Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2013 Perwakilan BPKP Jawa Timur disusun

LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

11

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2013 Perwakilan BPKP Jawa Timur disusun berdasarkan Inpres Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Instansi Pemerintah, Inpres ini mewajibkan semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja. Dalam hal ini, Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai berikut : 1.

Sarana bagi Perwakilan BPKP provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholder ( Kepala BPKP, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN/BUMD/BUL ).

2.

Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Timur untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut laporan akuntabilitas kinerja secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2013. Rencana kerja 2013 merupakan rencana strategis yang ingin dicapai selama tahun tahun 2013 yang mengacu pada Rencana Strategik 2010 – 2014 BPKP. Sedangkan capaian kinerja merupakan hasil realisasi indikator kinerja selama tahun 2013 yang diarahkan untuk memenuhi target dalam penetapan kinerja tahun 2013. Hasil analisa capaian kinerja, baik yang memenuhi sasaran strategis maupun yang tidak, akan menjadi bahan rencana perbaikan kinerja pada tahun–tahun

iii


mendatang, sehingga diharapkan pada masa yang dapat akan datang capain kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat lebih ditingkatkan

Sidoarjo, 31 Desember 2013 Kepala Perwakilan

Hotman Napitupulu NIP. 195603061983101001

iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

v

BAB I

1

PENDAHULUAN A Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

1

B Aspek Strategis Organisasi

2

C Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

4

D Struktur Organisasi

4

E Sistematika Penyajian LAKIP

6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA PERWAKILAN

9

A Rencana Strategis

9

1. Pernyataan Visi

9

2. Pernyataan Misi

10

3. Tujuan Strategis

10

4. Indikator Kinerja Utama

11

5. Program dan Kegiatan

15

B Perjanjian Kinerja Tahun 2013

17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

22

A Capaian Kinerja

22

B Analisis Capaian Kinerja

27

C Aspek Keuangan BAB IV

PENUTUP

101 103

ii


LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Lampiran 2. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 dengan Tahun 2012 dan Target Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Lampiran 3. Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur Lampiran 4. Daftar Pemda yang Telah Memiliki Perkada SPIP Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur Lampiran 5. Daftar BUMD Beropini WTP Dan WDP Tahun Buku 2012 per Juni 2011 Provinsi Jawa Timur Lampiran 6. Daftar BUMN GCG yang Mendapat Skor Baik/Sangat Baik Tahun Buku 2012 Provinsi Jawa Timur Lampiran 7. Daftar BUMD Berkinerja Baik Tahun Buku 2012 Provinsi Jawa Timur Lampiran 8. Capaian Kinerja Output Tahun 2013

iii


11

T

erbitnya Peraturan Pemerintah RI nomor.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), menegaskan BPKP bertugas

melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Seiring hal tersebut, BPKP mengalami perubahan paradigma sebagai pengawas intern pemerintah yaitu berperan melaksanakan quality assurance dan consultancy. Jasa quality assurance dilakukan melalui kegiatan audit, evaluasi, dan reviu, monitoring.

Sedangkan

jasa

consultancy

dilakukan

melalui

sosialisasi,

asistensi/bimbingan teknis, pengembangan sistem. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan SPIP, dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP melalui sosialisasi dan Diklat SPIP di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur. Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menguraikan capaian kinerja pada tahun 2013 sebagai bentuk akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2013 dan Rencana Strategis BPKP Tahun 2010 -2014. Pelaksanaan rencana kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dibiayai dari dana APBN sesuai DIPA nomor: 089.01.2.450542/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp 31.797.507.000,00 , dan telah mengalami revisi terakhir

tanggal

23

Oktober2013,

dengan

pagu

dana

menjadi

Rp29.990.703.000,00 . Dalam rencana kinerja tahun 2013 terdapat tiga programyang dijabarkan dalam 8 (delapan) sasaran strategis keberhasilannya diukur berdasarkan 53 ( lima puluh tiga) Indikator kinerja Utama (IKU).

v


Hasil penilaian sendiri (self assesessment) berdasarkan metode penilaian yang telah ditetapkan, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 adalah 93,06 % termasuk kategori “ Sangat Baik “, dibanding dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2012 sebesar 90,71% , maka terdapat kenaikan capaian kerja. Berdasarkan masing-masing penanggungjawab program, capaian kinerja program Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebagai berikut : Tabel RE.1 Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Capaian Sasaran(IKU Dominan)

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan 3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan

11

Tercapai 100%

1

Tercapai 100%

3

Tercapai 100%

4. Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan 8. Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja

8

Tercapai 100,%

6 2

Tercapai 100,% Tercapai 44,44%

15

Tercapai 100%

7

Tercapai 100%

No.

Sasaran Strategis

93,06%

Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sersebut dilakukan dengan jangkauan wilayah yang sangat luas terkait dengan lingkup area kerjanya sebanyak 39 daerah terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota, serta pemerintah vi


Provinsi Jawa Timur. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah menandatangani naskah kerja sama atau nota kesepahaman (Memorandum Of Understanding) dengan semua pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen yang tinggi segenap jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2013 dan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders di wilayah Provinsi Jawa Timur . Faktor faktor pendukung keberhasilan pencapaian atas indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut : 1.

Adanya koordinasi dengan Kedeputian, Rendal dan Pembina BPKP Pusat.

2.

Kerja sama yang baik dengan Instansi Pememerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten, Kota, BUMD/BUMN/BUL di wilayah di Provinsi Jawa Timur yang tercermin pada permintaan kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa timur ( sosialisasi/ bimbingn teknis/ assistensi/pendampingan terkait dengan pemberdayaan pemerintah daerah dan penerapan good corporate governance).

3.

Kerja sama yang baik dengan instansi penyidik yang tercermin pada permintaan untuk melakukan audit investigatif, bantuan perhitungan kerugian negara dan ditindaklanjuti dengan pemberian keterangan ahli.

4.

Kompetensi

SDM

yang

memadai

dan

dukungan

software

yang

dikembangkan oleh BPKP Pusat maupun Perwakilan BPKP Provinsi JawaTimur. 5.

Keinginan pemerintah daerah dan BUMN/BUMD/BUL untuk meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi tatakelola yang baik (good Governance)

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan selama melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam tahun 2013 sebagai berikut : 1. Untuk penugasan yang berdasarkan permintaan dari stakeholder, sebagian tidak dapat tepat waktu sesuai Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dalam RKT, karena

vii


sangat tergantung pada waktu permintaan dan tersedianya jumlah SDM dan kualifikasi SDM yang memenuhi kompetensi untuk penugasan tersebut. 2. Rendahnya tingkat penerapan jabatan fungsional auditor dan upaya peningkatan kapabilitas APIP antara lain disebabkan kurangnya komitmen Pemda kabupaten dan kota dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP, dan fasilitasi penerapan JFA pada APIP yang belum dilakukan secara intensif, 3. Tingkat ketergantungan yang tinggi kepada instansi penyidik dalam hal pemenuhan bukti-bukti yang diperlukan atas pelaksanaan audit investigatif, khususnya bantuan perhitungan kerugian negara. Atas berbagai permasalahan tersebut telah dilakukan berbagai upaya/strategi pemecahan antara lain: a.

Mengefektifkan

pemanfaatan

SDM

yang

tersedia

dengan

melaksanakan

penugasan berdasarkan skala prioritas atau permintaan yang bersifat urgent dan strategic. b. Peningkatan kompetensi SDM untuk memenuhi permintaan Stakeholder c.

Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan peningkatan kapabilitas APIP dan penerapan JFA.

viii


BAB I PENDAHULUAN A. Tugas , Fungsi dan Wewenang Organisasi Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP nomor PER-955/K/SU/2011, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1.

Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

2.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;

3.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;

4.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;

5.

Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;

6.

Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

7.

Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak bagi hasil dan kontrak kerja sama, badanbadan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pinjaman /bantuan luar negeri yang diterima Pemerintah Pusat, dan Badan Usaha

1


Milik Daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8.

Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan usaha lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

9.

Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya, maupun yang berasal dari pengaduan masyarakat;

10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; 11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. B. Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 sebagai transformasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN).

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden

Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di

2


bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, BPKP diberikan mandat untuk melaksanakan: 1. Asistensi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/darah dalam pengelolaan keuangan keuangan Negara/daerah, meningkatkan kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-undangan,

dan

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola; 2. Evaluasi

terhadap

penyerapan

anggaran

kementerian/lembaga

/pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran; 3. Audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian public dan menjadi isu terkini; 4. Rencana aksi yang jelas, tepat dan terjadwal dalam mendorong penyelenggaraan SPIP pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa BPKP memperoleh mandat sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan satuan kerja instansi vertikal BPKP sebagai pelaksana di daerah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP.

3


C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Kegiatan dan layanan produk organisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan mandat sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 serta pencapaian indikator kinerja dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Audit Keuangan 2. Audit Operasional 3. Audit Kinerja 4. Audit dengan tujuan tertentu 5. Bimbingan teknis/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan 6. Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan Sistem 7. Evaluasi kebijakan 8. Evaluasi Efektivitas Program 9. Asessment Good Corporate Governance (GCG), 10. Sosialisasi 11. Kajian Pengawasan 12. Audit Investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) 13. Audit Investigasi atas atas Kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) 14. Audit Investigasi atas Klaim/Eskalasi 15. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. 16. Pemberian Keterangan Ahli D. Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memiliki struktur sebagai berikut:

4


Kepala

Bagian Tata U h

Subbagian Kepegawaian

Subbagian Program & Pelaporan

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Akuntabilita s Pemerintah

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Akuntan Negara

Subbagia n Keuangan

Subbagian Umum

Bidang Investigasi

Masing-masing Bagian/Bidang/Kelompok mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan. b. Subbagian Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai. c. Subbagian

Keuangan,

mempunyai

tugas

melakukan

urusan

keuangan. d. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan. 2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan/hibah luar negeri yang diterima

pemerintah

pusat

serta

pengawasan

penyelenggaraan

akuntabilitas instansi pemerintah pusat, evaluasi hasil pengawasan, dana 5


dekonsentrasi, pendampingan BLUP (Badan Layanan Umum Pusat) dan Inventarisasi. 3. Bidang

Akuntabilitas

melaksanakan pemerintah pengawasan

Pemerintah

penyusunan daerah

atas

Daerah,

mempunyai

rencana, program, permintaan

penyelenggaraan

pengawasan instansi

daerah,

akuntabilitas

tugas

serta

dan

pelaksanaan

evaluasi

hasil

pengawasan. 4. Bidang Akuntan Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan. 5. Bidang

Investigasi,

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan

rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan usaha lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Sistematika Penyajian LAKIP Alur dokumen SAKIP BPKP mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan tampak dalam gambar berikut:

6


Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Penetapan Kinerja (Performance Contract/Agreement) Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Laporan Kinerja Triwulanan

Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan

LAKIP

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013. Capaian

kinerja

(performance

results)

dibandingkan

dengan

Rencana/Penetapan Kinerja (performance plan) tahun 2013 menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Oleh karena itu, sistematika penyajian atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013 dibagi menjadi sebagai berikut : Bab - I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, struktur organisasi dan sistematika penyajian.

7


Bab - II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Menguraikan mengenai Rencana Strategis 2010 - 2014, pernyataan Visi, Misi, Tujuan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja untuk tahun 2013.

Bab - III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR PERWAKILAN Pada bab ini menguraikan

pencapaian sasaran-sasaran kinerja

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2013, dengan pengungkapan dan hasil pengukuran kinerja.

Bab - IV PENUTUP Pada bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dan penyempurnaan yang dapat dilakukan di masa mendatang.

8


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA PERWAKILAN A. Rencana Strategis 2010 - 2014 Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi hanya akan dicapai jika direncanakan dengan cermat dan dengan memperhatikan setiap variabel yang dianggap sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyusunan rencana stratejik merupakan hal yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan suatu organisasi. Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : Kep-2292/PW13/1/2010 tentang Rencana Strategis tahun 2010-2014 menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kinerja tahun 2012. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menyusun Dokumen Renstra dan Suplemen Renstra Nomor Kep-21135/PW13/1/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang berisi perubahan yang disesuaikan dengan kondisi Provinsi Jawa Timur dengan tetap mengacu kepada Renstra BPKP pusat. Dalam dokumen renstra tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut: 1. Pernyataan Visi “Auditor Presiden Yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas” Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut: 9 Pernyataan sebagai Auditor Presiden merupakan penegasan jati diri BPKP

sebagai

aparat

pengawasan

intern

pemerintah

yang

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang berbeda dengan 9


aparat

pengawasan

intern

pemerintah

lainnya.

Visi

tersebut

menggambarkan sekaligus peran BPKP dan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada Presiden/pemerintah dan stakeholders lainnya. 9 Selain itu, Peran BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya. Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan untuk membantu pemerintahan

yang

pemerintah

dalam

membangun

baik dan bersih, membantu menghadapi

permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. 2. Pernyataan Misi Misi merupakan tugas yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tugas pokok dan fungsi organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan Misi yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sebagai berikut: a. Menyelenggarakan

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. b. Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 3. Tujuan Strategis Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan

10


penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama BPKP tercermin dalam sasaran strategis sebagai berikut: a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara. b. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara dari hasil pengawasan. c. Meningkatnya

kualitas

penerapan

tata

kelola

kepemerintahan/

perusahaan . d. Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/D dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. e. Meningkatnya

kualitas

penerapan

sistem

pengendalian

intern

pemerintah. f.

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

g. Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaan keuangan. h. Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan. Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang masih dihadapi dalam kurun waktu 5 tahun serta untuk menjawab pernyataan misi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 4. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Renstra tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut:

11


TABEL 2.1 Indikator Kinerja Utama No Tujuan 1 :

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan 1 2

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

3 4

Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP 5 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset 6 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan 7 Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan Wajar 8 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 9 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat 10 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu 11 Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Sasaran Strategis 1.2 : Tercapainya

Optimalisasi

Penerimaan

Negara

dari

Hasil

Pengawasan 12 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

Tata

Kelola

Kepemerintahan/Perusahaan

12


No 13 14

Indikator Kinerja Utama Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik 15 Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase penerapan Fraud Control Plan (FCP) oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga. Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 25 26

Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

13


No 27 28 29

Indikator Kinerja Utama Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 30 Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor 31 Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2 Tujuan 6 : Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sasaran Strategis 6.1 : Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan 32 33 34 35 36 37

Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu Persentase pengiriman laporan tepat waktu Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standard Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik

38

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur

39 40 41 42 43

14


No 44 45

Indikator Kinerja Utama Persentase pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana 46 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP 47 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Sasaran Strategis 6.2 : Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 48 49 50 51 52 53

Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi

Simonev SIM-HP SIMAK-BMN SIMPEG DMS

5. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas. Program

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Jawa

Timur

sesuai

dengan

restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu: satu program teknis dan dua program generik sebagai berikut : Program Teknis Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan anggaran sebesar Rp 6.769.806.000,00. Program Generik 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya-BPKP dengan anggaran sebesar Rp 22.735.897.000,00

15


2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-

BPKP dengan anggaran sebesar Rp485.000.000,00. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2013 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan No Kegiatan Program 1: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan 1 Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan pada K/L/Pemda 2 Sosialisasi/Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, Asistensi SAKD, dan Asistensi SIMDA kepada Pemerintah Daerah 3 Audit Keuangan PHLN 4 Audit Kinerja PPIP 5 Sosialisasi/Asistensi/Bimbingan Teknis SIA PDAM dan Inventarisasi 2. Sasaran Strategis: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan 1 Audit Tujuan Tertentu (Cost Saving) 2 Kegiatan Clearance Assets 3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan 1 Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan 2 Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan Sistem Terkait Pengelolaan BUMN/BUMD/BUL 3 Bimbingan Teknis, Konsultasi, Sosialisasi, Asistensi, Pendampingan dan Kajian Mengenai Penerapan GCG dan KPI pada BUMN/BUMD/BUL 4 Assessment Penerapan GCG di BUMN/BUMD/BUL 5 Penyusunan Profil BUMN/BUMD/BUL 6 Bimtek, Konsultasi, Asistensi, Sosialisasi, Pendampingan pada BUMD, atas Sistem Informasi Akuntansi PDAM 7 Asistensi Penyusunan Pedoman/Modul Aset Manajemen PDAM 8 Sosialisasi dan Workshop SAK ETAP 4. Sasaran Strategis: Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran, dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) 2 Asistensi Fraud Control Plan 16


No 3 4 5 6 7 8 5. 1 2 3 4 6.

Kegiatan

Audit Investigatif Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pemberian Keterangan Ahli Kajian Peraturan yang Berindikasi KKN Audit Penyesuaian Harga dan Klaim Penyelesaian Hambatan Pembangunan Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Penyusunan Pedoman Teknis (Desain) Penyelenggaraan SPIP Sosialisasi SPIP Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP Pembimbingan Teknis dan Konsultansi SPIP Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 1 Sosialisasi Penerapan Tata Kelola 2 Pelaksanaan Assessment Penerapan Tata Kelola APIP 7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan 1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana 2 Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi 3 Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah 4 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Serta Pembayaran Gaji/Tunjangan 5 Penyelenggaraan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Presiden/Pemerintah dan Internal BPKP 6 Pembinaan JFA dan Penyelenggaraan Diklat 7 Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 8. Sasaran Strategis: Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 1 Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Komputer Program 3: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 9. Penunjang 1 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2013 Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini ditahun 2013 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, 17


dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Pada tahun 2013, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra yang telah dilakukan perubahan. Perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat 53 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2013 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan 90 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan % penyusunan laporan keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan 4 Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP 5 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset 6 Persentase Pemda yang menerapkan Simda Asset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan 7 Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan Wajar 8 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 9 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat 10 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu

%

90

%

40

%

90

% %

50

%

90

%

90

%

90

%

85

50

18


No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 55 11 Persentase BUMD yang laporan keuangannya % memperoleh opini minimal WDP 2. Sasaran Strategis : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan 12 Persentase hasil pengawasan BUN yang % disampaikan ke Pusat 3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kepemerintahan/Perusahaan

90

Kelola

50 13 Persentase IPD yang telah menerapkan Standar % Pelayanan Minimal 90 14 Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau % KPI mendapat skor baik 60 15 Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh % minimal predikat baik 4. Sasaran Strategis : Meningkatkan Pemahaman,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 90 16 Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program % anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi

17 Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP 18 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

%

75

%

100

19 Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP

%

95

20 persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga. 21 Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hokum 22 Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hokum

%

100

%

95

%

95

23 Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

%

100

19


No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 5. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 30 24 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP % 25 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada

%

80

26 Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

%

10

10 27 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem % Pengendalian Intern 5 28 Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai % target tahunan 85 29 Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP % Provinsi Jawa Timur 6. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

30 Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor 31 Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2 7. Sasaran Strategis : Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan 32 Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) 33 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu 34 Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu 35 Persentase pengiriman laporan tepat waktu 36 Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar 37 Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik 38 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP 39 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim

%

75

%

0

Pelayanan % %

96

%

75

% %

92 100

%

85

%

100

%

95

80

20


No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 8,25 40 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim % atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 41 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian 42 Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian

%

7,80

%

96

90 43 Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan % BPKP Jawa Timur 100 44 Persentase pemanfaatan asset % 8,10 45 Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim % terhadap layanan sarana dan prasarana 93,00 46 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit % Inspektorat BPKP 8. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

47 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif 48 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev 49 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIM-HP 50 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMAK-BMN 51 Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM 52 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi SIMPEG 53 Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi DMS

%

94

%

85

%

85

%

96

% %

100

%

65

90

21

LAKIP 2013 Perwak kilan BPKP P Provinsi Jaw wa Timur

I AKUUNTABILITAAS KINERJAA III. A. CAP PAIAN KIN NERJA

P

en ngukuran capaian kinerja ta ahun 2013 3 merupakan bagia an dari penyelengg garaan aku untabilitas kinerja tahunan Perwakilan n BPKP Provinsi Jaw wa Timur. Pengukurran dilakukan terhadap kinerjja yang

diiperjanjikan tahun 2013 dan memba andingkannya deng gan target yang diiperjanjikan dalam do okumen pe enetapan kinerja k 201 13. Sesuai d dengan kettentuan ya ang ditetap pkan dalam m Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa aratur Negara dan Re eformasi Birokrasi Nomor 29 2 Tahun 2010, ya ang menittikberatkan n pada pe engukuran n pencapa aian tujua an/sasaran strategiss, BPKP m menyempu urnakan ru umusan sasaran strattegis deng gan memilih indikato or kinerja utama (IKU U) yang do ominan.

IKU

dom minan

terssebut

din nilai

signiifikan

bag gi

BPKP

dalam

m mempengar ruhi pencapaian tujua an/sasaran n strategis secara lang gsung. Akkuntabilitas kinerja Perwakilan P BPKP Pro ovinsi Jawa a Timur dimaksudkan untuk m mempertang ggungjawa abkan

ke eberhasilan n/kegagala an

pelakksanaan

visi/misi

orrganisasi dalam d men ncapai tuju uan-tujuan n dan prog gram yang g telah dittetapkan m melalui Renstra dan Re encana Kin nerja/Penettapan Kine erja. Pe engukuran n capaian kinerja k sassaran strate egis meliputi identifiikasi atas realisasi IK KU domina an dan membandingkan denga an targetnyya. Analisiss lebih me endalam diilakukan te erutama te erhadap ca apaian yan ng di baw wah target untuk me engenali fa aktor penye ebab sebag gai bahan penetapan n strategi peningkata p an kinerja di d tahun 20 014 dan attau tahun-ttahun selan njutnya (pe erformance ce improvem ment).

22


Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis BPKP. Capaian atas 53 IKU adalah sebesar 106,38% secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis 1.1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan % 90 300 333,33 penyusunan laporan keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya % 90 100,00 111,11 memperoleh opini minimal WDP 3

Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan Persentase Pemda yang menerapkan Simda keuangan memperoleh opini minimal WDP

%

40

53,85

134,62

%

90

100

111,11

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset tanpa kualifikasi asset pada laporan keuangan

%

50

43,60

87,20

%

50

76,47

152,94

7

Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN memperoleh Opini Dukungan WTP

%

90

100

111,11

8

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

%

90

100

111,11

9

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

%

90

100

111,11

10

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Stakeholder yang disampaikan tepat waktu

%

85

100

117,65

11

Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

55

89,47

162,68

4 5 6

Capaian rata-rata Sasaran Strategis 1

140,36

Sasaran Strategis 1.2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan

23

LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur No 12

Uraian Indikator Kinerja Utama Persentase hasil pengawasan BUN disampaikan ke Pusat

yang

Satuan %

Target 90

Realisasi 100

Capaian 111,11

Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/Perusahaan 13 Persentase IPD yang telah menerapkan Standar % 50 100 200,00 Pelayanan Minimal 14 15

Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik Persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik

%

90

100

111,11

%

60

44,74

74,57 128,56


Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatkan Pemahaman, Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 16

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi

%

90,00

92,00

102,22

17

Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

%

75,00

60,00

80,00

18

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

%

100,00

100,00

100,00

19

Persentase HKP

penyelesaian penugasan evaluasi

%

95,00

50,00

52,63

20

Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

%

100,00

100,00

100,00

21

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum

%

95,00

100,00

105,26

22

Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum

%

95,00

100,00

105,26

23

Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat

%

100,00

100,00

100,00

penyelesaian


93,17

24

LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 24 Persentase Pemda yang menyelenggarakan % 30 33,33 111,11 SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 25 26

Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada Persentase K/L/Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

% %

80 10,00

100 20,51

125,00 205,13

27

Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern

%

10,00

20,51

205,13

28

Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan

%

5

10,26

205,13

29

Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

%

85

95

111,76 160,54


Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sasaran Strategis 5.1 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 30

Persentase APIP Pemda yang menerapkan Jabatan Fungsional Auditor

%

75

33,33

44,44

31

Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas pada Level 2

%

0

0

0 22,22


Tujuan 6 : Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Sasaran Strategis 6.1 : Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan 32 33

Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu

% %

96 80

99,85 80

104,01 100

34

Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu

%

75

80,33

107,11

35

Persentase pengiriman laporan tepat waktu

%

92

100

108,70

36

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar

%

100

100

100

37

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik

%

85

92

108,24

25

LAKIP 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur No 38

Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan % Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP

Target 100

Realisasi 100

Capaian 100

39

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim

%

95

100

105,26

40

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

%

8,25

7

84,85

41

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

%

7,80

7,5

96,15

42

Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian

%

96,00

100

104,17

43

Persepsi Publik yang positif Perwakilan BPKP Jawa Timur

%

90,00

94,92

105,47

44

Persentase pemanfaatan asset

%

100,00

99,92

99,92

45

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

%

8,10

7,70

95,06

%

93,00

100

107,53

46

terhadap

101,76


Sasaran Strategis 6.2 : Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 47 48 49 50

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Tingkat Keandalan Penggunaan Sistem Informasi Simonev

%

94

100

106,38

%

85

85,04

100,05

Tingkat Informasi Tingkat Informasi

Sistem

%

85

85,04

100,05

Sistem

%

96

100

104,17

Keandalan Penggunaan SIM-HP Keandalan Penggunaan SIMAK-BMN

51

Tingkat Keandalan Penggunaan Aplikasi SPM

%

100

100

100

52

Tingkat Keandalan Informasi SIMPEG

Penggunaan

Sistem

%

90

86,67

96,30

53

Tingkat Keandalan Informasi DMS

Penggunaan

Sistem

%

65

30

46,15


93,30

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya pada Lampiran 1.

