JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 6 (2014) Copyright 2014

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 6 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

ANALISA KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Yulius Patanan1 ([email protected]) Rosmini2 ([email protected]) Herdiansyah Hamzah3 ([email protected]) Abstrak Kewenangan merupakan kekuatan atau power yang diberikan oleh Undang-undang kepada perangkat hukum untuk menegakkan hukum, dalam hal ini kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan timur untuk melakukan penyidikan khususnya dibidang Tindak pidana Lingkungan Hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lingkungan hidup sebagai sarana penegakan Hukum Lingkungan dan Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penegakan Hukum Lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian Kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 94, Tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, itu terbukti dengan tidak adanya kasus lingkungan yang disidik dan dilimpahkan ke Pengadilan melainkan hanya melakukan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup, dikarenakan Sumber Daya Manusia yang terbatas serta tidak memiliki kompetensi dibidang hukum khususnya hukum lingkungan.

Kata Kunci : Kewenangan , Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penegakan Hukum, Badan Lingkungan Hidup.

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 6

PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG MASALAH Alam semesta yang merupakan ciptaan Yang Mahakuasa, memegang kunci dalam tata kehidupan manusia. Semua bergerak harmonis dalam alam yang saling mengisi, saling memberi, dan saling menghormati. Hanya seringkali manusia berpaling dari lingkungan. Manusia dengan keunggulan pemikiran dan teknologi menjadi cenderung sebagai subjek dari perusakan lingkungan demi kepentingan dan keserakahan tertentu dan sesaat. Dan tidak menyadari bahwa bila lingkungan rusak akan berakibat pula pada diri sendiri. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi lebih baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatanya tidak digunakan sesuai kemampuan dan melihat situasinya.4 Manusia menjadi pelaku perusakan lingkungan sekaligus sebagai korban dari perusakan lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena penegakan hukum lingkungan belum dilakukan serta bagaimana kemauan pemerintah dalam menerapkan hukum dan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kendala yang terjadi saat ini yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui PPNSLH dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-

4 Joko Subagio. Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggulanganya, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 1

2

Analisa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri (Yulius Patanan) undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah perbedaan presepsi dan masih kurang koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

mengenai

mekanisme

dan

kewenangan dalam Pengelolaan dan Pengaduan kasus lingkungan maupun dalam hal penegakan baik penerapan sanksi Administratif, sanksi Perdata, sanksi Pidana. Sehingga banyak permasalahan lingkungan hidup yang terbengkalai tidak ditindak lanjuti dan hanya sebatas klarifikasi, kurangnya jumlah PPNSLH, sistem yang cenderung memperlambat proses penindakan, serta kompetensi personel PPNSLH Sub Bidang Penaatan Hukum. Dalam prespektif Penegakkan Hukum,permasalahan yang ada tidak koherens dengan tujuan Hukum itu sendiri, sebagai social control dan

social engineering dan tidak selaras antara aturan dan pelaksanaanya yang berkaitan dengan stuktur, kultur, dan substansi. Yang terjadi pada PPNSLH Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan ini. PEMBAHASAN 1. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Daerah

(BLHD)

Provinsi

Kalimantan

Timur

sebagai

sarana

penegakan Hukum Lingkungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. PPNS sebagai 3


pengemban fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberadaan PPNS terdapat pada 28 Departemen /Instansi/Badan yang tersebar di pusat maupun daerah. Dalam

pelaksanaan penegakan

hukum, POLRI menegakkan hukum secara umum (KUHP) yang bermitra dengan PPNS sebagai penegak hukum atas Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya5. Antara POLRI dan PPNS berada pada organ yang berbeda, namun mempunyai visi misi yang sama dalam penegakan hukum. Kebutuhan akan PPNS di bidang lingkungan hidup baru dapat dipenuhi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada BAB VIII Pasal 40 yang merupakan payung hukum dari PPNSLH itu sendiri. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup sendiri berfungsi sebagai penegak hukum

lingkungan, khususnya pada pelanggaran tindak

pidana lingkungan. Mengingat semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan kerusakan lingkungan ini pada umumnya diakibatkan dari kegiatan industri, pertambangan, perkebunan, kehutanan, serta kegiatan masyarakat. Untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin luas, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkuungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 5

