JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 11 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013
Tinjauan Hukum Dampak Negatif Kegiatan Perusahaan Galangan Kapal Terhadap Kualitas Air (Studi Kasus PT. Mangkupalas Mitra Makmur Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang) Baskoro Pratikno1 (
[email protected]) (Rosmini)2 (Rika Erawaty)3 Abstrak Baskoro Pratikno, NIM:0810015160. Tinjauan Hukum Dampak negatif Kegiatan Perusahaan Galangan Kapal Terhadap Kualitas Air ( Studi Kasus PT. Mangkupalas Mitra Makmur di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang). di bawah bimbingan Ibu Rosmini selaku pembimbing utama dan Ibu Rika Erawaty selaku pembimbing pendamping. Dampak lingkungan terhadap aktifitas kegiatan galangan kapal yang membuang sisa limbah kegiatan perusahaan dan membuang sisa oli dan batu bara sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat seperti, pencemaran air dapat menimbulkan berbagai penyakit menular dan tidak menular serta menurunkan kualitas air di sungai , sedangkan Penegakan hukum lingkungan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pada Pasal 37 yang menyatakan; setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air dan atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Dan dalam hal ini pemerintah Kota Samarinda memberikan wewenangnya kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan galangan kapal PT.Mangkupalas Mitra Makmur. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif Empiris yaitu mengkaji Pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang lokasi penelitiannya dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dan RT 15, 23, 24, 25, 32, 33 dan 34 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu memaparkan dan menjelaskan dengan berpedoman pada norma norma yang ada disamping menjelaskan realita dilapangan. 1 2 3
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
Pengawasan terhadap usaha atau kegiatan galangan kapal yang di lakukan oleh Badan Lingkungan hidup Kota Samarinda belum dapat terlaksana dengan maksimal sebagai mana yang diatur dalam pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan bahwa “pemantauan kualitas air di lakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. Hal ini belum sesuai dengan pengawasan yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah karena beberapa kendala seperti Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda selaku sebagai badan pengawasan di bidang lingkungan mendapatkan amanat dari Walikota Samarinda agar melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sebulan sekali sehingga Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda lebih fokus ke pertambangan daripada usaha atau kegiatan lain yang ada di Kota Samarinda Kata kunci: Penegakan hukum lingkungan, pengawasan
2
MICRO CREDIT APPROVAL WITH MORTGAGE GUARANTEE AT IN BANK AT MANDIRI SAMARINDA Baskoro Pratikno4 (
[email protected]) (Rosmini)5 (Rika Erawaty)6 ABSTRACT Baskoro Pratikno, NIM: 0810015160. The negative impact ofthe Law Review Dock yard Company Activities Water Quality (Case Study PT. Mangkupalas Mitra Makmur Mosquein the Village, District Samarinda Seberang). under the guidance of Mrs. Rosmini as the primary supervisor and Ms. Rika Erawaty as mentors companion. The environmental impactof the activities of ship yard activities that remove excess waste and dispose of the rest of the activities of oil companiesand coal that can cause health problems in the community such as water pollution can cause a variety of infectious and non-communicable diseases and the quality of water in the river, while the law enforcement environment Government Regulation No. 82 Year 2001 on the Management of water quality and water Pollution Control in Article 37 which states; each responsible for a business or activity that discharge waste water into the water and or water source must prevent and control water pollution. This type of researchis the study juridical Empirical Legal Execution or implementation of the provisions of positive law (law) and contract factually on any specific legal events that occurwith in the community to achieveits intended purpose, which is the location of the researchcarried out in the Environment Agency City Samarinda, and RT15, 23, 24, 25, 32, 33 and 34 sub Samarinda Seberang village mosque. Data analysisis done qualitatively describe and explain with reference to existing normsin addition to explaining the reality of the field.Supervision of the ship building business or activity under taken by the Environment Agency has not been able to Samarinda implemented where the maximum as set out in Article 13 paragraph (3) of Government Regulation No. 82 Year 2001 on Management of Water Quality and Water Pollution Control, states that "water quality monitoring is done at least 6 (six) months. This is not in accordance with the mandated oversight in government regulation because several constraints such as the Environment Agency as the city of Samarinda in the field of environmental monitoring agency to get the message from the Mayor of Samarinda in order to supervise the companies engaged in mining once a month so that the Environment Agency City Samarinda is more focused on business than mining or other activities in the city of Samarinda
4 5 6
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
