JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 5 (2014) Copyright 2014

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 5 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) BAGI PEMULIA TANAMAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Tomson Simanjorang1 ([email protected]) Emilda Kuspraningrum2 ([email protected]) Nur Arifudin3

([email protected]) Abstrak Sebagai bentuk penghargaan dibidang pemulian tanaman, negara telah memberikan perlindungan hukum bagi pemulia tanaman berdasarkan Undang undang nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman akan tetapi, jaminan perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada pemulia tanaman tidak sepenuhnya dapat dinikmati semua pemulia tanaman. Maka dengan diadakan Penelitian untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan hukum bagi pemulia tanaman menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta Untuk mengetahui apa hal-hal yang perlu di perbaiki dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan varietas tanaman. Dengan menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis, hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemulia tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan pemerintah yaitu perlindungan hukum Preventif dan Respretif berupa hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada pihak orang atau badan hukum lain. Akan tetapi untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, pemulia tanaman harus telah mendaftarkan varietas tanamanya ke kantor perlindungan varietas artinya sepanjang pemulia tanaman tidak mendaftarkan hasil pemulianya maka perlindungan hukum dari pemerintah untuk melindungi hak-hak pemulia tanaman tidak ada. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah biaya tahunan serta tempat pendaftaran varietas tanaman. Saran penulis, mengingat Perlindungan Hukum baik secara preventif dan Respresif yang diberikan Pemerintah Melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman ini belum bisa dirasakan semua Pemulia tanaman khususnya pemulia Perorangan maka dari itu Peraturan Perundang-undangan yang terkait

1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 5

harus segera di Revisi yang isinya memberikan kemudahan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Kata Kunci.: Perlindungan Hukum, Bagi Pemulia Tanaman

Pendahuluan Sebagai bentuk penghargaan dibidang pemulian tanaman, negara memberikan perlindungan hukum dan menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak lainya kepada perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiataan Pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan Variates unggul baru secara memadai untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sehingga perlindungan semacam itu akan meningkatkan minat, dan peranserta perorangan atau maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemulian tanaman.4 Salah satu kegiataan penemuan varietas baru berupa kegiatan

pemuliaan tanaman, kegiatan ini

merupakan tindakan untuk menghasilkan Variates unggul, baru, unik, seragam dan, stabil secara memadai untuk membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri pembenihan5.

4 5

2

Konsideran Undang-undang nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Saidin, 2004, Aspek Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 423

Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan (Tomson Simanjorang) Namun demikian, jaminan Perlindungan hukum, menikmati manfaat ekonomi serta hak-hak lainnya yang diberikan negara dalam hal ini diwakili pemerintah kepada perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiataan Pemuliaan tanaman dalam pelaksananya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undangundang nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlidungan Varietas Tanaman belum bisa dinikmati oleh semua pemulia tanaman. PEMBAHASAN Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan (Preambule) UUD 1945 tersebut mengandung banyak dimensi antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai kebutuhan nasional. Di dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan

bahwa,

(UUD NRI 1945) dalam Pasal 28 C ayat (1),

Setiap

orang

berhak

mengembangkan

diri

melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Serta Pasal

3


28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.6 Perlindungan hukum seperti itu sangat penting untuk melindungi Hak kekayaan intelektual khususnya Varietas Tanaman sekaligus berpotensi memberi manfaat ekonomi bagi pemulia atau pemegang hak yang bertujuan memajukan kesejateraan masyarakat. Seperti diuraikan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menetapkan tentang HKI. Ketentuan Pasal 27 tersebut secara lengkap berbunyi : 1. Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta mendapat manfaatnya. 2. Setiap orang berhak untuk dilindungi kepentingan-kepentingan moril dan materil yang didapatnya sebagai hasil dari suatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian yang diciptakan sendiri. Arti penting perlindungan hak atas kekayaan intelektual ini menjadi lebih penting dari sekedar keharusan setelah dicapainya kesepakatan General Argreement on Tariff and Trade (GATT) dan setelah Konferensi di Marakesh pada bulan April 1994 disepakati pula kerangka GATT akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (World Trade Organization) yang ratifikasinya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agrement Establishing The

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

6

4

Pasal 28 C ayat 1, pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945

Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan (Tomson Simanjorang) Dunia), diundangkanya dalam lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 57, tanggal 2 November 1994 dalam struktur lembaga WTO dewan umum ini selanjutnya membawahi tiga dewan, yang salah satunya diantaranya adalah dewan Trips (Trade Related Aspects of Intelectual Proferty Right)7 Oleh karena itu, Negara-negara dalam kesepakatan internasional, harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan internasional yang dalam kerangka GATT/ WTO. Termasuk Indonesia tidak dapat dan tidak dapat diperkenankan membuat peraturan yang extra-territorial yang menyangkut perlindungan hak kekayaan intelektual yang salah satunya perlindungan Varietas Tanaman dan semua

isu

yang

terdapat

dalam

kerangka

WTO

Indonesia

harus

mengakomodirnya paling tidak harus memenuhi (pengatur) standar minimnya.

