JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 6 (2014) Copyright 2014

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 6 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR : 061/Pdt.G/2011/PN.Smda DALAM GUGATAN WANPRESTASI PERJANJIAN KESEPAKATAN PENGELOLAAN KAWASAN PERTOKOAN DAN PERKANTORAN ANTARA ASPIADIN NOOR MELAWAN JAIDIN. Rahman Nuwanzah1 ([email protected]) Emilda Kuspraningrum2 ([email protected]) Nur Arifudin3 ([email protected]) Abstrak Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Analisa terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 061/Pdt.G/2011/PN.Smda dalam gugatan Wanprestasi atas Perjanjian Kesepakatan Pengelolaan Kawasan Pertokoan Dan Perkantoran Antara Aspiadin Noor Melawan Jaidin dilihat dari segi Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum serta untuk memberikan masukan terhadap Hal – hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menciptakan Putusan Nomor : 061/Pdt.G/2011/PN.Smda dalam gugatan Wanprestasi atas Perjanjian Kesepakatan Pengelolaan Kawasan Pertokoan Dan Perkantoran Antara Aspiadin Noor Melawan Jaidin memenuhi unsur Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Hasil penelitin yang diperoleh 1.) hakim menyatakan bahwa masalah ini merupakan perkara wanprestasi karena tidak dipenuhinya suatu prestasi yang disepakati kepada salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian materil dan formil. Unsur keadilan tidak didapatkan karena dalam putusan hakim masih menyamakan status sosial para pihak, hakim tidak memberikan jawaban atas salah satu tuntutan padahal hal itu merupakan hal penting Penggugat, hakim juga tidak memberikan argumentasi yang jelas dan rinci terhadap pertimbangannya. Kemudian tidak tercipta unsur Kemanfaatan karena hakim dalam putusan tidak memberikan batas waktu untuk pelaksanaan putusan harus dilaksanakan, dan hakim juga tidak memberikan putusan atas sanksi jika putusan lambat atau tidak dilaksanakan. Kemudian hakim tidak memberikan kepastian hukum karena hakim dalam putusannya tidak menngunakan dasar perundangundangan, hakim hanya fokus pada perjanjian saja 2) hal-hal yang dapat dilakukan agar putusan memberikan rasa keadilan adalah hakim harus memutus segala gugatan dari penggugat sesuai dengan salah satu asas putusan, kemudian untuk terciptanya kemanfaatan hakim harus memberikan rasa keadilan dan 1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 6

kepastian hukum sehingga hakim dalam putusan harus memberikan jangka waktu yang pasti hukuman harus dilaksanakan dan sanksi jika putusan hakim tidak. Kemudian untuk menciptakan kepastian hukum, walaupun perkara adalah perkara wanprestasi perjanjian hakim juga harus menggunakan dasar perundangundangan dalam putusannya agar memberikan kekuatan dan kepastian dalam isi putusan. Penulis menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 061/Pdt.G/2011/PN.smda dalam gugatan wanprestasi perjanjian kesepakatan pengelolaan kawasan pertokoan dan perkantoran antara Aspiadin Noor Melawan Jaidin masih tidak menceriminkan unsur Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Saran Penulis dalam membuat isi putusan hakim harus jelas, teliti, dan memberikan analisis dan argumentasi dalam putusan serta harus berdasarkan unsur Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, hakim juga harus menggunakan hati nurani dalam membuat putusan agar terciptanya unsur tersebut. Kata Kunci : - Aspiadin Noor, Jaidin, Wanprestasi, Pengelolaan

2

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara (Rahman Nuwanzah) Pendahuluan Pada perjanjian yang telah disepakati pihak aspiadin noor menyediakan 2

sejumlah lahan sebesar ± 4.968 M ( lebih kurang empat ribu Sembilan ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Pangeran Antasari Samarinda Provinsi Kalimantan Timur kepada Jaidin dalam hal proyek atas Kesepakatan Pengelolaan Kawasan Pertokoan Dan Perkantoran dengan sebutan ANTASARI OFFICE WALK BLOK/KAVLING A-5, Kemudian salah satu kewajibannya pihak Jaidin yaitu : Berkewajiban melaksanakan pembangunan kawasan pertokoan dan/atau perkantoran diatas lahan milik Aspiadin Noor tersebut, dan selanjutnya mengelola (memasarkan/menjual/menyewakan) tanah-tanah, tokotoko

dan

kantor-kantor

pelimpahan pengelolaan

tersebut.

