JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 2 Nomor 10 (2013) Copyright 2013

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 10 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN PEMBAYARAN BILA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KAMAR KOS-KOSAN (Studi wilayah Kelurahan Gunung Kelua di Samarinda) Lusi Hermina1

([email protected]) Emilda Kuspaningrum2 ([email protected]) Abstrak Lusi Hermina,Nim.0908015229, Konsentrasi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Analisis Yuridis Terhadap Bentuk-Bentuk Penyelesaian Pembayaran Bila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kos-kosan (Studi wilayah Kelurahan Gunung Kelua di Samarinda) , dengan Emilda Kuspaningrum, S.H.,K.N.M.H sebagai Pembimbing Utama dan M. Fauzi, S.H.,M.H sebagai Pembimbing Pendamping. Sewa Menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayarannya suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir disanggupi pembayarannya. Pada kehidupan sehari-hari kerapkali terjadi masalah di dalam melakukan perjanjian sewa menyewa. Pihak menyewakan atau yang disebut dengan pihak pertama mengalami banyak kerugian akibat kelalaian pihak penyewa. Kerugian itu diakibatkan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa yaitu penyewa tidak melaksanakan kewajibannya di dalam perjanjian yang disepakati kedua belah. Hal mana penyewa terlambat berprestasi, masalah seperti keterlambatan pembayaran uang kos ini menjadi masalah bagi pemilik-pemilik kos yang ada di Samarinda karena perbaikan kerusakan dan kekurangan pembangunan kos tersebut jadi sedikit terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bentuk penyelesaian pembayaran bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewamenyewa kamar kos-kosan di Samarinda dan untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari bentuk-bentuk penyelesaian pembayaran dalam suatu perjanjian sewa menyewa kamar kos-kosan di kelurahan gunung kelua. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa bentuk-bentuk penyelesaian pembayaran terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa 1 2

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10

kamar kos-kosan di wilayah kelurahan gunung kelua di Samarinda adalah Bentuk Penyelesaian dalam Perjanjian Tertulis (Pasal 1570 KUHPerdata) sewa yang dibuat dengan tulisan mempunyai perlindungan hukum dan kepastian hukum yang kuat, dimana pasal 1570 KUHPerdata sewa berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian dan Bentuk Penyelesaian dalam Perjanjian Tidak Tertulis (Pasal 1571 KUHPerdata)sedangkan perjanjian tidak tertulis tidak mempunyai perlindungan hukum dan kepastian hukum sehingga menimbulkan akibat hukum dari bentuk penyelesaian pembayaran adalah keanekaragaman bentuk penyelesaian dari hasil penelitian Penulis mendapatkan perjanjian yang dilakukan pihak penyewa dan pihak menyewakan adalah perjanjian tidak tertulis. Dan Akibat hukum dari bentuk penyelesaian pembayaran perjanjian tidak tertulis adalah keanekaragaman bentuk penyelesaian, keanekaragaman bentuk penyelesaian pembayaran yaitu pemilik kos akan menyita barang berharga seperti leptop, televisi (tv), dispenser, kipas angin, sepeda motor sebagai barang jaminan dan akan dikembalikan sampai penyewa membayar uang sewa, pemilik kos akan menghubungi wali atau orang tua guna dengan menghubungi wali atau orang tua bisa membayarkan uang sewa tersebut, dikeluarkan ini adalah akibat bentuk penyelesaian terakhir apabila pihak penyewa sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya dan tetap tidak melakukan kewajibannya maka pihak penyewa akan mengeluarkan si penyewa. Kata kunci : wanprestasi, sewa menyewa, kos-kosan

2

Analysis Forms Of Payment Settlement In Case Of Default In Room Lease Agreement Kos-boarding (Study of Urban Village in Mount Kelua Samarinda) Lusi Hermina

