MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN BREMEN OVERSEAS RESEARCH AND DEVELOPMENT ASSOCIATION INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PERSAMPAHAN DI INDONESIA
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut Direktorat PPLP) dan Bremen Overseas Research and Development Association Indonesia (selanjutnya disebut BORDA Indonesia) dan secara kolektif disebut sebagai Para Pihak; BERKEINGINAN untuk merumuskan dan mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan dengan pendekatan yang kondusif, efektif dan holistik berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal balik dan saling menguntungkan bagi Para Pihak; MENYADARI keinginan . Para Pihak untuk bekerjasama berdasarkan pengetahuan teknis dan pengalaman dalam pengelolaan air limbah dan persampahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia; MENEGASKAN bahwa Memorandum Saling Pengertian dimaksud merupakan kepentingan bersama dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kerjasama antara Direktorat PPLP dan BORDA Indonesia dalam pengelolaan air limbah dan persampahan; MEMPERHATIKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:
PASALl TUJUAN Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian m1 adalah untuk bekerjasama berdasarkan pengetahuan teknis dan pengalaman dalam pengelolaan air limbah dan persampahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. PASAL 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini meliputi: 1. Pengembangan sumber daya manusia; dan 2. Pengembangan percontohan. PASAL 3 WILAYAH GEOGRAFIS KERJASAMA (1) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian pada 11 (sebelas) provinsi: Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau; (2) Setiap perubahan wilayah geografis wajib disepakati secara tertulis oleh Para Pihak. PASAL4 MEKANISME KERJASAMA (1) Mekanisme pelaksanaan program diuraikan dalam arahan program yang wajib dibuat oleh Para Pihak dan tercantum di dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini; (2) Arahan program sebagaimana disebut dalam ayat (1), memuat hal-hal tentang fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup; (3) Semua program yang akan dilaksanakan dalam Memorandum Saling Pengertian ini harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 - 2019; (4) Rincian Program wajib dirumuskan dalam Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan BORDA Indonesia; (5) Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Direktorat PPLP.
PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK (1) Kewajiban Direktorat PPLP: a. Mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. Menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan "Rencana Kegiatan Tahunan; d . Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama Kementerian/Lembaga terkait terhadap pelaksanaan kegiatan; e. Memfasilitasi BORDA Indonesia dalam mendapatkan visa, ijin keluar dan masuk bagi staf asing yang ditempatkan di Indonesia yang telah disetujui dalam Memorandum Saling Pengertian ini; dan f. Memfasilitasi penyiapan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, untuk disampaikan kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan. (2) Kewajiban BORDA Indonesia: a. Menyediakan tenaga pengajar dan fasilitator pelatihan; b . Memberikan bantuan teknis operasional dan bantuan teknis pemeliharaan untuk program air limbah dan persampahan yang berbasis masyarakat; c. Menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja; d. Memfasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, Kelompok Swadaya Masyarakat, dan Asosiasi Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam program air limbah dan persampahan yang berbasis masyarakat. e. Melaksanakan pengembangan percontohan untuk optimalisasi teknologi pengolahan air limbah dan persampahan; f. Memfasilitasi percontohan pengelolaan air limbah skala kawasan; g. Memfasilitasi percontohan water safety plan melalui pengolahan air limbah dan persampahan; h. Memfasilitasi percontohan pengelolaan sampah skala permukiman dengan pendekatan berbasis masyarakat dan pengurangan emisi karbon secara sukarela (Voluntary Emission Reduction Gold StandarcfJ; i. Menyusun Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan untuk mendapat persetujuan Direktorat PPLP; dan J. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Direktorat PPLP.
PASAL6 PEMBATASAN TENAGA ASING, BATASAN AKTIVITAS, DAN STAF (1) Jumlah tenaga asing yang diperbolehkan maksimal berjumlah 3 (tiga) orang. (2) BORDA Indonesia menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini: a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. b. Melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Tidak mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Tidak melakukan kegiatan intelijen; e. Tidak melakukan kegiatan politik; f. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik; g. Tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi; h. Tidak menggalang dana dari masyarakat Indonesia; i. Tidak menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerin tahan; J. Tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain yang disetujui oleh Memorandum Saling Pengertian ini; k. Tidak melakukan kegiatan lain selain yang disetujui oleh Memorandum Saling Pengertian ini; dan 1. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan izin BORDA Indonesia dan stafnya serta tindakan lain sesuai dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
PASAL7 (1) Direktorat PPLP berdomisili di: Jalan Pattimura No. 20 Gedung Cipta Karya, Lantai 7, Telepon/Fax : 021- 72797165, Email:
[email protected] (2) BORDA Indonesia berdomisili di: Jalan Kaliurang No. 176, Kayen, Kaliurang 55283, Yogyakarta, Telepon/Fax: 0274-888273, Email:
[email protected]. (3) Dalam hal terjadi perubahan domisili, Para Pihak wajib memberitahukan secara tertulis.
