IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT

ASLI

REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 187/V/KIP-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 187/V/KIP-PS-M-A/2012 yang diajukan oleh: Nama

: PERKUMPULAN INISIATIF

Alamat

: JI. Guntur Sari IV Nomor 16 Bandung 40264 Jawa Barat

Dalam persidangan di hadiri oleh Donny Setiawan, jabatan Direktur Eksekutif dan Pius Widiyatmoko jabatan staf berdasarkan Surat Keterangan Nomor 022/P.Inisiatif-Eks/II/2013 tertanggal 20 Februari 2013 selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama

: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Alamat

: Jl. Kebon Sirih Nomor 14 Jakarta.

Dalam

Persidangan

di

wakili

berdasarkan

Surat

Perintah

nomor

Sprin:

01/

Seswapres/02/2013 tertanggal 14 Februari 2013: 1.

Tonno Supranoto, S, Asisten Deputi Kesra Berbasis Usaha selaku Kepala sekretariat TNP2K

2.

Fryda Lucyana K. Asisten Deputi Dokumentasi dan Desiminasi informasi. Sekretariat Wakil Presiden.

3.

Muhammad Iqbal, Kepala Bidang Perundang-undangan Politik dan F1AM. Sekretariat Wakil Presiden.

4.

Supriyanto, Kepala Bidang Desiminasi Informasi, Sekreatriat Wakil Presiden.

1

5.

Dewi Rachmawatty, Kasubid Perundang-undangan pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Wakil Presiden.

6.

Sutikno, Kaubid produktivitas dan Hubungan Ketenagakerjaan, Sekretariat wakil Presiden selaku kepala Divisi Pelaksana Program Sekretariat TNP2K.

7.

Mohammad Ilyas, Koordinator MIS Unit Penetapan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat TNP2K.

8.

Bambang Wurjanto, Penasehat Kepala Sekretariat Bidang Penataan Regulasi, Sekretariat TNP2K.

9.

Evi

Risna

Yanti,

Penasehat

Bidang

HukumUnit

Penetapan

Sasaran

Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat TNP2K, selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Mei 2012.

Kronologi [2.2] Pada tanggal 23 Februari 2012 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Sekretariat TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) melalui surat nomor 676/P.Inisiatif-eks/II/2012 tertanggal 23 Februari 2012. Adapun Informasi yang diminta: a.

Daftar nama penerima jamkesmas yang telah diperbaharui terakhir (2011-2012) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut (memuat minimal rincian: nomor Kartu Keluarga, nomor Jamkesmas, nama penerima, alamat lengkap penerima, jenis kelamin, hubungan keluarga, RW dan RT);

2

b. Rincian data penduduk miskin hasil PPLS 2011 Provinsi Jawa Barat (by name by address)', c. Rekapitulasi data rumah tangga hasil PPLS 2011 untuk seluruh Indonesia

[2.3] Pada tanggal 20 Maret 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan Surat nomor: 692/P.Inisiatifeks/111/2012 tertanggal 20 Maret 2012 karena tidak adanya tanggapan atas permohonan informasi publik; [2.4] Sehubungan tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan Termohon, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Pusat secara tertulis dengan surat nomor 707/P.Inisiatif-eks/V/2012 tertanggal

11 Mei 2012 yang diterima dan terdaftar di

Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Mei 2012. [2.5] Pada tanggal 7 September 2012 dan 14 September 2012 diadakan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan berita acara mediasi pada tanggal tersebut, Termohon bersedia memberikan informasi berupa; 1. Rekapitulasi (data agregat) data rumah tangga hasil PPLS 2011 untuk seluruhnya; 2. Daftar usulan program penerima Jamkesmas yang telah diperbarui terkahir (2011 - 2012) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut memuat jenis kelamin, hubungan keluarga tanpa nama dan alamat; 3. Rincian data penduduk miskin hasil PPLS 201! Provinsi Jawa Barat tanpa nama dan alamat; 4. Bahwa Pemohon tetap meminta informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.5] angka 2 dan 3 beserta nama dan alamatnya untuk dilanjukan dalam sengketa informasi melalui ajudikasi.

[2.6] Bahwa

Ajudikasi Nonlitigasi dilaksakan untuk memeriksa dan memutus sengketa

informasi pada pokok perkara; 1. Nama dan alamatdalam rincian data penduduk miskin hasil PPLS 2011 Provinsi Jawa Barat;

3

2. Nama dan alamat dalam daftar usulan program penerima Jamkesmas yang telah diperbarui terkahir (2011 - 2012) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut memuat jenis kelamin, dan hubungan keluarga.

[2.7] Pada tanggal dan jam yag telah di tetapkan dilakukan sidang adjudikasi dalam sidang ajudikasi a quo dihadiri oleh TermohondanPemohon

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena permintaan informasi tidak ditanggapi. [2.9] Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Informasi adalah adalah sebagai salah satu materi dalam Kursus Politik Anggaran di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut; Peti turn [2.10] Mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon telah memberikan data rekapitulasi penerima manfaat program Jamkesmas kepada Pemohon, tanpa disertai dengan nama dan alamat, sebagaimana disepakati pada waktu mediasi; 2. Bahwa metode yang digunakan dalam audit sosial adalah dengan mendatangi dan mewawancarai responden secara langsung untuk dapat mengetahui apakah program jamkesmas telah tepat sasaran; 3. Bahwa metode yang digunakan adalah sampling;; 4. Bahwa riset ini merupakan riset formal institusi yang ada skemanya dan akan dibawa pada saat sidang berikutnya sesuai permintaan majelis; 5. Bahwa riset untuk Provinsi Jawa Barat belum tersedia skemanya karena baru tahap rencana. Untuk yang sekarang fokus ke Kabupaten Bandung dan Garut; 6. Bahwa data yang diminta adalah daftar penerima manfaat bukan data seluruh penduduk; 7. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah meminta data penerima ke Askes namun tidak mendapatkan data lengkap ;