Keywords: environmental law enforcement, surveillance. Pendahuluan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan bahwa air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;7 Air memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Oleh manusia, air dipergunakan untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Di samping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air minum, dan/atau mengalami pergeseran ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik, seperti ikan. Fenomena alam seperti gunung berapi, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. Pada umumnya dampak pencemaran air dibagi menjadi empat kategori, yaitu dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air, dampak terhadap kesehatan dan dampak terhadap estetika lingkungan. Salah satu dampak pencemaran air yang di bahas pada makalah ini adalah dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut.8 Pencemaran
air
adalah
suatu
perubahan
keadaan
ditempat
penampungan air antara lain: danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memerlukan air bersih untuk minum, memasak, mencuci, dan keperluan lain. Air tersebut juga mempunyai standar 3B (tidak berwarna, berbau, dan beracun). Dalam
7 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 8 Artikel: Iin Pratiwi, makalah pencemaran air bersih, http://iin-pratiwi.blogspot.com/ diakses hari Jumat, tanggal 10 Januari 2013 pukul 20.00 WITA
2
Tinjauan Hukum Dampak Negatif Kegiatan (Baskoro Pratikno) kehidupan sekarang, adakalanya masyarakat melihat air yang berwarna keruh dan berbau serta bercampur dengan benda-benda sampah antara lain: kaleng, plastik, dan sampah organik. Pemandangan seperti itu dapat dijumpai pada aliran sungai, rawa, danau, dan kolam. Air yang demikian biasa disebut air kotor atau disebut pula air yang terpolusi. Bagi masyarakat pedesaan, sungai adalah sumber air sehari-hari. Sumber-sumber yang mengakibatkan air tersebut tercemar berasal dari mana-mana. Contohnya limbah-limbah industri yang dibuang dan dialirkan ke sungai. Semua akhirnya bermura di sungai dan pencemaran air ini dapat merugikan manusia apabila mengkonsumsi air ini. Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda terdapat kasus di Wilayah kegiatan galangan kapal PT. Mangkupalas Mitra Makmur Jalan Patimura RT 15 Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang dengan melakukan kegiatan scraping, blasting
dan pengecetan kapal
sebagai suatu perusahaan jasa perbaikan kapal dan sebagai tempat reparasi kapal seperti pembersihan kapal dan pengecetan kapal. Data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pencemaran air, dari hasil pantauan BLH, dan Satpol PP atas laporan warga terhadap dugaan pencemaran yang di lakukan oleh PT. Mangkupalas Mitra Makmur yang telah membuang sisa batu bara langsung ke sungai, membuang sisa–sisa oli bekas di media lingkungan sehingga bila terjadi hujan maka oli–oli tersebut akan turun ke sungai, dan dari kegiatan
scraping dan blasting mengakibatkan debu–debu halus berterbangan ke
3
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
segala arah dan biasanya debu – debu tersebut langsung ke rumah warga dan sungai sehingga warga sangat terganggu dengan kegiatan galangan kapal tersebut.9 Penentuan daya tampung beban pencemaran air merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup.
Dalam
pasal
15
menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program”.10 Pasal 16 huruf (a) menyebutkan bahwa “KLHS memuat kajian antara lain : kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan”.11 Pasal 1 angka 2, 7 dan 8 menyebutkan bahwa daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.12 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
9
Data BLH Kota Samarinda,hasil permintaan pendampingan Satpol PP dan hasil verifikasi kegiatan galangan kapal PT. Mangkupalas Mitra Makmur tanggal 30 Agustus 2012 10 Pasal 15 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 11 Pasal 16 Huruf (a) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 12 Pasal 1 angka 2,7,dan 8 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4
Tinjauan Hukum Dampak Negatif Kegiatan (Baskoro Pratikno) Peraturan-peraturan di atas merupakan dasar bagi gubernur dan bupati/walikota untuk menentukan daya tampung beban pencemaran air dalam rangka menetapkan izin lingkungan untuk kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air, serta dalam menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air. Beberapa daerah sudah menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada DAS di wilayahnya, namun demikian nilai itu belum digunakan sebagai dasar penetapan izin lingkungan pembuangan air limbah maupun penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air. Mestinya setelah ditentukan daya tampung beban pencemaran air dilanjutkan dengan penetapan nilai total alokasi beban pencemaran air ( total waste load
allocation) dan alokasi beban pencemaran setiap sumber pencemar di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air penting untuk dilakukan dalam menetapkan daya tampung beban pencemaran air. Di negara-negara lain, seperti Korea dan China daya tampung beban pencemaran air ( total
maximum daily
load) dan alokasi beban pencemaran air (waste load
allocation) telah digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air, bahkan sampai dengan penerapan Emission Trading sebagai instrumen insentif pengendalian pencemaran air.13
13
Artikel: kalimantan.menlh. Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sebagai Dasar http:// kalimantan. menlh.go.id/index. Izin Pembuangan Air Limbah php/public/info/detail/berita/340. diakses hari Jumat, tanggal 10 Januari 2013 pukul 20.00 WITA
Penetapan
5
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
Pembahasan 1.