PASAL8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ( 1) Memorandum
Saling Pengertian in1 tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum nasional Republik Indonesia. (2) Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. (3) Apabila penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah dan mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan hukum nasional Republik Indonesia. PASAL 9 PERUBAHAN ( 1) Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau kembali atau
diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak; (2) Revisi atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian; (3) Setiap perubahan yang terjadi di dalam Memorandum Saling Pengertian ini harus diinformasikan terlebih dahulu dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dilakukan secara tertulis serta mendapat persetujuan dari Para Pihak.
PASAL 10 PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN (1) Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal
ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; (2) Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan; (3) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian in1 tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan dan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan dan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan tersebut paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal pengakhiran, kecuali Para Pihak menentukan lain.
Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. Dibuat dalam rangkap dua, di Jakarta pada tanggal sembilan bulan Juni pada tahun dua ribu lima belas dalam bahasa Indonesia, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Untuk Direktorat PPLP Direktorat Jenderal Cipta Ka'r ya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
M. Maliki Moersid Direktur PPLP
Untuk BORDA Indonesia,
~~ Frank W. Fladerer Kepala Perwakilan
ARAHAN PROGRAM
A. LA T AR BELAKANG
Dalam mencapai target pembangunan 100% sanitasi pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan berbagai upaya di sektor tersebut melalui beberapa program kegiatan, diantaranya program sanitasi berbasis masyarakat yang dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang selama ini beberapa lokasi diantaranya telah dibantu pelaksanaannya secara informal oleh BORDA Indonesia. Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA) adalah lembaga non-profit internasional yang berpusat di Jerman, bersifat non-sekretarian dan non-politik, yang berkomitmen untuk bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang penyelamatan sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
BORDA telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1988 dengan Sekretariat Negara Republik Indonesia dan saat ini bekerja dalam bentuk kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan institusi/ organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk program sanitasi, terutama air limbah dan persampahan. Antara Direktorat PPLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan BORDA Indonesia telah dicapai kesepakatan untuk bekerja sama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan untuk mencapai target sanitasi 100% pada tahun 2019 guna meningkatkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.
B. PROGRAM
I.
Fokus Program
Fokus utama kerjasama antara BORDA Indonesia dan Direktorat PPLP adalah bidang sanitasi sub-bidang air limbah dan subbidang persampahan. II.
Ruang Lingkup Program
1. Pengembangan Sumberdaya Manusia untuk Program sanitasi berbasis masyarakat: a) Penyediaan tenaga pelatih untuk pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan {TFL) sanitasi berbasis masyarakat.
1
b) Penyediaan TFL Senior selama masa pelaksanaan pembangunan untuk semua lokasi sanitasi berbasis masyarakat. c) Pelatihan penyegaran kepada pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sanitasi berbasis masyarakat untuk kelestarian operasional dan pemeliharaan. d) Pengaktifan forum komunikasi antar pengurus KSM sanitasi seluruh Indonesia di tingkat kota/ kabupaten, Provinsi dan nasional. e) Fasilitasi komunikasi antara pemangku kepentingan sanitasi berbasis masyarakat, terutama Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk keberlanjutan program sanitasi berbasis masyarakat. f) Penyediaan tenaga untuk membantu menyusun database perkembangan dan pemanfaatan sanitasi berbasis masyarakat. 2. Percontohan & Pengembangan untuk Optimalisasi Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan Berbasis Masyarakat a) Percontohan & pengembangan teknologi untuk optimalisasi sanitasi berbasis masyarakat. b) Percontohan & pengembangan . pengelolaan air limbah skala kawasan permukiman. c) Percontohan & pengembangan model water safety plan dengan pendekatan sanitasi. d) Percontohan & pengembangan untuk optimalisasi sarana pengelolaan lumpur tinja. e) Percontohan & pengembangan untuk penanganan limbah industri rumah tangga di wilayah permukiman. f) Pendampingan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk optimalisasi pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat skala kawasan permukiman g) Percontohan & pengembangan pengelolaan sampah 3R skala permukiman sekaligus upaya pengur angan emisi gas rumah kaca secara suka rela dengan pendekatan berbasis masyarakat. C . MANAJEMEN PROGRAM
I.
Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kerja Tiga Tahun) 1. BORDA Indonesia bersama Direktorat PPLP menyiapkan Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program yang memuat:
2
1) Pendahuluan; 2) Tujuan; 3) Sasaran; 4) Hasil yang diharapkan; 5) Kegiatan; 6) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli; 7) Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; 8) Pembiayaan; dan 9) Penutup. 2. Rencana Induk Kegiatan ditandatangani oleh BORDA Indonesia dan Direktorat PPLP. 3. Rencana Induk Kegiatan dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan, dan disampaikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah di wilayah kerja. II.
Rencana Kegiatan Tahunan 1. BORDA Indonesia menyiapkan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program di masingmasing wilayah kerja, yang memuat: 1) Pendahuluan; 2) Tujuan; 3) Sasaran; 4) Hasil yang diharapkan; 5) Kegiatan; 6) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli; 7) Peran serta Pihak Ketiga; 8) Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; 9) Pembiayaan; 10) Jadwal Pelaksanaan Program; dan 11) Penutup. 2. Rencana Kegiatan Tahunan dikonsultasikan oleh BORDA Indonesia kepada Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Direktorat PPLP. 3. Rencana Kegiatan Tahunan ditandatangani oleh BORDA Indonesia dan Pemerintah Daerah, serta diketahui oleh Direktorat PPLP. 4. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi BORDA Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah kerja.
III.
Pembiayaan Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama ini bersumber dari anggaran BORDA Indonesia yang diperkirakan sebesar € 1.600.000 (satu Juta Enam Ratus Ribu Euro) dan dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan 3
program selama 3 berikut: 1. Tahun Pertama 2 . Tahun Kedu a 3. Tahun Ketiga
(tiga) tahun dengan pem bagian sebagai € 500.000 (Lima Ratus Ribu Euro) . . € 600.000 (Enam Ratus Ribu Euro). · € 500.000 (Lima Ratus Ribu Euro).
Anggaran tersebut di atas dimanfaatkan untuk membiayai: 1. Layanan Kebutuhan Dasar (pendidikan dan kegiatan pelatihan, research and development, DEWATS CBS, DEWATS SME, KIPRAH) 2 . Trainee. 3. Staf lokal. 4. Tenaga ahli untuk jangka waktu pendek (berdasarkan infrastruktur proyek). 5. Aset tetap di atas € 410 (untuk dicantumkan dalam daftar investasi) 6. Aset bemilai antara € 50 - 499 (yang tidak habis) . 7 . Pembiayaan yang dibutuhkan: operasional kendaraan, kantor, transport lokal dan perjalanan. Rincian terhadap pembiavaan diuraikan sebagai herikut: Anuaran Tahun No
1
2
Ruang Lingkup Program
Pengembangan Sumberdaya Manusia untuk Program Sanitasi Berbasis Masvarakat Percontohan dan Pengembangan untuk Optimalisasi Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan Berhasis Masyarakat Total
IV.
20 1 5
20 1 6
2
1-------~...__--------.----o-1-7 -~
€ 300.000
€ 360.000
€
€ 200.000
€ 240.000
€ 200.000
€
€
€
500.000
600.000
500.000
300.000
Lokasi
Lokasi pelaksanaan program BORDA Indonesia meliputi Provinsi: 1. Provinsi Jawa JBarat: Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kah. Kuningan. 2. Provinsi Banten: Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. 3. Provinsi Jawa Tengah: Kah. Purworejo, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kah. Temanggung, Kab. Klaten dan Kota Magelang. 4
4. Provinsi Jawa Timur: Kota Mojokerto, Kab. Sidoarjo, Kab. Situbondo dan Kab. Blitar. 5. Provinsi DIY: Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulonprogo. 6. Provinsi Bali: Kota Denpasar, Kab. Tabanan dan Kab. Gianyar. 7. Provinsi Sulawesi Selatan: Kota Makassar dan Kab. Maros. 8. Propinsi Sumatera Utara: Kab. Deli Serdang dan Kota. Binjai. 9. Provinsi Sulawesi Utara: Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Talaud dan Kota Kotamobagu. 10. Provinsi Kepulauan Riau: Kab. Anambas dan Kab. Natuna. 11. Provinsi Sumatera Barat: Kab. Pariaman, Kota Pariaman dan Kab. Tanah Datar. Lokasi dapat berubah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dan pilihan lokasi dilakukan berdasarkan permintaan (demand responsive).
