JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 9 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ALIH DAYA
(OUTSOURCING) ANTARA PDAM DENGAN KOPERASI KARYAWAN PDAM (PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH PENCATAT METER AIR PDAM DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA) Romadoni Muhammad1 (
[email protected]) Mahendra Putra Kurnia2 (
[email protected]) Herdiansyah Hamzah3
Abstrak Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi dengan menerapkan sistem alih daya (outsourcing). Dalam menerapkan sistem alih daya (outsourcing), perusahaan harus berkerja sama dengan perusahaan alih daya (outsourcing) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selalu mempertimbangkan jenis pekerjaan yang akan dialih dayakan dan memperhatikan hak pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh tidak merasa dirugikan. Permasalahan yang diteliti adalah masih terdapatnya pelanggaran yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan terkait syarat untuk menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, jenis pekerjaan yang dialih dayakan, hak-hak pekerja alih daya (outsourcing). Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana legalitas koperasi karyawan PDAM dalam menyediakan jasa pekerja alih daya (outsourcing) bagi PDAM dan Bagaimana Status Hukum pekerja alih daya (outsourcing) pencatat meter air di PDAM Tirta Mahakam Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian Legal-Live Case Study. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan, yaitu melakukan dengan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dan penelitian kepustakaan. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dalam bentuk deskriptif kalimat yang teratur, sistematis dan logis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan alih daya (outsourcing) di PDAM Tirta Mahakam tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya perubahan pelaksanaan alih daya (outsourcing) di PDAM Tirta Mahakam supaya peraturan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dicita-citakan. Kata Kunci :Pelaksanaan Alih Daya (Outsourcing), Legalitas Koperasi, Status Hukum Pekerja. 1 2 3
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9
PENDAHULUAN Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi dengan menerapkan sistem alih daya (outsourcing).
Perusahaan
berusaha
untuk
menghemat
pengeluaran
dan
pembiayaan dalam membiayai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di perusahaanya, hal ini
disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak
memungkinkan perusahaan untuk memberi gaji kepada para pekerja tetap dalam jumlah yang banyak sehingga salah satu cara penghematan yang dapat dilakukan adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah alih daya (outsourcing).4 Istilah alih daya (outsourcing) tidak di temukan secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah yang dipakai
dalam
Undang-Undang
tersebut
adalah
perjanjian
pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.5 Dalam memulai hubungan kerja antara pekerja/buruh alih daya (outsourcing) dengan perusahaan haruslah membuat perjanjian kerja guna mengetahui status dari pekerjaannya, hal ini sangatlah penting bagi pekerja/buruh alih daya
(outsourcing) agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Sebelum adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, perusahaan berbadan hukum seperti koperasi tidak lepas dari peranan untuk bergerak dibidang alih daya (outsourcing) dalam hal pemborongan maupun penyediaan jasa pekerja/buruh. Namun setelah adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, pada Pasal 24 mensyaratkan bahwa perusahaan yang dapat bertindak sebagai penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT). 4
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum.htm Diakses tanggal 11 Maret 2014 5 Sehat Damanik, 2006, Outsourcing dan Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penerbit DSS Publishing, Jakarta, Halaman 12
2
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Alih (Romadoni Muhammad) Di Kabupaten Kutai Kartanegara, PDAM Tirta Mahakam melakukan efisiensi biaya produksi dengan menerapkan sistem alih daya (outsourcing), dalam menerapkan sistem alih daya (outsourcing) ini PDAM Tirta Mahakam bekerja sama dengan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam sebagai penyedia jasa pekerja/buruh. Namun kerja sama antara PDAM Tirta Mahakam dan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam tersebut tidak memiliki legalitas hukum karena tidak adanya surat perjanjian alih daya (outsourcing) atau surat perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh, dan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang ada di dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Bentuk pekerjaan yang di alih dayakan kepada Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam sebagai penyedia jasa pekerja/buruh adalah pekerjaan pencatatan meter air PDAM Tirta Mahakam.6 PEMBAHASAN 1.