4

http://ppnsdepkes.blogspot.com/2010/05/sosialisasi-kode-etik-profesi-ppns.html

Analisa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri (Yulius Patanan) untuk merubah total Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianggap masih banyak memiliki kekurangan dalam hal penegakan hukum baik dari segi administrasi, perdata maupun pidana. Hal ini dimaksudkan agar upaya pengelolaan lingkungan hidup lebih efektif, karena dalam aturan sebelumnya belum mengatur persoalan substansial yang kini telah dimuat dalam UUPPLH. Salah satu yang paling penting dari perubahan undang-undang ini adalah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) maupun pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH). Penguatan fungsi penegakkan hukum yang terdapat pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu dengan memberikan amanat untuk dapat

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap

pelaku kejahatan lingkungan hidup. Dari segi sanksi pidana juga diperluas, tidak hanya berlaku

kepada pelaku kejahatan, tetapi juga berlaku pada

pejabat yang terkait. A. Ruang Lingkup dan Kewenangan PPNSLH 1. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari PPNSLH sebagaimana yang diatur pada peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup meliputi, melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berkenaan dengan tindak pidana lingkungan hidup sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

mengenai

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Wilayah kerja dari

5


bidang penegakkan hukum lingkungan hidup berada di pusat atau di daerah, wilayah kerja pejabat PPNSLH lebih lanjut akan ditentukan berdasarkan keputusan pengangkatannya yang bukan hanya meliputi wilayah hukum saja tetapi juga termasuk wilayah zona ekonomi eksklusif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPNSLH yang berada di tingkat provinsi, ruang lingkup wilayah kerjanya berada diantara dua kabupaten/kota atau biasa disebut dengan lintas kabupaten/kota. Dalam hal Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten/kota tidak memiliki PPNSLH, maka mereka dapat meminta bantuan PPNSLH Provinsi untuk membantu dalam uapaya penyidikan dugaan tindak pidana lingkungan yang berada di wilayah

kabupaten/kota.

Sedangkan

PPNSLH

di

tingkat

kabupaten/kota ruang lingkup wilayah kerjanya berada di wilayah kabupaten/kota PPNSLH itu berada. 2. Kewenangan PPNSLH Kewenangan profesi PPNSLH diatur pada Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi: a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

6

Analisa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri (Yulius Patanan) c. Meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuna, catatan, dan dokumen lainnya; f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. Menghentikan penyidikan; i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukanya tindak pidana; k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. PPNSLH berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebagai koordinator pengawas PPNS dan pihak kejaksaan, pada saat memulai penyidikan dengan mengirimkan surat dimulainya penyidikan kepada masingmasing instansi tersebut. Dalam hal melakukan penagkapan dan penahanan

sesuai

dengan

wewenang

pejabat

PPNSLH

wajib

berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia.

7


3. Proses Kerja PPNSLH Proses kerja dari profesi PPNSLH meliputi Penerimaan laporan aduan dari

masyarakat

pencemaran laporan

yang

dan/atau

tersebut

berisikan perusakan

kemudian

tentang

dugaan

lingkungan.

diklasifikasikan

pengaduan tersebut tergolong pengaduan

terjadinya

Penelaahan menjadi

dari

apakah

lingkungan hidup atau

bukan pengaduan lingkungan hidup. Setelah pengaduan tersebut diklasifikasi maka instansi yang bertanggung jawab yang dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib meneruskan pengaduan ke instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. Apabila hasil dari klasifikasi aduan tersebut bukan tergolong pengaduan lingkungan hidup. Sedangkan apabila

dari

hasil

klasifikasi

lingkungan hidup yang

tersebut

merupakan

pengaduan

bukan kewenangan instansi penerima

pengaduan, maka pengaduan diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab dan menerima pengaduan untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi pengaduan. Verifikasi pengaduan dilaksanakan oleh PPLHD, dalam

hal ini instansi yang bertanggung jawab belum

memiliki PPLHD dapat meminta bantuan kepada: 1. Instansi yang bertanggung jawab di provinsi untuk menugaskan PPLHD dan atau; 2. Kementerian Lingkungan Hidup untuk menugaskan PPLH.

