JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 2 Nomor 8 (2013) Copyright 2013

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 8 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA

(OUTSOURCING) DI PT ANGKASA PURA I BALIKPAPAN (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) Ria Paramaiswari1 ([email protected]) Suradiyanto2 ([email protected])

Abstrak RIA PARAMAISWARI. 0710015101. Suradiyanto, S.E.,S.H.,M.Hum. M. Fauzi, S.H.,M.H. Pelaksanaan Penyediaan Jasa (outsourcing) Di PT. Angkasa Pura I Kota Balikpapan ( Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Perkembangan yang pesat di dalam bidang ketenagakerjaan membuat munculnya sistem-sistem baru yang diterapkan di perusahaan-perusahaan bagi para pekerjanya. Salah satu dari sistem itu adalah sistem pekerja kontrak atau yang lebih dikenal dengan istilah outsourcing. Masalah ketenagakerjaan ini pasti berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia serta berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks, oleh karena itu sudah seharusnya tenaga kerja atau pekerja memperoleh perlindungan dan kepastian hukum didalam melaksanakan pekerjaannya. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum tersebut adalah melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan kajian terhadap pekerja outsourcing mengenai pelaksanaan dari penyedia jasa (outsourcing) dan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing di PT. Angkasa Pura I Kota Balikpapan, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, yaitu penelitian untuk menganalisis ketentuan peraturan pokok tentang ketenagakerjaan yaitu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sumber-sumber hukum yang berlaku dan akan dilanjutkan dengan meneliti bagaimana implementasi yang diterapkan dilapangan. Dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu jenis pekerjaan yang diberikan kepada pekerja outsourcing adalah pekerjaan utama dari PT. Angkasa Pura I 1 2

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8

karena merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan tersebut dan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana tidak terpenuhinya pasal 66 ayat (1), ayat (2) a, b, dan d serta ayat (3) yang tidak terpenuhi maka menurut pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Hal ini diperkuat pula dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Saran dari penulis diharapkan agar PT. Angkasa Pura I Balikpapan melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis pekerjaan dengan memisahkan antara jenis pekerjaan yang merupakan kegiatan utama dan jenis pekerjaan yang merupakan kegiatan jasa penunjang. Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Outsourcing

2

PROVISION OF SERVICES WORKER (OUTSOURCING) IN PT ANGKASA PURA I BALIKPAPAN (VIEWED FROM LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT)) Ria Paramaiswari3 ([email protected]) Suradiyanto4 ([email protected]) Abstract RIA PARAMAISWARI. 0710015101. Suradiyanto, S.E., S.H., Hum. M. Fauzi, S.H., M.H. Providing implementation services (outsourcing) at PT. Balikpapan City Angkasa Pura I (Seen From the Law No. 13 Year 2003 on Manpower). The rapid developments in the field of labor makes the emergence of new systems are applied in enterprises for its workers. One of the systems it is contract labor system, better known by the term outsourcing. Employment problem is definitely related to the survival of humans as well as various aspects of the life of a very broad and complex, therefore it should be labor or worker protection and legal certainty in performing his job. One form of protection and legal certainty is through the implementation and application of the agreement. Based on this, the authors conducted a study on the implementation of labor outsourcing service providers (outsourcing) and legal protection for outsourced workers at PT. Angkasa Pura I Balikpapan City, whether in accordance with the regulations of Law No. 13 Year 2003 on Manpower. This study uses an empirical approach, ie research to analyze the principal provisions of the employment Act No. 13 of 2003 on Employment and sources of law are applicable and will continue to examine how the implementation of the applied field. In its implementation is still not in accordance with applicable regulations. That is the type of work given to the outsourced workers is the main job of the PT. Angkasa Pura I as a part of the production process in the company and against the provisions that have been regulated under the Law No. 13 Year 2003 on Manpower, where non-compliance of Article 66 paragraph (1), paragraph (2) a, b, and d and subsection (3) is not fulfilled, according to Article 66 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 on Manpower then by law the status of a working relationship between workers / laborers and service provider company workers / laborers turning to labor relations between workers / laborer and the employer. This is reinforced by the Decision of the Constitutional Court No.27/PUU-IX/2011. Advice from the author expected that PT. Angkasa Pura I Balikpapan to evaluate the types of work by separating the type of work that is the main activity and the type of work that an auxiliary service activities.

