JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 4 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENGAWASAN HEWAN TERNAK DI TEMPAT UMUM / FASILITAS UMUM (Ditinjau Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum) Agustina1 (
[email protected]) Rosmini2 (
[email protected]) K. Wisnu Wardana3 (
[email protected]) Abstrak Berdasarkan hasil penelitian, tugas dan fungsi menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dijalankan oleh Seksi Pembinaan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau yang bersifat preventif (pencegahan/pembinaan) melalui penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, pembuatan resplang pemberitahuan dan langkah persuasif pendekatan kepada masyarakat (LSM, tokoh masyarakat dan tokoh adat) agar ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Kemudian memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan memberikan nasehat/teguran lisan, teguran tertulis serta pembuatan pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan tugas dan fungsi penegakan peraturan daerah dijalankan oleh Seksi Pembinaan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau yang bersifat represif (tindakan) melalui tindak lanjut dari laporan/pengaduan masyarakat yang diresahkan oleh hewan ternak yang diliarkan/dipelihara secara bebas di tempat/fasilitas umum serta melakukan pengawasan langsung berupa razia/patroli/penertiban. Upaya peningkatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat kecamatan sampai pedesaan, peningkatan pengawasan berkala berupa peningkatan razia/patroli/penertiban dengan yang terjadwal, peningkatan penegakan/penertiban melalui sanksi yang tegas yaitu sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), peningkatan personel serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas pokok fungsi (tupoksi) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau. Kata kunci : Pengawasan, Tempat/Fasilitas Umum, Kabupaten Malinau. 1 2 3
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 4
Pendahuluan Kabupaten Malinau yang memiliki luas wilayah kurang lebih 39 ribu kilometer persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 71 ribu jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dan 109 desa. Dengan demikian, kepadatan penduduk adalah 1 (satu) jiwa perkilometer persegi. Rasio ini tidak seimbang dengan luas wilayahnya, sehingga subsektor peternakan memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, karena sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai peternak dan sistem pemeliharaan ternaknya adalah dengan cara diliarkan atau tidak dikandangkan. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Malinau mencatat bahwa pada tahun 2010 jumlah ternak mencapai 71.859 ekor, yang terdiri dari hewan ternak sapi, kerbau, kambing, babi dan unggas (ayam kampung, ayam ras pedaging serta itik). Diantara sekian jenis hewan ternak yang ada, hampir 25 % dari jumlah hewan ternak sapi dan kambing yang paling banyak dipelihara dengan cara diliarkan atau tidak dikandangkan. Hal ini disebabkan karena pembangunan kandang untuk hewan ternak sapi dan kambing memerlukan dana yang besar dan areal lahan yang sangat luas. Sehingga banyak pemilik hewan ternak sapi dan kambing memilih meliarkan hewan ternaknya di areal kosong yang memiliki rumput di sekitar tempat tinggal mereka. Namun, karena kurangnya pengawasan dari pemilik hewan ternak tersebut, mengakibatkan hewan ternak dapat menuju ke berbagai tempat, salah satunya adalah tempat/fasilitas umum, dimana banyak masyarakat berkumpul didalamnya.
2
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Agustina) Tempat/fasilitas umum memiliki potensi besar sebagai perantara penularan penyakit ataupun gangguan kesehatan lainnya, disebabkan dari hewan ternak yang diliarkan oleh pemiliknya. Upaya antisipasi sejak dini perlu dilakukan untuk pencegahan dengan menciptakan sanitasi lingkungan yang baik dan perlu ada pengaturan yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, yang berbunyi : “Setiap pemilik/pemelihara hewan ternak wajib menjaga hewan ternaknya agar tidak berkeliaran di tempat umum, tidak merusak fasilitas umum dan tidak merusak/memakan tanaman di kebun atau halaman orang lain”. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, yang berbunyi : “Tindak pidana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)”. Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah penegak Peraturan
Daerah
diantaranya
adalah
melakukan
pengawasan
terhadap
pemilik/pemelihara hewan ternak agar tidak berkeliaran di tempat/fasilitas umum, misalnya terminal angkutan umum dan bandar udara sebagai tempat untuk memperoleh akses jalur transportasi dari satu kabupaten ke kabupaten yang lainnya atau keluar masuk menuju Kabupaten Malinau. Hewan ternak yang tidak dikelola dengan baik oleh pemilik/pemeliharanya dapat mengganggu aktifitas di terminal angkutan umum tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang
3
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 4
Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : “Pelaksanaan pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawasan dan kesamaptaan” Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan dalam pengawasan hewan ternak yang diliarkan oleh pemiliknya, oleh karena itu perlu ada ketegasan dari pihak Pemerintah Daerah dalam menegakkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Pembahasan 1.