([email protected]) Emilda Kuspaningrum ([email protected]) Abstract Lusi Hermina, Business Concentration Mulawarman University Law School, Judicial Analysis Forms Of Payment Settlement In Case Of Default In Room Lease Agreement Kos-boarding (Study of Urban Village in Samarinda Mount fa), with Emilda Kuspaningrum, SH, KN.,MH as Supervisor I and M. Fauzi, S.H., M.H as Supervisor II. Lease is an agreement by which the parties bound themselves to give to the other party of a good enjoyment, for a certain time and at a price that payment by the latter party disanggupi payment. In the daily life problems often occur in conducting lease agreement. Rent parties or the so-called first-party suffered many losses due to negligence of the tenant. The losses caused by defaulting tenant is the tenant does not perform its obligations under the treaty agreed by both sides. Which case the tenant late achievement, problems like late payments kos money is an issue for owners of existing boarding in Samarinda for damage repair and lack of development is so little hampered boarding. This study aimed to determine the form of the settlement payment in the event of default under the lease-room boarding house in Samarinda and to identify and explain the legal consequences of other forms of payment in settlement of a lease agreement room boarding house in the mountain village familie. Based on the results of the discussion is concluded that the forms of settlement in the event of default of payment of the rental agreement room boarding house in the mountain village in Samarinda is fa Form of Written Settlement Agreement (Article 1570 Civil Code) leases made by writing to have legal protection and legal certainty Strong, in which Civil Code section 1570 lease expires by operation of law, if the specified time has past, without the need for something dismissal and Settlement Agreement Form Not Written (Article 1571 Civil Code) while the unwritten agreement had no legal protection and legal certainty to legal consequences completion of this form of payment is a diversity of forms completion of the research conducted Writers get agreement the tenant and the rent is not a written agreement. And the legal consequences of the settlement payment unwritten agreement is the settlement diversity, diversity of forms of payment settlement in which the owner rented to confiscate valuable items such as leptop, television (TV), dispenser, electric fan, motorcycle as collateral and will be returned to the tenant pays rent, boarding house owner will contact the guardian or parent or guardian in order to contact the parents can pay the rent, this is the result of a form issued final settlement if the tenant has been expressly warned or billed keep his promise and not perform its obligations lessees will issue the tenant.


Keywords : breach of contract, lease, boarding house Pendahuluan Dewasa ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia dan kerjasama di bidang perdagangan dan jasa berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga kemudian timbul bermacam-macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak

penyewa

maupun

yang

menyewakan

akan

saling

mendapatkan

keuntungan. Penyewa memperoleh keuntungan dengan kenikmatan benda dari benda yang di sewa, dan yang menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa. Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.3 Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa menyewa di atur di dalam Pasal 1548-1600 KUHPerdata. Pengertian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang

3

2

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 94.

Analisis Yuridis Terhadap Bentuk-Bentuk Penyelesaian (Lusi Hermina)

oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya. 4 Sewa menyewa meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, dimana pihak yang memiliki benda di sebut yang menyewakan dan pihak yang memakai benda disebut penyewa, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyewa memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi atas barang yang disewakan jika hal tersebut menyimpang dari apa yang diperjanjikan. Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata tersebut adalah adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa, adanya konsensual antara kedua belah pihak, adanya objek sewa menyewa yaitu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda dan lain-lain, serta adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan. Seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual. 5 Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Dimana mereka saling mengikatkan diri untuk memenuhi sesuatu prestasi, maka timbullah hukum perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang

4 5

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R. Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1976,

hlm 381.

3


satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Didalam

pelaksanaan

perjanjian

sewa

menyewa

kadang

terjadi

permasalahan dimana pihak penyewa dan pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masingmasing pihak yang disebut

wanprestasi atau overmacht. Overmacht atau

keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

6

Keberadaan kampus sendiri memberikan perkembangan yang positif pada lingkungan. Karena akan menambah penghasilan bagi penduduk sekitar dikarenakan

pemilik

usaha

banyak

mendirikan

fasilitas

yang

membantu

mahasiswa perantauan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tinggal di Samarinda untuk menempuh ilmu di Universitas Mulawarman (unmul). Pemilik usaha banyak mendirikan rumah makan, toko, laundry, warnet, rental komputer, dan juga kos sebagai tempat tinggal mahasiswa sementara. Dari banyak fasilitasfasilitas tersebut banyak masalah- masalah yang sering muncul dan harus dihadapi

pihak

mahasiswa

maupun

pemilik

fasilitas-fasilitas

tersebut.

Permasalahan itu sendiri sering muncul di tempat tinggal sementara atau kos

6

4

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 27.


