JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 1 (2014) Copyright 2014

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 1 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAYARAN DENDA KETERLAMBATAN ANGSURAN PADA PERJANJIAN KREDIT JUAL BELI MOTOR STUDI PT. MEGA AUTO CENTRAL FINANCE DI BALIKPAPAN Toberi1 ([email protected]) Emilda Kuspraningrum2 ([email protected]) Erna Susanti3 ([email protected]) Abstrak Perkembangan perusahaan pembiayaan konsumen yang sangat pesat di ikut pula, dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan tingginya perlunya penambahan armada angkutan umum sehingga secara kumulatif, jumlah kendaraan di Kota Balikpapan bertambah banyak, melalui perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian kredit jual beli, dalam sekejap konsumen dapat segera dan dengan mudah mendapatkan sepeda motor baru maupun bekas yang diinginkannya. Konsumen hanya perlu membubuhkan tanda tangannya pada surat perjanjian kredit jual beli yang sudah dibuat dan dipersiapkan oleh pihak dealer atau pelaku usaha sebelumnya. Dimata hukum, konsumen belumlah menjadi pemilik kendaraan yang sah. Selama semua angsuran belum dilunasi, konsumen hanyalah berstatus peminjam atau penyewa saja. Masalah akan muncul apabila konsumen tertunda membayar angsuran, maka dikenanakan denda-denda yang berkaitan dengan keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran, Untuk setiap keterlambatan 1 (satu) hari maka dikenakan denda sebesar Rp”biaya angsuran x 5/1000.” (lima per seribu) atau 0,5% (nol koma lima persen), maka kedudukan konsumen dalam perjanjian kredit jual beli dalam hal ini menjadi sangat lemah jika dibandingkan dengan kedudukan dealer atau pelaku usaha yang merupakan pemilik atau penjual. Undang-Undang yang mengatur penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kata kunci : Penyelesaian Pembayaran Angsuran, Perjanjian Kredit

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 1

Pendahuluan Seperti pada umumnya kota besar, lalu lintas Kota Balikpapan kepadatan mencapai puncaknya pada jam-jam sibuk, terutama pada saat orang berangkat ke tempat kerja, pulang kerja, atau akhir minggu. Sebagai salah satu tujuan pendatang sehingga laju pertumbuhan penduduk berjalan sangat cepat. Dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan tingginya tingkat permintaan konsumen tentu saja menyebabkan permintaan terhadap alat transportasi pun meningkat, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Dalam konteks angkutan umum, bertambahnya jumlah penduduk berarti ada tuntutan akan perlunya penambahan armada angkutan umum sehingga secara kumulatif, jumlah kendaraan di Kota Balikpapan bertambah banyak. Menggunakan kendaraan roda empat seringkali terjebak kemacetan sehingga berakibat terlambat tiba di tempat kerja, sejumlah warga pun lebih memilih menggunakan kendaraan roda dua, khususnya sepeda motor. Jenis kendaraan roda dua bukan saja lebih efisien dari segi biaya namun kelincahan, kegesitan dan fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dalam berbagai medan jalan juga membuat sepeda motor banyak diminati berbagai kalangan masyarakat khususnya menengah kebawah. Harganya yang relatif terjangkau oleh semua lapisan masyarakat memungkinkan jenis kendaraan roda dua untuk menjadi sarana mobilitas yang bersifat pribadi. Dengan bentuknya yang ramping, sepeda motor dapat dengan lincah menerobos kemacetan, sehingga penggunanya lebih cepat sampai ke tujuan.

