JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 3 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJUAL DAGING SAPI GLONGGONGAN DI PASAR PANDAN SARI JALAN PANDAN BARAT KELURAHAN MARGASARI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN DALAM ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Muhammad Taufan1 (
[email protected]) Ivan Zairani Lisi2 (
[email protected]) Erna Susanti3 (
[email protected]) Abstrak Adapun permasalahan yaitu adanya penjualan daging sapi glonggongan di pasar Pandan Sari kota Balikpapan. Adapun penulis dalam membuat penulisan ini memperoleh data dari Dinas peternakan Kota Balikpapan, Rumah Pemotongan Hewan Kota Balikpapan, Dinas Pasar Kota Balikpapan, Pedagang daging sapi di pasar Pasar Pandan Sari kota Balikpapan dan data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui secara langsung penjualan daging sapi glonggongan di Pasar Pandan Sari kelurahan Margasari kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan dan upaya yang dilakukan pemerintah kota Balikpapan dalam menangani penjualan daging sapi glonggongan yang marak beredar khususnya di Pasar Pandan Sari kelurahan Margasari kecamatan Balikpapan Barat kota Balikapan yang pada kenyataannya masih belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindunga Konsumen karena pengawasan terhadap penjualan daging sapi glonggongan sejauh ini masih belum maksimal dalam melaksanakannya. Kata kunci : Daging sapi glonggongan , perdagangan , perlindungan konsumen
1 2 3
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3
Pendahuluan Dalam kehidupan sehari-hari, pangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Peran pokok pangan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan, serta berguna untuk mendapat energi yang cukup untuk bekerja secara produktif. Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia haruslah makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat bagi tubuh, serta halal untuk dikonsumsi. Kebutuhan pangan setiap orang berbeda-beda. Konsumsi pangan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Faktor- faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan kebutuhan tubuh antara lain adalah tahap-tahap perkembangan kehidupan (umur), jenis kegiatan yang dilakukan, tinggi dan berat badan, status kesehatan, keadaan fisiologis tertentu (misalnya hamil, menyusui), dan nilai gizi pangan yang dikonsumsi. Kaitan konsumsi pangan dengan kesehatan sangat erat dan sangat sulit untuk dipisahkan, karena konsumsi pangan yang keliru akan mengakibatkan timbulnya gizi salah (malnutrisi), baik gizi kurang (defisiesi), maupun gizi lebih (over nutrition).4 Padahal pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 pasal 4 ayat 5 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat, daging yang layak dikonsumsi manusia harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Untuk memenuhi kriteria tersebut beberapa perlakuan disyaratkan baik untuk
4 Sagung Seto, 2001, Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan, Institute Pertanian Bogor, Bogor
2
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Daging (Muhammad Taufan) hewan hidup yang akan dipotong di Rumah Pemotong Hewan (RPH), penanganan daging, pengangkutan, tempat penjualan, dan pengawetan. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 58 ayat 1 bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
sesuai
kewenangannya
melaksanakan
pengawasan,
pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan dilakukan mulai dari tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, baik masih dalam kondisi segar, sebelum pengawetan, dan waktu pengedaran setelah pengawetan.
Pembahasan A. Hasil penelitian a.
Wawancara terhadap pedagang daging sapi di pasar Pandan Sari Jalan Pandan Barat Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Agus, penjual daging sapi di pasar pandan sari jalan pandan barat Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan yang menjelaskan bahwa di pasar Pandan Sari Kota Balikpapan terdapat enam kios yang berdagang daging sapi. Harga jual daging sapi di pasar pandan sari berkisar Rp.95.000 per kg. beberapa waktu lalu ada dilakukan sidak oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan terhadap penjual daging sapi yang
3
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3
diduga ada beredar daging sapi glonggongan yang diperjual belikan di Pasar Pandan Sari pasar
jalan pandan barat Kelurahan Margasari
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Hasil dari sidak tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua kios yang menjual daging sapi glonggongan.5 b.
