JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 2 Nomor 10 (2013) Copyright 2013

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 10 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN BATUBARA Nurhayaty1 ([email protected]) La Sina2 ([email protected]) Abstrak Nurhayaty, 07.1001.5154, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih lahan Pertambangan Migas dan Batubara (Studi Kasus Tumpang Tindih Lahan antara PT.Pertamina EP UBEP Sangasanga dengan PT.Indomining di Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara) dibawah Bimbingan Bapak Dr. La Sina, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing I dan Ibu Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H. Selaku pembimbing II. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kabupaten besar dan kaya akan hasil alamnya di Indonesia yang terus mengalami pembangunan disegala aspek kehidupan, sampai saat ini masih menghadapi permasalahan besar dalam perkembangan wilayah-wilayahnya secara internal. Seperti pada Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki banyak perusahaan tambang baik perusahaan minyak dan gas bumi maupun perusahaan tambang batubara. Salah satu masalah tumpang tindih lahan yang masih kerap terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara penuntasannya masih belum jelas, hal ini berdasarkan pada permasalahan yang ada pada Operator Migas yang merupakan mitra PT.Pertamina EP di wilayah kerja Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang dari seluas kurang lebih 683 Ha KP Eksploitasi batubara yang dijalankan oleh PT. Indomining sebagian wilayah tersebut tumpang tindih dengan Wilayah Kerja PT. Pertamina EP. Pelaksanaan kegiatan eksploitasi batubara oleh perusahaan batubara di wilayah tumpang tindih perlu diatur lebih lanjut, terutama demi terpeliharanya keselamatan serta aspek pemeliharaan lingkungan dari sisi operasional kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi oleh PT.Pertamina EP dan Operator Migas maupun kegiatan eksploitasi batubara oleh perusahaan batubara sendiri. Satu hal yang menjadi kajian hukum bahwa hasil dari koordinasi melalui musyawarah yang dilakukan oleh PT.Indomining dengan Perusahaan Migas yang dalam hal ini PT.Pertamina EP Sangasanga adalah disepakatinya suatu Perjanjian Pemanfaatan Lahan secara Bersama (PPLB). Penulis memberikan saran agar sekiranya Pemerintah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjalankan kewenangannya dengan arif dan bijaksana untuk pemberian ijin-ijin KP Batubara 1 2

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10

kepada perusahaan-perusahan batubara, karena kebijakan ini nantinya diharapkan juga dapat memberikan konsistensi, kejelasan, dan koordinasi (K3) dari Pemerintah kepada para pengusaha pertambangan dalam menjalankan usahanya.

Kata Kunci: Tumpang Tindih Wilayah Kerja

2

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty)

BAB I: PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh Negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah. Kecamatan Sangasanga merupakan salah satu wilayah penghasil minyak dan gas bumi di Kutai Kartanegara yang kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi hingga saat ini dikerjakan oleh PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga berdasarkan Technical Assistance Contract Nomor 0337/03/M.DJM/89 tanggal 27 Januari 1989 yang dioperasikan oleh Operator Migas, yang dalam hal ini Operator Migas telah melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sejak tahun 1992. Dan salah satu perusahaan batubaranya adalah PT.Indomining yaitu suatu perseroan terbatas yang berusaha dibidang batubara sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP), yang memulai kegiatan eksploitasi batubara di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas lebih kurang 683 Hektar KP Eksploitasi, berdasarkan

3


Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/022/KP-Ep/DPE-IV/VI/2007 sejak tanggal 21 Juni 2007. Masalah tumpang tindih lahan masih kerap terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara penuntasannya masih belum jelas.

Penyusunan latar

belakang ini berlandaskan pada permasalahan yang ada pada Operator Migas yang merupakan mitra PT. Pertamina EP di wilayah kerja Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Technical Assistance Contract Nomor 0337/03/M.DJM/89 tanggal 27 Januari 1989 yang dioperasikan oleh Operator Migas, yang dalam hal ini Operator Migas telah melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sejak tahun 1992 sebelum izin Kuasa Pertambangan batubara diterbitkan kepada perusahaan batubara yaitu PT. Indomining. Dari seluas kurang lebih 683 Ha KP Eksploitasi yang dijalankan oleh PT. Indomining sebagian wilayah tersebut tumpang tindih dengan Wilayah Kerja PT.