3 4

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman


Keywords: Law No. 13 Year 2003 on Manpower and Outsourcing Pendahuluan Perkembangan yang pesat di dalam bidang ketenagakerjaan membuat munculnya sistem-sistem baru yang diterapkan di perusahaan-perusahaan bagi para pekerjanya. Salah satu dari sistem itu adalah sistem pekerja kontrak atau yang lebih dikenal dengan istilah outsourcing. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran yang mengalami peningkatan yang sangat besar karena ketidak seimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah pekerja yang ada. Tapi pada kenyataannya sistem ini tidak membawa dampak yang begitu baik bagi pekerja outsourcing. Perlindungan bagi para pekerja outsourcing masih sangat lemah diterapkan. Masalah ketenagakerjaan ini pasti berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia serta berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks, oleh karena itu sudah seharusnya tenaga kerja atau pekerja memperoleh perlindungan dan kepastian hukum didalam melaksanakan pekerjaannya. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum tersebut adalah melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Perjanjian kerja biasanya dibuat berdasarkan kemampuan atau kecakapan dari pihak karyawan dan perusahaan. Perjanjian kerja yang baik harus tertulis dan memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan demikian diharapkan apa yang menjadi hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak dan bagi pihak pekerja pada khususnya dapat terlindungi dan memiliki kepastian hukum. Status hukum bagi pekerja outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 64, dimana disebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan 2

PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA (Ria Paramaiswari) sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis

Rumusan Masalah Pada hakikatnya banyak permasalahan yang akan ditemukan dalam rangka penelitian ilmiah ini, juga untuk memenuhi sasaran serta tujuan penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam rumusan : 1.

Bagaimana pelaksanaan dari sistem pekerja penyedia jasa pekerja (outsourcing) di PT. Angkasa Pura I di Kota Balikpapan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

2.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing di PT Angkasa Pura I Kota Balikpapan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

Tujuan Penelitian Adapun

yang

menjadi

tujuan

dari

penelitian

ini

adalah

untuk

mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut : 1.

Untuk mengetahui pelaksanaan dari sistem penyedia jasa pekerja (outsourcing) di PT. Angkasa Pura I Kota Balikpapan ditinjau dari UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2.

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing di PT. Angkasa Pura I Kota Balikpapan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3


Metode Penelitian a.

Jenis Penelitian Penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini dengan menggunakan

metode jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum sosiologi atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bertitik tolak pada pada primer/data dasar, yang diperoleh melelui pengamatan (observasi), wawancara. Sesuai dengan judul Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pekerja (Outsourcing) Di PT Angkasa Pura I Balikpapan. b.

Pendekatan Masalah Pendekatan masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut : 1. Pendekatan Undang-undang Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada

keterkaitannya

dengan

penegakan

hukum

ketenaga

kerjaanOutsourcing di kota Balikpapan. 2. Pendekatan Kasus Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagaankerjaan Outsourcing di PT. Angkasa Pura I Balikpapan. c.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Angkasa Pura I Kota Balikpapan yang

beralamatkan Jalan Marsma R. Iswahyudi Balikpapan 76115, penulis menentukan lokasi

4

penelitian

tersebut

dikarenakan

terdapat

permasalahan

terhadap

PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA (Ria Paramaiswari) penempatan tenaga kerja Outsourcing di bagian penting ( Accounting atau Administrasi ) Non Core pada PT. Angkasa Pura I Balikpapan. d.

Waktu dan Jadwal Penelitian Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sejak tanggal 04 Maret

2012 dan berakhir tanggal 10 Juli 2012. Pembahasan Pelaksanaan Sistem Penyediaan Jasa Pekerja (outsourcing) di PT. Angkasa Pura I di Kota Balikpapan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kata outsourcing adalah hal yang tidak asing lagi di lingkungan PT. Angkasa Pura I. Hal ini berkenaan dengan proses pengalihan tenaga kerja

outsourcing yang terjadi di PT. Angkasa Pura I. Outsourcing berarti penggunaan sumber daya dari luar, yaitu pekerja selain pekerja dari PT. Angkasa Pura I. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sugiarto Panca yang menjabat sebagai General Manager di PT. Angkasa Pura I, beliau menuturkan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya mengatur mengenai outsourcing maka PT. Angkasa Pura I memandang perlu untuk melakukan penataan ulang outsourcing dilingkungan PT. Angkasa Pura I. Penataan ulang ini sekaligus sebagai kontrol terhadap keberadaan tenaga kerja dilingkungan PT. Angkasa Pura I sehingga pelaksanaannya akan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tercapai keselarasan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka dikeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Nomor KEP.110/PL.10/2008 tentang Pengadaan Tenaga Outsourcing PT. Angkasa Pura I.