26


B. ANA ALISIS CA APAIAN KINERJ JA

Analisis cap paian kinerja dilakukkan terhad dap capaia an kinerja sasaran strategis, s kh hususnya terhadap Indikator Kinerja Utama U (IKU U) domina an pada tiap-tiap t sa asaran stra ategis. An nalisis juga a dilakuka an terhadap IKU yyang tidak k secara langsung mendukung m g capaian kinerja sa asaran nam mun berpe engaruh te erhadap erwujudan pe

sasaran n

strategiis.

Selain n

itu,

an nalisis

diilakukan

dengan

m membandin ngkan capaian 2013 3 dengan capaian 2012, 2 sertta mengaiitkannya de engan ke emungkinan tercapa ainya sasa aran tahu un terakhiir Renstra a, 2014, se ebagaiman na dirinci dalam Lamp piran 2. Analisis tenttang delap pan sasaran n strategis yang ditettapkan oleh Perwakila an BPKP Prrovinsi Jaw wa Timur se ebagai alat untuk mewujudkan n tujuan sttrategis pada akhir m masa Renstrra, disajikan sebagai berikut:

1)

Sasaran Strategiss 1 : Meningk katnya Kualitas K Tata T Kelo ola Keua angan

M Meningkatn nya

kua alitas

l laporan

keuanga an

pem merintah

pusat,

ke ementerian n/lembaga, dan pem merintah daerah merrupakan te ekad BPKP P sebagai pe erwujudan fungsi co onsulting. Upaya U stra ategis yang g dilaksana akan dalam m rangka m menyuksesk kan tercapainya sasa aran ini adalah pend dekatan yang intensif kepada pa ara mitra kerja BPKP sehin ngga BPK KP dapat melakuka an pendampingan pe enyusunan n ataupun reviu ata as Laporan n Keuanga an sebelum m diterbitk kan oleh K//L/Pemda. Outcome e yang dih harapkan adalah a lapo oran keuangan dapa at sesuai de engan Stan ndar Akunttansi Peme erintah (SA AP) yang ditunjukkan dengan op pini yang diiperoleh da ari BPK RI minimal WDP. W

27


Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan” diindikasikan oleh tiga IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bersama sembilan IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Kenaikan /

Target

Capaian

2012

Kinerja 2013

(Penurunan)

KInerja

2013 /

2014

Target 2014

1

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

%

100

300

200

95

315,79

2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

97,34

100,00

2,66

95

105,26

3

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan

%

48,72

53,85

5,13

50

107,69

4

Persentase pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan memperoleh opini minimal WDP

%

100

100

-

95

105,26

5

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Aset

%

43,60

43,60

-

60

72,67

6

Persentase pemda yang menerapkan SIMDA Aset tanpa kualifikasi asset pada Laporan Keuangan

%

23,52

76,47

52,95

60

127,45

7

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

%

100

100

-

95

105,26

28

LAKIP 2013 Perwak kilan BPKP P Provinsi Jaw wa Timur No.

8

9

10

11

Ind dikator Kinerja a

Persen ntase h hasil penga awasan lin ntas sektorral yang disampaikan ke Pusat Persen ntase h hasil penga awasan a atas permin ntaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persen ntase h hasil penga awasan a atas permin ntaan stakeh holders yang disampaikan te epat waktu Persen ntase BUMD yang lapora an keuanggan nnya memp peroleh opini minim mal WDP

Satuan n

Kinerja

Ke enaikan /

Target

Capaian

KInerja

2013 /

2012

2013

(Pe enurunan)

2014

Ta arget 2014

%

100

100

-

95

105,26

%

100

100

-

95

105,26

%

100

100

-

90

111,11

%

100

89,47

(10,53)

60

149,12

Dari tabel tersebut da an dikaitka an dengan n capaian kinerja k sasaran yang sama di Ta abel 3.1 te erlihat bahwa ketiga IKU dominan sasara an strategis satu pad da tahun 20 013 tercap pai 185,19% %. Secara keseluruha k n, dengan ditambah delapan IKU, I ratara ata capaian n sasaran strategis s 1 adalah 14 40,36%. Urraian masing-masing g capaian IK KU sasaran strategis ini adalah sebagai s be erikut:

1. Persenttase Instans si Pemerinttah Pusat yang y Menda apat Pendam mpingan Penyus sunan Laporran Keuanga an

KU pertama dalam pencapaian p n sasaran strategis s 1 adalah “P Persentase e Instansi IK Pe emerintah Pusat (IP PP) yang Mendapat Pendamp pingan Penyusunan Laporan Ke euangan” dengan ta arget sebessar 90%. Keberhasila K an pencapaian IKU ini diukur

29


dengan menghitung jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan target dalam PKPT. Dalam tahun 2013, instansi vertikal yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan adalah sebanyak 45 instansi atau 300% dari 15 instansi yang ditargetkan dalam PKPT. Bila dibandingkan dengan target tahun 2013 dalam RENSTRA sebesar 90%, maka capaian IKU ini sebesar 333,33%. Tingginya capaian kinerja ini disebabkan makin meningkatnya kepercayaan terhadap BPKP, sehingga banyak instansi meminta BPKP untuk melaksanakan pendampingan penyusunan laporan keuangan, guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Pendampingan

penyusunan

laporan

keuangan

dilaksanakan

pada

BPS,

Kemenakertrans, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Negeri, Dinas Sosial Provinsi, KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bawaslu, BPBD, Satker di Lingkungan Kementerian PU, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Kejaksaan Tinggi, dan BPN. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 300% mengalami kenaikan sebesar 200% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 , IKU ini telah mencapai 315,79% dari target tahun 2014 dalam RENSTRA sebesar 95%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp. 138.654.059,30 atau

114,99%

dari

anggaran

sebesar

Rp.

120.584.000,00

dan

dengan

menggunakan SDM sebanyak 735 OH atau 137,90% dari rencana sebanyak 533 OH. Selain itu, terdapat dukungan dana mitra untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan

penyusunan/reviu

LK

berdasarkan

permintaan

sebesar

Rp. 242.224.000,00. Tingginya realisasi keuangan dari anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya perpanjangan waktu atas beberapa penugasan. 30


2. Persen ntase IPD D yang La aporan Keuangann K nya memp peroleh

opini minimal m W WDP

BP PKP berup paya mend dorong aku untabilitas keuangan n Pemerinttah Daerah kearah ya ang lebih baik dengan Indikator Kin nerja “Persentase IP PD yang Laporan Ke euangannyya memperoleh op pini minim mal WDP””. Keberhasilan pencapaian In ndikator Kiinerja ini diukur d darri Realisasi jumlah IPD I yang memperolleh opini m minimal WD DP dibandingkan den ngan jumlah IPD yang g ada di Jaw wa Timur. Dalam tahu un 2013, re ealisasi IPD D yang lap poran keua angannya memperoleh opini m minimal WD DP sebanya ak 39 IPD atau a 100% % dari 39 IPD. Biila dibandingkan den ngan dengan target tahun t 2013 3 sebesar 9 90%, maka a capaian in ndikator Kin nerja tersebut adalah h sebesar 111,11%. 1 Riincian opin ni BPK atass laporan Keuangan K IPD dapat dilihat d dala am Lampira an 3. Re ealisasi in ndikator kinerja k tah hun 2013 dibandin ngkan den ngan tahu un 2012, m mengalami kenaikan sebesar s 2,6 66%. Apabila dib bandingkan n dengan target tah hun 2014, maka sam mpai denga an tahun 013 realisa asi indikato or kinerja ini telah mencapai m 105,26% d dari targett Renstra 20 20 014 sebesa ar 95%. Untuk mend dukung terrcapainya indikator kinerja ini dilaksanaka d an melalui kegiatan: ‐ Pelaksana aan Evaluasi Laporan penyeleng ggaraan pe emerintah Daerah (LP PPD) ‐

Evaluasi AKIP A

‐

Evaluasi penetapan n APBD

‐

Pendamp pingan revviu terhadap Laporan Keuangan n Pemerinta ah Daerah

Ke egiatan un ntuk mencapai Indikator Kinerjja ini men nggunakan anggaran n sebesar Rp p. 336.234 4.000 atau 84,81% da ari pagu an nggaran se ebesar Rp.. 396.468.0 000, serta m menggunak kan SDM sebanyak s 1.847 OH atau 119,,62% dari rencana sebanyak s 1..544 OH.

31


3. Perse entase Pem mda yang g menerap pkan SIMD DA Keuang gan

Sa alah satu peran BPKP adalah h sebagai pembina Pemerinta ah Daerah h dalam m mendorong akuntabiilitas Pemerintah Daerah yan ng lebih b baik mela alui IKU “P Persentase Pemda yang y mene erapkan SIMDA S Keu uangan”. S SIMDA Ke euangan se ebagai sua atu produkk BPKP yan ng bisa dijjadikan sebagai alatt oleh Pem merintah Daerah dala am menyajjikan inforrmasi mana ajemen da alam pengelolaan ke euangan Daerah. eberhasilan n Indikato or Kinerja ini i bisa diukur dari jumlah Pe emerintah Daerah Ke ya ang mene erapkan SIIMDA Keu uangan dibandingka an dengan n jumlah seluruh Pe emerintah Daerah ya ang ada di Jawa Timu ur. Dalam tahu un 2013, Pemerintah P h Daerah yang men nerapkan S SIMDA Ke euangan se ebanyak 21 2 Pemda atau 53,85% dari 39 Pemd da di Jawa a Timur. Apabila diibandingka an dengan n target tahun 2013 sebesar 40 0%, maka capaian in ndikator Kiinerja ini ad dalah sebe esar 134,62 2%. Re ealisasi in ndikator kinerja k tah hun 2013 dibanding gkan dengan tahun n 2012 m mengalami kenaikan sebesar s 5,1 13%. Apabila dibandingkan n dengan target t tahu un 2014, maka m samp pai dengan n tahun 20 013 capaia an indikato or kinerja ini telah mencapai m 1 107,69% dari target Renstra 20 014 sebesa ar 50%. Ke egiatan un ntuk menccapai Indikkator Kinerrja ini men nggunakan n dana da ari DIPA Pe erwakilan BPKP Jatim sebesa ar Rp. 25.108.000,00 0 atau 64 4,63% darri pagu an nggaran sebesar s R Rp. 38.850 0.000,00 serta s men nggunakan SDM se ebanyak 1..845 OH attau 112,78% % dari renccana seban nyak 1.636 OH.

32


4. Persen ntase Pem mda yang g menera apkan SIM MDA Keu uangan

mempe eroleh opiini minima al WDP

Su uatu Peme erintah Dae erah bisa dikatakan d telah t melakukan tata a kelola ke euangan de engan baikk adalah dengan memperoleh opini miniimal WDP dari BPK RI. R BPKP de engan SIM MDA Keuangannya berusaha b untuk u mem mbantu Pe emerintah Daerah da alam meniingkatkan tata kelola a keuangan n menjadi lebih baikk melalui In ndikator Kiinerja “Perrsentase Pemda P yan ng menera apkan SIMDA Keuan ngan memperoleh op pini minim mal WDP.” Ca apaian Ind dikator Kiinerja ini, dapat diukur den ngan Jumllah Pemda yang diiasistensi memperolleh opini minimal WDP dibandingkan n dengan jumlah Pe emda yang g menerapkan SIMDA A Keuangan. In ndikator Kinerja K “pe ersentase pemda yang mene erapkan S SIMDA Ke euangan m memperoleh h opini minimal m WD DP” untuk tahun 20 013 terealisasi seban nyak 21 Pe emda atau 100% dari jumla ah Pemda a yang mendapat m asistensi SIMDA Ke euangan dari d BPKP. Apabila diibandingka an dengan n target tah hun 2013 sebesar 90 0%, maka capaian c ind dikator kinerja ini seb besar 111,1 11%. Ke eberhasilan n

Indika ator

Kin nerja

inii,

didukkung

de engan

kegiatan k

assistensi/pendampingan berupa : ‐ Asistensi Penyusuna an LKPD. pingan Pe elaksanaan reviu LKP PD yang d dilaksanaka an oleh ‐ Asistensi// Pendamp Inspektorrat Pemerin ntah Daera ah. ‐ Asistensi SIMDA Keuangan. ealisasi indikator kinerja tahu un 2013 sebesar s 10 00% diban ndingkan dengan Re ta ahun 2012 sebesar 10 00% tidak mengalam m mi kenaikan//penuruna an.

33


Apabila dibandingkan n dengan target t tahu un 2014, maka m samp pai dengan n tahun 013 capaia an indikato or kinerja ini telah mencapai m 1 105,26% dari target Renstra 20 20 014 sebesa ar 95%. Ke egiatan un ntuk menca apai Indikator Kinerja a ini mengg gunakan dana mitra sebesar Rp p. 1.230.74 48.000 atau u 88,91% dari d anggarran sebesar Rp. 1.384 4.322.000,0 00, serta m menggunak kan SDM se ebanyak 71 19 OH.

5. Perse entase Pem mda yang Menerapk kan SIMDA A Aset

PKP sebagai patner pemda p sekkaligus pem mbina Pem mda, menciptakan suatu alat BP un ntuk membantu Pem mda dalam mengelola a aset- ase et yang dim miliki yaitu SIMDA BM MD. Melallui Indikator Kinerja “Persenta ase Pemda a yang Me enerapkan SIMDA BM MD” diharrapkan untuk Pemerintah Dae erah yang menerapkan SIMDA BMD da apat meng gelola asetn nya dengan lebih baiik. Ke eberhasilan n Indikato or Kinerja ini dapa at diukur dari Jumllah Pemda yang m menerapkan n SIMDA Aset A diband dingkan de engan jumlah Pemerintah Daera ah yang ad da di Jawa Timur. In ndikator Kiinerja “ Pe ersentase Pemda ya ang Mene erapkan SIMDA Asett” pada ta ahun 2013 terealisassi sebanya ak 17 Pem mda atau 43,60% 4 da ari jumlah pemda se ebanyak 39 9 Pemda. Apabila A dib bandingkan n dengan target t tahu un 2013 se ebanyak 20 0 Pemda atau a 50%, maka cap paian Indik kator Kinerja untuk tahun ini sebesar 87 7,20%. Re ealisasi Ind dikator Kin nerja tahun n 2013 sebesar 43,6 60 % dibandingkan dengan ca apaian Ind dikator Kinerja tahu un 2012 sebesar 43,60 4 % tidak men ngalami ke enaikan/pe enurunan. Apabila dibandingkan n dengan target t tahu un 2014, maka m samp pai dengan n tahun 20 013 capaia an indikato or kinerja ini telah mencapai m 72,67% da ari target Renstra 20 014 sebesa ar 60%. 34


Ke egiatan un ntuk menccapai Indikator Kine erja ini menggunak m kan dana sebesar Rp p. 18.190.000,00 atau 100% dari pagu anggara an sebesa ar Rp. 0,00 serta pe enggunaan n SDM se ebanyak 1..672 OH atau a 204,4 40% dari rrencana se ebanyak 81 18 OH.

6. Persen ntase Pem mda yang g Menerap pkan Sim mda Aset Tanpa

Kualifik kasi Aset pada p Lapo oran Keua angan

Sa alah satu permasalahan yang sering me enjadi tem muan BPK d dalam melakukan pe emeriksaan n terhadap p Laporan Keuangan n Pemerinttah Daerah h adalah masalah m asset

yang g

dimiliki

oleh

Pemda.

Salah

satu

ukuran

bahwa

assistensi/pendampingan SIMDA A Aset berhasil dillaksanakan n adalah melalui in ndikator kiinerja “Persentase Pemda P yang Menerrapkan SIM MDA Asett tanpa ku ualifikasi Aset A pada Laporan L Ke euangan”. In ndikator Kinerja K perrsentase pemda p ya ang menerapkan Simda Asett tanpa ku ualifikasi Aset A pada Laporan L Ke euangan dapat dicap pai dari Jum mlah Pemd da yang La aporan Ke euangannyya tidak ada cata atan kualifikasi opini tentan ng aset diibandingka an dengan n Pemda yang menerapkan SIMDA A Aset. Tahun 2013 ju umlah Pemda yang mendapat m p pendampin ngan Simda a Aset seba anyak 17 Pemda. P Ta ahun 2013, indikator kinerja ini terealisasii sebanyakk 13 Pemda a atau 76,4 47% dari 17 7 Pemda yang y mend dapat pendampingan SIMDA Aset. A Apab bila diband dingkan de engan targ get 2013 sebesar 50 0,00 % ata au 9 Pemd da, maka capaian in ndikator kinerja ini mencapai m 152,94 % dari d target.. Ke eberhasilan n indikatorr kinerja in ni, didukun ng dengan kegiatan rreviu laporran aset ya ang dibuat oleh Pemda dan asistensi rekonsiliassi antara p pengelola aset di Pe emda deng gan penge elola aset di d tingkat SKPD. Re ealisasi ind dikator kin nerja tahun n 2013 dib bandingkan n dengan capaian in ndikator kinerja tahun 2012 me engalami kenaikan se ebesar 52,9 95%.

35


Apabila dibandingkan n dengan target t tahu un 2014, maka m samp pai dengan n tahun 013 capaia an indikato or kinerja ini telah mencapai m 1 127,45% dari target Renstra 20 20 014 sebesa ar 60%. Ke egiatan un ntuk menca apai Indikator Kinerja a ini mengg gunakan dana mitra sebesar Rp p. 549.075.000,00 ata au 94,16% dari angg garan sebessar Rp. 583 3.130.000,0 00 serta pe enggunaan n SDM seb banyak 625 5 OH atau 100% 1 dari rencana pe enugasan.

7. Persen ntase Jum mlah Lapo oran Keua angan Pro oyek PHLN N yang

Mempe eroleh Op pini Dukun ngan WTP

IK KU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PH HLN yang m memperole eh opini du ukungan WTP” W meru upakan IKU U utama dalam penccapaian Sa asaran Stra ategis 1. IK KU ini diukkur dari jum mlah laporran keuang gan proyek Pinjaman n dan Hibah Luar Negeri (PHLLN) yang memperole m eh opini dukungan d WTP dibandingkan dengan ju umlah laporan keuang gan proyekk PHLN yang diaudit. Re ealisasi tah hun 2013 IKU ini ada alah sebanyyak 81 lapo oran yag sseluruhnya (100%) m memperoleh h opini du ukungan WTP, W denga an demikia an capaian n IKU tahu un 2013 se ebesar 111 1,11% darri target tahun t 201 13 dalam RENSTRA sebesar 90,00%, se edangkan capaian output o keg giatan aud dit dukung gan keuan ngan atas proyek PH HLN tahun n 2013 ini mencapa ai 103,85% % dari 78 Laporan Hasil Aud dit yang diitargetkan dalam PKPT. Tin ngginya capaian c ini dikare enakan be eberapa pe enugasan audit te erhadap PHLN P tida ak direnca anakan se ebelumnya a yang m merupakan crash prog gram. Re ealisasi IK KU ini tahun 2013 3 sebesar 100% dapat d teta ap diperta ahankan diibandingka an dengan n tahun 20 012 yang mencapai sebesar 1 100%, nam mun bila diiukur dari target pa ada akhir tahun t Ren nstra 2014 sebesar 9 95%, capaian IKU ta ahun 2013 telah mencapai 105,2 26%.

36


Ke egiatan

u untuk

me encapai

IK KU

ini

mengguna m kan

dana a

DIPA

sebesar

Rp p.629.577.3 307,00 ata au 92,72% % dari anggaran se ebesar Rp p. 678.978.000,00, de engan me enggunakan SDM se ebanyak 2.250 OH atau a 105,3 34% dari rencana r se ebanyak 2.136 OH. Disamping pemakaian n dana DIIPA Perwa akilan untu uk penuga asan auditt PHLN, te erdapat pe emakaian dana mitrra sebesarr Rp. 594.4 484.800,00 0, dengan rincian PN NPM Perd desaan seb besar Rp. 463.415.00 00,00 dan n PNPM P Perkotaan sebesar Rp p. 131.069.800,00. Tabel 3.3 3 Daftar Aud dit Proyek PHLN P Tahun n 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Auditt PP PAUD PN NPM Genera asi BE ERMUTU FE EATI IM MHERE PN NPM Perkota aan W WISMP W WASAP-D HPEQ BE EC-TF PN NPM Perdesa aan M MEDP IN NVEST UNICEF/KHPPIA SR RIP DOISP Ju umlah

PP 1 1 1 2 7 8 6 1 6 11 15 12 8 1 1 1 81

Target T LHA 1 1 1 2 7 8 6 1 6 11 13 12 8 1 0 0 78

Realisasi 1 1 2 2 7 8 6 1 6 11 13 12 8 1 1 1 81

Capaian n (%) 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 115,3 38 100 0 100 0 100 0 103,8 85

8. Persentase e hasil peng gawasan lintas sektorall yang disam mpaikan ke Pusat

Se esuai deng gan PP No omor 60 Tahun T 200 08 tentang g Sistem P Pengendaliian Intern Pe emerintah (SPIP), mandat yang diberika an kepada BPKP anttara lain melakukan m pe engawasan n intern te erhadap akkuntabilitas keuanga an negara atas kegia atan yang be ersifat linta as sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunya m ai kewenan ngan yang 37


lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengawasan yang bersifat lintas sektoral yang berada di wilayah Jawa Timur. IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat” diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil audit bersifat lintas sektoral yang dikirimkan ke Pusat dibandingkan dengan target Laporan dari Pusat. Jumlah laporan yang telah dikirimkan ke Pusat dalam tahun 2013 sebanyak 155 laporan dari 155 PP yang ditetapkan oleh pusat atau dengan capaian IKU sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan targetnya dalam renstra sebesar 90 %, capaian kinerja atas hasil pengawsan lintas sektoral tahun 2013 telah mencapai 111,11 % Kegiatan pengawasan lintas sektoral yang dilaksanakan selama tahun 2013 sebanyak 337 penugasan atau 168 % dari PKPT, antara lain : audit PPIP (post audit tahun 2012 dan interim audit tahun 2013), BOK/Jamkesmas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bantuan Sosial Kemendikbud, RASKIN, Reviu Penanganan Masalah Sosial pada Badan Pelaksana BPLS, Audit Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemakaian Dana Penanggulangan Bencana, Pengawasan Seleksi CPNS pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, Evaluasi BSPS, serta program lintas sektor lainnya. Tingginya capaian kinerja ini dikarenakan adanya kegiatan pengawasan seleksi CPNS yang sebelumnya tidak direncanakan. Karena BPKP bertindak sebagai Ketua Pengawas Pengadaan CPNS Tahun 2013, maka Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur pro aktif melaksanakan kegiatan pengawasan seleksi CPNS pada 39 pemerintah daerah dan 17 instansi pemerintah pusat. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% dapat mempertahankan kinerja pada

tahun 2012, dan jika 38


diibandingka an dengan n target akhir a perio ode Renstrra tahun 2 2014, IKU ini telah m mencapai 105,26% da ari target sebesar s 95%. Mengikkuti target RPJMN 20 010-2014, ta arget akhir periode Renstra BPK KP tahun 20 014 perlu disesuaikan d n menjadi 100%. Ke egiatan ya ang dilaksa anakan unttuk menca apai kinerja a IKU ini m mengguna akan dana se ebesar

Rp.722.030.649,00

a atau

96,4 42%

dari

anggara an

DIPA

sebesar

Rp p. 748.825 5.000,00 de engan men nggunakan n SDM seb banyak 4.203 OH ata au 88,97% da ari rencana a sebanyakk 4.724 OH. Disamping

penggun naan

pe engawasan n

lintas

dana

sektoral

Perwak kilan juga

untuk

mengguna m kan

melakksanakan dan na

mitra

kegiatan sebesar

Rp p. 650.819 9.600,00 ya ang diguna akan untuk k pengawa asan interim m tahun 2013 2 yaitu PP PIP

sebe esar

Rp.91.389.500 0,00,

Rp p.29.505.00 00,00,

Pe engawasan n

Evvaluasi

Pengad daan

B BSPS CPNS

Kemenpera Tahu un

2013

sebesar sebesar

Rp p. 156.000.000,00, da an Audit BO OK sebesarr Rp. 373.9 925.100,00.