Pertamina EP. Pelaksanaan kegiatan eksploitasi

batubara oleh perusahaan batubara di wilayah tumpang tindih perlu diatur lebih lanjut, terutama demi terpeliharanya keselamatan serta aspek pemeliharaan lingkungan dari sisi operasional kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi oleh PT. Pertamina EP dan Operator Migas maupun kegiatan eksploitasi batubara oleh perusahaan batubara sendiri. Dari uraian diatas sehingga atas dasar inilah Penulis mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH LAHAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PERTAMBANGAN BATUBARA (Studi Kasus Tumpang

4

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty) Tindih Lahan antara PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dengan PT. Indomining di Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara)”. Data dan informasi tersebut dapat menjadi bahan pengetahuan dalam proses pemberian izin lokasi dan proses penyelesaian permasalahan terhadap tumpang tindih izin lokasi wilayah kerja yang akan terjadi. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis akan menentukan perumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang penulis maksud adalah sebagai berikut : 1. Apakah faktor penyebab terjadinya permasalahan tumpang tindih lahan pertambangan antara PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dengan PT.Indomining? 2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa tumpang tindih wilayah kerja pertambangan PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dan PT. Indomining Sangasanga?

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Adapun menjadi tujuan dari penelitian ini oleh Penulis sebagai berikut: Untuk

mengetahui

faktor

penyebab

terjadinya

tumpang

tindih

lahan

pertambangan antara PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dengan PT. Indomining.

5


Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa Tumpang Tindih Wilayah Kerja PT.Pertamina EP UBEP Sangasanga dan PT. Indomining. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian Penulis kembangkan sebagai berikut : Untuk memberikan manfaat bagi pembaca dalam mengetahui faktor penyebab terjadinya tumpang tindih lahan kerja antara Pertambangan Migas dan Pertambangan Batubara. Untuk memberikan manfaat bagi pembaca sebagai bahan informasi mengenai tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa tumpang tindih lahan kerja Pertambangan Migas dan Pertambangan Batubara. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian yang Penulis lakukan pada penelitian ini dengan mengunakan jenis penelitian

normatif

empiris

(terapan)

yaitu

mengkaji

pelaksanaan

atau

implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Abdul Kadir Muhammad, 2004:155). Pendekatan Penelitian Dalam Pendekatan Penelitian, penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu karena pada dasarnya bukan untuk melakukan pengukuran tetapi lebih bersifat subjektif.

6

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty) Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian ini dilakukan yaitu pada Wilayah Kerja PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dan PT. Indomining di Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Sumber Data Adalah data pelengkap bagi bahan hukum primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini. Metode Pengumpulan Data Dalam

melakukan

penelitian

penulis

mempergunakan

metode

untuk

mengumpulkan data sebagai berikut : 1. Tahap Observasi 2. Tahap Wawancara 3. Studi Kepustakaan Metode Pengolahan Data Menurut Abdul Kadir Muhammad (2004:126), pengolahan data dalam penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara : 1. Pemeriksaan data (editing). 2. Penandaan data (coding). 3. Rekonstruksi data (reconstructing). 4. Sistematis data (systematizing). 5. Analisis Data

7


Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dikelompokkan, diseleksi dan kemudian dianalisis. Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode analisis yuridis. Sistematika Penulisan Agar penulisan skripsi ini lebih konsisten terhadap permasalahan yang dibahas dalam materi skripsi ini maka sistematika dalam penulisan skripsi ini akan penulis bagi dalam bab per bab yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana secara keseluruhan merupakan rangkaian pembahasan dari penulisan skripsi ini yang memberikan gambaran mengenai isi atau materi. BAB II: LANDASAN TEORITIS DAN FAKTUAL LANDASAN TEORITIS 1. Pengertian Hukum Hukum adalah merupakan gejala sosial, ia baru berkembang didalah kehidupan manusia bersama ia tampil dalam

menserasikan pertemuan antar kebutuhan

dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai atau pun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan. (Soedjono Dirjosisworo, 1984 : 9). 2. Hukum Agraria Menurut Soedikno Mertokusumo, Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidahkaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agrarian.

