JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 5 (2014) Copyright 2014

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 5 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH HIBAH BAGI BANGUNAN PERIBADATAN KRISTEN PROTESTAN (STUDI TERHADAP TANAH GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN DI JALAN SENTOSA KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA) Raymond1 ([email protected]) Haris Retno Susmiyati2 ([email protected]) Hairan3 ([email protected]) Abstrak Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengaitkan tentang objek pendaftaran tanah. Pada Pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa: “sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap pendaftaran hak atas tanah hibah bagi bangunan Gereja Kristen Protestan dan bagaimana pendaftaran hak atas tanah hibah bagi bangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Kota Samarinda. Pendekatan penelitian hukum yang berjenis empiris terdiri dari studi kasus hukum dan legal survey atau kombinasi keduanya. Study kasus tersebut dapat berupa studi kasus non yuridis (legal live case study) dengan karekteristik studi kasus tunggal ataupun studi kasus ganda. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan survey merupakan pengamatan terhadap suatu persoalan tertentu di suatu daerah tertentu, oleh karenanya perlu diketahui luas lokasi penelitian, kemudian jenis dan jumlah populasi serta besarnya sampel yang diperlukan. Dari penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Kata kunci : Pendaftaran hak atas tanah Hibah 1 2 3

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 5

Pendahuluan Setelah Indonesia merdeka, sejak awal masalah agraria telah mendapat perhatian. Melalui sejarah yang panjang, mulai dari Panitia Agraria Yogya (1948), Panitia Jakarta (1951), Panitia Suwahjo (1956), Rancangan Soenarjo (1958), dan Rancangan Sadjarwo (1960), maka diundangkanlah pada tanggal 24 September 1960 “Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria” yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria, disingkat UUPA 1960.4 Sejak disahkannya tahun 1960 hingga sekarang ternyata banyak menimbulkan masalah pertanahan.Oleh karena itu peraturan hukum di Indonesia (khususnya di bidang hukum agraria) sangat ketinggalan sebagaimana diakui oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Itulah sebabnya, menjadi tuntutan yang tidak terelakkan perlunya upaya melakukan kajian dibidang hukum agraria khususnya tentang perubahan peraturan-peraturan mengenai

tanah

sebagai bahan untuk melakukan reformasi hukum (lawreform) menuju keadaan yang lebih baik. Reformasi hukum itu harus sesuai dengan nilai-nilai dan dasardasar hukum, berdasarkan syarat keberlakuan hukum dan kesesuaiannya dengan system hukum Indonesia5. Hukum agraria nasional, mengacu pada tujuan hukum agraria nasional dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum.Hak atas tanah apapun yang ada pada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, kalau tanahnya itu dipergunakan (atau tidak dipergunakan) sematamata untuk kepentingan pribadinya, melainkan wajib pula mempertimbangkan 4 2

Sediono M.P. Tjondronegoro@all, Dua Abad Penguasaan Tanah, (Jakarta, Gramedia, 1984), hlm 1 H.Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah, (Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007),hlm 1

2

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) kepentingan umum. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan pribadi akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Kepentingan umum dan kepentingan pribadi haruslah mengimbangi, hingga akhirnya akan tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan rakyat seluruhnya. Dalam menjamin suatu kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran di Indonesia, sebagaimana ditertulis pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia, yang berbunyi: 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut c.

Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomiserta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut.

3


Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

merupakan

ketentuan

yang

ditujukan

kepada

pemerintah

untuk

menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang sekaligus merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam memperoleh suatu tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi: Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Untuk meninjak lanjuti hal tersebut

telah dikeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696), sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang diselenggarakan oleh Pemeritah untuk kepentingan Rakyat, dalam rangka memberikan status hak atas tanah di Indonesia. Tujuan dari Pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi: a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

4

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) Dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa obyek Pendaftaran Tanah meliputi: a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. b. Tanah hak pengelolaan. c.

Tanah wakaf.

d. Hak milik atas satuan rumah susun. e. Hak tanggungan. f.

