IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

ASLI

Nomor: 045/Y7K3P-PS-A/2014 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register 045/V/KIP-PS/2014 yang diajukan oleh: Nama

: Drs. Syafrial DT. Garang, M.Pd. dan Drs. Daniel St Makmur

Alamat

: Masing-masing memilih domisili di Taman Bahuaran Blok U No. 1, Perak Laweh, Padang, Sumatera Barat dan Jl. Puskesmas No. 10 Jati Parak Salai RT/RW 003/010 Kel/Desa Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Nama

: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Kanwil BPN Sumbar).

Alamat

: Jl. Kartini No. 22 Padang.

dalam persidangan diwakili oleh: 1. Meiven Indra, SH.,M.HUM., Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Sumbar. 1

2. Akmal, SH., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Sumbar, 3. Aswandi, SH., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil BPN Sumbar. 4. Elton Endri, SH., Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum Kanwil BPN Sumbar. 5. Imanda Halyah, SH., Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT Kanwil BPN Sumbar. 6. Syafrizal, SH,. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. 7. Heru Sutopo, A.Ptnh., Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, 8. Heru Gunawan Putra, SH., Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Sumbar.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 883/SK/13/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 dari Ir. M, Tony Subyanto Haroem, M.Sc., Jabatan Kepala Kanwil BPN Sumbar. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon;

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui surat tertanggal 27 Februari 2014 yang diterima dan terdaftar pada tanggal yang sama dan diberi Register Nomor 045/V/KIPPS/2014. Kronologi 2

[2.2]

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik melalui surat

tertanggal 16 Desember 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Termohon. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut: 1.

Surat Permohonan HGU dari PT. Bangun Agam Permai tanggal 10 Desember 1987 Nomor 33/BAP/XII/1987.

2.

Surat pengantar Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta tanggal 27 November 1989 Nomor 2118/A.4/1989 (dictum membaca).

3.

Kopian dokumen hak erfpacht Verponding Afdelling No. 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs.

4.

Surat keterangan pendaftaran tanah dari kantor BPN Agam tanggal 30 Mei 1999.

5.

Peta gambar situasi khusus tanggal 14 Agustus 1989 No. 9/1988.

6.

Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tk. 1 Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 November 1987 Nomor 1l/SEKR/BKPMD-1987 tentang izin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah (dictum menimbang b).

7.

Surat

Bupati

Agam

tanggal

1043/IX/BAPPEDA/Ag-1986

dan

16 tanggal

September 15

Februari

1986 1991

Nomor Nomor

590/85/PUM-1991 (dictum menimbang c). 8.

Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Mei 1987 Nomor 525.29/586/525.3 (dictum menimbang d).

9.

Surat Ketua

Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 16 Juni 1987

Nomor 208/I/PMDN/1987. 10. Surat Tim Pembebasan Lahan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Agam tanggal 25 April 1989 Nomor 456 Tahun 1989 (dictum menimbang g). 11. Surat/Risalah Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Agustus 1989 Nomor - (dictum menimbang h). 12. Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 14 Oktober 1989 Nomor 005/635BPN/89 {dictum menimbang i). 13. Surat Menteri Kehutanan RI tanggal 19 Agustus 1992 Nomor 791/Kpts-II/92 {dictum menimbang j). 14. Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Oktober 1992 Nomor 540/2782/BPN-92 {dictum menimbang k). 3

15. Surat/rekomendasi/risalah Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar yang menyarankan permohonan HGU disetujuinya (dictum 1).

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam paragraf [2.2] Termohon memberikan jawaban melalui Surat Nomor 15/1113.300/1/2014 tertanggal 9 Januari 2014 yang pada pokoknya dalam surat tersebut dinyatakan: 1. Bahwa info dan data pendukung atas terbitnya HGU Nomor 5 An. PT. Bangun Agam Permai belum dapat diberikan oleh Termohon karena sertifikat tersebut dalam proses persidangan di Mahmakah Agung RI dengan Akta Kasasi Nomor: 06/G/K-KIP/K/2013/PTUN-PDG. 2. Berkenaan dengan poin 1 di atas, Termohon dapat menindaklanjuti permintaan Pemohon setelah ada putusan yang inkracht dari Mahkamah Agung RI.