8

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty) Pengertian Tumpang Tindih Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Istilah tumpang memiliki arti terletak diatas sesuatu. Sedangkan istilah tindih memiliki arti menekan, menghimpit. (Tanti Yuniar SIP,509 & 602). Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia istilah Tumpang Tindih memiliki arti sesuatu yang bertindihan, bertumpukan. (Eko Endarmoko,2006:686). 4. Pertambangan Mineral dan Batubara Salah satu jenis bahan tambang adalah batubara. Istilah batubara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu coal. Batubara merupakan suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat/grade yang berbeda dari lignite, subbitumine, antarasit (sukandarrumidi,1995:26). 5. Minyak dan Gas Bumi Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris,I terjemahan bahasa Inggris, yaitu crude oil, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu natural gas. LANDASAN FAKTUAL Kabupaten Kutai Kartanegara Letak Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263.10 km², terletak antara 115º26’ Bujur Timur dan 117º36’ Bujur Barat serta diantara 1º28’ Lintang Utara dan 1º08’ Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah. Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan.

9


1.2 Kependudukan Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, penduduk Kutai Kartanegara tahun 2010 adalah 626.286 jiwa, yang terdiri atas 329.992 laki-laki dan 296.294 perempuan. Gambaran Umum Perusahaan PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga Pertamina adalah salah satu perusahaan tambang minyak dan gas yang berada di indonesia. Pertamina memiliki banyak unit sesuai dengan kegunaan dari unit tersebut, salah satunya adalah unit eksplorasi. Pertamina memiliki 9 unit yang bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas bumi, salah satunya adalah PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga yang berada di kota Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejarah peralihan PT. Pertamina EP adalah berasal dari NIIHM (NederlandschIndische Industrie en Handel Maatschappij) pada tahun 1897-1905, kemudian beralih ke perusahaan BPM (Batavia Petroleum

Maatschappij) hingga tahun

1942, kemudian di kelola oleh Jepang hingga tahun 1945, hingga tahun 1972 dikelola oleh perusahaan BPM/SHELL/PERMINA/PERTAMINA, setelah itu TIPCOTESORO mengelola hingga tahun 1992, kemudian PTEN-MEDCO E&P mengelola hingga tahun 2008 yang kemudian dikelola oleh PT. Pertamina EP dari tahun 2008 hingga sekarang. Gambaran Umum Perusahaan PT.Indomining Sangasanga Sebagai sebuah perusahaan penambangan batubara yang telah beroperasi, PT.Indomining telah melakukan kegiatan eksplorasi batubara pada tahun 2006 di Kelurahan Jawa, Sangasanga Dalam dan Pendingin Kecamatan Sangasanga,

10

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty) Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Keputusan Bupati

Kutai

Kartanegara

Nomor

540/022/KP_Er

dengan

Kode

Wilayah

DPE_IV/2006, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan luas 683 Ha. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka PT.Indomining sekarang dalam kaitannya dengan kegiatan Eksplorasi pertambangan batubara kedua sesuai dengan

persetujuan

Izin

Usaha

Pertambangan

(IUP)

Operasi

Produksi

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/1410/IUPOP/MB-PBAT/VI/2010 tertanggal 22 Juni 2010 dan dengan luas wilayah 683 Ha, yang berlokasi di Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan berkantor di Jalan Gajah mada, Distrik V Kelurahan Sangasanga Dalam Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dengan Arthur Simatupang sebagai Direktur Utamanya. BAB III: PEMBAHASAN Faktor Penyebab terjadinya Permasalahan Tumpang Tindih Lahan Pertambangan antara PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dengan

PT. Indomining

Sangasanga. Berdasarkan pengamatan penulis ada 3 (tiga) hal pokok penyebab terjadinya tumpang tindih lahan pertambangan antara Pertambangan Batubara dengan Pertambangan Migas yaitu antara lain : Adanya Faktor Kesengajaan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai kartanegara.

