IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 358/IX/KIP-PS-M-A/2011 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 358/rX/KIPPS/2011 yang diajukan oleh:

Nama

: Moh Sidiq

Alamat

: Kompleks Perumahan PT Gudang Garam No. 06 Gunggung Sumenep, Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama

: Pengadilan Agama Sumenep

Alamat

: Jl. Dr. Cipto No. 7 Sumenep

selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

1

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang terdaftar pada tanggal 8 Agustus 2011 di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. [2.2] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menyerahkan seluruh berkas permohonan penyelesaian sengketa antara Pemohon Moh Sidiq dengan Termohon Pengadilan Agama Sumenep kepada Komisi Informasi Pusat dengan alasan Pengadilan Agama adalah Badan Publik Pusat, yang diterima di Komisi Informasi Pusat pada tanggal 28 September 2011 dengan registrasi Sengketa Nomor: 358/IX/KIP-PS/2011.

Kronologi [2.3] Pada tanggal 1 Juli 2011, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon dengan tujuan surat kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk seluruh hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sumenep 2. Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Baru Pengadilan Agama Sumenep

[2.4] Karena tidak mendapatkan jawaban dari Termohon, pada tanggal 26 Juli 2011 Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon dengan tujuan surat Ketua Pengadilan Agama Sumenep.

[2.5] Pada tanggal 28 Juli 2011 Termohon memberikan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan Termohon melalui Surat Nomor: W13-A32/690/PL.09/VII/2011 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep, Drs. Subandi, S.H. Di dalam tanggapannya Termohon menyatakan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi tatanan administrasi surat menyurat yang benar karena mengatasnamakan Koordinator Gebrak sebagai salah satu lembaga di Sumenep dan tidak melampirkan identitas diri berupa fotokopi KTP. 2. Bahwa masalah LHKPN para hakim di Pengadilan Agama Sumenep saat ini masih dalam proses verifikasi KPK sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 2

Tahun 2002. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 17 huruf h, hal tersebut tidak dapat dipenuhi. 3.

Bahwa mengenai salinan Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Baru Pengadilan Agama Sumenep tidak dapat diberikan kepada Pemohon, hal mana sudah diatur di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e.

[2.6] Tidak puas atas tanggapan Termohon yang menolak memberikan informasi, pada tanggal 8 Agustus 2011 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kemudian menyerahkan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 28 September 2011.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.7] Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.8] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Termohon atas pengajuan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon,

Petitum [2.9] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah inlormasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon. B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon ingin menambah permohonan kedua yaitu “dokumen kontrak pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Sumenep Tahap I dan Tahap II, yaitu tahun 2009 dan tahun 2010 beserta dokumen pendukungnya.” Pemohon menegaskan kembali permohonan karena dokumen pendukung terkadang dipisah atau dipecah. 2. Bahwa Pemohon hanya ingin mendetailkan tahun dokumen kontrak pembangunan gedung baru. Namun seandainya penambahan keterangan tidak disetujui, apa yang 3

disampaikan di dalam surat permohonan sudah cukup menjelaskan apa yang diinginkan oleh Pemohon. 3. Bahwa belum pernah ada klarifikasi atau komunikasi dengan Termohon. 4. Bahwa Pemohon sudah mencantumkan alasan permohonan di dalam surat, yaitu dalam rangka mendorong transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 5. Bahwa data yang Pemohon dapatkan menyebutkan bahwa pembangunan dilakukan pada tahun 2009 untuk tahap pertama dan tahun 2010 untuk tahap kedua. 6. Bahwa Pemohon meminta informasi atas nama individual bukan sebagai LSM. 7. Bahwa Pemohon meminta ringkasan LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK, mungkin hanya 2 (dua) lembar, yang telah dibagikan dan diwajibkan untuk diumumkan. Pemohon meminta LHKPN hakim. 8. Terkait dengan dokumen kontrak, Pemohon meminta termasuk dokumen lelangnya. 9. Bahwa Pemohon tidak tahu jumlah hakim di Pengadilan Agama Sumenep. Surat-Surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l

Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Sidiq dengan N.I.K: 3529013103730005

Bukti P-2

Salinan permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 1 Juli 2011.

