KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 133/IV/KIP/PS-M-A/2012 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 133/1V/KIP/PS-M-A/2012 yang diajukan oleh: Nama
: LSM Sarvodaya - KPODI
Alamat
: Jl. Bambu Hitam No. 28 A Kel. Bambu Apus. Kec. Cipayung
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap
Nama
. Sekretaris Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI
Alamat
: Jl. Abdul Muis nomor, 7 Jakarta Pusat
selanjutnya disebut sebagai Termohon
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon: Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon; Telah Membaca Kesimpulan Pemohon;
1
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan
- i r . ~ .
nermohonan penvelesaian Sengketa
tanggal 2 April 2012.
Kronologi «permintaan informasi secara , , Januari 2012 Pemohon menyampaikan pe [2.2] Pada tanggal 27 Januari .u i j 2012 kepada nswwnPP-KPODl/l/2012 tertanggal 26 Januari .m n tertulis melalui surat nomor h Tertinggal RI. Adapun
(DIP A) Kementerian Negara PDT T A 2012. 3, Pada tanggal ,3 Februari 2012. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabrd [2.3] Pada tanggai Sekretaris Kementerian Negara Pengelola Informasi dan Dokumen,ast fPPID/ SeUre, 2 Pembangunan Daerah Tertinggal RI dengan Sura, nomor: , 09/DPP.KPOD
P
tanggal 13 Februari 2012 dan diterima Termohon di tanggal yang sama.
~ — - - — - — ■* Kepaniteraan Komisi Informasi Pusa, pada tanggal 2 Apnl 2012. [2.5] Pada tanggal ,3 duli 20,2 d.adakan medrasi namun iidak dihadir, oleh Termohon dan Pemohon menarik diri dari perundingan. [2 6] Pada tangga, 30 Oktober 2012 dilakukan penyelesaian sengketa me.a.ui ajudikasi. dalam sidang ajudikasi a ,un dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. ,2.7, Pada tangga. „ November 20,2 drlakukan sidang adiudikasi „.dalam sidang aJUdikasi n
tjuoidhadiri oleh Termohon dan Pemohon.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [ 2 ,, Pemohon mengayakan permohonan Penyeiesaian Sengketa informasi Pubhk karena permintaan informasi tidak ditanggapi. 2
[2.9] Tujuan Pemohon mengajukan permohonan Informasi adalah untuk digunakan sebaga, acuan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab Termohon selaku kontrol sosial masyarat.
Petitum [2.10] Mohon kepada Ketua Komisi Informasi Pusat untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai benkut: 1. Bahwa tujuan permohoan pemohon adalah untuk
kontrol sosial masyarat dan
tanggung jawab Termohon selaku kontrol sosial masyarat. 2. Pemohon akan mencabut permohonan sengketa informasi karena terdapat duplikasi dalam permohonan. 3. Bahwa yang diminta Pemohon adalah Salinan dokumen lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (RKAK/L) serta daftar isian pelaksaanaan anggaran (DIPA) Kementerian Negara PDI TA 2012.
Surat-Surat Pemohon [2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-l
Foto Copy surat Permintaan informasi Kepada Termohon, surat nomor 087/DPP-KPODI/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012.
Bukti P-2
Foto Copy tanda terima surat Permintaan intormasi Kepada Termohon, suiat nomor G87/DPP-KPOD1/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012.
Bukti P-3
Foto Copy surat pengajuan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Termohon dengan Surat nomor: 11 l/DPP.KPODI/11/2012 pada tanggal 13 Februari 2012.
Bukti P-4
' Foto Copy tanda terima Surat nomor: 111/DPP.KPODI/11/2012 pada tanggal 13 Februari 2012. 3
1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan jawaban atas informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keterangan Termohon [O 14] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Termohon memberikan keterangan bahwa pada dasarnya Termohon telah mengerti dan akan menfasili.asi apa yang diminia Pemohon:
[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: T o to ^ p ^ S lT M ^ U eri N e g a r V ^ i t ^ u ^ D a e r a h Tertinggal RI nomor 319/K.EPM-PDT/VII1/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Organisasi 4
----- "
Pengelola
Informasi
dan
Dokumentasi
di
lingkungan
Kementerian ____
Pembangunan Daerah Tertinggal. Bukti T-2
Foto copy Identitas diri Termohon
j Bukti T-3
Foto copy surat kuasa Termohon 3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 5 November 2012
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan Kesimpulan.
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Y3?) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b. Pasal 3 ayat (3) huruf b, Pasal ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi. [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan
Komisi
Informasi
Pusat
untuk
memeriksa
dan
memutus
permohonan a quo', 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat
5
[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a. Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 27 ayat (2) Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c. dan Pasal 3 ayat (4) huruf b. Pasal 4 ayat (1) Perki nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPS1P) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. [4.4] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di paragraf [2.8] dan [2.9] [4.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan sidang ajudikasi tanggal 30 Oktober 2012 dan sidang ajudikasi dihadiri Pemohon dan Termohon. [4.6] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal o6 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 4, dan Pasal 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat nomor 86/DPP-KPODI/1/2012 tertanggal 26 Januari 2012 kepada PPID/Sekretaris Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah salinan dokumen lengkap
6
Rencana Kerja dan Anggaran Kemenlerian / Lembaga (RKAK/L) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara PDT TA 2012. 2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ Sekretaris Kementerian Negara
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
RI
dengan
Surat
nomor:
109/DPP.KPODI/II/2012 pada tanggal 13 Februari 2012 dan diterima Termohon di tanggal yang sama. 3. Bahwa sehubungan tidak adanya tanggapan atas permohonan a quo dari Termohon dan atasan Termohon, pada tanggal 28 Maret
2012 Pemohon mengajukan
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 2 April 2012. [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] dan [4.8] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan
C. Pokok Permohonan [4.10] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat. Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh 'Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.
Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
b.
Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
D. Pendapat Majelis [4.11] Menimbang pokok
perselisihan
mengenai
legal
standing
Pemohon
telah
dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner di paragraf sebelumnya, maka majelis tidak akan mengulang lagi di pertimbangan pokok perkara.
7
[4.12] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah salinan dokumen lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKAK/L) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara PDT TA 2012.
[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik sedap saat yang meliputi: b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya [4.14] Menimbang dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada dasarnya Termohon telah mengerti dan akan menfasilitasi apa yang diminta Pemohon; [4.15] Menimbang bahwa Termohon sanggup memberikan intormasi a quo maka Majelis Komisioner berpendapat Termohon wajib memberikan informasi a quo.
[4.16] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU K1P yang berbunyi; “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Intormasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana’
5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas. Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
8
[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon berupa salinan dokumen lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKAK/L) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara PDT TA 2012.
[6.3] Membebankan biaya penggandaan dokumen kepada Pemohon Informasi; [6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amirudin selaku Ketua merangkap Anggota. Dono Prasetyo dan Ahmad Alamsyah Saragih masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, 19 November 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 November 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramtan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon
Ketua Majelis
(Amirudin) Anggota Majelis
Anggota Majelis
Petugas Kepaniteraan
(Ramlan Achmad)
9
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta,
November 2012
Petugas Kepaniteraan
(Ramlan Achmad)
10
