IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT

ASLI

REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 206 I/VI/KJP-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 206 I/VI/KIPPS/2012 yang diajukan oleh:

Nama

: Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Timur

Aiamat

: JX Internasional, Ground Floor R-Al. Jl. Jend Ahmad Yani No, 99, Surabaya 60234

selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama

: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang 'lanjung Perak

Alamat

: Jl. Tanjung Perak Timur No, 620, Surabaya 60165

Yang di dalam persidangan, Djarwo Surjanlo selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) melalui Surat Kuasa Nomor: KP.0503/174/P.IIL2012 tertanggal 27 November memberikan kuasa kepada: 1. Agus Hermawan, S.II selaku Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero); 2. Afandi, S.H selaku Manager Aneka Usaha dan Properti PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak;

1

3. Suni tin no, S.T selaku Manager Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak: 4. Budi Siswanto, S.H selaku Asisten Kepala Biro Hukum Bidang Peraturan Perusahaan dan Bantuan Hukum PT Pelabuhan Indonesia (Persero); 5. Ileribertus llaryance, S,H selaku Asisten Manager Hukum dan Humas PT Pelabuhan Indonesia 111 (Persero) Cabang Tanjung Perak; 6. Uni Syarifah Arnbarwati, S.H selaku Supervisor Perikalan PT Pelabuhan Indonesia IN (Persero) Cabang Tanjung Perak; 7. Yuliami Shinta Permata, S.H selaku Supervisor Bantuan Hukum dan Peraturan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.

Agus Hcrmawan selaku Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) melalui Surat Kuasa Nomor: KP.0503/57.I/P.III-2013 tertanggal 18 Februari 2013 memberikan kuasa kepada Daru Wicaksono J, selaku Asisten Senior Manager Bina Usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selanjutnya disebut sebagai Termohon,

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah membaca keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; l elah memeriksa bukti-bukti dari Termohon:

2, DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 Mei 2012 kemudian dilimpahkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 29 Mei 2012 (diterima pada tanggal 18 Juni 2012) dan terdaftar dengan Nomor Sengketa: 206 I/VI/KIP-PS/2012.

Kronologi 2

[22] Pada tanggal 5 Maret 2012, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya melalui surat Nomor: 018/YLPKJatim/DOK/II/2012. Informasi yang diminta oleh Pemohon adalah: 1. Pertimbangan ekonomi yang menjadi dasar keekunomian tentang kenaikan tarif air bersih PT Pelindo MI Cabang Tanjung Perak, Surabaya yang bekerja sama dengan PT Suraya .Vlegah Cemerlang (SMC) sejak tahun 2004. 2. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar kenaikan tarif air bersih sebagaimana dimaksud pada poin 1.

[2.3J Karena tidak mendapatkan jawaban dari Termohon, pada tanggal 21 Maret 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya melalui surat Nomor; 02LTLPK-Jatim/DOK/IlI/2012.

[2.4] Pada tanggal 5 April 2012, Termohon menjawab surat permohonan informasi Pemohon yang bernomor: 108/YITK-Jatim/DOK/11/2012, melalui surat Nomor: PU.03/1/TPR-2012. Adapun jawaban surat Termohon adalah sebagai berikut: 1. Dasar pertimbangan ekonomi terkait dengan penyesuaian tarif pelayanan air kapal adalah: a. Tarif air bersih yang berlaku di Lingkungan PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak terakhir kali disesuaikan pada tahun 2006. b. Terjadinya peningkatan biaya operasional, pemeliharaan dan investasi sebagai akibat kenaikan harga (BBM, TDL) dan kenaikan tingkat upah minimum regional tiap tahunnya mengharuskan segera dilakukan penyesuaian tarif air bersih. e. Tingkat pertumbuhan inflasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 mencapai -L 40%. d. Rata-rata kenaikan harga BBM industri sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini sebesar ± 12% dan pada bulan September 2011 harga BBM industri mencapai Rp. 8,145,-. e. Upah Minimum Regional Kota Surabaya sejak tahun 2006 mengalami tingkat pertumbuhan 10,83%. f. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) secara kumulatif 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2006 mencapai 72%. g. Bahwa perbandingan Besaran Tarif Pelayanan Air Bersih tahun 2011 di Pelabuhan Kelas Utama di Indonesia adalah sebagai berikut: TAKIK RUPIAH DOLLAR