Legalitas
koperasi
karyawan
PDAM
Tirta
Mahakam
sebagai
penyedia jasa pekerja/buruh alih daya (outsourcing) di PDAM Tirta Mahakam PDAM
Tirta Mahakam
menyerahkan sebagian
pelaksanaan
pekerjaan kepada Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam, pelaksanaan pekerjaan tersebut berbentuk penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing). Terkait fenomena tersebut, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab/Kota Kutai Kartanegara/Tenggarong berpendapat bahwa sesuai dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain terdapat Pasal yang memberi batasan terhadap Koperasi untuk dapat melaksanakan kegiatan pemborongan maupun penyediaan jasa pekerja/buruh, yaitu pada Pasal 24 huruf a yang menyatakan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus berbentuk badan hukum
6
Wawancara dengan Bapak Irwansyah, Ketua Koperasi Keryawan PDAM Tirta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanggal 07 Maret 2014
3
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9
Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan. Melihat ketentuan dalam Pasal 24 tersebut, terlihat jelas bahwa Koperasi tidak mungkin bisa menjadi penyedia jasa pekerja/buruh dan tidak dapat melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) bagi perusahaan, hal tersebut dikarenakan Koperasi bukan merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).7 Pada hasil penelitian juga ditemukan fakta bahwa Koperasi Karyawan PDAM tidak memiliki surat perjanjian alih daya (outsourcing) atau penyediaan jasa pekerja/buruh dari PDAM yang harus dibuat secara tertulis dan disepakati antara PDAM dengan Koperasi Karyawan PDAM.8 Terkait tidak adanya surat perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara pihak PDAM Tirta Mahakam dengan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab/Kota berpendapat bahwa pelaksanaan penyediaan jasa pekerja/buruh tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengharuskan adanya surat perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis dalam pelaksanaan kegiatan alih daya (outsourcing).9 Surat perjanjian alih daya (outsourcing) atau penyediaan jasa pekerja/buruh dinilai sangat penting karena untuk dapat melaksanakan operasional
pekerjaan
penyediaan
jasa
pekerja/buruh,
perusahaan
penyediaan jasa pekerja/buruh harus mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian alih daya (outsourcing) penyediaan jasa pekerja/buruh dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.10 Pasal 22 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menyatakan bahwa Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak dapat melakukan 7
Hasil konsultasi dengan Bapak Muslimin sebagai Kepala Bagian Pengawasan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab/Kota Kutai Kartanegara Tenggarong, Tanggal 4 Agustus 2014 8 Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Kepala Bagian Kepegawaian di PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanggal 11 Juni 2014. 9 Hasil konsultasi dengan Bapak Muslimin, Op. Cit. 10
4
Ibid.
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Alih (Romadoni Muhammad) operasional
pekerjaannya
sebelum
mendapatkan
bukti
pendaftaran
perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dari instansi yang bertanggung jawab
dibidang
ketenagakerjaan
kabupaten/kota
tempat
pekerjaan
dilaksanakan. Kemudian dengan melihat isi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kecil
Koperasi
Karyawan
Tirta
Mahakam
dangan
Nomor
:
510.41/232/BP2T/PK.P1/III/2013, sangat jelas bahwa bentuk kegiatan usaha koperasi tirta mahakam bukanlah dalam hal alih daya (outsourcing), melainkan dalam hal perdagangan barang dan jasa, dengan jenis barang/jasa dagangan utama yaitu simpan pinjam, sembako, bahan dan perlengkapan bangunan, alat tulis kantor, percetakan dan penerbitan, perdagangan minum lainnya. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tersebut diterbitkan dengan salah satu ketentuan, yaitu tidak berlaku untuk kegiatan berjangka komoditi, kegiatan valas, perdagangan uang dan perdagangan saham.11 Berdasarkan pada fenomena alih daya (outsourcing) di atas, koperasi karyawan PDAM tidak memiliki legalitas hukum dalam melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pekerja/buruh, dan ketika tidak memiliki legalitas hukum maka artinya adalah pelaksanaan kegiatan alih daya (outsourcing) tersebut tidak sah secara hukum karena telah melanggar ketentuanketentuan
dalam
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain serta pelaksanaan Koperasi PDAM Tirta Mahakam di bidang alih daya (outsourcing) tidak sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam dan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam.12 2.
Status hukum pekerja/buruh alih daya (outsourcing) pencatat meter air PDAM di PDAM Tirta Mahakam
11
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Koperasi Karyawan Tirta Mahakam, Op. Cit.
12
Ibid.
5
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9
A.