8

Analisa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri (Yulius Patanan) Hasil verifikasi dari pengaduan dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 1. Tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. Terjadi

pelanggaran

izin

lingkungan

dan/atau

peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3. Terjadi

pelanggaran

izin

lingkungan

dan/atau

peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup,

serta

di

indikasikan

dan/atau

telah

menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan. Dari

hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPLHD atas kasus

lingkungan yang menjadi kewenangannya maka PPLHD dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 76 s/d Pasal 83

UUPPLH.

Dalam

hal

pelaku

tidak

mengindahkan

sanksi

administratif tersebut, maka PPLHD berkoordinasi dengan PPNSLH untuk menindak pelaku tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh PPNSLH. 4. Contoh kasus yang masuk pada Pos P3SLH yang di tangani oleh PPNS dan PPLHD Aduan dari ibu Nurhayati Tantri di RT. 12 Desa Bakungan terhadap aktifitas stock pile dan conveyor milik PT. Indo Perkasa/PT. Karya Putra Borneo dan PT. Rinjani di desa Bakungan Kec. Loa Janan.

9


Proses kerja dalam menangani kasus di atas: Setelah menerima aduan yang masuk, PPLHD melakukan penelaahan dan klasifikasi terhadap aduan tersebut. Kemudian dari hasil telaah dan klasifikasi ini ditetapkan bahwa aduan tersebut merupakan kasus lingkungan. Langkah selanjutnya dilakukan verifikasi atas kebenaran dari aduan tersebut dengan fakta di lapangan. Dimana dari hasil verifikasi aduan kasus tersebut di indikasikan telah mencemari lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan. Dalam hal ini pihak BLH (PPLHD) memfasilitasi antara warga desa bakungan yang terkena dampak dengan PT. Indo Perkasa/PT. Karya Putra Borneo dan PT. Rinjani untuk membuat kesepakatan dalam hal penyelesaian sengketa dan hasilnya sebagai berikut: 1. PT. Indo Perkasa diwajibkan melakukan cek kesehatan pada warga yang terdekat di lokasi stock pile. 2. PT. Indo Perkasa/PT. Karya Putra Borneo akan melakukan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, kebisingan, dan kerusakan rumah senilai

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

3. PT. Indo Perkasa/PT. Karya Putra Borneo wajiib melakukan pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi kegiatan dan sekitarnya. 4. Ibu Hj. Nor hayati Tantri dan Bapak Imama meminta kompensasi debu dan kebisingan kepada PT. Rinjani. 5. Dalam hal pelaksanaan dari kesepakatan yang dibuat di atas, pengawasannya akan dilakukan oleh BLH Kutai Kartanegara dan BLH Provinsi Kalimantan Timur.

10

Analisa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri (Yulius Patanan) Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penegakan Hukum Lingkungan a. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam menjalankan tugas dan fungsi PPNSLH, tidak selalu berjalan dengan baik. Melainkan permasalahan serta kendala-kendala selalu ditemui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Provinsi Klimantan Timur. yang mana kendala-kendala yang dihadapi diantaranya adalah: 1. Kurangya koordinasi antara PPNS KLH, PPNS LH Provinsi, PPNS LH Kabupaten/Kota; 2. Jumlah anggota PPNS LH, di BLHD Provinsi Kaltim yang tidak memadai 3. Kurangnya kompetensi bidang keahlian (SDM) pada subbidang penaatan hukum 4. Proses penegakan hukum lingkungan yang berbenturan dengan sistem yang ada 5. Pencairan dana anggaran yang diperlukan untuk menjalankan proses kerja PPNSLH Provinsi Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup sering terlambat sehingga mempengaruhi kinerja PPNS LH itu sendiri. 6. Maraknya pengaduan kasus lingkungan hidup oleh oknum masyarakat yang bermuatan kepentingan, sehinga menyulitkan proses kerja PPNS LH Provinsi Kalimantan Timur. 7. Lokasi kasus yang sulit dijangkau.6