11


Awal permasalahannya terjadi yaitu permasalahan yang ada pada Operator Migas yang merupakan mitra PT. Pertamina EP di wilayah kerja Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Technical Assistance Contract Nomor 0337/03/M.DJM/89 tanggal 27 Januari 1989 yang dioperasikan oleh Operator Migas, yang dalam hal ini Operator Migas telah melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sejak tahun 1992. Selama Operator Migas ini melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja Sangasanga Kabupaten Kutai kartanegara ini terbit lagi Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan surat Keputusan Bupati Kutai

Kartanegara

Nomor

540/132/Kp_Er/DPE_IV/XI/2006

tertanggal

24

Nopember 2006 serta persetujuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/1410/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2010 tertanggal 22 Juni 2010 yang diterima oleh PT. Indomining Site Sangasanga, yang PT. Indomining. Dari seluas kurang lebih 683 Ha KP Eksploitasi yang dijalankan oleh PT. Indomining sebagian wilayah tersebut tumpang tindih dengan Wilayah Kerja PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga. Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan L/C Supervisor External PT. Indomining, yang mengatakan bahwa : “sebelum perusahaan (PT. Indomining) melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan batubara terlebih dahulu perusahaan melakukan koordinasi kepada perusahaan PT. Pertamina EP karena wilayah yang akan dimintakan ijin

12

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty) Kuasa Pertambangan batubara ini berada diatas wilayah PT. Pertamina EP. Dari beberapa kali pertemuan dari pihak PT. Indomining dan PT. Pertamina EP bertemu untuk melakukan koordinasi maka disepakatilah suatu perjanjian Penggunaan Lahan secara Bersama yang diminta oleh PT. Pertamina.yang dalam perjanjian tersebut dihadiri oleh perwakilan dari pihak PT.Pertamina-MEDCO Sangasanga, Perwakilan dari PT. Indomining, dan diketahui oleh BPMIGAS Perwakilan wilayah Kalimantan & Sulawesi, PT. Pertamina EP Region KTI dan dari Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara.” (Wawancara tanggal 11 Juni 2012). Dapat disimpulkan bahwa adanya unsur kesengajaan dari para pihak juga menjadi faktor terjadinya tumpang tindih ini, dilihat dari adanya kesepakatan pihak perusahaan

PT. Pertamina EP dan perusahaan PT. Indomining yang

terbentuk dalam suatu perjanjian pemanfaatan lahan secara bersama ini. Yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam alasannya PT. Indomining memerlukan KP dan IUP batubara untuk memperoleh pendapatan perusahaan, yang oleh PT. Pertamina EP sendiri memberikan ijin pemanfaatan lahan secara bersama selama pihak perusahaan PT. Indomining melakukan kewajibannya secara bersama-sama menjaga aset Negara yang dimiliki perusahaan PT. Pertamina EP. Untuk Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Kutai kartanegara sendiri yang sebelum menerbitkan KP maupun IUP Eksplorasi dan Produksi Batubara kepada perusahaan PT.Indomining terlebih dahulu meminta koordinasi PT. Indomining kepada PT. Pertamina EP apabila terjadi masalah ataupun tumpang tuindih wilayah yang akan dimintakan IUP tersebut.

13


Tidak Adanya Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Ekspor batubara yang tidak jelas wilayah kuasa pertambangannya terlebih data jumlahnya dan semakin sulit dikontrol Pemerintah Pusat karena para bupati tidak mengirimkan laporan ke pusat. Fenomena ini banyak terjadi di berbagai daerah. Perusahaan pertambangan tidak mengindahkan meskipun calon areal kerjanya tumpang

tindih dengan

Izin Usaha

lainnya.

Masing-masing

perusahaan,

perusahaan pertambangan batubara berkeyakinan dengan melakukan aktivitas di areal yang dimohon (perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi membuka lahan dan melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi serta pengeboran minyak dan gas bumi melalui sumur-sumur migas sedangkan perusahaan pertambangan melakukan eksploitasi titik-titik eksplorasi) maka

hal itu menjadi tanda

kepemilikan izin operasi terhadap areal yang dimaksud. Adanya Pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Pelaksanaan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Serta Edaran Nomor 04.E/35/DJB/2012 tentang Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam Pertambangan umum yang berupa Iuran tetap dan iuran Produksi (royalti) yang oleh Pemerintah daerah ingin dioptimalkan untuk menjadi Devisa bagi Negara dan Pendapatan Daerah juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tumpang tindih lahan pertambangan ini. Hal ini pula yang mendorong pemerintah daerah untuk memberikan ijin kepada perusahaan pertambangan

