JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 2 (2014) Copyright 2014

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 2 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

STUDI TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN BAKU JUAL BELI TENAGA LISTRIK TERHADAP PERUSAKAN ATAU PERUBAHAN PERALATAN LISTRIK MILIK PT. PLN (PERSERO) AREA SAMARINDA OLEH PELANGGAN Emi Herliani1 ([email protected]) Emilda Kuspraningrum2 ([email protected]) Erna Susanti3 ([email protected]) Abstrak Setiap Perjanjian menimbulkan suatu akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban diantara para pihak, dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dihindari terjadinya wanprestasi. Dalam hubungan hukum yang terjadi diantara PT. PLN (Persero) Area Samarinda dengan pelanggan juga memungkinkan terjadinya wanprestasi yang dapat mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian. Sebagai penunjang dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, pendekatan penelitian empiris serta pendekatan masalah dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkut paut dengan penelitian dan penelitian kepustakaan. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi kalimat yang teratur, sistematis dan logis. Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa kurangnya kesadaran pelanggan listrik untuk menaati perjanjian yang telah disepakatinya serta dalam prakteknya banyak pelanggan yang tidak beriktikad baik dalam melaksanakan klausula perjanjian khususnya pada Pasal 12 ayat (2) SPJBTL dan dalam penyelesaian perselisihan pendapat antara pelanggan dengan pihak PT. PLN (Persero) Area Samarinda lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan cara litigasi menjadi pilihan terakhir ketika tidak tercapainya mufakat dalam musyawarah. Kata Kunci: PT. PLN (Persero) Area samarinda, Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik, Pelanggan, Wanprestasi.

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

STUDY OF BREACH OF CONTRACT ELECTRIC POWER TRADE STANDARD AGREEMENT TOWARD ACT OF DAMAGING OR CHANGE OF ELECTRIC DEVICE BELONGS TO STATE ELECTRICITY ENTERPRISE CO. INC. LTD SAMARINDA REGION BY CUSTOMERS Emi Herliani4 ([email protected]) Emilda Kuspraningrum5 ([email protected]) Erna Susanti6 ([email protected]) Abstract Every agreement appear a law consequence like right and duty between each sides, in fulfillment of right and duty could not avoided from the occurs of breach of contract. In law connection that occurs between State Electricity Enterprise Co. Inc. Ltd Samarinda Region with the customers also enable occurs of breach of contract that could be make one side became loss. The purpose of this research are to know the implementation of electric power standard agreement between State Electricity Enterprise Co. Inc. Ltd Samarinda Region with the customer in case the occuring of violation in Article 12 verse (2) Letter of Electric Power Trade Standard Agreement which have been agreed and the resolution of breach of contract because of violation Article 12 verse (2) Letter of Electric Power Trade Standard Agreement which have been agreed between State Electricity Enterprise Co. Inc. Ltd Samarinda Region with the customers. This research used descriptive analysis technique, empirical research approach and problem approach followed by law approach and concept approach, collecting data was to do with field research that is doing the interview to employee which has the connection with the research and literature research. The data which has been collected analyzed by the descriptive regular sentences systematic and logic. Based on the findings was known that less of an awareness from the electric customers to obedient the agreement which has been agreed along with the practice, not all the violation which appears in Article 12 Letter of Electric Power Trade Standard Agreement in practice a lot of customers who has bad attitude bring about the agreement clause as especially in Article 12 verse (2) Letter of Electric Power Trade Standard Agreement and the resolution of the differences of opinions between the costumers with State Electricity Enterprise Co. Inc. Ltd side Samarinda region mostly used conference way and judicature way become the last choice when the consensus in conference was not reach. Keywords: State Electricity Enterprise Co. Inc. Ltd, Electric Power Trade Standard Agreement, Customer, Breach of contract.