Tanah Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah . Pendaftaran tanah, girik yaitu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah dapat disertakan untuk proses administrasi. Dengan demikian bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, namun semata-mata hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak-pajak atas tanah. Dengan demikian, apabila terjadi klaim dari pemegang girik dengan klaim dari pemegang surat tanda bukti hak atas tanah (sertipikat), maka pemegang sertipikat atas tanah akan memiliki klaim kebendaan yang lebih kuat. Namun demikian, persoalan tidak sesederhana itu. Dalam hukum islam hibah adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lain yang berupa harta miliknya dengan suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam hal ini bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk 5


pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.6Dalam literature fiqh tidak ada keterangan tentang ketentuan bahwa dalam akad hibah terdapat suatu syarat agar dalam pelaksanaannya hibah harus disiapkan alat-alat bukti, saksi atau surat-surat otentik yang menjadi syarat sahnya perjanjian. Akan tetapi walaupun demikian sebaliknya dalam pelaksanaan perjanjian keperdataan yang termasuk hibah sebaiknya terdapat alat bukti, sebab dengan adanya alat bukti itu akan menimbulkan kemantapan bagi yang menghibahkan maupun bagi yang memberikan hibah. Jika dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan adanaya alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan. Sementara praktisi dan pemerhati filantropi Indonesia memaknai bahwa hibah ada 2 macam yaitu: hibah sosial adalah, bantuan kepada suatu organisasi nirlaba untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, sedekah, atau kegiatan lain yang melayani kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelolaan hibah sepenuhnya pada penerimana. Sedangkan hibah pembangunan adalah bantuan selektif kepada satu organisasi nirlaba yang menjalankan suatu kegiatan atau agenda yang sejalan dengan organisasi pemberi bantuan.7 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengaitkan tentang objek pendaftaran tanah. Pada Pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa: “sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dari teks di atas dapat dilihat 6 7

http://digilib.sunan-ampel.ac.id. Tgl 29 April 2013 http://ditpolkom.bappenas.go.id. Tgl 29 April 2013

6

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) bahwa yang bisa dikeluarkan sertifikat adalah tanah wakaf, sedangkan tanah wakaf kita ketahui hanya diatur untuk bangunan peribadatan mesjid, sedangkan tanah hibah pada bangunan peribadatan non muslim belum ada pengaturan yang jelas.

Pembahasan A. Tinjauan hukum terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah Bagi Bangunan Peribadatan Kristen Protestan di Kota Samarinda. Seperti yang telah diketahui bahwa sebelum berlakunya Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau yang dikenal dengan undang-undang pokok agrarian (UUPA), setiap pemindahan hak atas tanah tetap yang ada di wilayah Indonesia dan untuk peraturan mengenai pendaftaran tanah, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya, dalam pendaftaran hak atas tanah Pasal 37 ayat 1 dikenal juga dengan tanah hibah, sedangkan penghibahan dalam sistem KUH Perdata adalah seperti halnya jual beli atau tukar menukar, dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya penyerahan secara yuridis, yang cara-caranya seperti dalam melakukan jual beli, penghibahan disamping jual beli dan tukar menukar merupakan suatu titel bagi pemindahan hak milik.

7


Di dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666– Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cumacuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima

penyerahan

barang

itu.

Undang-undang

hanya

mengakui

penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berikut syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUHPerdata: 1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUH Perdata (Pasal 1677 KUHPerdata), 2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (Pasal 1682 KUHPerdata), 3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUHPerdata), 4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUHPerdata). Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,

8

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa hibah tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT, yakni berupa akta hibah. Jadi, bila seorang ingin menghibahkan tanah serta bangunannya kepada orang lain, hibah itu wajib dibuatkan akta hibah oleh PPAT. Selain itu, perbuatan penghibahan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua saksi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya

berikut

dokumen-dokumen

yang

bersangkutan

kepada

Kantor

9


Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta ke Kantor Pertanahan kepada para pihak yang bersangkutan. Hibah tanah setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, harus dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu, dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi apabila objek tersebut selain dari tanah (objek hibah benda bergerak) maka ketentuan dalam KUH Perdata digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yaitu dibuat dan ditandatangani Notaris. Perolehan tanah secara hibah seyogianya didaftarkan peralihan haknya itu di Kantor Pertanahan setempat sebagai bentuk pengamanan hibah tanah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata). Sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta ontentik sebagai alat pembuktian. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut Undangundang sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan

10

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) dari ketentuan per-Undang-Undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian. Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam Pasal 1688 KUH Perdata, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut: a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan b. Jika sipenerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, c. Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan Namum demikian, tidak diatur dengan jelas batasan jumlah harta/benda/barang yang dapat dihibahkan sehingga juga perlu melihat bagian kedua dari KUH Perdata khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan legitime portie. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