Berkewajiban

melakukan

pembayaran

atas lahan kepada Aspiadin Noor yang telah diatur

dalam Pasal 2 Perjanjian Nomor 39 Tanggal 11 Mei 2009. Kemudian sampai batas waktu yang telah ditentukan, pihak Jaidin belum melaksanakan sisa pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian pada Pasal 2 Perjanjian Nomor 39 Tanggal 11 Mei 2009 dan pihak Jaidin tidak melanjutkan pembangunan proyek yang telah disepakati. Perkara ini kemudian timbul karena adanya suatu gugatan dari pihak Aspiadin yang merasa dirugikan atas suatu tindakan dari pihak Jaidin yang telah bertentangan dengan suatu isi perjanjian yang telah disepakati dalam gugatan berisi tuntutan dari pihak Aspiadin Noor yang menyatakan bahwa pihak Jaidin tidak memenuhi suatu prestasi yang sebagaimana telah disepakati dalam surat perjanjian kesepakatan pengelolaan kawasan pertokoan dan perkantoran. 3


Gugatan dari pihak Aspiadin Noor yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Samarinda merupakan Pengadilan yang ditunjuk apabila terjadinya sengketa antara kedua belah pihak dalam perjanjiannya. Setelah dilaksanakan persidangan Acara Perdata, Pengadilan Negeri Samarinda mengeluarkan Putusan dengan Nomor : 061/Pdt.G/2011/PN.Smda yang di umumkan pada tanggal 13 Agustus 2013 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun di dalam putusan yang di keluarkan oleh hakim, penulis melihat hakim dalam membuat putusan tidak memberikan alasan-alasan hukum dalam isi putusan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 sehingga penulis ingin melakukan analisa terhadap Putusan Nomor : 061/Pdt.G/2011/PN.Smda terhadap perkara gugatan Wanprestasi antara Aspiadin Noor Melawan Jaidin. Yang dalam penelitian terhadap putusan ini akan dilakukan analisa terhadap hal apa yang dapat dilakukan agar tercipta Putusan Perkara Perdata Nomor : 061/Pdt.G/2011/PN.Smda dalam gugatan Wanprestasi atas Perjanjian Kesepakatan Pengelolaan Kawasan Pertokoan Dan Perkantoran Antara Aspiadin Noor Melawan Jaidin untuk memenuhi unsur Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Pembahasan 1.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 061/Pdt.G/2011/PN.Smda Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Kesepakatan Pengelolaan Kawasan Pertokoan Dan Perkantoran Pada perkara ini terjadi akibat adanya suatu Perjanjian Kesepakatan Pengelolaan Kawasan Pertokoan Dan Perkantoran antara pihak Aspiadin Noor

4

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara (Rahman Nuwanzah) sebagai Penggugat dan pihak Jaidin sebagai Tergugat, kedua belah pihak telah bersepakat melakukan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian Nomor : 17 Tanggal 04 September 2008. Bahwa dapat di simpulkan sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdata karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban/Prestasi terhadap kesepakatan yang telah di perjanjikan sehingga memberikan kerugian kepada penggugat baik secara materil dan formil. Kemudian Pengadilan Negeri Samarinda mengadili perkara ini pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat diterima karena sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan. Serta menyatakan bahwa perkara ini merupakan perkara ingkar janji/wanprestasi. a. Dilihat dari aspek Keadilan Hukum Hakim harus mencari keadilan dari suatu masalah, sehingga hakim wajib mendengar dengan baik segala macam informasi atau keterangan dari para pihak yang didapat dalam sidang Peradilan Acara Perdata. Kemudian John Rawls Dalam Buku nya yang berjudul A Theory Of Justice melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh bebera ahli yakni: 1. Prinsip Kebebasan yang sama (equal liberty of principle) 2. Prinsip Perbedaan (differences principle) 3. Prinsip Persamaan Kesempatan (equal opportunity principle).