4 5 6

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 2

Pendahuluan Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.7 Sebagai suatu sumber energi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemanfaatan tenaga listrik perlu diatur oleh negara, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.8 Mengingat peranan listrik sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, maka dijalinlah suatu hubungan melalui suatu perjanjian jual beli antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan listrik, dalam hal tersebut calon pelanggan datang mengajukan permohonan dan telah bersedia membayar sejumlah uang kepada PT. PLN (Persero) untuk dicatat sebagai langganan PLN. Dengan demikian karena calon pelanggan telah menyetujui maka timbullah suatau keterikatan

yang

menghasilkan suatu kesepakatan, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik.

7 Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 8 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2

Studi Tentang Wanprestasi Perjanjian Baku (Emi Herliani) Setiap Perjanjian menimbulkan suatu akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban diantara para pihak, dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dihindari terjadinya wanprestasi. Wanprestasi di dalam suatu perjanjian tidak selalu dilakukan oleh debitur, tetapi adakalanya dilakukan oleh kreditur yang disebabkan oleh adanya kelalaian atau kesalahan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan hukum yang terjadi diantara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan juga memungkinkan terjadi adanya wanprestasi yang dapat mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian. Permasalahan-permasalahan yang hendak penulis kemukakan adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian baku jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Area Samarinda dengan pelanggan dalam hal terjadi pelanggaran Pasal 12 ayat (2) surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah di sepakati bersama dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi akibat pelanggaran Pasal 12 ayat (2) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang telah disepakati antara PT. PLN (Persero) Area Samarinda dengan pelanggan. Penelitian

ini

mempunyai

tujuan

untuk

mengetahui

pelaksanaan

perjanjian baku jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Area Samarinda dengan pelanggan dalam hal terjadi pelanggaran Pasal 12 ayat (2) surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah di sepakati bersama serta untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi akibat pelanggaran Pasal 12 ayat (2) surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah di sepakati antara PT. PLN (Persero) Area Samarinda dengan pelanggan.

3


Metodologi merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian dimana dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasar fakta yang ada.9 Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini mengenai Studi tentang Wanprestasi Perjanjian Baku Jual Beli Tenaga Listrik terhadap Perusakan atau Perubahan Peralatan Listrik Milik PT. PLN (Persero) Area Samarinda oleh Pelanggan. Penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendekatan undang-undang

(statute

approach).

Pendekatan

undang-undang

(statute

approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.10 Pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach). Dimana pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.11 Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di PT. PLN (Persero) Area Samarinda yang beralamat di Jalan Gajahmada Nomor 23, Samarinda. penelitian ini dimanfaatkan selama masa tenggang

berdasarkan

Surat

Persetujuan

Judul

dan

Penunjukan

Dosen

Pembimbing Nomor 2672/ UN17.7/DT/2013 berlaku selama 6 (enam) bulan,

9

Soerjono dan Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 23. 10 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Halaman 93. 11 Ibid.

4

Studi Tentang Wanprestasi Perjanjian Baku (Emi Herliani) terhitung sejak

tanggal 30 Juli 2013 dan berakhir tanggal 30 Januari 2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu PT. PLN (Persero) Area Samarinda dan Pelanggan listrik. Sedangkan teknik sampling yang dipergunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer (primary law material) atau data dasar

(primary data/basic data) merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap karyawan PT. PLN (Persero). Data Sekunder (secondary law material) atau data pendukung mencakup data-data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Datadata tersebut yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, KUH Perdata, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Data Tertier (tertiary law

material) atau data pendukung yang memberi penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi penelitian lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara serta penelitian kepustakaan untuk memperoleh data

5


sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang penulis gunakan terhadap data-data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dimana data yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis yang telah dikumpulkan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan (verifikasi). Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pembahasan 1.