1. 2.

9. Perse entase ha asil penga awasan atas a perm mintaan presiden p

yang disampaik d kan ke Pus sat

IK KU “Persentase hasil pengawasa an atas permintaan presiden p ya ang disam mpaikan ke Pu usat” merrupakan in ndikator pencapaian p n Sasaran n Strategiss 1 dalam m rangka pe elaksanaan n tugas BPKP me elakukan pengawasa an intern melalui kegiatan pe engawasan n lainnya berdasarka b n penugassan dari Presiden, sessuai denga an amanat pa asal 49 aya at 2 butir c PP 60 Tah hun 2008 te entang SPIIP. Ca apaian IKU U ini diuku ur berdasa arkan jumlah laporan n hasil aud dit atas pe ermintaan prresiden ya ang dikirim mkan ke Pusat P dibandingkan dengan ta arget lapo oran

dari

Pu usat.

39


Ju umlah lapo oran yang telah dikirimkan ke e Pusat dalam tahun n 2013 seb banyak 20 laporan darii 20 penug gasan yang g dilaksanakan pada tahun t angg gran 2013, sehingga ca apaian IKU tahun 201 13 sebesar 100%. Re ealisasi IKU U tahun 2013 sebessar 100% dapat d mem mpertahankan capaia an kinerja ta ahun 2012, dan jika dibanding gkan deng gan targett pada akhir periode Renstra ta ahun 2014 sebesar 95 5%, mencapai 105,26 6%. Ke egiatan pe engawasan n atas permintaan presiden p ya ang dilaksanakan tahun 2013 ad dalah Eva aluasi Pen nyerapan Anggaran dan Mo onitoring Kegiatan Prioritas Pe embangun nan

Nassional,

y yang

me enggunaka an

dana

DIPA

sebesar

Rp p.156.068.4 471,00 atau 180,01% % dari angg garan sebe esar Rp. 86 6.700.000,0 00 dengan m menggunak kan SDM sebanyak 427 OH atau 112,96% dari rencana sebanyak 37 78 OH. 1.

10. Perse entase hasil pengaw wasan ata as permintaan stake eholders

2.

IK KU

yang disampaiikan tepatt waktu “Perse entase

ha asil

penga awasan

atas a

perm mintaan

sstakeholdeers yang

diisampaikan n tepat wa aktu” meru upakan IKU U untuk mencapai m S Sasaran Strategis 1 de engan target tahun n 2013 da alam RENS STRA sebe esar 85,00 0%. IKU in ni diukur be erdasarkan n persentasse laporan n pengawasan atas permintaan p stakehold der yang diisampaikan n tepat waktu sesuai RPL . Dalam tahu un 2013, ju umlah lapo oran yang dikirimkan n/disampaikan seba anyak 28 laporan

attau 100% dari jumlah penugasan lapo oran permintaan stakeholder

se ecara tepat waktu. Dibandingk D kan denga an target tahun t 2013 dalam RENSTRA R se ebesar 85,0 00%, maka capaian IK KU tersebu ut adalah se ebesar 117 7,65%. Ke egiatan pe engawasan n atas perrmintaan stakeholde s ers yang d dilaksanaka an tahun 20 013 adalah h sebagai berikut: b

40


a. Inventarisasi Aset b. Reviu perpanjangan izin Multiyears Contract c. Verifikasi Pembayaran d. Pendampingan PBJ e. Reviu/Validasi Uang Pengganti pada Kejaksaan f. Pendampingan Pengawasan pada APIP lainya g. Reviu pengawasan pada APIP Lainnya h. Pendampingan pengelolaan/penggunaan Dana pada BPBD i.

Pengawasan atas permintaan Stakeholder lainnya

Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2012 tidak mengalami kenaikan/penurunan, dan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 111,11% dari target sebesar 90%. Sesuai target RPJMN 2010-2014, maka target akhir periode Renstra BPKP tahun 2014 perlu disesuaikan menjadi 100% dari 90%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana anggaran DIPA sebesar Rp. 98.495.859,00 atau 1.059,10% dari anggaran DIPA sebesar Rp. 9.300.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.330 OH atau 1.477,78% dari rencana sebanyak 90 OH. Tingginya penggunaan dana dan waktu pelaksanaan berbanding lurus adanya kegiatan non PKPT sebanyak 25 penugasan, sehingga kinerja output menjadi 933,33 % dari PKPT sebanyak 3 penugasan, serta adanya dukungan dana mitra sebesar Rp. 392.492.500,00. Besarnya capaian kinerja ini karena banyaknya permintaan audit/kegiatan pengawasan lainnya dari stakeholders di Jawa Timur dan permintaan Pusat yang sebelumnya tidak ditargetkan dalam PKPT. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan stakeholders terhadap BPKP.

41


Pe enggunaan n

dana

mitra

d diantaranya a

untuk

kegiatan

Monitoring

TL

Ke emendikbu ud, Verifikkasi Pembayaran, Re eviu PBJ, Pendampiingan Pen ngawasan pa ada POLDA A, dan Inve entarisasi Aset. A

11. Persen ntase BUMD D yang La aporan Keuangannya Memperolleh Opini

3.

Minima al WDP

Se esuai deng gan Undan ng-Undang g Perbendaharaan Negara N No omor 1 Tahun 2004 Pa asal 58 ayat a 2, Kepala K Dae erah selak ku pengg guna angg garan/bara ang wajib m menyusun d menya dan ampaikan Laporan L Ke euangan ya ang melipu uti: Laporan n Realisasi Anggaran, Neraca, N dan n Catatan atas Laporran Keuang gan, dilamp piri dengan n Laporan Ke euangan BUMD B pada a Pemerinttah Daerah h. Dengan kon ndisi kema ampuan Su umber Dayya Manusia a BUMD ya ang pada umumnya m masih belum m memadai, BPKP berperan b aktif a dalam m pendampingan pe enyusunan La aporan Keuangan BUMD agarr sesuai dengan sta andar akun ntansi yang berlaku um mum. Oleh karena itu penda ampingan ini dianggap mend dukung pe encapaian Sa asaran Stra ategis 1 de engan IKU “BUMD ya ang Lapora an Keuang gannya Me emperoleh O Opini Minim mal WDP”. IK KU ini diukkur dengan n menghitung jumla ah BUMD yang y yang g mempero oleh opini m minimal WD DP dan membandin m ngkannya dengan d jumlah BUM MD yang mendapat m assistensi darri BPKP. Dari kegiatan aisiten nsi/bimtek tahun 20 013 terhad dap 38 BUMD, BUMD yang m memperoleh h opini Wa ajar Tanpa a Pengecua alian seban nyak 31 BU UMD (82% %), BUMD ya ang memp peroleh op pini Wajar Dengan Pengecualia P an adalah 3 BUMN (8%) dan BU UMD yang g belum dia audit sebanyak 4 BUM MD (10%). Capaian IK KU ini diba andingkan de engan targ get tahun 2013 dalam m Renstra mencapai 162,68% dari targe et sebesar 55 5%.

42


Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 89,47% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012

mengalami penurunan sebesar 10,53% , dan bila dibandingkan

dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 60,00% telah mencapai 149,12% . Penurunan capaian kinerja outcome tersebut disebabkan oleh 4 BUMD yang belum diaudit. Kegiatan

untuk

mendukung

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp. 238.315.700,00 atau 99,27 % dari anggaran DIPA sebesar Rp. 240.064.000,00 serta dukungan dana Mitra Rp. 733.930.000,00 dengan

menggunakan SDM

sebanyak 1.662 OH atau 81,71% dari rencana sebanyak 2.034 OH. Adapun kegiatan untuk menudukung capaian IKU tersebut meliputi: 1)

Bimtek Implementasi SIKOMPAK pada PDAM

2)

Bimpek implementasi SIPAKBLUD

3)

Bimtek PDAM (SAK ETAP)

4)

Bimtek/Asistensi penyusunan SIA PDAM

5)

Monitoring implementasi SIKOMPAK

6)

Sosialisasi/bimtek SIKOMPAK pada PDAM

7)

Pendampingan Penataan, Sistem dan Kebijakan Akuntansi pada BLUD

8)

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada BLUD

9)

Pendampingan dan Pemenuhan Persyaratan BLUD

43


2)

Sasaran Strategis 2 : Tercapain T nya Optim malisasii Penerim maan Neg gara darri Hasil P Pengawa san

Sa asaran Strategis “T Tercapainya a Optimalisasi Pen nerimaan Negara Dari D Hasil Pe engawasan n” di Perw wakilan BPKP Provinssi Jawa Tim mur memiliki satu IKU I untuk m mengukur keberhasilannya ya aitu Perse entase Ha asil Penga awasan BU UN yang diisampaikan n ke Pusat””. Re ealisasi IKU U sasaran strategis ta ahun 2013 3 dibandingkan deng gan tahun 2012 dan diikaitkan de engan target tahun 2014 disajik kan dalam Tabel 3.4 b berikut ini: Tabel 3.4 Perkemb bangan Pen ncapaian In ndikator Sa asaran Stra ategis 2 No.


Satuan n

Kinerja 2012

1

1. 2.

Perse entase hasil penga awasan BUN yang disampaikan n ke pusat

%

100

2013

100 1

Ke enaikan /

Target

(Pe enurunan)

KInerja

2013 /

2014

Ta arget 2014

95

105,26

-

Capaian

1. Persenttase hasiil Pengaw wasan BU UN yang disampaikan ke

pusat

In ndikator kin nerja “Perssentase Hasil Pengaw wasan BUN N yang disa ampaikan ke k pusat “ m merupakan indiakor kinerja ya ang mendo orong terccapainya ssasaran sttrategis 2. Pe encapaian ini dapatt diukur dari Jumlah h laporan yang dikirim ke pu usat tepat w waktu diban ndingkan dengan d jum mlah lapora an. 44


Untuk Tahun 2013, realisasi indikator kinerja ini sebesar 100%. Dengan demikian untuk tahun 2013 seluruh laporan terbit telah dikirim ke BPKP Pusat mencapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2013, capaian indikator kinerja tahun 2013 sebesar 111,11 % dari target sebesar 90%. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2013 sebesar 100 % dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2012 sebesar 100 % tidak mengalami kenaikan/penurunan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2013 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 105,26 % dari target Renstra 2014 sebesar 95%. Keberhasilan dari Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan audit terhadap dana DAK yaitu : ‐ Verifikasi Advance payment DAK tahun 2013 ‐ Verifikasi DAK Reimbursement tahun 2012 pada Pemda ‐ Monitoring DAK tahun 2013 Kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja ini menggunakan dana sebesar Rp.1.234.701.000,00 atau 98,92% dari anggaran sebesar Rp.1.248.127.000,00. Serta penggunaan SDM sebanyak 3.292 OH atau 100,43% dari rencana sebesar 3.278 OH. Disamping itu, sasaran kegiatan optimalisasi penerimaan negara dari hasil pengawasan untuk tahun 2013 juga telah direncanakan dalam RKT dalam dua macam kegiatan dengan jumlah penugasan sebanyak 10 pp, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 67.678.000,00 dan rencana SDM sebesar 317 OH. Untuk pemenuhan kinerja bidang IPP kegiatan tersebut dialihkan menambah kegiatan pengawasan atas permintaan presiden dan stakeholder, dengan rincian : ‐

9 Penugasan pengawasan (PP) hasil pengawasan BUN dialihkan pada kegiatan pengawasan atas permintaan Presiden

45


‐

1 Penugasan pengawasan atas penerimaan negara dialihkan pada kegiatan pengawasan atas permintan stakeholder

3)

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata kelola Kepemerintahan/ Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut

asas

otonomi

dan

tugas

pembantuan.

Urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, dewan komisaris dan direksi) untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholders, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.

46


Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Kepemerintahan/ Perusahaan” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima dan BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik. Bersama satu IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.5. Tabel 3.5 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja 2012

2013

Kenaikan /

Target

Capaian

(Penurunan)

KInerja

2013 /

2014

Target 2014

1

Persentase IPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal

%

100

100

-

60

166,67

2

Persentase BUMN dengan GCG atau KPI mendapat skor Baik

%

100

100

-

95

105,26

3

Persentase BUMD yang Kinerjanya memperoleh prediket baik/sehat

%

44,74

44,74

-

70

63,91

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis 3 pada tahun 2013 tercapai 155,56%. Secara keseluruhan, dengan tiga IKU, rata-rata capaian sasaran

47


12 28,56%. Urraian masing-masing g capaian IKU sasara an strategiis ini adala ah sebagai be erikut:

3. 4.

1. Persenta ase IPD yang y Tela ah Menerrapkan Sttandar Pe elayanan

Minimum m

Dasar huku um pelaksa anaan Standar Pelayyanan Min nimal (SPM M) adalah Rencana Pe embangun nan Jangka a Meneng gah tahun n 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pe emda untu uk menera apkan Stan ndar Pelayyanan Miniimal. Selain itu juga a terdapat Pe eraturan Pemerintah P h Nomor 65 6 Tahun 2005 yang g mensyaratkan imp plementasi SP PM dilakukkan denga an menuan ngkan indik kator SPM pada dokkumen perrencanaan jangka men nengah da an tahuna an serta pada p doku umen pen nganggaran n daerah. elanjutnya Inpres No omor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan n Pemda melakukan m Se SP PM yang ditetapkan d n oleh kem menterian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 te entang Sisttem Penge endalian Intern Peme erintah, passal 48 ayatt 2 butir a dan pasal 50 0 ayat 1 bu utir a, menyebutkan bahwa BPK KP melakukan penga awasan inte ern antara lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu u, audit kinerja pelayanan pem mda yang endukung pencapaia an Sasaran n Strategis 3 dengan Indikator diilaksanakan BPKP me Kiinerja “Persentase IPD yang telah menera apkan SPM M”. Indikato or ini diuku ur dengan m menghitung g jumlah IPD I yang telah mencantumka an SPM kke dalam dokumen pe erencanaan dibandin ngkan deng gan IPD yang dilaksankan Audit Kinerja. Untuk tahun n 2013, realisasi Indikator Kine erja ini seb besar 100% %. Ini bera arti bahwa ta ahun 2013 3 semua Pemerinta ah Daerah h yang dilakukan a audit kine erja telah m mencantum mkan SPM ke k dalam dokumen d perencanaa p annya. Apabila dib bandingkan n dengan target tah hun 2013 capaian Iiindikator kinerja k ini ad dalah sebe esar 200% dari d target 2013 sebe esar 50% .

48


Re ealisasi Indikator Kiinerja tahu un 2013 sebesar 100 % dib bandingkan n dengan re ealisasi indikator kinerja k tah hun 2012 2 sebesar 100 % tidak mengalami m ke enaikan/pe enurunan. Apabila dib bandingkan n dengan target tah hun 2014, maka sam mpai deng gan tahun 20 013 capaia an indikato or kinerja ini telah mencapai m 166,67 % dari targe et Renstra 20 014 sebesa ar 60%. Ke eberhasilan n dari ind dikator kin nerja ini didukung oleh keg giatan aud dit kinerja te erhadap du ua bidang pelayanan p pada emp pat Pemda. Ke egiatan untuk men ncapai Ind dikator Kin nerja ini mengguna akan dana a sebesar Rp p. 241.967 7.000,00 attau 99,55% % dari anggaran DIPA sebesar Rp. 243.0 058.000,00 se erta pengg gunaan SDM M sebanya ak 1.432 OH atau 162 2,91% dari rencana penugasan p 87 79 OH.

5. 6.

2. Pe ersentase e BUMN/BUMD/BUL L/BLUD ya ang GCG a atau KPI Mendapat M t

Sk kor Baik

BP PKP berpe eran melakkukan peng gawasan in ntern mela alui pembe erian pelayyanan jasa m manajemen kepada BUMN/BUM B MD/BUL/B BLUD di bidang GCG G dan KPII, dengan ha arapan dap pat mempe erbaiki kine erja BUMN N/BUMD/BUL/BLUD. Untuk meng gukur man nfaat, diteta apkan IKU berupa “B BUMN/BUM MD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI K Menda apat Skor Baik”. IKU ini diukurr dengan menghitun ng jumlah BU UMN/BUM MD/BUL/BLLUD yang mendapat m skor minim mal baik a atas penera apan GCG attau KPI, dibandingka an dengan jumlah BU UMN/BUM MD/BUL/ BLLUD yang dilakukan pe endamping gan asesm men oleh BP PKP. Dalam tahun 2013, BU UMN/BUMD/BUL/BLU UD yang mendapat m sskor baik dan sangat ba aik sebanyyak 7 badan usaha atau seb besar 100% % dari 7 badan usaha yang diilakukan assesmen/evvaluasi, sed dangkan em mpat BUMN yaitu PT Barata (Pe ersero), PT Pe etrokimia Gresik G (Perrsero), PT Surabaya S In ndustrial Rungkut R Ind dustri (Perssero) dan 49


PT T INKA (Pe ersero) massih dalam proses ase esmen. Bila a dibandingkan deng gan target IK KU sebesar 90%, makka capaian IKU terseb but adalah sebesar 11 11,11%. Rin ncian skor GCG badan usaha hasil evaluasi BPKP dapa at dilihat dalam Lamp piran 6. Re ealisasi IKU U tahun 20 013 sebesa ar 100% te elah menca apai 105,26 6% dari target akhir pe eriode Ren nstra tahun n 2014 sebe esar 95%. Ke egiatan

untuk

m mendukung g

IKU

ini

men nggunakan n

dana

sebesar

Rp p. 229.371.300,00 ata au 124, 94 4% dari ang ggaran DIP PA sebesarr Rp 183.59 91.000,00, se erta dukun ngan dana Mitra Rp. R 733.93 30.000,00 dengan m menggunakan SDM se ebanyak 3.561 OH atau 109,33% % dari renccana seban nyak 3.257 OH. Adapun keg giatan untu uk mendukkung capaia an IKU terssebut melip puti: 1))

Asisten nsi/bimtek GCG

2))

Asesme en atas Pen ngelolaan SPI S pada BUMN

3))

Pendam mpingan Pe enerapan Manajemen M n Risiko

4))

Pembim mbingan da an konsulta asi GCG

5))

Asesme en Risk Mat aturity Leveel pada BUM MN

6))

Sosialisa asi GCG pa ada BUMN/BUMD

7))

Evaluasi penerapa an GCG

8))

Sosialisa asi & Pend dampingan n Pengadaa an Barang dan Jasa d di lingkungan BUMN

9))

Reviu Penggunaan n Dana Pen nyertaan Modal M Negara (PMN) pada BUM MN

10 0) Reviu dan Penyusunan SOP pada BUM MN/BUMD 11 1) Pendam mpingan Pe enyusunan KPI pada BUMD

3. Persenta ase

BU UMN/BUMD D/BUL/BL LUD

yan ng

Kinerjanya

Memperroleh Pred dikat Baik//Sehat Pe enetapan IKU I “Persentase BUM MD yang Kinerjanya Memperole M eh Minima al Predikat Ba aik”,

dimaksudkan

untuk

m mengukur

manfaat

pengawasan

inte ern

yang

diilaksanakan oleh BPK KP dalam meningkatk m kan tata ke elola BUMD D. 50


IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya diaudit oleh BPKP. Dalam tahun 2013, BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik sebanyak 17 BUMD atau 44,74% dari 38 BUMD yang diaudit, sehingga capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 74,57% dari target sebesar 60%. Rendahnya capaian ini pada umumnya disebabkan aspek operasional misalnya cakupan pelayanan yang masih rendah, tingkat kehilangan air yang masih cukup tinggi, juga produktifitas, kontinuitas, dan kualitas yang masih perlu ditingkatkan serta ketidakmampuan PDAM membayar hutang luar negeri yang itu semua berada di luar kendali BPKP. Rincian BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik dapat dilihat dalam Lampiran 7. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 44,74% telah mencapai 63,91% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 70,00% Kegiatan

untuk

mendukung

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp. 583.241.400,00 atau 100,90% dari anggaran DIPA sebesar Rp 578.050.000,00, serta realisasi dana Mitra Rp. 142.120.000,00

dengan menggunakan SDM

sebanyak 1.935 OH atau 86,38% dari rencana sebanyak 2.240 OH. Adapun kegiatan untuk mendukung capaian IKU tersebut meliputi: 1)

Audit kinerja pada PDAM

2)

Evaluasi kinerja pada RSUD (BLUD)

3)

Kompilasi hasil audit kinerja PDAM Se Jawa Timur

4)

Konsolidasi/pembahasan hasil audit kinerja

51


Sasaran Strategis 4 : 4

Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata kelola Kepemerintahan/ Perusahaan

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2012-2014 yaitu “Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu: 1. Pencegahan tindak pidana korupsi; 2. Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi; 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; 4. Kerja sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; 5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi; 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam melakukan audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan Negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada perkara tindak pidana korupsi.