Status hukum pekerja/buruh alih daya (outsourcing) pencatat meter air PDAM apabila Koperasi Karyawan PDAM tidak memiliki legalitas hukum dalam melaksanakan kegiatan alih daya (outsourcing). Pada dasarnya pekerjaan pencatat meter air PDAM bukan merupakan jenis pekerjaan penunjang perusahaan dan tidak dapat dipekerjakan dengan menggunakan sistem alih daya (outsourcing) dan terikat dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu, karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan dilakukan secara terus menerus setiap bulannya serta
tidak
dapat
ditentukan
kapan
masa
kerjanya
berakhir.13
Berdasarkan pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses
produksi. Terkait pembahasan tentang
Legalitas koperasi karyawan PDAM Tirta Mahakam sebagai penyedia jasa pekerja/buruh di PDAM Tirta Mahakam, telah terungkap bahwa Koperasi Karyawan PDAM sebagai penyedia jasa pekerja/buruh tidak memiliki legalitas hukum dalam melaksanakan kegiatan alih daya
(outsourcing) yang artinya pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sah secara hukum.14 Akibat hukum terhadap Pekerja/buruh alih daya (outsourcing) pencatat meter air di PDAM Tirta Mahakam yang terikat hubungan kerja dengan sistem kontrak dengan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam, apabila Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam dalam menyediakan jasa pekerja/buruh alih daya (outsourcing) di PDAM Tirta Mahakam dipastikan tidak memiliki legalitas hukum karena Koperasi
13 14
6
Hasil wawancara dengan Bapak Irwansyah, Op. Cit.. Hasil konsultasi dengan Bapak Muslimin, Op. Cit.
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Alih (Romadoni Muhammad) Karyawan PDAM Tirta Mahakam bukan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan hubungan kerja sama dalam hal alih daya
(outsourcing) antara PDAM Tirta Mahakam dan Koperasi Karyawan Tirta Mahakam tidak didasari dengan adanya surat perjanjian alih daya
(outsourcing),
maka
hubungan
kerja
pekerja/buruh
alih
daya
(outsourcing) pencatat meter air PDAM yang awalnya adalah terikat dengan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam beralih hubungan kerjanya dengan terikat kepada PDAM Tirta Mahakam. Dampak
peralihan
hubungan
kerja
pekerja/buruh
tersebut
berpengaruh positif terhadap pekerja/buruh yang bekerja melaksanakan kegiatan pokok perusahaan atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi perusahaan dan pekerjaan tersebut tidak dapat ditentukan kapan masa kerjanya berakhir, karena hubungan kerja antara pekerja/buruh yang pada awalnya dengan pihak Koperasi Karyawan PDAM adalah sebagai pekerja kontrak dan terikat dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) beralih kepada pihak PDAM dengan menjadi pekerja tetap dan terikat dengan surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), hal tersebut tentu lebih menjamin adanya
kelangsungan
kerja
para
pekerja/buruh
dan
menjamin
kesejahteraan para pekerja/buruh.15 Kemudian terkait pekerjaan yang dialih dayakan, ketika pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan dilakukan secara terus menerus setiap bulannya serta tidak dapat ditentukan kapan masa kerjanya berakhir, berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum surat perjanjian kerja pekerja/buruh yang awalnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Berdasarkan ketentuan sanksi dalam BAB V angka 2 Surat Edaran
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Nomor
SE.04/MEN/VIII/2013 sebagai pedoman pelaksana dari Peraturan 15 Hasil konsultasi dengan Bapak Agusman sebagai Kepala Bagian Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab/Kota Kutai Kartanegara Tenggarong, Tanggal 4 Agustus 2014
7
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan
Lain,
terdapat
sanksi
pencabutan
izin
operasional
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh alih daya (outsourcing) oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi bagi perusahaan alih daya (outsourcing) yang tidak mendaftarkan perjanjian kerjasama dengan perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh alih daya (outsourcing) dan juga terhadap perusahaan alih daya
(outsourcing) yang tidak mencatatkan surat perjanjian kerja pekerja alih daya (outsourcing) nya. Dalam
hal
izin
operasional
perusahaan
penyedia
jasa
pekerja/buruh di wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan dicabut dan kegiatannya dihentikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tersebut tetap wajib bertanggung jawab memenuhi hakhak pekerja/buruh. Dengan memperhatikan penjelasan yang telah dibahas tersebut di atas, terlihat bahwa akibat hukum bagi status pekerja alih daya (outsourcing) pencatat meter air PDAM pasca pencabutan izin operasional dan penghentian kegiatan serta tidak legalnya Koperasi Karyawan PDAM dalam melaksanakan penyediaan jasa
pekerja/buruh
adalah
terjadinya
peralihan
hubungan
kerja
pekerja/buruh alih daya (outsourcing) pencatat meter air PDAM yang awalnya adalah terikat dengan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam beralih hubungan kerjanya dengan terikat kepada PDAM Tirta Mahakam, kemudian dampak positif dari adanya peralihan hubungan kerja tersebut adalah jenis perjanjian kerjanya juga berubah yang awalnya berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu karena pekerjaan pencatat meter air bukan termasuk jenis pekerjaan penunjang perusahaan.