TG PRIOK BELAYVAN Rp. 45.000,- Rp. 33.000,USD 8.00 USD 7.00

3

MAKASSAR Rp. 21.500,USD 7.00

TG PERAK Rp. 16.000,USD 5.01

h. Seialu mengupayakan peningkatan fasilitas dan kualitas dalam pelayanan air bers ih kepada pelanggan. i. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak menyampaikan hasil uji kualitas air bersih kepada DPC INSA Surabaya secara rutin setiap bulan. j. Komponen perhitungan penyesuaian tarif pelayanan air bersih meliputi biaya langsung (pegawai, bahan, penyusutan, sewa, administrasi dan umum), Biaya Operasi Tak Langsung, Biaya Penunjang Operasi. 2. Dasar pertimbangan hukumnya adalah: a. Rahwa PT Pelindo IH (Persero) adalah Badan Csaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.88 Tahun 2011 selaku Terminal Operator yang mempunyai kewenangan salah satunya dalam pelayanan air bersih. b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut, Badan Csaha Pelabuhan berhak menentukan besaran tarif air bersih. c. Bahwa kenaikan tarif tersebut merupakan tarif kesepakatan antara PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak dan Asosiasi Perusahaan Pelayaran {Indonesian National Shipowner 's Association/INSA) sebagai organisasi yang mewakili pengguna jasa pelayanan air bersih. d. Kesepakatan sebagaimana dimaksud di atas adalah salah satu dasar penyesuaian tarif pelayanan air bersih yang kemudian ditetapkan oleh Direksi P'f Pelindo III (Persero). e. Bahwa sebelum pemberlakuan penyesuaian tarif pelayanan air bersih tersebut, PT Pelindo 111 (Persero) Cabang Tanjung Perak telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna pelayanan jasa air bersih untuk kapal dan dalam sosialisasi tersebut tidak ada keberatan dari pengguna jasa air bersih untuk kapal. 3. Terkait dengan uji kualitas air bersih produksi PT SMC dapat Kami sampaikan bahwa air bersih produksi PT SMC setiap 1 (satu) bulan sekali dilakukan uji kualitas di lembaga yang mempunyai akreditasi nasional (Komite Akreditasi Nasional/KAN) yaitu PT Jasa Tirta dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Surabaya dan dinyatakan telah memenuhi syarat kualitas air bersih yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 492/MENKES/Pcr/IV/201 [2.5] Alas surat jawaban Termohon tersebut, Pemohon kembali mengajukan keberatan pada tanggal 17 April 2012 melalui surat Nomor: 023/YLPK-Jatim/DOK/lV/2012 dengan menyebutkan poin keberatan pada pokoknya sebagai berikut: L Dasar Pertimbangan Kcckonomian a. Bahwa pertimbangan yang disampaikan Termohon hanya berdasarkan asumsiasumsi dasar yang bisa saja diduga telah terjadi mark-up dari kebutuhan riil yang sebenarnya. Oleh karenanya, untuk menghindari dugaan semacam itu, Kami mohon dokumen pendukung berupa formulasi perhitungan tarif dari biaya langsung dan biaya tak langsung produksi air bersih seperti yang 4

diasumsikan dalam surat Saudara sehingga muncul besaran ketetapan tarif air bersih. Mengingat YLPK Jatim setiap ada kenaikan tarif transportasi umum darat yang tergabung dalam ORGANDA maupun transportasi umum laut yang tergabung dalam GAPASDAF akibat adanya kenaikan tarif BB\1 selalu mengekspos ke publik tentang usulan kenaikan tarif berdasarkan formulasi perhitungan yang udah dibakukan oleh Departemen Perhubungan, Sepengetahuan kami tentang formulasi perhitungan produksi air bersih dan air minum untuk menentukan rasionalisasi tarifnya ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri. b. Perbandingan tarif air bersih di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makasar tentu tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk penyesuaian tarif air bersih di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya karena sangat dimungkinkan adanya perbedaan teknologi yang digunakan dan dimungkinkan karena adanya perbedaan kualitas airnya, sedangkan teknologi IPAL dan output kualitas air bersih di PT, Pelindo III yang kami ketahui dari hasil uji laboratorium yang kami lakukan ternyata kualitasnya lebih rendah dari kualitas air PDAM dan kualitas air produksi ALAS sehingga air bersih yang didistribusi berupa air oplosan SMC, PDAM dan ALAS yang mengalami degradasi kualitas air yang tidak layak untuk dikonsumsi orang/manusia. 2. Dasar Pertimbangan Hukum Surat Saudara belum menjawab secara lengkap seperti yang kami mohonkan karena sama sekali tidak didukung dengan dokumentasi yang mendasari alasan pada poinpoin tersebut, [2.6] Pada tanggal Mei 2012, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

[2.7] Komisi Informasi Pusat menerima limpahan sengketa dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Juni 2012 melalui Surat Nomor: 058/177/K!-ProvJatim/V'/2012 tertanggal 29 Mei 2012.

[2.8] Telah dilakukan mediasi pada tanggal 28 November 2012 namun tidak tercapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal dan proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui ajudikasi.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.9] Dalam rangka pengawasan dan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi 5

[2.10J Pemohon tidak puas atas tanggapan Termohon.

Petitum [2.11] Meminta Komisi informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon,

B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.12] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Pemohon menginginkan formula penghitungan tarif. Setiap kali ada kenaikan tarif yang disetujui DPRf) biasanya Pemohon membuat perhitungan tarif rinci, 2. Bahwa jawaban Termohon tidak dilampiri dengan dokumen pendukung. Termohon menjawab hanya sekian % (persen) namun tidak terformulasi karena tidak ada perhitungan rincinya. 3. Apabila hasil uji konsekuensi menyatakan dokumen tersebut dikecualikau, Pemohon ingin tetap mengaksesnya karena menyangkut kepentingan nilai ekonomi masyarakat secara menyeluruh. 4. Bahwa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mengakses informasi yang jelas dan jujur, Yang Pemohon maksud dengan konsumen di sini adalah konsumen langsung yaitu konsumen jasa pelayaran dan konsumen antara yaitu pengusaha pelayaran. 5. Bahwa tidak semua konsumen tergabung dengan fNSA. 6. Bahwa Pemohon tidak berkepentingan terhadap jasa pelayaran (penumpang). Kepentingan Pemohon adalah

kaitannya dengan harga yang meningkat untuk

penumpang. 7. Bahwa riset langsung Pemohon kepada kualitas air bersih. Bahwa PDAM saja menjual air bersih per meter kubik seharga 10 ribu (untuk pasokan di pelabuhan), namun Pelindo hisa sampai 21 ribu rupiah. Sementara itu. untuk konsumen PDAM, seharga 3500 rupiah per meter kubik (air minum). 8. Bahwa Pemohon sudah mengecek mengenai baku mutu air PDAM Surabaya dan hasilnya adalah air minum. 9. Bahwa gugatan Pemohon terhadap Termohon di pengadilan adalah terkait kualitas air sementara kepada Komisi Informasi terkait informasi pertimbangan ekonomi dan pertimbangan hukum. 6

