wita.

5


Pembahasan A.

Gambaran Umum Tentang CV.Dwijaya Bhakti CV. Dwijaya Bhakti adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang barang dan jasa, berdiri sejak Tahun 2012 berdasarkan akta notaris Nomor 87 Pada tanggal 21 Maret 2012 atas nama Dwiyanto sebagai persero pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dan segala akibatnya, dan Suwardi dan Jama’ari sebagai persero diam (komanditer). di buat oleh Dwi Suhartini S.H Selaku Notaris

dengan dihadiri oleh saksi-saksi dari

Notaris. Dan memberikan kuasa usaha kepada bapak Robiansyah pada tanggal 22 Desember 2012, untuk mewakili bapak Dwiyanto bertindak dalam kedudukan dan jabatannya tersebut yaitu Menjalankan usaha-usaha perseroan dalam bidang yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan wilayah kerja perseroan terbatas PT.Perusahaan listrik negara (persero) meliputi Rayon kabupaten Penajam Paser Utara (Petung) dan unitnya. Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer “CV.Dwijaya Bhakti Berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, baik secara partai maupun secara eceran, antara lain ekspor impor, antarpulau, lokal, grosir, distributor, leveransir, supplier, perwakilan dan peragenan, baik untuk

perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan

orang/pihak lain, dari semua barang yang dapat diperdagangkan. CV.Dwijaya Bhakti Rayon Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai 23 karyawan yang dibagi menjadi 2 yaitu tenaga kerja kontrak dan tenaga kerja harian lepas, dimana disini tenaga kerja kontrak hanya ada 5 orang dan sisanya

6

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) tenaga kerja harian lepas sebanyak 18 orang.6 Dari hasil penelitian di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa CV. Dwijaya Bhakti belum mendaftarkan perusahaannya dan tidak mempunyai data atau jumlah tenaga kerja dan peserta jamsostek yang masuk di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga CV.Dwijaya

Bhakti

Kurang

Tenaga Kerja Harian Lepas

mendapatkan

Pengawasan

dari

Dinas

Ketenaagakerjaan.

B.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Pada CV.Dwijaya Bhakti a. Bentuk perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam dunia kerja sering terjadi kecelakaan di tempat kerja. Akibat kecelakaan itu karyawan mengalami cacat, bahkan tidak jarang meninggal dunia. Hal semacam ini membutuhkan biaya, baik biaya untuk pengobatan dan lain-lain. Untuk memperkecil resiko dikeluarkannya biaya-biaya untuk semacam itu, maka pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja. Jamsostek merupakan pertanggungan yang diselenggarakan oleh pemerintah guna menyediakan jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya yang mengandung prinsip

keterlibatan/partisipasi

para

pihak

yang

memerlukan

jaminan

6 Wawancara dengan Bapak Rahmat, Selaku Bendahara CV.Dwijaya Bhakti di Kabupaten Penajam Paser Utara..

7


perlindungan sosial tersebut.7 Keterlibatan tersebut diwujudkan dalam bentuk penarikan iuran yang dipotong

dari gaji tenaga kerja secara kolektif melalui

perusahaan tempat tenaga kerja bekerja. Iuran-iuran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertanggungan sosial diatur dengan peraturan perundangan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat wajib.biasanya pembayaran premi atau iuran yang dilakukan oleh peserta dalam program pertanggungan sosial secara langsung dan presentase gajinya atau berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).8 Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja juga diatur oleh UndangUndang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana hak-hak

pekerja diatur seagai berikut : 1.

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5)

2.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6)

3.

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannnya melalui pelatihan kerja (Pasal 11)

4.

Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja dan sesuai dengan bidang dan tugasnya (Pasal 12 ayat (3)

7

Soepomo,1981, Pengantar Hukum Asuransi Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 20. Soepomo kertonegoro, 1982, Jaminan Sosial, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Mutiara, Jakarta, halaman 23. 8

8

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) 5.