8

Bahwa sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan Undang-Undang. Maka pada tanggal 20 Bulan Desember 2000 diundangkanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang mana individu atau atau badan usaha yang bergerak dibidang

pemuliaan tanaman harus

diberi

penghargaan dalam

menghasilkan Varietas Tanaman. Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkna varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainya. Yang mana pada dasarnya pemberian Perlindungan Varietas tanaman diberikan pada tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.

7

Zaim saidi, 1995, Selamat Datang WTO, Republik, Jakarta, halaman 6 Ok. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta halaman 23

8

5


Penemuan berupa proses atau metode untuk menghasilkan tanaman baru dapat dilindungi secara bersamaan menurut skema perlindungan, baik melalui paten maupun sistem Pelindungan Varietas Tanaman, sepanjang persyaratan untuk tiap perlindungan dipenuhi. Pelindungan bergantung kepada penemuan dan keinginan penemu atau pemilik penemuan. Kalau dikehendaki perlindungan ganda bagi varietas tanaman secara bersamaan dengan paten, maka memenuhi kriteria paten diprioritaskan karena kriteria kebaruan menurut sistem paten lebih ketat dibandingkan sistem Perlindungan Varietas Tanaman.9 Menurut pendapat Sri Redjeki Hartono, Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan Peraturan perundangundangan, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila seseorang Hak Atas Kekayaan Intelektualnya ingin mendapatkan perlindungan khusus atau lebih tepatnya dilindungi oleh hukum maka harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Negara. Prosedur yang dimaksud disini adalah pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-undang.10 Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (Filosofis) pada sila kelima Pancasila, yaitu: Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di dalamnya terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia diperlakukan sama didepan 9

Venantia Sri Hadiarianti, Op.Cit, 2010, halaman 111 Sri Redjeki Hartono, 2008, Op.Cit, halaman 67

10

6

Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan (Tomson Simanjorang) hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subjektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena itu hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.11 Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan

ekonomi.

Dalam

hubungan

dengan

kekuasaan

pemerintah,

permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah) dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi. Permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi)12 secara umum, tujuan perlindungan HaKI dapat dibedakan menjadi dua jenis tujuan yaitu tujuan ideal dan pragmatis tujuan idealnya adalah untuk melindungi hak milik seseorang berdasarkan filosofi ajaran moral yakni” jangan mengambil apa yang bukan milikmu” tujuan perlindungan pragmatis untuk memberikan rangsangan berkreasi.13 Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.14 Dengan demikian, di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman 11

Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), Nusamedia, Bandung, halaman152 12 Philips M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, halaman 2 13 http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/PERLINDUNGAN-HUKUM TERHADAP-HAKCIPTA-MOTIF-BATIK-TANJUNGBUMI-MADURA.diakses hari pada senin 2 Pebruari 2014 pukul 01 14 Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas Jakarta,hlm 121

7


disebutkan: “Perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah Perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui

kegiataan pemuliaan tanaman”.15 Dari

definisi

diatas

pemberian

perlindungan varietas tanaman adalah bersifat eksekutif atau khusus yang diterima pemulia tanaman untuk melindungi kepentingan pemulia atau pemegang hak PVT dari perbuatan pihak yang bisa merugikan pemulia baik secara materil maupun immaterial. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari tujuan hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian bagi seluruh warga Negara Indonesia. Pemberian

perlindungan

hukum

atas

kekayaan

intelektual

dalam

menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainya kepada perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiataan Pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan Variates unggul baru secara memadai untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sehingga perlindungan semacam itu akan meningkatkan minat, dan peranserta perorangan atau maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemulian tanaman. Menurut Mr.N.E. Algra dalam bukunya Muhammad Djumhana dan Djubaedillah menyatakan bahwa

15

8

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan (Tomson Simanjorang) terdapat beberapa sifat asli dari HKI yang dijadikan tumpuan dari perubahan peraturan HKI di Indonesia, salah satunya yaitu: a.