4

8. Bahwa komponen riset yang akan diteliti pertama; apakah si penerimanya itu benarbenar miskin atau tidak, sesuai dengan kriteria atau tidak. Kedua, apakah program yang diberikan kepada penerima sudah diterima atau belum; 9. Bahwa kriteria yang dipakai adalah kriteria yang telah ditetapkan oleh

K em enteri an/Lembaga; 10. Bahwa Pemohon mengklarifikasi keterangan pada sidang berikutnya, perihal metode sampling itu lebih tepatnya CRC. Pemohon melakukan akuntabilitas sosial yang salah satunya audit sosial dan CRC (Citizen Raport Card). Untuk audit sosialnya, pertama Pemohon mendatangi populasi dengan cara mengakses nama peserta. Kedua, mengelompokkan daftar peserta tersebut ke dalam wilayah terkecil, minimal Rukun Tetanggan (RT) atau Rukun Warga (RW). Bahwa Pemohon membutuhkan informasi alamat peserta karena untuk membagi dari semua penerima manfaat, kemudian Pemohon kelompokkan menjadi satuan teritori terkecil yaitu RW atau RT, kemudian Pemohon mendatangi per RT atau RW menjadi populasi.; 11. Bahwa relevansi Informasi tentang alamat bertujuan mengelompokkan ke wilayah terkecil. Dari alamat, Pemohon akan membuat peserta masuk di RT atau RW tertentu. Setelah dikelompokkanan, Pemohon akan memilih salah satu atau beberapa RW dan mendatangi semua populasi yang beralamat di RT, setelah itu Pemohon akan menanyakan kuisioner sebagaimana terlampir di halaman kedua dan ketiga, lalu dilakukan rekap temuan untuk melihat peserta pantas untuk mendapatkan program jamkesmas, selanjutnya pemohon adakan FGD dalam rangka memperbaiki daftar kepustakaan yang telah ada.; 12. Bahwa penerima yang dimaksud Pemohon adalah penerima manfaat, baik yang sudah menggunakan maupun yang belum menggunakan. Pemohon mengecek beberapa hal, Pertama validasi kepesertaan, jadi Pemohon mencocokkan benarkah nama yang di kartu yang dipegang itu sama dengan nama ketika ditanyaka ; 13. Bahwa Pemohon akan mendatangi penerima manfaat, baik yang sudah menerima maupun yang belum menerima; 14. Bahwa Termohon pada saat mediasi menyatakan informasinya adalah daftar penerima manfaat jamkesmas, yang pada awalnya ada perubahan menjadi calon penerima manfaat, sementara sebagian informasi yang pemohon minta sudah diberikan, dan tercantum daftar peserta jamkesmas; 15. Bahwa masyarakat tidak semua tahu mana yang definitif sebagai pemegang kartu. Karena faktanya kartu banyak tersimpan di kelurahan atau desa. Jadi bisa saja masyarakat terdaftar tapi tidak memegang kartu; 16. Bahwa intinya yang ingin dilakukan sosial audit adalah membandingkan apa yang direncanakan dengan bagaimana realitasnya di lapangan. Dalam konteks jamkesmas, mana yang didefinitifkan pemerintah sebagai peserta jamkesmas, dan realita yang terjadi dilapangan. Pada intinya, untuk membandingkan antara yang ditetapkan dan direncanakan dengan kenyataan di lapangan; 17. Bahwa yang sekarang akan dilakukan pemohon dengan masyarakat setempat selaku penerima manfaat untuk melakukan proses social audit secara bersama-sama, yang harapannya untuk mendorong pihak pemerintah agar mampu mengadopsi apa yang

5

pemohon lakukan. Yang paling penting Pemohon ingin mengeliminir kerugian negara kalau persoalan ini terjadi. Surat-Surat Pemohon [2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-l

Foto Copy surat Nomor permohonan informasi kepada PPID Sekretariat TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) melalui surat nomor 676/P.Inisiatif-eks/II/2012 tertanggal 23 Februari 2012

Bukti P-2

Foto Copy surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)

Penanggulangan

Pelaksana

Kemiskinan),

TNP2K dengan

(Tim

Surat

Nasional nomor:

Percepatan

692/P.Inisiatif-

eks/III/2012 tertanggal 20 Maret 2012 Bukti P-3

Foto Copy salinan Akte Notaris Popy Sofiah Sofyan nomor 02 tentang Perubahan Anggaran Dasar perkumpulan inisiatif

Bukti P-4

Foto Copy bukti pengiriman surat permohonan

informasi dan keberatan

kepadaatasan PPID Bukti P-5

Foto Copy ID pihak Pemohon

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan jawaban atas informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon [2.14] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

6

1. Bahwa Termohon menyatakan ada satu kesepakatan pada mediasi dengan Pemohon yaitu Termohon akan memberikan data agregat atau rekapitulasi tanpa nama dan alamat; 2. Bahwa alasan penolakan oleh Termohon adalah :

a. UU KIP pasal 17 ayat h menyangkut rahasia pribadi;

3. 4.

5.

6.