Tenaga kerja berhak memperoleh

pengakuan kompetensi kerja setelah

mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja (Pasal 18 ayat (1)) 6.

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi (Pasal 23)

7.

Setiap Tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun di luar negeri (Pasal 31)

8.

Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 ayat (1)

9.

Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengansurat keterangan dokter kandungan tau bidan (Pasal 82 ayat (2)

10. Setiap Pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh (Pasal 84) 11. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan kerja,moral dan kesusilaan,dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1)

9


12. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1) 13. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1) 14. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh (Pasal 104 ayat (1) 15. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai akibat gagalnya perundingan (Pasal 137) 16. Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalm melakukan tuntutan hak normative yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah (Pasal 145) Sedangkan hak-hak pekerja/buruh dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang telah mengganti nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS)9 adalah antara lain sebagai berikut : 1.

Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja (pasal 3 ayat(2)

2.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja (pasal 8 ayat 1)

3.

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian (pasal 12 ayat (1)

9

Sosial.

10

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) 4.

Tenaga kerja, suami atau istri dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan (pasal 16 ayat (1)

5.

Setiap tenaga kerja atau keluarganya berhak atas jaminan hari tua, karena faktor Usia pension 55 (lima puluh lima) tahun, cacat total tetap atau beberapa alas an lainnya (pasal 14 dan pasal 15)

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pekerja/buruh dalam status apapun termasuk Tenaga Kerja Harian Lepas sesuai dengan ketentuan di atas berhak menerima jaminan sosial tenaga kerja sebagai Perlindungan hukum. Dalam memberikan

melaksanakan perlindungan

kegiatannya dan

pengusaha

kesejahteraan

bagi

berkewajiban tenaga

untuk

kerja/buruh

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga sangat jelas bahwa pelaksanan program Jamsostek atau BPJS ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 4 ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang jamsostek yang menyebutkan bahwa “program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Pelaksanaan

Jamsostek atau BPJS ketenagakerjaan dilakukan oleh

perusahaan jika telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO.KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu Setiap pengusaha yang memperkerjakan

11


Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara. Namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut Khususnya Tenaga kerja harian lepas yang ada pada CV. Dwijaya Bhakti di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dimana Tenaga Kerja Harian Lepas tersebut tidak dilindungi dalam program Jamsostek, dan pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja pada Tenaga Kerja Harian Lepas yang bekerja di CV.Dwijaya bhakti ini dan tidak mendapatkan perlindungan hukum, bahkan biaya rumah sakit ditanggung sendiri oleh tenaga kerja harian lepas tersebut padahal kejadiaan kecelakaan tersebut pada saat waktu bekerja di CV. Dwijaya Bhakti. sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan bahwa: 1.

Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja harian lepas kurang dari 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakan dalam program jaminan keselamatan kerjaan kematian.

2.

Dalam hal pengusaha mempekerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari maka wajib mengikutsertakannya dalam Program Jaminan Kecelakaan

12

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 3.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan terhitung sejak Tenaga Kerja Harian Lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

b.

Bentuk perlindungan hukum di CV. Dwijaya Bhakti Rayon Kabupaten Penajam Paser Utara Perlindungan hukum berarti membahas hak dan kewajiban. Berkaitan dengan pekerja/buruh berarti berbicara tentang hak-hak pekerja/buruh setelah melakukan kewajibannya. Bentuk perlindungan hukum di CV. Dwijaya Bhakti Rayon Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibuat secara lisan. sehingga pekerja/buruh tidak paham mengenai perlindungan hukum yang diberikan perusahaan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Darwis Sos

menyatakan bahwa:“Sangat disayangkan karena perjanjian

kerja tersebut tidak dibuat secara tertulis sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap pekerja/buruh tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik”10. Perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terutama perjanjian kerja itu telah disepakati oleh pihak pengusaha. Pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan tidak akan dipersulit oleh pihak pengusaha. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Robiansyah, sebagai berikut:“

10

Wawancara dengan bapak H.Darwis S.SOS, Kepala seksi Penempatan dan Pelatihan kerja, Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara.