2

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAYARAN (Toberi) Menggunakan transportasi umum membutuhkan biaya yang lumayan besar jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak dua kali berturut-turut sepanjang tahun 2011 dan tahun 2013 baru-baru ini juga semakin menambah alasan meningkatnya permintaan kendaraan sepeda motor untuk daerah Balikpapan. Masyarakat di Balikpapan lebih memilih sepeda motor sebagai sarana transportasi, karena selain lebih hemat biaya jika dibandingkan dengan naik kendaraan umum angkutan kota, semakin banyaknya dealer sepeda motor yang menawarkan berbagai macam fasilitas dan kemudahan semakin menambah minat warga di Balikpapan untuk memiliki sepeda motor baik secara tunai maupun kredit. Dengan menggunakan kejelian membaca kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang efisien, maka dealer-dealer berusaha menawarkan berbagai kemudahan memiliki sepeda motor.4 Mulai dengan penawaran berbagai macam hadiah, uang muka yang sangat terjangkau sampai dengan garansi pemeliharaan kendaraan. Bagi dealer-dealer atau penyalur kendaraan bermotor, situasi ini sekaligus sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan. Untuk pembelian sepeda motor baru, fasilitas kredit bunga ringan serta uang muka di bawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah menjadi faktor pemikat yang mendorong konsumen mendatangi dealer sepeda motor produksi terbaru. Persyaratan kredit yang mudah serta uang muka kurang dari Rp 5.000.000,-, (lima juta rupiah) menjadi

kunci

pendukung

meningkatnya

tingkat

penjualan.

Berdasarkan

4 Mariam Darus Badrul Zaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, Halaman 83-89

3


pengamatan yang dilakukan sepanjang tahun 2012, hanya dengan uang muka Rp 5.000.000,- (limajuta rupiah) konsumen sudah dapat memiliki sepeda motor baru secara kredit dengan jangka waktu cicilan antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun dengan biaya angsuran perbulannya 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Semakin banyaknya peminat sepeda motor, membuat dealer terus berupaya memberikan fasilitas kredit hingga ke motor bekas dengan fasilitas kredit murah.5 Melalui perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian kredit jual beli,konsumen hanya perlu membubuhkan tanda tangannya pada surat perjanjian kredit jual beli yang sudah dibuat dan dipersiapkan oleh pihak dealer atau pelaku usaha sebelumnya.6Namun,

tidak

banyak

konsumen

yang

menyadari

adanya

konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan. dikenanakan denda-denda yang berkaitan dengan keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran. Untuk setiap keterlambatan 1 (satu) hari maka dikenakan denda sebesar Rp”biaya angsuran x 5/1000.” (lima per seribu) atau 0,5% (nol koma lima persen), maka kedudukan konsumen dalam perjanjian kredit jual beli dalam hal ini menjadi sangat lemah jika dibandingkan dengan kedudukan dealer atau pelaku usaha yang merupakan pemilik atau penjual. Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesiakan oleh para pihak.Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan.Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada

5 PT. Mega AutoCentral Finance, Sistempembayaran uang muka kreditSepada Motor di PT. Mega AutoCentral Finance cabang Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan 6 PT. Mega AutoCentral Finance, perjanjian Kredit Sepada Motor di PT. Mega AutoCentral Finance cabang Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan

4

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAYARAN (Toberi) hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa7 adapun Undang-Undang yang mengatur penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai data untukmenyusun skripsi yang akan diberi judul tentang,“ Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembayaran Denda Keterlambatan Angsuran Pada Perjanjian Kredit Jual Beli Motor

Studi PT. Mega Auto Central FinanceDi

Balikpapan”. Pembahasan 1. Kedudukan konsumen terhadap perjanjian kredit jual beli motor dengan PT. Mega Auto Central Finance. a.

Kedudukan konsumen Dalam Perjanjian Kredit Dalam pasal 1 (ayat 4) menerangkan bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran diatas, pihak kedua sepakat membayar sanksi (ta’zir) sebasar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk dana sosial ditambah dengan ganti kerugian (ta’widh). Didalam surat perjajian kredit jual beli