7.

b. UU No 16/1997 Tentang Statistik pasal 21 huruf c; c. UU KIP, pasal 6 ayat 3 huruf c, jadi dalam hal ini pada saat pengumpulan data termohon minta persetujuan dari responden untuk menggunakan informasi yang disampaikan pada termohon untuk diberikan pada pemerintah, dan ada persetujuan masyarakat bahwa termohon menggunakan data tersebut hanya untuk kepentingan pemerintah; d. UU ITE pasal 16, sepanjang tidak disebutkan oleh uu lain, butir a sampai c, yang termohon kutip butir d “sistim yg dapat melindungi kerahasiaan, keontetikan,,,” yang termohon garis bawahi adalah kerahasiaan. e. UU ITE pasal 26, ayat 1, “penggunaan yang menyangkut data pribadi seseorang harus dengan persetujuan pihak yang bersangkutan” a. PP 82/2012 tentang penyelenggaraan sistem dam transaksi elektronik pasal 15 ayat 1, termohon kutip butir a, penyelenggara wajib melindungi kerahasiaan; Bahwa ada formulir persetujuan dari responden sewaktu mengadakan survey, dan akan dibawa pada saat sidang berikutnya ; Bahwa alasan-alasan penolakan sebagaimana disebutkan di atas belum pernah disampaikan secara tertulis lewat surat oleh Termohon kepada Pemohon dikarenakan sebelum mediasi, Termohon telah mengundang Pemohon untuk datang dan mengklarifikasi informasi apa saja yang diminta, namun pihak Pemohon tidak datang; Bahwa proses penyediaan data adalah untuk keperluan jamkesmas. Sesuai dengan ijin yang diterima dari responden, bahwa data tersebut akan dipakai untuk keperluan program penanggulangan kemiskinan maka kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan dapat meminta data kepada TNP2K, Untuk jamkesmas dikelola oleh kementerian kesehatan. Jadi kementerian kesehatan mengirimkan surat permohonan kepada TNP2K yang isinya meminta data untuk keperluan program jamkesmas dan juga ada kriterianya. Berdasarkan kriteria dan jumlah yang disampaikan, Termohon kemudian menyusun daftar calon penerima manfaat jamkesmas, jadi bukan penerima manfaat, baru calon. Dari sudut pandang TNP2K itu adalah calon. Data calon itu diserahkan kepada kemenkes untuk selanjutnya digunakan oleh kemenkes melaksanakan program jamkesmas. Jadi sebenemya kalau yang diminta kepada TNP2K itu adalah data penerima manfaat jamkesmas itu dirasa tidak tepat, karena Termohon hanya menyediakan data calon penerima; Bahwa pihak Termohon sudah pernah menyarankan dalam mediasi itu untuk meminta kepada pemerintah daerah atau meminta langsung kepada pelaksana program jamkesmas; Bahwa Termohon akan membawa formulir tolok ukur yang digunakan pada saat survey, namun harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPS ;

7

8. Bahwa Termohon menegaskan data yang digunakan adalah basis data hasil sensus dari BPS, kemudian diolah sesuai kriteria dari kementerian/lembaga. Output dari termohon adalah calon penerima. Kemudian penentuan calon menjadi program oleh kementerian. Misalkan; jamkesmas oleh kemenkes, program pendidikan oleh kemendikbud; 9. Bahwa Termohon menjelaskan proses pembentukan basis data selama ini disadari penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan tidak selalu tepat sasaran. Oleh karena itu, Termohon bekerjasama dengan BPS melakukan sensus terhadap 45% penduduk yang kondisi sosialnya rendah. Bagaimana menentukannya? Tahun 2010, termohon ada sensus pendudukan yang dilakukan BPS yang sebelumnya BPS sudah memiliki data itu. berdasarkan peta kemiskinan dari setiap daerah bisa diketahui dimana peta penduduk itu, lalu dipetakan nama-nama penduduk untuk disurvey. Jadi termohon sediakan 40% penduduk yang sesuai di dalam peta kemiskinan itu untuk disurvey, kemudian dibikinkan daftarnya dan dikirimkan ke daerah, dikonsultasikan, kemudian dibawa ke desa-desa oleh pencacah. Di sana petugas tidak bekerja sama dengan aparat, melainkan bekerja lagsung dengan masyarakat miskin. Apa itu masyarakat miskin adalah yang ada di dalam daftar itu. Misalnya, tim pencacah bertanya, betulkah menurut Anda ini miskin? Jika tidak maka dicoret. Proses selanjutnya ditanyakan apakah ada orang lain yang harusnya masuk sebagai penerima? Jika ada maka dimasukkan. Selain itu tim pencacah melakukan sweeping di daerah untuk melihat dimana lagi terdapat masyarakat yang potensial untuk disurvey hingga tercapai angka 45% penduduk Indonesia yang akan disurvey oleh BPS dengan 26 variabel pertanyaa, lalu berdasarkan hasil survey itu diurutkan tingkat kesejahteraannya, mulai dari yang tingkat terendah hingga yang paling tinggi, kemudian dipotong di titik 40%, maka nama yang ada di titik 0% sampai dengan 40% kemudian dikelola oleh Termohon yang kemudian disebut basis data terpadu. 10. Bahwa Termohon untuk jamkesmas memiliki Memorandum O f Agreement, dimana untuk menjaga kerahasiaan data tersebut, data hanya digunakan untuk keperluan program jamkesmas, sebagaimana tadi termohon katakan bahwa data termohon hanya calon penerima. Termohon juga perlu tahu sebenarnya nanti implementasinya bagaimana, karena data yang dimiliki Termohon baru akan dipakai tahun 2013 ini, jadi belum dipakai sekarang / 11. Bahwa Termohon menjelaskan terkait payung hukum TNP2K ini. TNP2K didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ketuanya adalah wakil presiden dan anggotanya adalah para menteri. Inti dari lembaga ini adalah forum koordinasi untuk penentuan kebijakan. Untuk satu penentuan kebijakan diadakan sidang pleno yang dipimpin oleh wapres selaku ketua bersama menteri selaku anggotanya. Untuk mendukung keperluan itu didirikanlah sekretariat TNP2K. Salah satu fungsi sekretariat adalah mengelola basis data untuk mendukung program pembangunan. Jadi fungsi sebenarnya dari sekretariat adalah melayani para anggota saja, yaitu kementerian yang memiliki program penanggulangan kemiskinan. Jadi sebenarnya institusi ini melayani program pemerintah. Meskipun demikian, TNP2K juga terbuka untuk para pihak yang