13


Pekerja/buruh dalam hubungan kerja tidak akan dipersulit asalkan mau mematuhi aturannya yaitu menjalankan pekerjaannya dengan sungguhsungguh, jujur, tekun, disiplin, tidak ceroboh, dan tidak ada kecurangan . Apabila ada pelanggaran maka akan diberi teguran terlebih dahulu”11, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahaan terhadap tenaga kerja harian lepas di CV.Dwijaya Bhakti yaitu berupa upah kerja,dan fasilitas kesejahteraan, Tunjangan hari raya, dan Jaminan keselamatan kerja

Hal

ini

sebagaimana

diungkapkan

oleh

Bapak Robiansyah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara para pekerja/buruh harian lepas di CV.Dwijaya Bhakti, ternyata pekerja/buruh harian lepas tidak memperoleh Jaminan keselamatan kerja selain tunjangan hari raya. Hal ini sebagaimana dituturkan Bapak Robiansyah yang menyatakan bahwa: “Selain upah pekerja/buruh mendapatkan tunjangan seperti Tunjangan Hari Raya (THR) setiap satu tahun sekali dan jaminan keselamatan kerja.12 Hal ini senada yang diungkapkan Bapak Bampe yang menyatakan bahwa: “Tidak ada Jaminan Keselamatan Kerja yang diberikan pihak perusahaan pada Tenaga Kerja Harian Lepas.13

11 Wawancara dengan Bapak Robiansyah Selaku Pemegang Kuasa usaha, pihak perusahaan CV. Dwijaya bahakti Rayon Kabupaten Penajam Paser Utara. 12 13

Ibid

Wawancara dengan Bapak Bampe, Selaku Tenaga Kerja Harian Lepas CV. Dwijaya bahakti Rayon Kabupaten Penajam Paser Utara.

14

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) Dan disampaikan pula oleh bapak Rahman yang menyatakan bahwa tidak ada Jaminan Keselamatan Kerja dan Tunjangan Hari Raya hanya mendapatkan upah saja.14. Dikarenakan pernah terjadi Kecelakaan Kerja pada salah satu Tenaga Kerja Harian Lepas pada saat melakukan pemasangan instalasi listrik yang mengakibatkan Tenaga kerja tersebut mengalami sengatan listrik, dan pihak perusahaan tidak mau tahu mengenai masalah tersebut. Semestinya pihak perusahaan memberikan perlindungan hukum berupa Jaminan Keselamatan Kerja yang dituturkan oleh bapak Robiansyah pada saat perjanjian kerja ungkap bapak Dani.dari 3 (tiga) orang Tenaga Kerja Harian Lepas menyatakan hal yang sama bahwa CV. Dwijaya Bhakti tidak memberikan Jaminan Keselamatan Kerja pada Tenaga Kerja Harian Lepas. Program Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah termasuk pekerja harian lepas di CV. Dwijaya Bhakti. Program

Jamsostek

yang

menanggulangi

resiko-resiko

kerja

akan

menanggulangi resiko kerja yang akan menciptakan ketenangan kerja yang akan membantu produktivitas kerja. pembiayaan Jamsostek ditanggung oleh perusahaan

dan

pekerja/buruh

sesuai

dengan

jumlah

yang

tidak memberatkan beban keuangan kedua bela pihak.

14 Wawancara dengan Bapak Bampe, Selaku Tenaga Kerja Harian Lepas CV. Dwijaya bahakti Rayon Kabupaten Penajam Paser Utara.