5


Kemudian

jika

kita

meninjau

putusan

perdata

Nomor

:

061/Pdt.G/2011/PN.Smda dari prinsip kebebasan yang sama (equal

liberty of principle) yaitu prinsip untuk berperan serta dalam kehidupan politik yaitu hak bersuara dan mencalonkan diri dalam pemilihan. Kebebasan

berbicara

termasuk

kebebebasan

pers,

kebebasan

berkeyakinan termasuk kebebasan beragama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenangwenang, dan kebebasan untuk mempertahankan milik pribadi, penulis melihat adanya suatu putusan hakim yang tidak memberikan suatu keadilan, karena hakim tidak memberikan jawaban dalam putusannya atas salah satu tuntutan dari Penggugat terhadap salah satu gugatan nya, tertuang dalam putusan halaman 6 poin 14. Kemudian terhadap hal ini nantinya akan menimbulkan ketidakadilan bagi penggugat karena salah satu gugatannya tidak diperiksa oleh hakim, karena hal ini tidak sesuai dengan asas hakim harus memeriksa seluruh gugatan yang diatur dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa hakim harus secara total memeriksa seluruh gugatan. Pada prinsip selanjutnya yaitu Prinsip Perbedaan (differences principle) yaitu bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar kepada mereka yang paling kurang beruntung. Jika dikaitkan pada prinsip ini, penulis melihat putusan pada perkara ini hakim tidak membedakan mengenai status sosial dan ekonomi dari para pihak yang bersengketa, hakim menganggap para pihak yang bersengketa memiliki kedudukan

6

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara (Rahman Nuwanzah) yang sama dalam hal drajat sosial dan ekonomi para pihak. Padahal apabila kita melihat dari gugatan Penggugat poin 12. Sehingga jika dilihat dari isi gugatan, Penggugat telah mengalami kerugian secara Materil dan Formil atas perkara wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan pastinya akibat hal ini adalah perubahan status sosial dan ekonomi dari Penggugat akibat kerugian yang diderita. Kemudian jika melihat dari Prinsip Persamaan Kesempatan (equal opportunity principle). yaitu memberikan

jaminan

bahwa

orang-orang

dengan

keterampilan,

kemampuan dan motivasi yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula. Apabila dilihat dari prinsip ini, penulis melihat terdapat fakta bahwa hakim memenuhi unsur dari prinsip ini karena hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menghadirkan bukti berupa bukti tertulis maupun bukti saksi yang akan digunakan Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan dari pada pembelaan bagi mereka. b. Dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum Berpijak pada aspek Kemanfaatan hukum penulis menyatakan bahwa putusan ini tidak meberikan kemanfaatan hukum, karena isi putusan hakim tidak memberikan suatu kepastian akan pelaksanaan eksekusi dari putusan ini, hal ini terlihat dalam isi putusan halaman 56 poin 6 : “Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar kepada penggugat dikarenakan Wan-prestasi tidak melaksanakan Pembangunan Pengelolaan Kawasan Pertokoan dan Perkantoran tersebut sebesar Rp.540.000.000.0000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap”

7


Namun dalam putusan ini tidak diberikannya suatu ketetapan terhadap batas waktu hukuman ini dilaksanakan dan dapat dilihat hakim juga tidak memberikan hukuman berupa denda atau sanksi apabila pihak yang di hukum ini tidak melaksanakan putusan hakim, sehingga mengakibatkan adanya pemikiran bahwa dalam menlaksanakan isi putusan dapat dilakukan kapan pun tanpa adanya waktu yang ditentukan oleh hakim, kemudian dalam putusan juga tidak di tetapkannya sita agar menjadi jaminan pelaksanaan putusan hakim, karena hal tersebut penulis melihat putusan hakim pada perkara ini tidak menciptakan kemanfaatan pada pihak yang dirugikan. Selain dari pihak yang dirugikan, karena pada siding ini bersifat terbuka dan masyarakat dapat hadir untuk melihat, masyarakat akan berpikir bahwa untuk mencari keadilan di persidangan apabila keadilan itu tidak didapatkan, hal ini dapat merubah pikiran masyarakat terhadap buruknya hakim dalam putusannya. c. Dilihat dari Aspek Kepastian Hukum Putusan hakim yang mengandung unsur