8

memiliki visi dan misi yang sama dalam penanggulangan kemiskinan, termohon berbagi data untuk mencapai tujuan yang sama ; 12. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010 Pasal 17 itu di level provinsi ada namanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, diketuai oleh Wakil Gubernur. Di tingkat kabupaten ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, diketuai oleh wakil bupati, wakil walikota di tingkat kota. Dari data calon penerima yang termohon olah berdasarkan kriteria kementerian/lembaga tadi, setelah dieksekusi oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Prosesnya sama, kriteria ditentukan oleh kementerian/lembaga atau dinas pada pemda. Sumber dananya dari APBN atau APBD, dan laporan pelaksanaan pada termohon sebagai bahan evaluasi, baik itu tingkat daerah atau K/L. Tujuannya supaya program-program tersebut tepat sasaran, dan bisa dilihat sejauh mana efektivitas; 13. Bahwa data yang ada pada TNP2K dikumpulkan dalam kurun waktu Juli-Desember 2011 dan akan efektif digunakan pada 1 Maret 2013 ; 14. Bahwa Termohon sudah menyampaikan data rekapitulasi agregat baik itu di Kabupaten Garut maupun Kabupaten Bandung serta Provinsi Jawa Barat. Rekapitulasi kondisi masyarakat dengan sosial ekonomi yang terendah yang masuk dalam basis data terpadu. Untuk metodologinya di situ sudah ada populasi sampai pada level kecamatan dan di dalamnya ada desa-desa ; 15. Bahwa data yang disampaikan tersebut secara nasional masuk dalam angka 40% yang ada di basis data itu meskipun di provinsi akan berlainan karena di dalam penentuan di satu kabupaten itu menggunakan metode tertentu akan ada modelnya yang menentukan indicator sosial ekonominya. Jadi tidak seperti dulu dimana ada 14 indikator yang sama rata ; 16. Bahwa metode untuk setiap kabupaten/kota berbeda-beda. Jadi prosesnya membangun satu model untuk satu kab/kota. Ada 497 model kab/kota. / 17. Bahwa data yang dimiliki Termohon hanyalah daftar nama calon penerima, lalu diberikan ke kemenkes, lalu ditetapkan peserta jamkesmas, kemudian dikirimkan kembali ke TNP2K beserta nama dan alamat, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi; 18. Bahwa kartu kepesertaan Jamkesmas prinsipnya harus dipegang peserta itu sendiri; 19. Bahwa sebagaimana kesepakatan ajudikasi 29 januari kemarin yang sudah disepakati pemohon dan termohon, yaitu: a. Daftar nama dan alamat penerima manfaat jamkesmas tahun 2012 berdasarkan basis data terpadu di Kabupaten Bandung dan Garut; b. Daftar nama dan alamat dari rincian data penduduk berdasarkan basis data terpadu di Provinsi Jabar berdasarkan status kesejahteraan; Karenanya Termohon tidak bisa menjawab di luar kesepakatan ini agar pembahasannya bisa lebih fokus lagi; 20. Bahwa payung hukum normatif yang memungkinkan TNP2K untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat lain adalah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010, ada disebutkan : anggota masyarakat lain yang ditetapkan oleh ketua.;

9

21. Bahwa selama ini Termohon hanya melayani anggota dari TNP2K yaitu para menteri dan lembaga swasta yang ditetapkan oleh ketua. Artinya Termohon juga bisa bekerjasama dengan lembaga yang ditetapkan oleh ketua ; 22. Bahwa program monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program merupakan kegiatan tersendiri dari kementerian/lembaga, bukan dalam rangka koordinasi dengan TNP2K; 23. Bahwa selama ini yang melakukan koordinasi dengan tingkat nasional atau TNP2K melalui sekretariat SAPA.; 24. Bahwa TKPKD juga memiliki data tersebut, namun yang menyerahkan adalah kementerian/lembaga..

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti T-l Bukti T-2 Bukti T- 3

Bukti T-4

Bukti T-5

Bukti T-6

Bukti T-7

Bukti T-8

Bukti T-9 Bukti T-10

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Asli dari Formulir Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 yang masih kosong Copy dari copy formulir pendataan program perlindungan sosial 2011 yang sudah ter-isi data responden dan sudah ditandatangani dari wilayah Kabupaten Garut Copy dari copy formulir pendataan program perlindungan sosial 2011 yang sudah ter-isi data responden dan sudah ditandatangani dari wilayah Kabupaten Bandung Berita Acara Mediasi di Komisi Informasi Publik tertanggal 7 September 2012 antara Perkumpulan Inisiatif dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berita Acara Mediasi di Komisi Informasi Publik tertanggal 14 September 2012 antara Perkumpulan Inisiatif dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Copy dari asli Nota Kesepakatan Kerjasama Antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/TNP2K/04/2012 dan Nomor JP.01.01/X/616/2012 tentang Penggunaan Data Nama Dan Alamat Dari Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial dalam Rangka Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), tertanggal 17 April 2012 Copy dari copy Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dan Jaminan Persalinan Tahun 2013 yang diedarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia tertanggal 23 Januari 2013, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia Surat Nomor B-764/Setwapres/D-3/TNP2K.030.04/09/2012 tentang Penyampaian Data basis Data Terpadu kepada Perkumpulan Inisiatif Print out berita Kompas online tertanggal 19 Februari 2013 yang berjudul 10