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan hewan ternak di tempat/fasilitas umum ditinjau berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamoing
Praja (Satpol PP) mempunyai
tugas
membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram,
tertib,
pemerintahan
dapat
dan
teratur
berjalan
sehingga
dengan
lancar
penyelenggaraan
roda
dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan
Perda,
Satpol
PP
juga
dituntut
untuk
menegakkan
kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Peran pertama berkaitan erat dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, karena keberadaannya didukung dengan berbagai Peraturan Daerah yang ada. Misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau. Disamping itu kemampuan daerah juga ditentukan oleh
4
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Agustina) berbagai Peraturan Daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Malinau, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tuna Susila. Peraturan Daerah tersebut jelas mempengaruhi kapasitas Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran kedua berkaitan dengan salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum
dan
ketenteraman
masyarakat
akan
mengganggu
jalannya
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja berhak melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Daerah, kemudian juga melakukan tindakan represif yang bersifat non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah (Bupati).
5
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 4
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, yang berbunyi: (1) Kantor Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten; (2) Kantor Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, yang berbunyi: “Polisi
Pamong
Praja
mempunyai
tugas
membantu
Bupati
dalam
melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat serta penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati”. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. Penyusunan pedoman kebijaksanaan pelaksanaan ketentraman
dan
ketertiban
serta
penegakan
Peraturan
Perundang-
undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati; b. Pelaksanaan pengembangan
6
kapasitas
personil
Polisi
Pamong
Praja,
penyuluhan,
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Agustina) dokumentasi dan pelaporan; c. Pelaksanaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban
wilayah,
masyarakat
dan
Peraturan
Perundang-undangan,
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati; d. Pelaksanaan, pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawasan dan kesamaptaan; e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; f. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati. Dengan memperhatikan pada fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatas, yang mencakup fungsi koordinasi, fungsi pengawasan dan fungsi operasi menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyangga kewibawaan pemerintah daerah khususnya untuk menegakkan Peraturan Daerah serta menciptakan situasi kondusif demi mewujudkan ketertiban dan ketenteraman didalam masyarakat. Peraturan Daerah yang ada salah satu diantaranya adalah menegakkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, yang berbunyi : “Setiap pemilik/pemelihara hewan ternak wajib menjaga hewan ternaknya agar tidak berkeliaran di tempat umum, tidak merusak fasilitas umum dan tidak merusak/memakan tanaman dikebun atau halaman orang lain”. Tempat / fasilitas umum merupakan tempat kegiatan bagi umum yang mempunyai tempat, sarana dan kegiatan tetap yang diselenggarakan oleh badan pemerintah, swasta, dan atau perorangan yang dipergunakan langsung oleh masyarakat. Setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia sangat erat interaksinya dengan tempat/fasilitas umum, apabila kondisi lingkungan tempat/fasilitas umum yang tidak terpelihara, diakibatkan oleh
7
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 4
sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan pemerintah dengan cara hewan ternak diliarkan/dilepas bebas, akan menimbulkan berbagai dampak negatif dimulai dari munculnya rasa ketidaknyamanan sampai kepada resiko penyebaran penyakit serta pencemaran lingkungan. Hal inilah yang meresahkan masyarakat sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tugas dan fungsi dibidang ketenteraman dan ketertiban umum dijalankan oleh Seksi Pembinaan Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, yang berbunyi : (1) Seksi Pembinaan Umum mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, ketenteraman dan ketertiban serta penyuluhan masyarakat dibidang ketertiban umum dan penegakan
peraturan
perundang-undangan,
Peraturan
Daerah
dan
Keputusan Bupati; (2) Seksi Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, yang berbunyi :
8
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Agustina) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Umum mempunyai fungsi : a. Perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, diklat dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban; c. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan
dibidang
ketenteraman
dan
ketertiban
serta
penegakan
Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hanry Djhonson, selaku Kepala Seksi Pembinaan Umum di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, peranan Seksi Pembinaan Umum terhadap pengawasan hewan ternak di tempat/fasilitas umum berdasarkan bersifat preventif (pencegahan) atau pembinaan yaitu melakukan sosialisasi/penyuluhan khususnya Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau serta melakukan langkah-langkah persuasif/pendekatan kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar ikut dalam pengawasan hewan ternak di tempat/fasilitas umum dengan cara melaporkan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut. Tugas dan fungsi dibidang penegakan Peraturan Daerah dijalankan oleh Seksi Pembinaan Operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang
9
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 4
Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, yang berbunyi: (1) Seksi Pembinaan Operasional mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional pengamanan, penertiban, pengawalan dan kesamaptaan; (2) Seksi Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, yang berbunyi : Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Operasional mempunyai fungsi : a. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengamanan; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional penertiban; c. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawalan dan kesamaptaan. Menurut keterangan dari Bapak Joko Agus Santoso, selaku Kepala Seksi Pembinaan Operasional di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, peranan Seksi Pembinaan Operasional bersifat represif (tindakan) yaitu melakukan tindakan langsung berupa razia/patroli/penertiban di lapangan. Apabila terjadi pelanggaran Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, yang berasal dari pengaduan maupun karena terjaring razia/patroli/penertiban, contohnya pengaduan dari instansi UPTD Terminal Kota yang berada di wilayah Desa Malinau Kota telah diresahkan dengan
10
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Agustina) keberadaan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di dalam lokasi Terminal Malinau Kota, berdasarkan pengaduan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan pegawai UPTD Terminal Malinau Kota melakukan operasi penertiban di lokasi Terminal Malinau Kota untuk menegakkan Peraturan Daerah ini. Apabila ada hewan ternak yang terjaring dalam razia/patroli/penertiban, maka petugas Satuan Polisi Pamong Praja akan mengumpulkan dan mengidentifikasi terhadap kepemilikan hewan ternak, karena hewan ternak khususnya yang ada di Desa Malinau Kota sebagian besar merupakan pembagian melalui program dari Dinas Pertanian Kabupaten
Malinau
sehingga
hewan
ternak
yang
terjaring
razia/patroli/penertiban tidak pernah ditahan, namun si pemilik hewan ternak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau. Setelah diketahui siapa pemilik hewan ternak yang melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum maka proses selanjutnya akan diserahkan dari Seksi Pembinaan Operasional kepada Seksi Pembinaan Umum (Binum) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau untuk mendapatkan pembinaan. Seperti yang dijelaskan kembali oleh Bapak Hanry Djhonson, selaku Kepala Seksi Pembinaan Umum di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau, pembinaan yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Pemberian teguran lisan yang berupa nasehat/pengarahan atau sosialisasi kepada pemilik hewan ternak yang melanggar Pasal 4 Peraturan Daerah
11
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 4
Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum agar tidak mengulangi perbuatannya; b. Apabila setelah diberikan teguran lisan si pemilik hewan ternak masih mengulangi perbuatannya, maka pemilik hewan ternak tersebut akan diberikan teguran tertulis; c. Walaupun teguran tertulis sudah diberikan namun si pemilik hewan ternak masih tetap melakukan pelanggaran, maka si pemilik hewan ternak tersebut harus membuat surat pernyataan yang berisi tidak akan mengulangi perbuatannya kembali; c. Langkah terakhir apabila si Pemilik hewan ternak masih tetap melakukan pelanggaran/mengulangi perbuatannya yaitu pemberian sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, yang berbunyi : (1) Tindak Pidana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. Penjatuhan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau denda harus melalui proses pengadilan, namun selama ini penjatuhan sanksi pidana tersebut belum pernah diberikan, langkah pembinaan yang pernah dilakukan adalah pembuatan surat pernyataan bagi pemilik ternak yang melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.
12
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Agustina) Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu disusun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja
yang
mampu
mendukung
terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Polisi Pamong Praja. 2.
Upaya Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan hewan ternak di tempat/fasilitas umum ditinjau berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dapat melalui 2 (dua) jalur. Pertama lewat jalur institusional bekerjasama
dengan
instansi
pemerintah
terkait.
Kedua
melalui
pemberdayaan masyarakat, yaitu mendorong masyarakat (LSM, tokoh masyarakat atau tokoh agama) untuk melaporkan segala macam bentuk pelanggaran Peraturan Daerah, baik yang dilakukan oleh warga masyarakat atau Badan Hukum tertentu. Agar pengawasan terhadap hewan ternak di tempat/fasilitas umum dapat berjalan dengan baik sesuai amanat Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau melakukan
upaya
sebagai
berikut:
a.
Upaya
Peningkatan
Sosialisasi/Penyuluhan, dalam mengatasi ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten
13
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 4
Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, upaya yang dapat dilakukan adalah pemberian sosialisasi/penyuluhan yang lebih intensif kepada
masyarakat,
dilakukan
bukan
berupa
hanya
sosialisasi/penyuluhan
kepada
tingkat
secara
kecamatan
rutin
namun
dan
sampai
menjangkau sampai ke tingkat desa-desa yang ada di Kabupaten Malinau, kemudian pembuatan resplang/papan pemberitahuan yang ditempatkan pada pusat-pusat kota atau lokasi-lokasi keramaian masyarakat yang berisi himbauan/ajakan kepada masyarakat untuk tidak meliarkan atau selalu menjaga hewan ternaknya serta ancaman pidana bagi yang melanggarnya, melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu mendorong masyarakat (LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama) untuk ikut berperan aktif dalam melakukan
upaya
pengawasan apabila
terjadi
pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah tersebut; b. Upaya Peningkatan Pengawasan Berkala, kurangnya
pengawasan
dalam
bentuk
razia/patroli/penertiban
yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu faktor penyebab berkurangnya efektifitas ketaatan/kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki program dalam melakukan pengawasan secara rutin/berkala dan tidak hanya mengandalkan
hasil
laporan/pengaduan
dari
masyarakat;
c.
