■V. , •
i ’M
A,
ASLI ■?7W7T
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 155/IV/KIP-PS-M-A/2012
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 155/IV/KIP-PS-M-A/2012 yang diajukan oleh:
Nama
: LSM Sarvodaya - KPODI
Alamat
:
Jl. Bambu Hitam No. 28 A Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur
Dalam persidangan dihadiri oleh Darojatun [mamah dkk berdasarkan surat kuasa nomor 0I7/DPP.LSM.S.KPODI/III/2013, tertanggal 19 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap
Nama
: Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Alamat
: Jl. Raden Patah 1 nomor 1, Kebayoran baru, Jakarta Selatan
Dalam Persidangan dikuasakan kepada Nama:
Agus Sumargito
Jabtan :
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian
Alamat:
Jl Jl. Raden Patah I nomor I, Kebayoran baru, Jakarta Selatan
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Termohon
[1.2J Telah membaca surat permohonan Pemohon; 'l elah mendengar keterangan Pemohon; 1
Telah mendengar keterangan Termohon: 'l elah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah mendengar kesimpulan Pemohon dan Termohon;
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 18 April 2012.
Kronologi [2.2] Pada tanggal 30 Januari 2012 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat nomor 067/DPP-KPOD1/I/2012, tertanggal 26 Januari 2012 kepada PPID / Sekretaris Kementrian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Permintaan salinan dokumen realisasi (penyediaan perumahan) dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010 sebesar RP.!73.400.000.000.- meliputi jenis bantuan, lokasi, nama dan alamat lengkap penerima BAST I dan II, nama dan alamat penyedia jasa serta copy kwitansi [2.3] Pada tanggal 15 Februari 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola
Informasi
dan
Dokumentasi
(PPID) / Sekretaris
Kementrian
Negara
Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dengan Surat nomor: 120/DPP.KPODI/II/2012 tertanggal 14 Februari 2012. [2.4] Sehubungan tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan Termohon, pada tangga! 16 April 2012 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 18 April2012. [2.5] Setelah melalui proses pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP), maka MPP menetapkan melalui
Penetapan KIP RI Nomor 97/V/K1P-PNTP-MPP.A/2012
tertanggal 14 Mei 2012 menetapkan menerima permohonan sengketa informasi dan akan diselesaikan secara mediasi
2
[2.6] Pada tanggal 14Agustus 2012 dan 5 September 2012 diadakan mediasi namun akhirya mediasi dinyatakan gagal karena Termohon tidak hadir dan Pemohon menarik diri dari perundingan maka Pemohon meminta melanjutkan ke proses ajudikasi. [2.7] Pada tanggal 19 Maret 2013 dilakukan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi l, dan dalam sidang ajudikasi a quo tidak dihadiri Termohon.
[2.8] Pada tanggal 22 April 2013 dilakukan sidang adjudikasi ll.dalam sidang ajudikasi a quo dihadiri oleh Termohon dan Pemohon Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.9] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena permintaan informasi tidak ditanggapi.
[2.10] Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Informasi adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab Termohon selaku kontrol sosial masyarat.
Petitum [2.11] Mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.12] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa infromasi yang dimohon pemohon dari termohon adalah pertanggungjawaban dana Bansos sebesar 173.400.000.000 bersumber dari data rincian anggaran Belanja pemerintah pusat tahun 2010 menurut lokasi dan jenis belanja, artinya anggaran tersebut di realisasikan hanya untuk wilayah provinsi DKI Jakarta. 2. Bahwa dana bansos tersebut ada yang di berikan kepada pengembang untuk mensubsidi perumahan ekonomi menengah kebawah dan ada juga yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
3
3. Bahwa terkait dengan copy kwitansi dalam permohoan infromasi, pemohon bersedia hanya dengan dokumen SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) 4. Bahwa untuk realisasi anggaran bansos yang di minta hanya untuk wilayah
DKI
Jakarta saja.