Bukti T-l 1 Bukti T-12

“Penjarakan Pembocor Data” Copy dari Klipping Asli Koran Kompas, Selasa 19 Februari 2012 pada headline utama Buku Pendataan Program Perlindungan Sosial 201 1 untuk Pedoman Pencacah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat statistik, Jakarta

Bukti T-l 3

Copy dari copy bukti penelusuran pengiriman data melalui Tiki

Bukti T -14

Copy dari print out lembar Password untuk Perkumpulan Inisiatif

Bukti T-14

Copy adri print out emailkepada pemohon yang dikirim melalui email Maya Augustin Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Undang-Undang republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Bukti T -l5 Bukti T -16 Bukti T -17 Bukti T -l8 Bukti T -19 Bukti T-20 Bukti T-21

Bukti T-22 Bukti T-23

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Buku Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 untuk Pedoman Pencacah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat statistik, Jakarta Surat Perintah nomor Sprin: 01/ Seswapres/02/2013 tertanggal 14 Februari 2013 Fo copy Identitas diri Termohon

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan kepada Majelis Komisioner dengan nomor 027/P.Inisiatif - eks/111/2013 tertanggal 2 Maret 2013 Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan

kepada

Majelis

Komisioner

dengan

nomor

B-

094/Setwapres/D-

3/TNP2K.03.04/02/2013 tertanggal 28 Februari 2013.

11

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai

permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan

Komisi

Informasi

Pusat

untuk

memeriksa

dan

memutus

permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum {legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 27 ayat (2) Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b, Pasal 4 ayat (I) Perki nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. [4.4] Menimbang bahwa tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan Termohon sebagaiman terurai dalam Paragraf [2.2] dan Paragraf [2.3], maka pada tanggal 10 Mei 2012 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat.

[4.5] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [2.7] dan [2.8]

[4.6] Menimbang bahwa pada kamis 21 Juni 2012, berdasarkan Penetapan Majeiis Pemeriksaan Pendahulaun Komisi Informasi Pusat nomor 116/VI/KIP-PNTP-MPP.A/2012 menetapkan menyatakan permohonan sengketa informasi a-quo diterima. 12

[4.7] Menimbang berdasarkan paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] maka majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi a-quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 4, dan Pasal 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Badan Publik (Termohon) setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada atasan Termohon. [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: L Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2012 Pemohon mengajukan permohonan informasi

kepada

PPID

Sekretariat

TNP2K

(Tim

Nasional

Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan) melalui surat nomor 676/P,Inisiatif-eks/II/2012 tertanggal 23 Februari 2012. Adapun Informasi yang diminta: a. Daftar nama penerima jamkesmas yang telah diperbaharui terakhir (2011­ 2012) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut (memuat minimal rincian: nomor Kartu Keluarga, nomor Jamkesmas, nama penerima, alamat lengkap penerima, jenis kelamin, hubungan keluarga, RW dan RT); b. Rincian data penduduk miskin hasil PPLS 2011 Provinsi Jawa Barat (by name by address) ; c. Rekapitulasi data rumah tangga hasil PPLS 2011 untuk seluruh Indonesia (vide bukti P-l)

2. Pada tanggal 20 Maret 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan Surat nomor: 692/P.Inisiatif-eks/III/2012 tertanggal 20 Maret 2012 karena tidak adanya tanggapan atas permohonan informasi publik (vide bukti P-2)

13

3. Sehubungan tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan Termohon, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Pusat secara tertulis dengan surat nomor 707/P.Inisiatif-eks/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Mei 2012

[4.10] Menimbang yang hadir dalam persidangan adalah pengurus Perkumpulan Inisiatif (vide bukti P-3 dan P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing),

sebagai

Pemohon

selanjutnya Majelis

akan

mempertimbangkan

pokok

permohonan

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [4. 12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.13] Menimbang bahwa Termohon adalah badan publik dibentuk berdasarkan peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan KemiskinanTv/nfe bukti T-l)

[4.14] Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyebutkan (J) Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup: a. lembaga eksekutif; b. lembaga legislatif c. Lembaga Yudikatif d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; 14

e.

... dst

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum flegal standing), sebagai Termohon selanjutnya Majelis komisioner akan mempertimbangkan pokok permohonan

D. Pokok Permohonan [4.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.

Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

b.

Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara

[4.17] Menimbang bahwa mengenai legal standing Pemohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner di paragraf sebelumnya, maka majelis tidak akan mengulang lagi di pertimbangan pokok perkara.

[4.18] Menimbang bahwa atas permohonan informasi yaitu Nama dan alamat dalam rincian data penduduk miskin hasil PPLS 2011 Provinsi Jawa Barat; dan Nama dan alamat dalam daftar usulan program penerima Jamkesmas yang telah diperbarui terkahir (2011 - 2012) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut memuat jenis kelamin, dan hubungan keluarga majelis komisioner akan membagi pada 3 pokok bahasan yaitu I. PENGUASAAN INFORMASI OLEH TERMOHON II. PENGECUALIAN ATAS PERMOHONAN INFROMASI III. MITIGASI DAMP bAK PEMBERIAN INFORMASI YANG DIKECUAL1KAN I. PENGUASAAN INFORMASI OLEH TERMOHON [4.19] Menimbang bahwa terkait dengan penguasaan atas permohonan informasi oleh Termohon Pemohoan mendalilkan dalam kesimpulan termohon bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada: 15

a.

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. ”

b.

