IDENTITAS

PUTUSAN Nomor: 301/PTSN-MK. A/KI-JBR/IX/2014 [1.1]

1. IDENTITAS

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: 795/K-C4/PSI/KI-JBR/VI/2014 yang diajukan oleh:

Nama

:

Asep Azwar Lutfi

Jabatan

:

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam cabang Tasikmalaya periode 2013-2014

Alamat

:

KP. Cipende RT/RW 005/006 Desa Muncang Kecamatan Sodong Hilir

Yang bersangkutan merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Islam cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Sutisna Senjaya No. 41 Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama

Alamat

: :

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Jl. Bojongkoneng By Pass No. 254 Singaparna Tasikmalaya

Yang dalam persidangan, UU Ruzhanul ulum selaku Bupati Tasikmalaya melalui surat kuasa tertanggal 14 Juli 2014 memberikan kuasa kepada, antara lain: 1. Drs.Daddy D. Rahman, SH, MM 2. Agus Budiman SH.

[1.2]

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | email: [email protected]

A. Pendahuluan

2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 23 Juni 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepanitreaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Juni 2014 dengan Registrasi Sengketa nomor 795/K-C4/PSI/KIJBR/VI/2014.

[2.1]

Kronologi

[2.2]

[2.3]

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi pada tanggal 17 April 2014 dan adapun informasi dimohonkan tersebut adalah:

1. Salinan Rencana Anggaran dan Kegiatan (kemudian disebut RKA) Kabupaten Tasikmalaya 2014; 2. Salinan Rencana Daftar Penggunaan Anggaran (kemudian disebut DPA) Kabupaten Tasikmalaya 2014; 3. Salinan Laporan Realisasi Anggaran (kemudian disebut LRA) Kabupaten Tasikmalaya 2013.

[2.4]

[2.5]

Bahwa karena PPID Termohon memberikan jawaban pada tanggal 29 April dan 13 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan (permohonan informasi ditolak) dengan alasan informasi dikecualikan, pada tanggal 14 Mei 2014 Pemohon mengajukan Keberatan atas jawaban Termohon.

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Termohon memberikan tanggapan atas Keberatan yang pada pokoknya menolak Pemberian informasi dengan alasan Pengecualian Informasi Publik dan atas dasar tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan alasan Termohon menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Awal, proses mediasi tidak dilakukan karena alasan penolakan permohonan adalah pengecualian maka dilanjutkan sidang Ajudikasi dan pada tanggal 21 Agustus 2014 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7]

Termohon menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian.

[2.8]

Untuk melakukan kajian analisis anggaran dan kebijakan publik (tracking budgetting).

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi

Petitum

[2.9]

Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik.

Putusan 301/PTSN-MK. A/KI-JBR/IX/2014

Halaman 2 dari 11

B. Alat bukti

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-1 Bukti P-2 Bukti P-3 Bukti P-4

Bukti P-5

Salinan surat permohonan informasi publik yang diajukan kepada para Termohon tertanggal 17 April 2014 dengan nomor surat 176/B/SEK/06/1435. Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Termohon tertanggal 14 Mei 2014 dengan nomor surat 197/B/SEK/06/2014.

Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diterima pada tanggal 23 Juni 2014. Satu bundel Salinan yang terdiri atas Akta Susunan Pengurus Periode 2013 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM, Pengesahan Kemenhukam atas akta pendirian Himpunan, dan Surat Keputusan (SK) PB HMI tentang Pengesahan Pengurus HMI Cabang Tasikmalaya

Salinan Foto copy KTP Nomor 3206120504870007 atas nama Asep Azwar Lutfi.

Keterangan Pemohon

[2.11]

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang dimohonkan bukan informasi publik yang dikecualikan. 2. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang dimohon tetap sesuai permohonan awal.

Surat Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa untuk melengkapi dokumen pembuktian dan memperkuat dalil-dalilnya, Para Termohon tidak mengajukan surat atau dokumen tertulis, sebagai berikut: Termohon Bukti T-1

Salinan Nota jawaban PPID Termohon dengan Nomor 480/261/HMS/2014 tertanggal 29 April 2014.

Bukti T-3

Salinan Surat Tanggapan Keberatan Atasan PPID Nomor 480/831/Humas/2014 tertanggal 12 Juni 2014

Bukti T-2 Bukti T-4 Bukti T-5

Salinan Nota Jawaban kedua PPID Termohon dengan Nomor 480/710/HMS/2014 tertanggal 13 Mei 2014. Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal 14 juli 2014 atas nama pemberi kuasa Bupati Tasikmalaya, UU Ruzhanul Ulum.