Surat-Surat Pemohon [2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-l
Foto Copy surat nomor 067/DPP-KPODI/1/2012, tertanggal 26 Januari 2012 kepada PPID / Sekretaris Kementrian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Bukti P-2
Foto Copy tanda terima surat nomor 067/DPP-KPODI/1/2012, tertanggal 26 Januari 2012 kepada PPID / Sekretaris Kementrian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang menunjukan surat di terima tanggal 30 Januari 2012
Bukti P-3
Foto Copy surat keberatan nomor: 120/DPP.KPODI/1I/2012 tertanggal 14 Februari
2012, kepada atasan PPID / Sekretaris Kementrian Negara
Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Bukti P-4
Foto Copy tanda terima surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kementrian Negara Perumahan
Rakyat
Republik
Indonesia,
120/DPP. KPODI/11/2012
tertanggal 14 Februari 2012,. yang menunjukan surat di terima tanggal 15 Februari 2012 Bukti P-5
Foto Copy Akte Notaris Jauhar Arifin nomor 1120 tentang pendirian LSM Sarvodaya KPODI
Bukti P-6
Foto Copy ID pihak Pemohon
Bukti P-7
Foto Copy surat keterangan domisili perusahaan nomor 119/1.824./X 1/2011 tertanggal 9 November 2011 dari Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, atas nama LSM Sarvodaya KPODI,
Bukti P-8
surat kuasa nomor 0I7/DPP.LSM.S.KPODI/III/2013
[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:
4
1.
Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan jawaban atas informasi yang diminta Pemohon,
2.
Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.151 Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa termohon tidak pernah meneriam surat keberatan informasi pemohon. 2. Bahwa infromasi yang di mohon pemhon masih terdapat di deputi yang beretanggung jawab atas kegiatan tersebut 3. Bahwa atas permohoan infromasi tersebut terdapat permohonan informasi nama dan alamat maka termohon akan melakukan analisa lebih terkait informasi pribadi. 4. Bahwa pelakasanaan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2010 sebesar 173.400.000.000,- mencakup seluruh wilayah Indonesia tidak hanya untuk wilayah DKI Jakarta. 5. Bahwa peran serta masyarakat diperbolehkan. Ada pasal yang mengatur mengenai forum pengembangan pengawasan perumahan di daerah. Pasal 131 UU No.l tahun 2011 dan Pasal 132 (ayat 1 dan 2). UU No.l tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan pemukiman dan UU No.20/2011 tentang Rumah Susun 6. Bahwa di Kemenpera banyak sekali jenis Bansos. Dan jenis ini diberi nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terbagi menjadi 3 kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah, prasarana sarana dan utilitas, serta pembangunan baru. Di tiga kegiatan tadi, berada pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang berbeda-beda. Kalau terkait BSPS pada intinya uang APBN tidak ada di Kemenpera. Uangnya ada di Kemenkeu dan Kemenkeu akan menunjuk bank sebagai pelaksana yakni BRI. Di kementerian akan menseleksi LSM yang akan menyalurkan orang per orang. Jadi uang itu tidak ada di kemenpera. Tahun 2010 dialokasikan 173 M, uangnya di BRI dan Termohon yang menunjuk Kelompok Swadaya Masyarakat. 7. Bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat tersebar di seluruh Indonesia (ditiap Kab/Kota ada). Yang mencari data masyarakat miskin itu mereka. Usulan data dari pemda dan dilakukan verifikasi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat tadi. Kami dari kementerian
5
tidak mungkin memverifikasi orang per orang tadi. Jadi data orang per orang siapa yang menerima bantuan ada di Kelompok Swadaya Masyarakat. 8. Bahwa data yang di kuasai termohon adalah data dari laporan Kelompok Swadaya Masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan bansos yang terdiri dari jenis Bansos, lokasi dan nama dan alamat penyedia jasa. 9. Bahwa Termohon tidak mengenal BAST (berita acara serah terima) karean laporan kegiatan yang di terima Termohon merupakan laporan kegiatan dari Kelompok Swadaya Masyarakat. Adapun dokumen yang dikuasai adalah kwitansi 10. Bahwa termohon tidak ada komitmen dengan penerima bansos untuk merahasiakan data pribadi penerima yaitu nama dan alamat, adapun termohon tidak mau mengungkap nama dan alamat penerima karena kawatir ada penyalahgunaan atas data tersebut. [2.16j Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti T -1
