JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 2 Nomor 8 (2013) Copyright 2013

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 8 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEDIASI ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN DI SEKITAR KELURAHAN BUKUAN KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA AGNES WYNONA [email protected] La Sina [email protected] Rika Erawaty [email protected]

Abstrak Agnes Wynona, NIM: 0908015284, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mediasi Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Di Sekitar Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, di bawah bimbingan Bapak Dr. La Sina, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Rika Erawaty, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping. Pada tanggal 30 Nopember 2010, pemilik lahan perkebunan yang berada di RT.16 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang diwakilkan oleh Rasidi melakukan pengaduan atas perusakan lahan perkebunan yang berada di RT.16 Kelurahan Bukuan kepada Walikota Samarinda dan tidak membuahkan hasil. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2011, Rasidi melakukan pengaduan kembali kepada Wakil Walikota Samarinda. Dan Wakil Walikota memberikan tembusan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda untuk menindaklanjuti tuntutan atas perusakan lahan perkebuanan yang berada di RT.16 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda tersebut. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi antara masyarakat dengan perusahaan di sekitar Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi antara masyarakat dengan perusahaan di sekitar Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang lokasi penelitian dilakukan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda dan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Serta analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8

membuat deskripsi mengkaji kasus lingkungan hidup yang diselesaikan secara mediasi. Sengketa lingkungan hidup antara pemilik lahan perkebunan RT.16 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan Kontraktor Pembangunan Jalan Peti Kemas Palaran (Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda), PT. Energi Cahaya Industritama dan PT. Daya Kaltim diakibatkan oleh lahan perkebunan warga yang rusak dan tidak dapat menghasilkan kembali, diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, sesuai dengan Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci

2

: Sengketa lingkungan hidup, mediasi.

SETTLEMENT OF DISPUTES THROUGH ENVIRONMENTAL MEDIATION BETWEEN COMPANIES WITH COMMUNITY AROUND TOWN WARD BUKUAN DISTRICT PALARAN SAMARINDA AGNES WYNONA [email protected] La Sina [email protected] Rika Erawaty [email protected]

Abstract Agnes Wynona, NIM: 0908015284, Environmental Dispute Resolution Through Mediation Between People With Companies Around the Village Bukuan Palaran Samarinda District, under the guidance of Mr Dr. La Sina, S.H., M.Hum as the primary supervisor and Ms. Rika Erawaty, S.H., M.H as mentors companion. On November 30, 2010, plantation owner who was in the Village RT.16 Bukuan Palaran Samarinda District, which is represented by Rasidi conduct complaint of destruction of plantations located in the Village RT.16 Bukuan to Samarinda Mayor and to no avail. Then on December 12, 2011, Rasidi make the complaint back to the Vice Mayor of Samarinda. And provide a copy to the Deputy Mayor of the Environment Agency (BLH) Samarinda to follow the demands of the destruction of plantation land located in the Village RT.16 Bukuan the District Palaran Samarinda. The research goal is to determine the environmental dispute settlement through mediation between communities and companies around the Village District Bukuan Palaran Samarinda and obstacles encountered in the process of environmental dispute resolution through mediation between communities and companies around the Village District Bukuan Palaran Samarinda. This type of research is used by the author in writing this law is legal empirical approach legislation and approach the case study sites conducted in the Environment Agency (BLH) and Village Bukuan Samarinda Samarinda District Palaran. As well as data analysis is descriptive qualitative case study to create a description of environmental mediation resolved. Environmental dispute between plantation owners RT.16 Sub Sub Bukuan Palaran Samarinda with Container Road Building Contractor Palaran (Department of Highways and Irrigation Samarinda), PT. Light energy Industritama and PT. Kaltim power caused by plantation residents damaged and can not produce a return, resolved by way of settlement of environmental disputes out of court through mediation, in accordance with Article 85 of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment.


Keywords : environmental dispute, mediation.

2

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Agnes Wynona)

Pendahuluan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat”. Pasal ini memberikan hak kepada Negara untuk mengatur dan menggunakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebankan suatu kewajiban kepada Negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. pembangunan

semakin

meningkat

mengandung

resiko

Kegiatan

pencemaran

dan

kerusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator, dipilih untuk digunakan agar tercapainya penyelesaian antara Kontraktor Pembangunan Jalan Peti Kemas Palaran (Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda), PT. Energi Cahaya Industritama dan PT. Daya Kaltim dengan pemilik lahan perkebunan yang berada di RT.16 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan yaitu Bagaimana proses

penyelesaian

sengketa

lingkungan

hidup

melalui

mediasi

antara

masyarakat dengan perusahaan di sekitar Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan Apakah kendala dalam proses penyelesaian sengketa 3


lingkungan hidup melalui mediasi antara masyarakat dengan perusahaan di sekitar Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi antara masyarakat dengan perusahaan di sekitar Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda dan untuk mengetahui kendala dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi antara masyarakat dengan perusahaan di sekitar Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Jenis penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini dengan menggunakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.1 Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama dengan cara interview/wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti pimpinan/kepala dari Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda serta pemilik lahan perkebunan yang berada di RT.16 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Yang kedua Observasi/pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di areal lahan perkebunan warga RT.16 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Yang ketiga Studi kepustakaan yaitu mengkaji perundang-undangan, buku dan 1