Wawancara terhadap pedagang daging
sapi glonggongan di
Pasar Pandan Sari Jalan Pandan Barat kelurahan Margasari kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Aco (nama samaran) salah satu pedagang daging sapi yang dari hasil sidak merupakan penjual daging sapi yang diglonggong dapat dijelaskan bahwa Aco adalah seorang pedagang daging sapi glonggongan yang dagingnya didapat dari salah satu rumah pemotongan yang berada di Balikpapan. Aco membeli daging tersebut dengan harga Rp.50.000 per kg dan dijual dengan harga Rp.95.000 per kg. Dari situ Aco mendapat keuntungan yang cukup besar dan Aco sudah melakukan penjualan daging tersebut sekitar 4 tahun, selama 4 tahun tersebut Aco tidak mengetahui bahwa daging yang dijualnya akan berakibat negatif pada kesehatan orang yang mengkonsumsinya.6
5 Wawancara dilakukan kepada Agus, pedagang pasar Pandan Sari Kota Balikpapan pada tanggal 27 Januari 2014. 6 Wawancara dilakukan kepada Aco (nama samaran), pedagang pasar Pandan Sari Kota Balikpapan pada tanggal 27 Januari 2014.
4
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Daging (Muhammad Taufan) c.
Wawancara terhadap kepala dinas pasar kota Balikpapan Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2014 terhadap Bapak Arbain Side selaku Kepala Dinas Pasar Kota Balikpapan yakni menjabarkan tentang tugas pokok pengelolaan Pasar yaitu melakukan pembinaan terhadap pedagang, menciptakan kondisi pasar yang
kondusif dan layak untuk berusaha serta mengupayakan
kelancaran distribusi barang sehingga tercipta kestabilan harga barang, Manajemen
Keuangan
Yang
Akuntabel
dan
Transparan,
namun
kenyataannya masih belum sesuai karena pengelola pasar masih banyak tidak tranparan dan secepatnya menyatakan rugi walaupun kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa mereka sangat potensial untuk mendapatkan keuntungan. Pemeliharaan sarana Fisik, ditemukan bahwa pemeliharaan dilakukan setiap 5 tahun dan umumnya dilakukan atas inisisatif para pedagang sendiri tetapi dengan cara tambal sulam. Kondisi ini menyebabkan pasar Pandan Sari semakin menjadi tidak indah dan tidak bersih. Dampaknya sarana pasar yang seharusnya diperuntukkan untuk bisa bertahan lebih dari 25 tahun menjadi tidak terwujud. Dengan mudah pasar yang baru dibangun, kembali menjadi kumuh dalam waktu singkat. Penataan Los/Kios/Lapak yang beraturan. Adanya kemampuan dan ketegasan oleh manajemen pasar dalam mengatur kios dan lapak secara baik dan rapi. Dalam hal ini pengelola pasar harus tegas mana yang memang peruntukkannya mana yang tidak sehingga bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Adanya
5
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3
Pengawasan Terhadap barang yang dijual dan Standarisasi Ukuran serta timbangan. Pengelola pasar harus melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten untuk melaksanakan pengawasan secara rutin demi melindungi kepentingan konsumen. d.
Wawancara
terhadap
7
kepala
Bidang
Kehewanan
dan
Peternakan Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2014 terhadap Ibu Noorlenawan selaku kepala Bidang Kehewanan dan Peternakan Kota Balikpapan yakni memaparkan tugas dari dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Bidang Kehewaanan Peternakan yaitu Menyiapkan dan Mengajukan rencana strategis dan
program
kerja
dinas yang sesuai dengan visi misi daerah, Mengawasi harga produksi peternakan
dan
mengembangkan
perikanan karir
wilayah
kabupaten,
Membina
dan
tenaga penyuluh serta pelayanannya kepada
masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah.8 e.
Wawancara terhadap Kepala Tata Usaha UPT (unit pelaksana teknis) Rumah Pemotongan Hewan Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 27 januari 2014 terhadap Bapak Totok Tidarto selaku Kepala Tata Usaha UPT (Unit Pelaksana Teknis) Rumah Pemotongan Hewan Kota Balikpapan yakni
7 Wawancara dilakukan kepada Bapak Arbain Side, kepala Dinas Pasar kota Balikpapan pada tanggal 27 Januari 2014 8 Wawancara dilakukan kepada Ibu Noorlenawan, kepala bidang Kehewanan dan Peternakan Kota Balikpapan pada tanggal 27 Januari 2014.