Surat Kuasa tertanggal 19 April 2013
Bukti 1-2
Foto copy identitas diri Termohon
[2.17J Menimbang hahwa Termohon telah melakukan uji kosekuensi sebagaimana terlampir dalam kesimpulan surat Nomor 165/SM.2/UM.02.03/041 2013 tertanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa No
Materi
infromasi
publik
yang
di
kecualikan
Alasan pengecualian
Dampak apabila Jangka
Pasal 17 UU
Peraturan
infromasi
K1P
perundang-
tersebut
undangan
tertutup
waktu
infroamsi yang di tidak
kecualikan
laninnya 1
Data
dan
lengkap
alamat
Informasi ini
penerima dikecualikan
program
berdasarkan
perumahan rakyat
Pasal huruf j KIP
Bersasarkan UU No tahun
Informasi
ini
43 apabila 2009
17 tentang UU kearsipan, Pasal 44 ayat
berpotensi untuk disalahgunakan dan atau dapat menggagu
(1) huruf h hak Pasal 44 ayat
dibuka
hak-
probadi
penerima
6
bantuan
(2)
karena
menggunakan data pribadi B AST I dan II
Informasi ini
UU No
dikecualikan
tahun
berdasarkan
tentang
Pasal huruf j
43
K1P
ini
2009 ditinjau sifatnya
dari
Masa retensi aktif sampai
dengan
perlu diperbaruhi
dirahasiakan
17 kearsipan, UU
Informasi
dan
masa retensi
ini
Pasal 44 ayat (tertutup)
katif
(1) huruf h
tahun dan setelah
Pasal 44 ayat
itu
(2)
dimusnahkan
dan
selama
2
harus
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat 30
No tahun
2012 tentang jadwal retensi
arsip
lampiran
3
tentang jadwal retensi
arsip
fasilitatif non keuangan dan
non
kepegawaian kemenpera Kwitansi /SP2D
Informasi ini
Bersasarkan
dikecualikan
UU No 43 ditinjau
berdasarkan
tahun
Pasal
2009 sifatnya
17 tentang
huruf j UU kearsipan.
ini Jangka
Informasi
dari
retensi
perlu tahun
dirahasiakan
serah
(tertutup)
pekerjaan
waktu aktif
1
setelah terima dan
_i _ ... 7
KIP
Pasal 44 ayat
jangka
waktu
(I) huruf h
retensi
inaktif 5
Pasal 44 ayat
tahun setelah hak
(2)
dan kewajibannya
dan
Peraturan
habis
Menteri
setelah itu dapat
Perumahan
dinilai kembali
Rakyat 30
kemudian
No tahun
2012 tentang jadwal retensi
arsip
lampiran
1
tentang jadwal retensi
arsip
keuangan Kemenpera
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis surat nomor 0131/ DPP.LSM.S.KPODl/IV/2013 tertanggal 20 April 2013 bahwa pada pokoknya pemohon untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon.
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan surat Nomor 165/SM.2/UM.02.03/041 2013 tertanggal 23 April 2013 bahwa pada pokoknya menjelaskan: 1. Terkait dengan keterangan pemohon atas relisasi dana bantuan sosial dari APBN TA 2010 sebesar Rp 173.400.000.000 hanya untuk wilayah DKI jakarta, bahwa keterangan tersebut tidak benar. 2. Terkiat dengan pelaksanaan kontrol sosial yang dilakukan oleh LSM SarvodayaKPOD1 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan sebagaimana penjelasan termohon.
3. Dengan ditetapkannya undang-undang di bidang perumahan yaitu UU No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasann pemukiman dan UU No 20 tahun 2011 tentang rumah susun maka UU tersebut bersifat lex specialis derogat legi generali terhadap ketentuan UU keterbukaan informasi publik sehingga ketentuan tentang peran serta masyrakat dalam melakukan kontrol sosial di bidang perumahan mengacu pada ketentuan di bidang perumahan tersebut. 4. Ketentuan UU di bidang perumahan merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 c ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. 5. Hasil uji konsekuensi menetapkan bahwa Infroamsi bahwa permohon infromasi aquo merupakan informasi yang terbuka adalah 1. jenis bantuan sosial 2. lokasi bantuan sosial 3. nama dan alamat penyediajasa 6. Hasil uji konsekuensi menetapkan bahwa Informasi bahwa permohon infromasi aquo merupakan informasi yang dikecualikan adalah : 1. Nama dan alamat penerima bantuan sosial 2. BAST I dan II, 3. copy kwitansi/SP2D
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1 j Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf e UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) jimcto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi.