7 Lihat pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesian Sengketa

5


motor yang dibuat oleh pihak pembiayaan konsumen hanya disebutkan denda sebesar Rp. 5.000 membayar sanksi (ta’zir) dan tidak adanya penjelasan dalam pasal-pasal perjanjian kredit jual beli motor yang merangkan bahwatidak adanya denda dalam keterlambatan pembayaran angsuran, tetapi dalam sistem pembayaran jika konsumen melakukan keterlambatan pembayaran angsuran maka pihak pembiayaan konsumen yaitu Finance meminta kepada pihak konsumen diharuskan membayar biaya keterlambatan yaitu biaya penagihan sebesar Rp. 12.500,ditambah dengan denda sebesar 0,5% per hari dari angsuran–angsuran terhutangbiaya angsuran perbulannya yang ditanggung oleh pihak konsumen sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka dalam hal ini

konsumen

sangatlah

dirugikan

dalam

pembayaran

denda

keterlambatan angsuran tersebut. Wanprestasi dapat berupa: pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Keempat, melakukan sesuatu yang

menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Namun dalam perjanjian kreditur dan debitur pada PT Mega Auto Central Finance dikota Balikpapan terjadi tidak terpenuhnya syarat dari wanprestasi seperti unsure yang ketiga yaitu, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, seperti yang terjadi pada debitur di PT Mega Auto Central Finance dikota Balikpapan. Sehingga dalam prosedur perjanjian dalam

6

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAYARAN (Toberi) pembayaran anggsuran, sebelum dinyatakan wanprestasi pihak kreditur memberikan somasi sebanyak 3 kali kepada debitur, sehingga pihak debitur diberikan peringatan untuk pembayaran keterlambatan anggsuran secara tertulis. Sehingga kreditur berhak dan berwenang untuk menarik kendaraan yang telah diperjanjiakn didalam perjanjian tersebut. b. Judul Perjanjian Judul

perjanjian

ini

pelaku

usaha

atu

disebut

kreditur

menggunakan perjanjian syariah namum isi dari perjanjian tersebut menggunakan

perjanjian

umum,

sehingga

konsumen

kurangnya

mempelajari isi dari perjanjian kredit yang disediakan oleh pihak Finance yaitu pihak pembiayaan konsumen. Bahasa dalam perjanjian akad murabahah tersebut tidak semua menggunakan bahasa syariah sehingga didalam perjanjian tersebut terdapat bahasa konvensional pada umumnya sehingga konsumen mengalami keraguan dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut dan dapat batal demi hukum karena tidak sesuainya dengan judul, isi perjanjian tersebut. c. Asuransi Dalam pasal 5 (ayat 2) menerangkan bahwa pihak kedua sepakat untuk mengansuransikan barang ke perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak pertama dengan biaya-biaya ditanggung oleh pihak kedua yang dibayarkannya melalui perantara pihak pertama. Lemahnya pasal 5 (ayat 1) dalam perjanjian ini adalah jika barang tersebut hilang bahkan rusak maka pihak pertama tidak menjadi tanggung jawab, bahkan pihak pertama

7


tetep menuntut agar pihak kedua untuk melakukan pembayaran sisa angsuran tersebut yang telah menjadi kesepakatan anatara kedua belah pihak dalam perjanjian ini, semua biaya asuransi ditanggung oleh pihak kedua dan perusahaan asuransi ditentukan oleh pihak pertama bahkan pembayaran asurans harus melalui pihak pertama, dan jika barang tersebut hilang maupun rusak maka pihak kedua dikenakan potongan biaya ongkos mengajukan, mengurus maupun menyelesaikan perkara tersebut adanya potongan biaya angsuran yang belum sepat dilunasi oleh pihak kedua. Jika kendaraan tersebut mengalami kerusakan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) maka pihak asuransi tidak akan menggantikan kendaraan tersebut, maka konsumen dalam hal ini sangatlah dirugikan oleh pihak auransi. Pada setiap bulannya konsumen selalu membayar biaya asuransi kepada pihak pertama, sedangkan hak konsumen tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh pihak pertama. Dalam pasal 5 (ayat 2) diterangkan sepakat untuk mengansuransikan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak pertama sehingga konsekuensi barang pada pasal 5 ayat 1 segala resiko hilang atau musnahnya barang karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi pihak kedua, sehingga dengan hilangnya atau musnahnya barang menjadi

tanggung jawab pihak ke 2 (dua).