Upaya
Penegakan/Penertiban Melalui Sanksi, fakta yang ada apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor
14
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Agustina) 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dikenakan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan pembuatan surat pernyataan, hal ini belum memiliki efek jera bagi pelanggarnya, sehingga perlu ada ketegasan atau penjatuhan sanksi yang lebih berat, yaitu pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum; d. Upaya Mengatasi Kekurangan Personel, pelanggaran terhadap Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum masih kerap terjadi di masyarakat, dikarenakan kurangnya pengawasan/razia/patroli/penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah personel untuk melakukan pengawasan/razia/patroli/penertiban. Sehingga perlu pengajuan penambahan personel kepada Kepala Daerah (Bupati) pada saat penerimaan atau pengangkatan pegawai baru; e. Upaya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau merupakan salah satu penyebab kurangnya efektifitas terhadap pengawasan hewan ternak yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, contohnya yaitu belum ada tempat khusus untuk menempatkan hewan-hewan ternak yang tertangkap dalam proses penertiban, sehingga perlu adanya penambahan anggaran untuk melengkapi
15
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 4
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau. Penutup A.
Kesimpulan 1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan hewan ternak di tempat/fasilitas umum ditinjau berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau berperan dalam mengawasi Peraturan
Daerah
(pencegahan/pembinaan)
tersebut, melalui
yang
bersifat
penyuluhan/sosialisasi
preventif kepada
masyarakat (pemilik hewan ternak, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh adat), pembuatan papan pemberitahuan/pengumuman dan memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan memberikan nasehat/teguran lisan, teguran tertulis serta pembuatan pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan Seksi Pembinaan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau berperan dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut, yang bersifat represif (tindakan) melalui tindak lanjut dari laporan/pengaduan yang diresahkan oleh hewan ternak yang diliarkan/dipelihara secara bebas di tempat/fasilitas umum serta melakukan tindakan langsung berupa razia/patroli/penertiban.
16
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Agustina) 2. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan hewan ternak di tempat/fasilitas umum ditinjau berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban
Umum
adalah melakukan upaya peningkatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat kecamatan sampai pedesaan, peningkatan pengawasan berkala berupa peningkatan razia/patroli/penertiban dengan yang terjadwal, peningkatan penegakan/penertiban melalui sanksi yang tegas yaitu sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda
sebanyak-banyaknya
Rp
5.000.000,-
(lima
juta
rupiah),
peningkatan personel serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung tugas pokok fungsi (tupoksi) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau. B. Saran Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka untuk memaksimalkan penyelesaian permasalahan peranan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengawasan hewan ternak di tempat/fasilitas umum ditinjau berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1.
Diharapkan
agar
pemerintah
daerah
bersama-sama
dengan
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan membuat peraturan pelaksanaan dibawahnya, karena
17
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 4
masih bersifat umum sehingga mengakibatkan kebingungan dan kerancuan bagi personel Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di lapangan; 2.
Diharapkan peran dari semua pihak, bukan saja Satuan Polisi Pamong Praja namun seluruh jajaran pemerintah daerah atau instansi yang berada dalam wilayah Kabupaten Malinau dapat menjalankan fungsi kontrol untuk mengawasi dan melaporkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di wilayah kerjanya masing-masing;
3.
Diharapkan
kepada
masyarakat
secara
umum
dan
khususnya
bagi
pemilik/pemelihara hewan ternak yang ada di wilayah Kabupaten Malinau timbul kesadaran dalam mentaati Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, demi terwujudnya kesehatan lingkungan yang baik, keindahan dan kebersihan Kabupaten Malinau.
18
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Agustina) Daftar Pustaka A.
Buku
Danusaputro, Munadjat, 1987, Hukum Lingkungan, Bina Cipta, Bandung. Hamzah, Andi, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta. Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Makarao, Mohammad Taufik, 2011, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Goup, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Rahmadi, Takdir, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Rangkuti, Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya. Soemirat, Juli, 2003, Toksikologi Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Soenhadji, Sudjono, 1994, Kesehatan Lingkungan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sunggono, Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suryabrata, Sumadi, 2003, Metode Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta. B.
Peraturan Perundang – undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
19
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 4
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau.
20