yang ditempati oleh mahasiswa. Masalah itu sendiri adalah keterlambatan pembayaran uang sewa kamar kos-kosan yang ada di Samarinda. Pada kehidupan sehari-hari, kerapkali terjadi masalah di dalam melakukan perjanjian sewa menyewa. Pihak yang menyewakan atau yang disebut dengan pihak pertama mengalami banyak kerugian akibat kelalaian pihak penyewa. Menurut pihak yang menyewakan, kerugian itu diakibatkan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, yaitu penyewa tidak melaksanakan kewajibannya di dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Hal mana penyewa terlambat berprestasi, masalah seperti keterlambatan pembayaran uang kos ini menjadi masalah bagi pemilik-pemilik kos yang ada di Samarinda karena perbaikan kerusakan dan kekurangan pembangunan kos tersebut jadi sedikit terhambat. Melihat persoalan diatas, maka penulis menjadi tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul: “ Analisis Yuridis Bentuk-Bentuk Penyelesaian Pembayaran Terhadap Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kos-kosan (Studi di wilayah Kelurahan Gunung Kelua di Samarinda) ”.Dengan rumusan masalah pertama. Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian

pembayaran jika

terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa kamar kos-kosan di wilayah kelurahan gunung kelua Samarinda dan rumusan masalah kedua. Bagaimana akibat hukum dari bentuk penyelesaian pembayaran dalam perjanjian sewa menyewa kamar kos-kosan di wilayah kelurahan gunung kelua di

Samarinda.

5


Diharapkan dalam penelitian bisa berguna Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian pembayaran jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewamenyewa kamar kos-kosan di wilayah kelurahan gunung kelua Samarinda. Untuk mengetahui

dan

menjelaskan

akibat

hukum

dari

bentuk

penyelesaian

pembayaran dalam suatu perjanjian sewa menyewa kamar kos-kosan di wilayah kelurahan gunung kelua Samarinda.

PEMBAHASAN 1.

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Pembayaran Terhadap Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos-Kosan di Wilayah Kelurahan Gunung Kelua di Samarinda. Bentuk

penyelesaian

pembayaran

bentuk-bentuk penyelesaian pembayaran

adalah

untuk

mengetahui

yang dapat dilakukan pihak

menyewakan terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kamar kos-kosan di Wilayah kelurahan gunung kelua di Samarinda. Sebagaimana perjanjian

sewa

lazimnya

menyewa

dalam

dapat

sebuah

dilaksanakn

perjanjian setelah

termasuk tercapainya

kesepakatan, masing-masing akan memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan, dan diharapkan masing-masing pihak dapat menyelesaikan perjanjian dengan sempurna sesuai dengan yang telah disetujui. Perjanjian pada dasarnya berupa pembayaran sejumlah uang dan penyerahan suatu benda. Dalam perjanjian sewa menyewa antara pemilik kos dan anak kos, pada dasarnya juga dilaksanakan pembayaran sejumlah uang sebagai harga sewa kepada yang menyewakan dari si penyewa , dan sebaliknya yang 6


menyewakan menyerahkan kamar kos-kosan tersebut kepada si penyewa untuk dapat dinikmati dan dipergunakan dalam jangka waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Didalam pelaksanaan perjanjian sewa tersebut diatas, didalam kenyataannya banyak terjadi masalah, yaitu pihak penyewa, baik karena kelalaiannya atau perbuatannya, tidak dapat membayar kamar sewa koskosan yang di sewanya kepada pihak menyewakan tepat pada waktu yang telah disepakati, dengan kata lain banyak penyewa yang membayar uang sewa kamar kos-kosan melampui batas yang telah disepakati, sehingga terjadi masalah antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan. Masalah itu timbul karena wanprestasi dilakukan si penyewa. Dari Hasil penelitian di kos-kosan di wilayah kelurahann gunung kelua di Samarinda, saya menemukan bentuk penyelesaian pembayaran terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kamar koskosan di wilayah Kelurahan gunung kelua di samarinda, yaitu: a. Bentuk Penyelesaian dalam Perjanjian Tertulis Pasal 1570 KUHPerdata“ jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”. b. Bentuk Penyelesaian dalam Perjanjian Tidak Tertulis Pasal 1571 KUHPerdata “ jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak

lain

bahwa

ia

hendak

menghentikan

sewanya,

dengan

7


mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”. Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual, dimana undang-undang membedakan perjanjian sewa menyewa karena tertulis dan tidak tertulis. Penulis simpulkan perjanjian

sewa yang dibuat

dengan tulisan mempunyai perlindungan hukum dan kepastian hukum yang kuat, dimana pasal 1570 KUHPerdata sewa berakhir demi hukum, apabila waktu