Pasal 12 yang menyatakan: 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh seorang Sekretaris Eksekutif. 2)

Sekretaris Eksekutif dalam menjalankan kebijakan dan program, menetapkan melakukan monitoring dan evaluasi, serta diperlukan, serta memberikan dukungan Tim Nasional.

fungsi mempersiapkan rumusan sasaran, membangun database, melakukan berbagai analisis yang teknis dan administrasi kepada

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden tersebut di atas (Vide T-l), maka Termohon dalam hal ini melakukan pengelolaan Data Pribadi untuk keperluan anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), bukan untuk yang selainnya. Dan seluruh anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang lintas sektoral tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang dikuasai Termohon. Dan terhadap permintaan data dan informasi pada poin 1, tentang daftar nama dan alamat penerima manfaat Program Jamkesmas Tahun 2012 berdasarkan Basis Data Terpadu di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, selain juga tidak berada di dalam penguasaan dan tanggung jawab Termohon, tetap menjadi suatu data yang harus dijaga kerahasiaannya, karena termasuk informasi yang dikecualikan oleh semua anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). [4.20] Menimbang dalam kesimutan pemohon Pemohon menyampaikan Termohon Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menguasai informasi penerima manfaat program Jamkesmas terbaru berdasar Basis Data Terpadu di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Berdasarkan pengakuan Termohon di sidang ajudikasi non litigasi IV, Kamis, 21 Februari 2013, yang dihadiri Pemohon, terungkap bahwa ada aliran informasi penetapan penerima manfaat program Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan ke TNP2K sebagai wujud monitoring dan evaluasi. Pengertian informasi publik sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

16

[4.23] Menimbang terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam kesimpulan berpendapat bahwa informasi aquo bukan merupakan infromasi yang di kecualikan karena pemohon beranggapan bahwa yang bisa meminta data TNP2K tidak hanya instansi Pemerintah saja. Adapun Pemohon berpendapat pada pokoknya: 1. Informasi nama dan alamat penerima manfaat Jamkesmas 2012 di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut berdasarkan Basis Data terpadu serta rincian data penduduk berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan status kesejahteraannya, berhubungan dengan rencana pengerahan anggaran publik. 2. Informasi nama dan alamat di Basis Data Terpadu itu terkait penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah dan diikuti pengerahan anggaran publik (APBN/D) untuk membiayainya. Pengerahan anggaran publik yang tidak tepat sasaran tentu akan merugikan mereka yang betul-betul layak menjadi penerima manfaat. 3. Kegiatan audit social program Jamkesmas yang dilakukan Perkumpulan INISIATIF harus dipandang untuk membantu mencegah terjadinya penghamburan uang publik karena ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. 4. Perkumpulan INISIATIF tidak membatasi perannya memantau, memberikan masukan dan mencegah penghamburan uang publik pada program Jamkesmas dan di Kabupaten

Bandung

dan

Kabupaten

Garut saja.

Akan tetapi juga,

akan

memperluasnya ke program-program penanggulangan kemiskinan lainnya dan di kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat.

[4.24] Menimbang bahwa dalam jawaban dan kesimpulan Termohon menyampaikan bahwa bahwa informasi yang dimohon Pemohon adalah merupakan termasuk informasi yang dikecualikan, yang harus dijaga kerahasiaannya, sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni: 1.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan: “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. ”

2.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 yang menyatakan: 18

Berdasarkan pengertian dan pengakuan Termohon di atas, maka Termohon menguasai informasi seperti yang dimaksud. [4.21] Menimbang berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa 1. Data yang dimiliki termohon adalah data calon yang belum ditetapkan jadi peserta jamkesmas yang disampaikan ke Kemenkes. Kemudian Kemenkes akan menetapkan menjadi peserta program yang jumlahnya boleh jadi kurang dari jumlah calon. 2. Bahwa data yang di inginkan pemohon adalah melihat berapa jumlah calon penerima yang seharusnya jadi peserta tapi kemudian tidak jadi peserta? Untuk menentukan kayak atau tidak itu keluar kriteria, pada saat

sudah disurvey oleh instansi

pemerintah. Lalu keluar daftar calon yang kemudian datanya ada di TNP2K. Daftar calon ini kemudian pemohon perlukan juga untuk melihat apakah ketika ditetapkan oleh kemenkes ada calon yang seharusnya ditetapkan tapi tidak ditetapkan. Termasuk untuk melihat Yang sudah ditetapkan apakah layak menerima sesuai dengan kriteria penerima Jamkesmas. 3. Bahwa Data calon pemanfaat yang dimiliki Termohon baru akan dipakai pada 1 Maret 2013 oleh kementrian kesehatan. 4. Bahwa daftar peserta yg ditetapkan oleh kemenkes dikembalikan lagi ke TNP2K termasuk didalamnya terdapat nama dan alamat peserta. Adapun fungsi data yang di peroleh Termohon dari kementerian kesehatan untuk bahan evaluasi. 5. Bahwa para pihak sepakat untuk obyek pokok perkara adalah permohoan informasi a. Daftar nama dan alamat penerima manfaat jamkesmas tahun 2012 berdasarkan basis data terpadu di kab bandung dan garut b. Daftar nama dan alamat dari rincian data penduduk berdasarkan basis data terpadu di prov jabar berdasarkan status kesejahteraan

[4.22] Menimbang berdasarkan uraian di paragraf [4,19] samapai dengan paragraf [4.21] majelis komisioner berpendapat bahwa berdasarkan data atas informasi aquo berada pada Kementerian Kesehatan dan Termohon, adapun terkait dengan Termohon untuk memberikan informasi aquo termohon berpendapat bahwa hal tersebut merupakan informasi yang di kecualikan. II. PENGECUALIAN ATAS PERMOHONAN INFROMASI

17

1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha daripersaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. 3.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h yang menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1) . riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2) . riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3) . kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4) . hasil hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5) . catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Poin h, Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, secara tegas mengatur pengecualian dari data yang dapat dimintakan kepada Pengelola Data. Dimana riwayat kesehatan, kondisi keuangan, jenjang pendidikan dan lain-lain adalah Data Pribadi yang rahasia sifatnya, yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengelola dan pengguna manfaat data resmi, dalam hal ini Data Pribadi yang Termohon kelola, peruntukannya secara tegas adalah untuk kepentingan pemerintah, dalam hal ini kementerian yang termasuk dalam Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan tidak dapat dipergunakan oleh Kementerian lainnya yang tidak terkait. Apalagi kepada Pemohon, yang sama sekali bukan bagian dari Pemerintahan Republik Indonesia.