[2.4] Bahwa terhadap jawaban Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3] Pemohon kemudian mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 28 Januari 2014 perihal keberatan tidak dapat info & data pendukung kepada Termohon yang pada pokoknya berisi keberatan Pemohon atas tidak/belum ditanggapinya permohonan Pemohon dan memohon supaya Termohon memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon. [2.5] Bahwa karena keberatan yang diajukan Pemohon sebagaiamana diuraikan dalam paragraf [2.4] tidak mendapat tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui surat tertanggal 27 Februari 2014 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 3 Maret 2014 dan diberi Register Nomor 045/V/KIP-PS/2014. [2.6] Bahwa sengketa a quo telah disidangkan pada tanggal 14 Oktober 2014 yang hanya dihadiri Pemohon, dan sidang pada tanggal 15 Oktober 2014 dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

Alasan Permohonan [2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena Pemohon menerima tanggapan dari Termohon yang tidak/belum dapat memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon. 4

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mendapatkan dokumen pendukung/landasan hukum terhadap lahan Pemohon.

Petitum [2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon menyampaikan keteranganketerangan sebagai berikut: 1- Bahwa permohonan informasi ke Badan Publik dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat dilakukan oleh dua orang atas nama Drs. Syafrial DT. Garang, M.Pd. dan Daniel. 2. Bahwa Termohon menjawab Permohonan Informasi Pemohon dan Termohon menyatakan belum bisa memberikan informasi yang dimohon karena informasi yang dimohon sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI dan Termohon baru bisa memberikan informasi yang dimohon apabila sudah ada putusan kasasi yang inkracht, namun Termohon juga tidak kunjung memberikan informasi yang dimohon Pemohon walaupun kasasi di Mahkamah Agung telah diputus. 3. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) pernah menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diminta oleh Pemohon berada di Kantor Wilayah BPN Provinsi berdasarkan kesepakatan Mediasi dalam Sengketa Register Nomor 273/IX/KIP-PS-M/2012 yang diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat. 4. Bahwa terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor Register 499 K/TUN/2013 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon berhak melihat dan memperoleh beberapa informasi, telah dilakukan eksekusi namun tidak ditemukan dokumen yang memuat hak erfpacht Verponding Afdelling No. 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs.

5

5. Bahwa Pemohon memiliki salinan dokumen yang memuat hak erfpacht Verponding Afdelling No. 330 namun Pemohon memohon salinan dokumen tersebut kepada Termohon untuk dibandingkan sehingga Pemohon bisa mengetahui keasliannya. 6. Bahwa

Pemohon

menyampaikan

kepada

Termohon

surat

untuk

mengkonfirmasi tindak lanjut putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Register 499 K/TUN/2013 dan surat untuk mengkonfirmasi tindak lanjut Putusan Komisi Informasi Pusat 188/V/KIP-PS-A/2012. 7. Bahwa Pemohon tidak bersedia melakukan Mediasi karena Termohon telah menyatakan tidak akan memberikan informasi yang dimohon. 8. Bahwa istilah dan nama beberapa dokumen yang dimohon oleh Pemohon diambil dari landasan filosofis, yuridis dan sosiologis Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 /HGU tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT, Bangun Agam Permai Berkedudukan di Bukit Tinggi Sumatera Barat Atas Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Provinsi Sumatera Barat, sehingga Pemohon mencantumkan dictum dalam beberapa permohonan informasi Pemohon.

Surat-Surat Pemohon [2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut: Surat P-1

Salinan surat Pemohon tertanggal 16 Desember 2013 perihal Info & data pendukung.

Surat P-2

Salinan surat Termohon Nomor 15/11-13.300/1/2014 perihal info dan data pendukung tertanggal 9 Januari 2014.

Surat P-3

Salinan surat Pemohon tertanggal 28 Januari 2014 perihal keberatan tidak dapat info & data pendukung.