15


c. Kendala-kendala yang Dihadapi Perusahaan Dalam Menjalankan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Di CV.Dwijaya Bhakti Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan. Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan karena pekerja/buruh mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja/buruh tidak mungkin

perusahaan

itu

bisa

berjalan

dan

berpartisipasi

dalam

pembangunan. Namun nasib buruk Tenaga kerja harian lepas tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup dari pihak pengusaha yang disebabkan oleh Kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas, berikut faktor dan kendala-kendala dalam pelaksaan perlindungan hukum di CV.Dwijaya Bhakti Rayon Kabupaten penajam paser utara; a.

Faktor Kebutuhan Perusahaan Kebutuhan Perusahaan akan pekerja/buruh lepas dengan mudah dapat dipenuhi, tanpa harus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, karena untuk mencari tenaga kerja di CV. Dwijaya Bhakti

tidak begitu sulit,

disebabkan banyaknya masyarakat yang siap bekerja di CV. Dwijaya Bhakti tanpa harus menjadi pekerja/buruh tetap dan dengan upah yang tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Atas dasar faktor kebutuhan kerja inilah yang akan

menimbulkan

terjadinya

kesepakatan

kerja

tanpa

harus

menggunakan surat perjanjian kerja dan hanya merupakan kesepakatan lisan mengingat kebutuhan perusahaan terhadap calon pekerja tidak 16

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) bersifat

panjang

hanya

penambahan

tenaga

kerja

bersifat

sementara.Hubungan kerja yang dilakukan secara lisan tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai kelemahan fatal yaitu apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan secara tertulis sehingga merugikan pekerja. b.

Faktor Kebutuhan Pekerja/Buruh Kebutuhan yang kian meningkat membuat pekerja/buruh mau untuk bekerja di CV. Dwijaya Bhakti, walaupun upah yang pekerja terima tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi pekerja membutuhkan pekerjaan itu dan bersedia untuk menerima penghasilan yang diberikan dari CV. Dwijaya Bhakti secara sepihak. Kebutuhan anak-anak untuk sekolah semakin meningkat, sehingga apapun pekerjaan yang dilakukan asalkan

halal,

pekerja/buruh

mau

mengerjakannya.

Demi

untuk

memenuhi kebutuhan keluarga baik itu pangan dan pendidikan. Disaat ini kondisi ekonomi semakin sulit, sehingga untuk mencari pekerjaan itu adalah hal yang sangat sulit bagi pekerja/buruh, jadi pekerja/buruh bersedia untuk bekerja di CV. Dwijaya Bhakti dengan tanpa status yang jelas dari CV. Dwijaya Bhakti. Sebenarnya dapat penghasilan yang layak, dan apabila pekerja/buruh tidak bekerja pada CV. Dwijaya Bhakti belum tentu pekerja/buruh mendapatkan pekerjaan ditempat yang lain.

17


c.

Faktor perusahaan ingin meraih untung sebesar-besarnya Faktor ingin meraih untung yang sebesar-besarnya oleh perusahaan, hal ini merupakan motif ekonomi yang sangat lazim digunakan oleh para pengusaha dalam membuat sistem pengupahan, karena sangat banyak perusahaan

yang

pekerja/buruhnya

tidak

memikirkan

tetapi

sebesarnya-besarnya

hanya

bagi

hak-hak

memikirkan

perusahaan.

dan

kesejahteraan

keuntungan

Adanya

indikasi

yang untuk

menghindari pemberian hak-hak pekerja seperti pesangon, tunjangan kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang dijelaskan oleh Tiga Tenaga Krja Harian Lepas yang tidak mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dengan tidak adanya status yang jelas bagi pekerja/buruh maka pekerja/buruh akan sulit untuk menuntut hakhaknya. Hal ini juga bisa terjadi karena rendahnya keinginan pengusaha untuk memenuhi segala hak-hak pekerja/buruh seperti yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor

13

tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan.

Sehingga

mengakibatkan pekerja/buruh menjadi korban dari kebijakan. d.

