JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 5 (2014) Copyright 2014

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 5 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

PERANAN BLHD DALAM PENYELESAIAN KASUS DUGAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ANTARA KELOMPOK TANI MAKMUR DAN PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA DI KECAMATAN SANGA-SANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Adhie Hiendra Baskara1 ([email protected]) La Sina2 ([email protected]) K. Wisnu Wardhana3 ([email protected]) Abstrak BLHD menangani kasus pencemaran yang terjadi akibat dari aliran air yang berlebih dari PT. Adimitra Baratama Nusantara ke sawah warga dan berakibat matinya tanam tumbuh warga karena terkena air bercampur lumpur. Kejadian ini terjadi di RT. 1 kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian yang saya dapat bahwa Kelompok Tani Makmur menyepakati nominal ganti rugi dari PT. Adimitra Baratama Nusantara. Realitasi ganti rugi dan pemulihan lingkungan sudah di lakukan PT. Adimitra Baratama Nusantara dan oleh desakan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kata Kunci : Pencemaran Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Ganti Rugi

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

BLHD ROLE IN ENVIRONMENTAL POLLUTION CASES OF ALLEGED PROSPEROUS DISTRICT FARMERS GROUP SANGA-SANGA KUTAI KARTANEGA REGENCY Adhie Hiendra Baskara4 ([email protected]) La Sina5 ([email protected]) K. Wisnu Wardhana6 ([email protected])

Abstract BLHD case of pollution caused by excessive water flow from PT . Adimitra Baratama archipelago rice to citizens and residents resulted in the death of crops because of wet mud . This incident occurred at RT . 1 Java village Sanga Sanga District of Kutai regency . The results of the research that I can Makmur Farmer's Group agreed that nominal compensation from PT . Adimitra Baratama archipelago . Realitasi compensation and environmental restoration already done PT . Adimitra Baratama Archipelago and by urging the Environment Agency Regions Kutai regency. Keywords : Environmental Pollution , Regional Environmental Agency , Torts

4 5 6

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 5

PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem7. Jumlah sumber daya alam sangat banyak tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia.Namun seiring berjalannya waktu, keindahan dan kesegaran yang dimiliki lingkungan Indonesia banyak yang digunakan sesuai aturan yang berlaku tanpa memperhatikan dampak jangka panjang yang dihasilkan dari pengolahan lingkungan tersebut. Masalah kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, harus ada penegakan hukum lingkungan. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) merupakan salah satu Badan/Organisasi Pemerintah yang dibentuk dengan Perda Nomor: 15 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang lingkungan hidup, yang dilandasi keinginan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien dan merata disemua daerah dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.8 Di Kalimantan Timur kegiatan pertambangan yang membawa dampak positif banyak di rasakan oleh masyarakat sekitar pertambangan tetapi lepas dari hal – hal positif tersebut kegiatan pertambangan juga membawa dampak negatif bagi warga sekitar pertambangan , salah satu nya yang di alami persawahan

7 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan hidup 8 http://www.blhd.kutaikartanegarakab.go.id/pages/statis/3 diakses tanggal 16 Juni 2013 Pukul 22:25 WITA

2

Peranan BLHD Dalam Penyelesaian Kasus (Adhie Hiendra) kelompok Tani Makmur yang berada di RT. 1 Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kartanegara dan kebetulan lokasi pertanian mereka berdekatan dengan kegiatan pertambangan batu bara PT. Adimitra Baratama Nusantara. Kejadian dugaan pencemaran lingkungan yang di lakukan oleh PT. Adimitra Baratama Nusantara yang di sebabkan oleh sistem pembuangan PT. Adimitra Baratama Nusantara. Air dari keluaran settling pond

PT. Adimitra Baratama

Nusantara penambangan yang melewati sawah warga. Akibat kejadian tersebut warga masyarakat pemilik sawah yang tergabung dalam Kelompok Tani Makmur menderita kerugian karena tanah tumbuh mereka mati karena tidak dapat bernafas akibat dari tertimbunnya tanaman oleh air yang bercampur lumpur tersebut. Dalam kasus di atas UPT. Dinas Pertanian Melayangkan surat bantuan verifikasi lapangan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupatan Kutai Kartanegara karena perlu adanya campur tangan lembaga terkait dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan. BLHD sebagai lembaga lingkungan hidup yang sangat erat kaitan dengan kasus ini berhasil menyelesaikan kasus ini dan menghasilkan Win-win Solution antara PT. Adimitra Baratama Nusantara dan Kelompok Tani Makmur dengan dasar Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencamaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup

3


PEMBAHASAN 1. Peran

BLHD

Dalam

Penegakan

Dugaan

Adanya

Pencemaran

Lingkungan Antara Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara di Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara BLHD Sebagai salah satu instansi pemerintah yang berfungsi membantu dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi daerah dalam memberhasilkan program

pembangunan

berkelanjutan

yang

berwawasan lingkungan, berupaya membangun sistem penegakan hukum lingkungan baik penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan, dan tindakan pidana lingkungan bagi perusak dan/atau pencemar lingkungan baik yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Upaya penegakan hukum lingkungan yang konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional. Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

4

Peranan BLHD Dalam Penyelesaian Kasus (Adhie Hiendra) a. Penegakan

hukum

Lingkungan

dalam

kaitannya

dengan

Hukum

Administrasi / Tata Usaha Negara. b. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata. c.

Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana. Tata cara penegakan hukum, BLHD berpedoman pada Peraturan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaraan Dan/Atau

Perusakan

Lingkungan

Hidup.

Dalam

kasus

Pencemaran

Lingkungan Antara Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara

di

Kecamatan Sanga-Sanga

Kabupaten Kutai Kartanegara,

pengaduan yang di terima berupa pengaduan tertulis dari UPT Dinas Pertanian Kecamatan Sanga-sanga yang kemudian di tangani oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dengan urutan : a. Penerimaan laporan dari Kelompok Tani Makmur; b. Penelaahan lebih lanjut laporan konflik lingkungan atau bukan; c.

Verifikasi lapangan oleh BLHD dan Dinas yang terkait

d. Rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi; dan e. Penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada Kelompok Tani Makmur.9

9 Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaraan Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup

5


BLHD berperan sebagai penengah ataupun fasilitator10 yang membantu dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama dengan berdasarkan asas tanggung jawab mutlak11 PT. Adimitra Baratama Nusantara dibebankan untuk memulihkan lingkungan12 persawahan dan melakukan pencegahan dengan menambah gorong-gorong yang di beri pintu air agar dapat mengatur debit air di persawahan agar kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan baik yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian

di harapkan tidak terulang

kembali. Karena keberhasilan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan oleh BLHD sebagai aparat birokrasi bukan ditentukan oleh banyaknya orang yang masuk penjara.13 2. Penyelesaian serta apa saja upaya dan kendala BLHD dalam menangani kasus dugaan pencemaran lingkungan antara Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara di Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Antara Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara peran BLHD dalam upaya penegakan hukum perdata di luar pengadilan bedasarkan permintaan dari Kelompok Tani Makmur yaitu ganti rugi terhadap lahan warga yang rusak serta sanksi lain yang bersifat pemulihan dan pencegahan. Dalam kasus ini

10 Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup 11 Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup 12 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup 13 Kasubbid. Advokasi Hukum Lingkungan Aisyah Halide, SH,.M.Si. (kutipan Hasil wawancara. tanggal 7 Desember 2013)

6

Peranan BLHD Dalam Penyelesaian Kasus (Adhie Hiendra) BLHD menempatkan diri sebagai fasilator14 bukan sebagai mediator. BLHD berhak mengkordinasi dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesian perselisihan antar daerah serta antara sengketa sengketa juga melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum berdasarkan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (q) dan Huruf (aa) Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahaan Lingkungan Hidup. Alur proses penyelesaian kasus bermula dari surat Kecamatan Sanga-sanga perihal permohonan bantuan cek lahan15. Dalam surat tersebut di tuliskan bahwa tanam tumbuh padi petani terkena limbah dari perusahaan batubara dan permohonan untuk meninjau atau mengecek lahan yang terkena limbah tersebut di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-sanga16. Menanggapi laporan tersebut Langkah pertama BLHD Kukar yaitu melayangkan surat balasan perihal verifikasi lapangan untuk memeriksa lahan pertanian yang terkena limbah yang diduga kegiatan PT. Adimitra Baratama Nusantara, kegiatan verifikasi lapangan bertujuan untuk memastikan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di lokasi persawahan Kelompok Tani Makmur, yang di awali dengan melihat aliran air dari hulu yaitu dari lokasi Settling Pond 9 milik PT. Adimitra Baratama Nusantara dan lokasi persawahan milik kelompok Tani Makmur di RT. 1 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-sanga. Sesuai dengan salah satu fungsi BLHD sebagai