[4.2J Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan. Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan
Komisi
Informasi
Pusat
untuk
memeriksa
dan
memutus
permohonan u quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat
9
[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 27 ayat (2) Pasal 35 ayat (I) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b, Pasal 4 ayat (1) Perki nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. [4.4] Menimbang bahwa tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan Termohon, maka pada tanggal 18 April 20l2Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat.
[4.5] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [2.9] dan [2.10] [4.6] Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2012, berdasarkan Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahulaun Komisi Informasi Pusat nomor 97/V/KIP-PNTP-MPP.A/20I2 menetapkan menyatakan permohonan sengketa informasi a-quo diterima.
[4.7] Menimbang berdasarkan paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] maka majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi a-quo. B. Kedudukan Hukum (LegalStanding) Pemohon [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (I). Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal I angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 4, dan Pasal 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah meneajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat
nomor 067/DPP-KPODI/I/2012, tertanggal 26 Januari
10
2012 kepada PPID / Sekretaris Kementrian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Permintaan salinan dokumen realisasi (penyediaan perumahan) dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010 sebesar RP.l 73.400.000.000.- meliputi jenis bantuan, lokasi, nama dan alamat lengkap penerima BAST 1 dan 11, nama dan alamat penyedia jasa serta copy kwitansi. (yide bukti P1-P2) 2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Sekretaris Kementrian Negara
Perumahan
Rakyat
Republik
Indonesia,
dengan
Surat
nomor.
I20/DPP.KPODI/1I/2012 tertanggal 14 Februari 2012. (vide bukti P3-P4) 3. Bahwa tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan 4 ermohon,
pada tanggal
16 April
2012
Pemohon
mengajukan
Permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 18 April2012.
[4.10| Vlenibang yang hadir dalam persidangan adalah pengurus dari LSM Sarvodaya KPOD1 (bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8) [4.11 j Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing),
sebagai
Pemohon
selanjutnya
Majelis
akan
mempertimbangkan
pokok
permohonan
C. Kedudukan Hukum (LegalStanding) Termohon [4. 12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU K1P menyebutkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang lungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.13 1 Menimbang bahwa Termohon adalah di bawah badan publik Kementrian Perumahan Rak\al vang merupakan lembaga eksekutif di bawah Presiden R! berdasarkan undangUiuk.r
\o . 30 Tahun 2008 tentang lemang Kementerian Negara. 11
[4.14] Pasal 3 ayat (I) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyebutkan (ij Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup: a. lembaga eksekutif; h....... dst [4.15 1 Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraj [4.14J tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum i'legat standing), sebagai Pemohon selanjutnya Majelis komisioner akan mempertimbangkan pokok permohonan
D. Pokok Permohonan [4.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat. Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.
Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
b.
Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
E. Pendapat Majelis [4.17] Menimbang bahwa mengenai legal standing Pemohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner di paragraf sebelumnya, maka majelis tidak akan mengulang lagi di pertimbangan pokok perkara. Selanjut majelis akan mempertimbangkan hasil uji konsekeusi Termohon [4.18]
Menimbang
dalam
kesimpulan
secara
tertulis
I65/SM.2/UM.02.03/041 2013 tertanggal 23 April 2013
dengan
surat
Nomor
Termohon pada pokoknya
menvatakan bahwa permohon infromasi Pemohon yang merupakan informasi terbuka adalah jenis bantuan sosial; lokasi bantuan sosial ; dan nama dan alamat penyedia jasa dengan mendasakan pada Pasal 9 ayat (2) huruf b jo Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 huruf d UU KIP dan Pasal 11 Perki I tahun 2010.
12
[4.19] Menimbang atas pertimbangan yuridis Termohon sebagaimana terurai dalam paragraf [4. lb] majelis komisioner sependapat maka seudah semestinya informasi tersebut diberikan kepada Pemohon.