Bukti P-3

Salinan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 26 Juli 2011.

Bukti P-4

Salinan surat tanggapan Termohon atas keberatan Pemohon melalui Surat Nomor:

W13-A32/690/PL.09/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011 yang

ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep, Drs. Subandi, S.H. Bukti P-5

Salinan formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tertanggal 8 Agustus 2011.

Bukti P-6

Salinan formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 28 September 2011.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir. Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

4

1. Primer

a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2.

Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan sehingga tidak ada keterangan yang dapat digali.

Surat-Surat Termohon [2.14] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis.

Keterangan Saksi [2.15] Menimbang Saksi Ardy Aulia, Ketua Tim LHKPN KPK memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Saksi membedakan antara proses verifikasi dengan pemeriksaan seluruh harta kekayaan (THKPN) yang diserahkan kepada KPK. KPK melakukan verifikasi dalam artian verifikasi administrasi, mengenai kelengkapan berkas untuk pemeriksaan. Karena jumlah pejabat ada begitu banyak, pemeriksaan tidak dilakukan terhadap semua, namun verifikasi dilakukan terhadap semua. 2. Bahwa terkait kewajiban untuk melaporkan, masih ada beberapa yang belum melaporkan LHKPN, yaitu sekitar 80 % sampai dengan 85 % belum melaporkan dengan skala nasional. 3. Bahwa terkait kontrol dengan pejabat yang jauh dari pusat, pada prinsipnya Saksi bekerja sama dengan semua koordinator LHKPN dan mereka yang akan meneruskan ke masing-masing wajib lapor. 4. Terkait kewajiban untuk mengumumkan LHKPN, persepsi Saksi adalah bahwa kewajiban yang ada di dalam Undang-Undang adalah kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan dan mengumumkan. Kewajiban KPK di sini sesuai dengan kewajiban dan surat kuasa yang diberikan oleh penyelenggaran negara untuk mengumumkan di dalam Tambahan Berita Negara. Jadi, KPK yang akan melakukan 5

pengumuman tersebut dengan persetujuan dari si penyelenggara negara berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada KPK. 5. Apabila pejabat negara tidak mengumumkan LHKPN di tempat dia bekerja, maka ada sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Tahun 2004 Pasal 20. 6. Bahwa format yang dimuat di dalam Tambahan Berita Negara adalah format yang sama yang dikirimkan kepada pejabat yang bersangkutan. 7. Bahwa koordinator LHKPN untuk pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Sumenep ada di Mahkamah Agung. 8. Bahwa LHKPN tahun 2011 untuk lingkungan Pengadilan Agama Sumenep, sudah disampaikan kepada KPK dan proses verifikasinya telah selesai. 9. Bahwa yang terkena kewajiban melaporkan LHKPN di Pengadilan Agama Sumenep adalah hakim. 10. Bahwa di Pengadilan Agama Sumenep ada 6 hakim yang telah melaporkan LHKPN, Seluruhnya telah diverifikasi dan telah dimasukkan ke dalam Tambahan Berita Negara, bervariasi dari tahun 2008 sampai tahun 2010. 11. Bahwa KPK sudah mengirimkan hasil verifikasi LHKPN hakim Pengadilan Agama Sumenep pada tahun 2008, 2009, dan 2010. 12. Bahwa saat ini tinggal 5 (lima) orang hakim dari jumlah 6 (enam) orang yang telah melaporkan LHKPN . 5 (lima) orang hakim tersebut saat ini masih bertugas di Pengadilan Agama Sumenep. 13. Bahwa KPK telah melakukan proses verifikasi dan telah menyampaikan hasil verifikasi kepada Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal: (1) 25 Juni 2008; (2) 25 Februari 2010; (3) 23 Desember 2009; (4) 14 Oktober 2009; dan (5)12 Oktober 2010. 14. Bahwa khusus untuk hakim di Pengadilan Agama Sumenep, menyerahkan proses pengumuman kepada KPK. 15. Bahwa