kepastian hukum akan

memberikan suatu kontribusi dalam ilmu hukum, karena putusan hakim dalam pengadilan akan mengikat kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, bukan lagi pendapat hakim majelis namun berubah menjadi putusan dari institusi pengadilan dan menjadi acuqan dari masyarakat dalam kehidupan seharihari.

8

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara (Rahman Nuwanzah) Radbruch memberikan pendapat yang cukup untuk mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan makna kepastian hukum. 1) Hukum itu positif yakni perundang-undangan. 2) Hukum itu berdasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. 3) Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari

kekeliruan

dalam

pemaknaan,

disamping

mudah

dilaksanakan. 4) Hukum positif tidak boleh mudah berubah.4 Kemudian apabila kita mengkaitkan teori ini dalam putusan perdata Nomor : 061/Pdt.G/2011/PN.Smda yang pertama, menyatakan bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Ditinjau dalam hal tersebut, penulis melihat bahwa dalam isi putusan majelis hakim dalam perkara perdata ini tidak mengkaitkan persoalan / kasus dengan aturan perundang-undang,

penulis

melihat

hakim

hanya

memberikan

pertimbangan dari tuntutan dengan hal-hal yang telah dia yakini kebenarannya, sehingga sangat disayangkan karena jika dalam putusan tidak adanya kekuatan undang-undang didalamnya maka putusan tersebut dapat dikatakan kurang memiliki suatu unsur kepastian hukum. Kemudian kedua, melihat pada hukum itu berdasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, dalam membuat putusan hakim harus melihat fakta yang didapatkannya dalam persidangan. penulis melihat bahwa dalam putusan, hakim telah melihat melihat pada fakta hukum 4

Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo, op. Cit, Halaman 36

9


yang terjadi dalam persidangan. Karena dalam menjatuhkan tuntutan hakim melihat kepada bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat hingga memberikan suatu tuntutan yang adil dan pasti, yang dapat dilihat dalam Halaman 51 Paragraf 1. Mencermati dari hal ini, penulis menyimpulkan bahwa hakim telah bertindak sesuai dengan fakta yang ditemukan dari bukti-bukti yang dihadirkan dengan menghitung pengeluaran-pengeluaran Penggugat hingga mendapat hasil akhir yang nanti akan dijadikan hasil tuntutan. Kemudian ketiga, kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan, selain dari kekeliruan yang dirasakan bagi Penggugat. Penulis juga melihat kekeliruan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan ini yang berdampak pada tergugat, hal itu dapat dilihat pada putusan halaman 54. Pada isi pertimbangan ini, dalam menemukan fakta didalam persidangan hakim tidak memberikan suatu argumentasi hukum yang jelas dan tegas, hanya memberikan suatu pertimbangan hukum, tetapi tidak menjelaskan secara detail terhadap apa-apa yang menjadi pertimbangan houkum dalam perkara ini. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 menyatakan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dan Pasal 178 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa hakim karena jabatannya atau

10

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara (Rahman Nuwanzah) secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Kemudian keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah. Pada bagian ini, akan terlihat apakah putusan perdata ini akan bermanfaat bagi para pihak atau tidak. Karena tidak boleh berubah maka putusan harus memiliki kekuatan yang kuat untuk mengikat para pihak. Namun seperti yang telah di bahas di atas, disini hakim masih kurang memberikan suatu putusan yang adil bagi para pihak, hal tersebut terlihat adanya suatu perlawanan hukum selanjutnya dari salah satu pihak yaitu pihak tergugat yang merasa masih terugikan pada putusan hakim ini. 2. Hal – hal Yang Dapat Dilakukan Untuk Menciptakan Putusan Nomor: 061/Pdt.G/2011/PN.Smda a. Demi memenuhi unsur Keadilan Hukum Pada Prinsip kebebasan bersama (equal liberty of principle) telah terlihat bahwa hakim tidak memenuhi prinsip ini karena hakim di dalam putusannya tidak memberikan suatu kebebasan untuk mempertahankan milik pribadi bagi pihak yang terugikan (Penggugat), seharusnya dalam putusan hakim harus memberikan pertimbangan terhadap gugatan dari penggugat yang terdapat dalam putusan