Pelaksanaan Perjanjian Baku Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dalam Hal Terjadi Pelanggaran Pasal 12 Ayat (2) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan syarat sah perjanjian yang ditentukan

6

Studi Tentang Wanprestasi Perjanjian Baku (Emi Herliani) dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini, apabila dikaitkan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik PT. PLN (Persero) Area Samarinda syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, hubungan hukum yang terjadi antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Area Samarinda diawali dengan permintaan pelanggan sendiri untuk melakukan penyambungan tenaga listrik kepada PT. PLN (Persero) Area Samarinda kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian jual beli tenaga listrik ini pun terjadi tanpa adanya unsur khilaf, paksaan atau penipuan tetapi berdasarkan kemauan para pihak. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1321 yang berbunyi, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Apabila dilihat dari syarat kedua yaitu, kecakapan untuk membuat suatu perikatan baik PT. PLN (Persero) maupun pelanggan keduanya samasama cakap karena tidak bertentangan dengan Pasal 1330 KUH Perdata yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian ialah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang-orang yang menurut undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian. Apabila dilihat dari syarat sah perjanjian yang ketiga yaitu berdasarkan suatu hal tertentu, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu disini ialah prestasi atau obyek dari suatu perjanjian seperti yang tertera diberbagai literatur yang menyebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian ialah prestasi atau pokok perjanjian baik menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu

7


yang dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Area Samarinda dengan pelanggan diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 SPJBTL. Sedangkan syarat sah perjanjian yang keempat yaitu adanya suatu sebab yang halal ialah isi dari perjanjian tersebut apakah dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Karena apabila suatu perjanjian dibuat berdasarkan sebab yang terlarang maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Perjanjian baku yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) dan disepakati oleh pelanggan dalam persetujuan pemasangan listrik juga memiliki fungsi yang sama dengan undang-undang namun dalam hal ini hanya berlaku bagi para pihak yang menyepakatinya saja. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” atau yang biasanya disebut dengan asas pacta sunt servanda.

Oleh karena itu

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan telah mengatur mengenai hak dan kewajiban Pihak Pertama (PT. PLN (Persero) dan juga hak dan kewajiban pelanggan listrik atau Pihak Kedua yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian lapangan, perjanjian yang seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak masih

8

Studi Tentang Wanprestasi Perjanjian Baku (Emi Herliani) saja dilanggar oleh pelanggan. Dari data laporan P2TL Triwulan IV PT. PLN (Persero) Area Samarinda Tahun 2013 tercatat masih banyak pelanggan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni sebanyak 658 kasus pelanggaran. Seperti yang tertuang dalam Tabel 2. Dalam hal ini ketentuan dalam perjanjian yang tidak dipatuhi atau dilanggar oleh pelanggan ialah ketentuan mengenai larangan yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang berbunyi, “Pihak Kedua dilarang Merusak atau merubah peralatan listrik milik Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini baik yang dilakukan oleh Pihak Kedua sendiri maupun pihak lain”. Tindakan merusak dan merubah peralatan listrik milik PT. PLN (Persero) termasuk dalam golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik golongan I (PI), golongan II (PII) dan golongan III (PIII), dimana pelanggaran golongan I (PI) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya12 dan juga merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh Pelanggan yaitu dari 5.562 pemeriksaan terdapat 658 penyimpangan pemakaian dan 454 diantaranya merupakan penyimpangan pemakaian listrik atau pelanggaran (golongan PI). Pelanggaran golongan II (PII) dari 5.562 pemeriksaan terdapat 658 penyimpangan pemakaian dan ditemukan 25 pelanggaran golongan II (PII), yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran 12 Pasal 13 ayat (1) huruf (a) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Nomor:

9


energi. Pelanggaran golongan III (PIII), dari 5.562 pemeriksaan terdapat 658 penyimpangan pemakaian dan 42 diantaranya pelanggaran golongan III (PIII) apabila pada APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan energy. Berdasarkan data pada tabel 2 maka jumlah pelanggaran merusak dan atau merubah peralatan listrik milik PT.PLN (Persero) Area Samarinda merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pelanggan PT. PLN (Persero) Area Samarinda dibanding pelanggaran

lainnya.