5


Bapak Sugiarto Panca juga menyampaikan tentang pelaksanaan outsourcing di lingkungan PT. Angkasa Pura I yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: a.

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis

b.

Perjanjian penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis.

Lingkup pekerjaan yang bisa atau kemungkinan akan dilimpahkan kepada perusahaan lain bias sangat beragam. Kriteria jenis pekerjaan yang bisa dilimpahkan kepada pihak lain menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : a.

Jenis pekerjaan yang perlu dikerjakan secara terus menerus tetapi pekerjaan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan dapat dikerjakan oleh semua orang tanpa kualifikasi tertentu (non critical job)

b.

Pekerjaan yang kompetensinya tidak terpelihara atau dipertahankan

c.

Pekerjaan yang hanya diperlukan pada waktu-waktu tertentu

d.

Pekerjaan yang menuntut keahlian yang sangat khusus dan langka atau tidak tersedia di lingkungan perusahaan

e.

Pekerjaan yang mempunyai kandungan pelayanan sosial atau pembinaan usaha kecil dan tidak mempunyai nilai ekonomi bagi perseroan. Pelaksanaan kegiatan outsourcing oleh PT Inkatama Semesta

sebagai

perusahaan penyedia jasa pekerja adalah sebagai berikut : Jenis pekerjaan yang diberikan PT. Angkasa Pura I kepada PT Inkatama Semesta adalah penyedia jasa pekerja administrasi perkantoran dan driver. Proses penunjukan PT Inkatama Semesta

6

adalah dengan cara penunjukan langsung

PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA (Ria Paramaiswari) yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I Balikpapan kepada PT Inkatama Semesta. Lingkup pekerjaan pekerja administrasi perkantoran meliputi suratmenyurat, entri data filing system dan lain sebagainya. Sedangkan tugas pekerja supir (driver) adalah melakukan kegiatan antar jemput karyawan sesuai dengan kebutuhan PT. Angkasa Pura I. pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan setelah dikeluarkannya

Surat

Perintah

Kerja

(SPK)

Nomor

:

AP.I.26/SPK/HK.10/2010/GME-B untuk pengerjaan dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan antara pihak PT. Angkasa Pura I dengan Kokapura. Hasil dari penelitian penulis lakukan di PT. Angkasa Pura I melalui wawancara dengan salah satu pekerja yang bernama Bapak Andi Faisal yang merupakan salah satu staf umum selama 2 (dua) tahun adalah jumlah pekerja adalah sebanyak 17 (tujuh belas) pada bidang administrasi perkantoran dan supir antar jemput dengan latar belakang pendidikan sarjana dan SMA. Diantara para pekerja, terdapat pekerja perempuan sebanyak 7 (tujuh) orang yang menangani pekerjaan administrasi perkantoran. Khusus untuk pekerjaan driver, hanya dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki. Tidak terdapat pekerja anak dan umur minimal pekerja adalah 19 (Sembilan belas) tahun. Pekerjaan para pekerja dimulai dari hari Senin sampai Jum’at pada pukul 08.00 – 16.00. Total jam kerja adalah 40 (empat puluh) jam untuk 5 (lima) hari kerja. Kegiatan outsourcing di lingkungan PT. Angkasa Pura I Cabang Balikpapan dengan PT Inkatama Semesta berlangsung sejak tahun 2007. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nurul Huda yang menjabat sebagai Asisten Manajer Personalia PT. Angkasa Pura I.