Dampak
Negatif
Kegiatan
Perusahaan
Galangan
Kapal
PT.
Mangkupalas Mitra Makmur terhadap Kualitas Air. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(UU-PPLH),
telah
mengatur
mengenai
instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagai acuan dari produk-produk hukum di daerah-daerah seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah provinsi, dan Peraturan Daerah yang berbasis lingkungan hidup. Peraturan yang berkenaan dengan kualitas air ini meliputi, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air. Di provinsi juga ada peraturan yang
membahas atau mengatur tentang kualitas air yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun
2011 Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air. Menurut data dari BLH bahwa perusahaan galangan kapal milik PT. Mangkupalas Mitra Makmur telah melakukan pencemaran dengan membuang sisa oli bekas di media lingkungan, dan sisa batu bara dari kapal ponton yang mengangkut batu bara langsung di buang ke sungai Mahakam sehingga warga kelurahan Masjid jadi terganggu dengan buruknya kualitas air yang ada di sungai dekat pemungkiman warga akibat kegiatan perusahaan galangan kapal tersebut 14.
14 Data BLH kota Samarinda hasil verifikasi surat LSM Gerakan Satu Bumi terkait kegiatan galangan kapal tanggal 4 Sebtember 2012
6
Tinjauan Hukum Dampak Negatif Kegiatan (Baskoro Pratikno) Perusahaan galangan kapal milik PT. Mangkupalas Mitra Makmur yang telah memiliki UKL-UPL akan tetapi belum memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup (pencegahan, penangglangan ,dan pemulihan ), terhadap dampak yang timbul dari kegiatan perusahan, hal ini belum sesuai dengan dengan kewajiban dokumen UKL-UPL yang telah berlaku, dan dari pengamatan di atas perusahaan galangan kapal telah melanggar atau belum melakukan kewajiban yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan; Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas; a. b.
pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c.
proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d.
proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
e.
proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f.
introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
g.
pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
7
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
h.
kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
i.
penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
Pasal di atas dapat diketahui pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sehingga terjaganya lingkungan yang sehat dan menjadikan sedikit banyaknya sebagai sarana dalam menciptakan masyarakat yang sehat, dan apa bila lingkungan yang sehat tersebut telah tercemar dengan berbagai unsur atau zat-zat kimia yang berbahaya lambat laun pasti akan terjadi yang namanya kelangkaan air bersih dan beban masyarakat akan semakin bertambah, dan apabila dari air yang tercemar tersebut tetap di konsumsi masyarakat maka cepat atau lambat masyarakat sekitar yang telah mengkonsumsi air yang telah tercemar tersebut akan mengalami berbagai macam penyakit yang dapat membahayakan kesehatan mereka seperti gangguan Kesehatan, Pencemaran air dapat menimbulkan berbagai penyakit menular dan tidak menular dan membuat air di sungai menjadi keruh dan banyak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan . Pemerintah kota samarinda merupakan salah satu pekerjaan yang harus di selesaikan dalam menjaga kualitas air tersebut dan meminimalisir terjadinya pencemaran air sehingga masih layak dipergunakan masyarakat khususnya masyarakat di kelurahan Masjid kecamatan Samarinda Seberang. Pemerintah harus tegas dalam menindak semua aktifitas perusahaan yang telah melakukan pelanggaran atau telah melakukan pencemaran, dan pemerintah 8
Tinjauan Hukum Dampak Negatif Kegiatan (Baskoro Pratikno) dapat menjatuhkan sanksi administratif bila terbukti kegiatan tersebut melakukan pencemaran lingkungan, seperti termuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) yang menyatakan; Ayat (1);
Menteri,
Gubernur,
atau
Bupati/Walikota
menetapkan
sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di temukannya pelanggaran terhadap izin lingkungan. Ayat (2);
sanksi administratif terdiri atas; a. teguran tertulis b. paksaan pemerintah c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.
