IDENTITAS

PUTUSAN Nomor: 262/PTSN-MK. A/KI-JBR/VI/2014 1. IDENTITAS

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan,dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi : Nomor 726/K-A4/PSI/KI-JBR/I/2014, yang diajukan oleh:

[1.1]

Nama

Alamat

: :

Jadongan Gultom

Perum Puri Kosambi 2 Blok B1 No. 27 Karawang

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap Nama

:

Pemerintah Kabupaten Karawang Unit Kerja Dinas

Alamat

:

Jln. Surawinata No. 30A , Purwakarta

Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya disebut sebagai Termohon [1.2]

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; A. Pendahuluan [2.1]

Kronologi [2.2]

2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepanitraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Januari 2014 dengan registrasi Sengketa nomor 726/K-A4/PSI/KI-JBR/I/2014.

Pada tanggal 7 November 2013, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang berupa:

Salinan Pertanggungjawaban rincian dana alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012, dalam program pengadaan alat labotarium bahasa berbasis komputer tingkat SMP meliputi uraian kegiatan, surat perjanjian kontrak (SPK) kepada pihak ketiga serta copy kwitansi pembelanjaan dan dokumen pendukung lainnya. Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | email: [email protected]

[2.3] [2.4] [2.5] [2.6]

Karena permintaan informasi tidak dipenuhi, pada tanggal 25 November 2013 Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon melalui Surat Keberatan; dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UndangUndang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pada tanggal 21 Januari 2014 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diregister pada tanggal 29 Januari 2013, dengan alasan pengajuan keberatan tidak ditanggapi.

Pada tanggal 4 Maret 2014 dilakukan sidang pemeriksaan awal yang bertempat di kantor Komisi Informasi.

Pada tanggal 10 Maret 2014 dilakukan mediasi yang bertempat di kantor Komisi Informasi Jabar tetapi tidak mencapai kesepakatan karena pemohon menarik diri dari perundingan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Termohon tidak menanggapi keberatan atas permohonan informasi yang disampaikan Pemohon. Petitum [2.8] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk : 1. Menyelesaikan sengketa informasi publik; 2. Menyatakan termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat bukti Surat-Surat Pemohon [2.9]

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Salinan surat permohonan informasi publik yang diajukan Bukti P- 1 kepada Termohon kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Karawang tertanggal 7 November 2013. Bukti P- 2

Salinan surat keberatan yang ditujukan Termohon kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Karawang tertanggal 25 November 2013.

Keterangan Pemohon

[2.10]

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Permohonan informasi dan keberatan tidak ditanggapi sama sekali

2. Tujuan permohonan adalah pengawasan dan partisipasi masyarakat, karena pada tahun 2010 pernah ada korupsi DAK ini. 3. Karena melibatkan pihak ketiga, sehingga salinan SPK dimohonkan untuk melihat apakah pakta integritasnya terpenuhi atau tidak. Putusan 262/PTSN-MK. A/KI-JBR/VI/2014

Halaman 2 dari 10

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperolah seluruh informasi publik yang diminta Pemohon. b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Surat Surat Termohon

[2.12] Menimbang Termohon tidak mengajukan surat atau dokumen tertulis Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pihak Termohon tidak hadir pada saat sidang dan tidak memberikan kesimpulan.

Kesimpulan Pemohon

[3.1]

1. KESIMPULAN PARA PIHAK

Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tulisan

Kesimpulan Termohon

[3.2]

[4.1]

[4.2]

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir pada saat persidangan dan tidak menyampaikan kesimpulan. 4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) junto Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: Putusan 262/PTSN-MK. A/KI-JBR/VI/2014

Halaman 3 dari 10

[4.3] [4.4] [4.5] [4.6] [4.7] [4.8]

[4.9]

[4.10]

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat ( 1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Januari 2014 dan diregistrasi dengan nomor 726/K-A4/PSI/KI-JBR/I/2014.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi I (pertama) untuk menghadiri sidang pemeriksaan awal tanggal 4 Maret 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat ( 1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Termohon adalah unit kerja di Badan publik pemerintahan Kabupaten Karawanga.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat ( 1) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 dan pasal 8 PERKI PPSIP yang pada Pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon melalui surat tertanggal 7 November 2013 (Bukti P-1); 2. Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Termohon tertanggal 25 November 2013 (Bukti P-2); 3. Pemohon tidak mendapat tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan, sehingga Pemohon permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diterima pada tanggal 21 Januari 2014; 4. Telah diadakan Mediasi pada tanggal 10 Maret 2014 namun mediasi dinyatakan gagal karena karena pihak Pemohon menarik diri dari perundingan; Putusan 262/PTSN-MK. A/KI-JBR/VI/2014

Halaman 4 dari 10

[4.11]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan. C. Pokok Permohonan

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum dan dalil pemohon Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1.