Surat P-4

Salinan Akta Permohonan Kasasi dengan Akta Kasasi Nomor 06/G/KKIP/K/2013/PTUN-PDG perkara Nomor 06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG.

Surat P-5

Salinan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20/HGU tertanggal 8 Juli 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT, Bangun Agam Permai berkedudukan di Bukit Tinggi Sumatera Barat atas tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Provinsi Sumatera Barat.

6

Surat P-6

Salinan Surat Nomor 613/11-13.300/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014, Perihal Eksekusi Putusan Komisi Informasi.

Surat P-7

Salinan Surat Nomor 742/11-13.300/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014, Perihal Pelaksanaan Eksekusi.

Surat P-8

Salinan Surat Nomor 820/300-13.06/IX/2014 tertanggal 10 September 2014, Perihal Pelaksanaan Eksekusi.

Surat P-9

Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafrial dan Daniel.

Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di persidangan, Termohon menyampaikan keteranganketerangan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon telah melakukan pembicaraan dengan Pejabat Kepala Bidang di Kantor Termohon terkait permohonan informasi Pemohon. 2. Bahwa Termohon benar telah menerima ringkasan permohonan dari Komisi Informasi Pusat bersamaan dengan surat panggilan sidang. 3. Bahwa dari 15 informasi yang dimohon Pemohon dalam surat permohonannya, informasi yang dikuasai Termohon adalah hanya: a. Surat Permohonan HGU dari PT. Bangun Agam Permai tanggal 10 Desember 1987 Nomor 33/BAP/XII/1987; b. Surat keterangan pendaftaran tanah dari kantor BPN Agam tanggal 30 Mei 1999; c. Surat

Bupati

Agam

tanggal

16

September

1986

Nomor

1043/IX/BAPPEDA/Ag-1986 dan tanggal 15 Februari 1991 Nomor 590/85/PUM-1991 (dictum menimbang c); d. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Mei 1987 Nomor 525.29/586/525.3 (dictum menimbang d); dan e. Surat Menteri Kehutanan RI tanggal 19 Agustus 1992 Nomor 791/Kpts11/92 (dictum menimbang j). 4. Bahwa ada beberapa informasi yang kemungkinan ada di Kantor Termohon namun belum bisa ditemukan yaitu berupa: a. Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Oktober 1992 Nomor 540/2782/BPN-92 (dictum menimbang k); 7

b. Kopian dokumen hak erfpacht Verponding Afdelling No. 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs; c. Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tk. 1 Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 November 1987 Nomor 11/SEKR/BKPMD1987 tentang izin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah (dictum menimbang b); d. Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 16 Juni 1987 Nomor 208/I/PMDN/1987; e. Surat Tim Pembebasan Lahan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Agam tanggal 25 April 1989 Nomor 456 Tahun 1989 (dictum menimbang g). f.

Surat/Risalah Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Agustus 1989 Nomor - (dictum menimbang h);

g. Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 14 Oktober 1989 Nomor 005/635BPN/89 (dictum menimbang i); h. Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Oktober 1992 Nomor 540/2782/BPN-92 (dictum menimbang k). 5. Bahwa

terkait

permohonan

informasi

Pemohon

berupa

Surat/rekomendasi/risalah Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar yang menyarankan permohonan HGU disetujuinya (dictum 1), dokumen yang dimiliki Termohon adalah dokumen yang dibuat bulan Agustus 1989. 6. Bahwa Termohon tidak mengetahui persis keberadaan seluruh dokumen di kantor Termohon karena dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen lama dan berada di bidang lain yang bukan bidang Kuasa Termohon. 7. Bahwa informasi yang tergolong sebagai bagian dari warkah merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Perka BPN Nomor 3 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Termohon mengasumsikan bahwa seluruh informasi yang dimohon oleh Pemohon tergolong sebagai bagian dari warkah walaupun Termohon belum pernah melihat warkah untuk hak atas tanah yang menjadi pokok sengketa. 8