14 Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup 15 Surat UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan /Kepada BLHD No. 521.51.011.UPTDP.II.2012, Perihal Permohonan Bantuan Pengecekan Lahan, tanggal 29 Februari 2012 16 Surat UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan /Kepada BLHD No. 521.51.011.UPTDP.II.2012, Perihal Permohonan Bantuan Pengecekan Lahan, tanggal 29 Februari 2012

7


pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencernaran kerusakan, pernulihan serta pelestarian lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara17. Setelah kegitan verifikasi lapangan tersebut BLHD, tim teknis serta kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara kembali ke dalam kantor PT. Adimitra Baratama Nusantara untuk membuat Berita Acara yang terkait dengan peninjauan bersama dugaan pencemaraan lingkungan persawahaan Kelompok Tani Makmur Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-sanga. Berdasarkan hasil lapangan dapat di sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Air Pada SP-09 (milik PT. ABN) telah di lakukan pengelolaan air limbah dengan baik dibuktikan dengan pengecekan langsung (air insitu) dengan Ph antara 6-7 (dengan lakmus). Air yang mengalir terlihat jernih dan air tersebut mengalir kea rah persawahan Kelompok Tani Makmur 2. Berdasarkan saran kajian teknis Dinas Pertanian KUKAR dan UPT. Dinas Pertanian Sanga-sanga, serta permintaan Kelompok Tani Makmur kepada PT. ABN untuk menambah gorong-gorong yang di beri pintu air agar dapat mengatur debit air di persawahan, dengan waktu paling lambat 1 bulan sejak di buatnya berita acara ini.

17 Pasal 15 Huruf (b) Peraturan daerah nomor 15 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

8

Peranan BLHD Dalam Penyelesaian Kasus (Adhie Hiendra) 3. PT. ABN agar segera meninjak lanjuti kesepatakan pada tanggal 1 Maret 2012 tentang penggantian nilai ganti rugi limbah yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2012 paling lambat minggu ke-3 Maret 201218

Dari penyelesaian kasus diatas BLHD berhasil menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penegakan hukum di bidang lingkungan penaatan

penanggung

19

dengan melakukan

pengawasan

jawab usaha dan/atau kegiatan20 terhadap ketentuan

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

pengendalian

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan Hidup. Ganti rugi terhadap Kelompok Tani Makmur dengan bantuan desakan BLHD dan lembaga terkait untuk segera merealisasikan ganti rugi yang di sepakati oleh Kelompok Tani Makmur dan PT.Adimitra Baratama Nusantara serta langkah pencegahan dari PT. Adimitra Baratama Nusantara agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kegiatan rehabilitasi lingkungan ini dapat berupa kegiatan penghijauan, reboisasi atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki, memulihkan kembali dan/atau meningkatkan kondisi lingkungan. Sedangkan dari segi kedua belah pihak yang beselisih BLHD mengupayakan :

18 Berita Acara Peninjauan Bersama Dugaan Pencemaran Lingkungan Persawahan Kelompok Tani Makmur Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-sanga , tanggal 15 Maret 2012 19 Pasal 63 ayat (3) huruf (p)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup 20 Pasal 63 ayat (3) huruf (i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup

9


a. Memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara untuk menyelesaikan kasus pencemaran tersebut b. Memonotoring

atau

melakukan

pengawasan

atas

hasil

kesepakatan

bersama agar kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing agar tidak berat sebelah atau terciptanya Win-Win Solution. c.

Menjaga agak kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara supaya tidak melakukan pelanggaran hukum yang dapat mempersulit dan merugikan pihak-pihak yang sedang bersengketa

Upaya BLHD dalam menyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Antara Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara di Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara bukan nya tanpa kendala. Apapun kendala BLHD dalam menyelesaikan kasus tersebut : a. Kurangnya pemahaman Kelompok Tani Makmur mengenai proses/alur penyelesaian Mekanisme

sengketa pelaporan

khususnya adanya

peraturan

dugaan,

Indikasi

perundang-undangan, perusakan

dan/atau

pencemaran. b. Tidak percayanya Kelompok Tani Makmur pada hasil test lapangan yang di lakukan BLHD dan tim teknis terkait c.