8
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Alih (Romadoni Muhammad) B.
Status hukum pekerja/buruh alih daya (outsourcing) pencatat meter air PDAM apabila jenis pekerjaan bukan merupakan jenis pekerjaan penunjang perusahaan Bentuk pekerjaan yang di alih dayakan kepada Koperasi Karyaawan PDAM
sebagai
penyedia
jasa
pekerja/buruh
adalah
pekerjaan
pencatatan meter air PDAM. Pihak PDAM berpendapat bahwa bentuk pekerjaan yang dialih dayakan telah tepat, yaitu bentuk pekerjaan berjenis kegiatan jasa penunjang perusahaan yang setiap pekerjanya terikat secara kontrak dengan koperasi karyawan PDAM.16 Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Jumlah pekerja yang bekerja di PDAM dan terikat kontrak kerja dengan koperasi karyawan PDAM yaitu 76 orang.17 Jenis pekerjaan yang dialih dayakan oleh PDAM kepada koperasi karyawan PDAM pun tidak hanya jenis pekerjaan penunjang, dari 76 orang tersebut dipekerjakan untuk jenis pekerjaan penunjang dan jenis pekerjaan utama dengan rekapitulasi sesuai Data PLK Outsourcing Koperasi Tirta Mahakam Tenggarong sebagai berikut :
16 17
1)
Tenaga Penjaga Malam sebanyak 19 orang pekerja;
2)
Tenaga Cleaning Service sebanyak 7 orang pekerja;
3)
Tenaga Operator sebanyak 6 orang pekerja;
4)
Tukang Kebun sebanyak 2 orang pekerja;
5)
Plk. Distribusi sebanyak 3 orang pekerja;
6)
Plk. Kasir sebanyak 1 orang pekerja;
7)
Plk. Administrasi sebanyak 5 orang pekerja, dan
Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Op. Cit. Data PLK., Op.Cit.
9
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9
8)
Pencatat Meter Air sebanyak 33 orang pekerja. Berdasarkan pada Rekapitulasi Data PLK Outsourcing di atas,
terdapat beberapa kegiatan jasa penunjang yang dialih dayakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012
tentang
Syarat-Syarat
Penyerahan
Sebagian
Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa kegiatan jasa penunjang yang dapat dialih dayakan meliputi : a.
Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
b.
Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);
c.
Usaha tenaga pengaman (security);
d.
Usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
e.
Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh. Pekerjaan pencatat meter air merupakan pekerjaan yang
dilakukan secara terus menerus setiap bulannya dan merupakan salah satu jenis pekerjaan dalam bentuk kegiatan utama perusahaan yang dapat menghambat proses produksi secara langsung, namun Surat Perjanjian Kerja untuk pekerja pencatat meter air adalah Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.18 Pihak PDAM berpendapat bahwa pekerjaan pencatatan meter air PDAM dianggap sebagai pekerjaan penunjang perusahaan karena dinilai dari waktu kerja yang tidak dilakukan dalam sebulan penuh (tidak terhitung masa kerja pegawai tetap), atas alasan tersebut PDAM mengalih dayakan jenis pekerjaan pencatatan
meter
air
dan
karena
dianggap
sebagai
pekerjaan
penunjang perusahaan maka pekerja pencatat meter air terikat hubungan kerjanya dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.19 Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
18
Surat Perpanjangan Kerja Sama Tenaga Pencatat Meter Nomor : 217 / Kopkar-tirma / PDAM / I / 2014 19 Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Op. Cit.
10
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Alih (Romadoni Muhammad) pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a.
Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b.
Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c.
Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d.
Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjaajakan. Dalam isi Surat Perpanjangan Kerja Sama Tenaga Pencatat Meter Nomor : 217 / Kopkar-tirma / PDAM / I / 2014, tidak memuat adanya jaminan
kelangsungan
kerja,
jaminan
terpenuhinya
hak-hak
pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diperjanjikan dan jaminan perhitungan masa
kerja apabila terjadi
pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.20 Berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap ada, sekurang-kurangnya harus memuat :
a.
Jaminan kelangsungan kerja;
b.
Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan
c.