6
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Daging (Muhammad Taufan) memaparkan tentang proses pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan Kota Balikpapan, pertama-tama hewan potong yaitu sapi dimasukkan ke ruang pemotongan setelah itu dilakukan penyembelihan sesuai syariat islam, pemisahan kepala setelah hewan mati, pelepasan kulit dan daging, pengelupasan isi perut dan isi dada, pelepasan daging yang kemudian dimasukkan ke tempat ekstrimitas, pemotongan tulang rangka bagian depan dan bagian belakang, penimbangan bagian tulang dan bagian bagian lainnya, pengangkutan hasil pemotongan hewan, dan kemudian diantarkan ke pasar pasar diantaranya Pasar Pandan Sari Jalan Pandan Barat kelurahan Margasari kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan, sedangkan secara administrasi yaitu pemeriksaan dokumen seperti surat membawa ternak, surat kepemilikan ternak dan surat dari karantina setelah itu pembayaran retribusi yang dilanjutkan dengan pengarsipan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan kota Balikpapan.9
9 Wawancara dilakukan kepada Bapak Totok TIdarto, Kepala Tata Usaha UPT Rumah Pemotongan Hewan Kota Balikpapan pada tanggal 27 Januari 2014.
7
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3
B. Pembahasan 1. Tindakan Pelaku Usaha Selaku Penjual Daging Sapi Glonggongan yang dilarang oleh Peraturan yang Berlaku Terkait Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Seiring dengan permintaan yang meningkat, maka wajar jika harga-harga kebutuhan pokok melonjak jauh, sebagai contoh dibulan Ramadhan terlihat sekali betapa konsumtifnya masyarakat. Terutama untuk membelanjakan bahan kebutuhan pokok (pangan). Kenyataan di lapangan
walaupun
harga
kebutuhan
pokok
naik
ternyata
tidak
mengurangi minat masyarakat untuk membeli. Meningkatnya permintaan akan kebutuhan pokok terutama pangan terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar secara instan, salah satunya adalah menjual bahan pangan asal hewan yang tidak sehat dan tidak aman. Hampir setiap Ramadhan datang kita dihadapkan pada temuan seperti penjualan daging sapi “glonggongan”. Fatwa haram ini didasari oleh adanya perlakuan salah terhadap sapi yang akan dipotong. Untuk mendapatkan daging sapi glonggongan, maka sapi hidup yang akan dipotong diberi minum sebanyak satu drum air atau sekitar 100 liter, yang disalurkan melalui selang kemulutnya. Tindakan ini dilakukan sampai sapi sudah tidak berdaya kemudian mati. Penyiksaan ini umumnya berlangsung selama enam jam, setelah sapi mati baru dipotong. Penyiksaan ini bertujuan agar berat badan sapi bertambah,
8
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Daging (Muhammad Taufan) sehingga akan menambah keuntungan bagi pelaku usaha yang curang yang didasari oleh adanya unsur penipuan dalam penjualan. Selain itu diperlukan
kesediaan
semua
pihak
untuk
mencegah
agar
tidak
membanjirnya daging sapi glonggongan didalam masyarakat, justru hal inilah yang belum dilakukan oleh aparat Pemerintah. Selama ini Pemerintah belum bertindak tegas terhadap para pedagang yang menjual daging sapi glonggongan, bahkan hanya diberi teguran, penyuluhan dan pembinaan. Padahal sudah ada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu pada Pasal 4 huruf (c) diungkapkan bila menjadi hak konsumen untuk mengetahui informasi kualitas produk secara jujur, disamping itu berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penjualan daging sapi glonggongan merupakan perbuatan yang melanggar hukum hal ini terbukti dari isi ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa penjualan daging sapi glonggongan telah melangar isi dari pada ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 1
yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Pasal 4 ayat 5 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak
9
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3
sehat,
daging
yang
layak
dikonsumsi
manusia
harus
memenuhi
persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal. Di Pasal 62
Undang-undang Perlindungan Konsumen juga
dijelaskan bila pelaku usaha yang melanggar sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 bisa dikenai pidana denda hingga 2 milyar rupiah serta sanksi pidana kurungan paling lama 5 tahun. Pemerintah juga bisa mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pada pasal 21 yaitu setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan jiwa manusia. Adapun pengawasan juga harus dimulai dari Rumah Pemotongan Hewan Rumah Pemotongan Hewan baik yang dikelola pemerintah maupun swasta hingga ke pedagang di pasar. Untuk memudahkan pengawasan terhadap peredaran daging sapi di masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 pada pasal
2
Tentang
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
diatur
bahwa
pemotongan hewan potong harus dilaksanakan di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang kecuali pemotongan hewan potong untuk keperluan keluarga, upacara adat dan keagamaan, serta penyembelihan hewan
potong
secara
darurat.