Sehingga pihak pertama tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana jika terjadi kehilangan atau musnahnya barang tersebut dalam perjanjian.

8

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAYARAN (Toberi) d. Wanprestasi Dalam pasal 6 (ayat 1) menerangkan bahwa pihak kedua sepakat dan mengikatkan diri kepada pihak pertama telah terjadi wanprestasi yang dengan lewatnya waktu yang telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan seperti sebagai berikut: a. Pihak kedua lalai dan/atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam akad ini; b. Pihak kedua lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo angsuran. Pihak kedua melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dengan lewatnya tanggal pembayaran yang dilakukan oleh pihka kedua karena pihak kedua lalai melakukan kewajibannya

untuk

pembayaran

angsuran

yang

telah

menjadi

tanggungan pihak kedua untuk melunasi seluruh biaya pinjaman dana kepada pihak pertama yang disebut pelaku usaha. a. Pihak kedua lalai melakukan kewajiban atas pembayaran angsuran sepada motor yang telah dikedit dengan biaya angsuran yang telah disepakati antara kedua belah pihak, segingga pihak pertama merasa dirugikan dengan keterlambatan yang dilakukan konsumen tersebut;

9


b. Pihak kedua tidak menjalankan kewajibannya pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran tersebut, maka pihak kedua telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak tersebut. Pihak kedua telah lalai melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati pada tanggal pembayaran yang telah disepakatui antara kedua belah pihak pada saat melakukan tanda tangan perjanjian dan pihak kedua tidak melaksanakan apa yang disanggupi pada saat melakukan perjanjian tersebut. 2.

Upaya

penyelesian

sengketa

antara

PT.Mega

Auto

Central

Financedengan konsumen dalam pembayaran denda keterlambatan angsuran Pada pasal 8 (ayat 1) ini dtiterangkan penyelesian senkgeta antara kedua

belah pihak telah dipakati

dengan cara

musyawarah

untuk

mendapatkan titik temu permasalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, namun didalam lapangan yang saya temukan adalah tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh pihak konsumen pada saat melakukan penarikan sebuah sepeda motor dari tangan konsumen. Sebaiknya sebelum melakukan penarikan sepeda motor pihak dailer malekukan

peringantan

somasi

kepada

konsumen

agar

melakukan

pembayaran biaya angsuran kredit yang telah tertunda dan agar pihak konsumen melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Perlu dipahami bahwa dalam suatu perjanjian kredit jual beli sepeda motor dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk 10

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAYARAN (Toberi) melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Namun dalam kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau yang telah

diperjanjikan,

maka

dapat

dikaitkan

telah

malakukan

wanprestasi.Dapat pula dikatakan bahwa penyewa telah lalai atau alfha atau ingkar janji atau bahkan telah melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Dimuka telah dijelaskan, wanprestasi menurut pasal 1365 KUH Perdata, adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena slahanya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Mengenai wanprestasi yang paling umum terjadi dalam praktek adalah masalah pembayaran angsuran dari konsumen. Jika konsumen tidak mau membayar angsuran sepeda motor selama tiga (3) bulan berturut-turut, maka sesuai pasal yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama yaitu antara pihak debitur (konsumen) dan PT.Mega Auto CentralFinance, di jalan MT.

Haryono

Nomor

161,

kota

Balikpapan.