perbedaan

pemeriksaan

dan

verifikasi,

verifikasi

lebih

bersifat

administrasinya. Misalnya, Saya menyerahkan LHKPN berikut data pendukungnya. Nanti di KPK akan diverifikasi apakah telah sesuai dengan klasifikasi yang ada. 16. Bahwa pemeriksaan itu dilakukan dalam hal: (1) karena ada hasil analisas; (2) karena adanya laporan dari masyarakat; atau (3) permintaan dari penegak hukum. 17. Bahwa himbauan untuk mengumumkan LHKPN itu disebarkan oleh KPK melalui sosialisasi atau melalui koordinator LHKPN measing-masing penyelenggara negara. Di dalam pengembalian LHKPN juga disampaikan surat pemberitahuan untuk mengumumkan dan memberitahukan kepada KPK. 6

18. Status informasi hasil verifikasi di KPK adalah informasi publik. 19. Bahwa apabila data yang disampaikan tidak lengkap, KPK akan menyurati pejabat yang bersangkutan. Yang diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara hanya laporan yang sudah lengkap. 20. Bahwa tujuan dari publikasi adalah untuk akuntabilitas pejabat negara. 21. Bahwa ketika LHKPN d'mpload dalam bentuk Tambahan Berita Negara, sebenarnya siapapun telah bisa mengaksesnya. Hanya saja. Saksi tidak tahu apakah saat ini dokumen Tambahan Berita Negara yang dimaksud masih dapat dilihat di website KPK atau tidak. 22. Bahwa khusus untuk Pengadilan Agama Sumenep, Saksi masih menunggu surat kuasa untuk mengumumkannya dari pejabat negara yang bersangkutan.

Keterangan Ahli [2.16] Menimbang Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho, Kepala Bagian Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Karena permohonannya terjadi pada tahun 2011, maka peraturan yang berlaku adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010. 2. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, ada pengaturan di bawahnya melalui Peraturan Kepala LKPP (Perka) Nomor 2 Tahun 2011. Perka tersebut mengatur bukan hanya tentang kontrak tetapi standar dokumen pengadaan termasuk kontrak. 3. Bahwa dokumen pengadaan dibagi 2 (dua). Yang pertama adalah dokumen kualifikasi dan yang kedua adakah dokumen pemilihan. 4. Dokumen kualifikasi merujuk pada Pasal 64 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatkan bahwa dokumen kualifikasi paling kurang terdiri atas: (a) petunjuk pengisian formulir kualifikasi; (b) formulir isian kualifikasi ; dan (c) instruksi kepada peserta kualifikasi, lembar data kualifikasi, pakta integritas, dan tata cara evaluasi kualifikasi. 5. Berikutnya, di dalam ayat (3) terkait dokumen pemilihan, sekurang-kurangnya terdiri dari: undangan kepada calon penyedia barang dan jasa, instruksi kepada peserta pengadaan barang dan hasa, syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar, surat penawaran, rancangan kontrak, bentuk jaminan, dan contoh formulir isian. 7

6. Bahwa terkait keterbukaan informasi publik, sebenarnya belum diatur secara jelas oleh LKPP, namun jika dilihat dari isinya, yang perlu diinformasikan kepada publik adalah kontraknya saj, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan di awal. 7. Bahwa dokumen penawaran dari para penawar adalah rahasia perusahaan yang menawar. 8. Bahwa copy right konsultan yang merancang bangunan juga ikut dibeli oleh pemerintah. 9. Bahwa nilai kontraknya harus terbuka, meskipun tidak diatur secara detail di dalam Perpres. 10. Sebelum ada penandatanganan kontrak, salah satu prosesnya adalah pelelangan. Lelang itu dimulai dari penetapan HPS, kemudian membuat spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak. Yang membuatnya adalah PPK, setelah itu dikirim kepada panitia pengadaan (dulu namanya panitia lelang). Panitia pengadaan yang melakukan pelelangan memilih penyedia mana yang berhak mengerjakan proyek ini. Di dalam memilih ada kualifikasi. Setelah pemilihan, ditetapkan calon pemenang. Jika nilai kontraknya di atas 100 M, penetapan dilakukan oleh Pengguna Anggaran (Menteri). Kalau di bawah itu, oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Terkait dengan Pengadilan Agama, karena instansi vertikalnya adalah Mahkamah Agung, maka biasanya Ketua Pengadilan adalah Kuasa Pengguna Anggaran-nya. 11. Bahwa harga yang dilelangkan biasanya harga yang paling responsif terhadap spesifiasi teknis berdasarkan penilaian panitia. 12. Bahwa di dalam peraturan LKPP, dokumen pendukung adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak. 13. Bahwa yang rahasia dari dokumen kontrak menurut ahli adalah “racikan”nya. 14. Bahwa di dalam format pengisian yang ada terkait dengan matriks keuangan apabila koefisien dikunci maka para pesaing tidak akan dapat mencuri “racikan” tersebut karena “racikan” sudah dipastikan. Namun yang dikhawatirkan biasanya adalah permasalahan sosial ketika banyak LSM yang meminta datanya sehingga sulit bagi penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. 15. Bahwa isi SSUK itu adalah definisi pekerjaan, bahasanya, larangan KKN, asal material bahan, korespondensi, wakil sah para pihak, pembukuan perpajakan, pengalihan atau sub kontrak, pengabaian dan seterusnya yang sifatnya umum.

