POKOK-POKOK PIKIRAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
SYARMADANI
DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
PEMAHAMAN KONSEP DEKONSENTRASI, INSTANSI VERTIKAL DAN FORKOPIMDA
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. (PS 1 ANGKA 9 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah & BELUM ADA PP
PELAKSANAAN)
Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi (PS 1 ANGKA 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
KEKHUSUSAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL KEMENDAGRI
PASAL 19 (3) UU NO 23 TAHUN 2014
• Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (PS 1 ANGKA 18 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
1)
2)
3)
4)
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan. Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan. (5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang; b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang; c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.
ADALAH PIMPINAN TNI AD/AL ATAU AU dan POLRI YANG MEMEGANG KOMANDO/PIMPINAN KEWILAYAHAN SETINGKAT WILAYAH KERJA ADMINISTRASI PENANGGUNG JAWAB URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI/KAB/KOTA ; 1. a. AD; PANGDAM/DANREM/DANDIM 2. b. AL; DANLANAL 3. c. AU; DANLANAL 4. d. Kapolda/Kapolres
DALAM HAL KEPEMIMPINAN SATUAN KEWILAYAHAN TNI ATAU POLRI SUATU WILAYAH DI PEGANG 1 PIMPINAN YANG JUGA MELIPUTI WILAYAH LAINNYA, MAKA ANGGOTA FORKOPIMDA DI ISI OLEH PIMPINAN DIMAKSUD YANG MEMEGANG KEWILAYAHAN TERSEBUT DALAM POSISI ANGGOTA FORKOPIMDA WILAYAH URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (DAPAT MENJADI LEBIH DARI 1 ANGGOTA FORKOPIMDA) SEPANJANG TIDAK TERDAPAT PIMPINAN SETINGKAT WILAYAH URUSAN PUM
Dekonsentrasi Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
TUJUAN
Pelaksanaan kegiatan ini sebagai percepatan dan optimalisasi persiapan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah
SASARAN
Percepatan dan optimalisasi proses inventarisasi kebutuhan dukungan (P3D) pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum Di Daerah
Konsolidasi Anggota Forkopimda dalam mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum berdasarkan UU 23 tahun 2014
Sosialisasi dan konsolidasi pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
Ruang Lingkup Kegiatan
Fasilitasi pengumpulan data dukung kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan potensi yang tersedia Fasilitasi dan rapat konsolidasi anggota Forkopimda (3-6 kali/tahun) Forum peningkatan dan pemantapan ideologi, wawasan kebangsaan dan kerukunan komponen masyarakat Rapat koordinasi SKPD kesbangpol tingkat provinsi Melaksanakan Koordinasi ke Ditjen Polpum Kemendagri Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi baik fisik dan keuangan dilaksanakan berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional dekonsentrasi dibebankan pada DIPA TA 2016 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Output yang diharapkan DATA KEBUTUHAN DUKUNGAN PELAKSANAAN URUSAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH YANG TERVALIDASI
TERKONSOLIDASI NYA ANGGOTA FORKIMDA DALAM RANGKA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
TERKONSOLIDASI NYA PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN DALAM RANGKA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
MULAI TERLAKSANA NYA TRANSISI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Menentukan arah kebijakan kegiatan Dekonsentrasi Menyetujui atau menolak permohonan revisi anggaran yang disampaikan oleh SKPD pelaksana Dekonsentrasi apabila tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat menentukan penghentian dan pemindahan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila SKPD pelaksana tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan.
DITJEN POLPUM
Mengusulkan revisi anggaran pada komponen Pembina yaitu Ditjen Kesbangpol Kemendagri. Mengunakan dan melaksanakan anggaran Dekonsentrasi sesuai dengan DIPA yang ada pada masingmasing SKPD pelaksana. Mengusulkan pejabat perbendaharaan,pejabat penggelola,tim pelaksana dan tim penyusunan pedoman terkait dengan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
SKPD PELAKSANA
Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA-KL) kegiatan Menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Mempertimbangkan dan memfasilitasi usulan revisi yang disampaikan SKPD pelaksana Dekonsentrasi Melakukan pembinaan,monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian kinerja dan pelaporan keuangan penyelenggaraan dekonsentrasi.
DITJEN POLPUM
Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) sesuai dengan pagu anggaran yang telah disampaikan pada masing-masing SKPD pelaksana dekonsentrasi. Mentaati serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dekonsentrasi serta melaksanakan petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan ini. Wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas secara bulanan, triwulan dan tahunan pada Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.
SKPD PELAKSANA
NARSUM FORKOPIMDA ADALAH ANGGOTA FORKOPIMDA YANG MENYAMPAIKAN DATA, INFORMASI, KETERANGAN, SARAN, PENDAPAT DAN SIKAP TERKAIT PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
ANGGOTA FORKOPIMDA DAPAT MENDELEGASIKAN TUGAS & DIBAYAR HONORARIUM NARSUM PALING RENDAH 2 TINGKAT DI BAWAH ANGGOTA DALAM HAL LEBIH DARI 2 TINGKAT DAN DITERIMA PENYAMPAIANNYA DALAM RAPAT HANYA DIPERKENANKAN MENERIMA UANG SAKU RAPAT DAN TRANSPORT LOKAL
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi wajib memberikan pelaporan dan pertanggungjawaban dekonsentrasi mencakup aspek manajerial, laporan kinerja pelaksana anggaran dan laporan akuntabilitas pada Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. •Aspek manajerial sebagaimana dimaksud meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran,kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut, •Laporan kinerja pelaksana anggaran meliputi pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. •Aspek akuntabilitas meliputi laporan keuangan (realisasi anggaran,neraca dan catatan atas laporan keuangan).
Penyusunan dan Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Pengawasan Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dekonsentrasi;
Gubernur mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dekonsentrasi) kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum;
Pengawasan Pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dilakukan oleh aparat pengawas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pembiayaan Biaya pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri TA.2016 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi pada masing-masing Provinsi.
Sekian dan Terima kasih