D. PELAKSANAAN I.
Tingkat Pusat 1. Direktorat PPLP memfasilitasi BORDA Indonesia dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama, baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Direktorat PPLP menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama dengan BORDA Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja. 3. Direktorat PPLP memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk pengurusan penempatan dan perpanjangan izin kerja tenaga ahli asing BORDA Indonesia di Indonesia. 4. Direktorat PPLP memfasilitasi BORDA Indonesia dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan. 5. Direktorat PPLP berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Pusat yang terdiri dari inter-kementerian untuk mengefektifkan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian. 6 . Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama. 7. Direktorat PPLP memperhatikan masukan dari Tim Koordinasi Pusat, menyampaikan laporan kegiatan tahunan BORDA Indonesia kepada instansi/lembaga terkait.
II. Peran Serta Pihak Ketiga
1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, BORDA Indonesia dapat melibatkan Organisasi Profesi, kelompok-kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya
5
Masyarakat, dan Yayasan yang berbadan hukum dan secara sah terdaftar di Pemerintah Pusat/Daerah. 2 . BORDA Indonesia memberitahukan kepada Direktorat PPLP dan Pemerintah Daerah tentang peran serta pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama. E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.
2.
3.
4. 5. 6.
BORDA Indonesia, Direktorat PPLP dan Pemerintah Daerah menyepakati program/kegiatan dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau dan dievaluasi. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan BORDA Indonesia dua kali selama periode Memorandum Saling Pengertian atau sesuai kebutuhan dan kesepakatan yang akan ditentukan selanjutnya pada lokasi program/kegiatan yang telah disepakati atas beban biaya BORDA Indonesia. Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama pada lokasi program/kegiatan, sesuai kebutuhan atas beban biaya APBN, dan dapat berkoordinasi dengan BORDA Indonesia. Apabila diperlukan, BORDA Indonesia dapat mengundang perorangan atau lembaga independen untuk melakukan pemantauan, dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tim Koordinasi Pusat yang melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan, memberikan rekomendasi kepada BORDA Indonesia. Hasil evaluasi akhir dan Rapat Tim Koordinasi Pusat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperpanjang Memorandum Saling Pengertian.
F. PELAPORAN DAN PUBLIKASI I.
Pelaporan 1. BORDA Indonesia menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan dan Tahunan kepada Direktorat PPLP dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah. 2. Laporan triwulan memuat ringkasan kegiatan. 3. Materi Laporan triwulan dan Laporan Tahunan, memuat: a. Pendahuluan; b. Tujuan; c. Sasaran; d. Keluaran/Hasil yang dicapai; e. Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Penerima manfaat; f. Kegiatan yang telah dilaksanakan; g. Tenaga Kerja/Tenaga Ahli yang digunakan; h. Peran serta Pihak Ketiga; 6
i. Pembiayaan; J. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya; k. Penutup. 4. Apabila diperlukan, Direktorat PPLP dapat meminta laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada BORDA Indonesia.
II.
Publikasi 1. BORDA Indonesia melakukan koordinasi dengan Direktorat PPLP, mengenai publikasi di bawah ruang lingkup kerjasama sebagai mana dianir dalam Memorandum Saling Pengertian. 2. BORDA Indonesia bersama-sama dengan Direktorat PPLP, serta Pemerintah Daerah dapat melakukan publikasi bersama tentang hasil pelaksanaan program kerjasama.
G. PENUTUP
Arahan Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian antara Direktorat PPLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan BORDA Indonesia. Untuk Direktorat PPLP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Untuk BORDA Indonesia,
M. Maliki Moersid Direktur PPLP
Frank W. Fladerer Kepala Perwakilan
7