8

16. Bahwa jenis pengadaan gedung seperti gedung Pengadilan Agama di kabupaten, biasanya tidak berbasis performance based. 17. Bahwa gedung pengadilan pada umumnya tidak memiliki konstruksi yang rumit sehingga persaingan yang ada antar kompetitor lebih kepada harga barang dan komponen biaya yang lain.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK [3.1] Menimbang para pihak tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf e. Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: !. kedudukan hukum (Jegal standing) Pemohon. 2. kedudukan hukum (legal standing) Termohon. 3. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7, 9

Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah individu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Sidiq dengan N.I.K: 3529013103730005 (Bukti P-l) 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi secara kepada Termohon tertanggal 1 Juli 2011 (Bukti P-2) 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 26 Juli 2011. (Bukti P-3) 4. Termohon menanggapi keberatan Pemohon melalui melalui Surat Nomor: W13A32/690/PL.09/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011

yang ditandatangani oleh

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep, Drs. Subandi, S.H. (Bukti P-4). 5. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Agustus 2011. (Bukti P-5) 6. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 28 September 2011. (bukti P-6)

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan [4.4] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kedudukan Termohon.

B. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) hurul a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf e UU YA? juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf d, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. [4.7] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan

10

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf d dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat. [4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah bagian dari Badan Publik Pusat Mahkamah Agung. [4.11] Menimbang bahwa Termohon adalah bagian dari Badan Publik Pusat, Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa permohonan

a quo.

Selanjutnya Majelis akan memeriksa pokok permohonan.

C. Kedudukan Hukum (LegaI Standing) Termohon [4.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki SLIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP: Badan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.13] Menimbang sebagai bagian dari Badan Publik Pusat, Termohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Badan Publik Pusat baik dari segi sumber dana dari APBN maupun tugas dan fungsi yudikatif.

11

[4.14] Menimbang keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13] Majelis berpendapat Termohon adalah Badan Publik yang dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam UU KIP, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

D. Pokok Permohonan [4.15] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, tanggapan Termohon serta bukti surat. Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon telah mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon namun tidak puas atas tanggapan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [ 2 .2]

3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, terdapat juga fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya. E. Pendapat Majelis [4.16] Menimbang di dalam permohonan informasi, Pemohon memohon informasi berupa: 1. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk seluruh hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sumenep 2. Salinan Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Baru Pengadilan Agama Sumenep 1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) [4.17] Menimbang bahwa Pemohon menegaskan bahwa informasi LHKPN yang dibutuhkan oleh Pemohon adalah ringkasan LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK, yang mungkin hanya terdiri dari 2 (dua) lembar, yang telah dibagikan dan diwajibkan untuk diumumkan.