11


B. Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah Bangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Kota Samarinda Hak atas tanah milik dari Gereja HKBP Sentosa adalah diberikan oleh si pemberi hibah yang bernama R. Sinambela kepada pengurus geraja yang diperuntukkan agar dibangunkan sebuah gereja untuk peribadatan umat Kristen/protestan. Dari pemberian tersebut maka dari pihak pengurus gereja HKBP Sentosa menyetujui akan peruntukannya sehingga dihibahkanlah dan sampai sekarang gereja HKBP Sentosa dijadikan sebagai tempat peribadatan umat Kristen/protestan. Adapun cara perolehan hak tanah atas Gereja HKBP Sentosa seperti dalam diagram 1 melalui tahap: 1.

Pemilik tanah atas nama A. Sinambela mewariskan sebidang tanah kepada anaknya R. Sinambela

2.

R. Sinambela sebagai pewaris melakukan peralihan hak(hibah)

3.

Pembuatan akta pelepasan hak di hadapan notaries

4.

Pengajuan permohonan sertipikat hak atas tanah hibah kepada Negara

5.

Melepaskan hak atas tanahnya kepada Negara

6.

Badan keagamaan (Gereja) mengajukan permohonan hak atas tanah hibah kepada Negara

7.

Sertipikat (Hak Milik) Dalam pelepasan hak milik ini, pemilik hak atas tanah ini akan

melepaskan hak tanahnya kepada Negara terlebih dahulu (akta pelepasan dibuat antar pemberi hibah dengan penerima hibah) akta pelepasan hak ini dibuat dihadapan Notaris yang berwenang. Dengan dibuatkannya akta pelepasan hak ini maka membawa akibat hukum sebagai berikut:

12

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) 1. Pemberi hibah sudah melepaskan haknya atas tanah tersebut kenegara. Otomatis status tanah tersebut menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai oleh negara); 2. Penerima hibah memiliki hak preference untuk mengajukan permohonan hak kepada negara atas tanah tersebut: Setelah tanah dilepaskan dan menjadi tanah milik negara penerima hibah harus mengajukan permohonan hak atas tanah dengan status tanah yang dimaksud yaitu Hak milik atau hak lain yang diinginkan.8 Sama halnya di Kota Samarinda, pendaftaran Hibah dilakukan di Kantor Pertanahan Nasional Kota Samarinda yang mana dari hasil wawancara menyatakan bahwa, pendaftaran tanah hibah atas gereja Kristen protestan dilakukan dengan cara seperti pendaftaran tanah wakaf, hal ini dikarenakan adanya persamaan untuk masing-masing umat beragama. Adapun cara pendaftaran yang dilakukan untuk tanah wakaf adalah sebagai berikut: Prosedur Pendaftaran wakaf ke BPN: a. Kepala KUA Kecamatan setempat atas nama Nadzir Wakaf mendaftarkan wakaf ke BPN dengan mengisi Blangko W.7 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1). Sertifikat Hak Atas Tanah (bagi yang sudah sertifikat), atau suratsurat

pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat

keterangan warisan, girik dll) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.

8

Hasil Wawancara Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda Tanggal 13 Maret 2014

13


2). Surat Keterangan dari Lurah setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. 3). W.5 atau W.5.a. 4). Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (asli lembar kedua) 5). Foto Copy KTP Wakif apabila masih hidup. 6). Foto Copy KTP para nadzir. 7). Menyerahkan Materai bernilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) b. Proses Sertifikasi Tanah Wakaf: 1). Pihak Kantor Pertanahan Kab/Kota menerima berkas persyaratan untuk proses sertifikasi tanah wakaf, kemudian meneliti kelengkapan persyaratan administrasi. 2). Pihak Kantor Pertanahan melakukan pengukuran tanah wakaf untuk dibuatkan Gambar Situasi Tanah. 3). Pihak BPN mencatat wakaf dalam Buku Tanah 4). Selanjutnya memproses dan menerbitkan sertifikat tanah. Selanjutnya untuk tanah hibah, sebelum pendaftaran diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, maka penghibahan tersebut ditanda tangani melalui surat permohonan pendaftaran tanah. Setelah surat permohonan ditanda

tangani, maka

diserahkanlah ke

Kantor

Badan

Pertahanan. Selanjutnya pihak dari Badan Pertahanan Nasional akan menanyakan dimana letak lokasi tanah yang akan dihibahkan tersebut. agar petugas ukur dapat mengukur tanah yang akan dihibahkan. Setelah diketahui

14

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) lokasi tanah tersebut, petugas akan mengecek apakah benar tanah tersebut dihibahkan.