52


Sasaran

“Meningkatnya

Pemahaman,

Kesadaran

dan

Keterlibatan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bersama tujuh IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja 2012

1

2

3

2013

Kenaikan /

Target

Capaian

(Penurunan)

KInerja

2013 /

2014

Target 2014

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP

%

85,17

92,00

6,83

90,00

102,22

%

0,00

60,00

60,00

75,00

80.00

Persentase Tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK

%

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

53



Satuan n

Kinerja 2012

2013

Ke enaikan /

Target

Capaian

(Pe enurunan)

KInerja

2013 /

2014

Ta arget 2014

4

Persentase penye elesaian penug gasan evalu uasi HKP

%

100,00 50,00

( (50,00)

100,00

50,00

5

Persentase tind dak lanjutt hasil au udit klaim d dan penye esuaian harga

%

100,00 100,00 1

-

100,00

100,00

6

Persentase penye erahan hasil audit investigattive dan PKKN kepa ada instan nsi peneg gak hokum m

%

100,00 100,00 1

-

100,00

100,00

7

Persen ntase LHAI permin ntaan instansi lain ya ang berindikassi TPK ya ang ditinda aklanjuti oleh instansi penegak hukum m Persen ntase tindak lanjut penyelesa aian penga aduan masyara akat

%

100,00 100,00 1

-

100,00

100,00

%

100,00 100,00 1

-

100,00

100,00

8

Dari tabel te ersebut dan dikaitkan n dengan capaian c kin nerja sasara an yang sa ama di Tabel 3..1 terlihat bahwa b satu u IKU dom minan sasarran strateg gis tahun 2013 tercap pai 102,22% %. Se ecara kese eluruhan, dengan d tujjuh IKU la ainnya, rata-rata cap paian sasaran 93,17% %. Uraian masing-masing g capaian IKU sasaran n strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pemaham man peserrta sosiallisasi prog gram antii korupsi

terhadap p pencega ahan dan pemberan p tasan korrupsi

Dalam

ra angka

m meningkatk kan

pem mahaman

mengenai

prakttik-praktik

pe enyelenggaraan goo od governaance, BPKP menetapkkan suatu IIKU berupaa “Tingkat pe emahaman n peserta sosialisasi program anti korup psi terhada ap pencegahan dan pe emberanta asan korup psi”. 54


Ke eberhasilan n IKU diukur dari rata-rata pemahama p n atas permasalahan korupsi ya ang dilakukan melalu ui survei dengan d pengisian ku uesioner pa ada saat melakukan m so osialisasi program an nti korupsi. Fo okus BPKP dalam keg giatan Sossialisasi Pro ogram Anti Korupsi ((Sos-PAK) utamanya pa ada kelom mpok dunia a pendidikkan karena a BPKP ya akin bahwa a dunia pendidikan ya ang anti korupsi k akkan mengh hasilkan generasi muda m yang baik dan n menjadi ha arapan ma asa depan bangsa In ndonesia. Sementara S a itu, deng gan makin tingginya pe erhatian Pemerintah kepada dunia d pend didikan yang ditanda ai dengan kenaikan an nggaran,

berbagai

macam

bantuan

bagi

du unia

pend didikan

membawa m

ko onsekuensi meningka atnya risiko o terjadinyya korupsi. Dengan me emberikan pemaham man dan edukasi, BPKP berharap korrupsi bisa diicegah, terrutama di dunia d pend didikan. Jikka dibandingkan de engan targ get IKU tahun 2013 sebesar 9 90%, maka a capaian kinerja tahu un 2013 se ebesar 92% % atau 102 2,22% darri target IK KU yang ditetapkan. Ca apaian IKU U ini jika dibandingka an dengan realisasi IK KU tahun 2 2012 sebesar 85,17% m meningkat sebesar 6,83%. Capa aian ini ad dalah 102,2 22% dari ttarget akhiir periode Re enstra tahu un 2014 se ebesar 90% %. Ke egiatan un ntuk mencapai IKU ini menggu unakan da ana sebesa ar Rp. 67.9 933.620,00 attau 82,36% % dari angg garan sebe esar Rp. 82 2.480.000,0 00 dan den ngan SDM sebanyak 92 2 OH atau 19,49% da ari rencana sebanyak 472 OH.

2 Persenta 2. ase

pene erapan

FCP F

oleh h

instans si

yang g

sudah

mendap patkan sos sialisasi FCP

Sisstem pengendalian yang y baik akan mem mberikan ja aminan terrhadap kualitas dan kin nerja organisasi seca ara keseluruhan, seh hingga pe enyelengga araan pem merintahan dan korporassi dapat memenuhi prinsip-prin p nsip Good Governancce. 55


FCP merupa akan suattu pengen ndalian ya ang diran ncang secara spesiffik untuk encegah, menangka m l, dan me emudahkan n pengung gkapan ka asus penyiimpangan me yang berind dikasi merugikan ke euangan negara. n FC CP terdiri dari atrib but-atribut spesifik, yaitu u Kebijakan n Anti Frau ud, Struktu ur Pertangg gungjawab ban, Penilaiian Risiko, Ke epedulian Pegawai, Kepedulian n Pelangg gan dan Masyarakat M t, Sistem Pelaporan P

Fraaud, Perlin ndungan Pelapor, P Pengungkapan kepad da pihak eksternal, Prosedur Invvestigasi se erta Standa ar Perilaku dan Disipllin. IKU U “Persentase penera apan FCP oleh o instan nsi yang sudah s men ndapatkan sosialisasi FCP” dalam upaya perbaikan p penyelen nggaraan Sistem Pe engendalia an Intern anajemen organisasi o ah. ma pemerinta Re ealisasi IKU U atas Impllementasi FCP oleh institusi Ru umah Sakitt Daerah yang y telah me endapatkan sosialisa asi FCP baru mencap pai 60% dari target IKU sebessar 75%. Tid dak tercapainya target IKU ini dikarenak kan belum optimalnyya kesiapan institusi un ntuk menerapkan FC CP. Capaian n IKU ini bila b dibandingkan d dengan rea alisasi IKU tah hun 2012 mencapai 100% kare ena realisa asi tahun 2012 2 masih nihil. Target akhir pe eriode renstra tahun 2014 2 IKU in ni diharapk kan mencapai 75%. Ke egiatan un ntuk capaiian IKU di d tahun 2013 2 ini mengguna akan dana a sebesar Rp p. 61.796.400,00 atau u sebesar 72,31% da ari anggarran sebesa ar Rp. 85.4 466.000,00 de engan men nggunakan SDM seba anyak 210 OH atau 79,55% 7 dari rencana sebanyak 264 OH.

3 Persenttase 3.

tin ndak

la anjut

atas

rek komendas si

kajian

peratura an/pedom man yang dapat d berd dampak pa ada tindak k TPK

Upaya peniingkatan kualitas k pe enyelengga araan pen ngawasan intern aku untabilitas ke euangan negara n tida ak terlepass dari adanya kebija akan yang mendukung upaya pe encegahan n dan pemberantasan n KKN. Indikator ini dimaksudk d kan untuk mengukur m

56


in nstansi/BUM MN/BUMD D yang membuat/m m mengorekssi kebijaka an terkaitt dengan re ekomendassi dari BPKP terha adap hasil kajian atas pera aturan pe erundangun ndangan/p pedoman yang y berind dikasi men njadi penye ebab terjad dinya KKN. Untuk

me erealisasika an

IKU,

BPKP

melaksanak m kan

kegiatan

kajian

atas

ke ebijakan/peraturan perundang p g-undangan/pedoman yang berindikasi KKN dan m memberikan n saran untuk u men nyusun/me enyempurn nakan ped doman pelaksanaan ke egiatan. Dalam tahun 2013 rea alisasi IKU mencapai m 100% 1 dari target tahun 2013 se ebanyak 1 in nstansi, dan n capaian tahun 201 12 yang masih m nihil.. Target akkhir period de renstra ta ahun 2014, IKU ini dih harapkan mencapai m 100%. 1 Ke egiatan untuk men ncapai IKU U tahun 2013 2 ini mengguna akan dana a sebesar Rp p.10.290.00 00,00 atau u sebesar 144,12% dari anggaran sebe esar Rp.7.1 140.000,00 de engan men nggunakan n SDM seb banyak 110 0 OH atau 73,33% 7 dari rencana sebanyak 15 50 OH.

4 Persenttase penye 4. elesaian penugasan p n evaluasii HKP

Ka asus Hamb batan Kela ancaran Pe embanguna an dapat terjadi t pad da tahapan n-tahapan pe elaksanaan n pembang gunan. Tin ngkat kebe erhasilan penyelesaia p an kasus Hambatan H Ke elancaran Pembang gunan (HK KP) terseb but berko orelasi terrhadap pe encapaian sa asaran strategis. Perssentase terrselesaikannya kasus HKP diteta apkan seba agai salah sa atu IKU yan ng harus dicapai. Pe engukuran n IKU dihittung berda asarkan jumlah lapo oran evalua asi HKP ya ang terbit diibandingka an dengan jumlah pe enugasan evaluasi/m e ediasi HKP P.

57


Dalam tahun 2013, re ealisasi kine erja sebesa ar 50% dib bandingkan n target se ebanyak 2 enyelesaian HKP. Jika dibandin ngkan dengan realisa asi tahun 2 2012 sebesar 100%, pe m maka realisa asi IKU ini adalah a seb besar 50%. Re ealisasi IK KU tahun 2013 adalah realisa asi untuk 1 penuga asan dari target 2 pe enugasan, dan

me encapai 52 2,63% dari target ta ahun 2013 sebesar 95%, dan

m mencapai 50 0% dari tarrget akhir periode p Re enstra tahu un 2014 seb besar 100% %. Be elum terccapainya target t kin nerja dan target IK KU tahun 2013 diisebabkan te erbatasnya permintaa an bantuan n mediasi atas a perma asalahan ha ambatan kelancaran k pe embangun nan dari sta akeholder//instansi te erkait. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini mengg gunakan dana sebesar Rp.22.3 324.200,00 attau sebessar 62,53% dari anggaran sebesar Rp.35.700 0.000,00

dengan

m menggunak kan SDM se ebanyak 10 00 OH atau u 67,11% dari d rencana sebanyak 149 OH.

5. Persen ntase Tind dak Lanju ut Hasil Au udit Klaim m dan Pen nyesuaian

Harga

Audit

pen nyesuaian

harga,

dan

audit

klaim

merupakkan

bagian

dari

ha ambatan/kkendala terrhadap peningkatan kualitas penyelengg garaan pen ngawasan in ntern akuntabilitas keuangan negara. n Tin ngkat kebe erhasilan p penyelesaian kasus te ersebut be erkorelasi terhadap t pencapaian sasaran strategis. Persentasse tindak lanjut hasil audit a klaim m dan penyyesuaian harga h diteta apkan sebagai salah satu IKU ya ang harus dicapai. d Pe engukuran n

IKU

diihitung

b berdasarka n

penyelesaian

tindak

lanjjut

dari

re ekomendassi yang terttuang dala am laporan n audit. Dalam tahu un 2013, realisasi r kinerja sebe esar 100% %. Jika diba andingkan dengan ta arget sebe esar 100% %, maka capaian c IK KU ini adalah sebe esar 100 dan jika diibandingka an dengan realisasi IK KU tahun 2012 2 menccapai 100% %. 58


Re ealisasi IKU U sebesar 100% ada alah berda asarkan 8 kegiatan k a audit eskalasi/klaim attas permin ntaan audittan dari tarrget audit 4 kegiatan n, dan telah mencapa ai target akkhir period de Renstra tahun 2014 sebesar 100%. Ke egiatan un ntuk menca apai IKU in ni menggu unakan dan na sebesarr Rp.102.34 47.798,00 attau sebessar

203,68%

dari

anggaran n sebesarr Rp.50.25 50.000,00 dengan

m menggunak kan SDM sebanyak 382 OH atau 172,0 07% dari rencana sebanyak s 22 22 OH.

6. Perse entase penyerahan

hasil au udit inves stigatif da an PKKN

kepad da instansii penegak k hukum

Sa alah

satu u

upaya

pencapaian

sasarran

strategis

pen ningkatan

kualitas

pe enyelenggaraan pen ngawasan intern akun ntabilitas keuangan k negara, an ntara lain de engan terttanganinya a kasus KKN. Penang ganan kasu us yang be erindikasi KKN K yang diilaksanakan oleh BP PKP menjadi lengkap p setelah dilimpahka an kepada a instansi pe enegak hukum. h D Dengan de emikian, “Persentasse Penyerrahan hassil audit in nvestigatif dan PKKN N kepada In nstansi Penegak Hukkum” menjjadi salah satu IKU BP PKP dalam m upaya pencapaian sasaran s stra ategis. Pe engukuran n IKU dihitung berrdasarkan penyeraha an/pelimpa ahan kasu us melaluii pe enerbitan dan d penye erahan lapo oran yang ditangani BPKP kepa ada instanssi penegakk hu ukum. Dalam tahu un 2013, penyerahan n kasus be erindikasi Tindak T Pidana Korup psi kepada a in nstansi pen negak huku um sebanyyak 58 kasu us atau seb besar 100,0 00% dari kasus k yang g diitangani BP PKP atas permintaan p n instansi penyidik p de engan targ get sebesarr 48 kasus.. Se elain itu BPKP B juga telah me emberikan Keterangan Ahli b baik kepad da instansii pe enyidik maupun pad da persida angan di pengadilan n Tindak P Pidana Ko orupsi atass pe erkara yan ng sudah dimintaka an perhitu ungan keru ugian keu uangan ne egara atau u 59


pendapat ahli, dengan realisasi sebanyak 102 kegiatan dan telah mencapai 100% dari target tahun 2013 sebesar 60 kegiatan. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% atau mencapai 105,26 % dari target sebesar 95%. Capaian IKU ini jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2012 juga telah mencapai 100%, dan telah mencapai target akhir periode Renstra tahun 2014 yakni sebesar 100%. Dalam upaya merealisasikan IKU tersebut, BPKP melaksanakan upaya represif berupa audit investigatif atas kasus yang berindikasi KKN dan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan instansi penyidik yang diteruskan ke Instansi Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti, dan pemberian keterangan ahli (PKA) kepada penyidik dan di persidangan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim. Tabel 3.7 Realisasi Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum dan Pemberian Keterangan Ahli

No.

1. 2. 3.

Jenis Audit

Audit Investigatif Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pemberian Keterangan Ahli Jumlah

Audit dan PKA

Diserahkan kpd APH

Persentase

10 48

10 48

100% 100%

100% 100%

102

102

100%

100%

160

160

100%

100%

Outcome

Capaian kinerja

Outcome

Kegiatan untuk IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar Rp.749.256.000,00 atau 90,22% dari anggaran sebesar Rp.830.441.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 2.933 OH atau 111,82% dari rencana sebanyak 2.623 OH.

60


7. Perse entase LH HAI permiintaan ins stansi lain n yang be erindikasii

TPK yang y ditindaklanjutii oleh insttansi pene egak huku um Audit investtigatif merrupakan ke egiatan pe engungkapan moduss terjadinya a kerugian n ke euangan negara n atas pelang ggaran terrhadap pe eraturan yyang berla aku untukk diitindaklanjuti oleh instansi be erwenang. Hal ini merupakan m bagian dari d upaya a pe encapaian sasaran strategis s te erciptanya iklim yang menceg gah kecura angan dan n m memudahka an pengun ngkapan kasus k yang g merugikkan keuan ngan Nega ara. Selain n au udit investtigatif atass perminta aan instanssi penyidikk, BPKP juga melaku ukan auditt in nvestigatif atas a permintaan insta ansi lainnyya. In ndikator kinerja utam ma berupa a hasil aud dit investig gatif atas permintaa an instansii lainnya yang ditind daklanjuti oleh instansi berrwenang. Kinerja utama u inii diimaksudka an untuk mengukur m k komitmen instansi pemerintah//BUMN/BU UMD yang g m meminta d dilakukan audit invvestigatif menyerahkan kasus yang merugikan m n ke euangan Negara N kep pada aparatt penegak hukum. Re ealisasi IKU U dihitung g berdasarrkan jumlah laporan hasil audit investigatif (LHAI)) pe ermintaan instansi lain yang berindika asi TPK

yang ditiindaklanjutti instansii

pe enegak hukum dibag gi jumlah LHAI L permintaan insta ansi lain ya ang diterbitkan. Dalam tahu un 2013, realisasi dan d capaian kinerja a sebesar 100% be erdasarkan n 3 kegiatan audit yang g telah dila aksanakan dan nilai kerugian negara telah disetorr ke embali ke kas k negara a/daerah. Jika diband dingkan de engan realisasi tahun 2012 juga a te elah menccapai 100% %, capaian n kinerja tahun t 201 13 tidak m mengalami kenaikan n m maupun penurunan, dan d telah mencapai m target akh hir periode e Renstra ta ahun 2014 4 se ebesar 100 0%. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini mengg gunakan dana d sebessar Rp.88.2 253.000,00 0 attau

sebessar

120,3 34%

dari

anggaran

sebesa ar

Rp.73.3 338.000,00 0

dengan n

m menggunak kan SDM se ebanyak 23 36 OH atau u 78,67% dari d rencana sebanyak 300 OH.

61


8. Perse entase tind dak lanjutt penyeles saian peng gaduan ma asyarakatt

M Masyarakat dapat melakukan m pengawa asan secara tidak langsung terhadap p akkuntabilitas keuanga an negara, antara lain melalu ui mekanissme pelap poran dan n pe engaduan.. Pengadua an masyarrakat dapa at menjadi salah satu sumber data bagii BP PKP dalam m melaksa anakan fun ngsi peng gawasan. Setiap S surat pengad duan atau u te embusan surat pengaduan, baik yang ditterima seccara langsu ung maupu un melaluii Ke epala Perw wakilan BPK KP Provinssi Jawa Tim mur dilakukkan penela aahan seba agai bahan n tin ndak lanjutt berikutnyya. IK KU dalam mencapai sasaran strategis persentasse tindak lanjut penyelesaian n pe engaduan masyaraka at dihitung g berdasarkan persen ntase jumla ah tindak lanjut atass pe engaduan dibanding gkan denga an jumlah surat s peng gaduan yan ng masuk/d diterima. Re ealisasi kinerja tahu un 2013 telah t men ncapai seb besar 100% % dari target yang g diitetapkan, target da an realisasi IKU tahu un 2012 da an target akhir period de Renstra a ta ahun 2014 sebesar 10 00%. Re ealisasi IKU U sebesar 100 % te elah menca apai targett akhir periode Renstra tahun n 20 014 yakni sebesar s 10 00%. Ke egiatan un ntuk mendukung IKU U ini pada tahun 201 13 dana da an OH mellekat pada a Biidang Investigasi.

5

S Sasaran S Strategis 5: M Meningka atnya Ku ualitas Penerapan n SPIP

Pe enyelenggaraan SPIIP pada dasarnya d merupakan tanggung jawab masing m masing men nteri/pimpinan lembaga, gube ernur, dan bupati/walikota. BPK KP sesuai pa asal 59 PP P Nomo or 60 ten ntang Sistem Penge endalian Intern Pemerintah 62


bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran

strategis

“Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

SPIP

di

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5 No.

1

Indikator Kinerja

Persentase

Satuan

Pemda

Kenaikan /

Target

Capaian

2012

Kinerja 2013

(Penurunan)

KInerja

2013 /

2014

Target 2014

%

28,21

33,33

5,12

32

104,17

%

100

100

-

90

111,11

%

0

20,51

20,51

20

102,56

yang menyelenggarakan SPIP Nomor

sesuai 60

PP Tahun

2008 2

Persentase

Pemda

yang sudah memiliki Perkada 3

Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008

63



Satuan n

Kinerja 2012

4

5

6

Perse entase Pemda a yang telah memp perbaiki Sisttem Penge endalian Inte ern Perse entase Pemda a yang memiliki SOP P sesuai target tahun nan Tingkkat Penerapan SPIP di d Perwakilan n BPKP Jawa Timur

2013

Ke enaikan /

Target

Capaian

(Pe enurunan)

KInerja

2013 /

2014

Ta arget 2014

%

20,51

20,51

-

25

82,05

%

5,13

10,26

5,13

10

102,56

%

95

95

-

90

105,56

Dari tabel tersebut t dan dikaitka an dengan n capaian kinerja sasaran yang g sama dii Ta abel 3.1 terlihat t ba ahwa IKU dominan sasaran strategis s ta ahun 2013 3 tercapaii 11 11,11%. Se ecara keseluruhan, de engan enam IKU, rata a-rata capaian sasara an sebesarr 16 60,54%. Uraian masing-masing g capaian IKU sasaran n strategis ini adalah sebagai berikut:

7. 8.

1. Persentase Pemda ya ang menyellenggarakan n SPIP sesu uai PP Nom mor 60 tahun n 2008

enyelenggaraan SPIP P dinilai se esuai PP 60 0 Tahun 2008 2 melalui tingkat maturitas.. Pe Se ebelum pe enilaian tin ngkat matturitas pen nyelenggarraan SPIP dapat dila aksanakan,, m maka Indika ator Kinerja a “Persenta ase Pemda a yang men nyelenggarakan SPIP P sesuai PP P 60 0/2008” diiukur deng gan menghitung jum mlah Pemd da yang la aporan keu uangannya a m memperoleh h opini Wajar W Tanpa Pengecu ualian (WT TP) dari BPK RI diba andingkan n de engan jum mlah seluru uh Pemda. Opini WT TP atas lap poran keua angan diya akini dapatt m mewakili sisstem peng gendalian yang y mem madai seba agaimana dimaksud dalam PP P Nomor 60 Tahun 200 08, karena a audit keu uangan ya ang dilaksa anakan ole eh BPK RII m mencakup p pengujian a atas keand dalan sistem m pengend dalian Pem mda.

64


Disamping itu, keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal yang memiliki dokumen /design SPIP sesuai PP 60 tahun 2006 dibandingkan dengan jumlah lembaga/kementerian yang ada. Dalam tahun 2013, Pemda yang laporan keuangan memperoleh opini WTP adalah sebanyak 13 Pemda atau 33,33% dari 39 Pemda (Lampiran 3). Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 30%, maka capaian Indikator Kinerja tersebut adalah sebesar 111,11%. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2013 sebesar 33,33 % dibandingkan dengan realisasi Indikator Kinerja tahun 2012 sebesar 28,21 % mengalami kenaikan sebesar 5,12%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014, maka sampai dengan tahun 2013 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 104,17% dari target Renstra 2014 sebesar 32%. Untuk Instansi Pemerintah Daerah, kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar Rp. 26.090.000,00 atau 38,37% dari anggaran sebesar Rp. 68.000.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.785 OH atau 119,56% dari rencana sebanyak 1.493 OH. Sementara itu, instansi vertikal yang mendapat assesment, sosialisasi penerapan SPIP adalah sebanyak 8 instansi atau 114,29% dari 7 instansi yang ditargetkan dalam PKPT, namun dari hasil assesmen belum ada yang menerapkan SPIP sesuai PP 60. sehingga capaian IKU masih 0 % Assesment penerapan SPIP tahun 2013 dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama, Kantor Kepolisian Daerah, Kantor Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham, Kejaksaan Tinggi,

Badan Pelaksana BPLS, Kantor BPWS, dan

Kantor Program Studi PSDM FISIP Universitas Airlangga. Untuk instansi vertikal ini, pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan dana sebesar Rp. 42.427.388,00 atau

65


14 45,43% da ari anggaran sebesa ar Rp. 29.1 190.000,00 0 dengan mengguna akan SDM se ebanyak 22 23 OH atau u 210,38% dari rencana sebanya ak 106 OH. Tiingginya penggunaan dana dan wak ktu pelakssanaan ke egiatan dikarenakan n op ptimalisasi personil yang y tersed dia.

