JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 4 (2014) Copyright 2014

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 4 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

PERBANDINGAN HUKUM PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi) Wisnu Rama Pradika Hasibuan 1 ([email protected]) Haris Retno Susmiyati2 ([email protected]) La Syarifudin3 ([email protected]) Abstrak Pertambangan minyak dan gas bumi merupakan salah satu andalan pendapatan bagi Indonesia, begitu pentingnya kedudukan sektor pertambangan migas, maka pengaturannya dilakukan secara terpisah dari pertambangan umumnya. Penguasaan sumber daya alam dalam hal ini minyak dan gas bumi yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 memberikan Negara Republik Indonesia posisi yang sangat kuat dan mempertegas wewenang Negara terhadap penguasaan sumber daya alam migasnya. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, penguasaan migas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Dapat dikatakan bahwa kedua peraturan tersebut sama-sama menekankan posisi Negara sebagai penguasa atas kekayaan sumber daya alam Indonesia. Negara memiliki wewenang penuh untuk menguasai, mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional yang ada ada di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 3 yang terdapat pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960, pengusahaan pertambangan migas dilakukan oleh Negara, dengan Perusahaan Negara sebagai pelaksana atau pemegang kuasa pertambangan. Seiring berjalannya waktu, peran Pertamina selaku Perusahaan Negara pelaksana kegiatan usaha pertambangan diganti oleh Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Pertamina lalu dianggap sama sebagai badan usaha saja.

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 4

Selain adanya persamaan penguasaan migas oleh Negara yang terdapat pada kedua peraturan tersebut, ditemukan pula perbedaan bahwa jika pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Pemegang Kuasa Pertambangan yaitu Perusahaan Negara (Pasal 1 huruf h) sedangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pengusahaan migas diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Dalam pengusahaan, berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 yang diberi wewenang untuk mengusahakan adalah Perusahaan Negara, sedangkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 pengusahaan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Selain itu terdapat perbedaan pada sistem kontrak dan pada pengawasan kegiatan pertambangan migas dengan dibentuknya BP Migas. Jadi perlu adanya revisi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terutama yang menyangkut pengusahaan minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga penguasaannya berada ditangan negara dan penggunaannya harus dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata Kunci: Minyak Bumi, Gas Bumi, Penguasaan, Pengusahaan.

2

Perbandingan Hukum Penguasaan Dan Pengusahaan (Wisnu Rama) Pendahuluan Minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga penguasaannya berada

ditangan

negara

dan

penggunaannya

harus

dilakukan

dengan

memperhatikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945

menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai

oleh

negara

dan

dipergunakan

untuk

kemakmuran rakyat”. Kedua ayat ini menegaskan adanya

sebesar-besar

penguasaan oleh

negara dan penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Saat ini peran pihak nasional dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, khususnya di bidang hulu terus berkembang. Peran nasional saat ini telah tumbuh menjadi sekitar 29 persen. Peran ini amat strategis dan penting mengingat pengusahaan migas memiliki ciri padat modal, padat teknologi dan beresiko investasi yang besar. Untuk itulah pengusahaan migas sejak awal telah membuka ruang bagi investor asing. Kendati demikian, perusahaan

seiring

dengan

nasional

dalam

berkembangnya bidang

kemampuan

pengelolaan

migas

nasional, juga

peran

senantiasa

memperlihatkan kemajuan. Pertambangan minyak dan gas bumi merupakan salah

3


satu andalan pendapatan bagi Indonesia, begitu pentingnya kedudukan sektor pertambangan migas, maka pengaturannya dilakukan secara terpisah dari pertambangan umumnya yaitu saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pembahasan A. Perbandingan Hukum Penguasaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Yang Terdapat Pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi A.1

Persamaan Dalam Konsep Penguasaan Minyak dan Gas Bumi Yang Terdapat Pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Penguasaan oleh Negara dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tercantum dalam Pasal 2 dimana dikatakan bahwa “Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara”. Penguasaan sumber daya alam dalam hal ini minyak dan gas bumi yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 memberikan Negara Republik Indonesia posisi yang sangat kuat dan mempertegas wewenang Negara terhadap penguasaan sumber daya alam migasnya dalam penjelasan umum angka (1). Sehingga dapat dikatakan bahwa Negara memiliki wewenang penuh untuk menguasai, mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional yang ada ada di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai

4

Perbandingan Hukum Penguasaan Dan Pengusahaan (Wisnu Rama) dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Penguasaan migas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak

terbarukan

Pertambangan

yang

terkandung

Indonesia

di

merupakan

dalam kekayaan

Wilayah nasional

Hukum yang

dikuasai oleh Negara”. A.2

Perbedaan Dalam Konsep Penguasaan Minyak dan Gas Bumi Yang Terdapat Pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Setelah menelaah persamaan yang terdapat pada Undangundang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, maka berikut ini akan dijabarkan mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat pada kedua aturan perundangundangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain: 1. Perbedaan Latar Belakang Pembentukan Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan 2. Perbedaan Pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