Kemudian

Kantor

Badan

Pertahanan

akan

mengeluarkan

pengumuman terhadap data fisik dan data yuridis tanah tersebut dalam waktu 30 hari atau 60 hari setelah dikeluarkan pengumuman. Tujuan dari pengumuman tersebut agar memberikan kesempatan kepada masyarakat, jika terdapat keberatan atas tanah tersebut maka boleh diajukan keberatan kepada Badan Pertanahan. Dalam jangka waktu 30 hari atau 60 hari tidak ada keberatan, maka pihak Badan Pertanahan akan menandatanagani tanah tersebut untuk diukur. Namun menjelang gambar ukur dikeluarkan oleh Badan Pertanahan, pemberi hibah dapat melaksanakan hibah tersebut di Kantor PPAT dengan syarat dan ketentuan: a. Adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. b. Adanya surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh BPN. c. Menandatangani surat permohonan untuk melaksanakan pendaftaran peralihan hak tanah. d. Menandatangani akta hibah yaitu pihak yang menghibahkan dan juga penerima hibah. e. Adanya fotocopi KTP para pihak untuk pengisian data-data hibah. Dengan adanya cara pendaftaran tanah di atas maka seluruh panitia dari gereja Kristen protestan dalam melakukan pendaftaran atas tempat peribadatan diwilayah Kota Samarinda juga menggunakan proses

15


pendaftaran seperti proses pendaftaran tanah wakaf bagi umat islam, sehingga setelah terpenuhinya proses pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda maka tanah yang telah didaftarkan yang akan digunakan untuk bangunan peribadatan telah memiliki status hukum dan kepastian hukum seperti layaknya bangunan peribadatan lainnya yang ada di Kota Samarinda yaitu dikeluarkannya berupa sertifikat hak atas tanah hibah. Hibah diatur dalam beberapa hukum yaitu di dalam KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. Dalam ketiga hukum tersebut hibah merupakan satu solusi dalam pembagian harta warisan kepada keluarganya. Hibah dilaksanakan dan akan syah apabila memenuhi semua persyaratan baik untuk penghibah, penerima hibah dan benda-benda yang akan dihibahkan. Hibah diatur dalam ketiga hukum tersebut, sehingga pelaksanannya di dalam kehidupan bermasyarakat berpatokan pada ketiga hukum tersebut yang mengatur secara jelas tentang hibah untuk menghindari

permasalahan-permasalahan

yang

dapat

timbal

dari

pelaksanaan hibah. Hibah tanah bukan merupakan perjanjian yang pelaksanaannya harus dipenuhi dengan penyerahan haknya secara yuridis kepada pihak yang menerima hibah, melainkan merupakan perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada yang diberi hibah. Perbuatan yang termasuk hibah dalam pemberian tanah yang lazim dilakukan kepada seseorang yang

16

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) memberikan tanahnya untuk keperluan pendirian bangunan peribadatan yang sesuai dengan peruntukannya. Dalam

pemberi hibah tentang Pendaftaran Tanah ditentukan

bahwa setiap perjanjian yang dimaksudkan memindahkan hak atas tanah, memberikan

suatu

hak

baru

atas

tanah,

menggadaikan,

harus

membuktikan suatu akta yang dibuatnya oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria. Dari ketentuan yang dimaksud yang disebut sebagai Pejabat adalah PPAT yang mempunyai wilayah hukum yang dimaksud menteri sebagai daerah kerjanya. Akta merupakan suatu pembuktian apabila suatu saat dalam pemberian hibah mengalami sengketa

perselisihan.

Salah

satu

contohnya

adalah

dengan

akta

pembuktian. Tujuan pembuatan akta otentik adalah sebagai alat butkti terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengn akta itu sehingga memberikan hak dan kewajiban. Di dalam Pasal 165 HIR/RBG 285 menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu yang bagi pihak-pihak serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan suatu bukti lengkap mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya. Bahkan mengenai segala sesuatu yang dinyatakan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok tersebut dalam akta. Berdasarkan rumusan akta otentik diatas maka jelas bahwa akta hibah adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang bewenang, mengikat para pihak dan ahli warisnya yang memperoleh hak daripadanya.