Apakah Data dan alamat lengkap penerima program perumahan rakyat merupakan infromasi yang dikecualikan [4.19| Menimbang bahwa dalam uji konsekuensi termohon menetapkan bahwa Data dan alamat lengkap penerima program perumahan rakyat merupakan infromasi yang dikecualikan dengan mendasarkan: 1. Informasi ini dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf j UU K1P 2. Bersasarkan UU No 43 tahun 2009 tentang kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h Pasal 44 ayat(2) 3. Informasi ini apabila dibuka berpotensi untuk disalahgunakan dan atau dapat menggagu hak-hak pribadi penerima bantuan karena menggunakan data pribadi [4.201 Menimbang atas pertimbangan tersebut terungkap fakta 1. Bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat tersebar di seluruh Indonesia (ditiap Kab/Kota ada). Yang mencari data masyarakat miskin itu mereka. Usulan data dari pemda dan dilakukan verifikasi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat tadi. Kami dari kementerian tidak mungkin memverifikasi orang per orang tadi. Jadi data orang per orang siapa yang menerima bantuan ada di Kelompok Swadaya Masyarakat. 2. Bahwa data yang di kuasai termohon adalah data dari laporan Kelompok Swadaya Masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan bansos yang terdiri dari jenis Bansos, lokasi dan nama dan alamat penyedia jasa. 3. Bahwa termohon tidak ada komitmen dengan penerima bansos untuk merahasiakan data pribadi penerima yaitu nama dan alamat, adapun termohon tidak mau mengungkap nama dan alamat penerima karena kawatir ada penyalahgunaan atas data tersebut.
[4.21[ Menimbang atas pertimbangan tersebut diatas (paragraf [4.19] dan paragraf [4.20]) majelis berpendapat bahwa terhadap penyalahgunaan atas infromasi publik dalam UU KIP telah di atur dalam Pasal 51 yang menyebutkan
Setiap Orang yang dengan sengaja
menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama l (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta 13
rupiah> Vlaka atas pertimbangan tersebut majelis berpendapat alasan penolakan atau uji konsekeunsi atas permohonan infroinasi pemohon yang ditetapkan termohon tidaklah beralasan secara yuridis dan sudah semestinya ditolak. Adapun apabila kekawatiran terhadap penyalahgunaan informasi hal tersebut dapat diantisipasi dengan Termohon memiliki data lengkap Pemohon informasi, apabila terdapat penyalah gunaan atas infrormasi tersebut, Termohon dapat melaporan kepada pihak aparat penegak hukum bukan dengan menolak memeberikan informasi publik, terlebih Termohon tidak memiliki perjanjian atau komitmen secara tertulis untuk merahasiakan identitas penerima bantuan sosial.
[4.22] Menimbang berdasarkan uraian tersebut majelis komisioner berpendapat bahwa infromasi nama dan alamat a-quo merupakan infromasi terbuka dan sudah semestinya memerintah Termohon untuk memberikan infroamsi aquo kepada Pemohon.
