Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi
10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH a.
Program dan Kegiatan. Program pokok tahun 2012 yang dilaksanakan oleh SKPD/UPT dalam
rangka penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM yaitu:
1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Realisasi program pokok pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Sasaran program ini adalah terfasilitasinya lingkungan usaha
yang efisien secara ekonomis, sehat dalam persaingan dan non diskriminasi bagi kelangsungan peningkatan kinerja usaha UMKM.
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah dengan Anggaran sebesar Rp 170.025.000,00 dengan realisasi Rp 158.237.400,00 atau 93,07%.
Hasil program ini adalah Terbinanya UKM di bidang Agribisnis
pada kawasan/sentra-sentra Industri.
2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Sasaran program ini adalah Fasilitasi Kemitraan KUMKM.
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah dengan Anggaran sebesar Rp 406.297.000,00 dengan
realisasi Rp 378.396.200,00 atau 93,13%. Hasil pelaksanaan kegiatan program ini adalah:
a) Meningkatnya keterampilan SDM terhadap design produk,
pengolahan dan kerajinan, kehalalan produk dan pemasaran, sebanyak 30 KUKM.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
115
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi b) Terlaksananya Peningkatan SDM KUKM melalui diklat sebanyak 11 Angkatan.
Program ini juga dilaksanakan oleh Balai Pendidikan Dan
Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dengan Anggaran Rp 1.873.580.000,00 dan realisasi Rp 1.661.842.150,00 atau 88,70 %
dengan hasil program yaitu terlaksananya kegiatan Peningkatan SDM KUKM
3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sasaram program ini adalah Meningkatnya pembiayaan usaha agar
mampu meningkatkan pemasaran produk.
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah dengan Anggaran sebesar Rp 1.346.334.000,00 dengan
realisasi Rp 1.204.403.600,00 atau 89,46%. Hasil pelaksanaan kegiatan pada program ini adalah:
1) Meningkatnya Promosi Produk KUKM, baik lokal, regional dan
nasional melalui IT/Websaid dan Pameran-Pameran sebanyak 55 KUKM.
2) Terkoordinasi Perencanaan dan pelaksanaan program antara pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
3) Terdatanya UKM yang berpotensi komoditi produk unggulan daerah sebanyak 260 KUKM.
4) Tersedianya fasilitas sarana produk KUKM melalui telecenter, sebanyak 3 unit telecenter.
4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sasaran program ini adalah meningkatnya jumlah koperasi yang
produktif
yaitu
dengan
melaksanakan
organisasi dan manajemen koperasi.
pembinaan
kelembagaan
Program ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.092.930.000,00 dan terealisasi Rp 1.959.880.600,00 atau 93,64%.
Realisasi pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi adalah sebagai berikut:
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
116
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi a) Terkoordinasinya kebijakan dan program pembangunan koperasi, sebanyak 5 kali kegiatan dengan jumlah peserta 185 orang.
b) Terlaksananya Rapat anggota tahunan sebanyak 780 unit. c)
Terwujudnya peningkatan koperasi berprestasi sebanyak 47 unit koperasi.
d) Terwujudnya koperasi berkualitas sebanyak 50 unit koperasi.
e) Berkembangnya Jaringan Usaha Koperasi sebanyak 438 KUKM. f)
Penguatan Usaha KSP/USPsebayak 90 KUKM.
g) Meningkatanya profesionalisme SDM pengelola KSP/USP dan KJKS/UJKS sebanyak 303 KUKM.
h) Terbangunnya Sistem informasi Akuntansi Laporan keuangan i)
koperasi sebanyak 4 unit.
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pendukung Balai diklat KUKM.
Program ini juga dilaksanakan oleh Balai Pendidikan Dan
Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dengan Anggaran
sebesar Rp 52.500.000,00 dengan realisasi Rp 41.400.000,00 atau 78,86%.
Hasil program ini adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan sarana
dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian. c.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan. SKPD / UPT yang menyelenggarakan urusan koperasi dan UKM di
Kalimantan Selatan yaitu: 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
d. Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional. Data Pegawai di Provinsi Kalimantan Selatan akhir tahun 2012
berdasarkan SKPD /UPT sebagaimana disajikan pada Buku II LPPD terlampir. e.
Alokasi dan Realisasi Anggaran. Penyelenggaraan Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah di
Kalimantan Selatan tahun 2012 telah dialokasikan belanja langsung
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
117
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi dalam APBD Provinsi Kalsel Tahun 2012 sebesar Rp 7.457.928.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 6.822.001.475,00 atau 91,47%. f.
Proses Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan dimulai dari pengusulan program dan
kegiatan sesuai sasaran RPJMD 2011-2015 dan Renstra SKPD kepada Bappeda, selanjutnya dibahas melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan Musrenbang Provinsi untuk ditetapkan dan dianggarkan melalui APBD dan usulan APBN. g.
Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, yang akan
digunakan selama ni dirasa masih kurang memadai, namun fasilitas yang ada masih dapat dimaksimalkan penggunaannya dalam rangka mencapai sasaran pelaksanaan program dan kegiatan. h. Permasalahan dan Solusi. Permasalahan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan
koperasi dan UKM adalah:
1) Masih rendahnya kualitas SDM yang dimiliki koperasi dan UKM.
Tercermin pada lemahnya jiwa kewirausahaan, inovasi dan profesionalisme serta daya saing;
2) Lemahnya organisasi dan manajemen koperasi dan UKM;
3) Terbatasnya kemampuan koperasi dan UKM terhadap akses permodalan, informasi pasar dan teknologi;
4) Belum meluasnya jaringan Usaha Koperasi dan UKM dengan pengusaha Menengah dan Besar.
Solusi Langkah-langkah pemecahan masalah yang di kembangkan dalam
upaya pemberdayaan koperasi dan UKM, antara lain : 1) Meningkatkan
kemampuan SDM melalui Diklat baik pembina
maupun pengelola, pengurus, pengawas dan anggota koperasi dan UKM;
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
118
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 2) Memperkokoh
kelembagaan
koperasi,
melalui
pembenahan
organisasi dan manajemen, penguatan KSP/USP dan LKM di dalam perkuatan permodalan;
3) Pengembangan perluasan jaringan usaha koperasi dan UKM disetiap tingkatan bagi kegiatan usaha berbasiskan konsumen dan produsen;
4) Pengembangan sistem infromasi pasar dan jaringan promosi baik lokal, regional maupun nasional;
5) Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UKM dengan pelaku ekonomi lainnya melalui perkuatan permodalan.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
119