17


Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus harus dianggap sebagai benar. Selama ketidakbenarannya dibuktikan dan ia memberi suatu bukti yang sempurna. Bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Mengenai proses penghibahan terhadap bangunan peribadatan gereja Kristen protestan adalah dianggap sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikarenakan adanya akta dalam suatu penghibahan, walaupun berbeda dengan tanah wakaf yang telah jelas pengaturannya dalam aturan perundang-undangan. Jadi disini penulis berpendapat bahwa tanah wakaf dan hibah sudah memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi tanah wakaf sudah jelas pengaturannya sedangkan tanah hibah masih rancu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melakukan pendaftaran peralihan tanah karena hibah, kiranya perlu dilalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hak yang bersangkutan. Tahapan tersebut merupakan jenjang untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana caranya dan persiapan apa yang harus dilakukan apabila kita hendak melakukan pendaftaran

peralihan

tanah

karena

hibah.

Sebelum

pemohon

menandatangani akta hibah dihadapan PPAT, terlebih dahulu PPAT melakukan pemeriksaan/pengecekan sertipikat pada Kantor Pertanahan. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak Badan Pertanahan Kota Samarinda, bahwa sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan

18

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) atau

pemeriksaan/pengecekan

pada

Kantor

Pertanahan

mengenai

kesesuaian sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar buku tanah yang ada di kantor Pertanahan dengan memperlihatkan sertipikat asli. Apabila sertipikat yang dimaksud sesuai/cocok dengan daftar yang ada di kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk memberikan cap atau tulisan dengan kalimat : ”Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor Pertanahan” pada halaman perubahan sertipikat asli, kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan. Alasan dari adanya ketentuan tersebut adalah agar supaya segera diketahui oleh PPAT dan pihak terkait lainnya bila terdapat ketidak sesuaian data-data antara yang tertulis di sertipikat dengan data yang ada di buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan. Apabila sertifikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertipikat tersebut dibubuhi cap atau tulisan dengan kalimat ”Sertipikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan” kemudian diparaf. Setelah sertifikat tersebut selesai diperiksa maka dikembalikan kepada PPAT yang bersangkutan, pengembalian sertipikat tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan hari pengecekan. Menurut keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, terhadap penyerahan berkas dokumen peralihan hak tersebut Kantor Pertanahan wajib memberikan tanda bukti penerimaannya yang diterimakan kepada PPAT yang bersangkutan. Selanjutnya PPAT memberitahukan kepada

19


penerima hak mengenai telah diserahkannya permohonan pendaftaran peralihan hak tersebut di Kantor Pertanahan. Mengenai siapa yang menyerahan berkas/dokumen tersebut, dalam prakteknya di lapangan ditemui fakta bahwa yang menyerahkan berkas-berkas tersebut adalah PPAT, namun ada kalanya juga pemohon sendiri yang menyerahkan berkas permohonan untuk didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, tidak ada larangan bagi pemohon untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah miliknya sendiri ke Kantor

Pertanahan,

karena

tidak

ada

sanksi

bagi

pihak

yang

berkepentingan untuk mendaftaran perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dibuktikan dengan akta PPAT, hal tersebut diatasi dengan diadakannya ketentuan bahwa PPAT dalam waktu tertentu diwajibkan menyampaikan akta tanah yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantorm Pertanahan untuk keperluan pendaftarannya. Ketentuan ini diperlukan mengingat dalam praktek tidak selalu berkas tersebut sampai kepada Kantor Pertanahan. Persoalannya secara yuridis apabila hibah itu disamakan dengan wakaf, tetapi hibah itu bukan termasuk dalam objek pendaftaran tanah sebagai mana di maksud dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi:

20

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) a. b. c. d. e. f.

Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; Tanah hak pengelolaan; Tanah wakaf; Hak milik atas satuan rumah susun; Hak tanggungan; Tanah Negara. Menurut

keterangan

dari

Badan

Pertanahan

Nasional

Kota

Samarinda, bahwa dalam melakukan peralihan hak atas tanah karena pewarisan dengan wasiat, akta PPAT yang dipakai untuk melakukan peralihan hak milik atas tanah tersebut adalah Akta Hibah. Hal ini disebabkan karena belum ada akta khusus tentang hibah wasiat, maka untuk peralihan hak atas dasar hibah wasiat tersebut dengan memakai akta hibah yang dikonstruksikan untuk dipakai sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanahnya. Dari hasil penelitian Jadi antara peralihan hak atas tanah karena hibah dan data peralihan karena wakaf menurut keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan (SPPOP) Peralihan Hak – Hibah pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Dimana dalam SPPOP tersebut terlihat bahwa yang dicantumkan hanya peralihan karena hibah, jadi untuk peralihan karena wakaf juga termasuk didalamnya. Berkaitan

dengan

hal

tersebut,

menurut

dari

Badan

Kantor

Pertanahan Nasional Kota Samarinda, dikarenakan dalam perbuatan hukum hibah yang menggunakan akta Hibah yang dikonstruksikan sebagai hibah telah disediakann blangko akta hibah seperti dengan tanah wakaf