12

[4.18] Menimbang bahwa di dalam surat tanggapan atas keberatan Pemohon melalui Surat Nomor W13-A32/690/PL/09/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011 (Bukti P-4), Termohon berpendapat bahwa: masalah LHKPN para hakim di Pengadilan Agama Sumenep masih dalam proses verifikasi KPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 17 huruf h hal tersebut tidak dapat dipenuhi. [4.19] Menimbang Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan: Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut: (a) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; [4.20] Menimbang Pasal 6 ayat (3) juncto Pasal 17 huruf h UU KIP menyatakan: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: (h) Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. [4.21] Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat (2) UU KIP menyatakan: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain, apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; darfatau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. [4.22] Menimbang Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. [4.23] Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

13

selanjutnya disebut UU Penyelenggaraan Negara menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang dikenai kewajiban berdasarkan UU Penyelenggaraan Negara, yang menyatakan: Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. [4.24] Menimbang bahwa Pasal 5 angka 2 dan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999) menyatakan bahwa: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: (2) bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; (3) melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

[4.25] Menimbang

Pasal

5

Keputusan

Komisi

Pemberantasan

Korupsi

Nomor

KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menyatakan bahwa: (1) Pengumuman LHKPN dilakukan setelah LHKPN diterima KP K dan dilakukan verifikasi. (2) Pengumuman kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum, selama dan setelah PN menjabat, dengan cara mengumumkan LHKPN kepada publik melalui Berita Negara Republik Indonesia/Tambahan Berita Negara dan atau media lain yang ditetapkan oleh KPK. (3) Media lain yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. Website KPK dengan format khusus atau; b. Papan pengumuman pada kantor KPK atau; c. Papan pengumuman pada instansi dimana PN yang bersangkutan bekerja dan atau; _ d. Koran Harian Nasional atau harian lokal ditingkat kabupaten dan atau Provinsi dimana PN berdomisili. (4) Pelaksanaan pengumuman LHKPN dilakukan oleh PN yang bersangkutan dan atau oleh KPK berdasarkan surat kuasa yang diberikan PN kepada KPK. (5) Dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman pada instansi dimana PN yang bersangkutan bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), KPK mengirimkan format pengumuman LHKPN kepada Pimpinan Instansi dimana PN bekerja, agar menginstruksikan kepada PN yang bersangkutan untuk 14

mengumumkan LHKPN di papan pengumuman resmi instansi setempat, selama 1 (satu) bulan berturut-turut, sehari setelah format pengumuman diterima. (6) Pengumuman harta kekayaan yang diumumkan oleh PN yang bersangkutan dilaksanakan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tambahan Berita Negara dan atau melalui Koran Harian Nasional atau harian lokal ditingkat kabupaten dan atau Provinsi dimana PN berdomisili atas biaya Penyelenggara yang bersangkutan, dengan menggunakan format pengumuman yang telah ditetapkan oleh KPK dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LHKPN dinyatakan lengkap oleh KPK. (7) Bukti salinan atau fotokopi pengumuman Harta Kekayaan PN disampaikan kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan oleh PN yang bersangkutan. (8) Untuk kepentingan publik, akuntabilitas dan transparansi, KPK membuka akses informasi LHKPN yang telah diumumkan kepada publik dengan syarat-syarat akses informasi yang ditetapkan oleh KPK. (9) Syarat-syarat akses informasi yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) adalah persyaratan yang wajib diikuti oleh pemohon informasi LHKPN dengan mengisi nota permintaan/peminjaman data/informasi/dokumen LHKPN yang formatnya ditetapkan oleh KPK. [4.26] Menimbang Pasal 11 ayat (1) Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menyatakan bahwa: Setiap pimpinan lembaga/instansi baik tingkat pusat maupun daerah menyampaikan daftar PN yang berada di lingkungannya dan menginstruksikan kepada PN tertentu untuk mengumumkan LHKPN. [4.27] Menimbang Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirinu dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.” [4.28] Menimbang bahwa tidak ada Undang-Undang yang menyatakan bahwa informasi LHKPN dari pejabat negara adalah informasi yang bersifat rahasia. [4.29] Menimbang Keterangan Saksi Ardy Aulia, Ketua Tim LHKPN KPK menyatakan bahwa hasil verifikasi KPK terhadap LHKPN pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Sumenep telah disampaikan pada tanggal: 25 Juni 2008, 25 Februari 2010, 23 Desember 2009, 14 Oktober 2009, dan 12 Oktober 2010.