Peraturan
pemerintah
Nomor
82
Tahun
2001
tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menerangkan sanksi administratif terdapat pada Pasal 48 dan 49 yang menyatakan; 15 Pasal 48
; Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar pasal 24 ayat (1), pasal 25, pasal 26, pasal 32, pasal 34, pasal 35, pasal 37, pasal 38, pasal 40, dan pasal 42, Bupati/Walikota berhak menjatuhkan sanksi administrasi.
15 Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
9
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
Pasal 49 ; setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar peasal 25 Bupati, Walikota/Menteri berwenang menerapkan paksaan pemerintah atau uang paksa.
Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan
sanksi yang di jatuhkan
kepada penanggung jawab usaha yang telah membuang limbah industrinya ke media lingkungan harus dikenakan pasal yang berkenaan dan membuat para penanggung jawab tidak merasa dibebani oleh sanksi tersebut dan memiliki efek jera yang efektif bila di kenakan, pemerintah harus lebih selektif memberikan pandangan yang membuat para penanggung jawab usaha lebih mengutamakan ke lestarian lingkungan hidup dan kualitas air disekitarnya sehingga tidak memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat di sekitar perusahaan.
2. Pengawasan pemerintah terhadap kegiatan PT. Mangkupalas Mitra Makmur
dalam
menjaga
kualitas
air
di
Kelurahan
Masjid,
Kecamatan Samarinda Seberang. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan PT. Mangkupalas Mitra Makmur dalam menjaga kualitas air di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang di tinjau
dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun
10
Tinjauan Hukum Dampak Negatif Kegiatan (Baskoro Pratikno) 2011 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan lingkungan Hidup Kota Samarinda sudah berjalan sesuai dengan pasal 74 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan; “Pejabat pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 74 ayat (1) berwenang: a. melakukan pemantauan b. meminta keterangan c.
membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang di perlukan;
d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f.
membuat rekaman audio visual;
g. mengambil sampel; h. ralatan; i.
memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j.
menghentikan pelanggaran tertentu.16
16 Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
Pengawasan yang di lakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah sesuai sebagai mana yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjadikan Undang-undang tersebut sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan pengawasan. Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan; Dalam melakukan
tugasnya,
pejabat
pengawas
lingkungan
hidup
melakukan
koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.17 Peraturan di atas Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada saat melakukan pengawasan kepada perusahaan galangan kapal milik PT. Mangkupalas Mitra Makmur, Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda di dampingi oleh Satpol PP atas
dasar
permintaan/pengaduan
dari
masyarakat
Kelurahan
Masjid
Kecamatan Samarinda Seberang. Pasal 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan; (1)
Menteri,
Gubernur,
Bupati/Wali
kota
sesuai
dengan
kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 17 pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12
Tinjauan Hukum Dampak Negatif Kegiatan (Baskoro Pratikno) (2)
Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota dapat mendelegasikan kewenangannya
dalam
melakukan
pengawasan
kepda
pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3)
dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau bupati/Wali kota
menetapkan pejabat pengawasan lingkungan
hidup yang merupakan pejabat fungsional.
Dalam peraturan perundang-undangan di atas Badan Lingkungan Hidup kota Samarinda melakukan pengawasan sesuai kewenangannya akan tetapi terkendala dengan kurangnya sumber daya manusianya di dalam bidang pengendalian
pencemaran
sehingga
kurang
efektifnya
pelaksanaan
pengawasan yang di lakukan oleh tim pengawas Badan lingkungan Hidup kota Samarinda. Peraturan Pemerintah juga telah mengatur tentang pengawasan yang mengkhususkan tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yang di atur dalam Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air, di atur di dalam Pasal 45 yang menyatakan; “Dalam hal tertentu pejabat pengawas lingkungan melakukan pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan”.
13
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
Menurut Siagian dalam bukunya Sujatmo menyatakan bahwa “pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar upaya semua pekerjaan yang sedang di laksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”. 18 Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda di dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan galangan kapal milik PT. Mangkupalas Mitra Makmur Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah menemukan adanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Izin yang di berikan oleh Badan lingkungan Hidup Kota Samarinda yaitu berupa UKL-UPL yang di miliki, yang di dalammya memuat salah satunya ialah perusahaan diwajibkan mempunyai upaya pengelolaan lingkungan hidup (pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan) terhadap dampak yang timbul dari kegiatan
sehingga Badan Lingkungan
Hidup Kota Samarinda memberikan sanksi berupa sanksi administratif.