Jaminan perhitungan masa
kerja apabila terjadi pergantian
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah. Pekerja pencatat meter air terikat hubungan kerjanya dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau sistem kontrak dengan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam, namun ketika terjadi peralihan hubungan kerja kepada 20
Surat Perpanjangan Kerja Sama Tenaga Pencatat Meter, Op. Cit.
11
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9
PDAM Tirta Mahakam pasca terbuktinya Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam tidak memiliki legalitas hukum, kemudian pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan dilakukan secara terus menerus setiap bulannya serta tidak dapat ditentukan kapan masa kerjanya berakhir, maka PDAM Tirta Mahakam wajib menerima dan mengangkat pekerja/buruh pencatat meter air tersebut sebagai pekerja/buruh tetap PDAM Tirta Mahakam yang terikat hubungan kerjanya dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.21 Beberapa hak pekerja/buruh yang tidak terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) terdapat dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan c, yaitu : b. Hak atas jaminan sosial; dan c. Hak atas tunjangan hari raya. Kemudian terkait dengan hak pekerja/buruh dalam hal pengupahan yang sekaligus merupakan kewajiban para pengusaha terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu dalam Pasal 88 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selain daripada hal tersebut di atas, ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PPU/IX/2011 mendukung bahwa karyawan 21
Hasil konsultasi dengan Bapak Agusman, Op. Cit.
12
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Alih (Romadoni Muhammad)
outsourcing harus mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masa kerjanya juga diperhitungkan. Esensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PPU/IX/2011 tersebut diantaranya adalah mendorong perusahaan untuk mengurangi atau tidak melakukan sestem kerja outsourcing, mendorong perusahaan-perusahaan untuk sebanyak mungkin menggunakan sistem kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), memastikan kelangsungan
pekerjaan
bagi
pekerja/buruh
dengan
menerapkan
prinsip
pengalihan perlindungan pekerja. Dengan adanya peralihan hubungan kerja pekerja/buruh pencatat meter air pasca terbuktinya Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam tidak memiliki legalitas hukum dan karena jenis pekerjaan pencatat meter air merupakan jenis pekerjaan utama yang berhubungan langsung dengan proses produksi, maka pekerja/buruh pencatat meter air akan mendapatkan jaminan kelangsungan kerja. Kemudian dengan adanya hubungan kerja yang berdasarkan pada surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu, hak-hak pekerja/buruh akan lebih terjamin dan terpenuhi.
PENUTUP Pelaksanaan kegiatan alih daya (outsourcing) di PDAM Tirta Mahakam tersebut belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain yang mensyaratkan bahwa perusahaan yang dapat bertindak sebagai penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan atau badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pasal 24 huruf a menyatakan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan. Kemudian dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
yang
menyatakan
bahwa
perusahaan
dapat
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. 13
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9
Status hukum pekerja/buruh alih daya (outsourcing) pencatat meter air PDAM Tirta Mahakam juga belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam bukan merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan hubungan kerja antara Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam dengan PDAM Tirta Mahakam dalam hal penyediaan jasa pekerja/buruh tidak didasari dengan adanya surat perjanjian alih daya (outsourcing) yang dibuat secara tertulis. Akibat hukum dari fakta tersebut diatas berdasarkan pasal 66 ayat (4) tentang
Ketenagakerjaan,
demi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
hukum
status
hubungan
kerja
antara
pekerja/buruh alih daya (otusourcing) yang awalnya adalah dengan penyedia jasa pekerja/buruh
atau
penerima
pekerjaan
beralih
kepada
pengguna
jasa
pekerja/buruh atau pemberi kerja. Jenis pekerjaan yang di alih dayakan bukan hanya jenis pekerjaan penunjang perusahaaan, melainkan juga termasuk jenis pekerjaan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Berdasarkan pada Rekapitulasi Data PLK Outsourcing, terdapat beberapa kegiatan jasa penunjang yang dialih dayakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa kegiatan jasa penunjang yang dapat dialih dayakan meliputi : a.
Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
b.
Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);
c.
Usaha tenaga pengaman (security);
d.
Usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
e.
Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.