Apakah Berita acara serah terima (BAST) I dan BAST II merupakan infromasi yang dikecualikan [4.23 j Men imbang bahwa dalam uji konsekuensi termohon menetapkan bahwa Berita acara serah terima (BAST) I dan BAST II merupakan infromasi yang dikecualikan dengan mendasarkan: 1. Informasi ini dikecualikan berdasarkan Pasal 17hurufj UU KIP 2. UU No 43 tahun 2009 tentang kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h Pasal 44 ayat (2) dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 30 tahun 2012 tentang jadwal retensi arsip lampiran 3 tentang jadwal
retensi arsip fasilitatif non keuangan dan non
kepegawaian kemenpera 3. Informasi ini ditinjau dari sifatnya perlu dirahasiakan (tertutup) 4. Masa retensi aktif sampai dengan diperbaruhi dan masa retensi ini katif selama 2 tahun dan setelah itu harus dimusnahkan
[4.24 ] Menimbang atas pertimbangan tersebut terungkap fakta sebagai berikut I. Bahwa di Kemenpera banyak sekali jenis Bansos. Dan jenis ini diberi nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terbagi menjadi 3 kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah, prasarana sarana dan utilitas, serta pembangunan baru. Di tiga kegiatan tadi, berada pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang berbeda-beda. Kalau terkait BSPS pada intinya uang APBN tidak ada di Kemenpera. Uangnya ada di Kemenkeu dan Kemenkeu akan menunjuk bank sebagai pelaksana yakni BRI. Di kementerian akan menseleksi LSM yang akan 14
menyalurkan orang per orang. Jadi uang itu tidak ada di kemenpera. Tahun 2010 dialokasikan 173 M, uangnya di BRI dan Termohon yang menunjuk Kelompok Swadaya Masyarakat. 2 . Bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat tersebar di seluruh Indonesia (ditiap
Kab/Kota ada). Yang mencari data masyarakat miskin itu mereka. Usulan data dari pemda dan dilakukan verifikasi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat tadi. Kami dari kementerian tidak mungkin memverifikasi orang per orang tadi. Jadi data orang per orang siapa yang menerima bantuan ada di Kelompok Swadaya Masyarakat. 3. Bahwa data yang di kuasai termohon adalah data dari laporan Kelompok Swadaya Masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan bansos yang terdiri dari jenis Bansos, lokasi dan nama dan alamat penyedia jasa. 4. Bahwa Termohon tidak mengenal BAST (berita acara serah terima) karean laporan kegiatan yang di terima Termohon merupakan laporan kegiatan dari Kelompok Swadaya Masyarakat. Adapun dokumen yang dikuasai adalah kwitansi
[4.25J Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas majelis komisioner berpendapat bahwa pertimbangan
yuridis atas pengecualian permohoan infromasi dengan merujuk
sebagaiamna terurai dalam paragraf [4.23] tidak berdasar karena Termohon tidak dapat menyebutkan pertimbangan mengapa infromasi tersebut harus dirahasikan terlebih lagi termohon merujuk lebih lanjut pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 30 tahun 2012 tentang jadwal retensi arsip lampiran 3 tentang jadwal retensi arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian kemenpera, dimana regulasi tersebut hanya mengatur tentang masa retensi/penyimpanan dokumen bukan mengatur kerahasiaan suatu dokumen atau informasi. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa alasan pengecualian termohon tidak berdasarkan hukum dan sudah semestinya ditolak.
Apakah copy kwitansi atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan infromasi yang dikecualikan [4.2.61 Menimbang bahwa dalam uji konsekuensi termohon menetapkan bahwa copy kwitansi atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan infromasi yang dikecualikan dengan mendasarkan: I. Informasi ini dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf j UU K1P
15
2. UU No 43 tahun 2009 tentang kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h Pasal 44 ayat (2) dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 30 tahun 2012 tentang jadwal retensi arsip lampiran 1 tentang jadwal retensi arsip keuangan Kemenpera 3. Informasi ini ditinjau dari sifatnya perlu dirahasiakan (tertutup) 4. Jangka waktu retensi aktif 1 tahun setelah serah terima pekerjaan dan jangka waktu retensi inaktif 5 tahun setelah hak dan kewajibannya habis kemudian setelah itu dapat dinilai kembali
[4.27) Menimbang atas pertimbangan tersebut terungkap fakta yang sama sebagaimana terurai dalam paragraf [4.24] menimbang atas pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa atas pertimbangan tersebut di atas majelis komisioner berpendapat bahwa pertimbangan yuridis atas pengecualian permohoan infromasi dengan merujuk sebagaiamna terurai dalam paragraf [4.26] tidak berdasar karena Termohon tidak dapat menyebutkan pertimbangan mengapa infromasi tersebut harus dirahasikan terlebih lagi termohon merujuk lebih lanjut pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 30 tahun 2012 tentang jadwal retensi arsip lampiran 1 tentang jadwal kepegawaian
kemenpera,
dimana
retensi arsip fasilitatif non keuangan dan non
regulasi
tersebut hanya mengatur tentang
masa
retensi penyimpanan dokumen bukan mengatur kerahasiaan suatu dokumen atau informasi. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa alasan pengecualian termohon tidak berdasarkan hukum dan sudah semestinya ditolak.