Dengan

calon

debitur

(konsumen), maka pihak yang menyewakan sepeda motor PT.Mega Auto CentralFinance, di jalan MT. Haryono Nomor 161, kota Balikpapan, atau kuasanya berhak datang untuk menagih pada penyewa. Selain masalah pembayaran, seiring juga kita jumpai terjadinya wanprestasi dari konsumen namun dengan kasus yang lain. Wanprestasi yang dimaksud adalah

11


dilakukannya pemindah tanganan objek perjanjian yaitu kendaraan bermotor dengan cara dijual kepada pihak ketiga oleh konsumen sebelum debitur (konsumen) membayar angsuran sampai lunas kepada pihak PT. Mega Auto Central Finance kota Balikpapan. Untuk masalah penyelesian perselisihan yang terjadi seperti CentralFinancekota

kasus diatas, biasanya pihak PT. Mega Auto

Balikpapan

menggunkan

dua

cara

yaitu

dengan

musyawarah mufakat, dan dengan gugutan pengadilan. Namun dalam praktik yang biasa terjadi pihak dailer biasanya lebih memilih menggunakan cara tersebut dirasa lebih efektif dan tidak terlalu rumit, serta biaya yang dikeluarkan pun lebih murah dibandingkan dengan menggunakan cara gugatan

pengadilan.

Namun

tidak

menutup

kemungkinan

untuk

menyelesiakan perselisihan yang timbul dalam perjanjian kredit jual beli ini melalui gugatan pengadilan.Apabila debitur (konsumen) sudah benar-benar tidak mau bertanggung jawab kesalahan yang sudah diperbuatnya, dengan maksud memindahtangankan ke objek perjanjian. Penutup Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang penulis sajikan pada bagian pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saransaran sebagai berikut: Masalah-masalah yang timbul didalam pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda motor pada PT.Mega Auto CentralFinance di kota Balikpapan adalah keterlambatan maupun terjadinya penunggakan pembayaran angsuran yang

12

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAYARAN (Toberi) dilakukan

oleh

pihak

debitur

(konsumen),

terkadang

pihak

debitur

(konsumen) tidak cermat pada saat membaca isi perjanjian pada saat melakukan kredit jual beli sepeda motor. Untuk masalah penyelesian sengketa dalam perjanjian kredit jual beli motor didalam prakteknya dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui gugutan di pengadilan. Penyelesian perselisihan dengan cara melalui gugatan pengadilan adalah merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak dailer, apabila penyewa sudah benar-benar tidak mau bertanggung jawab atas semua keslahannya, tapi pada prinsipnya setiap permasalahan yang diakibatkan oleh debitur (konsumen) diselesiakan secara kekeluargaan dan apa bila tidak bisa diserahkan ke pengadilan atau pihak yang berwajib. Saran Berdasarkan pemaparan dan kesimpulan yang disampaikan di atas, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh penulis: PT. Mega Auto Central Finance, di jalan MT. Haryono Nomor 161, kota Balikpapan, sebaiknya lebih sering mengadakan pengawasan terhadap objek yang diperjanjikan yaitu, kendaraan bermotor, agar pihak PT.Mega Auto Central Finance, kota Balikpapan, lebih tahu apabila pihak debitur (konsumen) bermaksud memindah tangankan objek perjanjian kredit jual beli kepada pihak ketiga. Pihak debitur (konsumen) pada saat melakukan perjanjian kredit sepeda motor di PT.Mega Auto Central Finance, di jalan MT. Haryono Nomor 161, kota Balikpapan, harusnya sadar akan kewajiban

13


untuk membayar angsuran tepat pada waktunya agar tidak terjadi kredit macet yang selama ini merugikan pihak PT.Mega Auto Central Finance.

Daftar Pustaka A. Buku Azwar MA, Saifuddin, 2001, MetodePenelitian, Pustaka Pelajaran, Yogyakarta. Hadi Kusuma, Hilman, 1995, Metode Penelitian, Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung. Manullang, Muhammad dan Manullang, Marihot AHM, Menejemen Personalia, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta. Margono, Suyud, 2004, ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor. Mertokusumo, Sudikno, mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Noone, Michael, 1996, Mediation : Essensial Legal Skill, Cavendish Publishing : Great Britain. Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga, UIPRESS, Jakarta. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung. Sugiyono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung. Sunggono, Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Usman, Rechmadi, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Penggadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung. B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.

14

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 1 (2014) Copyright 2014

Recommend Documents