15

[4.30] Menimbang bahwa Pemohon di dalam surat permintaannya hanya menyebutkan kebutuhannya terhadap informasi LHKPN untuk seluruh hakim di Pengadilan Agama Sumenep secara umum tanpa menyebutkan tahun tertentu.

[4.31] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.30], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan menolak memberikan salinan LHKPN para hakim di Pengadilan Agama Sumenep karena masih dalam proses verifikasi KPK adalah tidak relevan. 2.

Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Baru Pengadilan

[4.32] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan meminta informasi berupa Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Baru Pengadilan Agama Sumenep beserta dokumen pendukungnya. [4.33] Menimbang Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan.

[4.34] Menimbang Pasal 49 Perki PPSIP menyatakan: Dalam hal Termohon dan kuasanya tidak hadir pada persidangan yang ditetapkan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon. [4.35] Menimbang Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mengklarifikasi dengan pasti informasi apa saja yang ada di dalam Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Baru Pengadilan Agama Sumenep tersebut. Oleh karena iu, Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan isi dokumen kontrak pembangunan gedung pada umumnya. [4.36] Menimbang bahwa di dalam surat tanggapan Termohon atas keberatan Pemohon (Bukti P-4), Termohon menyatakan tidak dapat memberikan dokumen kontrak yang diminta Pemohon dengan dasar hukum Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP. [4.37] Menimbang bahwa dari tanggapan tersebut terlihat bahwa Termohon belum sepenuhnya memahami aturan yang ada di dalam UU KIP, dimana dasar penolakan pemberian informasi oleh Badan Publik hanya dapat didasarkan pada Pasal 6 dan Pasal 17

16

UU KIP, sementara Pasal 11 avat U') huruf e justru mengatur kewajiban Badan Publik, untuk menyediakan informasi “perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga”setiap saat.

[4.38] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf e Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga. [4.39] Menimbang bahwa meskipun perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga atau pihak lain adalah informasi yang wajib diumumkan setiap saat. Majelis berpendapat perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat. [4.40] Menimbang Keterangan Ahli, Tjipto Prasetyo Nugroho Kepala Bagian Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di persidangan yang menyatakan bahwa: dokumen pendukung kontrak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. [4.41] Menimbang bahwa selanjutnya Ahli juga menyatakan bahwa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), nilai Kontrak, dan spesifikasi teknis adalah informasi yang terbuka namun “racikan” adalah informasi yang bersifat rahasia karena dapat menganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. [4.42] Menimbang bahwa gedung pengadilan pada umumnya tidak memiliki konstruksi yang rumit sehingga persaingan yang ada antar kompetitor lebih kepada spesifikasi dan barang, yang tidak berimplikasi kepada rekayasa teknologi yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual tertentu. [4.43] Menimbang bahwa Majelis berpendapat bahwa apabila nilai kontrak, salinan kontrak, dokumen perizinan, spesifikasi teknis, dan usulan pemenang lelang serta pertimbangannya dibuka kepada publik, tidak menyebabkan terganggunya kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat serta perlindungan atas hak kekayaan intelektual tertentu sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 17 huruf b UU KIP.

17

[4.44] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.32] sampai dengan paragraf [4.43], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan menolak memberikan informasi salinan dokumen kontrak pembangunan gedung adalah tidak berdasarkan hukum.

5. KESIMPULAN MAJELIS Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6,2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa: 1. Salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk seluruh hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sumenep dalam format Tambahan Berita Negara adalah informasi yang terbuka. 2. Salinan Dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Baru Pengadilan Agama Sumenep yang meliputi: a. nilai kontrak b. salinan kontrak; c. dokumen perizinan; d. spesifikasi teknis; dan e. usulan pemenang lelang dan pertimbangannya adalah informasi yang terbuka.

18

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramly Amin Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Alamsyah Saragih, dan Amirudin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 15 Februari 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Februari 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Isnaneni Siregar sebagai Petugas Kepaniteraan, tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Termohon. Ketua Majelis

(

^

wlon)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Ahmad Alamsyah Saragih)

(Amirudin)

Petugas Kepaniteraan

(Isnaneni Siregar)

19

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

18 Februari 2013 Petugas Kepaniteraan

(Isnaneni Siregar)

20