ASLl P '
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 017/I/KIP/PS-M-A/2012
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 017/I/KIP/PS-M-A/2012 yang diajukan oleh:
Nama
: LSM Sarvodaya - KPODI
Alamat
: Jl. Bambu Hitam No. 28 A Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap
Nama
: SDK ST ANNA Ceger
Alamat
: Jl. Angkasa No 14 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta Timur,
selanjutnya disebut sebagai Termohon
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon: Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
1
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 27 Januari 2012.
Kronologi [2.2] Pada tanggal 16 November 2011 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat nomor 042/DPP-KPODI/XI/2011 tanggal 16 November 2011 kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah penjelasan tertulis: Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2011 meliputi RJM, RKT, RKAS dan kwitansi Pembelanjaan. [2.3] Pada tanggal 8 Desember 2011, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PP1D) Kasudin Dikdas Jakarta Timur dengan Nomor Surat : 028/DPP.KPOD1/X11/2011 pada tanggal 8 Desember 2011 dan diterima Termohon ditanggal yang sama. [2.4] Sehubungan tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan Termohon, pada tanggal 27 Januari 2012 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat. [2.5] Pada tanggal 10 April 2012 diadakan mediasi namun tidak dihadiri oleh Termohon tanpa alasan yang jelas dan Pemohon menarik diri perundingan. [2.6] Pada tanggal 1 Juni 2012 dilakukan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi, namun dalam sidang ajudikasi o quo tidak di hadiri oleh Termohon dan hanya di hadiri oleh Pemohon sementara Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi. [2.7] Pada tanggal 24 Juli 2012 dilakukan sidang adjudikasi II,dalam sidang ajudikasi a quo dihadiri oleh Termohon, Pemohon, dan kuasa/ Perwakilan Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Dalam
Pertanggungjawaban
persidangan
Pemohon
sepakat
Dana BOS Tahun Anggaran
hanya
2011,
meminta
informasi
alokasinya dan kwitansi
pembelanjaan. 2
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Segketa Informasi Publik karena permintaan informasi tidak ditanggapi. [2.9] Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Informasi adalah untuk kami gunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab Termohon
selaku
kontrol sosial masyarat.
Petitum [2.10] Mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa tujuan permohoan pemohon adalah untuk
kontrol sosial masyarat dan
pemantauan realisasi dana BOS apakah sudah tepat sasaran. 2. Bahwa pemohon sering kesulitan dalam mengakses informasi relisasi atau pertanggungjawaban dana BOS di sekolah-sekolah karean sering di ping-pong 3. Bahwa untuk memperoleh pertanggung jawaban dana BOS pihak sekolah sering mensyaratkan rekomendasi dari suku Dinas Pendidikan dan rekomendasi tersebut sulit untuk di peroleh. 4. Bahwa data informasi tersebut akan di jaga dengan baik. 5. Permohoan informasi hanya terkait dengan informasi Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2011, alokasinya dan kwitansi pembelanjaan.
Surat-Surat Pemohon [2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-l
Foto Copy surat Permintaan informasi Kepada Termohon, surat nomor 042/DPP-KPODI/XI/2011 tanggal 16 November 2011.
3
Bukti P-2
T
Foto Copy tanda terima surat Permintaan informasi Kepada Termohon, surat nomor 042/DPP-KPOD1/XI/2011 tanggal 16 November 2011 Foto Copy surat pengajuan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola
Bukti P-3
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kasudin Dikdas Jakarta Timur dengan Surat Nomor: 028/DPP.KPODI/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 Foto Copy tanda terima Surat
Bukti P-4
Nomor: 028/DPP.KFODI/XII/2011 pada
tanggal 8 Desember 2011 Surat Kuasa tanggal 1 Juni 2012
Bukti P-5
" Surat Kuasa nomor: 047/DPP.LSM.S.KPODI/V11/2012 Tanggal 24 Juli 2012
Bukti P-6
[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan jawaban atas informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [2.14] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa yang benar Termohon menerima surat permohonan informasi pada tanggal 16 November 2011 bukan tanggal 11 November 2011 sebagaimana tertera dalam bukti tanda terima pengiriman permohonan. 2. Bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dikuasai oleh Termohon. 3. Bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon akan di berikan pemohoan karena informasi tersebut merupakan informasi terbuka dan Sudin DKI telah memberikan perintah untuk memberikan. [2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: 4
Bukti T-1
Foto copy Surat Keputusan Yayasan pendidikan Andria Nomor. 034/YPa H SK/VI1/2002 tanggal 17 Juli 2002, tentang pengangkatan Dermalina Purba Sebagai Kepala Sekolah SDK Santa Anna.
Bukti T-2
|
Foto copy Identitas diri Termohon 3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan Kesimpulan.
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU YA?)juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi.
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan
Komisi
Informasi
Pusat
untuk
memeriksa
dan
memutus
permohonan a qno\ 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 27 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 5
ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b, Pasal 5 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang karena pada sat permohonan sengeketa informasi dan penetapan majlelis pemeriksaan pendahuluan Komisi Informasi DKI Jakarta belum terbentuk maka sengketa menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat sebagaimana diatur dalalm Pasal Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 5 ayat (1) Perki PPSIP. [4.5] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [2.8] dan [2.9] [4.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi tanggal 1 Juni 2012 dan sidang ajudikasi tanggal 24 Juli 2012.