4.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan atau; b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. 19

Pihak Termohon dalam hal mengumpulkan data responden, telah mengikat Perjanjian tertulis dan menjamin, serta terikat untuk merahasiakan Data Pribadi para responden, terhadap siapa saja, kecuali Instansi Pemerintah yang memang untuk mereka data tersebut diolah dan disediakan, dalam hal ini data calon penerima manfaat Program Jamkesmas yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak untuk keperluan pihak-pihak lainnya di luar pemerintah. (Vide Bukti T-2, T-3, T-4 Formulir Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011). 5.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,Pasal 20 ayat (1) menyatakan: "Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen, ” Ini berarti Pasal 17 huruf h, adalah informasi rahasia yang pengecualiannya bersifat permanen, artinya tidak dapat dibuka sampai kapanpun, kecuali oleh Pihak yang memiliki hak untuk membukanya.

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 21 menyatakan: “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani dan karena itu tidak boleh menjadi obiek penelitian tanya persetujuan darinya. ”

7.

Bahwa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia tunduk pada 10 Prinsip Dasar Penyelenggaraan Statistik Resmi (10 Principles o f Official Statistics) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu bunyi 10 prinsip dasar dalam penyelenggaraan statistik pada butir ke 6 disebutkan bahwa statistik harus mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya. Principle 6: “Individual data collected by statistical agencies for statistical compilation, whether they refer to natural or legal persons, are to be strictly confidential and used exclusively fo r statistical purposes. ”

8.

Bahwa dalam Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Statistik Komunitas Asean (Asean Community Statiscal System/ACSS), pada Prinsip Utama 3: mengenai Kerahasiaan, dinyatakan “ Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh rumah tangga, perusahaan, produk administrasi dan responden lain untuk tujuan-tujuan statistik dilindungi oleh otoritas statistik nasional Negara Anggota ASEAN.” “Key Principle 3: Confidentiality - The confidentiality o f the information provided by households, enterprises, administrative units and other respondents for statistical purposes is safeguarded by national statistical authorities o f the AMSs and ASEANstats. ”

9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 poin 22 yang menyatakan bahwa: “Data 20

Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, yang dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. ” 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 poin 9, yang menyatakan bahwa: “Data Kependudukan adalah Data Perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.” 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 poin c dan f yang menyatakan: “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: c. Perlindungan atas data pribadi. f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana. ” Beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Administrasi Kependudukan di atas, secara tegas menyatakan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan yang harus dirawat, yang dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Termasuk dalam Data Perseorangan adalah nama dan alamat. Dimana Data Pribadi merupakan bagian dari Data Kependudukan yang apabila diakses secara tanpa hak dan atau setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan, maka dapat dikenakan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 10.000.000.000,(sepuluh miiyar rupiah). 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 14 yang menyatakan: “Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik. ” Pasal ini juga memberikan pengecualian atas permohonan informasi, dan tidak membebaskan semua data untuk diakses oleh Pemohon Informasi Publik. 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan: “kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut Data Pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. ” Pasal 26 ayat (2) “Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. ”

21

Dan faktanya, Formulir Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011, yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dimana para responden telah memberikan data mereka dengan persyaratan yang dinyatakan secara tertulis bahwa kesediaan mereka memberi data, hanya akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Pasal 15 Ayat (1) bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik, wajib: a. Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya; b. Menjamin bahwa peroiehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c. Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat peroiehan data. Pendataan dan Pengelolaan Data Pribadi yang dilakukan oleh Termohon adalah dalam rangka dan tujuan untuk keperluan pelaksanaan program-program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Dan karenanya Termohon sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dan juga Pengelola Data Pribadi, wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, menjamin pemanfaatannya hanya untuk dan berdasarkan kepentingan yang disepakati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan tidak yang selainnya. 15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, Pasal 21 menyatakan: “penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.” Di dalam Penjelasan Pasal 21 menyatakan: “keterangan individu yang disampaikan oleh responden dijamin kerahasiaannya, karena semua penyelenggara kegiatan statistik hanya menyajikan hasil penyelenggaraan statistik yang dilakukan dalam bentuk data statistik yang berupa agregat. 16. Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 04/TNP2K/04 /2012/NOMOR JP.01.01/X/616/2012 antara Termohon dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Tentang Penggunaan Data Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial Dalam Rangka Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tertanggal 12 April 2012, bahwa: Pasal 2 ayat (5) menyatakan: Data Individu dan Basis data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial bersifat rahasia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (2c), mengenai tanggungjawab, dimana dinyatakan para pihak wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data sasaran menurut Nama dan Alamat yang diberikan oleh Pihak Kesatu dan memastikan bahwa data tersebut tidak digunakan 22

untuk kepentingan lain kecuali sebagai daftar penerima manfaat Program Jamkesmas. [4.25] Menimbang berdasarkan hasil pengujian atas konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon telah terbukti bahwa data nama dan alamat adalah informasi yang dikecualikan karena pemerintah terikat perjanjian dengan individu yang diambil datanya bahwa: “data hanya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah, sehingga pendapat Termohon yang berpendapat apa yang di lakukan pemohoan dalam mencapai tujuan pemohonan informasi tidak sama untuk kepentingan pemerintah sudah relevan.