6 BLH Prov Kaltim, Laporan akhir kegiatan penaatan hukum dan penegakan hukum lingkungan, samarinda, 2012, hlm. 6

11


b. Peluang dan Tantangan Profesi dari aspek analisa SWOT 1. Strengths ( Kekuatan / Kelebihan) Analisa dari aspek kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh PPNSLH dalam menegakan hukum lingkungan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur adalah: a. Diberikan kewenangan lebih oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, serta dapat menagkap dan menahan pelaku tindak pidana lingkungan hidup b. Dapat efektif dalam menangani kasus lingkungan hidup karena tugasnya yang spesifik terhadap kasus lingkungan hidup c.

Dapat menindak kasus lingkungan tanpa adanya teguran, serta klarifikasi terlebih dahulu, sesuai dengan azaz strick liability

2. Weaknesses (Kelemahan/Kekurangan) Analisa aspek kelemahan atau kekurangan yang dihadapi oleh PPNSLH Provinsi Kalimantan Timur baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan. a. Kurangya koordinasi antara PPNS KLH, PPNS LH Provinsi, PPNS LH Kabupaten/Kota b. Jumlah anggota PPNS LH, di BLHD Provinsi Kaltim yang tidak memadai c.

Kurangnya kompetensi bidang keahlian (SDM) pada subbidang penaatan hukum

d. Proses penegakan hukum lingkungan yang berbenturan dengan sistem yang ada e. Pencairan dana anggaran yang diperlukan untuk menjalankan proses kerja PPNS LH Provinsi Kalimantan Timur dalam menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup sering terlambat sehingga mempengaruhi kinerja PPNS LH itu sendiri.

12

Analisa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri (Yulius Patanan) f.

Maraknya

pengaduan

kasus

lingkungan

hidup

oleh

oknum

masyarakat yang bermuatan kepentingan, sehinga menyulitkan proses kerja PPNS LH Provinsi Kalimantan Timur. g. Lokasi kasus yang sulit dijangkau. 3. Opportunities (Peluang /Kesempatan) Analisa peluang dan kesempatan kedepanya yang akan dihadapi PPNSLH Provinsi Kalimantan Timur sebagai penegak hukum lingkungan. a. Semakin besarnya ekspolitasi Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur, maka keberadaan PPNSLH semakin dibutuhkan b. PPNSLH merupakan garda terdepan dalam menegakan hukum lingkungan Khususnya tindak Pidana Lingkungan c.

Kuantitas PPNSLH masih sangat minim di Kalimantan Timur sehingga menjadi perhatian dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah untuk menambah kuantitasnya.

4. Threats ( Ancaman) Analisa kendala serta ancaman yang akan dihadapi baik dari eksternal kelembagaan maupun internal kelembagaan. a. Adanya kebijakan mutasi dari Pemerintah Daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas b. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PPNSLH dalam menjalankan tugas dan fungsinya c.

Tidak berkompetenya PPNSLH dalam menyidik kasus lingkungan, sehingga membuat penyidik Polisi yang menangani kasus lingkungan yang berdampak pada tidak dibutuhkanya PPNSLH.