[4.7] Menimbang bahwa pada persidangan ajudikasi tanggal 1 Juni 2012 termohon tidak hadir dan tidak memberikan keterangan. [4.8] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat telah memanggil kembali Pemohon dan Termohon melalui surat panggilan ajudikasi untuk menghadiri sidang ajudikasi tanggal 24 Juli 2012 yang dihadiri Pemohon dan Termohon.
[4.9] Menimbang, Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: “Dalam hal Termohon dan kuasanya tidak hadir pada persidangan yang ditetapkan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon” [4.10] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”
6
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU ¥1? juncto pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 4, dan Pasal 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: L Bahwa Pada tanggal 16 November 2011 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat nomor 042/DPP-KPODI/XI/2011 tanggal 16 November 2011 kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah penjelasan tertulis: Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2011 meliputi RJM, RKT, RKAS dan kwitansi Pembelanjaan. 2. Bahwa Pada tanggal 8 Desember 2011, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kasudin Dikdas Jakarta Timur dengan Nomor Surat : 028/DPP.KPOD1/XII/2011 pada tanggal 8 Desember 2011 dan diterima Termohon ditanggal yang sama. 3. Bahwa Sehubungan tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan Termohon, pada tanggal 27 Januari 2012 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] dan [4.11] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan
C. Pokok Permohonan [4.14] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.
Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 7
b.
Pemohon telah menempuh upaya
keberatan kepada Termohon sebagaimana
diuraikan dalam Duduk Perkara
D. Pendapat Majelis [4.15] Menimbang pokok
perselisihan
mengenai
legal
standing
Pemohon
dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner di paragraf sebelumnya, maka majelis tidak akan mengulang lagi di pertimbangan pokok perkara. [4 16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e
UU K1P yang menyebutkan
-informasi rang wajib disediakan dan diumukan secara berkala meliputi
informasi
mengenai laporan keuangan" June,o Pasal 11 ayat (I) huruf d Perki SLIP yang menyebutkan “setiap badan publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurangkurangnya terdiri alas d ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri alas L Renacana dan laporan realisasi anggaran. 2. Neraca. 3. Laporan arus kas dan Catalan alas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 4. Daftar aset dan insvestasi. [4.17] Menimbang Pasal 19 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab keuangan Negara dinyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum dan hanya dokumen yang memuat analisis dan opini pemeriksa yang merupakan rahasia selama proses pemeriksaan dan sebelum laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada legislatif.
[4.18] Menimbang bahwa pertimbangan di paragraf [4.17] tersebut telah dijadikan pertimbangan pada sengketa informasi dengan pokok permohonan informasi serupa yang termuat dalam Putusan Komisi informasi Pusat nomor 006/VH/K1P-PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Mejelis Komisioner sependapat dengan pertimbanga tersebut. [4.19] Menimbang dalam UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara serta undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan
8
Pemeriksa Keuangan tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa dokumen SPJ (surat pertanggungjawaban) termasuk kuitansi merupakan dokumen rahasia.
[4.20] Menimbang bahwa pertimbangan di paragraf [4.18] tersebut telah dijadikan pertimbangan pada sengketa informasi dengan pokok permohonan informasi serupa yang termuat dalam Putusan Komisi informasi Pusat nomor 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 tanggal 15 November 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Mejelis Komisioner sependapat dengan pertimbanga tersebut. [4.21] Menimbang bahwa dokumen SPJ termasuk kuitansi dapat di akses publik untuk tujuan agar masyarakat dapat mengawasi kinerja aparat pemeriksa keuangan, kucuali jika di dalam dokumen tersebut terdapat informasi dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. [4.22] Menimbang bahwa pertimbangan di paragraf [4.21] merupakan pertimbangan pada sengketa informasi dengan pokok permohonan informasi serupa yang termuat dalam Putusan Komisi informasi Pusat nomor 006/VII/K1P-PS-M-A/2010 tanggai 15 November 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap,
sehingga Mejelis Komisioner sependapat dengan
pertimbangan tersebut. [4.23] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohoan berpendapat bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang terbuka dimana laporan tersebut juga sudah di audit dan Termohon sanggup memenuhi permohonan informasi Pemohon.
[4.24] Menimbang Majelis Komisioner berpendapat bahwa Laporan keuangan jika belum diaudit merupakan informasi tertutup, tetapi karena informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi laporan keuangan dan sudah audit, sehingga majelis komisioner berpendapat informasi tersebut informasi terbuka dan permohonan informasi dapat diberikan oleh Termohon [4.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang di mohonkan oleh Pemohon tidak termasuk informasi yang di kecualikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 UU KIP.
9
[4.26] Menimbang bahwa telah diadakan sidang ajudikasi pada tanggal 1 Juni 2012 dan 24 Juli 2012. [4.27] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU K1P yang berbunyi: “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.7] adalah informasi yang terbuka; [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.7] yang di mohon Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S Widyanigsih selaku Ketua merangkap Anggota, Dono Prasetyo dan Ramly Amin Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 24 Juli 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 25 Juli 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon 10
Ketua Majelis
(Henny S Widyanigsih)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
Petugas Kepaniteraan
(Indah Puji Rahayu)
11
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, 25 Juli 2012 Petugas Kepaniteraan
f\A
*1
(Indah Puji Rahayu)
12