Pemerintah
harus
gencar
mensosialisasikan kepada konsumen akan ciri-ciri dari daging bermasalah, baik di media massa seperti Koran dan televisi maupun dengan menempelkan selebaran di pasar-pasar. Konsumen juga harus hati-hati
10
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Daging (Muhammad Taufan) dan jeli saat membeli daging. Dikarenakan daging glonggongan yang beredar di masyarakat pada saat ini sangat banyak dan sangat sulit untuk dibedakan dengan daging aslinya baik dari segi aroma, warna, maupun bentuk seratnya selain itu partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan apabila mengetahui ada pedagang yang menjual daging dibawah harga normal, patut diduga telah menjual daging sapi glonggongan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan. 2. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindakan Pelaku Usaha dalam Penjualan Daging Sapi Glonggongan di Pasar Pandan Sari Kelurahan
Margasari
Kecamatan
Balikpapan
Barat
Kota
Balikpapan Kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal hewan termasuk
daging
sapi
semakin
meningkat.
Tingginya
permintaan
membuat beberapa pedagang melakukan kecurangan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, salah satunya menjual daging sapi glonggongan, padahal dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan
pengawasan,
pemeriksaan,
pengujian,
standardisasi,
sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Pengawasan terhadap pangan asal hewan seperti daging sapi ini bukan hanya sebatas pengawasan pada saat daging sapi itu dijual di pasar, tetapi juga pengawasan sebelum dan pada saat proses produksi.
11
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3
Dalam hal ini diperlukan suatu upaya penanggulangan terhadap tindakan pelaku usaha dalam penjualan daging sapi glonggongan di Pasar Pandan Sari Jalan Pandan Barat kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan yaitu dapat dilakukan dalam upayaupaya penanggulangan, seperti : a. Penyuluhan akan informasi yang akurat oleh instansi yang terkait. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai instansi yang lingkup tugas dan dari tanggungjawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan wajib memberitahukan kepada masyarakat akan bahaya dan ciri-ciri dari daging sapi glonggongan, dimana penyuluhan informasi ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Misalnya penyampaian informasi secara tertulis yaitu menempelkan brosur-brosur akan bahaya dan ciri-ciri daging sapi glonggongan di pasar modern maupun dipasar-pasar tradisional dapat juga dengan cara penyampaian informasi tersebut melalui media cetak. Sedangkan penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan dengan mengadakan seminar tentang daging sapi glonggongan dan juga dapat melalui media elektronik. b. Mengadakan Razia yang Rutin oleh Instansi Ternak Koordinasi yang baik antara pegawai negri sipil yang berwenang dan aparat Kepolisian sangat diperlukan dalam penanggulangan penjualan daging sapi glonggongan adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu mengadakan razia yang rutin ke pasar-pasar agar pelaku usaha yang 12
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Daging (Muhammad Taufan) berbuat
curang
jerah
untuk
menjual
daging
sapi
glonggongan
dikarenakan Frekuensi razia yang rutin oleh instansi yang berwenang. Hal ini terbukti dari pernyataan beberapa pedagang yang pernah menjual daging sapi glonggongan dimana mereka biasanya tidak menjual daging sapi glonggongan pada hari-hari menjelang hari besar keagamaan dikarenakan takut tertangkap razia oleh instansi terkait, ungkap mereka “Alihalih ingin mendapatkan untung yang besar bisa-bisa rugi yang besar malah kami dapatkan”. Jadi untuk mengantisipasi maka pedagang lebih memilih untuk tidak menjual daging sapi glonggongan menjelang harihari besar keagamaan. c. Ketegasan Bertindak Oleh Penegak Hukum Maraknya penjualan daging sapi glonggongan di pasar tradisional salah satu penyebabnya adalah pemberian sanksi yang kurang tegas sehingga para pelaku usaha menganggap hal ini merupakan hal yang sepele mereka beranggapan jikapun tertangkap oleh instansi yang terkait paling-paling hanya diberikan teguran atapun penyitaan.10 Hal-hal seperti ini tetunya harus mendapat perhatian khusus dari pemerintahan agar para pelaku usaha tidak lagi menganggap remeh akan sanksi yang diterima atas perbuatan mereka. Walaupun begitu,sebaiknya pemerintah sebagai pembuat aturan hukum tidak diperkenankan untuk merubah aturan atau tata pemerintahan dalam frekuensi waktu yang cukup singkat dikarenakan hal ini dapat mengakibatkan saling lempar tangungjawab 10
wawancara dengan beberapa pedagang, 27 januari 2014, di pasar pandan sari kota
balikpapan
13
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3
antar instansi yang dapat menghambat tindakan yang harus segera diambil untuk melindungi masyarakat. d.