5


Menurut Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. B. Perbandingan Hukum Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Yang Terdapat Pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi B.1

Persamaan Dalam Konsep Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Yang Terdapat Pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan mengusahakan bahan galian strategis baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Rangkaian pengusahaan yang dinamakan sebagai kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam dunia perminyakan harus dikuasai oleh negara mengingat nilainya yang sangat tinggi dan dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan energi guna kesejahteraan kehidupan rakyat. Konsep pengusahaan oleh negara ini secara filosofis sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi Pengusahaan dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dapat ditemukan pada Penjelasan Umum angka 2 yang menyatakan:

6

Perbandingan Hukum Penguasaan Dan Pengusahaan (Wisnu Rama) “Penyerahan pelaksanaan kekuasaan Negara atas kekayaan nasional berupa bahan-bahan galian bumi Indonesia tidaklah dapat dilakukan begitu saja, oleh karena bahan-bahan galian tersebut masing-masing memiliki sifat khusus dan pula mempunyai nilai yang sangat berlainan bagi bangsa Indonesia dan Negara. Maka itu, mengingat hal-hal itu, bahan-bahan galian dibagi dalam tiga golongan yang menentukan kepada siapa pelaksanaan itu dapat diberikan. Dan oleh karena pelaksanaan itu berarti penguasaan pertambangan bahan galian, maka

dalam

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-undang

tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini pelaksanaan kekuasaan Negara itu disebut Pengusahaan, dan yang menjalankan pengusahaan itu disebut pelaksana pengusahaan.” Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas

Bumi,

definisi

pengusahaan

menitikberatkan

pada

penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi baik Kegiatan Usaha Hulu maupun Kegiatan Usaha Hilir yang berasaskan ekonomi kerakyatan,

keterpaduan,

manfaat,

pemerataan,

kemakmuran

bersama

keadilan, dan

keseimbangan,

kesejahteraan

rakyat

banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak

dan gas bumi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertujuan antara lain demi menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian pengusahaan

7


kekayaan nasional minyak dan gas bumi, mendukung kemampuan nasional dalam mengusahakan kekayaan nasional, meningkatkan pendapatan

Negara,

serta

menciptakan

lapangan

pekerjaan,

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terdapat pula persamaan lain dalam aspek pengusahaan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu sama-sama mengakui pemisahan hubungan antara kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan hak-hak atas tanah. Hubungan antara kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan hak-hak atas tanah perlu diatur karena hal tersebut penting dilakukan demi menjamin hak-hak para pemilik hak atas tanah serta memberikan batasan-batasan yang jelas

antara

pemilik

hak

atas

tanah

dengan

pelaku

usaha

pertambangan minyak dan gas bumi. B.2

Perbedaan Dalam Konsep Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Yang Terdapat Pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Perbedaan dalam konsep pengusahaan minyak dan gas bumi yang terdapat pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi antara lain:

8

Perbandingan Hukum Penguasaan Dan Pengusahaan (Wisnu Rama) 1. Perbedaan Pelaksana Usaha Minyak dan Gas Bumi Yang Terdapat Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, 2. Perbedaan Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Yang Terdapat Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, 3. Perbedaan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pengusahaan Yang Terdapat Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan 4. Perbedaan Sistem Perizinan Minyak dan Gas Bumi Yang Terdapat Pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

9


Penutup A. Kesimpulan 1.

Pertambangan minyak dan gas bumi merupakan salah satu andalan pendapatan bagi Indonesia. Begitu pentingnya

kedudukan sektor

pertambangan migas, maka pengaturannya dilakukan secara terpisah dari pertambangan umumnya yaitu dengan Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas bumi dan saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdapat persamaan yaitu dalam hal penguasaan yang berada ditangan Negara. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 disebutkan bahwa: ”Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara”. Sedangkan penguasaan Negara yang terdapat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: ”Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara”. Terkait dengan perbedaan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, ditemukan perbedaan bahwa jika pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Pemegang Kuasa Pertambangan yaitu Perusahaan Negara

10

(Pasal 1 huruf h) sedangkan

Perbandingan Hukum Penguasaan Dan Pengusahaan (Wisnu Rama) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa: “Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. 2.

Persamaan terkait pengusahaan minyak dan gas bumi yang terdapat pada Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu bahwa kedua peraturan perundangundangan tersebut menggarisbawahi bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi merupakan kegiatan mengusahakan bahan galian strategis baik untuk perekonomian negara. Konsep pengusahaan oleh negara yang dianut oleh kedua peraturan perundang-undangan tersebut secara filosofis sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu terdapat perbedaan yang ditemukan antara lain perbedaan pelaksana kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perbedaan jenis kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perbedaan dalam pemegang wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, serta perbedaan dalam sistem perizinan pengusahaan minyak dan gas berlaku.

