JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor9 (2014) Copyright 2014

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor9 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI KEPADA WARGA AKIBAT DAMPAK DARI AKTIVITAS PENAMBANGAN DI KELURAHAN MUGIREJO, KECAMATAN SUNGAI PINANG Jhonatan Simanjuntak1 ([email protected]) Rosmini2 Rika Erawaty3 Abstrak Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang efektif dari pemerintah. Ada beberapa permasalahan lingkungan hidup yang menyangkut kegiatan pertambangan di Samarinda yang sangat menuai kontroversial, salah satunya yang terdapat di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Dimana di daerah tersebut terdapat perusahaan tambang PT. CEM ( Cahaya Energi Mandiri ) yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, yang melakukan kegiatan pertambangan batu bara dimana ada beberapa warga yang dirugikan akibat kegiatan pertambangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan PT. Cahaya Energi Mandiri di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang dan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab perdata dari PT. Cahaya Energi Mandiri kepada warga akibat dari penambangan di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang. Jenis penilitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penyelesaian sengketa yang ditempuh PT. Cahaya Energi Mandiri yaitu melalui jalur Non Litigasi atau diluar pengadilan. Dimana kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda yaitu bapak Ir. Endang Liansyah, MP yang menjadi mediatornya, serta mendatangkan saksi-saksi dari para pihak warga yang tercemar. Tanggung jawab perdata yang dilakukan yaitu berupa uang tunai dimana pergantian ganti rugi tersebut sudah dipertimbangkan secara matang, adil, dan merata sesuai dengan kerugiannya masing-masing. Perusahaan tambang di Kota Samarinda diharapkan agar segera melakukan perbaikan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan pertambangan tanpa harus menunggu warga yang menuntut ganti rugi kepada perusahaan tersebut. Agar selanjutnya tidak menimbulkan kerugiankerugian baru lainnya baik secara materil maupun non materil. Kata kunci : Dampak Pertambangan, Tanggung Jawab Perdata, PT Cahaya Energi Mandiri.

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9

Pendahuluan Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

menyebutkan

bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Lingkungan yang rusak tidak menyediakan lagi kondisi habitat yang sesuai bagi kehidupan makhluk hidup. Penyebab utama kerusakan lingkungan yang pertama adalah akibat ulah manusia dan yang kedua adalah akibat alam, dalam hal ini bencana alam. Tetapi penyebab akibat ulah manusia sangat tinggi dan besar pengaruhnya dibandingkan kejadian oleh alam yang tidak setiap hari terjadi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup berpotensi dalam terjadinya perubahan atas lingkungan hidup itu sendiri yang apabila tidak sesuai prosedur yang telah di tetapkan bisa berdampak terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Adapun sebagai contoh dalam masalah lingkungan yang sering kali kita temui disebabkan oleh kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui. Pertambangan batu bara menyebabkan perubahan bentuk keadaan bentang alam dan lahan, terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan terjadinya kemerosotan atas sumber daya alam dalam fungsi dan kemanfaatannya.

2

Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Perdata (Jhonatan Simanjuntak) Ada beberapa permasalahan lingkungan hidup yang menyangkut kegiatan pertambangan di Samarinda yang sangat menuai kontroversial, salah satunya yang terdapat di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Dimana di daerah tersebut terdapat perusahaan tambang PT. CEM ( Cahaya Energi Mandiri ) yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, yang melakukan kegiatan pertambangan batu bara dimana ada beberapa warga yang dirugikan akibat kegiatan pertambangan tersebut, yaitu limbah batu bara yang berdampak kolam ikan warga yang ada disekitar lokasi pertambangan tersebut pada mati. Sesuai kesepakatan tertulis bahwa pihak perusahaan akan mereklamasi dari kegiatan tambang tersebut karena kegiatan pertambangan tersebut telah selesai, dan akan mengganti rugi kolam warga yang tercemar serta mengganti rugi tanaman warga yang rusak akibat kegiatan pertambangan tersebut. Di dalam kesepakatan antara warga dan perusahaan dimuat dalam perjanjian tertulis mengenai surat perjanjian ganti rugi kerusakan dan penggunaan lahan. Pembahasan 1.

Analisa hukum dampak yang ditimbulkan akibat dari aktivitas penambangan PT. Cahaya Energi Mandiri di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang. A. Lahan pertanian warga yang tidak bisa ditanam kembali. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yaitu terjadi genangan air dan lumpur di lokasi pertanian warga. Sumber penyebab dampak yaitu dari kegiatan tambang PT. Cahaya Energi Mandiri yang kian dibuka SP I-25 menuju ke parit. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yaitu masyarakat yang ada disekitar sungai alam lubuk sawah terutama kelompok Tani Makmur tidak

3

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9

bisa panen tanaman mereka mati dan membusuk akibat banjir lumpur dari kegiatan PT. Cahaya Energi Mandiri. Begitu pun halnya dengan kolam pemancingan bapak Muhadi, yang dimana kolam pemancingan ikan yang tercemar akibat limbah yang berasal dari aktivitas pertambangan di Desa Lubuk Sawah, namun telah di tindak lanjuti dan diverifikasi bahwa benar kolam yang tercemar merupakan akibat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT. Cahaya Energi Mandiri yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda. Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini PT. Cahaya Energi Mandiri harus mengganti rugi kepada Bapak Muhadi yang dimana sebagai pihak yang dirugikan. Namun pembayaran ganti rugi masih di dalam proses.