Faktor

Kedudukan/Posisi

yang

berbeda

antara

Pengusaha

dan

Pekerja/buruh Kedudukan yang berbeda antara pekerja/buruh dan pengusaha juga menjadi salah satu faktor, karena pekerja/buruh merasa lemah dan pengusaha merasa kuat dan berkuasa. Dengan kedudukan yang tidak seimbang ini akan membuat CV.Dwijaya Bhakti mendominasi dalam

18

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) membuat perjanjian, sehingga perjanjian kerja yang dihasilkan sesuai dengan keinginan dari CV. Dwijaya Bhakti. Sedangkan faktor ekonomi menjadi satu hal yang paling penting bagi pekerja/buruh, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka pekerja/buruh dengan sangat terpaksa menerima perlakuan yang kurang layak dari CV. Dwijaya Bhakti dalam hal perlindungan hukum dan hak-hak lainnya terhadap pekerja/buruh dalam perjanjian kerja. Pekerja/buruh ragu untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas SDM pekerja/buruh sehingga tidak percaya diri terhadap kemampuannya sendiri. Dari faktor-faktor diatas jelas Kendala-kendala itu timbul baik dari Pengusaha, Pekerja Harian Lepas, dan Pemerintah. A.

PENGUSAHA Kurangnya kesadaran dari pihak pengusaha sebagai pihak yang memegang

peranan

penting

dalam

pengambilan

kebijakan

dalam

perusahaan

yang

berhubungan dengan pekerja/buruh. Kurangnya kesadaran pihak pengusaha dapat menjadi kendala dalam rangka perlindungan hukum terhadap Pekerja Harian Lepas CV. Dwijaya Bhakti. Pihak pengusaha merupakan pihak yang mendapat keuntungan sebab pengusaha mendapatkan keuntungan dalam bidang usaha pemasangan instalasi listrik juga mendapat keuntungan yang dalam menentukan kebijakan perusahaan.

19


B.

TENAGA KERJA HARIAN LEPAS Kurangnya latar belakang pendidikan para pekerja harian lepas yang masih

belum sesuai dengan standar kompetensi perusahaan sehingga kurangnya pemahaman terhadap aturan-aturan yang sudah di berlakukan oleh pihak perusahaan dan dari hasil penelitian yang dilakukan di perusahaan CV. Dwijaya Bhakti terhadap jenjang pendidikan para pekerja harian lepas sekitar 30 persen hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Dan tidak memiliki serikat pekerja/buruh menyebabkan nasib Pekerja Harian Lepas dalam posisi lemah sebab tidak ada wadah untuk memperjuangkan nasib Pekerja Harian Lepas, yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan hubungan industrial antara Pekerja Harian Lepas dan Pengusaha. C.

PEMERINTAH Pihak pemerintah disini di wakili oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Penajam Paser utara sebagai wakil pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Kendala yang timbul dari pihak pemerintah yaitu pemerintah seharusnyal lebih bersikap aktif dalam merespon permasalahan yang timbul di masyarakat yang ada disekitar lingkungannya khususnya permasalahan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Pihak pemerintah kurang peduli sebab di dalam perusahaan terdapat peraturan sendiri apabila terjadi perselisihan, pihak pemerintah tidak mau ikut campur dalam permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi harus diselesaikan terlebih dahulu antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Apabila tidak mencapai mufakat maka salah satu atau kedua belah pihak melapor pada pihak yang terkait. Selain itu, pihak Pemerintah jarang

20

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) mengadakan penyuluhan tentang ketenagakerjaan. Sebab selama ini pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara keterbatasan Sumber daya Manusia untuk mengadakan penyuluhan tentang ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan pekerja/buruh maupun pengusaha dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. D.

Solusi Hukum yang Dapat Diberikan Agar Terciptanya Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Pada CV. Dwijaya Bhakti Rayon Kabupaten Penajam Paser Utara Agar terciptanya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas

pada CV. Dwijaya Bhakti di Kabupaten Penajam Paser Utara, Maka Penulis Memberikan Alternatif Solusi hukum kepada pihak-pihak terkait antara lain A.