Mempunyai Jangka Waktu Terbatas Dalam arti setelah habis masa perlindungannya varietas tanaman (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis

masa

perlindungannya

bisa

diperpanjang

terus

asalkan

terus

dipergunakan dalam perdagangan, misalkan hak merek, tetapi ada juga yang perlindungannya

terus

menerus

tidak

terbatas,

bahkan

tidak

perlu

didaftarkan, yaitu rahasia dagang. Jangka waktu Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang tertentu (Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Varietas Tanaman, dan Paten) semuanya terbatas dan telah ditentukan secara jelas dan pasti dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Untuk varietas tanaman jangka waktu Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah: a. 20 Tahun untuk tanaman semusim b. 25 Tahun untuk tanaman tahunan Jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Pengertian tanaman tahunan ditunjuk untuk jenis pohon-pohonan (tree) dan tanaman merambat (vine) yang masih produksinya lebih dari satu tahun, sedangkan yang lainya disebut tanaman semusim. Pemohonan yang diberikan perlindungan

sementara sejak tanggal pengajuan permohonan

hak PVT

secara lengkap diterima kantor PVT sampai dangan diberikan hak PVT.16

16

Ibid, halaman 162

9


Perlindungan hukum yang Respresif Teori mengenai perlindungan hukum yang diutarakan oleh Philipus M.Hadjon yaitu:17 Perlindungan hukum yang Respresif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Berkaitan dengan perlindungan hukum respentif yang memfokuskan bagaimana menyelesaikan sengketa apabila terjadi dikemudian hari terhadap varietas tanaman. Sebelum membahas bagaimana sebenarnya perlindungan hukum resprentif ini didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman kita lihat pendapat Mr.N.E. Algra dalam bukunya Muhammad Djumhana dan Djubaedillah menyatakan bahwa terdapat beberapa sifat asli dari HKI yang dijadikan tumpuan dari perubahan peraturan HKI di Indonesia, salah satunya yaitu: Bersifat Eksklusif dan Mutlak. Maksudnya bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. sipemilik atau/pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya. Berkaitan dengan penjelasan diatas Hak yang diperoleh oleh para pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang 17

Philipus. M.Hadjon,1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, Halaman 205

10

Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan (Tomson Simanjorang) digunakan untuk propogasi. Jika suatu hak Perlindungan Varietas Tanaman diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak Perlindungan Varietas Tanaman, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri18. Yang mana dalam penyelesaian sengketa varietas tanaman berbeda dengan tempat penyelesaian sengketa hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit industri yang melalui Pengadilan Niaga. Hak

menuntut

berlaku

sejak

tanggal

diberikan

Sertifikat

hak

Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana disebutkan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Salinan putusan atas tuntutan tersebut oleh panitera pengadilan negeri disampaikan kekantor perlindungan varietas tanaman untuk selanjutnya dicatat dalam daftar umum perlindungan varietas tanaman dan diumumkan dalam berita resmi Perlindungan Varietas tanaman. Pemegang hak perlindungan varietas tanaman atau pemegang lisensi atau pemegang lisensi wajib berhak menuntut ganti rugi melalui pengadilan negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan penyalagunaan hak perlindungan varietas tanaman namun, tuntutan ganti rugi yang diajukan hanya dapat diterima apabila varietas tanaman yang digunakan telah mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman dari pemerintah.

18

Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

11


Penutup Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnyan maka dapat disimpulkan bahwa: 1.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah secara preventif dan respresif kepada pemulia tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan

pemerintah

yaitu

berupa

hak

untuk

menggunakan

dan

memberikan persetujuan kepada pihak orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panenya yang digunakan untuk propogasi dengan jangka waktu perlindungan 20 Tahun untuk tanaman semusim

dan

25

Tahun untuk tanaman tahunan.

Untuk

kelangsungan berlakunya hak perlindungan varietas tanaman (PVT), pemegang hak PVT wajib membayar biaya tahunan sebesar 1.500.000 per varietas tanaman kepada pemerintah dan apabila tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan kantor PVT mencabut Perlindungan Varietas Tanaman dengan dicabutnya perlindungan varietas tanaman itu maka perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemulia tanaman telah berakhir. Dalam hal pemberian lisensi kepada pihak lain lisensi tersebut harus dicatatkan kekantor perlindungan vareitas tanaman dan membayar biaya tahunan dalam hal perjanjian lisensi tidak didaftarkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Apabila ada orang atau badan hukum yang menggunakan varietas tanaman tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak PVT selain bukan untuk tujuan komersial, penelitian, pemulian tanaman, penggunaan oleh pemerintah