[4.28] Menimbang bahwa Pasal 7 dan Pasal 8 UU KIP mengatur tentang kewajiban badan publik yang menyebutkan: Pasal 7 (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. 16
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Pasal 8 Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. [4.29] Menimbang bahwa dalam UU KIP
BAB IV mengatur
Informasi Yang Wajib
Disediakan Dan Diumumkan selanjutnya Pasal 9 (2) huruf b dan c mengatur Informasi vang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Pasat 9 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (L) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2). dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. [4.301 Menimbang bahwa kewajiban Badan publik dalam Pelayanan Informasi diatur dalam Perki SLIP dalam Bagian kedua Pasal 4 Pasal 5, Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 7, Pasal 10.
[4.31] Menimbang Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dalam hal laporan keungan diatur dalam Pasal II ayat (1) huruf d amgka 1 Perki SLIP yang disebutkan sebagai berikut: (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurangkurangnya terdiri atas: d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. rencana dan laporan realisasi anggaran [4.j2j Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa:
17
1. Bahwa Awal permohoan infromasi adalah Permintaan salinan dokumen realisasi (penyediaan perumahan) dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010 sebesar RP. 173.400.000.000.- meliputi jenis bantuan, lokasi, nama dan alamat lengkap penerima BAST I dan 11, nama dan alamat penyedia jasa serta copy kwitansi 2. Bahwa permohoan informasi pemohon terkait dengan bantuan sosial hanya untuk wilayah DKI Jakarta pada tahun 2010 yang meliputi meliputi jenis bantuan, lokasi, nama dan alamat lengkap penerima BAST 1 dan II, nama dan alamat penyedia jasa serta copy kwitansi 3. Bahwa laporan tersebut dikuasai oleh Termohon dan telah selesai di audit. [4.33] Menimbang atas fakata persidangan maka majelis berpendapat bahwa permohonan infromasi oleh termohon adalah salinan dokumen realisasi (penyediaan perumahan) dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010 hanya meliputi wilayah DKI Jakarta meliputi jenis bantuan, lokasi, nama dan alamat lengkap penerima BAST I dan II, nama dan alamat penyedia jasa serta copy kwitansi
[4.34] Menimbang terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk sebagaimana dimakwid dan diuraikan dalam paragraf [4.33] yaitu Pasat 9 (2) huruf b dan c UU K1P juncto Pasal 11 ayat (1) huruf d amgka 1 Perki SLIP atas pertimbangan tersebut majelis komisioner berpendapat bahwa informasi a-quo merupakan informasi terbuka dan permohonan informasi harus diberikan oleh Termohon kepada Pemohon [4.35] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohoan berpendapat bahwa informasi tersebut merupakan informasi
[4.36] Menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwa laporan keuangan jika belum diaudit merupakan informasi tertutup, tetapi karena informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi laporan keuangan dan sudah audit, sehingga majelis komisioner berpendapat informasi tersebut informasi terbuka dan permohonan informasi dapat diberikan oleh Termohon
[4.37] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana” 5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas. Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. 18
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon pemohon adalah salinan dokumen realisasi (penyediaan perumahan) dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010 hanya meliputi wilayah DKI Jakarta meliputi jenis bantuan, lokasi, nama dan alamat lengkap penerima BAS T I dan II. nama dan alamat penyedia jasa serta copy kwitansi;
[6.3] Menyatakan introamsi sebagaimana dimaksud paragraf [6.2] merupakan informasi terbuka.
[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragra! [6.2] yaitu salinan dokumen realisasi (penyediaan perumahan) dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010 hanya meliputi wilayah DKI Jakarta meliputi jenis bantuan, lokasi, nama dan alamat lengkap penerima BAST I dan II, nama dan alamat penyedia jasa serta copy kwitansi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;
[6.4] membebankan biaya yang timbul atas di berikannya informasi sebagaimana dimaksud paragraf [6.31kepada pemohon
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramly Amin Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Rahman Ma’mun dan Henny S Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 6 Mei 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 6 Mei 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hafida Riyana sebagai Petugas Kepaniteraan, serta tidak dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.
19
(Abdul Rahman Ma’mun)
(Henny S Widyaningsih)
Petugas Kepaniteraan
(Hafida Riyana)
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 6 Mei 2013 Petugas Kepaniteraan
(Hafida Riyana)
20