Surat-Surat Pemohon [2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-l

Salinan surat pemberitahuan perubahan Pengurus YLPK Jawa Timur tertanggal 7 November 2012 beserta lampirannya, ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor Surat: 077/YLPK-JATIM/PP/XI/2012,

Bukti P-2

Salinan

Keputusan

Kementerian Hukum dan

HAM Nomor:

41D2.AH.01.04, Tahun 2012 tentang Pengesahan

Yayasan

AHU-

Lembaga

Perlindungan Konsumen Jawa Timur tertanggal 2 Juli 2012. Bukti P-3

Salinan Akte Notaris Pendirian YLPK Jawa Timur menyesuaikan UU Yayasan Tahun 2012 Nomor 1 tertanggal 2 April 2012.

Bukti P-4

Salinan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) YLKP Jawa Timur

Bukti P-5

Salinan Akte Notaris Pendirian YLPK Jawa Timur Nomor 73 tertanggal 27 Juni 2000.

Bukti P-6

Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawra Timur Nomor: 024/YLPK-Jatim/DOK/V/2012, pada tanggal 1 Mei 2012.

Bukti P-7

Salinan permohonan informasi secara kepada Teranohon tertanggal 5 Maret 2012 dengan Nomor Surat: 018/YLPK-Jatim/DOK/II/2012.

Bukti P-S

Salinan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 21 Maret 2012 dengan Nomor Surat: 02I/YLPK-Jatim/DOK/N[/2012.

Bukti P-9

Salinan Surat Keberatan Pemohon terhadap jawaban Termohon melalui surat Nomor: 023/YLPK-Jatim/DOK7IV/201 tertanggal 17 April 2012.

Bukti P-10

Salinan

Surat

Izin

Pengambilan,

Pemanfaatan,

Pengambilan

dan

Pemanfaatan Air Permukaan di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Nomor: 503.611.24/17003/120/2008 atas nama Herry Kusw'oyo, Direktur P f. Suraya Megah Cemerlang (SMC), yang tujuan pengambilan pemanfaatan air; Untuk Industri Kapal dan Air Bersih (Air Domestik) untuk Kebutuhan Perkantoran di Kawrasan PT. Pelindo III Cabang Tanjung Perak di Surabaya. Bukti P-11

Salinan Surat Izin Pengambilan, Pemanfaatan, Pengambilan dan Pemanfaatan 7

Air Permukaan di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Nomor; 503.611.24/5407/120/2008 atas nama Ir. Mohamad Selim Direktur Teknik PDAM Kota Surabaya dengan tujuan pengambilan, pemanfaatan air: Bahan Baku Air Minum.

[2.141 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon [2.15] Menimbang bahwa di persidangan Termohon memberikan pernyataan sebagai berikut: 1. Bahwa Pelindo adalah sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi amanah oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Tahun 92 kemudian diperbarahaui dengan Undang-Undang Tahun 2008 dan PP Nomor 69 yang diperbaharui dengan PP Nomor 61 Tahun 2009. Termohon memiliki Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2001. Selaku BUMN yang bergerak dibidang kepelabuhan, Termohon juga diberikan amanah oleh Negara dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian daerah yang berefek pada perekonomian nasional, karena sebagian besar distribusi barang melalui pelabuhan. 2. Bahwa terkait dengan tarif, Termohon tidak bisa memberlakukan tarif dengan seenaknya. Ada aturan bahwa di KM No. 50 juneto Nomor 72 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pelayanan air bersih termasuk dalam salah satu jenis dan struktur serta golongan tarif dasar kepelabuhan. Jadi, tarif air bersih ini sudah ditetapkan strukturnya; jasa pelayanan labuh, jasa pelayanan pemanduan, jasa tarif dan jasa kepelabuhan yang lain. Terkait jasa di dalam PP 61 Tahun 2009, disebutkan bahwa Badan Usaha Pelabuhan diberikan kewenangan untuk menentukan tarif. 8

3. Bahwa di dalam dokumen kesepakatan dengan asosiasi ada pertimbangan ekonominya dan bisa diakses. 4. Bahwa terkait pertimbangan hukum bisa diakses dan sudah diberikan kepada Pemohon. 5. Bahwa terkait perhitungan tarif, Termohon membuat angka yang sudah dihitung dengan jasa-jasa lain seperti kualitas pelayanan dan biaya produksi. Setelah itu disampaikan kepada asosiasi untuk dibahas. Asosiasi membahas pertama dengan tim kecil selanjutnya rapat bersama dengan mempertimbangkan pertimbangan ekonomi. 6. Bahwa apabila pertimbangan ekonomi dibuka, ada pihak lain yaitu rival Termohon yang bisa mengantisipasi. 7. Saat ini sudah ada beberapa Badan Usaha Swasta yang sudah memiliki perizinan yang sama dengan Termohon dalam hal penyedia air. 8. Bahwa Termohon meminta

Majelis agar melakukan pemeriksaan seeara

substansi. 9. Bahwa Pemohon ini kedudukannya juga sebagai lembaga perlindungan konsumen terhadap penjualan air bersih. Pemohon juga mengajukan gugatan perdata kepada Termohon.