Pekerjaan pencatat meter air merupakan pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya, namun Surat Perjanjian Kerja untuk pekerja pencatat meter air adalah Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pekerja pencatat meter air terikat hubungan kerjanya dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau sistem kontrak dengan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam, namun ketika terjadi peralihan hubungan kerja kepada PDAM Tirta Mahakam pasca terbuktinya Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam tidak memiliki legalitas hukum, maka PDAM Tirta Mahakam wajib menerima dan 14
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Alih (Romadoni Muhammad) mengangkat pekerja/buruh pencatat meter air tersebut sebagai pekerja/buruh tetap PDAM Tirta Mahakam dan hubungan kerjanya terikat dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa karyawan
outsourcing harus mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masa kerjanya juga diperhitungkan. Tujuan atau esensi Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya adalah : a.
Mendorong perusahaan untuk mengurangi atau tidak melakukan sestem kerja outsourcing;
b.
Mendorong
perusahaan-perusahaan
untuk
sebanyak
mungkin
menggunakan sistem kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT); c.
Memastikan kelangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan pekerja.
Saran yang dapat ditawarkan peneliti untuk menindaklanjuti kesimpulan adalah sebagai berikut : Pihak PDAM Tirta Mahakam dan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam harus membuat dan menyepakati keputusan bersama untuk memutus hubungan kerja sama dalam hal penyediaan jasa pekerja/buruh alih daya (outsourcing), hal tersebut harus dilakukan karena Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam bukan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan hubungan kerja sama tersebut tidak didasari dengan adanya surat perjanjian alih daya (outsourcing), yang artinya Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam tidak memiliki legalitas hukum dalam hal melakukan kegiatan alih daya (outsourcing). PDAM harus menerima pengalihan pekerjaan semua pekerja/buruh yang terikat hubungan kerjanya dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau sistem kontrak dengan Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam pasca terbuktinya Koperasi Karyawan PDAM Tirta Mahakam dinyatakan tidak memiliki legalitas hukum dalam melaksanakan
kegiatan
alih
daya
(outsourcing)
sebagai
penyedia
jasa
pekerja/buruh. Kemudian beberapa pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang bukan termasuk jenis pekerjaan penunjang perusahaan, dalam hal ini diantaranya pekerjaan pencatat meter air harus 15
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 9
diangkat sebagai pekerja/buruh tetap oleh pihak PDAM Tirta Mahakam dan hubungan kerjanya terikat dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Pihak PDAM Tirta Mahakam juga harus menyesuaikan jenis pekerjaan yang akan dialih dayakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting adanya saran tersebut di atas agar status hukum pekerja/buruh alih daya (outsourcing) yang bekerja dengan jenis pekerjaan yang bukan termasuk jenis pekerjaan penunjang perusahaan, terutama pencatat meter air PDAM Tirta Mahakam lebih dapat diperhatikan, khususnya dalam hal jaminan kelangsungan kerja pekerja/buruh dan hak para pekerja/buruh yang lebih dapat terpenuhi dengan adanya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
DAFTAR PUSTAKA A.
Buku Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Asyhadie, Zaeni, 2013, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang kerja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Damanik, Sehat, 2006, Outsourcing dan Perjanjian Kerja menurut UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penerbit DSS Publishing, Jakarta. Husni, Lalu, 2003, Pengantar Hukum Ketatanegaraan Indonesia, PT. Grafindo Persada, Jakarta. Hendrojogi, 2004, Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Johan, Bahder Nasution, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja, Penerbit Mandar Maju, Bandung. Khakim, Abdul, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Pachta, Andjar, 2005, Hukum Koperasi Indonesia, Kencana, Jakarta. Pramono, Nindyo, 1986, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam perkembangan, TPK Gunung Mulia, Jakarta. Priambada, Komang, 2008, Outsourcing Versus Serikat Pekerja, Alih Daya Publishing, Jakarta. Rahardja, R.T. Sutantya Hadhikusuma, 2000, Hukum Koperasi Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soedarjadi, 2008, Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia, Penerbit Pustaka Yustisia,Yogyakarta. Yasar, Iftida, 2012, Jangan Bicara Outsourcing Sebelum Baca Buku Ini, Pelita Fikir Indonesia, Jakarta.
16
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Alih (Romadoni Muhammad)
B.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138). Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PPU/IX/2011
C.
Dokumen Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan “Tirta Mahakam” Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Kartanegara Business Plan PDAM Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara 2014 – 2018
D.
Artikel Internet http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum.htm Diakses tanggal 11 Maret 2014 http://www.juandapangaribuan.bogspot.com/2013/03/membaca-muatandan-implikasi-permenaker.html?m=1 Diakses Pada 14 Maret 2014 http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/hol14066/ioutsourcingitenaga-kerja-dapat-dianggap-ihuman-traffickingi Diakses Tanggal 14 Maret 2014
17