8. Bahwa Termohon sudah mencoba melakukan kordinasi dengan Kantor Tanah Kabupaten Agam terkait permohonan informasi Pemohon namun belum ada hasil yang diperoleh. 9. Bahwa Termohon tidak selalu memiliki seluruh warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten dan Termohon tidak tahu pasti dokumen apa saja yang tergolong bagian dari warkah yang seharusnya ada di Kantor Termohon. 10. Bahwa Termohon tidak mengetahui persis keadaan PT. Agam Permai yang menjadi pokok timbulnya sengketa. 11. Bahwa Termohon bersedia

melakukan mediasi namun Termohon tidak

bersedia memenuhi seluruh permohonan informasi. 12. Bahwa apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah menyatakan copyan dokumen hak erfpacht Verponding Afdelling No. 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs tidak ada, maka bisa dipastikan bahwa Termohon juga tidak memilikinya. 13. Bahwa yang boleh diberikan salinan, kutipan atau rekaman warkah hanyalah pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan Perka BPN Nomor 3 Tahun 1997. 14. Bahwa Pemohon sudah pernah menggugat PT. Agam Permai secara perdata dan Pemohon kalah hingga peradilan banding. 15. Bahwa Termohon tidak tahu persis dokumen apa saja yang wajib ada dalam warkah karena itu merupakan kewenangan Badan Pertanahan tingkat II. 16. Bahwa informasi yang terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dalam Pasal 187 Perka BPN Nomor 3 Tahun 1997 adalah berupa selembar kertas berisi keterangan pendaftaran tanah. 17. Bahwa Termohon belum pernah mendengar keberadaan PPID di Kantor Termohon. Surat-Surat Termohon [2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut: Surat T-1 Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor 883/SK/13/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 dari Ir. M. Tony Subyanto Haroem, M.Sc., Jabatan Kepala Kanwil BPN Sumbar kepada Meiven Indra, SH.,M.HUM. dkk. Surat T-2

Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Elton Edri dan Imanda Halyan.

9

Surat 1-3

Salman Kartu Tanda Pegawai atas nama Aswandi dan Akmal.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU K1P) juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No 1 Tahun 2013).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi (KI) Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar 10

Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki No 1 Tahun 2013 disebutkan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Perki No 1 Tahun 2013, permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian Kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2.4], dan paragraf [2.5].

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat permohonan a quo yang diajukan Pemohon adalah permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga Majelis mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 27 ayat (2) UU KIP Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama 11

Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

Pasal 6 ayat (1) Perki No 1 Tahun 2013 Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. [3.11] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik pusat sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No 1 Tahun 2013 adalah: Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR,Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [3.12] Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk berdasarka Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perpres Nomor 63 Tahun 2013) dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Perka BPN Nomor 4 Tahun 2006).

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2013 mengatur sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPN RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 2 BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN RI menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan; 12

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan kerja sama di bidang pertanahan; c. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI; d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi; h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; i. pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; j. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; k. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan; l. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; m. pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan n. penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN RI di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/ kota. Pasal 53 Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perka BPN Nomor 4 Tahun 2006 mengatur bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kanwil BPN, adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. [3.15] Menimbang bahwa kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan sumber pendanaan Termohon sebagaimana diuraikan paragraf [3.13] dan [3.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon yang merupakan instansi vertikal dari BPN RI memenuhi ketentuan sebagai Badan Publik tingkat pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013. 13

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.15] serta Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 039/IV/KIP-PS-A/2013, Nomor 220/VII/KIP-PS-M-A/2012, Nomor 175/V/KIP-PS-A/2012, dan Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 yang semuanya mengadili dan memutus sengketa informasi publik dengan Termohon yang identik dengan Termohon pada sengketa a quo, Majelis berpendapat bahwa Termohon tergolong sebagai Badan Publik Pusat sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2013.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.16], Majelis berpendapat, Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau; 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.19] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Individu/Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.18] wajib menyertakan Fotokopi

14

Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk KTP (Surat P- 9). [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.18] sampai paragraf [3.20] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.22] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.23] Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk berdasarka Perpres Nomor 63 Tahun 2013 dan Perka BPN Nomor 4 Tahun 2006, sebagaimana yang diuraikan pada Bagian A paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.16].