Termohon

meminta

untuk

memisahkan

antara

kepentingan

permasalahan informasi publik terhadap perlindungan konsumennya. Surat-Surat Termohon [2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis .sebagai berikut:

Bukti T -1

Surat Kuasa Nomor: KP.0503/174/P.II1-2012 tertanggal 27 November dan Salinan Surat Kuasa Nomor: KP.0503/57.I/P.I1I-2013 tertanggal 18 h'ebruari 2013

Bukti T-2

Korelasi Pendapatan dan Produksi Jasa Air Kapal terhadap Target dan Pendapatan Perusahaan secara Keseluruhan.

Bukti 1-3

Sampel Nota Penjualan Jasa Kepelabuhanan (Jasa Air Kapal).

Bukti T-4

Salinan Tanggapan Termohon atas Permohonan Informasi Pemohon dengan Nomor Surat PU.03/I/TPR-2012 tertanggal 5 April 2012.

Bukti T-5

UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 khususnya Pasal 90 ayat (3) huruf b tentang dasar hukum penyediaan d aif atau pelayanan jasa kapal termasuk air bersih oleh BIJI’ dan Pasal 109 tentang dasar hukum penetapan tarif 9

pelayanan jasa kepelabuhanan. Bukti T-6

PP Kepelabuhanan No. 61 Tahun 2009 khususnya Pasal 69 ayat (1) huruf b tentang dasar hukum penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal termasuk air bersih oleh BIJP dan Pasal J47 ayat (2) tentang dasar hukum penetapan tarif jasa kepalabuhanan dilakukan sesuai dengan jenis, struktur dan golongan ditetapkan oleh Menteri dan merupakan pendapatan I1UP.

[2.17J Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas. Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3, KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 11 Maret 2013. melalui Surat Nomor: 021 /YLPK-JATIM/Keshripulari-Ki/111/2013 sebagai berikut: 1. Bahwa Informasi dan Dokumentasi yang dimohonkan Pemohon bukan Informasi dan Dokumentasi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut UU 14/2008 yang ditegaskan: (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikeeualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi yang dapat membahayakan negara: b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan 2. Bahwa Informasi dan Dokumentasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon adalah Informasi dan Dokumentasi yang wajib diberikan kepada Pemohon karena Informasi dan Dokumentasi yang dimohonkan Pemohon tidak memiliki unsur-unsur

10

Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UU 14/2008. 3. Bahwa Termohon sebagai Badan Publik belum menunaikan kewajibannya kepada Pemohon pada khususnya dan kepada publik pada umumnya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (2) UU 14/2008 yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 4. Bahwa Annual Report Termohon tahun 2009, 2010, dan tahun 2011, Termohon mempublikasikan visinya: “menjadi pelaku penyedia jasa kepelabuhan vanu prima, berkomitmen memacu integritas logistik nasional.” Sedangkan salah satu misinya: “menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten.” 5. Bahwa Annual Report Termohon Tahun 2009 halaman 9, Tahun 2010 halaman 12 dan Tahun 2011 halaman 16 mempublikasikan salah satu bidang usahanya adalah: air minum, drinking water service. 6. Bahwa surat yang pernah diterbitkan Termohon Nomor: HM.01/12/P/l 11-2009 tertanggal 16 Juli 2009 perihal Pengaduan Masyarakat, ditujukan kepada Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan, Sekretariat Negara RI, menyatakan Termohon menyediakan instalasi air bersih layak untuk diminum (seperti PDAM). Hal Ini dikatakan berdasarkan pada Angagran Dasar Termohon No. 128 tanggal 25 Juni 1998 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Santoso, S.H, Pasal 3 huruf (f) menyatakan bidang usahanya: Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum, dan instalasi limbah pembuangan. Namun ketika Termohon memberikan informasi kepada Pemohon , informasi yang diberikan tidak benar, jelas dan jujur bahkan menyesatkan publik, Bukti informasi menyesatkan yang diberikan kepada Pemohon: -

-

Surat Termohon Nomor: H K. 10/51 /P/II1-2011 perihal Klarifikasi tertanggal 30 September 2011 ditujukan kepada Pemohon pada angka 2 huruf a menyatakan bahwra secara legalitas, PT. SMC merupakan penyedia air bersih, karena sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, kerjasama Termohon dengan PT. SMC adalah kerjasama pelayanan jasa air bersih, bukan air minum. Surat ditandatangani oleh Direktur Utama Djarwo Surjanto Surat Termohon Nomor: HK.10/60/P.I1I-2011 perihal Jawaban atas Somasi, tertanggal 22 November 2011, ditujuka kepada Pemohon pada angka 2, huruf a menyatakan: ... kerjasama Te mi ohon dengan PT SMC adalah kerjasama pelayanan jasa air bersih, bukan air minum, Bahkan ditegaskan lagi pada huruf b menyatakan: ... PT Pelindo III (Persero) memberikan pelayanan berupa

penyediaan dan pengisian air bersih, bukan air minum. Surat ditandatangani oleh Direktur Utama Djarwo Surjanto. 7. Bahwa Termohon sebagai Pelaku Usaha Badan Publik BUMN belum memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dimohonkan berarti Termohon belum bisa membuktikan itikad baiknya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 huruf a, UU 8/1999 yang menyatakan: “kewajiban pelaku usaha adalah: (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 8. Bahwa manakala Termohon tidak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dimohonkan oleh Pemohon maka Termohon telah melanggar Pasal 8 ayat (I) huruf UU/1999 yang

menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 9. Bahwa berdasarkan Informasi dan Dokumentasi yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon melalui surat Nomor: PU.03/I/TPR-2012, tanggal 5 April 2012 perihal Informasi dan Dokumentasi Pertimbangan Kenaikan Tarif Air Bersih, Informasi dan Dokumentasi yang diberikan oleh Termohon tidak akurat, tidak benar dan

menyesatkan.