2.

Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak bisa dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan yang disampaikan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan tidak dipenuhinya permintaan informasi sesuai permohonan;

D. Pendapat Majelis

[4.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.14] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan adalah: Salinan Pertanggungjawaban rincian dana alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012, dalam program pengadaan alat labotarium bahasa berbasis komputer tingkat SMP meliputi uraian kegiatan, surat perjanjian kontrak (SPK) kepada pihak ketiga serta copy kwitansi pembelanjaan dan dokumen pendukung lainnya. [4.15] Menimbang Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP) yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala yang antara lain meliputi informasi mengenai laporan keuangan. [4.16] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. rencana dan laporan realisasi anggaran 2. neraca Putusan 262/PTSN-MK. A/KI-JBR/VI/2014

Halaman 5 dari 10

3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. daftar aset dan investasi; [4.17] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

[4.18] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

[4.19] Menimbang keterangan Termohon dalam pemeriksaan setempat tanggal 29 April 2014 yang menyatakan bahwa benar ada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 dalam program pengadaan alat labotarium bahasa berbasis komputer tingkat SMP yang dibuktikan dengan dokumen yang diperlihatkan yaitu Surat Perjanjian, dan menyatakan bahwa data yang ada di dokumen perjanjian tersebut adalah rahasia, tetapi belum melakukan uji konsekuensi. Adapun surat perjanjian tersebut berisi: 1. surat umum dan surat khusus kontrak 2. kuantitas harga 3. data fasilitas-peralatan 4. Data personalia tenaga ahli 5. formulir rekapitulasi-perhitngn tingkat komponen dalam negri 6. Identitas barang-belanja modal alat lab bahasa tahun 2010 7. jadwal pengiriman barang 8. konten dokumen kontrak 9. Metode pelaksanaan 10. neraca perusahaan terakhir Juni 2012 11. Pakta integritas 12. rincian harga penawaran 13. spesifikasi teknis peralatan lab bahasa SMP 14. surat kesanggupan perusahaan apabila menang tender 15. surat dukungan dari perusaahaan lain 16. surat perjanjian 17. surat pernyataan perusahaan bahwa tidak bangkrut, dsb

[4.20] Menimbang dokumen yang diperlihatkan Termohon dalam pemeriksaan setempat tanggal 23 Mei 2014 berupa laporan hasil pelaksanaan DAK bidang pendidikan SMP Tahun 2012 tertanggal 3 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang, yang berisi informasi: 1. Nilai nominal DAK dari pusat, 2. nilai nominal pendampingan DAK, 3. total nominal DAK 4. Tabel yang berisi: Jenis kegiatan, Rencana kegiatan (Sasaran, jumlah sekolah penerima, jumlah RP alokasi DAK), dan realisasi (realisasi dana, sisa dana, % fisik, % keuangan) Putusan 262/PTSN-MK. A/KI-JBR/VI/2014

Halaman 6 dari 10

[4.21] Menimbang Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil/tidak diskriminatif; dan g. akuntabel.

[4.22] Menimbang penjelasan Pasal 5 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

[4.23] Menimbang Peraturan Menteri Keuangan No. 209 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2012 terutama pasal 12 ayat (3) tentang Pelaporan yang menyatakan: Menteri/kepala badan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada menteri keuangan, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, serta menteri Dalam Negeri. [4.24] Menimbang Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagi Penyedia Barang/jasa yang menyatakan: Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayal (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut: a. Bagi Penyedia Barang/Jasa: 1. melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE; 2. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari: a) KTP Direktur/pemilik perusahaan/ pejabat yang berwenang di perusahaan; b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan perseorangan, atau perorangan bagi penyedia barang/jasa perorangan; d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing. Bagi pengguna SPSE selain penyedia barang/jasa, menunjukkan dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing. [4.25] Menimbang Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan (1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masingmasing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi: a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; Putusan 262/PTSN-MK. A/KI-JBR/VI/2014

Halaman 7 dari 10

c. lokasi pekerjaan; dan d. perkiraan besaran biaya.