7


Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemui pelanggaran terhadap pelaksanaan outsourcing di PT. Angkasa Pura I Kota Balikpapan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dimana pekerja outsourcing yang diperkerjakan sebagai Admin perkantoran adalah dengan melalui Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6). Dimana pada Pasal tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Ayat (1) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : a.

pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b.

pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c.

pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d.

pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Ayat (2) :

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

8

PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA (Ria Paramaiswari) Ayat (4) :

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (5) :

Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya

secara

tertulis

kepada

pekerja/buruh

yang

bersangkutan. Ayat (6) :

Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun

Hambatan Hukum Hambatan hukum yang membuat PT. Angkasa Pura I menelaah lebih lanjut tentang perjanjian kerja dengan tenaga kerja Outsourcing adalah : 1.

Dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menerima Fair Benefit and welfare tanpa diskriminasi dengan pekerja yang lain. Meski undang-undang ini sudah diterapkan dalam peneyelesaian di Perusahaan Angkasa Pura, namun dari beberapa Karyawan masih merasa

9


kurang sepakat karena tidak sesuainya fair benefit dan welfare yang diterima 2.

Dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Inti putusan Mahkamah Konstitusi ini artinya tak lagi memberi kesempatan pada sebuah perusahaan untuk memberikan pekerjaan yang sifat objeknya tetap meskipun itu bersifat penunjang seperti pengamanan, kurir dan lainnya sehingga melancarkan hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentang waktu jam kerja.

b.

Hambatan Teknis dalam masalah peneyelesaian dari PT. Angkasa Pura I dan PT. Inkatama Semesta menemui beberapa hambatan Teknis, yaitu :

1.

Pihak PT. Angkasa Pura I dan Inkatama Semesta harus rapat hingga 4 x demi menyesuaikan pokok permasalahan jam kerja dan pembayaran ganti Fair Benefit dan welfare karyawan.

2.

Sulitnya ditemukan kata sepakat antara Angkasa Pura I dan Inkatama dalam pembayaran, sehingga harus melalui penghitungan ulang soal ganti rugi.

3.

10

Dalam proses penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama.

PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA (Ria Paramaiswari) Penutup Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan : 1.

Bahwa dalam pelaksanaan dari sistem penyedia jasa pekerja (ousourcing) di PT. Angkasa Pura I masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yaitu jenis pekerjaan yang diberikan kepada pekerja outsourcing yang apabila ditelaah lebih lanjut jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan utama dari PT. Angkasa Pura I karena merupakan bagian dari proses produksi di perusahaan tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

2.

Tidak sesuainya pekerjaan yang diberikan kepada pekerja outsourcing di PT. Angkasa Pura I Balikpapan yaitu merupakan kegiatan pokok yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan bukan merupakan kegiatan penunjang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana tidak terpenuhinya pasal 66 ayat (1), ayat (2) a, b, dan d serta ayat (3) yang tidak terpenuhi maka menurut pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara

11


pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Hal ini diperkuat pula dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 yang menyebutkan

bahwa

tak

lagi

memberi

kesempatan

pada

sebuah

perusahaan untuk memberikan pekerjaan yang sifat objeknya tetap meskipun itu bersifat penunjang seperti pengamanan, kurir dan lainnya. Daftar Pustaka A. Literatur Djumadi. 1995. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Damanik, Sehat. 2006. Outsourcing Dan Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20003 Tentang ketenagakerjaan. DSS Publising; Jakarta. Husni, Lalu. 2000. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta. Kosidin, Koko. 1999. Perjanjian Kerja Perburuhan dan Peraturan Perusahaan. Mandar Maju; Bandung. Maimun. 2003. Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. PT. Pradnya Paramita; Jakarta. Manulang, Sandjun. 2001. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. PT. Rineka Cipta; Jakarta. Ndaraha, Taliziduhu. 1999. Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. PT. Rineka Cipta; Jakarta. Prodjodikoro, Wirjono. 2000. Azas-azas Hukum Perjanjian. CV. Mandar Maju; Bandung. Rusli, Hardijan. 2003. Hukum Ketenagakerjaan. Ghalia Indonesia; Jakarta. Soepomo, Iman. 2003. Pengantar Hukum Perburuhan. Djambatan; Jakarta. Subekti, R. 2005. Hukum Perjanjian. PT. Intermasa; Jakarta. Suharnoko. 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Kencana; Jakarta. Soebekti, R. 1995. Aneka Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti; Bandung. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

12

PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PEKERJA (Ria Paramaiswari) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 101 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Buruh Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 220 Tahun 2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

13

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 2 Nomor 8 (2013) Copyright 2013

Recommend Documents