14

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty) batubara untuk melakukan eksplorasi dan produksi. Karena selain adanya pendapatan dari Pertambangan Migas, batubara sendiri juga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar untuk daerah. Hal ini senada dengan keterangan dari Kasi Data Informasi Geologi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatakan: “Adanya pemberian ijin Eksplorasi dan Produksi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan batubara yaitu pada PT. Indomining Sangasanga, sehingga

mengakibatkan

perusahaan Migas yaitu

adanya

tumpang

tindih

wilayah

kerja

dengan

PT. Pertamina EP hal ini yang menjadi salah satu

faktornya yaitu karna adanya pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya Edaran tentang Penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran Produksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada para Pemegang IUP dan IPR”. (Wawancara tanggal 11 Desember 2012) Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingginya produksi minyak dan gas bumi serta batubara tercermin dari keberhasilan perusahaan pertambangan memberi kontribusi devisa pada Negara. Namun hal ini tidak lebih ramai dibicarakan dari permasalahan yang terjadi yaitu tumpang tindih lahan antara wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi serta wilayah kerja pertambangan batubara.

15


B. Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Wilayah Kerja PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dan PT. Indomining Sangasanga. Perjanjian sebagai bukti formil terjadinya ikatan hukum perdata bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pada dasarnya akar dari setiap ikatan hukum perdata. Bahwa posisi perjanjian adalah hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut (Pacta Sun Servanda). Maka dari itu, dalam merancang sebuah perjanjiaan, maka setiap drafter perlu memikirkan bagaimana model penyelesaian sengketa yang akan timbul ketika perjanjian itu dikemudian hari ternyata bermasalah. Proses Mediasi yang dipergunakan dalam Penyelesaian Sengketa Para Pihak Para pihak yang saling bersengketa dalam hal ini adalah PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dengan PT. Indomining Sangasanga. Dalam hal ini PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga maupun PT. Indomining Sangasanga memiliki alasan-alasan dan pendapat masing-masing sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih wilayah kerja ini. Fasilitator Proses penyelesaian sengketa antarpihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (fasilitator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi,fasilitator bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

16

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty) Memfasilitasi kedua belah pihak sehingga terjadi pertukaran informasi. Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antarpihak, menyesuaikan

persepsi,

dan

berusaha

mengurangi

perbedaan

sehingga

menghasilkan satu keputusan bersama. Fasilitator dalam sengketa tumpang tindih lahan yang terjadi antara PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dengan PT. Indomining Sangasanga yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara. Kesepakatan Tertulis Dari mediasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dengan PT. Indomining Sangasanga

yang mediatornya dalam hal ini Dinas Pertambangan

dan Energi diperolehlah suatu kesepakatan. Kesepakatan tersebut berupa kesepakatan tertulis yaitu Perjanjian Penggunaan Lahan secara Bersama yang disepakati oleh kedua pihak dalam hal ini PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dan PT. Indomining Sangasanga. Analisis Kesepakatan Penyelesaian Sengketa dengan Perjanjian Pemanfaatan Lahan secara Bersama (PPLB). Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Perjanjian Penggunaan lahan secara Bersama yang disepakati oleh PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dengan PT. Indomining ini menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pertambangan Pasal 26,

telah sesuai. Karena bunyi dari Pasal 26 yaitu : “Apabila telah didapat izin Kuasa Pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah

17


diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya”. Atas dasar inilah Perjanjian Penggunaan Lahan secara bersama yang telah disepakati oleh kedua pihak ini telah sesuai dan benar serta tidak melanggar hukum. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Perjanjian Penggunaan Lahan secara Bersama yang telah disepakati ini terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga telah sesuai karena tidak melanggar Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi: “Hak atas Wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi”. Hal ini sesuai karena dalam perjanjian ini perusahaan batubara hanya melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi batubara diatas tanah permukaan bumi sedangkan perusahaan MIGAS melakukan eksplorasi dan ekploitasi produksi dibawah permukaan tanah bumi. Dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 34 ayat 1 dan 2 juga diterangkan bahwa “dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah Negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang bersangkutan wajib untuk terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian yang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat”. Serta dalam Pasal 35 huruf a dan b, meliputi :