yang

ditentukan

pemberhentian mempunyai

untuk

telah

itu,

perlindungan

lampau,

sedangkan hukum

dan

tanpa diperlukannya perjanjian kepastian

tidak

sesuatu

tertulis

hukum

tidak

sehingga

menimbulkan akibat hukum dari bentuk penyelesaian pembayaran adalah keanekaragaman bentuk penyelesaianya. Dari hasil wawancara kepada pemilik-pemilik kos yaitu kos Pondok Shinta ibu Wahyuni, kos Putra ibu Juniarti, kos Putri ibu Jubaedah, kos Bougenvile bapak Suparman, dan kos Romeo adalah bapak H.Sabarudin perjanjian yang mereka gunakan adalah perjanjian tidak tertulis dan bentuk penyelesaiannya perjanjian tidak tertulis pasal 1571 KUHPerdata. Dalam pasal 1320 KUHPerdata inilah yang

mendasari bahwa

perjanjian apapun bentuknya, meskipun dalam perjanjian tidak tertulis tetaplah sah mengingat salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat, cara terjadinya kata sepakat menurut Salim H,S ada lima (5) cara yaitu :

8


a. Bahasa yang sempurna b. Bahasa yang sempurna secara lisan c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya; d. Bahasa isyaratnya asal dapat diterima oleh pihak lawannya e. diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau dimengerti oleh pihak lawan; Penulis mendapatkan keterangan dari pemilik kos tentang tidak adanya perjanjian secara tertulis karena pihak yang menyewakan merasa tidak ingin mengikat para penyewa dengan suatu perjanjian yang bentuknya tertulis karena didasari rasa kepercayaan. Dari kondisi tersebut penulis mengambil satu pemahaman bahwa ternyata kesepakatan melakukan sewa menyewa dengan perjanjian tidak tertulis juga kesepakatan untuk tidak melakukan perjanjian sewa-menyewa tidak tertulis atas dasar kata sepakat dari kedua belah pihak. Dilihat dari kaidah hukum, perbuatan hukum yang para pihak lakukan tersebut tidak dilarang dalam peraturan perundanganundangan karena pada pasal 1320 KUHperdata mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu bebas menetukan bentuk dengan isi dari suatu perjanjian yang telah disepakati.

9


2.

Akibat Hukum Dari Bentuk Penyelesaian Pembayaran Terhadap Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kos-kosan. Akibat langsung dalam Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah suatu akibat yang tidak begitu jauh ketinggalan daripada hal dilakukannya suatu wanprestasi. Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual, dimana undang-undang membedakan perjanjian sewa menyewa karena tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian

sewa yang dibuat

dengan tulisan mempunyai perlindungan hukum dan kepastian hukum yang kuat, dimana pasal 1570 KUHPerdata sewa berakhir demi hukum, apabila waktu

yang

ditentukan

pemberhentian mempunyai

untuk

telah

itu,

perlindungan

lampau,

sedangkan hukum

dan

tanpa diperlukannya perjanjian kepastian

tidak

sesuatu

tertulis

hukum

tidak

sehingga

menimbulkan akibat hukum dari bentuk penyelesaian pembayaran tidak tertulis adalah terjadinya keanekaragaman bentuk-bentuk penyelesaian pembayaran. Dari hasil wawancara kepada pemilik-pemilik kos yaitu kos Pondok Shinta ibu Wahyuni, kos Putra ibu Juniarti, kos Putri ibu Jubaedah, kos Bougenvile bapak Suparman, dan kos Romeo adalah bapak H.Sabarudin mereka menggunakan perjanjian tidak tertulis. Akibat hukum dari bentuk penyelesaian perjanjian tidak tertulis adalah keanekaragaman bentuk-bentuk penyelesaian pembayaran yang dilakukan oleh pemilik kos yaitu:

10


1. Pemilik kos akan menghubungi wali atau orang tua guna dengan menghubungi wali atau orang tua bisa membayarkan uang sewa tersebut. 2. Pemilik kos akan menyita barang berharga seperti : a. Laptop b. Televisi (tv) c.Dispenser d. kipas angin e. Sepeda Motor f. Atau barang beharga lain yang bisa di gadai sebagai barang jaminan dan akan dikembalikan sampai penyewa membayar uang sewa. 3. Penyewa terlambat membayar akan di kenakan sanksi yaitu denda sepuluh persen (10 %) dari harga sewa. Misalnya harga kos Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) denda 10 % kewajiban penyewa membayar Rp. 330.000 ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah ). Hal mana pihak menyewakan membuat peraturan seperti itu untuk menghambat terjadinya keterlambatan bayar uang. 4. Dikeluarkan, ini adalah bentuk penyelesaian terakhir apabila pihak penyewa sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya dan tetap tidak melakukan kewajibannya maka pihak penyewa akan mengeluarkan si penyewa.