12

Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan (Tomson Simanjorang) dalam rangka kebijakan pangan dan obat-obatan.pemegang hak pemulia tanaman dapat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri tempat tergugat berdomisili. Akan tetapi, untuk mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif dan respresif dari pemerintah, pemulia tanaman harus telah mendaftarkan varietas tanamanya ke kantor perlindungan varietas tanaman serta telah memenuhi ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku artinya sepanjang pemulia tanaman tidak mendaftarkan hasil pemuliaanya maka jaminan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk melindungi hak-hak pemulia tanaman itu tidak ada. 2.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dari segi peraturan perundangan-undangan yaitu: Pasal 1 ayat 9, Pasal 9 ayat (1) huruf b, serta Pasal 63 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang berbunyi: Pasal 1 ayat 9, “kantor perlindungan varietas tanaman adalah unit organisasi dilingkungan depertemen yang melakukan tugas dan kewenangan dibidang Perlindungan Varietas Tanaman”. Pasal 9 ayat

(1)

huruf b“ Pemegang

hak

Perlindungan Varietas

Tanaman

berkewajiban, membayar biaya tahunan Perlindungan varietas tanaman”. Pasal 63 ayat (1) “Untuk kelangsungan berlakunya hak Perlindungan varietas tanaman, pemegang hak Perlindungan Varietas tanaman wajib membayar biaya tahunan” dengan cara Mengubah/mencabut pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan oleh lembaga atau instansi yang berwenang membentuknya atau mengajukan uji materiil kepada lembaga yudikatif.

13


Dalam penelitian ini penulis memberikan Saran sebagai berikut: 1.

Mengingat Perlindungan Hukum baik secara preventif dan Respresif yang diberikan Pemerintah Melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan

Varietas

Tanaman

ini

belum

bisa

dirasakan semua Pemulia tanaman khsususnya pemulia Perorangan maka dari itu Peraturan Perundang-undangan yang terkait harus segera di Revisi yang isinya memberikan kemudahan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. 2.

Adanya tempat kantor Perlindungan Varietas Tanaman disetiap dinas pertanian seperti halnya pendaftaran hak atas kekayaan intelektual lainya seperti, Hak cipta, Merek, Rahasia dagang, Paten, Desain industri, Desain tata letak sirkuit terpadu yang dapat dilakukan melalui Depertemen Hukum dan Ham di setiap Daerah Propinsi dengan adanya tempat kantor perlindungan varietas tanaman di setiap dinas pertanian akan memudahkan para pemulia tanaman melakukan pendaftaran serta pemerintah tidak membebankan biaya pendaftaran serta tidak adanya kewajiban membayar biaya tahunan kepada pemerintah, kalaupun dibebankan ada perbedaan biaya yang dikeluarkan antara pemulia tanaman perorangan dengan pemulia yang dilakukan oleh badan hukum.

14

Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan (Tomson Simanjorang) DAFTAR PUSTAKA A. Buku Hadjon, Philips M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya. Hartono, Sri Redjeki, 2008, Tata cara Pengurusan HaKI, transmedia Pustaka, Jakarta. Krisnawati, Adriani, 2004, Perlindungan Hukum Varietas Tanaman, Raja Grafindo Persada, Jakarta Lubis, M. Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung Poerwadarminto, W.J.S, 1989, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Indonesia Kelsen, Hans, 2006, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), Nusamedia, Bandung. Mertakusummo, Sudikno, 2003,Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Mayana, Ranti Fauzan, 2004, Perlindungan Desaian Industri di Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta. Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum Dan Penelitian hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Nurachmad, Much, 2011, Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Jogjakarta PutraJaya, Nyoman Serikat, 2008, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pustaka Litera Anta Nusa, Semarang Tjokromidjojo, Bintoro dan Adidjoyo, Mustafa, 1988, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Haji Mas Agung, Jakarta Riswandi, Budi Agus Sumartiah, & Siti. 2006, Masalah-masalah HAKI

Kontemporer, Yogyakarta. Rahardjo, Satjipto, 2003, Sisi sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta. Saidin, 2004, Aspek Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta. Soekanto, Soerjone,1988, Pengantar Peneltian Hukum, Ui Press, Jakarta. Sunggono, Bambang,1998, Metedologi Peneltian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Wuisman, J.J.J M., 1996, Penelitian ilmu-ilmu social, Press, Jakarta .

15


B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas

Tanaman Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permenta/OT.140/7/2011 TENTANG PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA. Keputusan menteri Pertanian Nomor: 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. C. Dokumen Direktorat

jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2008, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual,Tangerang

D.Skripsi , Artikel internet Skripsi.

Yulistiani, 2013, Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Penelitian Varietas Tanaman (Studi di Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman) Skripsi, Fakultas Hukum Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, Samarinda Blog.http://dosen.narotama.ac.id/wpcontent/uploads/2012/02/PERLIND UNGANHUKUM TERHADAP-HAK-CIPTA-MOTIF-BATIK-TANJUNGBUMI- MADURA.diakses hari pada senin 2 Pebruari 2014 pukul 01

16

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 5 (2014) Copyright 2014

Recommend Documents