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 155. 4


literatur dari internet selanjutnya dianalisa berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini. Yang ke empat Studi dokumen yaitu dengan mengkaji dokumen berupa perundang-undangan yang terkait. Pembahasan A. Hukum Lingkungan Definisi hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan definisi lingkungan hidup, dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.2 Penegakan hukum merupakan upaya paksa dari Negara melalui aparat penegak hukumnya agar suatu ketentuan peraturan perundangundangan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(UUPPLH)

2

Muhammad Erwin, 2009, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Reflika Aditama, Bandung, halaman 9. 5


sebelumnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) di taati oleh masyarakat. Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.3 Selanjutnya dikatakan oleh Munadjat, bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup. 4 B. Pengawasan Lingkungan Pengawasan adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya program-program yang telah ditentukan, dengan pengawasan pula usaha perbaikan atas kekurang sempurnaan pelaksanaan program dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai suatu usaha represif. 5 Pengawasan pengelolaan lingkungan adalah merupakan instrumen penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat preventif bagi upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pengawasan pengelolaan

3

lingkungan

hidup

sebagai

instrumen

hukum

lingkungan

St, Munadjat Danusaputro, 1985, Hukum Lingkungan Buku II: Nasional, Binacipta, Jakarta, halaman 201. 4 St, Munadjat Danusaputro, 1980, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Binacipta, Jakarta, halaman 46. 5 Paulus Effendi Lotulung, 1986, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Bhuana Pancakarsa, Jakarta, halaman 15. 6


administratif untuk mencegah dan menghentikan timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 6 Pengawasan pengelolaan lingkungan

adalah

merupakan

faktor

mendasar

dalam

mewujudkan

pengelolaan lingkungan yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan untuk

memenuhi

kesejahteraan

masyarakat

sebagaimana

yang

telah

diamanatkan dalam konstitusi Negara baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 1. Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan (Litigasi) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaian sengketa dengan perantara pengadilan. 7 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki sifat eksekutorial, dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang.8 Mengajukan gugatan lingkungan ke pengadilan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengajuan gugatan lingkungan dimaksudkan 6

Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indah, Jakarta, halaman 14-15. 7 Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaiakan Sengketa di Luar Pengadilan, Visimedia, Jakarta, halaman 9. 8 Ibid., halaman 10. 7


untuk mendapatkan putusan pengadilan atas suatu sengketa lingkungan yang terjadi. 2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi) penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. 9 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu : a. Negosiasi Negosiasi langsung

antara

adalah para

perundingan pihak

dengan

yang tujuan

diadakan untuk

secara mencari

penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. 10 b. Konsiliasi Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator. Konsiliator dalam proses konsiliasi, memiliki peran yang cukup berarti, oleh

9 10

Ibid, halaman 191.

Huala Adolf, 2004, Hukum Peyelesaian sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 26. 8


karena konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. 11 c. Arbitrase Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka itu kepada pihak

lain

yang

netral

guna

mendapatkan

keputusan

yang

menyelesaikan sengketa. d. Pencari Fakta Pencari Fakta adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain yang biasanya terdiri dari para pakar untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan

dengan

kewenangan

untuk

sengketa.

Para

memberikan

pencari

fakta

rekomendasi

mempunyai

tentang

cara

penyelesaian sengketa yang bersangkutan. 12 e. Mediasi Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang

11

Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 3. 12 Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 287. 9


lebih

besar

kepada

para

pihak

penemu

penyelesaian

yang

memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian

sengketa

melalui

proses

perundingan

untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.13 Dalam Mediasi tidak ada pendasaran putusan berdasar kepada pembuktian, karena mediasi bukanlah sarana mencari keadilan dengan menentukan siapa yang salah atau benar. Mediasi mendasarkan keputusan kepada kepentingan para pihak, keinginan berdamai para pihak, komitmen para pihak, yang menghasilkan kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang sedang berselisih, sengketa atau konflik. D. Perusakan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (16) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat dikelompokkan dalam kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (tailing), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi ( land

subsidence), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut alat berat. 13

Nurnaningsih Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 147. 10


Penutup A. Kesimpulan 1. Sengketa lingkungan hidup antara pemilik lahan perkebunan RT.16 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan Kontraktor Pembangunan Jalan Peti Kemas Palaran (Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda), PT. Energi Cahaya Industritama dan PT. Daya Kaltim diakibatkan oleh lahan perkebunan warga yang rusak dan tidak dapat menghasilkan kembali, diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda sebagai mediator yang bersifat netral. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda juga memfasilitasi proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi antara masyarakat dengan perusahaan di sekitar Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, yang sesuai dengan Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi antara masyarakat dengan perusahaan di sekitar Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda terdapat kendala-kendala sebagai berikut : a. Tidak adanya tanggapan dari Walikota Kota Samarinda dalam menanggapi surat aduan dari pihak pemilik lahan perkebunan di

11


RT.16 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda atas kerusakan lahan perkebunan warga tersebut. b. Lamanya tanggapan dari Wakil Walikota Kota Samarinda dalam menanggapi surat aduan dari pihak pemilik lahan perkebunan di RT.16 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda atas kerusakan lahan perkebunan warga tersebut. c.