Manakala

Termohon

tidak

memberikan

Informasi

dan

Dokumentasi yang dimohonkan oleh Pemohon maka Termohon dapat dikenakan Pasal 55 UU 14/2008 yang menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,­ 10. Bahwa Informasi dan Dokumentasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah termasuk Informasi dan Dokumentrasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala seperti diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d pada angka 4,aset dan investasi serta huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 karena Informasi dan Dokumentasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi dan Dokumentasi berupa eprhirungan keekonomian terkait dengan aset dan investasi seperti perhitungan tarif jasa angkutan umum darat (Organda) dan perhitungan tarif jasa angkutan penyeberangan, danau, sungai, dan ferry' (Gapasdaf), Pemohon selalu diminta untuk ikut berpartisipasi menghitung dan menyusun counter drafting perhitungan tarif per km/mil/per-penumpang dengan perhitungan keekonomian ability to pay (kemampuan membayar) dan willingness to pay> (kesediaan membayar) konsumen akhir yaitu 12

konsumen yang membeli produk barang/produk jasa yang tidak mempunyai tujuan untuk diperdagangkan. 11. Bahwa Termohon sebagai distributor telah mendistribusikan air bersih bukan untuk diminum sebenarnya Lidak layak menaikkan tarif dari Rp. 16.000 per m3 sebelum tahun 2011 menjadi Rp. 21.000 per m3 nya untuk kapal lokal dan untuk kapal asing menjadi USD 7.00 setara Rp. 70.000.- per m3nya belum termasuk pajak sejak 21 November 2011. Air bersih untuk industri untuk kapal dan air bersih (air domestik) untuk kebutuhan perkantoran di kawasan PT Pelindo Ml Cabang Tanjung Perak di Surabaya, adalah berlenlangan dengan publikasi di dalam annual report Termohon. Apalagi Termohon mengamputasi hak memilih konsumen dengan cara melarang para pemasok kebutuhan air minum ke kapal dengan tarif lebih kompetitif di bawuh tarif Termohon dalam per m3nya membuktikan Termohon hanya ingin mencari untung sebesar-besarnya dengan cara menghalalkan segala cara di atas fasilitas negara yang peruntukan instalasinya untuk air minum bukan air bersih. . Bahwa Termohon mendistribusikan air bersih untuk industru untuk kapal dan air bersih (air domestik) untuk kebutuhan perkantoran di kawasan PT Pelindo UI Cabang Tanjung Perak di Surabaya, dengan alasan tidak ada permintaan konsumen yang membutuhkan air minum sehingga menolak pemasokan air minum dari pemasok seperti surat 'termohon Nomor: PJ.06/158/TPR.2007 perihal Penawaran Kerjasama Air Minum di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya seperti copy surat yang ditujukan kepada Direktur UD. Tirta Brantas di Surabaya terlampir adalah informasi vang sangat menyesatkan publik, bahkan sengaja melanggar hukum perlindungan konsumen dengan cara mengamputasi hak konsumen untuk memilih. 13. Bahwa PDAM Kota Surabaya memproduksi air minum dengan beban biaya produksi Rp. 2.500 kini telah menyalurkan secara cuma-cuma di tempat-tempat publik area agar dapat diminum langsung oleh masyarakat seperti rilis Jawa Pos, 26 Februari 2013. Tarif air minum PDAM Rp. 3.500,- per m1 untuk pelanggan non subsidi, sedangkan untuk pelanggan bersubsidi tarifnya variatif di bawah Rp. 2.500,tergantung kategorisasi kemampuan ekonomi masyarakat konsumen. Penetapan tarif PDAM diusulkan manajemen PDAM Kota Surabaya ditetapkan oleh Walikota Surabaya setelah melalui proses uji publik dengan DPRD dan masyarakat konsumen. Sampai saat ini tarif PDAM untuk distribusi di pelabuhan dan bandara ditetapkan Rp. 10.000 per mJ keuntungannya digunakan untuk corss subsidi bagi pelanggan kurang mampu. 13

] 4. Bahwa tujuan Pemohon memohon Informasi dan Dokumenlasi sesuai dengan Pasal 3 I.JL No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. b. Mendorong partisiapasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akunlabel serta dapat dipertanggungjawabkan e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak f. Mengembangkan ilmu pcngeathuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. [3.21 Menimbang Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat untuk: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi dan dokumentasi kepada Pemohon tentang dasar pertimbangan keekonomian menaikkan tarif air bersih seperti tertuang dalam Surat Edaran Termohon Nomor: SE.20/Pu.03/TPR,2011 tanggal 28 November 2011 berupa dokumen formulasi perhitungan tarif antara lain berisi perhitungan tarif berdasarkan input nilai investasi awal berupa teknologi instalasi pengelolaan air bersih, input bahan baku, biaya langsung, biaya tidak langsung dan lain-lain yang memberikan output rasionalisasi besaran tarif air bersih yang ditawarkan kepada konsumen sebagaimana umumnya perhitungan beban produksi dengan prosentase perolehan kewajaran keuntungan bagi Termohon; 3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemohon tentang dasar Pertimbangan Hukum menaikkan tarif air bersih seperti tertuang dalam Surat Edaran Termohon Nomor: SE.20/Pu.03/TPR.20I1 tanggal 28 November 2011 berupa dokumen kesepakatan antara PT Pelindo III (PerseroO Cabang Tanjung Perak dan Asosiasi Perusahaan Pelayanan (Indonesian National Shipowner's A sso cia tio n ^ SA) yang dijadikan salah satu dasar penyesuaian tarif air bersih yang ditetapkan oleh Termohon; 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari keija setelah pembacaan putusan.