PEMERINTAH Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan

terhadap pekerja/buruh, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh, dengan sasaran meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran undang-undang Ketenagakerjaan, sehingga proses hubungan industrial dapat berjalan dengan baik dan harmonis Sebagai sebuah sistem dengan mekanisme yang efektif dan vital dalam menjamin efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi Solusi dari Penulis Pemerintah wajib mengawasi pelaksanaan semua Peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan karena merupakan unsur yang sangat penting dalam Perlindungan terhadap pekerja/buruh dan memberikan informasi, peringatan dan nasehat teknis terhadap Tenaga Kerja Harian lepas dan Pengusaha.

21


B.

PENGUSAHA Dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

setiap

pekerja/buruh

mempunyai

hak

untuk

memperoleh

perlindungan atas keselamatan kerja, moral kesusilaan, dan perlakuan yang sama dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dan disebutkan pula dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO.KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu Setiap pengusaha yang memperkerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Wajib mengikutsertakan Tenaga Kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara. Jadi Solusi dari Penulis Pengusaha wajib mengikuti dan menaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dengan memberikan hak-hak pekerja/buruh yang telah diatur oleh Pemerintah dalam UndangUndang mengenai Ketenagakerjaan. Dan agar terciptanya keseimbangan antara pengusaha dan Tenaga Kerja Harian Lepas dikarenakan pengusaha dan pekerja saling membutuhkan satu sama lain. C.

TENAGA KERJA HARIAN LEPAS Dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO.KEP-150/MEN/1999

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu Pengusaha yang memperkerjakan

Tenaga

Kerja

Harian

Lepas

kurang

dari

3

bulan

wajib

mengikutsertakannya dalam program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan kematian. Dan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

22

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jadi Solusi dari Penulis yaitu Pekerja Harian Lepas harus lebih memahami aturan-aturan yang dibuat oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan agar bisa mengetahui hak dan kewajiban pekerja harian lepas tersebut, meminta informasi tentang isi kontrak atau perjanjian lisan kepada perusahaan demi menumbuhkan pemahaman arti suatu kontrak kerja dimana pekerja atau buruh hanya terpaku pada pekerjaan yang akan diterimanya tanpa mengerti dengan jelas apa isi surat perjanjian kerja yang akan di sepakati. Dan Tenaga Kerja Harian Lepas boleh masuk dalam serikat pekerja dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor

13

Tahun

2003

tentang

ketenagakerjaan

dijelaskan

bahwa

setiap

pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, sehingga lebih bisa memahami dan menyalurkan aspirasi secara demokratis. Penutup A. Kesimpulan Berdasakan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian, sebagai berikut: 1. Pelaksanaan perlindungan hukum di CV.Dwijaya Bhakti tidak berjalan atau

tidak

terlaksana dengan baik,dan tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Keputusan menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketenteuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja

Waktu

tertentu,

dan

Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

NO.KEP-

23


150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 2. Faktor dan kendala yang menyebabkan tidak terlaksana dengan baik perlindungan hukum dalam Perjanjian Kerja pada CV.Dwijaya Bhakti, yaitu perusahaan ingin meraih untung yang sebesar-besarnya, hal ini merupakan motif ekonomi yang sangat lazim digunakan oleh para pengusaha dalam membuat sistem pengupahan, serta diduga adanya indikasi untuk menghindari pemberian hak-hak pekerja/buruh seperti pesangon, tunjangan hari raya dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Dengan tidak adanya kejelasan status bagi pekerja/buruh maka pekerja /buruh akan sulit untuk menuntut hak-haknya. Kedudukan yang berbeda antara pekerja/buruh dan pengusaha juga menjadi salah satu faktor, karena pekerja/buruh merasa lemah dan pengusaha merasa kuat dan berkuasa. Sedangkan faktor ekonomi menjadi satu hal yang paling penting bagi pekerja/buruh, karena sulitnya mendapat pekerjaan tingginya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka pekerja dengan sangat terpaksa menerima perlakuan yang kurang layak dari CV.Dwijaya Bhakti dalam hal penetapan upah dan hak-hak lainnya. Pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah Perjanjian lisan oleh CV.Dwijaya Bhakti yang dibuat oleh perusahaan, Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian lisan banyak yang belum terlaksana di lapangan, bagaimana hak-hak dan kewajiban pekerja dalam perjanjian kerja juga belum terlihat jelas dan detail.