Salinan foto copy KTP Nomor 328090201600002 atas nama Daddy Dermana dan SIM Nomor 620813340685 atas nama Agus Budiman. Putusan 301/PTSN-MK. A/KI-JBR/IX/2014

Halaman 3 dari 11

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 16 Juli 2014 dan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Agustus 2014 Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon belum pernah melakukan uji konsekuesi atas pengecualian informasi publik yang dimohonkan;

2. Bahwa Termohon menyatakan informasi terkait RKA dan DPA Tahun Anggaran 2014 tidak dimiliki oleh Kesekretariatan Daerah karena berada pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD; 3. Bahwa Termohon menyatakan bahwa apabila dibuka informasi publik yang dimohonkan dapat mengganggu ketertiban umum;

4. Bahwa pada pemeriksaan setempat, Termohon menyatakan Informasi terkait Laporan Realisasi Anggaran atau LRA tidak dapat diberikan bukan karena pengecualian namun dikarenakan pada saat permohonan informasi diterima Termohon, informasi tersebut masih dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (kemudian disebut BPK) sehingga menyatakan informasi yang dimohonkan terkait tidak dikuasai. 5. Bahwa pada pemeriksaan setempat setelah diberikan waktu yang cukup, Termohon menyatakan tidak dapat memberikan keterangan jelas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan pengecualian informasi publik yang dimohonkan.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Para Termohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadiladilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kesimpulan Pemohon [3.1]

[3.2]

1. KESIMPULAN PARA PIHAK

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Tetap pada pokok permohonan dan meminta Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan mengabulkan keseluruhan permohonan. 2. Majelis memerintahkan informasi yang diminta.

termohon

untuk

menyerahkan

seluruh

Bahwa dari seluruh dalil dalil yang diuraikan di atas dan bukti bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan Termohon

[3.3]

Menimbang bahwa Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa meminta kepada Majelis Komisioner untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Putusan 301/PTSN-MK. A/KI-JBR/IX/2014

Halaman 4 dari 11

[3.4]

[4.1]

[4.2]

Bahwa dari seluruh dalil dalil yang diuraikan di atas dan bukti bukti terlampir, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5; 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) junto Pasal 5 huruf a; Pasal 13 huruf b; Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang P rosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP).

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo;

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: [4.3]

[4.4]

[4.5]

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5; pasal 26 ayat ( 1) huruf a, ayat (3); pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, d dan ayat (3); Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf c, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b PERKI PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP, juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan pasal 3 ayat (4) huruf b PERKI PPSIP.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

Putusan 301/PTSN-MK. A/KI-JBR/IX/2014

Halaman 5 dari 11

[4.6]

[4.7]

B. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (kemudian disebut Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 dan pasal 8 PERKI PPSIP yang pada Pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan pengajuan keberatan kepada Termohon. Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP yang menyatakan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. salinan Kartu tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum, [4.8]

[4.9]

3. surat kuasa dan salinan kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang.

Menimbang bahwa Pemohon merupakan kelompok orang yang berhimpun dalam suatu organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tasikmalaya dengan bukti foto copy KTP Nomor 3206120504870007 atas nama Asep Azwar Lutfi selaku ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tasikmalaya Periode 2013-2014 (Bukti P-5) dan salinan Akta Pengurus 2013 dan salinan Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bukti P4). Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi pada tanggal 17 April 2014 (Bukti P-1). Ada pun informasi dimohonkan tersebut adalah: (1) Salinan Rencana Anggaran dan Kegiatan (kemudian di sebut RKA) Kabupaten Tasikmalaya 2014; (2) Salinan Rencana Daftar Penggunaan Anggaran (kemudian di sebut DPA) Kabupaten Tasikmalaya 2014;

(3) Salinan Laporan Realisasi Anggaran (kemudian di sebut LRA) Kabupaten Tasikmalaya 2013.

2. Bahwa PPID Termohon memberikan jawaban pada tanggal 29 April (Bukti T-1) dan 13 Mei 2014 (Bukti T-2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan (permohonan informasi ditolak) dengan alasan informasi dikecualikan, pada tanggal 14 Mei 2014 Pemohon mengajukan Keberatan atas jawaban Termohon (Bukti P-2);

Putusan 301/PTSN-MK. A/KI-JBR/IX/2014

Halaman 6 dari 11

[4.10]

3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Termohon memberikan Tanggapan atas Keberatan (Bukti T-3) yang pada pokoknya menolak Pemberian informasi dengan alasan Pengecualian Informasi Publik dan atas dasar tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan alasan Termohon menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian dan diregister pada tanggal 25 Juni 2014 dengan nomor 795/K-C4/PSI/KI-JBR/VI/2014. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] hingga [4.9] tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan. C. Pokok Permohonan

[4.11] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1.

Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak bisa dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

informasi

publik

b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

2.