Mengadakan Pengawasan yang ketat Pada Rumah Potong Hewan Rumah potong merupakan bangunan gedung beserta sarana dan fasilitasnya yang khusus di peruntukan melayani pemotongan hewan. Tentunya dalam hal ini pengawasan yang ketat pada rumah potong hewan perlu ditingkatkan hal ini disebabkan rantai penjualan daging sapi glonggongan bermula dari rumah potong hewan sebab sapi-sapi yang hendak di perjual belikan terlebih dahulu di bawa kerumah potong hewan untuk melakukan proses pemotongan, setelah proses pemotongan daging-daging sapi selesai, daging sapi tersebut di periksa oleh petugas keur master, jika produk daging dinyatakan sehat dengan stempel khusus, baru boleh di pasarkan dan di distribusikan. Akan tetapi dalam hal ini memang terdengar rancuh dikarenakan sampai saat ini penjulanan daging
sapi
glonggongan
tetap
marak
beredar
di
pasar-pasar
tradisionalkhususnya Pasar Pandan Sari Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, padahal jika di lihat dari prosedur pemotongan sapi harus mendapatkan stempel khusus dari petugas baru boleh dipasarkan dan di distribusikan, selain itu pengawasan terhadap rumah potong hewan harus lebih di perketat agar oknum yang tekait dalam hal ini tidak sewenag-wenangnya dalam bertindak.
14
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Daging (Muhammad Taufan) Penutup A. Kesimpulan 1. Tindakan pelaku usaha sebagai penjual daging sapi glonggongan dilarang oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
bahwa
pelaku
usaha
dilarang
memproduksi
dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi
secara
halal
sebagaimana
pernyataan
Majelis
Ulama
Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa haram terhadap daging sapi glonggongan. 2. Upaya penanggulangan terhadap tindakan pelaku usaha dalam penjualan daging sapi glonggongan di Pasar Pandan Sari jalan Pandan Barat Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan yaitu dapat dilakukan dalam upaya-upaya penanggulangan seperti penyuluhan akan informasi yang akurat oleh instansi yang terkait, mengadakan razia yang rutin oleh instansi ternak dan mengadakan pengawasan yang ketat pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH).
15
Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3
B. Saran Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Diperlukan adanya sosialisasi pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap para pedagang daging sapi agar tidak merebaknya penjualan daging sapi glonggongan khususnya di Pasar Pandan Sari jalan Pandan Barat kelurahan Margasari kecamatan Balikpapan Barat kota Balikpapan. 2. Agar dibuat pengawasan yang lebih mengkhususkan tentang pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pelanggaran yang dilakukan terhadap barang dagangan yang tidak sesuai dengan standar persyaratan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku
Daftar Pustaka A. Buku Miru, Ahmadi, Sutarman Yodo, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sugondo, Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sutedi, Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Bogor. Siahaan, N.H.T, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1993, Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika Jakarta.
16
Tinjauan Yuridis Terhadap Penjual Daging (Muhammad Taufan) Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Kesehatan Masyarakat Veteriner C. Dokumen Skripsi dan Tesis Bayu, Indra, 2007, Tanggung jawab Hukum Pelaku Usaha Toko Fajar Baru Dalam Memperdagangkan Susu Kental Manis Daluarsa di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan (Tinjauan Menurut Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), Skripsi, Program Pasca Sarjana, Univeresitas Mulawarman, Samarinda. Netty Yulianti, 2007, Perlindungan hukum terhadap konsumen PT. Arnott’s Indonesia di Samarinda (Tinjauan Menurut Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda. Satriani, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar. D. Artikel dan Jurnal Makalah Artikel berjudul, http://nadhasparklink.blogspot.com/2009/10/dagingglonggongan.html, Daging sapi glonggongan diakses 7 Oktober 2013 Artikel berjudul, http://duniasapi.com/prosedur-standar-operasionalpemotongan-sapi, prosedur standar operasional pemotongan sapi, diakses 8 Oktober 2013 Artikel berjudul, http:acenlemon.wordpress.com/2009/09/09/daging-sapiglonggongan-marak-pada-saatlebaran, daging sapi glonggongan marak pada saat lebaran, diakses 8 Oktober 2013 Artikel berjudul, http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar, diakses 19 November 2013
17