2 Persentase Pemd 2. da Yang Sudah S Mem miliki Perk kada

Pe elaksanaan n SPIP di Pemerintah P h Daerah diatur d den ngan Peratturan Kepa ala Daerah h m masing –ma asing pemd da. BPKP selaku s pem mbina SPIP sesuai dengan amanah PP no o 60 0 Tahun 2008, 2 maka a melalui Indikator I Kinerja K “ Persentase P ang sudah h Pemda ya m memiliki Pe erkada” mendorong m Pemda untuk seg gera membuat Perk kada SPIP.. Ca apaian Ind dikator Kin nerja ini dapat d diukur dari jumlah Pemda yang g memilikii pe erkada pen nyelenggaraan SPIP sesuai s PP No. N 60 tahun 2008 dibandingka an dengan n ju umlah Pemda. Pa ada tahun 2013, Ind dikator Kinerja ini terrealisasi se ebanyak 39 9 Pemda atau a 100% % Pe emda di Jawa Tim mur telah mempunyyai Peratu uran Kepa ala Daerah h tentang g Pe elaksanaan n SPIP di Pe emerintah Daerah (La ampiran 4)). Apabila dibandingkan n dengan target t tahu un 2013, maka m capaian Indikattor Kinerja a “P Persentase Pemda ya ang sudah memiliki Perkada” P m mencapai 1 100% atau 125% darii ta arget seban nyak 80%. Re ealisasi Ind dikator Kinerja tahun 2013 sebe esar 100% dibanding gkan denga an realisasii In ndikator Kinerja tahu un 2012 se ebesar 100 0% tidak mengalami m kenaikan dan tidakk m mengalami penurunan n. Jikka dibandingkan dengan target tahun 2014, 2 makka sampai dengan ta ahun 2013 3 ca apaian ind dikator kinerja ini te elah menca apai 111,1 11% dari ttarget Ren nstra 2014 4 se ebesar 90% %.

66


In ndikator inii didukung g oleh kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daera ah tentang g SP PIP. Kegiattan ini men nggunakan n anggaran sebesar Rp. R 2.030.00 00,00 atau 100% darii pa agu angga aran sebesa ar Rp. 0,00 serta men nggunakan SDM seba anyak 60 OH. O

1.

3. Persentas P se Pemda Yang tela ah memiliiki Dokum men Juklak k / Desain n

2.

P Penyeleng ggaraan Sistem S Pe engendalia an Intern sesuai dengan d PP P N Nomor 60 Tahun 20 008

Ta ahap pene erapan SP PIP di ting gkat daera ah, setelah h penetapa an Perkad da adalah m menyusun dokumen juklak / desain d penyelengga araan SPIP P. Melalui Indikator Kiinerja “ Persentase P Pemda yang telah memilikki Dokumen Juklak k/ Desain Pe enyelenggaraan Sisttem Penge endalian Inttern sesuai dengan P PP Nomor 60 Tahun 20 008”, maka a BPKP seb bagai Pem mbina SPIP mendorong dan mengarahka an pemda un ntuk segera melaksa anakan SP PIP sesuai dengan tahapan t – tahapan di dalam Pe eraturan Pemerintah P h. Capaian Indikator Kinerja in ni dapat diihitung da ari jumlah Pe emda yan ng sudah menyusun n Juklak Penyeleng P garaan SP PIP dibagii dengan Ju umlah Pem mda yang su udah mem miliki Perkad da SPIP. Pa ada tahun 2013, Indikator Kine erja ini tere ealisasi seb banyak 8 P Pemda atau 20,51 % da ari 39 Pem mda yang ad da di Proviinsi Jawa Timur. T Re ealisasi Indikator Kiinerja tahu un 2013 ini jika dibandingka an dengan capaian In ndikator Kin nerja tahun n 2012 mengalami ke enaikan sebesar 20,51 %. Apabila diba andingkan n dengan target t tahu un 2014, maka m capaian indikator ini telah h m mencapai 10 02,56 % da ari target sebesar 20% %. Ke egiatan un ntuk mend dukung Ind dikator Kin nerja ini pa ada tahun 2013 menggunakan n da ana

sebe esar

Rp.17.390.555 5,00

atau u

86,95% %

dari

anggaran n

sebesar

Rp p. 20.000.0 000,00 dengan menggunakan SDM S seban nyak 260 O OH atau 21 16,67% darri re encana seb banyak 120 0 OH.

67


1. 2.

4. Persenta ase Pemda da yang telah memp perbaiki S Sistem Pen ngendalian

Intern

BP PKP bertan nggungjaw wab untuk mendoron ng penerap pan SPIP d di Pemerinttah Daerah h m melalui Ind dikator Kin nerja “Perssentase pemda yan ng telah memperba aiki Sistem m Pe engendalia an Intern.” Capaian In ndikator Kinerja ini, dapat d diuku ur dari jum mlah pemda a ya ang dilakukan monitoring siste em pengen ndalian inte ern pemerintah samp pai dengan n ta ahun berjallan. Pa ada tahun n 2013, Indikator Kinerja perssentase pe emda yang g telah memperbai m ki sistem peng gendalian intern telah tercapa ai 20,51% dari target 10% attau denga an ngkat penccapaian 20 05,13%. tin Apabila diba andingkan n dengan target 2014 4, maka un ntuk tahun 2013 telah mencapa ai 82 2,05% dari target 201 14 sebesar 25%. Re ealisasi Ind dikator Kinerja tahun 2013 sebe esar 20,51% % dibandin ngkan deng gan capaia an In ndikator Kinerja tahu un 2012 se ebesar 20,5 51% tidak mengalam mi kenaikan dan tida ak m mengalami penurunan n. Ke egiatan untuk men ndukung Indikator I Kinerja in ni adalah melakukan kegiata an m monitoring terhadap hasil h Diagn nostic Asse esment (DA A) terhadap p 4 pemda. Ke egiatan untuk men ndukung Indikator Kinerja K inii menggunakan dana sebesa ar Rp p.44.044.00 00 atau 101,95% 1 d dari pagu anggaran n sebesar Rp.43.200 0.000 sertta m menggunak kan SDM se ebanyak 15 50 OH atau u 178,57% dari rencana 84 OH.

68


5 Persenttase Pemd 5. da yang Memiliki M SO OP Sesuaii Target Tahunan Ta

SO OP sebaga ai suatu tah hapan dala am penera apan SPIP setelah suatu resiko ditetapkan n. SO OP

merupakan

su uatu

perb baikan

terrhadap

k kondisi

ya ang

diang ggap

aka an

m menimbulka an resiko. Untuk U itula ah, melalui Indikator Kinerja “Pe ersentase pemda p yan ng m memiliki SO OP sesuai target t tahunan” BPK KP berusah ha meman ntau perbaikan sistem m pe engendalia an intern yang y ada di d masing masing m pemerintah d daerah. Un ntuk menila ai ca apaian Indikator Kine eja ini, bissa dilihat dari d jumlah h pemda yyang telah h menyusu un SO OP dbandingkan den ngan jumla ah pemda yang y telah menyusun n juklak/de esain SPIP. Pa ada tahun 2013, realisasi Indikkator Kinerj rja “persentase pemd da yang memiliki m SO OP se esuai targe et tahunan”” sebanyakk 4 pemda a atau 10,26 6% yang te elah menyu usun SOP. Apabila diba andingkan n dengan target tahu un 2013 ma aka capaia an indikato or kinerja in ni se ebesar 205,13% dari target t yang g telah dite etapkan se ebesar 5% Apabila diba andingkan n dengan target 2014 4, maka un ntuk tahun 2013 telah mencapa ai 10 02,56% dari target 20 014 sebesa ar 10%. Re ealisasi Indikator Kiinerja tahu un 2013 dibandingkan dengan capaian Indikato or Kiinerja tahu un 2012 me engalami kenaikan k se ebesar 5,13 3%. Untuk men nunjang In ndikator Kinerja ini, dilakukan n dengan kegiatan monitorin ng pe erbaikan SPIP S yang pada tahun 2013 dilaksanaka d an pada 4 pemerinttah daerah h. Ke egiatan untuk men ndukung Indikator Kinerja K inii menggunakan dana sebesa ar Rp p. 16.197.0 000,00 atau u 100,88% dari pagu anggaran sebesar R Rp. 16.055.0 000,00 sertta m menggunak kan SDM se ebanyak 37 75 OH.

69


6 Tingkatt Penarap 6. pan SPIP di Perwa akilan BP PKP Prov vinsi Jawa a

Timur

Pe eraturan Pemerintah P h Nomor 60 Tahun n 2008 (PP 60/2008 8) pasal 2 ayat (1)) m menyatakan n bahwa untuk u mencapai peng gelolaan keuangan k negara yang efektif,, effisien, tran nsparan, dan d akunta abel, men nteri/pimpinan lembaga, gube ernur, dan n bu upati/walikkota, wajib b melakukkan pengendalian attas penyelenggaraan n kegiatan n pe emerintaha an. Perwakkilan Badan n Pengawasan Keuan ngan dan P Pembangun nan (BPKP)) Prrovinsi Jaw wa Timur sebagai bag gian dari lembaga pemerintah p han juga mempunyai m i ke ewajiban yang sam ma untuk menyelen nggarakan sistem P Pengendaliian Intern n Pe emerintah ( SPIP). Untuk mem mudahkan pengemba p ngan dan penerapan n SPIP yan ng komple ek tersebutt m maka Perwa akilan BPKP P Provinsi Jawa J Timur telah me emiliki desa ain penyele enggaraan n SP PIP yang berisi b strattegi dan re encana penyelengga araan SPIP di Perwak kilan BPKP P Prrovinsi Jaw wa Timur. Ke eberhasilan n pencapa aian IKU ini diukurr dengan menghitung jumlah h realisasii re encana tin ndak penyyelenggara aan SPIP Perwakilan n BPKP P Provinsi Ja awa Timurr diibandingka an dengan n rencana a perbaika an pada Desain D Penyelenggaraan SPIP P Pe erwakilan BPKP Provvinsi Jawa Timur T Re ealisasi IK KU ini tah hun 2013 sebesar 95,00% atau a mencapai 111 1,76% jika a diibandingka an target sebesar 85% 8 dan jika j diband dingkan d dengan rea alisasi IKU U ta ahun 2012 2 sebesar 95% tidakk mengala ami kenaikkan maup pun penurunan. Jika a diibandingka an dengan n target akhir a perio ode renstrra tahun 2014, IKU ini telah h m mencapai 10 05,56% dari target se ebesar 90% %. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini mengg gunakan dana d sebessar Rp.17.5 597.637,00 0 attau 22,67% % dari ang ggaran sebesar Rp.7 77.612.000,00 serta mengguna akan SDM 70


sebanyak 180 OH atau 100,00% dari rencana sebanyak 180 OH. Belum tercapainya seluruh IKU terkait penyelenggaran SPIP tersebut disebabkan: a. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi, namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan Kebijakan/Standard Operating

Procedure (SOP); b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata dari SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda. Upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Menuntaskan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan SPIP dengan terus meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut antara lain : 1) Menambah jumlah personel satgas pembinaan SPIP yang dapat bertugas secara fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan melakukan penilaian tingkat maturitas SPIP pada K/L/Pemda; 2) Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat, serta workshop penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah; 3) Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP. b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi, termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar.

71


Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah (APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP), yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait dengan proses pelatihan,

pendidikan,

dan

kegiatan

lainnya

yang

dapat

meningkatkan

pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai. Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan Kompeten” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur manfaat

72


pe embinaan yang dilakkukan BPKP selaku in nstansi Pem mbina JFA dalam me ewujudkan n au uditor yan ng profesio onal dan kompeten k di lingkun ngan Aparrat Pengaw was Intern n Pe emerintah (APIP) non-BPKP. n Realisasii IKU sasaran stra ategis tah hun 2013 3 diibandingka an dengan n tahun 2012 2 dan dikaitkan target 20 014 disajik kan dalam m Ta abel 3.9 Tabel 3.9 3 Perkemb bangan Pen ncapaian Ind dikator Sasa aran Strateg gis 6

No.


Satuan n

Kinerja 2012

1

Persentase

A APIP

Pemd da

ya ang

2013

Ke enaikan /

Target

Capaian

(Pe enurunan)

KInerja

2013 /

2014

Ta arget 2014

%

17,95

33,33

15,38

80

41,67

%

0

0

-

2,5

0

mene erapkan jabatan fungssional auditorr 2

Persentase Pemd da

A APIP deng gan

kapab bilitas

A APIP

pada Level 2

Dari tabel tersebut t dan dikaitka an dengan n capaian kinerja sasaran yang g sama dii Ta abel 3.1 te erlihat bah hwa IKU dominan d sasaran s strrategis 6 ttahun 2013 tercapaii 44 4,44% dan secara kesseluruhan, dengan du ua IKU, rata-rata capaian sasara an 22,22%.. Uraian masing-masing g capaian IKU sasaran n strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase APIP Pemda P yan ng menera apkan Jab batan Fun ngsional

Auditor

Pe elaksanaan n audit inte ern di lingkkungan insstansi pemerintah dilakukan ole eh pejabatt ya ang memp punyai tug gas melakssanakan pengawasan n dan tela ah memen nuhi syaratt 73


kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan 220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Indikator sasaran atas tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Penentuan tingkat capaian indikator sasaran ini adalah Pemda (APIP Daerah) non-BPKP yang mengimplementasikan JFA sampai dengan tahun berjalan. Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan fungsional auditor dan tata kelola APIP, yang didukung sub-sub kegiatan yaitu kegiatan fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah sertifikasi auditor. Realisasi Indikator Kinerja ini pada tahun 2013 sebanyak 20 Pemda atau 51,28 % dari 39 jumlah pemda yang ada di Jawa Timur. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2013, maka capaian kinerja tahun 2013 sebesar 68,38% dari target tahun 2013 sebesar 75%.

74


Re ealisasi Ind dikator Kinerja tahu un 2013 dibandingk d kan dengan capaian Indikatorr Kiinerja tahu un 2012 me engalami kenaikan k se ebesar 33,3 33% Apabila dib bandingkan n dengan target 20 014, maka capaian indikator kinerja inii m mencapai 64 4,10% dari target 201 14 sebesarr 80%. Ke egiatan un ntuk mendukung In ndikator Kinerja K ini menggun nakan dan na sebesarr Rp p.68.459.00 00,00 atau u 85,57% dari d pagu anggaran a s sebesar Rp p.80.000.00 00,00 serta a m menggunak kan SDM se ebanyak 25 50 OH atau u 147,93% dari rencana 169 OH H.

2. Persentas se APIP Pemda P den ngan Kapa abilitas AP PIP pada Level L 2

BP PKP sebag gai koordinator udiitor dan sebagai pembina p Jabatan Fu ungsional Auditor melakukan ussaha untukk menaikkan level APIP A Pemda a pada Insspektorat ba aik di ting gkat provin nsi maupun di tingk kat kabupa aten / kota a melalui Indikator Kiinerja “perrsentase APIP pemda a dengan kapabilitas k s APIP pad da level 2”. Capaian in ndikator kinerja ini dapat d diliha at dari jum mlah pemd da yang ka apabilitas APIP A nya pa ada level 2 dibanding gkan dengan jumlah seluruh pe emda. Pa ada tahun 2013 realisasi indikkator kinerj rja ini massih 0%, sessuai denga an target 20 013 yang juga j 0%. Sedangkan S n untuk ak khir period de renstra tahun 201 14, target in ndikator kin nerja ini se ebesar 2,5 % atau 1 pemda ya ang naik le evelnya dari level 1 m menjadi leve el 2. Pa ada Tahun n 2013, kegiatan k u untuk men ndukung indikator kinerja in ni adalah evvaluasi/asssesment tatta kelola APIP. A

75



Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan

Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula. Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat opini WTP terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI. Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Pelayanan Pengawasan serta Kualitas Pengelolaan Keuangan” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama tiga belas IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3 10.

76


Tabel 3.10 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013

Kenaikan /

Target

Capaian

(Penurunan)

KInerja

2013 /

2014

Target 2014

Persentase Pelaksanaan Penugasan (PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan yang tepat waktu Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu Persentase pengiriman laporan tepat waktu

%

97,11

99,85

2,74

98

101,89

%

72,48

80,00

7,52

85

94,12

%

74,57

80,33

5,76

80

100,41

%

100

100

-

94

106,38

Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan

%

100

100

-

100

100

%

89,80

92,00

2,20

90

102,22

%

100

100

-

100

100

%

100

100

-

100

7

7

-

8,50

82,35

7,5

7,5

-

8

93,75

skala likert 1-10

skala likert 1-10

100

77



Satuan n

Kinerja 2012

11

12

13 14

15

kepegawaian Persen ntase ketepatan penerb bitan SK terkkait kepegawaian Persep psi Publik ya ang positiff terhad dap Perwakilan BP PKP Jawa Timur T Persen ntase peman nfaatan assett Persep psi kepuasan pegaw wai Perwakiilan BPKP Jatim terhad dap layana an sarana dan d prasarrana Persen ntase tind dak lanjut rekomend dasi hasil au udit Inspekktorat BPKP

2013

Ke enaikan /

Target

Capaian

(Pe enurunan)

KInerja

2013 /

2014

Ta arget 2014

%

98,10

100

1,9

98

102,04

%

94,92

94,92

-

95

99,92

%

95,02

99,92

4,9

100

99,92

skala likert 11 10

7,7

7,7

-

8,30

92,77

%

94,74

100

5,26

95

105,26

Dari tabel tersebut t dan dikaitka an dengan n capaian kinerja sasaran yang g sama dii Ta abel 3.1 terlihat t bahwa kedu ua IKU dominan sassaran strattegis 7 ta ahun 2013 3 te ercapai 102 2,01%. Seccara keselu uruhan, de engan lima a belas IK KU, rata-ratta capaian n sa asaran 101 1,76%. Uraian masing g-masing capaian IK KU sasaran n strategis ini adalah h se ebagai berikut:

1 Persenta 1. ase Pelaksa anaan Penu ugasan Pen ngawasan

IK KU

“Perse entase

n P Pelaksanaa

Penug gasan

Pengawasan””

diukur

dengan n

m membandin ngkan realisasi penugasan pen ngawasan terhadap rencana penugasan p n pe engawasan n yang dite etapkan, de engan targ get tahun 2013 2 sebessar 96%. 78


Realisasi IKU pada tahun 2013 sebesar 99,85% atau mencapai 104,01% dari target sebesar 96%, dengan rincian yang tampak pada tabel 3.11

Tabel 3.11 Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan Jenis Kegiatan

Rencana Penugasan

Realisasi Penugasan

Capaian(%) (Realisasi sasaran)

Target Sasaran (%)

Capaian Sasaran (%)

(1)

(2)

(3)

4=(3)/(2) x 100

(5)

(6)=(5)/(4) x 100

Audit

320

320

100

Evaluasi

51

50

98,85

Reviu

76

76

100

Monitoring

53

53

100

Kegiatan

89

89

100

671

670

99,85

96

104,01

Pengawasan Lainnya Jumlah

Selain itu, pada tahun 2013 BPKP telah melaksanakan penugasan di luar yang direncanakan, khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholders sebanyak 793 penugasan atau 54,20% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2013 sebanyak 1.463 penugasan. Realisasi IKU tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 97,11% mengalami kenaikan sebesar 2,74%. Dibandingkan dengan target diakhir tahun renstra yaitu tahun 2014, capain IKU ini adalah 101,89% dari target sebesar 98% Upaya strategis yang mendukung pencapaian IKU ini adalah penyusunan rencana dan evaluasi, berupa: a. Mengikuti rapat koordinasi di lingkungan BPKP dalam rangka menyamakan persepsi antara unit kerja BPKP.

79


b.. Melaksan nakaan koo ordinasi dan d kerjasa ama deng gan stakeh holder dalaam rangkaa pelaksana aan pengaw wasan Ke egiatan un ntuk menca apai IKU in ni menggun nakan dana sebesar Rp.79.358.513,00 ata au 22 2,67% darii anggaran n sebesar Rp.350.000 R 0.000,00 da an SDM se ebanyak 12 20 OH ata au 96 6% dari ren ncana seba anyak 125 OH.

2 Persenta 2. ase Pelaksa anan Penug gasan Peng gawasan T Tepat Wakttu

Sa alah satu bentuk b kua alitas peren ncanaan ya ang baik ad dalah tingkkat pelaksa anaan mula ai pe enugasan sesuai den ngan rencana mulai pemeriksaa p an (RMP) /ttepat waktu. IK KU “ Persen ntase Pelaksanan Pe enugasan Pengawasa P an Tepat W Waktu” diukur denga an m membandin ngkan realisasi penugasan pen ngawasan tepat wakktu sesuai RMP pad da RKT terhada ap realisasi penugasa an pengaw wasan, den ngan targe et tahun 20 013 sebesa ar 80 0%. Realisa asi IKU pada tahun 2013 sebe esar 80% atau a menca apai 100% dari targe et se ebesar 80% %, dengan rincian yan ng tampak pada tabe el 3.12 Tabel 3.12 3 Re ealisasi Perssentase Pe elaksanaan Penugasan yang tep pat waktu Bidan ng

Rencana Penugasan

Realisasi Penugasan P Se esuai RMP

Capaian(%) (Realisasi sasaran n)

Target Sasarran (%)

Capaian Sasaran S (%)

(1)

(2)

(3)

4=(3)/(2) x 100 1

(5)

(6 6)=(5)/(4) x 100

IPP

202

154

76,23

100

APD D

232

177

76,29

100

AN

109

86

78,89

100

Investig gasi

128

119

92,97

100

Jumla ah

671

536

80

8 80

100

80


Re ealisasi kin nerja tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar s 7,52% diban ndingkan de engan reallisasi kinerjja tahun 20 012 sebesa ar 72,48%. Dibanding gkan dengan target diiakhir tahu un renstra yaitu tah hun 2014, capain IKU ini men ncapai 94,1 12% dari ta arget sebessar 85% Ke egiatan un ntuk menca apai IKU in ni menggu unakan dan na sebesarr Rp. 56.68 84.652,00 attau 22,67% % dari anggaran sebesar Rp. 250.000.000 0,00 dan m menggunak kan SDM se ebanyak 95 5 OH atau 95% dari rencana r seb banyak 100 0 OH. 3 Persenta 3. ase Penerb bitan Laporran Tepat Waktu W

Sa alah satu bentuk ku ualitas pere encanaan yang baikk adalah tingkat pela aksanaan pe enugasan berupa pe enerbitan laporan yang tepat waktu w sesu uai dengan n rencana (R RPL). IKU “Persenta ase Penerrbitan lap poran Tep pat Waktu u” diukur dengan m membandin ngkan jum mlah pene erbitan la aporan tepat waktu u sesuai rencana pe enerbitan laporan l (RPL) diband dingkan jum mlah laporran yang te erbit, dengan target ta ahun 2013 sebesar 75 5%, dengan n rincian se ebagai berrikut : Tabel 3.13 3 Realisasi Persentase Pene erbitan Lap poran tepat waktu Bidang

Renca ana Penerb bitan Laporran

Rea alisasi Pene erbitan Lap poran sesuai RPL

Capaian(%) C (Realisasi sasaran)

Target Sasaran (%)

Capaian Sasaran n (%)

(1)

(2)

( (3)

4= =(3)/(2) x 100

(5)

(6)=(5)/(4)) x 100

IPP

202 2

1 186

92,08

APD

232 2

1 163

70,26

AN

109 9

8 80

73,39

Investigasii

128 8

1 110

85,94

67 71

5 539

80,33

75

107,1 11

Jumlah

81


Jikka dibandingkan de engan target IKU tah hun 2013, maka realisasi kinerrja tahun 20 013 sebesa ar 80,33% mencapai 107,11% dari targ get yang d ditetapkan n sebesar 75 5% . Realisasi IKU tahun 2013 jika diba andingkan dengan re ealisasi tah hun 2012 kenaikan sebesar m mengalami s 5,7 76% dan bila dibandingkan den ngan targe et di akhir ta ahun renstra yaitu ta ahun 2014, capaian IKU ini me encapai 10 00,41 % da ari target se ebesar 80% %. Ke egiatan un ntuk menca apai IKU in ni menggu unakan dan na sebesarr Rp. 75.20 02.415,00 attau 22,67% % dari angg garan sebe esar Rp. 331.670.093,0 00 dan SDM sebanya ak 70 OH attau 93,33% % dari renca ana sebanyyak 75 OH.