4

Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Perdata (Jhonatan Simanjuntak) 2.

Tanggung jawab perdata PT. Cahaya Energi Mandiri kepada warga akibat dari aktivitas penambangan di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak meminta bantuan pada pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa. Dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup sebagai mediator antara PT. Cahaya Energi Mandiri dengan beberapa warga lubuk sawah yang berada di kelurahan Mugirejo kecamatan Sungai

Pinang. Berdasarkan data

di

lapangan, terdapat

kesepakatan ganti rugi pada hari Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2014 yang bertempat di ruang rapat Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang dimana bapak Hosbudi yang bertindak sebagai wakil kepala teknik tambang PT. Cahaya Energi Mandiri telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Bapak Gunanto, melalui perwakilan warga yaitu adalah Sekertaris Kelompok Tani Makmur. Pembayaran ganti rugi sebesar RP. 132.000.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah). Yang kemudian dibagi 20 warga yang terkena dampak sebagaimana telah ditetapkan dari hasil verifikasi ganti rugi tanam tumbuh sayuran di Desa Lubuk Sawah. (data tertera pada lampiran). Kesepakatan tersebut telah mendatangkan saksi yaitu bapak Ir.Endang Liansyah, MP yang berperan besar sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa ini dan sekaligus perannya dalam ketua Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Untuk kolam pemancingan bapak muhadi, PT. Cahaya Energi Mandiri wajib mengganti rugi pula kolam yang

5

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9

tercemar akibat dari aktivitas penambangan tersebut. Namun dalam hal ini masih proses pengganti rugian oleh kedua pihak yang terkait. Penutup A.

Kesimpulan Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan yang di operasikan PT. Cahaya Energi Mandiri sangat berperan bagi kemajuan industri tambang di Kalimantan Timur, akan tetapi dengan kegiatan pertambangan tersebut tidak sebanding dengan sebagian warga yang berada di desa Lubuk Sawah Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang.

Banyak

warga

yang

merasa

dirugikan

akibat

kegiatan

pertambangan tersebut yang menyalahi aturan. Akibatnya berdampak pada kolam warga yang tercemar, tanaman warga yang rusak dan tidak bisa di tanami bibit sayuran lagi. Yang dimana mayoritas pekerjaan warga disana adalah petani. 2. Tanggung jawab yang ditempuh PT. Cahaya Energi Mandiri yaitu melalui jalur Non Litigasi atau diluar pengadilan melalui proses mediasi. Dimana kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda yaitu bapak Ir. Endang Liansyah, MP yang menjadi mediatornya, serta mendatangkan saksi-saksi dari para pihak warga yang tercemar. Tanggung jawab perdata yang dilakukan yaitu berupa uang tunai dimana pergantian ganti rugi tersebut sudah dipertimbangkan secara matang, adil, dan merata sesuai dengan kerugiannya masing-masing.

6

Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Perdata (Jhonatan Simanjuntak) B.

Saran Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut : 1. Perusahaan tambang di Kota Samarinda diharapkan agar segera melakukan perbaikan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan pertambangan tanpa harus menunggu warga yang menuntut ganti

rugi

kepada

perusahaan

tersebut.

Agar

selanjutnya

tidak

menimbulkan kerugian-kerugian baru lainnya baik secara materil maupun non materil. 2. Pemerintah Kota Samarinda dapat melakukan upaya pemantauan lingkungan secara berkesinambungan dan evaluasi terhadap setiap kegiatan pertambangan yang berada di Kota Samarinda. Hal tersebut mengenai AMDAL dan perizinannya. 3. Pemerintah Kota Samarinda harus menindak tegas setiap perusahaan tambang yang bermasalah di Kota Samarinda. Daftar Pustaka A . Buku Erwin, Muhammad, 2009, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung. Efendi, Aan, 2012, penyelesaian sengketa lingkungan, Mandar Maju, Bandung. HS Salim, 2005, Hukum Pertambangan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Rahmadi Takdir, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Soebagyo, Joko, 1992, Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya, Rineka Cipta, Jakarta Soemartono, P Gatot RM, 2004, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

7

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9

Wardhana, Arya, Wisnu, 2001, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi, Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batu Bara. C. Sumber Lainnya Artikel berjudul “ Batubara Dampak dan Solusi”, dokumen di unduh dari http://learnmine.blogspot.com/2013/05 yang di akses pada hari Selasa, 25 Maret 2014 Pukul 17.00. Artikel berjudul “Hukum Lingkungan”, dokumen diunduh dari yang http://tekniklingkunganmalahayati.blogspot.com/2013/03 diakses pada hari Selasa, 25 Maret 2014 pukul 17.00. Galih Herniawan, “Hukum Lingkungan” dokumen di unduh dari http://galihbebo.blogspot.com/2011/05 yang di akses pada hari Jumat, 4 April 2014, pukul 13.40. Artikel berjudul “Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 di unduh dari Dalam Penyelesaian Sengketa”, http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/113 yang di akses pada hari Jumat, 4 April 2014, pukul 14.00.

8