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon dalam persidangan diwakili oleh Meiven Indra, SH.,M.HUM., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 883/SK/13/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 dari Ir. M. Tony Subyanto Haroem, M.Sc., Jabatan Kepala Kanwil BPN Sumbar. [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 44 UU KIP (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon. 15

(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. (4) Pemohon Informasi Publik dan Termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Pasal 1 angka 3 Perki No 1 Tahun 2013 Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.24] dan [3.25] Majelis berpendapat Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi a quo, dan pihak yang menghadiri dalam persidangan memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [3.27] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian Kronologi paragraf [2.2], [2.3], dan paragraf [2.4].

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

16

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No 1 Tahun 2013 mengatur: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [3.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Bagian Kronologi paragraf [2.4] yang pada pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Termohon pada tanggal 28 Februari 2014 dan diterima Termohon pada tanggal yang sama, maka Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.27] dan [3.29] jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan 36 ayat (2) UU KIP jimcto Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2010).

[3.31] Menimbang bahwa berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.30] merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.29] sehingga Majelis berpendapat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Pusat melalui surat tertanggal 27 Februari 2014 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 3 Maret 2014, kurang dari 30 hari kerja sejak keberatan diajukan Pemohon pada tanggal 28 Januari 2014 sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU KIP jimcto Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013. [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.31], meskipun permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP jimcto Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013, namun hingga permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan Pemohon, Termohon tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4] maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tetap sesuai dengan substansi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 huruf b Perki Nomor 1 Tahun 2013. 17

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.31] yang diperkuat dengan uraian paragraf [3.32], serta mempertimbangkan relevansi dan substansi permohonan informasi, Majelis memiliki alasan yang cukup dan berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesian Sengketa Informasi Publik dapat diterima.

E. Pokok Permohonan [3.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan persidangan, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, Majelis memperoleh fakta yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan infomasi dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Bagian Kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2.4], dan paragraf [2.5], 2. Pemohon dan Termohon dalam persidangan tidak bersedia melaksanakan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

F. Pendapat Majelis [3.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.34] angka 2 yang pada pokoknya Termohon menolak untuk dilangsungkan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dengan asumsi informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Perka BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana diuraiakan dalam paragraf [2.12] angka 7.

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.35] yang pada pokoknya Termohon tidak bersedia di Mediasi, Majelis berpendapat bahwa alasan Termohon tidak dapat diterima karena alasan pengecualian yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Perki No. 1 Tahun 2010 yang disebutkan pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

18

[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menolak dilaksanakan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dengan alasan Termohon telah menyatakan tidak dapat memberikan informasi dalam sengketa a quo sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2,10] angka 7.

[3.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.35] dan [3.37] Majelis berpendapat sengketa a quo diselesaikan melalui Ajudikasi Nonlitigasi sebagaimana ketentuan: Pasal 40 UU KIP a. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. b. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. Pasal 37 Perki No. 1 Tahun 2013 Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP. [3.39] Menimbang bahwa informasi yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] angka 1 sampai 15 yang akan dipertimbangkan Majelis dalam uraian di bawah ini.

Tentang Pokok Sengketa dalam Paragraf [2.2] angka 3 dan 5

[3.40]

Menimbang bahwa

terhadap

informasi

yang

dimohonkan

Pemohon

sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] angka 3 dan 5 yang berupa Salinan dokumen hak erfpacht Verponding Afdelling No. 330 atas nama Georg Erwin Oscar Krebs dan Peta gambar situasi khusus tanggal 14 Agustus 1989 No. 9/1988, Majelis akan memberikan pendapat sebagai berikut; 1. Menimbang

bahwa

terhadap

informasi

yang

dimohonkan

Pemohon

sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.40] Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi tersebut telah pernah dimohonkan Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat dengan Register Nomor 188/V/KIP-PS/2012 antara Pemohon dan Termohon yang sama sebagaimana sengketa a quo. 19

2. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 di atas, sengketa Register Nomor 188/V/KIP-PS/2012 telah diputus dan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Mei 2013, yang pada pokoknya dalam amar putusan sengketa tersebut, permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian. 3. Menimbang

bahwa

terhadap

informasi

yang

dimohonkan

Pemohon

sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.40] telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa

dengan

Register

188/V/KIP-PS-A/2012

sebagaimana

amar

putusannya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan bahwa dokumen Surat Erfacht Verponding Afdelling No 330 Meetbrif 31 Januari 1931 No. 11 merupakan informasi dikecualikan namun dapat diketahui atau diperlihatkan kepada Pemohon karena Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas dokumen untuk memenuhi tujuan Pemohon. Peta gambar situasi khusus No. 9 tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989 yang ditanda tangani oleh anggota team pengukuran (10 orang), merupakan informasi yang terbuka; 4. Menimbang bahwa terhadap putusan sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, Termohon telah melakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diberi Register Nomor 499 K/TUN/2013 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya amar putusannya bebunyi sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT 5. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyatakan telah melaksanakan eksekusi

terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon

sebagaimana paragraf [3.40] dan diperoleh hasil bahwa informasi dimaksud tidak diketemukan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.10] angka 4 VideSurat P-8. 6. Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam angka 1 sampai angka 5 di atas, Majelis berpendapat pokok sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.40] adalah ne bis in idem sesuai dengan putusan Komisi

Informasi

Pusat

Nomor 20

188/V/KIP-PS-A/2012

dan

Putusan

Mahkamah Agung Nomor 499 K/TUN/2013, sehingga pertimbangan Majelis yang memeriksa, menerima dan memutus dalam sengketa a quo khusus untuk pokok permohonan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.40] sama dengan pertimbangan Majelis dalam Sengketa Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/TUN/2013.

Tentang Pokok Sengketa dalam Paragraf [2.2] angka 1, 2, 4, dan 6 - 15.

[3.41] Menimbang

bahwa

terhadap

informasi

yang

dimohonkan

Pemohon

sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] angka 1, 2, 4, dan 6 sampai 15 yang kemudian diuraikan sebagai berikut: a. Surat Permohonan HGU dari PT. Bangun Agam Permai tanggal 10 Desember 1987 Nomor 33/BAP/XII/1987. b. Surat pengantar Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta tanggal 27 November 1989 Nomor 2118/A.4/1989 (dictum membaca). c. Surat keterangan pendaftaran tanah dari kantor BPN Agam tanggal 30 Mei d. Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tk. 1 Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 November 1987 Nomor 11/SEKR7BKPMD-1987 tentang izin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah (dictum menimbang e. Surat Bupati Agam tanggal 16 September 1986 Nomor 1043/IX/BAPPEDA/Ag-1986 dan tanggal 15 Februari 1991 Nomor 590/85/PUM-1991 {dictum menimbang c). f. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Mei 1987 Nomor 525.29/586/525.3 {dictum menimbang d). g- Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 16 Juni 1987 Nomor 208/I/PMDN/1987. h. Surat Tim Pembebasan Lahan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Agam tanggal 25 April 1989 Nomor 456 Tahun 1989 {dictum menimbang g). Surat/Risalah Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Agustus 1989 Nomor —{dictum menimbang h). J- Surat Gubernur Sumatera Barat tanggal 14 Oktober 1989 Nomor 005/635BPN/89 {dictum menimbang i). k. Surat Menteri Kehutanan RI tanggal 19 Agustus 1992 Nomor 791 /Kpts-II/92 (dictum menimbang j). 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Oktober 1992 Nomor 540/2782/BPN-92 {dictum menimbang k), m. Surat/rekomendasi/risalah Tim Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar yang menyarankan permohonan HGU disetujuinya {dictum 1). Majelis akan memberikan pendapat sebagai berikut; 1.

Menimbang

bahwa

terhadap

informasi

yang

dimohonkan

Pemohon

sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.41] huruf a sampai m, Majelis 21

berpendapat bahwa informasi dalam sengketa a quo dapat dikategorikan sebagai informasi berupa surat-surat yang dikeluarkan oleh Badan Publik atau setidak-tidaknya dapat dikategorikan sebagai surat-surat antar Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf i UU KIP, yang berbunyi: “memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.” 2.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas, telah ditegaskan sebagai informasi dikecualikan sepanjang sifatnya dirahasiakan yang berdasarkan penjelasan Pasal 17 huruf i UU KIP disebutkan: “Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

3.

Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.41] tidak terlepas dari adanya proses atau suatu tindakan hukum berupa permohonan perolehan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis berpendapat surat-surat sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dapat dikategorikan sebagai suatu dokumen yang mempunyai korelasi terhadap perolehan hak atas tanah.

4.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon mendalilkan informasi yang dimohonkan Pemohon

sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.41]

merupakan satu kesatuan dalam memberikan alas hak tanah sebagai dokumendokumen yang merupakan dasar pendaftaran tanah yang disimpan sebagai warkah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.11] angka 7.

22

5.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan warkah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Perka BPN No. 3 Tahun 1997) adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.

6.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997), disebutkan; Pasal 1 angka 6 Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Pasal 1 angka 7 Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

7.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal

187 ayat (1) Bab V tentang

Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Bagian Kesepuluh tentang Penyajian Informasi Data Fisik dan Data Yuridis Perka BPN No. 3 Tahun 1997, disebutkan; Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis. 8.

Menimbang bahwa yang dimaksud pihak berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan data yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perka BPN No. 3 Tahun 1997, yaitu; Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.

9.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan (2) Perka BPN No. 3 Tahun 1997, untuk mendapatkan data fisik dan data yuridis diatur sebagai berikut; 23

(1) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut. (2) Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan. 10. Menimbang bahwa berdasarkan uraian angka 4 sampai 9 di atas, diketahui bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dalam paragraf [3.41] huruf a sampai m adalah dokumen resmi yang digunakan untuk menerbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20/HGU tertanggal 8 Juli 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bangun Agam Permai berkedudukan di Bukit Tinggi Sumatera Barat atas tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Provinsi Sumatera Barat Vide- Surat P-5, sehingga Majelis berpendapat bahwa keberadaan dari dokumen yang dimohonkan ada dan sepatutnya tersedia. 11. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Perka BPN No. 3 Tahun 1997 juncto Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional (Perka BPN No.6 Tahun 2013) pada dasarnya warkah hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan instansi pemerintah. 7. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP yang pada prinsipnya setiap Pemohon Informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, Majelis berpendapat bahwa Pemohon termasuk orang yang berkepentingan terhadap pokok sengketa a quo berdasarkan Putusan Majelis dalam Sengketa Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/TUN/2013, sehingga pertimbangan Majelis dalam sengketa a quo khusus mengenai kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi adalah sama dengan pertimbangan Majelis dalam Sengketa Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/TUN/2013. 12. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau

24

menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. 13. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 14. Menimbang bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 13 di atas, Majelis berpendapat infomasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.41J huruf a sampai m yang merupakan bagian dari dokumen data yuridis penerbitan hak atas tanah yang dalam sengketa a quo sebagai dasar yuridis pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bangun Agam Permai berkedudukan di Bukit Tinggi Sumatera Barat atas tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan informasi yang bersifat terbuka hanya untuk pihak yang mempunyai kepentingan.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi a quo, dan pihak yang menghadiri dalam persidangan

memenuhi

syarat

sebagai

pihak

yang

dapat

didengar

keterangannya dalam proses pemeriksaan sengketa a quo. 4. Mempertimbangkan relevansi dan substansi permohonan informasi, Majelis memiliki alasan yang cukup dan berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesian Sengketa Informasi Publik dapat diterima.

25

5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

[5.2] Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon dalam paragraf [3,41] huruf a sampai dengan huruf m, sebagai informasi yang bersifat terbuka hanya untuk pihak yang mempunyai kepentingan, [5.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [5.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Evy Trisulo selaku Ketua merangkap Anggota, Yhannu Setyawan dan Dyah Aryani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal

15 Oktober 2014 dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon. Ketua Majelis

Anggota Majelis

(Dyah Aryani)

(Ramlan Achmad) 26

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 15 Oktober 2014 Panitera Pengganti

27