[4.26] Menimbang penjelasan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.

[4.27] Menimbang Pasal 109 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. [4.28] Menimbang Paragraf [4.15] sampai [4.27] Majelis Komisioner berpendapat bahwa 1. Laporan hasil pelaksanaan DAK bidang pendidikan SMP Tahun 2012 merupakan informasi yang terbuka 2. Surat perjanjian dengan pihak ketiga merupakan dokumen yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan

[4.29] Menimbang telah diadakan sidang ajudikasi pada tanggal 21 April 2014 yang dihadiri oleh Pemohon.

[4.30] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. [4.31] [4.32] [4.33]

Menimbang bahwa terhadap biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (7) huruf g UU KIP juncto Pasal 27 PERKI tentang SLIP. Menimbang Pasal 49 ayat (2) PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

Menimbang Pasal 51 huruf d dan e PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP. 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] [5.2] [5.3]

Komisi Informasi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; Termohon memiliki kedudukan hukum permohonan dalam perkara a quo;

(legal standing) untuk diajukan

Putusan 262/PTSN-MK. A/KI-JBR/VI/2014

Halaman 8 dari 10

6. AMAR PUTUSAN [6.1] [6.2] [6.3]

Memutuskan,

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Menyatakan bahwa Laporan hasil pelaksanaan DAK bidang pendidikan SMP Tahun 2012 merupakan informasi yang terbuka.

Menyatakan bahwa surat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga merupakan

informasi publik yang terbuka namun mengandung materi yang dikecualikan

terkait Rincian HPS, nomor rekening pihak ketiga, neraca perusahaan Pihak Ketiga yang terdapat dalam berkas kontrak kerja Pihak Ketiga dan informasiinformasi publik lain yang apa bila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas [6.4]

kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Memerintahkan kepada Termohon,

Memberikan salinan laporan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun Anggaran 2012 dalam program pengadaan alat laboratorium bahasa berbasis komputer tingkat SMP yang ada pada “Laporan Hasil Pelaksanaan DAK bidang pendidikan SMP Tahun 2012” tertanggal 3 Januari 2013 yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang, yang berisi informasi:

1. Nilai nominal DAK dari pusat,

2. nilai nominal pendampingan DAK, 3. total nominal DAK

4. Tabel yang berisi: Jenis kegiatan, Rencana kegiatan (Sasaran, jumlah sekolah penerima, jumlah RP alokasi DAK), dan realisasi (realisasi dana, sisa dana, % fisik, % keuangan)

selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak putusan ini diterima [6.5]

Termohon;

Memerintahkan kepada Termohon,

Memperlihatkan dokumen Surat Perjanjian Kontrak dengan Pihak Ketiga terkait pengadaan alat laboratorium bahasa berbasis komputer setelah

mengaburkan atau menghitamkan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan pada paragraf [6.3] selambat-lambatnya 14 (empat [6.6]

belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.

Menetapkan bahwa untuk biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada pemohon.

Putusan 262/PTSN-MK. A/KI-JBR/VI/2014

Halaman 9 dari 10

Dengan demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Anne Friday Safaria selaku Ketua merangkap Anggota, Budi Yoga Permana dan Mahi M. Hikmat, masing masing sebagai anggota, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebut di atas dengan didampingi oleh Hernadi Natawidjaja sebagai Petugas Kepaniteraan Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis

Anggota Majelis Ttd

(Budi Yoga Permana)

Ttd

(Anne Friday Safaria)

Panitera Pengganti Ttd

Anggota Majelis Ttd

(Mahi M. Hikmat)

(Hernadi Natawidjaja) Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bandung , 23 Juni 2014 Panitera Pengganti

(Hernadi Natawidjaja)

Putusan 262/PTSN-MK. A/KI-JBR/VI/2014

Halaman 10 dari 10