4.. Persentasse Pengirim man Lapora an Tepat Waktu W

Pe engiriman laporan te epat waktu u bertujuan n agar hassil pengawa asan yang dilakukan n Pe erwakilan BPKP Provvinsi Jawa Timur dap pat membe erikan man nfaat yang maksimall un ntuk meng gambil keputusan ba agi stakeho older. IK KU “Persentase Pengiiriman Laporan tepatt waktu” diiukur deng gan memba andingkan n ju umlah lapo oran yang dikirim tepat wakttu terhada ap jumlah laporan diterbitkan d n de engan tage et tahun 20 013 sebesa ar 92%. Hasil pengu ukuran ata as indikattor ini me enunjukkan n hasil 10 00% atau mencapaii 08,70% da ari target sebesar s 92 2%. Realissasi IKU tahun t 2013 jika diba andingkan n 10 de engan realisasi tahun 2012 tid dak menga alami kena aikan maupun penurrunan dan n biila dibandiingkan den ngan targe et di akhir tahun renstra yaitu tahun 201 14, capaian n IK KU ini adala ah 106,38% % dari target sebesar 94%. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini mengg gunakan dana d sebessar Rp.11.6 677.038,00 0 attau 22,67% % dari anggaran sebe esar Rp.51 1.500.000,0 00 dan SDM M sebanya ak 150 OH H attau 85,71% % dari renca ana sebanyyak 175 OH H.

82


5 5.

Persentase lapora an Penugasan Investigasi yang Sesuai Sta andar

Sa alah satu bentuk b aku untabilitas penugasa an investig gatif terleta ak pada pe emenuhan n sttandar pe elaporan hasil pen nugasan. Hal ini berdampak pada efektivitass pe engungkap pan dan penangan nan kasus yang be erindikasi KKN dalam rangka a pe eningkatan n kualitas p penyelenggaraan pe engawasan intern aku untabilitas keuangan n ne egara. Unttuk itu, dalam Rensttranya, BPK KP membe entuk IKU “Persentasse laporan n pe enugasan investigasi yang sesu uai standarr ”. Re ealisasi IK KU dihitung berda asarkan persentase jumlah laporan penugasan p n in nvestigasi yang y tidakk dikembalikan oleh pusat diba agi jumlah laporan penugasan p n in nvestigasi yg y disampa aikan ke pu usat. Re ealisasi kinerja tahu un 2013 sebesar 100% 1 dari jumlah laporan yang y yang g diisampaikan n ke pusatt, dan mencapai 100 0% dari ta arget IKU tahun 201 13 sebesarr 10 00%. Capa aian IKU in ni jika diba andingkan dengan realisasi r IK KU tahun 2012 2 tidakk m mengalami kenaikan maupun m pe enurunan. Re ealisasi IKU U Tahun 20 013 telah memenuhi m target akh hir periode e Renstra ta ahun 2014 4 se ebesar 100 0%. Ke egiatan un ntuk mendukung IKU U ini pada tahun 201 13 tanpa d disediakan dana dan n O SDM. OH

6 Tingkat Capaian Kiinerja Penu 6. unjang den ngan Predikat Baik

Tiingkat capaian kinerjja penunjang merupa akan hasil kegiatan p pengawasa an internall ya ang dilaksa anakan Inspektorat BPKP B terhad dap Perwakilan BPKP P Provinsi Jawa Timurr

83


be erupa evaluasi kinerjja yang be ertujuan memberikan n informasii yang kom mprehensiff attas kinerja a Perwakillan Perwa akilan BPK KP Provinssi Jawa Timur dan memberii m masukan yang konstru uktif dalam m rangka perbaikan sistem dan peningkattan kinerja.. Hasil kegiatan pengaw wasan yang g dilaksana akan Inspe ektorat me erupakan bagian b darii fu ungsi earlyy-warning dalam pe engemban ngan dan perbaikan n operasio onal untukk m mencapai dan mening gkatkan kin nerja BPKP.. Re ealisasi IKU U diukur dengan d ha asil penilaian kinerja pengelola aan keuan ngan, SDM se erta sarana a dan prasa arana oleh Inspektora at dengan nilai 100% % dari bobo ot. Pe engukuran n atas indikkator menunjukkan capaian c 92 2% atau m mencapai 10 08,24% da ari ta arget sebessar 85%. Realisasi IKU tahun n 2013 jika dibanding gkan deng gan realisasi ta ahun 2012 2 mengalami kenaikan sebesa ar 2,20% dan d bila d dibandingk kan denga an ta arget di akkhir tahun renstra yaiitu tahun 2014, 2 capa aian IKU ini adalah 10 02,22% da ari ta arget sebessar 90%. Ke egiatan un ntuk menca apai IKU ini menggun nakan dana a sebesar R Rp. 17.141..439,00 ata au 22 2,67% darii anggaran n sebesar Rp. 75.600 0.000,00 dan SDM ssebanyak 50 5 OH ata au 10 00% dari re encana seb banyak 50 OH.

7 Persentasse Kesesua 7. aian Laporan Keuan ngan Perw wakilan BPK KP Provinssi Jawa Timur dengan n SAP alah satu bentuk akkuntabilitass pengelola aaan keua angan yang g baik ada alah tingka at Sa ke ewajaran la aporan keu uangan yan ng menjad di opini BPK K RI terhad dap penyajjian lapora an ke euangan BPKP. B IKU “ Persenta ase Kesesu uaian Lapo oran Keuan ngan Perwa akilan BPK KP Prrovinsi Jaw wa Timur dengan d SA AP”dibuat untuk u mendukung ag gar penyajjian lapora an ke euangan BPKP secara a keseluruh han menda apat opini Wajar W Tanp pa Pengecualian . Kiinerja sasa aran dinilai berdasarrkan tingk kat peroleh han opini BPK terha adap laporran ke euangan dengan d sttandar opiini Wajar Tanpa Pe engecualian n dinilai 100%, 1 Waj ajar

84


Dengan Pen ngecualian dinilai 80% %, Tidak Memberikan M n Pendapatt dinilai 60%, dan Tid dak W Wajar dinilai 40%. BP PK RI tela ah membe erikan opin ni WTP attas Lapora an Keuang gan BPKP tahun 201 12. Dengan hasil tersebu ut, realisassi IKU sassaran ini adalah se ebesar 100 0% dan jika diibandingka an dengan n target kinerja k seb besar 100% %, maka ccapaian kinerja adallah 10 00%. Ke eberhasilan n kinerja IKU didukung olleh terlakksananya kegiatan pengelola aan an nggaran se esuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Re ealisasi ind dikator tah hun 2013 sebesar s 100% jika dibandingka an dengan realisasi IKU ta ahun 2012 tidak me engalami kenaikan k maupun m pe enurunan dan sudah h memenu uhi ta arget yang akan dicap pai pada akhir tahun renstra 20 014 sebesar 100%. Ke egiatan un ntuk menca apai IKU ini menggun nakan dana a sebesar R Rp. 383.073 3.627,00 attau 22 2,67% dari anggaran sebesar Rp.1.689.49 R 94.486,00 dan d SDM se ebanyak 1..516 OH attau 79 9,96% dari rencana sebanyak 1.896 OH.

8 Persentase Pagu Dana yang Tidak 8. T Diblo okir dalam DIPA

Ke etersediaan n dana yan ng memadai diperluk kan untuk membiaya ai pelaksan naan tugass dan fungsi BPKP me elalui proses penyu usunan an nggaran, yang men nghasilkan n okumen an nggaran be erupa Dafttar Isian Pe elaksanaan n Anggaran n (DIPA). Pagu P dana a do dalam DIPA dapat diilakukan pemblokira p an/pemberrian tanda bintang oleh DPR R un ntuk kegiattan dalam DIPA yang perlu diimintakan persetujua an dari DP PR terlebih h dahulu, atau u Direktorat Jenderal Angga aran (DJA)) untuk kkegiatan pada p saatt pe enelaahan belum b dilengkapi dengan data dukung ya ang memadai/lengka ap.

85


Re ealisasi diu ukur denga an memba andingkan n antara ju umlah pag gu dana yang y tidakk dib blokir/dibe eri tanda biintang den ngan total pagu dana a dalam DIP PA. Pagu dana DIPA Perrwakilan BPKP B Provvinsi Jawa Timur Ta ahun 2013 sebesarr Rp p. 29.990.70 03.000,00, dengan jumlah dana a DIPA yan ng diblokir Nihil dari total pagu u dana DIPA Ta ahun 2013. Pengukuran atas indikkator menu unjukkan hasil h 100% % atau men ncapai 105 5,26% darii tarrget sebesa ar 95%. Re ealisasi indikator tahu un 2013 se ebesar 100 0% jika diba andingkan n de engan realisasi IKU tahun 2012 tidak t meng galami ken naikan mau upun penurunan dan n sud dah meme enuhi targe et yang akkan dicapai pada akh hir tahun rrenstra 201 14 sebesarr 100%. Ke egiatan yan ng mendukung capa aian kinerja a sasaran adalah Pengelolaan Anggaran n dan Sistem Akuntansi A Pemerintah, melalui sub-sub kegiatan k pe enyusunan dokumen n anggaran. Ke egiatan unttuk mencapai IKU ini menggunakan dana a sebesar R Rp. 4.534.772,00 atau u 22,67% dari anggaran sebesar Rp p. 20.000.0 000,00 dan menggun nakan SDM M sebanyakk 100 OH atau 100% dari rencana sebanyak s 100 1 OH.

9 Persepsi Kepuasan Pengguna 9. a atas Penccairan Ang ggaran yan ng Diajukan Sesuai Prrosedur Pe enyediaan dana yang g memada ai bagi terllaksananya a tugas-tug gas Perwak kilan BPKP P Prrovinsi Jaw wa Timur secara kese eluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan n ra amah men njadi kata kunci yang harus senantiasa disadari o oleh para pengelola a ke euangan dalam d pelaksanaan tu ugas seharri-hari, agar para pen ngguna me erasa puass de engan pelayanan ke euangan yang merek ka terima. Untuk itu u, pengelo olaan dana a ya ang tersed dia dalam dokumen anggaran n harus dilaksanakan n secara profesional p l da an akuntab bel. Ketepatan jumla ah dan waktu penye ediaan dan na memerlu ukan kerja a

86


sama

dari

unit

pengguna

dalam

penyampaian

berkas

permintaan

dan

pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sebesar 7,00 dari skala likert 1-10 atau mencapai 84,85% dari target sebesar 8,25 dari skala likert 1-10. Realisasi indikator tahun 2013 sebesar 7,00 dari skala likert 1-10 jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2012 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dan jika dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada akhir tahun renstra 2014 sebesar 8,5 dari skala likert 1-10 mencapai 82,35%. Tidak tercapainya target IKU antara lain disebabkan kurangnya kelengkapan dokumen pengajuan SPP, dan kurangnya koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Jawa

Timur

dalam

proses

pencairan/penyediaan uang. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran. Capaian IKU ini menyerap dana sebesar Rp. 21.364.775.973,00 atau118,57% dari anggaran sebesar Rp. 18.018.845.000,00. Dari sisi SDM, pencapaian IKU tersebut didukung penggunaan SDM sebanyak 200 OH atau 97,56% dari rencana sebanyak 205 OH.

87


1 Persepsi Kepuasan Pegaw 10. wai

Perwa akilan BPK KP Provinssi Jawa

Timur Terhadap T L Layanan Ke epegawaian

Pe engemban ngan komp petensi da an profesiionalisme pegawai yang optimal akan n be erdampak positif pada penin ngkatan kapasitas penyelengg p garaan pe engawasan n in ntern akunttabilitas ke euangan negara n dan n pembinaan penyele enggaraan n SPIP. Hall te ersebut dilandasi de engan pemikiran bahwa b pela aksanaan prinsip-prrinsip tata a ke epemerinta ahan yang g baik (goo od govern nance) akan terwujud d dengan dukungan n SD DM yang andal dan terkelola dengan baik. b Untukk itu, perlu u terus dia agendakan n da an diberikkan perha atian yang g memadai terhada ap pening gkatan pe engelolaan n ke epegawaian dan org ganisasi sebagai upa aya untuk perbaikan kualitas SDM, S serta a pe enataan kelembaga k aan dan proses ke erja internal yang dapat menunjang m g te ercapainya hal-hal terrsebut. Pe ersepsi ke epuasan te erhadap suatu s pelayanan san ngat bergantung pa ada suatu u ke eadaan kettika keingiinan, harap pan, dan kebutuhan k para pene erima layanan dapatt te erpenuhi. Pernyataan n kepuasa an atau ketidakpua k san diperoleh mela alui surveii ke epada para penerim ma layanan dalam ha al ini pega awai Perwa akilan BPK KP Provinsii Ja awa Timurr, dengan metode skala s Likerrt 1-10. Pe erhitungan n persepsi kepuasan n te erhadap pelayanan p pengelola aan kepeg gawaian dilaksanaka d an dengan n metode e pe enyebaran kuesione er secara uji petik kepada para peg gawai di liingkungan n Pe erwakilan BPKP B Proviinsi Jawa Timur T . Ta arget IKU “Persepsi Kepuasan n Pegawai

Perwakilan BPKP Provinsi Ja awa Timurr

Te erhadap La ayanan Kepegawaian n” pada tahun 2013 adalah seb besar 7,80 dari skala a Likert 1-10. Capaian kinerja k IKU U ini menu unjukkan tiingkat kep puasan peg gawai atass pe elayanan pengelolaa p an kepega awaian dan n organisa asi, antara lain: (a) Pelayanan n ke enaikan pa angkat peg gawai, ken naikan jaba atan, gaji berkala, dan penyessuaian gajii se elalu dilakssanakan se ecara tepatt waktu; (b)) Penandattanganan pakta integ gritas atau u

88


pe ernyataan kepatuhan terhadap aturan perilaku pada p setiap p awal tah hun untukk se eluruh pegawai. Re ealisasi IKU U ini dalam m tahun 20 013 adalah h sebesar 7,5 dari skkala Likert 1-10 atau u m mencapai 9 96,15%

d dari targe et sebesarr 7,8 dari skala Likkert 1-10, dan jika a

diibandingka an dengan n realisasi IKU tahun 2012 2 tidakk mengalam mi kenaikan maupun n pe enurunan. Realisasi IKU I Tahun n 2013 mencapai 93,,75% dari target akh hir periode e Re enstra tahu un 2014 se ebesar 8. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini mengg gunakan dana d sebessar Rp.25.0 041.012,00 0 attau 22,67% % dari ang ggaran seb besar Rp.1 110.440.000,00 dan mengguna akan SDM M se ebanyak 54 45 OH atau u 100% darri rencana sebanyak 545 5 OH.

11. Persentase Kete epatan Pen nerbitan SK K Terkait Ke epegawaian

IK KU ini men nunjukan keberhasilan Perwak kilan BPKP P Provinsi Jawa Timu ur

dalam m

m meningkatk kan kepua asan pega awai terha adap keprofesionala an aparattur dalam m pe engelolaan n kepegaw waian yang g dapat diformulasi d kan dalam m bentuk ketepatan n da alam mengusulkan kenaikan pangkat, dan d kenaikan gaji b berkala seccara tepatt w waktu Kiinerja IKU U ini diukur deng gan jumlah SK yang diterb bitkan tep pat waktu u diibandingka an dengan jumlah SK K yang seharusnya te erbit. SK ya ang dimakssud adalah h SK K yang dite erbitkan oleh Perwakkilan BPKP Provinsi Ja awa Timurr seperti SK K penilaian n an ngka kredit, SK kenaikan gaji berkala, b SK K kenaikan pangkat u untuk golo ongan II ke e ba awah, SK inpasing in ga aji. Ta arget Indikator Kine erja Utam ma “Persen ntase Kete epatan Pen nerbitan SK S Terkaitt Ke epegawaia an” pada tahun t 2013 sebesar 96%. Ha asil pengukkuran atass indikatorr m menunjukka an hasil 100% atau mencapai m 104,17% 1 da ari target. Realisasi IKU I tahun n

89


20 013 jika dibandingka an dengan realisasi tahun t 2012 2 mengalami kenaika an sebesarr 1,,90%. Diba andingkan dengan target dia akhir tahu un renstra yaitu tah hun 2014,, ca apaian IKU ini adalah 102,04 % dari targett sebesar 98% 9 . Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini i menggunakan da ana sebesa ar Rp. 14.7 738.009,00 0 attau 22,67% % dari ang ggaran seb besar Rp. 65.000.000,00 dan mengguna akan SDM M se ebanyak 60 0 OH atau 92,31% da ari rencana sebanyak 65 OH.

1 Persepssi Publik yang 12. y Positif Terhadap Perwakillan BPKP Provinsi P Jawa Tim mur

Ekksistensi sebuah org ganisasi antara lain ditentuka an oleh ciitra organisasi yang g te erbentuk di d lingkung gannya. Demikian ju uga denga an eksisten nsi Perwak kilan BPKP P Prrovinsi Jaw wa Timur ya ang ditentu ukan juga oleh o citran nya di mata a publik. Oleh karena a itu u, persepsi publik te erhadap Pe erwakilan BPKP B Provvinsi Jawa T Timur men njadi salah h sa atu alat ukkur yang re elevan dalam menila ai kinerja Perwakilan P BPKP Pro ovinsi Jawa a Tiimur. Kiinerja IKU ini diukur dengan d cara mengidentifikasika an dan me engevaluassi terhadap p pa andangan, opini, dan n persepsi publik yan ng bernuan nsa positif terhadap Perwakilan P n BP PKP Provin nsi Jawa Timur diban ndingkan dengan d jum mlah seluru uh opini ya ang terkaitt de engan perssepsi publiik terhadap p BPKP. Ta arget Indikkator Kinerj rja Utama “Persepsi publik p yang positif te erhadap BPKP” pada a ta ahun 2013 sebesar 90%. 9 Hasil pengukuran atas indikator terrsebut menunjukkan n ha asil 94,92% % atau men ncapai 105,,47% dari target. t Te ercapainya a target tersebut t a antara lain n disebabkkan menin ngkatnya efektivitass ke egiatan Pe erwakilan BPKP Provvinsi Jawa Timur da alam mem mbangun komunikasi k i de engan piha ak intern maupun m eksern.

90


Re ealisasi IKU U tahun 2013 sebesar 94,92% jika diban ndingkan d dengan realisasi IKU U ta ahun 2012 tidak me engalami kenaikan k maupun m pe enurunan. Realisasi IKU I Tahun n 20 013 menca apai 99,92% % dari target akhir pe eriode Renstra tahun 2014 sebe esar 95%. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini i menyerrap dana sebesar Rp p. 8.987.91 18,00 atau u 22 2,67% darii anggaran n sebesar Rp. 39.640 0.000,00. Dari D sisi SD DM, penca apaian IKU U te ersebut did dukung pe enggunaan n SDM seb banyak 50 OH atau 8 83,33% da ari rencana a se ebanyak 60 0 OH.

13. Persentase Pemanfaatan Asset

IK KU “Persentase Pem manfaatan Aset” merupakan m indikator tambah han untukk m mencapai Sa asaran Stra ategis 7 de engan targe et sebesar 100,00%. Pe ersentase Pemanfaa atan Aset digunaka an untuk mengukur pengelo olaan dan n pe engemban ngan kapassitas sarana a dan prasarana di BPKP yang d dilaksanak kan melaluii pe engelolaan n urusan tata t usaha a, perlengk kapan, dan n rumah ttangga bagi seluruh h sa atuan kerja a. Dalam tahu un 2013, capaian c pe ersentase Pemanfaatan Aset adalah 99 9,92% darii arget yang g telah dittetapkan sebesar s 10 00%. ta

IKU U ini dicap pai melalui kegiatan n

pe embinaan administra asi dan pen ngelolaan perlengkap pan, meliputi sub-sub kegiatan n pe encatatan dan upda ating akun ntansi aset, inventarrisasi aset, serta validasi dan n ve erifikasi ase et pada BP PKP. Re ealisasi IK KU tahun 2013 jika dibanding gkan deng gan realisa asi IKU ta ahun 2012 2 m mengalami kenaikan sebesar s 4,9 90% dan re ealisasi IKU Tahun 2013 mencap pai 99,92% % da ari target akhir a periode Renstra a tahun 201 14 sebesarr 100%.

91


Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini i menggunakan da ana sebesa ar Rp.470.3 339,407,00 0 attau 22,67% % dari ang ggaran sebesar Rp.2 2.074.368.4 421,00 dengan men nggunakan n SD DM sebanyyak 200 OH H atau 100 0% dari ren ncana sebanyak 200 O OH.

1 14. Persep psi Kepuassan Terhadap Pelayan nan Pengellola Sarpra as

Fu ungsi duku ungan man najemen BPKP B diantaranya dila aksanakan melalui penyediaan p n da an pengelo olaan sarprras sesuai dengan d ke ebutuhan di d lingkungan BPKP. IK KU “Persep psi Kepua asan Terha adap Pela ayanan Pe engelola S Sarpras” merupakan m n in ndikator ta ambahan untuk u men ncapai Sasa aran Strate egis 7 den ngan targe et sebesarr 8,,10 dari skkala likert 1-10. 1 IKU ini diukur dari d tingka at persepsii kepuasan n terhadap p pe elayanan pengelolaa an sarprass yang da apat diberrikan oleh unit laya anan yang g be ertanggung jawab attas pengelo olaan sarpras. Be erdasarkan n hasil survvai atas pe ersepsi pen nerima layanan tahun 2013, ca apaian IKU U attas pelaksa anaan penyyediaan da an pengelo olaan sarpras sebesarr 7,70 dari skala s likertt 1--10 atau 95 5,06% dari target seb besar 8,10. Re ealisasi IKU tahun 2013 2 sebesar 7,70 dari d skala likert 1-10 0 jika diba andingkan n de engan realisasi IKU tahun 201 12 tidak mengalami m kenaikan maupun penurunan p . Jikka dibandingkan dengan targe et akhir pe eriode ren nstra tahun n 2014, IKU U ini telah h m mencapai 92 2,77% dari target seb besar 8,30. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini i pada ta ahun 2013 3 menggunakan dan na sebesarr Rp p.27.208.63 33,00 atau u 22,67% dari d angga aran sebessar Rp.120 0.000.000,0 00 dengan n m menggunak kan SDM se ebanyak 41 15 OH atau u 100% dari rencana sebanyak 415 4 OH.