halaman 6 poin 14. karena

salah satu Asas putusan adalah putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR. Pada Prinsip Perbedaan (differences principle), penulis melihat hakim memberikan persamaan terhadap status sosial dan ekonomi para pihak, padahal telah

11


terlihat pada gugatan penggugat bahwa penggugat telah banyak mengalami kerugian atas kejadian wanprestasi ini yang terdapat dalam isi gugatan Poin 12, seharusnya hakim harus melihat hal tersebut dengan menggunakan hati nurani nya, karena selain dari fakta di dalam persidangan, putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan dan rasa keadilan tersebut hanya bisa didapat apabila hakim memberikan putusan selain berdasar pada perjanjian, hakim juga harus memutuskannya berdasarkan hati nuraninya. Pada prinsip persamaan kesempatan (equal

opportunity

principle).,

penulis

melihat

hakim

telah

cukup

baik

menggunakan prinsip ini dalam putusannya, hal tersebut terlihat bahwa hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpendapat dalam sidang acara perdata dan hakim juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan alat bukti berupa alat bukti tertulis, saksi dan alat bukti lainnya yang dianggap menguatkan pendapat para pihak. Sehingga hakim juga dapat melihat fakta hokum dari alat bukti saksi maupun bukti tertulis untuk menjadikan suatu bahan pertimbangan dalam putusan ini. b. Demi memenuhi unsur Kemanfaatan Hukum Apabila putusan telah dikeluarkan maka Hal yang harus hadir dan/atau tercipta apabila putusan ini dikeluarkan adalah : 1). Hukum harus memberikan kebahagiaan, maksud dari hukum memberikan kebahagiaan adalah para pihak yang bersengketa apabila merasa adanya kekeliruan dalam putusan ini, dapat diajukannya proses lainnya yaitu banding dan

12

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara (Rahman Nuwanzah) kasasi. 2). Putusan harus menentukan hak, selain dari memberikan putusan untuk menjatuhkan hukuman, dalam putusan juga harus melihat hak-hak para pihak yang bersengketa, hak tersebut dapat berupa objek dari apa yang di persengktakan. Putusan majelis hakim, harus benarbenar mengklasifikasikan yang mana hak penggugat dan yang mana hak tergugat. Kemudian harusnya hakim juga harus memberikan putusan dan pertimbangannya atas salah satu tuntutan tentang pengembalian sertifikat tanah yang telah dialihnamakan untuk menyatakan status hokum atas sertifikat tersebut.3). Putusan harus memiliki Kepastian dalam eksekusi, Pada isi putusan ini hakim masih belum memiliki kepastian dalam eksekusi nya, karena apabila kita melihat pada isi putusan diatas, hakim hanya menyatakan “terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap “ tetapi hakim tidak merumuskan jangka waktu harus dilaksanakannya putusan. Seharusnya hakim memberikan batas waktu kepada pihak yang dihukum untuk segera melaksanakan putusan hakim dalam perkara perdata ini. Kemudian hakim juga harus memutuskan sanksi apablia putusan ini tidak dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Hakim juga dapat melakukan sita untuk menjadi jaminan agar memberikan suatu rasa kepastian untuk dilaksanakannya putusan ini. 4). Putusan harus memberikan kebahagiaan bagi para pihak yang berkepentingan dan kehidupan manusia. Selain dari ketiga hal di atas , didalam putusan juga harus