11


B. Saran 1.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 harus direvisi terutama yang berkaitan dengan penguasaan minyak dan gas bumi sebagai kekayaan nasional

harus

dikuasai

oleh

Negara

dengan

pengusahaannya

dikembalikan ke Perusahaan Negara, seperti yang terdapat pada Undangundang Nomor 44 Prp. Tahun 1960. 2.

Adanya perubahan menyeluruh terkait mekanisme pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia terutama mengenai pelaksana usaha, jenis kegiatan usaha, adanya lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, serta sistem perizinan minyak dan gas bumi sehingga dapat terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat yang akan menciptakan kemakmuran yang adil dan merata sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12

Perbandingan Hukum Penguasaan Dan Pengusahaan (Wisnu Rama) Daftar Pustaka A. Literatur Bakri, Muhammad., 2007, Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media, Jakarta Erwiningsih, Winahyu., 2011, Hak Pengelolaan Atas Tanah, Total Media, Jogyakarta. Erwiningsih, Winahyu., 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media, Jogjakarta. Harsono, Boedi., 1975, Hukum Agraria Indonesia Jilid 1 Bagian 1, Djambatan, Jakarta. Harsono, Boedi., 1982, Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturanperaturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta. Hatta, Mohammad., 1967, Ekonomi Terpimpin, Djambatan, Jakarta. Hutagalung, Arie. S., 2012, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, Pustaka Larasan, Denpasar. Manan, Bagir., 1987, Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, Fakultas Hukum Unpad, Bandung. Marzuki, Peter Mahmud., 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Muhammad, Abdul Kadir., 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditiya Bakti, Bandung. Notonagoro., 1984, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. Parlindungan, A. P., 1990, Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria, Penerbit Alumni, Bandung. Salim, H., HS., 2010, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Simamora, Rudi., 2000, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta. Soekanto, Soerjono., 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta. Supriadi, 2008, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. Sutedi, Adrian., 2011, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta. Syeirazi, Kholid., 2009, Di Bawah Bendera Asing; Liberalisasi Industri Migas di Indonesia, Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.

13


B. Peraturan Perundang–undangan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. C. Artikel Internet BP Blogspot, Widjajono Partowidagdo Production Sharing Contract (PSC) dan Cost Recovery di Industri Hulu Migas Indonesia, dari http://bp.blogspot.com/widjajono-partowidagdo-productionsharing-contract-(psc)-dan-cost-recovery-di-industri-hulu-migasindonesia.html, diakses pada 15 Agustus 2013, pukul 14.40 WITA. Detik Finance, Cadangan Minyak Indonesia Tinggal Tersisa 11 Tahun lagi, dari http://finance.detik.com/read/cadangan-minyak-indonesiatinggal-tersisa-11-tahun-lagi.html, diakses pada tanggal 21 Mei 2013, pukul 13.40 WITA.

Dilema Blok Mahakam, dari Post Online, http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/12806/dilema-blokmahakam.html, diakses pada tanggal 15 Mei 2013, pukul 10.22 WITA. Kementerian ESDM, Peran Nasional dalam Pengusahaan Migas Terus Berkembang, Jakarta,dari http://www.esdm.go.id/berita/migas/4 0-migas/2369-peran-nasional-dalam-pengusahaan-migas-terusberkembang.html. Diakses pada tanggal 21 Mei 2013 pukul 15.00 WITA. Lutfi Chakim Blogspot, Menghapuskan Sistem Kontrak Karya Untuk Investor

Kaltim

Asing Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Sebagai Langkah dari Strategis Menuju Kedaulatan Energi, http://lutfichakim.blogspot.com/2011/12/menghapuskan-sistemkontrak-karya-untuk-investor-asing-dalam-kegiatan-usahaminyak-dan-gas-migas-sebagai-langkah-strategis-menujukedaulatan-energi.html, diakses pada 19 September 2013, pukul 16.33 WITA.

14

Perbandingan Hukum Penguasaan Dan Pengusahaan (Wisnu Rama) Republika, Din Syamsudin: Perpres Pengganti BP Migas Sami Mawon, dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/11/15/mdif kf-din-syamsudin-perpres-pengganti-bp-migas-sami-mawon, diakses pada 10 September 2013, pukul 14:55 WITA. Sekretaris Kabinet, Pengganti BP Migas Presiden Teken Perpres Pembentukan SKK Migas, dari http://www.setkab.go.id/berita-7020-PenggantiBP-Migas-Presiden-Teken-Perpres-Pembentukan-SKK-Migas.html, diakses pada 11 Mei 2013, pukul 9:45 WITA. Wikipedia, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dari http://id.wikipedia.org/wiki/badan_pelaksana_kegiatan_usaha_hu lu_minyak_dan_gas_bumi.html, diakses pada 15 Mei 2013, pukul 14:45 WITA. WordPress, Sejarah Pengelolaan Migas, dari http://poltekmigas.wordpress.com/2012/03/13/sejarahpengelolaan-migas-indonesia.html, diakses pada 12 Oktober 2013, Pukul 13.22 WITA. D.

Lain-lain Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 4 (2014) Copyright 2014

Recommend Documents