92


15. Persen ntase Tinda ak Lanjut Hasil H Penga awasan Insp pektorat BPKP

Ke egiatan pe engawasan n internal yang dila aksanakan Inspektora at BPKP antara a lain n be ertujuan memberika m an jaminan n mutu da an kepatuhan pada setiap pe elaksanaan n ke egiatan BPKP. B Hasil kegiata an pengaw wasan yang dilaksanakan In nspektoratt bagian dari fungsi early-warnin m merupakan e ing dalam pengemba p angan dan perbaikan n op perasional untuk mencapai dan n meningka atkan kinerja BPKP. IK KU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Insp pektorat BP PKP” meru upakan IKU U lainnya untu uk mencap pai Sasaran Strategiss 7 dengan target ssebesar 93%. IKU inii diiukur deng gan mengh hitung jum mlah antara a rekomendasi yang telah ditin ndaklanjutii olleh satuan n kerja yan ng dievalu uasi/direviu u/diaudit, dibandingkan dengan jumlah h re ekomendassi

dari

Inspektorrat

yang g

tertuan ng

dalam m

Lapora an

Hasill

Evvaluasi/Revviu/Audit. Dalam tahu un 2013, jumlah rekkomendasi yang ditiindaklanjutti sebanya ak 2 (dua)) re ekomendassi atau 100 0% dari 2 (d dua) rekom mendasi yang harus d ditindaklanjjuti. Re ealisasi IKU U tahun 20 013 adalah h 100% ata au mencapai 107,53% % dari target sebesarr se ebesar 93% % dan jika dibanding gkan deng gan realisasi IKU tahun 2012 mengalami m i ke enaikan se ebesar 5,26 6%. Jika dibandingkan dengan n target akhir period de renstra a ta ahun 2014, IKU ini telah mencap pai 105,26% % dari targ get sebesarr 95%. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini mengg gunakan dana d sebessar Rp. 4.5 534.772,00 0 attau 22,67% % dari angg garan sebe esar Rp. 20 0.000.000,0 00 dengan menggunakan SDM M se ebanyak 75 5 OH atau 100% dari rencana se ebanyak 75 5 OH.

93



Meningkatnya Penerapan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP. Sasaran strategis ini memiliki tujuh IKU, di mana satu IKU dominan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Secara lengkap, realisasi IKU Sasaran Strategis pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, dan dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.14 berikut ini: Tabel 3.14 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8 No

1

2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Tingkat Keandalan Sistem Informasi Simonev Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMAK-BMN Tingkat Keandalan Aplikasi SPM Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMPEG Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS

Satuan

Realisasi

Kenaikan/

Target

Capaian

(%)

Penurunan

2014

2013/2014

(%)

(%)

2012

2013

%

100

100

-

96

104,17

%

76,54

85,04

8,50

90

94,49

%

82,72

85,04

2,32

90

94,49

%

100

100

-

98

102,04

%

100

100

-

100

100

%

85,19

86,67

1,48

95

91,23

%

67,90

30

(37,90)

70

42,86

94


Dari tabel te ersebut da an dikaitkan n dengan capaian kinerja sasarran yang sama di Tab bel U dominan Sasaran Strategis S pa ada tahun 2013 terca apai 106,38 8%. 3..1, terlihat bahwa IKU Se ecara kese eluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran 93,30%.

IKU

do ominan ya ang digun nakan unttuk mengu ukur capaian sasara an adalah “Persenta ase Pe emanfaatan Sistem Informasi

secara efektif”. Dengan D dimanfaatka annya siste em

in nformasi se ecara efekttif, diharap pkan penca apaian tuju uan BPKP berupa “M Meningkatn nya pe enerapan sistem du ukungan pengambila p an keputusan yang andal bag gi pimpina an” da apat terwu ujud. Capaian IKU seccara keseluruhan adalah sebaga ai berikut: 1. Persentasse Pemanfa aatan Siste em Informa asi secara efektif

IK KU ini dig gunakan untuk me engukur penggunaa p an/pengim mplementassian sistem m in nformasi yang y dike embangkan n oleh BPKP B untu uk mengh hasilkan/m menyediaka an in nformasi ya ang dibutuhkan. IK KU “Persen ntase Pem manfaatan Sistem In nformasi

secara efe ektif” diuk kur denga an

m membandin ngkan jumlah sistem informasi yang dima anfaatkan d dibandingkan denga an ju umlah siste em informa asi yang wa ajib dimanffaatkan tarrget tahun 2013 sebe esar 94%. Ru umusan pengukuran n IKU Pem manfaatan system informasi ya ang dimak ksud disinii ad dalah pem manfaatan sistem s info ormasi yan ng disediakan/dikem mbangkan oleh o BPKP P Pu usat, seme entara itu Perwakilan BPKP Ja awa Timurr juga tela ah mengem mbangkan n Siistem Info ormasi ExIIS (Executive Inform mation System) yan ng bertuju uan untukk m membantu kegiatan rutin Perrwakilan dalam d menjalankan tupoksinyya. Sistem m in nformasi Exxis ini dire encanakan akan mem miliki 11 su ub sistem dan samp pai dengan n Ta ahun 2013 kondisinyya masih se eperti tahu un 2012 ya aitu telah m menyelesaikan 5 sub b sistem (Siste em Perjala anan Dinass, CSMS Center, C Apllikasi Persu uratan, Ap plikasi PKS,, min) dan masih m dikem mbangkan sebanyak 6 sub siste em. Aplikasi Adm

95


Re ealisasi IKU U tahun 20 013 sebesar 100% ata au mencap pai 106,38% % dari target sebesarr 94 4%. Realisa asi tahun 2013 2 jika dibandingka an dengan n realisasi IKU tahun 2012 2 tidakk m mengalami kenaikan maupun m penurunan dan telah mencapai 104,17% dari d targett Re enstra Tahun 2014 se ebesar 96% %

2. Tingkatt Keandala an Sistem Informasi Simonev S

Siistem Info ormasi Sim monev merrupakan siistem info ormasi yan ng digunak kan untukk m mencatat da an memantau seluruh h penugasan mulai dari d surat tu ugas samp pai dengan n te erbitnya laporan di Perwakilan n BPKP prrovinsi Jaw wa Timur.

Tingkat keandalan n

Siimonev yang dimakssud berupa a ketepata an jumlah data yang g di input, ketepatan n pe engklasifikkasian data a serta kete epatan waktu data te ersebut dissampaikan, sehingga a sistem informasi ini diharapkan dapat memberika m an informa asi yang andal a dan n akkurat untu uk mendu ukung laporan kine erja dan pengambil p an keputu usan oleh h piimpinan. IK KU “Tingkatt keandalan sistem in nformasi Siimonev” diukur deng gan memba andingkan n ju umlah sura at tugas dan laporan terbit ya ang di inp put ke sim monev diba andingkan n de engan jum mlah surat tugas t dan laporan l terrbit. Re ealisasi IK KU ini tah hun 2013 sebesar 85,04% atau a mencapai 100 0,05% jika a diibandingka an target 85% 8 dan jiika diband dingkan de engan realiisasi IKU ta ahun 2012 2 m mengalami kenaikan sebesar 8,50%. Jik ka diband dingkan dengan tarrget akhirr pe eriode ren nstra tahun n 2014, IK KU ini telah h mencapai 94,49% dari targe et sebesarr 90 0%. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini mengg gunakan dana d sebessar Rp. 9.0 069.544,00 0 attau 22,67% % dari angg garan sebe esar Rp. 40 0.000.000,0 00 dengan menggunakan SDM M se ebanyak 20 05 OH atau u 100% darri rencana sebanyak 205 2 OH. 96


3. Tingkat Keandalan n Sistem In nformasi SIIM-HP

Siistem Info ormasi SIM M-HP meru upakan sisstem informasi yang digunak kan untukk m mencatat da an meman ntau seluru uh hasil pengawasan dan tindak lanjut da ari laporan n ya ang terbit di Perwakkilan BPKP provinsi Jawa J Timur. Tingkatt keandala an SIM-HP P ya ang dimakksud berup pa ketepata an jumlah data yang g di input, ketepatan pengisian n da ata serta ketepatan k w waktu data a tersebut disampaikkan, sehing gga sistem m informasii in ni diharapkan dapa at membe erikan info ormasi yan ng andal dan akurat untukk m mendukung g laporan hasil pe engawasan n dan pengambila an keputu usan oleh h piimpinan. IK KU “Tingkatt keandala an system informasi i SIM-HP” S diiukur deng gan memba andingkan n ju umlah lapo oran dan tindak t lanjut yang dii input ke SIM-HP diibandingka an dengan n ju umlah laporan terbit dan d tindakk lanjut atas rekomen ndasi hasil p pengawasa an. Re ealisasi IK KU ini tah hun 2013 sebesar 85,04% atau a mencapai 100 0,05% jika a diibandingka an target 85% 8 dan jiika diband dingkan de engan realiisasi IKU ta ahun 2012 2 m mengalami kenaikan sebesar 2,32%. Jik ka diband dingkan dengan tarrget akhirr pe eriode ren nstra tahun n 2014, IK KU ini telah h mencapai 94,49% dari targe et sebesarr 90 0%. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini i menggunakan da ana sebesa ar Rp. 15.8 871.703,00 0 attau 22,67% % dari angg garan sebe esar Rp. 70 0.000.000,0 00 dengan menggunakan SDM M se ebanyak 35 50 OH atau u 100% darri rencana sebanyak 350 3 OH.

97


4. Tingkat Keandalan n Sistem In nformasi SIMAK-BMN N

Siistem Info ormasi SIM MAK-BMN merupaka an salah satu siste em inform masi untukk m mendukung g penyusun nan lapora an keuanga an secara keseluruha an. Sistem informasii in ni digunaka an untuk mencatat m d memantau seluru dan uh aset milik negara a yang ada a dii Perwakila an BPKP provinsi p Jawa Timur. Tingkat keandalan n SIMAK-B BMN yang g diimaksud berupa kete epatan jum mlah data yang di input, ketepattan pengkllasifikasian n da ata serta ketepatan k w waktu data a tersebut disampaikkan, sehing gga sistem m informasii in ni diharapkan dapa at membe erikan info ormasi yan ng andal dan akurat untukk m mendukung g laporan keuangan k s serta penga ambilan ke eputusan o oleh pimpin nan. IK KU

“Tingkkat

keand dalan

sisstem

info ormasi

SIMAK-BMN N”

diukurr

dengan n

m membandin ngkan jumlah asset yang di input dalam SIMAK--BMN diba andingkan n de engan jum mlah asset yang y dimiliiki. Re ealisasi IKU U ini tahu un 2013 se ebesar 100 0% atau mencapai m 104,17% dari d targett se ebesar 96% % dan jikka diband dingkan de engan rea alisasi IKU U tahun 2012 2 tidakk m mengalami kenaikan maupun penurunan. p . Jika dibandingkan dengan ta arget akhirr pe eriode ren nstra tahun n 2014, IKU U ini telah h mencapa ai 102,04% % dari targe et sebesarr 98 8%. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini i menggunakan da ana sebesa ar Rp. 45.3 347.721,00 0 attau 22,67% % dari anggaran sebesar Rp. 200.000.00,0 00 dan de engan men nggunakan n SD DM sebanyyak 200 OH H atau 88,8 89% dari re encana seb banyak 225 5 OH.

98


5 Tingkat Keandalan Aplikasi SPM 5.

Siistem Inforrmasi SPM M merupakkan salah satu s sistem m informassi untuk mendukung m g pe enyusunan n laporan keuangan k s secara kese eluruhan. Sistem S info ormasi ini digunakan d n se ebagai alatt mencatat transaksi-transaksi keuangan n di Perwa akilan BPK KP Provinsii Ja awa Timurr.

Tingkatt keandala an penggu unaan aplikasi SPM bermanfa aat dalam m

m memberikan n informasi yang and dal dan aku urat untuk mendukun ng laporan keuangan n se erta pengambilan kep putusan oleh pimpinan. IK KU “Tingka at keandalan sistem informasi SPM” diu ukur dengan memba andingkan n ju umlah tran nsaksi yang g diterima a oleh KPPN diband dingkan d dengan jum mlah totall transaksi. Re ealisasi IKU U ini tahun n 2013 sebe esar 100% atau menccapai 100% % dari target sebesarr 10 00% dan jika j diband dingkan dengan rea alisasi IKU tahun 2012 tidak mengalami m i ke enaikan maupun m pe enurunan. Jika dibandingkan dengan target akhir periode e re enstra tahu un 2014, IKU ini telah mencapai 100% dari target seb besar 100% %. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini i menggunakan da ana sebesa ar Rp. 14.7 738.009,00 0 attau 22,67% % dari angg garan sebe esar Rp. 65 5.000.000,00, dengan menggunakan SDM se ebanyak 36 65 OH atau u 97,33% dari d rencana sebanyakk 375 OH.

6. Tingkat Keandala an Sistem Informasi I S SIMPEG

Siistem Info ormasi SIM MPEG merupakan sistem informasi yang digunak kan untukk m mencatat da an memantau seluruh h data indiividual peg gawai di lin ngkungan Perwakilan P n BP PKP Provin nsi Jawa Timur. T Ting gkat keandalan SIM MPEG dima aksud untu uk melihatt se ejauh mana perubahan data in ndividual pegawai tellah dimuta akhirkan olleh bagian n 99


ke epegawaian baik berrupa ketep patan jumla ah data yan ng di input maupun ketepatan n w waktu data tersebut dimutakhiirkan,

seh hingga sisstem informasi ini diharapkan d n

da apat mem mberikan informasi yang ak kurat untu uk mendu ukung pen ngambilan n ke eputusan oleh o pimpin nan. IK KU

“Tingkat

kean ndalan

s system

in nformasi

SIIMPEG””

diukur

dengan n

m membandin ngkan jum mlah perub bahan datta pegawa ai yang di input ke e SIMPEG G diibandingka an dengan total peru ubahan datta pegawaii . Re ealisasi IKU U ini tahu un 2013 se ebesar 86,67% atau mencapai 96,30% dari d targett se ebesar 90% % dan jika dibanding gkan deng gan realisasi IKU tahun 2012 mengalami m i ke enaikan se ebesar 1,48 8%. Jika dibandingkan dengan n target akhir period de renstra a ta ahun 2014, IKU ini telah mencap pai 91,23% % dari targe et sebesar 95%. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini i menggunakan da ana sebesa ar Rp. 13.6 604.316,00 0 attau 22,67% % dari angg garan sebe esar Rp. 60 0.000.000,0 00 dengan menggunakan SDM M se ebanyak 40 00 OH atau u 94,12% dari d rencana sebanyakk 425 OH.

7. Tingkat Keandalan n Sistem In nformasi DMS

Siistem Inforrmasi DMS S merupakkan sistem informasi yang men ngatur pen nyimpanan n BPKP Provvinsi Jawa Timur yang berguna do okumen diigital di lin ngkungan Perwakilan P a se ebagai me edia pelapo oran dari unit kerja . Tingkat keandalan n penggun naan DMS S diimaksud untuk melih hat sejauh mana jum mlah dokum men LHA yyang terbit telah dii Up load ke DMS,

se ehingga siistem inforrmasi ini diharapkan d n dapat me emberikan n

in nformasi ya ang akurat untuk pen nyusunan akuntabilita a as pengaw wasan.

100


IK KU “Tingka at keanda alan penggunaan Sistem info ormasi DM MS” diuku ur dengan n m membandin ngkan jumlah lapora an yang su udah di up p load ke DMS diba andingkan n de engan jum mlah laporan yang terrbit . Re ealisasi IKU U ini tahun 2013 sebe esar 30% atau a menca apai 46,15% % dari targ get sebesarr 65 5% dan jika a dibandin ngkan deng gan realisasi IKU tahu un 2012 me engalami penurunan p n se ebesar 37,90% diseb babkan karena terjadinya pem meliharaan server da an aplikasii DMS pada Pusinfo P terrhenti, berakibat belu um seluruh hnya laporran hasil audit dapatt diiupload. Jika dibandingkan den ngan targe et akhir pe eriode rensstra tahun 2014, IKU U in ni mencapa ai 42,86% dari d target sebesar 70 0%. Ke egiatan un ntuk menccapai IKU ini i menggunakan da ana sebesa ar Rp. 45.3 347.721,00 0 attau 22,67% % dari angg garan sebesar Rp. 200 0.000.000,0 00 dengan menggun nakan SDM M se ebanyak 80 0 OH atau 84,21% da ari rencana sebanyak 95 OH.

C.. ASPEK K KEUAN NGAN

Pe elaksanaan n kerja Perrwakilan BPKP Provin nsi Jawa Timur Tahun 2013 dibiayai darii da ana APBN sesuai DIP PA Nomor: 089-01.2.4 450542/20 013 tangga al 05 Desem mber 2012 2 da an terdap pat Revisi 5 (Lim ma) kali, terakhir dengan nomor DIPA D 089-01 1.2.450542 2/2013 tan nggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp.. 29.990.7 703.000,00.. Pe enurunan anggaran n disebabkkan adanyya instrukksi Menteri Keuang gan untukk pe enghemata an anggarran bagi Kementeria K n/L embag ga. Realisa asi anggara an belanja a sa ampai dengan 31 De esember 20 013 sebesa ar Rp 28.67 75.668.538,00 atau 95,62% darii an nggaran ya ang disedia akan, deng gan rincian sebagai berikut:

101


Belanja

Anggaran Rp

1. Belanja Pegawai - Gaji & Tunjangan 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal Total

17.693.835.000 11.775.868.000 521.000.000 29.990.703.000

Realisasi Rp 17.279.208.153 11.730.089.683 520.974.900 29.530.272.736

Sisa Rp

% 97,66 99,00 100,00 98,00

414.626.847 45.778.317 25.100 460.430.264

Realisasi anggaran belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 menurut program adalah sebagai berikut:

Kode

Uraian Program

089.01.01 Program Dukungan Mana jemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 089.01.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Negara - BPKP 089.01.00 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Nega ra dan Pembinaan Penyeleng garaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Total

Anggaran

Realisasi

%

22.735.897.000

22.275.591.836

97,00

485.000.000

484.974.900

99,99

6.769.806.000

6.769.706.000

99,00

29.990.703.000

29.530.272.736

98,00

102


IV.

PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, BPKP melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas permintaan Presiden. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2013, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2010-2014, telah dilakukan revisi berupa suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 2010-2014, dimana telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan 103


diselaraskan dengan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan

dan

penetapan

kinerja,

serta

dimanfaatkan

untuk

mengukur

keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran. Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk kategori “sangat memuaskan” dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2013. Dari delapan sasaran strategis dengan keseluruhan 53 IKU, telah dipilih 12 IKU dominan sebagai ukuran penilaian capaian sasaran. Realisasi tahun 2013, tujuh dari delapan sasaran strategis telah mencapai target 100%, yang dirinci sebagai berikut. Sasaran 1: Dari 3 IKU dominan, tercapai 3, capaian 100% Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan capaian 100% Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100% Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, tercapai 100%. Sasaran 5: Dari 1 IKU dominan tercapai 100% Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan tercapai 44,44% Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, tercapai 100% Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%. Capaian rata-rata indikator kinerja tahun 2013 sebesar 93,06 % 104


Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja atas indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tahun 2013 adalah karena adanya kerjasama yang baik dan dukungan dari berbagai pihak yaitu: 1. Adanya koordinasi dengan Kedeputian Rendaldengan Pembina, BPKP Pusat 2. Kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta BUMN/BUMD/BUL yang tercermin dari meningkatnya permintaan penugasan . 3. Kerja sama yang baik dengan instansi penyidik yang tercermin pada meningkatnya permintaan untuk melakukan audit investigatif, bantuan perhitungan keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. 4. Kompetensi SDM BPKP yang memadai dan dukungan software yang dikembangkan oleh BPKP Pusat maupun oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. 5. Keinginan pemerintah daerah dan BUMN/BUMD/BUL untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola masing-masing. Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Untuk penugasan yang berdasarkan permintaan dari stakeholder, sebagian

tidak dapat tepat waktu sesuai Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dalam RKT, karena sangat tergantung pada waktu permintaan dan tersedianya jumlah SDM dan kualifikasi SDM yang memenuhi kompetensi untuk penugasan tersebut. 2. Rendahnya tingkat penerapan jabatan fungsional auditor dan upaya peningkatan capabilitas APIP di bawah 100% antara lain disebabkan minimnya komitmen Pemda kabupaten dan kota dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP, fasilitasi penerapan JFA pada APIP belum dilakukan secara intensif, 3. Tingkat ketergantungan yang tinggi kepada instansi penyidik dalam hal pemenuhan bukti bukti yang diperlukan atas pelaksanaan audit investigatif, khususnya bantuan perhitungan kerugian negara. 105


Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPKP dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1. Mengefektifkan

pemanfaatan

SDM

yang

tersedia

dengan

melaksanakan

penugasan berdasarkan skala prioritas atau permintaan yang bersifat urgent dan strategic 2. Peningkatan kompetensi

SDM baik melaui diklat maupun penyelenggaraan

pelatihan kantor sendiri (PKS) untuk memenuhi permintaan Stakeholder 3. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan peningkatan capabilitas APIP dan penerapan JFA. Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahuntahun mendatang. Secara internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPKP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

---o0o---

106

Lampiran 1/ 1 - 4 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET

REALISASI

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

%

90,00

300,00

Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan

%

90,00

100,00

%

40,00

53,85

%

90,00

100,00

%

50,00

%

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP

Persentase

% CAPAIAN

PROGRAM

ANGGARAN

SDM (OH)

REALISASI

%

RENCANA

REALISASI

%

120.584.000

138.654.059

114,99

533

735

137,90

396.468.000

336.234.000

84,81

1.544

1.847

119,62

38.850.000

25.108.000

64,63

1.636

1.845

112,78

111,11

-

-

0,00

-

719

100,00

43,60

87,20

-

18.190.000

100,00

818

1.672

204,40

50,00

76,47

152,94

-

-

0,00

-

625

100,00

%

90,00

100,00

111,11

678.978.000

629.577.307

92,72

2.136

2.250

105,34

%

90,00

100,00

111,11

748.825.000

722.030.649

96,42

4.724

4.203

88,97

%

90,00

100,00

111,11

86.700.000

156.068.471

180,01

378

427

112,96

%

85,00

100,00

117,65

9.300.000

98.495.859

1059,10

90

1.330

1477,78

Persentase BUMD yang laporan keuanggannya memperoleh opini minimal WDP Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat

%

55,00

89,47

162,68

240.064.000

238.315.700

99,27

2.034

1.662

81,71

%

90,00

100,00

111,11

1.315.805.000

1.234.701.000

93,84

3.595

3.292

91,57


%

50,00

100,00

200,00

243.058.000,00

241.967.000

99,55

879

1.432

162,91

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Asset Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset tanpa kualifikasi aset pada Laporan keuangan

hasil

pengawasan

333,33 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan 111,11 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 134,62 Intern Pemerintah

KEUANGAN

lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan

presiden

yang

disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan

stakeholders

yang

disampaikan tepat waktu

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase BUMN dg GCG mandapat skor baik persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik/sehat

Meningkatnya Pemahaman ,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

PROGRAM

KEUANGAN ANGGARAN

REALISASI

SDM (OH) %

RENCANA

REALISASI

%

%

90,00

100,00

111,11

183.591.000

229.371.300

124,94

3.257

3.561

109,33

%

60,00

44,74

74,57

578.050.000

583.241.400

100,90

2.240

1.935

86,38

%

90,00

92,00

102,22

82.480.000

67.933.620

82,36

472

92

19,49

%

75,00

60,00

80,00

85.466.000

61.796.400

72,31

264

210

79,55

%

100,00

100,00

100,00

7.140.000

10.290.000

144,12

150

110

73,33

%

95,00

50,00

52,63

35.700.000

22.324.200

62,53

149

100

67,11

%

100,00

100,00

100,00

50.250.000

102.347.798

203,68

222

382

172,07

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

%

95,00

100,00

105,26

830.441.000

749.256.000

90,22

2623

2933

111,82

%

95,00

100,00

105,26

73.338.000

88.253.000

120,34

300

236

78,67

%

100,00

100,00

100,00

-

0,00

-

-

0,00

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008

%

30,00

33,33

111,11

97.190.000

68.517.388

70,50

1.599

2.008

125,58

%

80,00

100,00

125,00

-

2.030.000

100,00

-

60

100,00

%

10,00

20,51

205,13

20.000.000

17.390.555

86,95

120

260

216,67

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.