[4.12]

c. Pemohon memperoleh tanggapan atas keberatan yang disampaikan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara namun tidak puas atas tanggapan Termohon tersebut;

Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan tidak dipenuhinya permintaan informasi sesuai permohonan yaitu informasi yang dimohonkan dinyatakan termasuk informasi publik yang bersifat dikecualikan melalui Putusan Atasan PPID tanpa Nomor yang ditandatangani Asisten Pemerintahdan Kesra Kab. Tasikmalaya (Bukti T ...) ;

D. Pendapat Majelis

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon meminta Informasi mengenai :

1. Salinan Rencana Anggaran dan Kegiatan (kemudian di sebut RKA) Kabupaten Tasikmalaya 2014; 2. Salinan Rencana Daftar Penggunaan Anggaran (kemudian di sebut DPA) Kabupaten Tasikmalaya 2014; 3. Salinan Laporan Realisasi Anggaran (kemudian di sebut LRA) Kabupaten Tasikmalaya 2013. Putusan 301/PTSN-MK. A/KI-JBR/IX/2014

Halaman 7 dari 11

[4.14] Menimbang bahwa Termohon melalui Jawaban PPID dan Tanggapan Keberatan Atasan PPID menyatakan informasi yang dimohonkan sebagian merupakan informasi publik yang bersifat dikecualikan, yakni: 1. Salinan Rencana Anggaran dan Kegiatan (kemudian di sebut RKA) Kabupaten Tasikmalaya 2014; 2. Salinan Rencana Daftar Penggunaan Anggaran Kabupaten Tasikmalaya 2014;

(kemudian di sebut DPA)

Sedangkan sebagian lainya dinyatakan belum dikuasai pada saat permohonan diajukan yakni,

3. Salinan Laporan Realisasi Anggaran (kemudian di sebut LRA) Kabupaten Tasikmalaya 2013.

[4.15] Menimbang Pasal 1 butir 2 Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP) yang menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KIP, menyebutkan:

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada pada kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

[4.17] Menimbang bahwa Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b, dan c UU KIP yang berbunyi: Badan Publik wajib menyediakan informasi setiap saat yang meliputi : b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf b angka 5 dan penjelasannya PerKI SLIP, menyatakan : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

Penjelasanya,

Angka 5

Yang dimaksud dengan informasi anggaran yang meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, Rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)di daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll. Putusan 301/PTSN-MK. A/KI-JBR/IX/2014

Halaman 8 dari 11

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d UU KIP menyebutkan: Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi: d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf i PerKI SLIP menyebutkan:

setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa: Laporan hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

[4.22] Menimbang Pasal 15 ayat (2) UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan: Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara yang menyatakan:

Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

[4.24] Menimbang bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan: (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan:

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Putusan 301/PTSN-MK. A/KI-JBR/IX/2014

Halaman 9 dari 11

[4.26] Menimbang bahwa Jawaban dan Tanggapan atas Keberatan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Informasi terkait Laporan Realisasi anggaran atau Laporan Keuangan Kabupaten tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan a quo. [4.27] Menimbang bahwa ditemukan fakta pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2014 bahwa permohonan informasi a quo yang diajukan pada tanggal 17 bulan April tahun 2014 di mana pada saat tersebut laporan keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga belum diserahkan pada lembaga perwakilan.

[4.29] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. [4.30]

Menimbang bahwa terhadap biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (7) huruf g UU KIP juncto Pasal 27 PERKI tentang SLIP.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] [5.2] [5.3]

[6.1] [6.2]

Komisi Informasi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; Termohon memiliki kedududkan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan bahwa informasi

1. Salinan otentik Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Penggunaan Anggaran (DPA) Tahun 2014;

dan Daftar

2. Salinan Otentik Laporan realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2013; [6.3]

merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Menguatkan putusan Atasan PPID Termohon yakni yang menyatakan tidak dapat memberikan salinan otentik Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 atau Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 dengan alasan informasi a quo merupakan dokumen yang belum dikuasai Termohon ketika Pemohon mengajukan permohonan informasi a quo. Putusan 301/PTSN-MK. A/KI-JBR/IX/2014

Halaman 10 dari 11

[6.4] [6.5]

Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan otentik rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Tahun 2014 dalam bentuk hardcopy selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak putusan diterima Termohon. Menetapkan bahwa untuk seluruh biaya penggandaan dokumen informasi sebagaimana disebutkan pada paragraf [6.2] dibebankan kepada pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Budi Yoga Permana selaku Ketua merangkap Anggota, Mahi M. Hikmat dan Anne Friday Safaria, masing masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014, dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 9 September 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hernadi Natawidjaja sebagai Petugas kepaniteraan serta dihadiri oleh Petugas Panitera. Ketua Majelis Ttd

Anggota Majelis

(Budi Yoga Permana)

Ttd

(Mahi M. Hikmat)

Anggota Majelis Ttd

Petugas Panitera

(Anne Friday Safaria)

Ttd

(Hernadi Natawidjaja) Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bandung, 11 September 2013 Panitera pengganti

(Hernadi Natawidjaja)

Putusan 301/PTSN-MK. A/KI-JBR/IX/2014

Halaman 11 dari 11