Perbedaan waktu kejadian dugaan pencemaran dengan masuknya laporan menyebabkan sulit menerapkan asas kasualitas untuk mencari hubungan sebab akibat terjadinya pencemaran di persawahan Kelompok Tani Makmur

10

Peranan BLHD Dalam Penyelesaian Kasus (Adhie Hiendra) d. Sulit menunjuk pelaku Kasus Pencemaran Lingkungan Antara Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara di Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara karena dalam pembuktianya tidak sesederhana dalam kasus-kasus lain. e. Jauhnya jarak atau geografi dari kantor BLHD yang ada di Kutai Kartanegara ke Sanga-sanga untuk menangani Kasus Pencemaran Lingkungan Antara Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara di Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu kendala sehingga kadang perusahaan yang diduga melakukan pencemaran sudah melakukan pembersihan terhadap pencemaran pada saat petugas datang.21

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dalam kasus Kasus Pencemaran Lingkungan Antara Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara di Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara proses penegakan hukum lingkungan yang di lakukan

BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) melalui prosedur perdata

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditempuh luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa tetapi posisi BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) bukan sebagai mediator melainkan sebagai fasilitator yang membantu dan mencari alternatif pemecahan masalah. BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Kutai kartanegara sebagai salah satu

21

Kasubbid. Advokasi Hukum Lingkungan Aisyah Halide, SH,.M.Si. (kutipan Hasil wawancara. tanggal 7 Desember 2013

11


badan organisasi pemerintah yang bergerak menangani kasus lingkungan hidup saya anggap berhasil sebagai penegak hukum dengan menyelesaikan Kasus Pencemaran Lingkungan Antara Kelompok Tani Makmur dan PT. Adimitra Baratama Nusantara di Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan penyelesain perdata

di luar pengadilan dan menghasilkan Win-Win

Solution, dengan alur prosedur sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaraan Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup. Setelah tinjauan berkala dari pihak BLHD dan badan terkait lainnya, sesuai fakta dilapangan BLHD Kutai Kartanegara menyimpulkan bahwa

PT.

Adimitra Baratama Nusantara terbukti melakukan pencemaran dan kerusakan serta bertanggung jawab penuh atas pencemaran dan kerusakan lingkungan yang di berdampak pada matinya tanam tumbuh milik Kelompok Tani Makmur dengan membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan hidup serta bersedia menuruti permintaan Kelompok Tani Makmur, BLHD dan tim teknis terkait untuk memperbaiki saluran pembuangan air yang di miliki PT. Adimitra Baratama Nusantara agar kejadian tersebut tidak terulang kembali SARAN Bila terjadi kasus serupa di harapkan warga sekitar langsung mengadukan kasus pencemaraan lingkungan tersebut ke BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) karena laporan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup setempat, merupakan tugas dari BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) setempat agar pemerintah setempat lebih giat melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Negara

12

Peranan BLHD Dalam Penyelesaian Kasus (Adhie Hiendra) Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup. Karena menurut saya sebagian warga yang berlokasi di sekitar area pertambangan kurang mengerti tentang mekanisme pelaporan apabila terjadi kasus serupa

DAFTAR PUSTAKA Andi, Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta Assad, Ilyas, 2008, Penegakan Hukum yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, 2008 BPS Kaltim., 2011, Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Kalimantan Timur Edisi Januari 2011, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2011 Husin, Sukanda, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta HS, Salim, 2005, Hukum Pertambangan Di Indonesia, PT. RajaGrafindo, Jakarta McnNaughton, SJ dan Wolf, L. Lary, General Ecology Second Edition, Saunders Collage Publishing, 1973 Moestadji, 1983, Pelestarian Kemampuan Lingkungan hidup, Jakarta: Kejaksaan Agung RI N.H.T., Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta Rahmadi, Takdir, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Rangkuti, Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya Santoso, Mas Achmad, 2001, Good Governance & Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta Soemartono, Gatot , 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Soerjani, 1987, Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan, Universitas Indonesia Press, Jakarta Sukandarrumidi, 1995, Batubara dan Gambut, Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta Taufik Makarao, Mohammad, 2011, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, PT.Indeks Jakarta Wijoyo Suparto, 2004, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Airlangga University Press, Surabaya

13


Peraturan Perundang – undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaraan Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, peraturan daerah daerah nomor 9 tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dokumen dan Hasil Penelitian Laporan Verifikasi Lapangan Terkait Laporan Kepala UPT Pertanian Sanga-sanga Tentang Dugaan Adanya Pencemaran Dan/Atau Perusakan LingkunganYang Diduga Diakibatkan Oleh aktifitas PT.Adimitra Baratama Nusantara. Berita Acara Peninjauan Bersama Dugaan Pencemaraan Lingkungan PersawahanKelompok Tani Makmur Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga. Laporan Penelitian Kajian Dampak Penambangan Batubara Terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi Dan Lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

14

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 5 (2014) Copyright 2014

Recommend Documents