13


PENUTUP A. Kesimpulan Setelah mempelajari dan menganalisa kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai instrumen Penegakan hukum Lingkunngan dan dari analisa yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 94, tetapi Tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, itu terbukti dengan tidak adanya kasus lingkungan yang disidik dan dilimpahkan ke Pengadilan melainkan hanya melakukan inventarisasi dan klarifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup, dikarenakan Sumber Daya Manusia yang terbatas serta tidak memiliki kompetensi dibidang hukum khususnya hukum lingkungan. 2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dalam subbidang Penaatan Hukum adalah : a. Kurangnya jumlah personel PPNSLH, di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga banyak kasus yang terbengkalai dan tidak di tindak lanjuti

14

Analisa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri (Yulius Patanan) b. Pengetahuan Sumber Daya Manusia yang ada di subbidang penaatan hukum

yang

terbatas

mengenai

Hukum

Lingkungan,

Sehingga

menyulitkan dan menjadi kendala dalam penegakan Pidana Lingkungan c. Sistem koordinasi yang kurang baik antara Bidang Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum, sehingga mempengaruhi proses kerja PPNSLH d. Belum dimilikinya Pos pengaduan Masyarakat terhadap kasus-kasus lingkungan hidup dibeberapa Kbupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sehingga banyak kasus yang masuk di Pos P3SLH Provinsi dan terjadi penumpukan kasus. B. Saran Dari hasil Analisa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia yang ada di Subbidang penaatan hukum harus memiliki kompetensi, khususnya Bidang Hukum Lingkungan 2. Pengawasan dan penaatan hukum harus menjadi satu pintu agar sistem koordinasi antara pengawas dan penegakan hukum lebih efektif dan tidak terjadi miskomunikasi 3. Penambahan Jumlah PPNSLH yang memiliki lisensi atau sertifikat penyidik yang memadai sesuai dengan kebutuhan yang ada

15


4. Adanya pelatian dan kerjasama antara PPNSLH dan PPLHD di tingkat Provinsi serta di tingat Kabupaten Kota, dalam hal pelatihan penyidikan dan pengawasan 5. Sistem kepegawaian yang ada di bidang penaatan hukum menjadi struktural agar menghindari subjektifitas serta kebijakan mutasi yang ada dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 6.

Sumber pendanaan penanganan kasus yang menjadi satu, baik itu dana dari APBN dan Dana Daerah (dekonsentrasi).

7. Menjadikan PPNSLH menjadi Subbidang tersendiri dan fungsional.

Daftar Pustaka A. Literatur Assad Ilyas, Penegakan Hukum Yang Berkaitan Dengan Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Chan M Sam, Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Raja Wali Pers, Jakarta, 2007, hlm vl. Erwin Muhamad, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Rafika Aditama, Bandung, 2009. Hamzah Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Helmi, Hukum perizinan lingkungan hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Husin Sukandi, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Kuntjoro-Jkti Dorodjatun,. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang,.PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1987. Machmud Syahrul, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007. Mahmud Marzuki Peter, Penelitian Hukum, Prenanda Media Grup, Jakarta, 2007. Rahmadi Takdir, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2013. Rangkuti Siti Sundari, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

16

Analisa Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri (Yulius Patanan) Siti Sundari Rangkuti. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Air Langga University Press, Surabaya, 2005. Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Subagio Joko . Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggulanganya, Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Susanto Mas Achmad, Good Governance dan Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, 2001. Syahrin Alvi, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, PT. Sofmedia, Medan, 2008. Thoha Miftah., Prespektif Prilaku Birokrasi., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Wiratno, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009 B. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009 tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002); Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1981 tambahan lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3839); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14); Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup; Peraturan menteri Negara lingkungan hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan & Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

17


C. Dokumen Hukum, Laporan Akhir, Jurnal, Makalah Laporan Akhir T.A. 2012, Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Penaatan Hukum Lingkungan, BLHD Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Laporan Akhir T.A. 2012, Kegiatan Bidang Penaatan Hukum dan penegakan hukum Lingkungan, BLHD Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) Pengaduan BLHD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013.

D. Artikel Internet

http://andikawigunatambusai.blogspot.com/p/analisa-swot.html, diunduh pada hari senin 16 Desember 2013 pukul 19.00 wit. http://www.negarahukum.com/hukum/tugas-dan-kewenanganpemerintahan-daerah.html. diunduh pada hari Rabu 8 Januari 2014 pukul 19.00 wit.

18

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 6 (2014) Copyright 2014

Recommend Documents