IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 117/V/KIP-PS-A/2013

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS [1.1]

Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa

Informasi Publik Nomor Registrasi 117/V/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama

: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sarvodaya Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia (KPODI).

Alamat

: Jl. Bambu Hitam No. 28 A. Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam persidangan diwakili oleh Parta Timbo selaku Ketua Umum LSM Sarvodaya KPODI Terhadap Nama

: Kementerian Sosial Republik Indonesia

Alamat

: Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon, dalam persidangan diwakili oleh: 1. Bhakti Nusantoro; 2. Ary Resnawati; 3. Sugiharto; dan

4. Dewi Herhayuning Saptati. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 257/SJ/PH/2/2014 tertanggal 11 Maret 2014, dari Toto Utomo Budi Santosa selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 06 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 08 Mei 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 117/V/KIP-PS/2013.

Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 010/DPP.LSM.S.KPODI/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial dan diterima Termohon pada tanggal I Maret 2013. Adapun salinan informasi dokumen yang dimohon Pemohon yaitu:

■.

"

1) Pertanggungjawaban anggaran Tahun 2011 dengan Pagu sebesar Rp. 1.617.907.277.000 dan Tahun 2012 sebesar Rp. 1.867.336.956.000.-. meliputi;

'

a. daftar dan jenis-jenis kegiatan, pagu. lokasi, alamat lengkap penerima bantuan, penanggungjawab. BAST: b. bukti pengembalian sisa anggaran kegiatan dari Kas Negara; c. laporan keuangan beserta bukti pengeluarannya. 2) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2013. ?

[2.3] bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 1 Maret 2013 tidak dijawab oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial melalui Surat Nomor: 029/DPP.LSM.S.KPODI/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 dan diterima Termohon pada tanggal 20 Maret 2013.

[2.4] bahw'a keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana uraian paragraf [2.3] tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi (KI) Pusat 06 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 08 Mei 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 117/V/KIP-PS/2013. [2.5] bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan sidang pada tanggal 10 Maret 2014 yang hanya dihadiri oleh Pemohon, tanggal 17 Maret 2014, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan tanggal 28 Maret 2014. yang hanya dihadiri oleh Termohon.

Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Pusat karena permohonan informasi tidak mendapat tanggapan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 3

1. bahwa Pemohon menerangkan jenis badan hukum Pemohon adalah perkumpulan; 2. bahwa Pemohon menerangkan Akta Pendirian LSM Sarvodaya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 September 2004 dan ditandatangani oleh Panitera atau Sekretaris; 3. bahwa Pemohon telah mengajukan pengesahan Akta Pendirian LSM Sarvodaya untuk mendapatkan status Badan Hukum kepada Kementerian Hukum dan HAM, namun ditolak dengan alasan Pengesahan Akta LSM hanya dapat dilakukan kepada Kementerian Dalam Negeri. 4. Bahwa Pemohon bersedia untuk menggabungkan pemeriksaan sengketa antara sengketa 117/V/KIP-PS/2013 dengan 118/V/KIP-PS/2013. 1I9/V/KIPPS/2013, 120/V/KIP-PS/2013. 123/V/K1P-PS/2013, 125/V/K1P-PS/2013. dan 126/V/KIP-PS/2013 karena semua Termohonnya adalah Kementerian Sosial.

Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-l

Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: 010/DPP.LSM.S.KPODI/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 yang ditujukan kepada PP1D Pelaksana Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial dan bukti tanda terima surat tertanggal 1 Maret 2013.

Surat P-2

Salinan Surat Pengajuan Keberatan Nomor: 029/DPP.LSM.S.KPODI/1I1/201 3 tertanggal 19 Maret 2013, yang ditujukan kepada Atasan PPID Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial dan tanda terima surat tertanggal 20 Maret 2013.

Surat P-3

Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan tertanggal 06 Mei 2013 dan diterima tertanggal 08 Mei 2013.

Surat P-4

Salinan Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 yang dibuat dihadapan Notaris Jauhar Arifin tertanggal 14 Agustus 2004.

Surat P-5

''

Salinan Surat Keputusan Dewan Pendiri LSM Sarvodaya KPODI Nomor: 001/DP/LSM.S.KPODI/III/2012 tertanggal 25 Maret 2012.

Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

4

1. Bahwa Termohon bersedia untuk menggabungkan pemeriksaan sengketa antara sengketa 117/V/KIP-PS/2013 dengan 118/V/KIP-PS/2013. 119/V/KIPPS/2013, 120/V/KIP-PS/2013, 123/V/KIP-PS/2013, 125/V/KIP-PS/2013. dan 126/V/KIP-PS/2013.