memberikan

suatu

kebahagiaan

bagi

para

pihak

yang

13


berkepentingan dalam putusan ini dan juga masyarakat. Karena putusan majelis hakim dapat diajukan sebagai acuan untuk memberikan putusan para perkara lainnya yang biasa di sebut jurisprudensi. Apabila putusan hakim tidak memberikan kebahagiaan, masyarakat akan berpikir sia-sia jika mencari keadilan di persidangan. c. Demi memenuhi unsur Kepastian Hukum 1). Putusan harus memiliki dasar perundang-undangan,Apabila dilihat dari kasus yang terjadi memang benar bahwa kasus ini adalah kasus wanprestasi yang pasti timbul akibat adanya suatu kesepakatan yang diperjanjiakan. Didalam KUHPer di jelaskan pada Asas Pacta Sun Servanda, bahwa perikatan memiliki kekuatan hukum setara undangundang. Namun terlepas dari hal tersebut, untuk terciptanya unsur kepastian hukum di perlukannya juga suatu dasar perundang-undangan yang digunakan oleh hakim, sehingga hakim tidak hanya berpatok pada perjanjian belaka.hal ini juga dibutuhkan agar dalam putusannya hakim memiliki kekuatan hukum yang pasti di dalam putusannya. 2). Putusan harus melihat fakta hokum. Dalam putusan ini penelis melihat hakim telah melihat fakta hukum yang terjadi dalam persidangan dari buktibukti yang dihadirkan sehingga mendapatkan suatu hasil akhir. Dapat dilihat dalam halaman 50 Paragraf 3. Seperti ini seharusnya hakim dalam menjatuhkan dan memberikan suatu tuntutan dengan melihak fakta yang terjadi di persidangan, agar hakim tidak hanya sesuai dengan isi tuntutan tetapi juga melihat pada kenyataan. 3.) Putusan hakim harus dirumuskan

14

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara (Rahman Nuwanzah) dengan baik . Pada putusan perdata ini penulis melihat terdapat beberapa poin dalam pertimbangan hakim yang tidak dirumuskan dengan baik, sehingga menimbulkan kekeliruan didalamnya. Hal itu dapat dilihat dalam putusan hakim halaman 54. Dalam hal ini hakim hanya memberikan suatu pertimbangan hukum tetapi tidak memberikan suatu argumentasi dan alasan-alasan hukum yang jelas dan tegas dan tidak menjelaskan secara detail terhadap apa-apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam suatu perkara. karena itu menanggapi atas hal tersebut hakim dalam putusannya harus memberikan pertimbangan yang jelas dan rinci alasan pertimbangan tersebut di berikan agar di penuhinya suatu pemahaman hukum bagi para pihak dan tidak menimbulkan suatu pemaknaan yang salah. Penutup A. KESIMPULAN 1. Analisis yuridis terhadap putusan perkara perdata nomor : 061/pdt.g/2011/pn.smda

dilihat

dari

aspek

Keadilan,

Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Pada isi putusan masih banyak putusan hakim yang tidak memberikan unsur keadilan didalamnya, karena dalam memberikan putusan hakim memberikan status sosial dan ekonomi yang sama antara kedua belah pihak padahal hakim telah mendapat keterangan dan fakta hukum yang berbeda antar status dari para pihak. Hakim juga tidak memberikan putusan terhadap salah satu gugatan penggugat mengenai salah satu

15


hak nya yaitu Tanah penggugat yang masih dimiliki oleh Tergugat, hal ini sangat jelas terlihat adanya ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam isi putusan hakim, hakim juga tidak memberikan batas waktu putusan harus dilaksanakan dan putusanhakim tidak terdapat sanksi jika putusan hakim tidak dilaksanakan oleh pihak yang dijatuhkan hukuman serta hakim tidak memberikan putusan sita untuk menjadi jaminan agar adanya kepastian dalam pelaksanaan putusan. melihat dari sisi kepastian hukum hakim tidak menggunakan dasar undang-undang dalam putusannya yang mengakibatkan putusan kurang memiliki kekuatan hukum. Akibat dari kurang nya kedua aspek ini, tidak terciptanya kebahagiaan dan kemanfaatan hukum yang dirasakan untuk kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak dan masyarakat pun akan berpikir bahwa apabila dalam putusan tidak memiliki keadilan dan kepastian hukum, untuk apa pihak yang bersengketa mencari keadilan dalam pengadilan. 2. Hal yang di butuhkan dalam Putusan Untuk memenuhi unsur Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. A. Keadilan hukum, Untuk memenuhi unsur keadilan hukum dalam perkara perdata ini, hakim harus memberikan putusan terhadap seluruh gugatan yang diajukan Penggugat

dan

pertimbangannya.