SASARAN STRATEGIS


Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Jawa Timur Meningkatnya Kapasitas Aparat Persentase APIP Pemda yang Pengawasan Intern Pemerintah menerapkan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Kompeten Auditor Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas APIP pada Level 2 Meningkatnya efektifitas Persentase Pelaksanaan Penugasan perencanaan dan pelayanan (PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan serta kualitas pengawasan yang tepat waktu pengelolaaan keuangan

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

PROGRAM

KEUANGAN ANGGARAN

SDM (OH)

REALISASI

%

RENCANA

REALISASI

%

%

10,00

20,51

205,13

43.200.000

44.044.000

101,95

84

150

178,57

%

5,00

10,26

205,13

16.055.000

16.197.000

100,88

-

375

100,00

%

85,00

95,00

111,76

77.612.000

17.597.637

22,67

180

180

100,00

%

75,00

33,33

44,44

80.000.000

68.459.000

85,57

169

250

147,93

%

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

Dukungan Manajemen dan 100,00 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

350.000.000

79.358.513

22,67

125

120

96,00

250.000.000

56.684.652

22,67

100

95

95,00

%

96,00

99,85

%

80,00

80,00

%

75,00

80,33

107,11

331.670.093

75.202.415

22,67

75

70

93,33

%

92,00

100,00

108,70

51.500.000

11.677.038

22,67

175

150

85,71

%

100,00

100,00

100,00

-

-

0,00

-

-

0,00

Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik (hasil evaluasi inspektorat tahun 2012 )

%

85,00

92,00

108,24

75.600.000

17.141.439

22,67

50

50

100,00

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian

%

100,00

100,00

100,00

1.689.494.486

383.073.627

22,67

1.896

1.516

79,96

%

95,00

100,00

105,26

20.000.000

4.534.772

22,67

100

100

100,00

8,25

7,00

84,85

18.018.845.000

21.364.775.973

118,57

205

200

97,56

7,80

7,50

96,15

110.440.000

25.041.012

22,67

545

545

100,00

Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu Persentase pengiriman laporan tepat waktu Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar

104,01


SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan


SATUAN

Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur Persentase pemanfaatan asset

%

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi Simonev Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi SIM-HP Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi SIMAK-BMN Tingkat Keandalan Aplikasi SPM Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi SIMPEG Tingkat Keandalan Aplikasi Sistem Informasi DMS JUMLAH

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

PROGRAM

KEUANGAN ANGGARAN

SDM (OH)

REALISASI

%

RENCANA

REALISASI

%

96,00

100,00

104,17

65.000.000

14.738.009

22,67

65

60

92,31

90,00

94,92

105,47

39.640.000

8.987.918

22,67

60

50

83,33

100,00

99,92

99,92

2.074.368.421

470.339.407

22,67

200

200

100,00

8,10

7,70

95,06

120.000.000

27.208.633

22,67

415

415

100,00

%

93,00

100,00

107,53

20.000.000

4.534.772

22,67

75

75

100,00

%

94,00

100,00

106,38

-

-

-

-

%

85,00

85,04

100,05

40.000.000

9.069.544

22,67

205

205

100,00

%

85,00

85,04

100,05

70.000.000

15.871.703

22,67

350

350

100,00

%

96,00

100,00

104,17

200.000.000

45.347.721

22,67

225

200

88,89

% %

100,00 90,00

100,00 86,67

100,00 96,30

65.000.000 60.000.000

14.738.009 13.604.316

22,67 22,67

375 425

365 400

97,33 94,12

%

65,00

30,00

46,15

200.000.000

45.347.721

22,67

95

80

84,21

29.990.703.000

29.530.272.736

35.957

40.127

%

-

98,00

-

111,60

Lampiran 2/ 1 ‐ 7

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET KINERJA TH 2014

% CAPAIAN TH 2013 THD TARGET TH 2014

6=5‐4

7

8=5/7

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2012

1

2

3

4

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

100,00

300,00

200,00 95,00 315,79

%

97,34

100,00

2,66 95,00 105,26

Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Keuangan

%

48,72

53,85

5,13 50,00 107,69

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Keuangan memperoleh opini minimal WDP Persentase Pemda yang menerapkan SIMDA Asset

%

100,00

100,00

-

95,00 105,26

%

43,60

43,60

-

60,00 72,67

Persentase Pemda yang menerapkan Simda Aset tanpa kualifikasi aset pada Laporan keuangan

%

23,52

76,47

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan WTP

%

100,00

100,00

KINERJA TAHUN 2013 5

52,95 60,00 127,45

-

95,00 105,26

Lampiran 2/ 2 ‐ 7




6=5‐4

7

8=5/7

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2012

1

2

3

4

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu

%

100,00

100,00

-

95,00 105,26

%

100,00

100,00

-

95,00 105,26

%

100,00

100,00

-

90,00 111,11

%

100,00

89,47

%

100,00

100,00

-

95,00 105,26


%

100,00

100,00

-

60,00 166,67

Persentase BUMN dg GCG mandapat skor baik

%

100,00

100,00

-

95,00 105,26

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan

Persentase BUMD yang laporan keuanggannya memperoleh opini minimal WDP Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat


(10,53) 60,00 149,12

Lampiran 2/ 3 ‐ 7

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2012

1

2

3

4

Meningkatnya Pemahaman ,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi


KENAIKAN/ PENURUNAN



6=5‐4

7

8=5/7

persentase BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik/sehat

%

44,74

44,74

Tingkat pemahaman peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Persentase penerapan FCP oleh instansi yang sudah mendapatkan sosialisasi FCP Persentase tindak lanjut atas rekomendasi kajian peraturan/pedoman yang dapat berdampak pada tindak TPK Persentase penyelesaian penugasan evaluasi HKP Persentase tindak lanjut hasil audit klaim dan penyesuaian harga.

%

85,17

92,00

6,83 90,00 102,22

%

0,00

60,00

60,00 75,00 80,00

%

0,00

100,00

100,00 100,00 100,00

%

100,00

50,00

(50,00) 100,00 50,00

%

100,00

100,00

-

100,00 100,00

%

100,00

100,00

-

100,00 100,00

Persentase penyerahan hasil audit investigatif dan PKKN kepada instansi penegak hukum

-

70,00 63,91

Lampiran 2/ 4 ‐ 7




6=5‐4

7

8=5/7

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2012

1

2

3

4

Persentase LHAI permintaan instansi lain yang berindikasi TPK yang ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

%

100,00

100,00

-

100,00 100,00

%

100,00

100,00

-

100,00 100,00

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang sudah memiliki Perkada Persentase Pemda yang telah memiliki Dokumen/Desain SPIP sesuai PPNomor 60 Tahun 2008 Persentase Pemda yang telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang memiliki SOP sesuai target tahunan Tingkat Penerapan SPIP di Perwakilan BPKP Jawa Timur

%

28,21

33,33

%

100,00

100,00

%

0,00

20,51

20,51 20,00 102,56

%

20,51

20,51

0,00 12,00 170,94

%

5,13

10,26

5,13 10,00 102,56

%

95,00

95,00



5,12 32,00 104,17

-

-

90,00 111,11

90,00 105,56

Lampiran 2/ 5 ‐ 7


SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2012

1

2

3

4

Meningkatnya Kapasitas Aparat Persentase APIP Pemda yang Pengawasan Intern Pemerintah menerapkan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Kompeten Auditor Persentase APIP Pemda dengan kapabilitas APIP pada Level 2 Meningkatnya efektifitas Persentase Pelaksanaan Penugasan perencanaan dan pelayanan (PP) Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan serta kualitas pengawasan yang tepat waktu pengelolaaan keuangan


KENAIKAN/ PENURUNAN



6=5‐4

7

8=5/7

%

17,95

33,33

15,38 80,00 41,67

%

0,00

0,00

%

97,11

99,85

2,74 98,00 101,89

%

72,48

80,00

7,52 85,00 94,12

Persentase penerbitan laporan pengawasan tepat waktu

%

74,57

80,33

5,76 80,00 100,41

Persentase pengiriman laporan tepat waktu Persentase laporan penugasan investigasi yang sesuai standar Tingkat Capaian Kinerja Penunjang dengan predikat baik Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan SAP

%

100,00

100,00

-

94,00 106,38

%

100,00

100,00

-

100,00 100,00

%

89,80

92,00

%

100,00

100,00

-

2,50

‐

2,20 90,00 102,22 -

100,00 100,00

Lampiran 2/ 6 ‐ 7


SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2012

1

2

3

4

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Perwakilan BPKP Jatim Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan kepegawaian Persentase ketepatan penerbitan SK terkait kepegawaian Persepsi Publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP Jawa Timur

%

Persentase pemanfaatan asset

%

Persepsi kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Jatim terhadap layanan sarana dan prasarana Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat BPKP

%

%


KENAIKAN/ PENURUNAN



6=5‐4

7

8=5/7

100,00

100,00

-

100,00 100,00

7,00

7,00

-

8,50 82,35

7,50

7,50

-

8,00 93,75

98,10

100,00

94,92

94,92

95,02

99,92

7,70

7,70

94,74

100,00

1,90 98,00 102,04 -

95,00 99,92

4,90 100,00 99,92 -

8,30 92,77

5,26 95,00 105,26

Lampiran 2/ 7 ‐ 7




6=5‐4

7

8=5/7

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

KINERJA TAHUN 2012

1

2

3

4

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi secara efektif Tingkat Keandalan Sistem Informasi Simonev Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIM-HP Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMAK-BMN Tingkat Keandalan Aplikasi SPM Tingkat Keandalan Sistem Informasi SIMPEG Tingkat Keandalan Sistem Informasi DMS

%

100,00

100,00

%

76,54

85,04

8,50 90,00 94,49

%

82,72

85,04

2,32 90,00 94,49

%

100,00

100,00

% %

100,00 85,19

100,00 86,67

- 100,00 100,00 1,48 95,00 91,23

%

67,90

30,00

(37,90) 70,00 42,86

Meningkatnya penerapan sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan


-

-

96,00 104,17

98,00 102,04

Lampiran 3

Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda tahun 2012 PROVINSI JAWA TIMUR Opini BPK No.

Nama Pemda

2009

2010

2011

2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Gresik Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Kediri Kabupaten Lamongan Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Malang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Pacitan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Sampang Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Situbondo Kabupaten Sumenep Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tuban Kabupaten Tulungagung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya

WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TW

WTP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP TMP WTP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP

WTP WTP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WTP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WDP WTP WDP WDP WTP WTP WDP WTP WDP

WTP WTP WTP WDP WDP WTP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WTP WDP WDP WTP WTP WDP WTP WTP

Lampiran 4

Daftar Pemda Yang Telah Memiliki Perkada SPIP Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nama Pemda Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Blitar Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bondowoso Kabupaten Gresik Kabupaten Jember Kabupaten Jombang Kabupaten Kediri Kabupaten Lamongan Kabupaten Lumajang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Malang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Nganjuk Kabupaten Ngawi Kabupaten Pacitan Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Sampang Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Situbondo Kabupaten Sumenep Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tuban Kabupaten Tulungagung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya

Perkada SPIP Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Lampiran 5

Daftar BUMD Beropini WTP dan WDP Tahun Buku 2012 per Juni 2013 PROVINSI JAWA TIMUR

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Nama PDAM PDAM Kab. Bangkalan PDAM Kab. Banyuwangi PDAM Kab. Blitar PDAM Kab. Bojonegoro PDAM Kab. Bondowoso PDAM Kab. Gresik PDAM Kab. Jember PDAM Kab. Jombang PDAM Kab. Kediri PDAM Kab. Lamongan PDAM Kab. Lumajang PDAM Kab. Madiun PDAM Kab. Magetan PDAM Kab. Malang PDAM Kab. Mojokerto PDAM Kab. Nganjuk PDAM Kab. Ngawi PDAM Kab. Pacitan PDAM Kab. Pamekasan PDAM Kab. Pasuruan PDAM Kab. Ponorogo PDAM Kab. Probolinggo PDAM Kab. Sampang PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Situbondo PDAM Kab. Sumenep PDAM Kab. Trenggalek PDAM Kab. Tuban PDAM Kab. Tulungagung PDAM Kota Batu PDAM Kota Blitar PDAM Kota Kediri PDAM Kota Madiun PDAM Kota Malang PDAM Kota Mojokerto PDAM Kota Pasuruan PDAM Kota Probolinggo PDAM Kota Surabaya

Opini LAI WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Unauditied Unauditied WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Unauditied WTP WTP WTP Unauditied WTP WTP WDP

Lampiran 6

Daftar BUMN GCG yang mendapat dengan skor baik/sangat baik Tahun Buku 2012/2013 PROVINSI JAWA TIMUR No 1 2 3 4 5 6 7

Nama BUMN PT Semen Gresik Perum Jasa Tirta I PTPN XII PJB PT Pelindo III PTPN XI PTPN X

Nilai

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Lampiran 7

Daftar BUMD Berkinerja Baik Tahun Buku 2012 PROVINSI JAWA TIMUR No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nama PDAM PDAM Kab. Banyuwangi PDAM Kab. Bondowoso PDAM Kab. Bojonegoro PDAM Kab. Gresik PDAM Kab. Madiun PDAM Kab. Magetan PDAM Kab. Malang PDAM Kab. Mojokerto PDAM Kab. Sidoarjo PDAM Kab. Situbondo PDAM Kab. Tuban PDAM Kota Batu PDAM Kota Madiun PDAM Kota Malang PDAM Kota Pasuruan PDAM Kota Probolinggo PDAM Kota Surabaya

Lampiran 8/ 1 ‐ 5

CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2013 No. 1

Sasaran Strategis

Program

Meningkatnya Pengawasan Kualitas Tata Kelola Intern Keuangan

Kegiatan

Indikator Output Kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

Laporan

26

46

Laporan

3

Laporan

%

SDM (OH)

Dana Rencana

Realisasi

176,92%

258.495.000

177.973.769

68,85%

949

1.036

109,17%

11

366,67%

31.340.000

52.631.949

167,94%

84

279

332,14%

0

0

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

Laporan

1

8

800,00%

9.300.000

51.395.583

552,64%

90

694

771,11%

Jumlah Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN bidang perekonomian

Laporan

78

81

103,85%

678.978.000

629.577.307

92,72%

2.136

2.250

105,34%

Jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang polsoskam Jumlah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang polsoskam

Laporan

53

109

205,66%

476.670.000

544.056.880

114,14%

3.697

3.167

85,66%

Laporan

19

20

105,26%

154.378.000

156.068.471

101,10%

695

427

61,44%

Jumlah laporan hasil

Laporan

12

34

283,33%

89.244.000

86.022.110

96,39%

449

456

101,56%

Jumlah Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang polsoskam

Laporan

0

0

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

Jumlah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang polsoskam

Laporan

2

20

1000,00%

13.660.000

47.100.276

344,80%

78

636

815,38%

Jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang keuangan daerah Jumlah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

Lap

4

8

200,00%

120.726.000

117.804.000

97,58%

1.228

1.365

111,16%

Lap

25

106

424,00%

74.901.000

75.176.000

100,37%

327

784

239,76%

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang keuangan Daerah

Lap

8

52

650,00%

5.030.000

5.450.000

108,35%

394

879

223,10%

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Akuntabilitas Keuangan Keuangan Negara Negara dan Pembinaan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Penyelenggaraan

Jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektor

SPIP

Jumlah Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang perekonomian Jumlah Laporan hasil

bidang perekonomian Jumlah laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan

%

Target

Realisasi

%

LKKL bidang perekonomian

pengawasan atas permintaan stakeholders bidang perekonomian

bimtek/asistensi penyusunan LKKL bidang polsoskam

Lampiran 8/ 2 ‐ 5

CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2013 No.

2

3

Sasaran Strategis

Tercapainya

Program

Kegiatan

Pengendalian/Pelaksanaan

Optimalisasi Penerimaan Negara dari Hasil

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Pengawasan

Penyelenggaraan SPIP

Meningkatnya Kualitas penerapan tata kelola kepemerintahan/ perusahaan

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

SDM (OH)

Satuan

Target

Realisasi

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas permintaan Presiden Laporan hasil pengawasan BUN BAN Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD

Lap

26

40

153,85%

82.800.000

85.413.000

103,16%

810

1.580

195,06%

Laporan

0

0

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

Laporan

33

56

169,70%

240.064.000

238.315.700

99,27%

2.034

1.662

81,71%

Laporan

0

0

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

Laporan

0

0

0,00%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

Lap

122

122

100,00%

1.248.127.000

1.234.701.000

98,92%

3.278

3.292

100,43%

Lap

21

42

200,00%

171.136.000

181.967.000

106,33%

940

1.432

152,34%

Laporan

34

44

129,41%

183.591.000

229.371.300

124,94%

3.257

3.561

109,33%

Laporan

42

38

90,48%

578.050.000

583.241.400

100,90%

2.240

1.935

86,38%

Laporan

6

6

100,00

82.480.000

67.933.620

82,36

472

92

19,49

Jumlah laporan hasil pengawasan BUN bidang polsoskam Jumlah laporan hasil pengawasan BUN bidang perekonomian Jumlah laporan hasil pengawasan BUN keuangan daerah Jumlah laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas

%

Dana


Rencana

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

kinerja BUMD 4 Meningkatnya Pemahaman ,Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil sosialisasi/bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian

Laporan

5

5

100,00

85.466.000

61.796.400

72,31

264

210

79,55

Laporan

1

1

100,00

7.140.000

10.290.000

144,12

150

110

73,33

pengawasan Laporan hasil audit investigatif

Laporan

6

5

83,33

85.950.000

124.671.998

145,05

371

482

129,92

Laporan

108

160

148,15

830.441.000

90,22

2.623

2.933

111,82

atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigatif, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik

749.256.000

Lampiran 8/ 3 ‐ 5


5

6

Sasaran Strategis

Program


Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern

Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pelayanan pengawasan serta kualitas pengelolaaan keuangan

SDM (OH)

Satuan

Target

Realisasi

Laporan hasil audit investigatif atas permintaan instansi lainnya

Laporan

3

3

100,00

73.338.000

88.253.000

120,34

300

236

78,67

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang perekonomian Laporan dukungan pembinaan

Lap

2

2

100,00

8.820.000

7.610.293

86,28

30

40

133,33

Lap

5

6

120,00

20.370.000

34.817.095

170,92

76

183

240,79

Lap

6

8

133,33%

171.777.000

104.841.555

61,03%

1.697

1.985

116,97%

Lap

15

20

133,33%

80.000.000

44.049.000

55,06%

234

910

388,89%

Lap

3

6

200,00%

59.831.000

40.565.000

67,80%

144

430

298,61%

Lap

2

3

150,00%

139.430.000

140.444.000

100,73%

969

1.655

170,79%

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Jabatan Jumlah Laporan Sosialisasi dan Fungsional Auditor dan Tata Bimtek penerapan JFA APIP Kelola APIP Daerah Jumlah Sosialisasi dan Bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

%

Dana


penyelenggaraan SPIP bidang polsoskam Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang keuangan daerah

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

7

Kegiatan

Rencana

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Penyusunan dan Evaluasi Program Dukungan Rencana Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Jumlah Kegiatan Koordinasi

Kegiatan

6

6

100,00

390.000.000

88.428.057

22,67%

60

80

133,33%

Dokumen

1

1

100,00

651.670.093

147.758.770

22,67%

80

82

102,50%

Lainnya

Jumlah Dokumen Rencana Pengawasan Jumlah Laporan Kinerja yang

Lap

23

23

100,00

271.500.000

61.559.531

22,67%

407

17

4,23%

tepat waktu Jumlah Laporan Kehumasan

Lap

4,00

4,00

100,00

75.600.000

17.141.439

22,67%

200

200

100,00%

Laporan

1

1

100,00

1.767.106.486

400.671.265

22,67%

510

179

35,19%

Dokumen

1

1

100,00

10.000.000

2.000.000

20,00%

100

75

75,00%

Pengelolaan Anggaran dan

tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan yang

Sistem Akuntansi Pemerintah

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Jumlah Dokumen Anggaran

Lampiran 8/ 4 ‐ 5


Sasaran Strategis

Program

Kegiatan

Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian

SDM (OH)

Satuan

Target

Realisasi

Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Kegiatan

12

12

100,00

75.000.000

17.272.781

23,03%

100

75

75,00%

Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu Jumlah penilaian angka kredit yang terbit Laporan evaluasi penerapan JFA

SK

3

3

100,00

110.440.000

25.041.012

22,67%

731

723

98,91%

PAK

305

299

98,03

60.000.000

13.604.316

22,67%

299

291

97,32%

Laporan

4

4

100,00

19.640.000

3.987.918

20,31%

100

65

65,00%

Penyediaan layanan informasi JFA Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA (kegiatan dilaksanakan oleh perwakilan)

Kegiatan

12

12

100,00

20.000.000

5.000.000

25,00%

100

65

65,00%

Kegiatan

10

28

280,00

55.000.000

7.000.000

12,73%

38

28

73,68%

Jumlah Laporan Pengembangan Budaya Kerja Jumlah laporan Disiplin Pegawai

Laporan

2

2

100,00

5.000.000

3.000.000

60,00%

30

30

100,00%

12,00

12,00

100,00

5.000.000

4.738.009

94,76%

45

25

55,56%

Orang

262

262

100,00

-

-

-

-

-

-

Laporan

3

3

100,00

200.000.000

45.347.721

22,67%

216

20

9,19%

%

100,00

100,00

100,00

120.000.000

27.208.633

22,67%

320

541

169,17%

Bulan

12

12

100,00

18.018.845.000

21.364.775.973

118,57%

100

27

27,00%

Jumlah pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas Pembinaan Administrasi dan Jumlah Laporan Pengguna Pengelolaan Perlengkapan Barang yang terbit tepat waktu serta Pembayaran Gaji/ Terpenuhinya keperluan sehariTunjangan - BPKP hari Perkantoran Terbayarnya hak-hak pegawai memenuhi tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat pertanggung jawaban

%

Dana


Rencana

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Lampiran 8/ 5 ‐ 5


Sasaran Strategis

Program

Kegiatan

Pengadaan dan Pengadaan dan Penyaluran Penyaluran Sarana Sarana dan Prasarana BPKP dan Prasarana 8

Meningkatnya

BPKP Program

penerapan sistem Dukungan dukungan Manajemen dan pengambilan keputusan bagi pimpinan


Satuan

Target

Realisasi

Unit

156

278

178,21

sistem

5

5

100,00

sistem

10

10

100,00

Jumlah Sistem yang Dipelihara

sistem

10

10

Jumlah Sistem yang

sistem

10

10

Jumlah Sarana Prasarana

Penyelengggaraan Sistem

Jumlah Sistem Internal yang

Dukungan Pengambilan Keputusan

Dibangun

Pelaksanaan Tugas Presiden/Pemerintah dan Lainnya Internal BPKP

Jumlah Sistem yang mendukung (Penyusunan

%

Dana Rencana

SDM (OH)

Realisasi

2.074.368.421

%

Target

Realisasi

%

470.339.407

22,67%

645

1.042

161,54%

-

-

240

240

100,00%

-

-

-

540

540

100,00%

100,00

-

-

-

540

540

100,00%

100,00

-

-

-

540

540

100,00%

Laporan)

Diimplementasikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2013 Perwakilan BPKP Jawa Timur disusun

Recommend Documents