14

Kesimpulan Termohon [3.2]

Menimbang Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 15 Maret 2013

sebagai berikut: 1. Bahwa PT Pelabuhan Indonesia III (Peseroj c.q Termohon, melaksanakan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor; 58/1991 juneto

Undang-Undang Nomor:

17/2008 tentang Pelayaran juneto

Peraturan

Pemerintah Nomor: 61/2009 tentang Kepelabuhanan juneto Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 88 Tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan. 2. Bahwa selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Termohon selain melakukan jasa kepelabuhanan kegiatan bongkar muat barang, pelayanan kapal dan penumpang, tetapi juga berhak melakukan kegiatan usaha pelayanan air bersih, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) huruf b UU 17/2008 juneto Pasal 69 ayat (1) huruf b PP 61/2009 pada terminal/pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 3. Bahwa terhadap pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada butir 2, Termohon telah menyediakan fasilitas infrastruktur (dermaga, gudang, lapangan penumpukan) dan fasilitas suprastruktur (pealatan bongkar muat barang) termasuk diantaranya adalah penyediaan fasilitas pendistribusian air hersih ke kapal yang bersandar di demaga yang dioperasikan oleh Termohon. Seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan guna peningkatan serta kelancaran pelayanan kepada para pengguna jasa. 4. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam kuantitas dan kualitas serta tingkat kecepatan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pengguna jasa, tentunya hal ini memberikan dampak dan konsekuensi terhadap pemberlakuan tarif atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa termasuk di dalamnya pemberlakuan tarif air hersih dimana pelayanan air bersih termasuk salah satu jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 50/2003 dan telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KEP.72/2005 tentang Jenis, Strukutr, dan Golongan Tarif yang berlaku di Departemen Perhubungan. Dengan demikian, penetapan tarif air besih yang dilakukan oleh Termohon secara legalitas adalah sah. 5. Bahwa selaku BUP, Termohon berhak menetapkan besaran tarif jasa Kepelabuhanan pada Tenninal/Pelabuhan yang diusahakan oleh Termohon berdasarkan ketentuan 15

KEP. 50/2003 juricto KEP. 72/2005 sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 61/2009, khususnya Pasal 147 ayat (2). 6. Bahwa sebagai BUMN, yang diberikan amanah oleh Negara selaku pemegang saham untuk mencari keuntungan bagi Negara, maka sudah selayaknya Termohon memposisikan diri sebagai perseroan yang mengedepankan aspek bisnis dan berorientasi pada mencai keuntungan (profit oriented) dalam kegiatan usahanya. Hal ini juga dipicu degan fakta saat ini dimana Badan Hukum Indonesia lainnya yang memenuhi syaat sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) pun dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan Termohon paska berlakunya TU Nomor: 17/2008 tentang Pelayaran. Adapun BUP lain yang telah melakukan kegiatan yang sama dengan Termohon antara lain: a. b. e. d. e. f. g.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia PT Petrokimia Gresik PT Semen Gresik IT Maspion Gresik PT Maspion Industi PT Lamongan Integrated Shorebase PT Pelabuhan Jawa Timur Satu

7. Bahwa atas dasar sebagaimana yang dikemukakan pada butir 6 dan dalam rangka untuk kepentingan bisnis perusahaan jangka panjang termasuk di dalamnya untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan terhadap para pesaingnya dianlaranya yaitu BUP-BUP lain, maka sangatlah pantas dan dapat diterima secara logika apabila fomnlasi-formulasi angka perhitungan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk tarif pelayanan air bersih yang dibuat oleh Termohon tidak dapat dipublikasikan kepada publik, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: a. Bahwa formulasi angka perhitungan tarif air bersih adalah mumi sebagai rahasia bisnis perusahaan yang apabila untuk publik dapat digunakan oleh pesaing (BUP lain) sebagai dasar perhitungan tarif jasa air bersih pada Terminal yang dioperasikan oleh pesaing/BUP lain, sehingga hal ini dipastikan dapat mempengaruhi nilai bisnis atau dengan kata lain proyeksi bisnis Termohon mengalami penuunan yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan perusahaan (Termohon) dan deviden negara. Untuk keterangan selengkapnya mohon kiranya Majelis melihat bukti tambahan yang disampaikan oleh Termohon, yakni koclasi pendapatan dan produksi jasa air kapal terhadap target dan pendapatan perusahaan secara keseluruhan. b. Bahwa formulasi angka perhitungan tarif air bersih bukanlah jenis informasi yang wajib disediakan oleh BUMN (Pasal 14 UU Nomor: 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). 16

c. Bahwa informasi yang dapat disampaikan kepada publik hanya sebatas besaran tarif jasa air bersih dan bukan formulasi angka perhitungan penetapan tarif air bersih. Bahwa selama ini Termohon tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga

8.

untuk penyediaan air minum. Yang dikerjasamakan oleh Termohon dengan pihak ketiga adalah air bersih. Sehingga, kalaupun dalam nota penjualan jasa kepelabuhanan yang tercantum adalah air kapal, maka hal ini dimaksudkan untuk menunjuk objek yang sama, dalam hal ini air bersih, hanya saja dalam hal ini terdapat perbedaan penyebutan antara istilah hukum (air bersih) dengan istilah operasional {air kapal) yang sama sekali tidak mempengaruhi maksud dan makna objek air dimaksud. Perlu Termohon sampaikan hahwa sengketa informasi ini adalah sengketa informasi publik yang tidak ada korelasinya dengan mutu air yang dituntut oleh Pemohon. Sehingga, oleh karenanya mohon ditolak seluruh dalil

Pemohon yang berkaitan dari

mempesoalkan mutu air, karena hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa a quo.