memberikan B.

argumentasi

Kemanfaatan

Hukum,

yang

jelas

Apabila

terhadap

hakim

telah

memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak, secara pasti aspek kemanfaatan hukum akan terpenuhi. Hal yang dibutuhkan apabila putusan telah dikeluarkan adalah memberikan

16

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara (Rahman Nuwanzah) kebahagiaan para pihak, menciptakan keharmonisan, kembalinya hak yang hilang, harus adanya kepastian dalam eksekusi dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Hakim juga harus menyelesaikan masalah

mengenai

kepemilikan

atas

sertifikt

tanah

yang

di

permasalahkan dalam gugatan, agar jelas mengenai status hukum tanah tersebut. C. Kepastian Hukum, untuk terciptanya unsur ini dalam putusan hakim pada sengketa ini, hakim dalam memberikan putusan harus mendasar

pada

undang-undang

walaupun

masalah

yang

dipersengketakan adalah masalah perjanjian. B. SARAN 1. Penulis ingin agar para hakim dalam menjatuhkan mencerminkan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar para pihak yang bersengketa mendapatkan hal yang mereka cari di dalam persidangan. 2. Penulis ingin agar hakim dalam menjatuhkan putusan juga berdasarkan hati nurani dari dirinya, karena apabila hakim menggunakan hati nurani hakim dapat mengetahui tindakan yang tepat dalam penjatuhan putusannya.

17


Daftar Pustaka A. Buku Abdul Marhainis, 1986, Hukum Perdata, Jakarta Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Hay Marhainis Abdul, 1986, Hukum Perdata, yayasan pembianaan, Jakarta. Kansil C.S.T. 2000, Modul Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta. Mariam Darus Badrulzaman, 2005, Aneka Hukum Bisnis, PT Alumni, Bandung. Notonagoro, 1971, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pancoran Tujuh, Bina Aksara, Jakarta. Oeripkartawinata iskandar dan Sutantio Ny.Retnowulan, 2009, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mondar Maju, Bandung, Halaman. Subekti , 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermas, Jakarta. Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung. Rifai Ahmad, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta. Salim, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta. Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, PT Intermas, Jakarta. Marzuki Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. B. Peraturan Perundang-Undangan -

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Dokumentasi, Hasil Penelitian, Thesisi, dan Disertasi. Pasaribu Berhard Kurniawan, 2011, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.SMDA Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Besi Tua Antara CV. Limbah Bina Sejahtera Melawan Yayasan Peduli Lingkungan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia. Pasaribu Rudi Hartono , 2012, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 05.Pdt.G.2009/PN.SMDA Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Proyek Kerjasama Gerbang Dayaku Antara Purnadi Direktur Utama PT MARGI PURNAMA Melawan M.Takdir, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

18

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara (Rahman Nuwanzah) D. Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet, dan Makalah Seminar. Artikel berjudul “Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory Of Justice” http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertiankeadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/diakses pada hari selasa tanggal 28 januari 2014 pukul 19.10 Wita. Artikel Berjudul “Kepastian Hukum” http://yancearizona.net/2008/04/13/apaitu-kepastian-hukum/, Diakses Tanggal 7 Desember 2013 Pukul 05.40 Wita. Artikel berjudul “Definisi Normatif dalam Ilmu Hukum” http://programdoktorhukum.blogspot.com/2012/09/arti-normatifdalam-ilmu-hukum-1.html, diakses tanggal 7 Desember 2013 Pukul 05.39 Wita

19

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 6 (2014) Copyright 2014

Recommend Documents