18

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty) Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan apabila: Sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; Dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah diatas tanah Negara sebagaimana dalam Pasal 34. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah Perjanjian Penggunaan Lahan secara Bersama yang telah disepakati ini terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah juga telah sesuai karena tidak melanggar Pasal 18 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “Untuk kegiatan pertambangan bahan galian atas tanah masyarakat yang tidak mau dialihkan harus bermitra dengan masyarakat tersebut atau pihak ketiga dan diketahui oleh pejabat yang berwenang”. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perjanjian Penggunaan Lahan secara Bersama yang telah disepakati ini terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak diatur didalam Undang-undang ini bagaimana penggunaan lahan yang diatasnya telah memiliki IUP lain.

19


Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak seperti tersirat dalam pasal 1338 KUHPerdata, maka pihakpihak yang akan mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang akan ada pada KUHPerdata. Dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para pihak akan memasuki perjanjian tersebut dengan demikian maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Undang-undang mengakui hak otonomi seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapapun serta dengan bebas pula rnenentukan isi perjanjian tersebut yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Selain asas tersebut, asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku

sebagai

undang-undang

bagi

mereka

yang

membuatnya,

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh karena bidang usaha yang saling mendukung tersebut, maka perusahaan pertambangan MIGAS sebagai Ijin Kuasa Pertambangan pertama bekerja sama dengan pihak perusahaan tambang batubara dalam hal penggunaan lahan secara bersama

untuk memberikan pendapatan baik untuk Pemerintah Daerah,

Pemerintah Pusat maupun bagi Negara. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian Penggunaan Lahan secara Bersama. Berdasarkan uraian tersebut berarti hak otonomi menunjukkan asas kesetaraan dalam melakukan perjanjian. Yang dalam prakteknya pada perjanjian kontraktual, klausula telah

20

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty) ditentukan secara sepihak oleh pihak pertama. Sedangkan pihak kedua, tentunya harus mematuhi ketentuan yang tertuang dalam perjanjian tersebut. BAB IV: PENUTUP Kesimpulan 1. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tumpang tindih lahan antara PT.Pertamina EP UBEP Sangasanga dengan PT.Indomining Sangasanga ada 3 (tiga) hal antara lain : 1) Adanya faktor kesengajaan dari Dinas Pertambangan dan Energi karena diterbitkan dan

dikeluarkannya ijin ini yang menurut Distamben sendiri

batubara selain karena untuk devisa bagi Negara, merupakan Pendapatan asli Daerah juga sebagai asas manfaat bagi kemakmuran rakyat. 2) Tidak adanya Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, karena Undang- Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang memberikan

kewenangan

menerbitkan

kuasa

sepenuhnya

pertambangan

kepada

(KP).

Pemda

Pemerintah

(bupati)

untuk

provinsi

hanya

menangani izin jika lokasi tambang berada di perbatasan dua kabupaten. Pemerintah pusat hanya mengeluarkan izin KP untuk lokasi tambang yang berada di perbatasan dua provinsi. Ekspor batubara yang tidak jelas wilayah kuasa pertambangannya terlebih data jumlahnya dan semakin sulit dikontrol Pemerintah Pusat karena para bupati tidak mengirimkan laporan ke pusat. 3) Adanya Pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena adanya upaya Pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Sumber Daya Alam

21


Pertambangan Umum dan Pelaksanaan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam Pertambangan umum yang berupa Iuran tetap dan iuran Produksi (royalti) yang oleh Pemerintah daerah ingin dioptimalkan untuk menjadi Devisa bagi Negara dan Pendapatan Daerah. Tinjauan Yuridis terhadap penyelesaian sengketa Tumpang Tindih Wilayah Kerja PT.Pertamina EP UBEP Sangasanga dan PT.Indomining. Metode Mediasi yang dipergunakan dalam Penyelesaian Sengketa telah berhasil untuk menyelesaikan sengketa tumpang tindih wilayah kerja ini dengan adanya perjanjian Pemanfaatan Lahan secara Bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak dan pihak Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Kutai Kartanegara sebagai mediatornya. Perjanjian Penggunaan lahan secara Bersama yang disepakati oleh PT.Pertamina EP UBEP Sangasanga dengan PT.Indomining ini Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak seperti tersirat dalam pasal 1338 KUHPerdata dan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 26, juga telah sesuai begitu pula dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 33 ayat 2, dan dalam

Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta pada Pasal 34 ayat 1 dan 2 dan Pasal 35 huruf a dan b. Serta pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan

22

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty) Umum Daerah Pasal 18 ayat 1 juga telah sesuai, tetapi pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak diatur tentang bagaimana penggunaan lahan diatasnya yang telah memiliki IUP lain. B. Saran Sehubungan pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dalam hal ini Pemerintah Daerah (bupati) ingin memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) semaksimal mungkin yang penulis menyarankan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk lebih bijak mengambil keputusan untuk menerbitkan ijin KP Batubara, karena Pemerintahan akan berjalan secara efektif apabila ditunjang adanya peran dan kesadaran dari aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sangat diperlukan karena aparat pemerintah yang akan melaksanakan tugas serta wewenangnya dalam menjalankan pemerintahan di suatu daerah tidak akan semata-mata mempergunakan kewenangannya secara berlebihan dan arogan dalam menerbitkan KP-KP batubara yang dapat merugikan masyarakat serta merusak lingkungan di wilayah Kabupaten Kutai kartanegara sendiri nantinya. Diharapkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat melakukan koordinasi

yang

mengeluarkan

baik

atau

dalam

menjalankan

menerbitkan

Kuasa

kewenangan

mereka

dalam

Pertambangan.

Apabila

terjadi

pelanggaran terhadap Perjanjian Pemanfaatan Lahan secara Bersama yang telah disepakati oleh kedua perusahaan ini yaitu PT.Pertamina EP dan PT.Indomining diharapkan agar pemerintah yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

23


Kutai Kartanegara selaku fasilitator

dalam perjanjian ini

dapat menjembatani

kepentingan tersebut, diperlukan kebijakan tepat dan komprehensif yang mampu mengoptimalkan pengembangan di sektor pertambangan yang ramah terhadap lingkungan.

Kebijakan

ini

nantinya

diharapkan

juga

dapat

memberikan

konsistensi, kejelasan, dan koordinasi (K3) dari Pemerintah kepada para pengusaha pertambangan dalam menjalankan usahanya. Dalam pemenuhan pendapatan bagi daerah maupun devisa bagi Negara serta sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Untuk saran penulis diharapkan agar hal yang menjadi salah satu faktor adanya tumpang tindih wilayah kerja ini berupa hasil-hasil dari pendapatan pertambangan tersebut benar-benar dipergunakan oleh Pemerintah dan disalurkan kepada seluruh masyarakat serta bermanfaat untuk kemakmuran rakyat. DAFTAR PUSTAKA A. Literatur. Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2007. Chomzah, Ali Achmad, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1, Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta Chomzah, Ali Achmad, 2002, Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan I dan 2), Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta Chomzah, Ali Achmad, 2002, Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan 3 dan 4), Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta Endarmoko, Eko, Tesaurus Bahasa Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006. S.B Marsh dan J.Soulsby, Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 2006. Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008. SIP Yuniar, Tanti, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta, Agung Media Mulia, 2009. Suharnoko, Hukum Perjanjian, Jakarta, Prenada Media Group, 2009 Sutedi, Adrian, Hukum Pertambangan, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Tim Penulis, Tips dan Cara Menyusun Skripsi, Yogyakarta, Penerbit Shira Media, 2009.

24

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa (Nurhayaty) B. Peraturan Perundang-undangan. Republik Indonesia ,Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan. Republik Indonesia ,Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah. C. Lain-lain http: // www.google.com, Pemerintah Usulkan Asumsi Lifting Minyak 2012 sebesar 950 Ribu BOPD, 2011 September 08. http: // www.hukumproperti.com, Izin Lokasi, 2011 Juni. http: // id.wikipedia.org, Pertamina, Senin, 2010 Maret 08. http: // www.kompas.com, Lokasi Pertambangan Tumpang Tindih di Kalimantan Timur, Kamis, 2009 Mei 28. http: // www.korankaltim.co.id, DPRD Minta Pemkab Tuntaskan Tumpang Tindih Lahan, Kamis, 2011 Mei 05.

25

JURNAL BERAJA NITI ISSN : Volume 2 Nomor 10 (2013) Copyright 2013

Recommend Documents