Surat-Surat Termohon [2.12] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-l

Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor: 257/SJ/PH/3/2014 tertanggal 11 Maret 2014 yang diberikan oleh Toto Utomo Budi Santosa selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Bhakti Nusantoro, Benny Setia Nugraha, Mumu Suherlan. Zen W. Situmorang, Ary Resnawati. Sugiharto. Marlina Tambunan, Dewi Herhayuning Saptati, dan Fahmi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM [j.l] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5. Pasal 35 ayat (1) huruf c. dan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU K1P) juncto Pasa! 5 huruf b. Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

5

Terhadap keempat hal tersebut di atas. Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi (KI) Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan IJU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 IJU KIP jimcto Pasat 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3.6] Menimbang bahw'a berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

6

Pasal 38 ayat (t) UU K1P Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonfitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [n.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 010/DPP.LSM.S.KPODI/1II/2013 tertanggal 1 Maret 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial dan diterima pada tanggal 1 Maret 2013; 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial melalui Surat Nomor: 029/DPP.LSM.S.KPODI/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 dan diterima Termohon pada tanggal 20 Maret 2013 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 06 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 08 Mei 2013 dengan registrasi sengketa. Nomor: 117/V/KIP-PS/2013.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

7

Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian S engketa Informasi Publik yang m enyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013, dinyatakan: Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah: Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR. Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [3.13] Menimbang bahwa Termohon adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 2008), yang dinyatakan: Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. [3.14] Menimbang bahwa kedudukan kementerian berdasarkan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2008, disebutkan; Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia [3.15] Menimbang bahwa pertanggungjawaban kementerian berdasarkan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008, diatur; Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. [3.16] Menimbang bahwa tugas kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2008, yaitu: 8

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.10] sampai dengan paragral [3.16] Majelis berpendapat bahwa Termohon yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan berkedudukan di ibu kota negara merupakan Badan Publik pusat.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.17] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. “ Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau . 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara' Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. ... 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. ' " [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.l Tahun 2013 yang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: 9

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. ' [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8], [a.22] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan selain Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.19] Pemohon wajib menyertakan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon bernama Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia (KPODI) berdasarkan Surat P-4.

[j.24] Menimbang bahwa dalam persidangan. Majelis Komisioner memperoleh fakta bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon tidak dijelaskan jenis status badan hukum-nya dan juga bukan merupakan perkumpulan sebagaimana keterangan Pemohon dalam paragraf [2.9] poin 1.

[3.25] Menimbang bahwa dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan maka berdasarkan ketentuan mengenai badan hukum Perkumpulan di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPer") Buku III bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 1653 —Pasal dengan Staatsblad 1870 No. 64.

1665, kemudian diperbaiki ■

[3.26] Menimbang bahwa suatu perkumpulan berdasarkan Pasal 1 Staatsblad 1870 No. 64 suatu perkumpulan untuk mendapat status badan hukum maka harus mendapat pengesahan dari penguasa, dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

10

[j .27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, akta pendirian Pemohon sebagaimana dalam Surat P-4, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan

Register Nomor: 34/Leg/LL/2004 tertanggal 16 September

2004.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 105/V/KIP-PS-A/2013

antara

Pemohon

LSM

Sarvodaya

dengan

Termohon

Kementerian agama yang diputus pada tanggal 13 Maret 2014, pada pokoknya dinyatakan Pemohon tidak mempunyai syarat legal standing sehingga dalam sengketa a quo dalam amar putusannya dinyatakan permohonan Pemohon ditolak.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.19] sampai dengan paragraf [3.28] Majelis berpendapat meskipun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Nomor: 34/Leg/LL/2004 tertanggal 16 September 2004 bukan berarti memiliki status Badan Hukum.

[a.aO] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.29] Majelis berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (Jegal standing) dalam sengketa a quo.

C. Kedudukan Hukum (Legat Standing) Termohon [3.31] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.32] Menimbang Termohon adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 2008). yang diatur;

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. [3.33] Menimbang bahwa kedudukan kementerian berdasarkan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2008, dinyatakan; Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia [3.34] Menimbang bahwa pertanggungjawaban kementerian berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008, diatur; Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

[3.35] Menimbang bahwa tugas kementerian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2008, yaitu; Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.31] sampai dengan paragraf [3.35] Majelis berpendapat bahwa Termohon yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia memenuhi syarat kedudukan hukum (legai standing) dalam sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [3.37] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

'

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 010/DPP.LSM.S.KPODI/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013' yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktur .laminan Sosial Kementerian Sosial dan diterima pada tanggal 1 Maret 2013; 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial melalui Surat Nomor: 12

029/DPP.LSM.S.KPODI/III/2013 tertanggal 19 Maret 2013 dan diterima Termohon pada tanggal 20 Maret 2013 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 06 Mei 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 08 Mei 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 117/V/KIP-PS/2013. [3.38] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [3.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.37] poin 2.

[3.41] Menimbang

bahwa

berdasarkan

fakta

persidangan.

Termohon

tidak

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.37] poin 3.

[3.42] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.37] sampai paragraf [3.41] Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP jurtcto 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013.

13

[3.43] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013. mengatur; Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. [3.44] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.43] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas. Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo. 4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.

.

5. AMAR PUTUSAN Memutuskan. [5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu John Fresly selaku Ketua merangkap Anggota, Evy Trisulo D dan Dyah Aryani P masingmasing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at. tanggal 28 Maret 2014 oleh 14

Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aldi Rano Sianturi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Evy Trisulo D)

(Dyah Aryani P) Panitera Pengganti

Lyater(Aldi Rano Sianturi)

15

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta,

Maret 2014

Panitera Pengganti

(Aldi Rimo Sianturi)

16