Pada

penulisan

ini

penulis

mengkhususkan

pembahasan pada tindakan pelanggan yang melakukan perusakan atau perubahan peralatan listrik milik PT. PLN (Persero) baik yang dilakukannya sendiri maupun oleh pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam pelaksanaan perjanjian baku jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Area Samarinda dengan pelanggan tidak didasari dengan iktikad baik dari pelanggan hal ini dapat terlihat dari banyaknya pelanggan yang melakukan pelanggaran yang sampai dengan bulan September tercatat sebanyak 658 pelanggaran. Padahal dengan jelas diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, iktikad baik yang dimaksud disini ialah kemauan atau maksud yang baik dari pelanggan untuk melaksanakan substansi atau isi dari perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah disepakatinya, maka dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 12 ayat (2) SPJBTL dapat dikatakan bahwa pelanggan tidak beriktikad baik dalam

10

Studi Tentang Wanprestasi Perjanjian Baku (Emi Herliani) melaksanakan perjanjian yang telah disepakatinya sendiri. Menurut Bapak Heryanto dan Ibu Halina, dalam hal ini selaku responden dari pelanggan PT. PLN (Persero) Area Samarinda yang melakukan penyambungan langsung tidak melewati Kwh Mcb milik PT. PLN (Persero) area samarinda. Beliau melakukan pelanggaran tersebut dikarenakan menginginkan daya listrik yang lebih besar dengan pembayaran tagihan yang tetap atau sama dengan pembayaran daya yang resmi tercatat di PT. PLN (Persero) Area Samarinda, beliau juga mengatakan tidak mengetahui akibat dari pelanggaran tersebut dikarenakan selama pelanggaran itu dilakukan tidak terjadi hal-hal yang membahayakan yang terjadi akibat pelanggaran tersebut dan responden juga menerangkan bahwa tidak adanya sosialisasi dari PT. PLN (Persero) Area Samarinda secara langsung ke wilayah tempat tinggal responden.13 Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

Bapak

Wayan

selaku

responden dalam penelitian ini, beliau menyatakan bahwa peralatan listrik yang berada di persil miliknya mengalami kerusakan bukan karena disengaja melainkan rusak dengan sendirinya akibat pengaruh eksternal, kerusakan tersebut terjadi pada komponen peralatan kWh meter milik PT. PLN (Persero) yang berada di persil milik pelanggan.

14

Meskipun bukan

pelanggan yang melakukan perusakan, tetapi pelanggan tetap dikenai sanksi mengingat surat edaran direksi PLN tahun 2010 yang mengatakan bahwa jika terjadi perusakan peralatan listrik milik PLN yang berada di persil milik

13 14

Wawancara dengan Bapak Haryanto dan Ibu Halina tanggal 5 Januari 2014. Wawancara dengan Bapak Wayan tanggal 5 Januari 2014.

11


pelanggan maka penghuni di persil tersebut dianggap bersalah meski tanpa pembuktian hukum. Berdasarkan uraian di atas maka dengan terjalinnya suatu hubungan hukum antara pihak PLN dengan pelanggan yang melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya, ketika pelanggan melakukan hal yang dilarang dalam Pasal 12 ayat (2) maka dapat dikatakan pelanggan lalai dalam memenuhi prestasinya sehingga kepadanya dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. Dalam hal ini bentuk prestasi yang dilanggar oleh pelanggan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Area Samarinda dengan pelanggan ialah berupa tidak berbuat sesuatu seperti yang tertuang dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi, “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila

si

berutang

tidak

memenuhi

kewajibannya,

mendapatkan

penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Dimana cara menentukan kapan pelanggan melakukan wanprestasi adalah sejak saat pelanggan berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

2.