[3.3J Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas. Termohon meminta Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar: “Menyatakan bahwa Termohon tidak diwajibkan membuka informasi atas dasar pertimbangan keekonomian kenaikan tarif air bersih di Pelabuhan 'lanjung Perak karena informasi tersebut merupakan informasi yang dikccualikan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Puhlik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) junciv Pasal 3 ayal (2) dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPS1P).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 17

1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon, Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 L U KIP. Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP. Pasai 27 ayat (I) hurut a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Pcrki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf e dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4,3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan llukum (Lega! Standing) Pemohon [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

18

1. Pemohon adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Timur dengan Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHL4102.AH.01,04.Nomor: AHL-4102.AH.01.04. Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur tertanggal 2 Juli 2012. (Bukti P-2) 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik tertanggal 5 Maret 2012 dengan Nomor Surat: 018/YLPK-Jatim/DOK/ll/2012. (Bukti P-7) 3. Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 21 Maret 2012 dengan Nomor Surat: 021/YLPK-Jatim/DOK/lII/2012. (Bukti P-8) 4. Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon melalui surat Nomor: 023/YLPKJatim/DOK/IV/201 tertanggal 17 April 2012. (Bukti P-9) 5. Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 024/YL!1K-Jat irn/D O K/V/2 012, pada tanggal

1 Mei

2012. (Bukti P-6)

[4.8J Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6J dan [4.7J tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juneto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat.

[4.10] Menimbang Pasal 1 angka 3 UU KIP menyatakan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.11] Menimbang Bab IV Bagian Kedua tentang Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat pada Pasal 14 UU KIP mengatur mengenai kewajiban Badan Usaha Milik Negara dan/atau 19

Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang untuk wajib menyediakan informasi sebagai berikut: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan; c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawah sosial perusahaan yang telah diaudit; d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; f. mekanisme penetapan direksi dan korni sari s/de wan pengawas; g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik; h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; k. perubahan tahun fiskal perusahaan; l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Ncgara/Badan Usaha Milik Daerah. [4.12] Menimbang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan: Aneka 1 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Angka 2 Badan Usaha Milik Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Angka 10 Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

20

[4.13] Menimbang bahwa Termohon merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum di dalam Daftar BUMN di situs resmi Kern enter ian BUMN, www.bumn.eo.id/daftar-bumn/

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.9J sampai dengan [4.13] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik Ihisat sehingga Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

I>. Pokok Permohonan [4.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara: b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; e. Pemohon

tidak mendapatkan tanggapan

atas

keberatan

dari

Termohon

sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]: 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Pablik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

E. Pendapat Majelis [4.13] Menimbang Pemohon memohon informasi: 1. Pertimbangan ekonomi yang menjadi dasar keekonomian tentang kenaikan tarif air bersih PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Surabaya yang bekerja sama dengan PT Suraya Megah Cemerlang (SMC) sejak tahun 2004. 2. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar kenaikan tarif air bersih sebagaimana

dimaksud pada poin 1. 21

1. Pertimbangan Hukum [4.14] Menimbang bahwa Termohon menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar kenaikan tarif air bersih merupakan dokumen yang dapat diakses dan sudah pernah diberikan kepada Pemohon.

[4.15] Menimbang Pasal 11 ayat (l) huruf b dan c menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: ('b) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; dan (c) seluruh kebijakan yang ada berikul dokumen pendukungnya;

[4.16] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki SLIP menyatakan:

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri utas: (b) informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. [4,17] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.14] sampai dengan [4.16], Majelis berpendapat bahwa dalil Termohon yang menyatakan informasi pertimbangan hukum yang menjadi dasar kenaikan tarif merupakan informasi yang dapat diakses adalah relevan.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai informasi pertimbangan ekonomi yang menjadi dasar kenaikan tarif air bersih.

2. Pertimbangan Ekonomi [4.18] Menimbang bahwa konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran selanjutnya disebut UU Pelayaran menyatakan: Bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UndangUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan Wawasan 22

Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara. [4.19]

Menimbang di dalam Kesimpulannya, Termohon menyatakan bahwa selain melakukan

jasa kepelabuhanan, kegiatan bongkar muat barang serta pelayanan kapal dan penumpang, Termohon juga berhak melakukan kegiatan usaha pelayanan air bersih, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (.1) huruf b UU Pelayaran juneto Pasal 69 ayat (1) huruf b PP 61/2009. Pasal 90 UU Pelayaran menyatakan: (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kopelabuhanan. (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang. (3) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat b. penyediaan dan/atau pelayanan penuisian bahan bakar dan pelayanan air bersih c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang , alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering, dan Ro-Ro g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal. [4.20] Menimbang Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan selanjutnya disebut PP tentang Kepelabuhanan menyatakan: Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas: a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, atau b. jasa terkait dengan kepelabuhanan. [4.21] Menimbang Pasal 69 ayat (1) PP tentang Kepelabuhanan menyatakan: Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas: -a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelavanan air bersih 23

c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas [4.22] Menimbang Pasal 109 UU Pelayaran juneto Pasal 145 PP tentang Kepelabuhanan menyatakan: Setiap pelayanan jasa kepelabubanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan,

[4.23] Menimbang Pasal 110 ayat (2) UU Pelayaran menyatakan: Tarifjasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh fladan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan.