11


Secara umum, wanprestasi yang diperbuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian selalu menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu unsur terpenting dalam wanprestasi. Kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Dari bentuk penyelesaian kedua menurut pihak penyewa dalam melakukan perjanjian awal tidak ada perjanjian dalam melakukan penyitaan sebelumnya tetapi penyitaan terjadi ketika ada masalah dalam keterlambatan pembayaran uang sewa kamar masalah seperti penyitaan juga ini menjadi masalah bagi pihak penyewa karena telah melanggar dalam perjanjian awal. Bentuk penyelesain secara tidak tertulis sangatlah tidak efektif karena masalah seperti ini tidak pernah akan berhenti bila dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis saya menghimbau dan menyarankan kepada pihak menyewakan untuk membuat perjanjian tertulis yang didalamnya menjelaskan hak dan kewajiban pihak menyewakan dan pihak penyewa agar mempunyai perlindungan hukum dan kepastian hukum yang kuat.

12


PENUTUP Bentuk-bentuk penyelesaian pembayaran terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kamar kos-kosan di wilayah kelurahan gunung kelua di Samarinda adalah Bentuk Penyelesaian dalam Perjanjian Tertulis (Pasal 1570 KUHPerdata) dan Bentuk Penyelesaian dalam Perjanjian Tidak Tertulis (Pasal 1571 KUHPerdata). Penulis simpulkan perjanjian

sewa yang dibuat dengan tulisan mempunyai

perlindungan hukum dan kepastian hukum yang kuat, dimana pasal 1570 KUHPerdata sewa berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian , sedangkan perjanjian tidak tertulis tidak mempunyai perlindungan hukum dan kepastian hukum sehingga menimbulkan akibat hukum dari bentuk penyelesaian pembayaran adalah keanekaragaman bentuk penyelesaian hasil penelitian Penulis mendapatkan perjanjian yang dilakukan pihak penyewa dan pihak menyewakan adalah perjanjian tidak tertulis . Akibat hukum dari bentuk penyelesaian pembayaran perjanjian tidak

tertulis

adalah

keanekaragaman

bentuk

penyelesaian,

keanekaragaman bentuk penyelesaian pembayaran yaitu pemilik kos akan menyita barang beharga seperti leptop, televisi (tv), dispenser, kipas angin, sepeda motor sebagai barang jaminan dan akan dikembalikan sampai penyewa membayar uang sewa, pemilik kos akan menghubungi wali atau orang tua guna dengan menghubungi wali atau orang tua bisa membayarkan uang sewa tersebut, Penyewa terlambat membayar akan

13


di kenakan sanksi yaitu denda sepuluh persen (10 %) dari harga sewa. Misalnya harga kos Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah ) denda 10 % kewajiban penyewa membayar Rp. 330.000 ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah ). Hal mana pihak menyewakan membuat peraturan seperti itu untuk menghambat terjadinya keterlambatan bayar uangdikeluarkan ini adalah akibat bentuk penyelesaian terakhir apabila pihak penyewa sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya dan tetap tidak melakukan kewajibannya maka pihak penyewa akan mengeluarkan si penyewa. DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung. Subekti R , 1976, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional. Alumni, Bandung. Abdul Kadir Muhammad,1992, Hukum Perikatan, Citra Adhitya Bakti, Bandung. Salim HS,2003, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta. Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta. Daeng Naja H.R, 2009, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Buku Kita, Jakarta. Satrio J , 1995, Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Setiawan R, 1987, Pokok-Pokok Hukum perikatan, Bina Cipta, Bandung. Subekti Prof.R. S.h., 1995, Aneka Perjanjian, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Sudikno Mertokusumo,1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, PT.Liberty, Yogyakarta. Soekanto Soerjono , 1986, Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga), UI-PRESS, Jakarta. Jogiyanto, 2005, Metodologi Penelitian Bisnis, PT. Liberty, Yogyakarta. Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Bina Cipta, Bandung. Hilman Hadi Kusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, PT.Mandar Maju,Bandung.

14


Anwar Saifuddin MA, 2001, Metode Penelitian, PT.Pustaka pelajar, Yogyakarta. Waluyo Bambang , 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. B.

Perundang-undangan

C.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Skripsi, Artikel Internet, Artikel Jurnal Ilmiah, dan Makalah Seminar Budi Saputra, (2010) “Tinjauan Umum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Vivy Pranavionita, (2013) “ Faktor Pendorong Pihak Yang Menyewakan Mobil Melakukan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mobil Melalui Pihak Kepolisian” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

15

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 2 Nomor 10 (2013) Copyright 2013

Recommend Documents