Upaya Penyelesaian Wanprestasi oleh Pihak PT. PLN (Persero) Akibat Pelanggaran Pasal 12 Ayat (2) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang Dilakukan Pelanggan Seperti

yang

diuraikan

diatas,

dengan

tindakan

pelanggan

melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dalam hal ini merusak dan merubah peralatan listrik milik PT. PLN (Persero) Area samarinda 12

maka

pelanggan

telah

melakukan

wanprestasi

terhadap

Studi Tentang Wanprestasi Perjanjian Baku (Emi Herliani) pelaksanaan perjanjian jual beli yang telah disepakatinya bersama PT. PLN (Persero) Area Samarinda. Pada Klausul Perjanjian tertulis bahwa pihak kedua dilarang merusak atau merubah peralatan listrik milik Pihak pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) SPJBTL baik yang dilakukan oleh pihak kedua sendiri maupun pihak lain. Upaya yang dilakukan oleh Pihak PT. PLN (Persero) untuk mengetahui tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan yaitu dengan cara melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan setiap hari dengan menugaskan petugas pelaksana lapangan P2TL untuk memeriksa peralatan listrik milik PLN yang berada dipersil milik pelanggan dan apabila pada saat pemeriksaan di persil pelanggan ditemukan pelanggaran dan atau kelainan pemakaian tenaga listrik maka apabila diperlukan maka petugas P2TL berwenang untuk melakukan pemutusan sementara atas STL dan/atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara, melakukan pembongkaran rampung atas STL pada Pelanggan dan bukan pelanggan dan juga melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya. Mengacu kepada Surat Perjanjian Jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Area Samarinda dengan pelanggan dan juga Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian

Tenaga

Listrik

maka

pelanggan

yang

telah

melakukan

pelanggaran atau didapati kelainan pemakaian tenaga listrik dikenakan sanksi berupa sebagai berikut Pemutusan sementara, Pembongkaran

13


Rampung, Pembayaran Tagihan Susulan dan Pembayaran Biaya P2TL lainnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, apabila dilihat dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” maka prosedur yang dilakukan PT. PLN (Persero) telah sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata, dimana pengenaan sanksi dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan sebanyak 3 (tiga) kali sebelum mengambil tindakan tegas. Dimana teguran ini dapat diartikan sebagai pesan dari penyedia jasa dalam hal ini yaitu PT. PLN (Persero) Area Samarinda kepada pengguna jasa atau pelanggan mengenai peringatan pada saat pelanggan tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang tertera dalam isi perjanjian yang ditetapkan. Tagihan susulan merupakan bentuk ganti rugi yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) dalam Surat Keputusan Direktsi PT. PLN (Persero) atas kerugian yang dialaminya akibat tindakan pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan pelanggan yang bersifat khusus karena tidak seperti ganti rugi yang diatur secara umum dalam KUH Perdata Pasal 1365 yang berbunyi, “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, yang memberikan beberapa jenis penuntutan ganti rugi, yaitu Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang, Ganti rugi atas

14

Studi Tentang Wanprestasi Perjanjian Baku (Emi Herliani) kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula, Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, Larangan untuk melakukan suatu perbuatan, Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, dan Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. Perbuatan merusak dan merubah peralatan listrik tersebut dapat digolongkan ke dalam perbuatan melawan hukum karena merugikan PT. PLN (Persero) sebagai pemasok tenaga listrik, selain itu juga merugikan pelanggan yang baik dan masyarakat setempat. Misalnya, tegangan menjadi turun dan mengakibatkan peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya akan cepat rusak karena tidak dapat berfungsi dengan baik. Ganti rugi berupa tagihan susulan yang di tetapkan oleh PT. PLN (Persero) dikatakan tidak seperti ganti rugi yang diatur secara umum dalam KUH Perdata Pasal 1365 dikarenakan bersifat khusus atau lex specialis yang diatur tersendiri dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 sehingga mengenyampingkan ganti rugi yang diatur secara umum dalam KUH Perdata Pasal 1365. Perhitungan tagihan susulan dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan administrasi dan/atau laboratorium hasil temuan dan pembayaran tagihan susulan juga dapat dilakukan secara angsuran berdasarkan permintaan dari pelanggan atau pemakai listrik yaitu selambat-lambatnya selama 12 bulan. Apabila terhadap tagihan susulan yang di tetapkan oleh PT. PLN (Persero) pelanggan merasa tidak menyetujui atau keberatan maka penyelesaian masalah tersebut