[4.24] Menimbang Pasal 9 ayat (2) Permenhub Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan; Badan Usaha Pelabuhan menetapkan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dengan ketentuan untuk tarif pelayanan jasa kapal, jasa barang, dan jasa penumpang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Menteri. [4.25] Menimbang Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km. 72 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut selanjutnya disebut Permenhub Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan pada pokoknya bahwa tarif pelayanan jasa kapal meliputi: (e) tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya yang meliputi: (7) tarif pelayanan air bersih.

[4.26] Menimbang Pasal 146 PP tentang Kepelabuhanan menyatakan: Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan: a. kepentingan pelayanan umum b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan c. kepentingan pengguna j asa d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa e. pengembalian biaya f. pengembangan usaha [4.27] Menimbang di dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan bahwa formulasi angka perhitungan tarif air bersih adalah mumi sebagai rahasia bisnis perusahaan yang apabila 24

dibuka kepada publik dapat digunakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) lain sebagai dasar perhitungan jasa air bersih pada terminal yang dioperasikan oleh BUP lain sehingga dapat mempengaruhi nilai hisnis yang mengakibatkan proyeksi bisnis 'bermohon mengalami penurunan yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan Termohon sebagai perusahaan BUV1N sehingga deviden negara juga turun,

[4.28] Menimbang bahwa selain Termohon, ada BUP lain yang juga melakukan kegiatan yang sama dengan Termohon yaitu kegiatan usaha pelayaran dan penyediaan air bersih antara lain: (I) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia; (2) PT Petrokimia Gresik; (3) PT Semen Gresik; (4) PT Maspion Industri; (5) PT Lamongan Integrated Shorcbasc; dan

(6) PT

Pelabuhan Jawa Timur Satu.

[4.29] Menimbang Termohon bukan satu-satunya BUP yang dapat melakukan kegiatan usaha pelayaran dan penyediaan air bersih, Majelis memandang perlu mempertimbangkan potensi terganggunya persaingan usaha yang sehat serta kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud di dalam Bab V, Pasal 17 huruf b UU KIP tentang Informasi yang Dikecualikan.

[4.30] Menimbang Pasal 17 hurufb UU KIP menyatakan: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi Publik kecuali: (b) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; [4.31] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tertutup pada tanggal 28 Februari 2013, Majelis berpendapat bahwa apabila struktur biaya yang mencakup: biaya pegawai, biaya bahan, dan biaya

operasional dibuka.

Majelis memandang akan berpotensi

mengganggu persaingan usaha yang sehat. Hal ini dilihat dari tingkat sensitifitas terbesar ada pada biaya bahan antara lain terkait komposisi bahan baku dan harganya yang dapat ditiru atau dimodifikasi oleh pesaing, selanjutnya biaya operasional, dan terakhir biaya pegawai.

[4.32] Menimbang bahwa terkait dengan biaya operasional meliputi biaya pemeliharaan selain berisiko menyebabkan terganggunya persaingan yang sehat, Majelis juga memandang berpotensi menyebabkan terganggunya perlindungan hak atas kekayaan intelektual karena 25

menyangkut metode dan teknik pemeliharaan yang apabila dibuka dapat diketahui oleh pesaing-pesaing bisnis Termohon.

[4.33] Menimbang bahwa di dalam dokumen “Korelasi Pendapatan dan Produksi Jasa Air Kapal Terhadap Target dan Pendapatan Perusahaan Secara Keseluruhan (Bukti T-2) disimpulkan bahwa jasa pengusahaan air kapal adalah jasa yang diusahakan secara komersial oleh BUP dalam hal ini PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak berdasarkan UU Pelayaran.

[4.34] Menimbang di dalam dokumen yang sama, Termohon juga menjelaskan bahwa potensi kerugian yang dialami Negara apabila pengusahaan jasa air kapal oleh pihak lain mencapai 2% jika dilihat dari kontribusi Termohon pada tahun 2011 dan tahun 2012.

[4.3 5J Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.35], terkait fungsi pelayanan air bersih oleh Termohon merupakan pelaksanaan dari fungsi korporasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sehingga meskipun kontribusi penerimaan Negara dari jasa terkait tidak terlalu signifikan, apabila informasi pertimbangan ekonomi dibuka tetap dapat berpotensi menyebahkan terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha vang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b UU K1P, Dengan demikian, Majelis berpendapat dalil Termohon yang menolak memberikan informasi pertimbangan ekonomi karena merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP adalah relevan.

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

[5.2J Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal .standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik. 26

6. AMAR PUTUSAN Memuluskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa: 1. Pertimbangan ekonomi yang menjadi dasar keekonomian tentang kenaikan tarif air bersih PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Surabaya yang bekerja sama dengan PT Surava Megah Cemerlang (SMC) sejak tahun 2004 adalah informasi yang dikecualikan. 2. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar kenaikan tarif air bersih sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah informasi yang terbuka.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] poin 2 kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu I lenny S. Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Alamsyah Saragih dan Ramly Amin Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 18 Maret 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 25 Maret 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh lsnaneni sebagai Petugas Kepaniteraan, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Henny S. Widyaningsih)

27

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Ahmad Alamsyah Saragih)

(Ramiy Amin Siinbolon)

Petugas Kepaniteraan

(Isnaneni)

28

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

25 Maret 2013 Petugas Kepaniteraan

(Isnaneni)

29