24

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) 3. Solusi hukum yang dapat diberikan agar terciptanya pelaksanaan

perlindungan

hukum terhadap tenaga kerja harian lepas,bagi pemerintah Pertama mengawasi pelaksanaan semua peraturan perundang-Undangan dibidang ketenagakerjaan. Kedua, memberikan informasi, peringatan dan nasehat teknis kepada pengusaha dan

tenaga

kerja

dalam

menjalankan

peraturan

perundang-undangan

ketenagakerjaan agar dapat berjalan dengan baik. Bagi pengusaha mampu menaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh Undang-Undang dan memberikan hak-hak bagi tenaga kerja yang dipekerjakan,dan bagi tenaga kerja harian lepas mampu memahami aturan-aturan yang dibuat oleh Undang-Undang dan isi dari perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan supaya mengetahui hak dan kewajibannya dalam bekerja. B. Saran Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan CV. Dwijaya Bhakti harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas, karena merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya sebagaimna yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO.KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Sehingga Tenaga Kerja Harian Lepas merasa terlindungi dalam melakukan pekerjaannya dengan resiko yang dihadapi dilapangan. Dan memberikan informasi tentang isi kontrak atau perjanjian lisan kepada buruh demi menumbuhkan pemahaman arti suatu kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

25


2. Peran Pemerintah dalam hal ini Dinas ketengakerjaan (disnaker) juga sangat penting dalam melakukan pengawasan seperti kunjungan ke Perusahaan dan mendengar langsung keluhan dari Tenaga Kerja yang ada diperusahaan tersebut sebagai upaya menindaklanjuti pihak Pengusaha yang telah lalai tidak memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Khususnya terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas dan memberikan teguran dan nasehat bahkan Sanksi terhadap pengusaha tersebut. 3. Tenaga Kerja Harian Lepas harus lebih berani untuk memperjuangkan hakhaknya, dengan cara melaporkan pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja/buruh yang tidak diberikan Perlindungan hukum dalam artian tidak diberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada pihak Disnaker melalui serikat pekerja/buruh atau perwakilan dari Tenaga Kerja, dan akan dilakukan penyidikan terhadap perusahaan tersebut yang sudah diatur dalam pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran

laporan

serta

keterangan

tentang

tindak

pidana

dibidang

ketenagakerjaan, penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan. Daftar Pustaka A. Literatur Abdulkadir, muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Djumadi. 2004. Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kosidin, Koko. 1999. Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan, CV. Mandar Maju, Bandung. 26

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perlindungan (Abdul Ahad) Khakim, Abdul. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Indonesia Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Pranada Media Group, Jakarta. Shamad, Yunus, 1995, Hubungan Industrial, PT. Bina Sumber Daya Manusia, Jakarta. Salim, 2004. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku Kesatu, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Sutedi, Adrian, 2009. Hukum Perburuhan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Widjaya, I.G. Rai, 2004. Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafing), Edisi Revisi, Megapoin, Bekasi, Indonesia. B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Keputusan Menteri Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu. C. Dokumen Copy Akta Notarosi pendirian CV.Dwijaya Bhakti Copy Akta Kuasa usah CV.Dwijaya Bhakti di Kabupaten Penajam Paser Utara D. Sumber lain Internet http://www.anneahira.com/penelitian-deskriptif-kualitatif.htm, diakses tanggal 14 oktober 2013 Pukul 10.30 Wita.

27

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 2 (2014) Copyright 2014

Recommend Documents