15


dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan SUP Pengendalian Susut PT. PLN (Persero) Area Samarinda penyelesaian melalui jalur litigasi pernah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali bukan terhadap pelanggan tetapi terhadap tenaga outsourching PT. PLN (Persero) Area Samarinda yang membantu pelanggan merusak atau merubah peralatan listrik. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di dapat hasil bahwa setiap terjadinya perselisihan pendapat antara PT. PLN (Persero) dengan pemakai tenaga listrik atau pelanggan maka alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian perselisihan yang digunakan ialah negosiasi yang merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara PT. PLN (Persero) Area Samarinda dan Pelanggan listrik, dan dapat juga diartikan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang berperkara dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau lebih kepada jalur keperdataan melaui mekanisme denda yang berupa tagihan susulan dimana menurut penulis penyelesaian dengan jalur ini tidak memberikan efek jera pada pelanggan pelaku wanprestasi karena jumlah denda atau tagihan susulan yang dikenakan tidak sebanding atau tidak dapat menutupi kerugian yang dialami PT. PLN (Persero) Area Samarinda.

16

Studi Tentang Wanprestasi Perjanjian Baku (Emi Herliani) Penutup Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka pada Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) Area Samarinda dengan pelanggan atau pemakai tenaga listrik PT. PLN (Persero) Area Samarinda masih banyak yang tidak menaati perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah disepakatinya, hal ini ditandai dengan besarnya jumlah pelanggan yang kedapatan melakukan pelanggaran atau larangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau dengan kata lain disebut wanprestasi mengenai larangan merusak dan merubah peralatan listrik milik PT. PLN (Persero) Area Samarinda yaitu sebanyak 521 pelanggaran, sehingga dapat dikatakan pelanggan tersebut tidak beriktikad baik dalam melaksanakan klausula perjanjian yang telah disepakatinya. Namun dalam banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi dalam hal pemakaian tenaga listrik khususnya mengenai milik PT. PLN (Persero) Area Samarinda, PLN juga turut berperan dikarenakan kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai ketenagalistrikan khususnya mengenai bahaya dari perusakan atau perubahan peralatan listrik milik PT. PLN, dan bahwa upaya penyelesaian wanprestasi oleh pihak PT. PLN (Persero) akibat pelanggaran Pasal 12 ayat (2) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPBJTL) yang dilakukan pelanggan adalah mengedepankan cara penyelesaian menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau lebih kepada jalur keperdataan melaui mekanisme denda yang berupa tagihan susulan, dimana dalam musyawarah ini tidak menutup

17


kemungkinan

pelanggan

yang

melakukan

pelanggaran

akan

mendapat

keringanan sanksi misalnya cara pembayaran Tagihan Susulan yang dapat dilakukan dengan cara mengangsur. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula perselisihan diselesaikan dengan cara litigasi atau dengan mengajukan sengketa ke pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda yang telah di tetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) apabila tidak tercapainya mufakat dalam musyawarah kedua belah pihak. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan seharusnya para pihak baik PT. PLN (Persero) Area Samarinda maupun pelanggan menaati isi perjanjian yang telah di sepakati bersama dalam hal ini khusunya bagi pihak pelanggan guna menghindari terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak, dan seharusnya PT. PLN (Persero) Area Samarinda lebih meningkatkan pemantauan terhadap pemakaian arus listrik pelanggan yang tidak wajar serta menindak tegas para pelanggan PT. PLN (Persero) Area Samarinda yang melakukan perusakan dan/atau perubahan peralatan listrik maupun orang lain atau tenaga outsourching PT. PLN (Persero) Area Samarinda yang membantu melakukan perusakan dan atau perubahan peralatan listrik milik PT. PLN (Persero) Area Samarinda.

18

Studi Tentang Wanprestasi Perjanjian Baku (Emi Herliani) Daftar Pustaka Literatur Soerjono dan Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052). Dokumen Hukum Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

19

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 2 (2014) Copyright 2014

Recommend Documents