18 Sujamto. 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan . Jakarta: Ghalia Indah . halaman 14-15
14
Tinjauan Hukum Dampak Negatif Kegiatan (Baskoro Pratikno) Penutup Kesimpulan
1.
Dampak negatif kegiatan perusahaan galangan kapal terhadap kualitas air (studi kasus PT. Mangkupalas Mitra Makmur di kelurahan Masjid, kecamatan Samarinda Seberang terhadap lingkungan data dari BLH bahwa perusahaan galangan kapal milik PT. Mangkupalas Mitra Makmur telah melakukan pencemaran dengan membuang sisa oli bekas di media lingkungan, dan sisa batu bara dari kapal ponton yang mengangkut batu bara langsung di buang ke sungai Mahakam sehingga warga kelurahan masjid terganggu dengan buruknya kualitas air yang ada di sungai dekat rumah warga akibat kegiatan perusahaan galangan kapal tersebut
2.
.
Pengawasan pemerintah terhadap PT. Mangkupalas Mitra Makmur dalam menjaga kualitas air di kelurahan Masjid kecamatan samarinda Seberang, Badan
Lingkungan
Hidup
Kota
Samarinda
di
dalam
melakukan
pengawasan terhadap perusahaan galangan kapal milik PT. Mangkupalas Mitra
Makmur,
Badan
Lingkungan
Hidup
Kota
Samarinda
telah
menemukan adanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Izin yang di berikan oleh Badan lingkungan Hidup Kota Samarinda yaitu berupa UKLUPL yang di miliki, yang di dalammya memuat salah satunya ialah perusahaan di wajibkan mempunyai upaya pengelolaan lingkungan hidup (pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan) terhadap dampak yang
15
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 11
timbul dari kegiatan sehingga Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda memberikan sanksi berupa sanksi administratif. Saran 1. Memerintahkan kepada PT. Mangkupalas Mitra Makmur
untuk tidak
membuang sisa atau limbah dari proses atau obyek langsung ke media lingkungan, sisa atau limbah harus mendapatkan perlakuan yang memenuhi baku mutu sebelum di buang ke media lingkungan. 2. Memerintahkan kepada PT. Mangkupalas Mitra Makmur untuk melakukan upaya pencegahan
pencemaran air terutama air yang berasal dari
kegiatan penyemprotan pasca blasting dengan upaya antara lain dengan menampung dalam bak atau drum dan di endapkan sebelum air itu di buang ke badan penerima air. 3. Memerintahkan kepada PT. Mangkupalas Mitra Makmur untuk melakukan uji kualitas air di badan penerima air sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air. 4. Memerintahkan kepada PT. Mangkupalas Mitra Makmur untuk melakukan uji kualitas air sekurang-kurangnya tiga bulan sekali di laboratorium yang terakreditasi serta melaporkan hasil uji kualitas lingkungan tersebut kepada Walikota samarinda cq. Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
16
Tinjauan Hukum Dampak Negatif Kegiatan (Baskoro Pratikno) Daftar Pustaka A. Literatur Sujamto. 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan . Jakarta: Ghalia Indah
B. Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
C. Dokumen Hukum, Hasil Penelitian,Tesis dan Distertasi Data BLH Kota Samarinda,hasil permintaan pendampingan Satpol PP dan hasil verifikasi kegiatan galangan kapal PT. Mangkupalas Mitra Makmur tanggal 30 Agustus 2012 Data BLH kota Samarinda hasil verifikasi surat LSM Gerakan Satu Bumi terkait kegiatan galangan kapal tanggal 4 Sebtember 2012 D. Website Artikel: Iin Pratiwi, makalah pencemaran air bersih, http://iinpratiwi.blogspot.com/ diakses hari Jumat, tanggal 10 Januari 2013 pukul 20.00 WITA Artikel: kalimantan.menlh. Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sebagai Dasar Penetapan Izin Pembuangan Air Limbah http:// kalimantan. menlh.go.id/index. php/public/info/detail/berita/340. diakses hari Jumat, tanggal 10 Januari 2013 pukul 20.00 WITA
17