Sulitnya untuk menentukan jadwal rapat mediasi, karena pihak yang bersengketa melibatkan 3 perusahaan yaitu Kontraktor Pembangunan Jalan Peti Kemas Palaran (Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda), PT. Energi Cahaya Industritama dan PT. Daya Kaltim, yang mana semua pihak yang terlibat harus menghadiri rapat mediasi tersebut.

d. Setelah tiga perusahaan yang berada di sekitar lahan perkebunan di RT.16 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda bersedia mengganti kerugian yang di alami oleh masyarakat, salah satu perusahaan yaitu Kontraktor Pembangunan Jalan Peti Kemas Palaran

(Dinas

Bina

Marga

dan

Pengairan

Kota

Samarinda)

mengalami keterlambatan dalam proses pembayaran ganti rugi yang telah di sepakati bersama, maka pihak warga harus menunggu kembali atas keterlambatan pembayaran tersebut.

12


B. Saran 1. Dalam pengendalian dampak lingkungan hidup, Pemerintah dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda diharapkan lebih meningkatkan perannya dalam hal melakukan pengawasan, agar dapat meminimalisir terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang berujung pada sengketa lingkungan hidup. 2. Diharapkan perusahaan tambang di Kota Samarinda agar segara dilakukannya perbaikan atau pemulihan terhadap dampak suatu kegiatan pertambangan agar selanjutnya tidak menimbulkan kerugian-kerugian bagi

masyarakat

di

sekitar

tambang

maupun

di

luar

kawasan

pertambangan tersebut. 3. Adanya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, dan peran masyarakat juga diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan secara damai.

13


DAFTAR PUSTAKA A. Buku Adolf, Huala, 2004, Hukum Peyelesaian sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta. Amriani, Nurnaningsih, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta. __________, 2011, Mediasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Danusaputro, St. Munadjat, 1980, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Binacipta, Jakarta. __________, 1985, Hukum Lingkungan, Buku II Nasional, Binacipta, Jakarta. Erwin, Muhammad, 2009, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Reflika Aditama, Bandung. Gary, Goodpaster, 1995, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, artikel dalam Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Husin, Sukanda, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Longdong, Tinike Louise Tuegeh, 1998, Asas Ketertiban Umum & Konvensi Newyork 1958, Citra Aditya Bakti, Bandung. Lotulung, Paulus Effendi, 1986, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, Bhuana Pancakarsa, Jakarta. Marbun, S.F, 2001, Peradilan Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Rahayu, Mella Ismelina Farma Rahayu, 2006, Fungsi Hukum dan

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir, Disertasi UNDIP. Rahmadi, Takdir, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sembiring, Jimmy Joses, 2011, Cara Menyelesiakan Sengketa di Luar Pengadilan, Visimedia, Jakarta. Siahaan, N.H.T., 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta. Sodikin, 2003, Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Djambatan, Jakarta. Soebagyo, P. Joko, 1992, Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya, Rineka Cipta, Jakarta. Soemartono, Gatot, 2006, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indah, Jakarta. Surabrata, Sumadi, 2003, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

14


Widjaja, Gunawan, 2001, Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta. Wijoyo, Suparto, 2004, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Airlangga University Press, Surabaya. B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. C. Dokumen Hukum, Skripsi, dan Tesis Nor Ratman Bentar, (2009), Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkunganb Hidup Antara Warga RT. 68 Dengan PT. Timur Adi Citra Di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Samarinda (Menurut Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda. Lisda Handayani, (2012), Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Terhadap Kerusakan Pemukiman Oleh PT. Mega Prima Persada di Kampung Pruba Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda; Melati Norma Yudha, (2012), Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Antara Warga RT. 28 Sempaja Utara Dengan Kuasa Pertambangan (KP) Graha Benua Etam melalui Mediator Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda;

15


Rekha Nizi Gloria Sirait, (2012), Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan Akibat Pencemaran Limbah Cair Antara Hotel Mesra Dengan Warga RT.20,23,24,25 dan 26 Kelurahan Dadi Mulya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda. D. Artikel Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet, dan Makalah Seminar Artikel

16

“Sengketa Lingkungan Hidup di LuarPengadilan”, http://gagasanhukum.wordpress.com/ 2011/10/06/sengketalingkungan-hidup-di-luar-pengadilan/ diakses tanggal 20 April 2013.

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 2 Nomor 8 (2013) Copyright 2013

Recommend Documents