[4.26] Menimbang bahwa informasi yang dimohon Pemohon berdasarkan uraian diparagraf [4.24] menyatakan hasil pengujian atas konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon telah terbukti bahwa data nama dan alamat adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana di atur dalam pasal Pasal 2 ayat (4), 17 huru h dan Pasal 17 huruf J UU K1P.

[4.27] Menimbang majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohon Pemohon berdasarkan hasil pengujian atas konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon telah terbukti sehingga karena dalil Termohon sudah terbukti maka dalil Pemohon yang menyatakan informasi yang dimohon Pemohon merupakan informasi terbuka sudah sepatutnya di tolak atau tidak berdasar.

111. MITIGASI DAMPAK PEMBERIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN [4.28] Menimbang berdasarkan pasal 2 ayat 4 UU KIP menyebutkan: “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”. [4.29] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan tujuan permohonan informasi adalah untuk kebutuhan kursus politik anggaran. Dalam kursus tersebut akan diperkenalkan metode social audit terhadap program Jamkesmas di Kabupaten Garut dan Bandung. Melalui social audit tersebut diharapkan dapat diperoleh mafaat sebagaiman yang diungkapkan oleh Pemohon dalam persidangan:

23

“yang sekarang akan dilakukan oleh pemohon adalah dengan masyarakat setempat selaku penerima manfaat ataupun penduduk yang ada di wilayah setmpat. Jadi bukan hanya kami selaku Pemohon yang melakukan proses social audit namun juga bersamasama dengan masyarakat. Harapannya untuk mendorong pihak pemerintah agar mampu mngadopsi apa yang kita lakukan. Sehingga yang paling penting Pemohon juga ingin mengeliminir kerugian negara kalau persoalan ini terjadi.

[4.30] Menimbang bahwa maksud Pemohon mengetahui efektifitas program Jamkesmas dan mengeliminir kerugian negara apabila salah sasaran terjadi adalah relevan sebagai kepentingan publik. [4.31] Menimbang karena informasi yang dimohan merupakan informasi dikecualikan maka Majelis Komisioner akan mempertimbangkan ‘Mitigasi Dampak Pemberian Informasi Yang Dikecualikan’. [4.32]

Menimbang Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa: “dalam hal

mengumpulkan data responden, telah terikat Perjanjian tertulis dan menjamin untuk merahasiakan Data Pribadi para responden, terhadap siapa saja, kecuali Instansi Pemerintah yang memang untuk mereka data tersebut diolah dan disediakan, dalam hal ini data calon penerima manfaat Program Jamkesmas yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak untuk keperluan pihak-pihak lainnya di luar pemerintah. (Vide Bukti T-2, T-3, T-4 Formulir Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011).” [4.33] Menimbang Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa: “ ... Pihak Termohon dalam hal ini juga telah menyatakan dan berkomitmen secara tegas terhadap semua responden, untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. Hal ini dinyatakan di dalam Formulir Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 bahwa data dan informasi bersifat rahasia, dan hanya dapat dipergunakan untuk keperluan pemerintah. Dan Pemohon bukanlah bagian dari struktur pemerintahan. Menutup informasi yang Pemohon minta adalah dalam rangka melindungi kepentingan Pemilik Data Pribadi, yang jauh lebih besar. Dan Termohonpun tidak ingin digugat responden atas pembocoran rahasia Data Pribadi mereka.” [4.34] Menimbang bahwa dalam kesimpulan Termohon menyatakan bahwa memberikan informasi tersebut, selain beresiko mengungkap rahasia pribadi responden juga beresiko terkena sanksi yang berat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 24

[4.35] Menimbang Majelis berpendapat bahwa pemanfaatan informasi a quo untuk kepentingan

pengawasan

dan

memberikan

masukan

kepada

penyelenggara

akan

mencerminkan kepentingan yang lebih luas sebagaiman dimaksud Pasal 4 Ayat 2 UU KIP, hanya apabila tersedia sekema mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pemberian informasi yang diminta. [4.36] Menimbang mitigasi sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.35] memiliki peluang melalui kerjasama secara formil antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 13 PerpresNo. 15 tahun 2010. [4.37] Menimbang dalam fakta persidangan terungkap bahwa Termohon dalam konteks pengawasan melaksanakan skema kolaboratif dengan pihak lain, dan hal ini diatur dalam Perpres 15 tahun 2010. Saat ini dari TNP2K melayani anggota dari TNP2K, yaitu para menteri dan lembaga swasta yang ditetapkan oleh Ketua. Prinsipnya Termohon bisa bekerjasama dengan lembaga yang ditetapkan oleh Ketua. [4.38] Menimbang bahwa terkait dengan rencana penggunaan informasi a quo, Pemohon belum melakukan kerjasama baik dengan Termohon, Kementerian Kesehatan atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskian Daerah, sehingga pelaksanaan social audit tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari pemanfaatan data calon peserta dan peserta dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah. [4.39] Menimbang berdasarkan paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.38], Majelis berpendapat bahwa syarat mitigasi pemberian informasi yang di kecualikan tidak terpenuhi, sehingga penolakan pemberian informasi oleh Termohon karena informasi a quo di kecualikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) UU KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j UU KIP adalah relevan dan beralasan secara hukum. 5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

25

Memutuskan, [6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah informasi yang di kecualikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP; [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk tidak memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] kepada Pemohon

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Amirudin dan Dono Prasetyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 18 Maret 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Maret 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Isnaneni Siregar sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Petugas Kepaniteraan

(Isnaneni Siregar)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta,

Maret 2013

Petugas Kepaniteraan

(Isnaneni Siregar)