21


disediakan secara khusus oleh BPN. Jadi dalam prakteknya peralihan hibah menggunakan akta seperti dengan wakaf. Mengenai hal ini penulis berpendapat, sebaiknya BPN tetap membedakan antara perbuatan hukum hibah dan wakaf, sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengannya akan dengan mudah unuk mendapatkan kekuatan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai dalam hal permasalahan antara tanah wakaf dengan tanah hibah sampai saat ini belum pernah terjadi perbuatan hukum yang menimbulkan masalah mengenai legalitas akta tanah hibah dengan wakaf dikarenakan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda menyamakan antara pendaftaran hak atas tanah hibah dengan wakaf untuk pembangunan rumah ibadah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867, dan 1868 BW) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan,

bahwa

ada

akta-akta

autentik

sebagai

alat

pembuktian. Ketetapan, kepastian dan kebenaran informasi yang tertuang dalam akta hibah tanah juga sangat menentukan bagi proses pendaftaran dan pemberian perlindungan hak atas tanah bagi pemberi hibah, para ahli waris pemberi hibah, dan penerima hibah.

22

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) Penutup Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara kepada pengurus Gereja Huria Kristen Batak Protestan di jalan Sentosa Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda yang terkait dengan skripsi ini serta berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan: 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Pendaftara tanah Huria Kristen Batak Kristen Protestan disamakan seperti pendaftaran tanah wakaf bagi umat muslim. Adapun tahapan yang dilakukan melakukan pelepasan hak milik, pemilik hak atas tanah ini akan melepaskan hak tanahnya kepada Negara terlebih dahulu (akta pelepasan dibuat antara pemberi hibah dengan penerima hibah) akta pelepasan hak ini di buat dihadapan notaries yang berwenang.Dengan dibuatkannya akta pelepasan hak ini maka membawa akibat hukum sebagai berikut: Pemberi hibah sudah melepaskan haknya atas tanah tersebut kenegara. Otomatis status tanah tersebut menjadi tanah negara (tanah yang dikuasai oleh negara); kemudian

23


Penerima hibah memiliki hak istemewah untuk mengajukan permohonan hak kepada negara atas tanah tersebut.Setelah tanah dilepaskan dan menjadi tanah milik negara penerima hibah harus mengajukan permohonan hak atas tanah dengan status tanah yang dimaksud yaitu Hak milik Saran Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu: 1. Seharusnya pemerintah dalam pendaftaran tanah hibah merumuskan suatu aturan seperti halnya mengenai aturan tentang tanah wakaf agar dalam pendaftaran lebih memiliki kekuatan hukum. 2. Sebaiknya prosedur pendaftaran tanah hibah harus memiliki aturan tersendiri agar ada perbedaan yang mendasar antara tanah wakaf dengan tanah hibah.

Daftar Pustaka A.P Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar maju; Bandung. Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Fajar Intrepratama; Jakarta. Harsono Boedi, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Djambatan; Jakarta. Muhammad, Abdul Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Aditya Citra Bakti; Bandung. Nasution Bahdar Johan, 2008, Metode Penelitian Hukum, PT. Mandar Maju; Bandung. Prof.Drs. Cristine S.T. Kansil, S.H., M.H., 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Agraria, Sinar Grafika; Jakarta. Salle H.Aminuddin ,2007, Hukum Pengadaan Tanah, Kreasi Total Media; Yogyakarta.

24

Pendaftaran Hak Atas Tanah Hibah (Raymond) Sediono M.P. Tjondronegoro, 1984, Dua Abad Penguasaan Tanah, Gramedia; Jakarta. Simorangkir, J.C.T, 2008, kamus Hukum, Sinar Grafika; Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1982, Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Liberty; Yogyakarta. Supriadi, 2008, Hukum Agraria, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah

25

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 3 Nomor 5 (2014) Copyright 2014

Recommend Documents