IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 335/IX/KIP-PS-A/2013 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor 335/IX/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama

: Lembaga Komunitas Independen.

Alamat

: Gedung Nindya Karya LT. 3 Suite 306, Jl. MT.Haryono Kav 22 Cawang, Jakarta Timur.

f , selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

yang dalam persidangan dihadiri oleh Yeremias Buku Weko.

Terhadap Nama

: Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Alamat

: Gedung Prasada Sasana Karya, Jl. Suryopranoto No. 8, Lt. 7. Jakarta Pusat.

selanjutnya disebut sebagai Termohon, yang dalam persidangan dihadiri oleh Annie Londa, S.H., Mandela Sinaga, S.H., dan Denny Riandana, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus dari Yulianto Widirahardjo, S.E., M.Si., selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Januari 2014. 1

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Teleh mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA A.

Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Surat Nomor 321/P/KOMID-RI/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal yang sama dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan Registrasi Nomor: 335/IX/KIP-PS/2013.

Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor 310/KOMID-RI/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan diterima pada tanggal 25 Juni 2013, adapun informasi yang dimohon Pemohon adalah: Dasar hukum keberadaan Kantor Perwakilan Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di 6 (enam) wilayah dan satu lagi di Balai Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

[2.3] bahwa karena Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon. Kemudian Pemohon mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 319/K/KOMID/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

[2.4] bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat melalui Surat Nomor 321/P/KOMIDRI/IX/2013 tertanggal 16 September 2013.

[2.5] bahwa atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo telah dilaksanakan sidang ajudikasi sebagai berikut: 2

a. tanggal 23 Januari 2014 dihadiri oleh Termohon sementara Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas; b. tanggal 3 Februari 2014 dihadiri Termohon sementara Pemohon tidak hadir dikarenakan dalam keadaan sakit sebagaimana dijelaskan dalam keterangan tertulis. c. tanggal 13 Februari 2014 dihadiri Pemohon sementara Termohon tidak hadir. Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Pusat karena mendapatkan jawaban permohonnan diluar batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga diabaikan oleh Pemohon dan tidak mendapatkan tanggapan keberatan dari Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] bahwa dalam surat permohonan informasi maupun dalam permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon tidak diterangkan alasan atau tujuan permohonan Informasi Publik.

Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus Sengketa Informasi Publik ini.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 25 Juni 2013. 2. bahwa Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Juli 2013 karena sepengetahuan Pemohon, Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah atasan tidak langsung dari Komisi Informasi DKI Jakarta.

3

3. bahwa Pemohon mengabaikan surat jawaban dari Termohon dengan surat nomor 071/KIP-DKI/PPID/IX/2012 tertanggal 19 Juli 2013 karena telah masuk masa keberatan. 4. bahwa Pemohon merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Lembaga Komunitas Independen. 5. bahwa Pemohon menjelaskan alasan permohonan informasi adalah agar masyarakat luas mengetahui dasar hukum keberadaan Kantor Perwakilan Komisi Informasi DKI Jakarta di 6 (enam) wilayah dan di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut: SP-1

Salinan Surat Nomor 310/KOMID-RI/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 beserta dengan Tanda Terima surat tersebut tertanggal 25 Juni 2013.

SP-2

Salinan Surat Nomor 319/K/KOMID/VII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 yang diterima Termohon pada tanggal 19 Juli 2013.

SP-3

Salinan Surat Termohon Nomor 071/KIP-DKI/PPID/XI/2012 tertanggal 19 Juli 2013 perihal jawaban permohonan informasi.

S P-4

Salinan Surat Nomor 321/P/KOMID-RI/IX/2013 tertanggal 16 September 2013.

SP-5

Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 16 September 2013.

SP-6

Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175040308630008 atas nama Yeremias Buku Weko, S.H.

Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Termohon menyatakan menerima surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon, namun tidak menerima surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon. 2. bahwa Termohon menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut: a. bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tidak menyertakan alasan permohonan informasi, padahal 4

sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan. b. bahwa kewajiban menyertakan alasan dalam permohonan informasi dimaksudkan untuk mengetahui

kegunaan informasi yang dimohonkan

tidak bertentangan dengan hukum. c. bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, karena Lembaga Komunitas Independen bukan Badan Hukum. Keterangan dan/atau informasi yang menyatakan Lembaga Komunitas Independen terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Kota Administratif Jakarta Timur No. 698/1.86 bukan merupakan pengesahan Lembaga Komunitas Independen sebagai Badan Hukum. Surat-Surat Termohon [2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: ST-1

Salinan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2014, dari Yulianto Widirahardjo, S.E., M.Si., selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

ST-2

Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171032707650004 atas nama Yulianto Widirahardjo.

ST-3

Salinan

Putusan

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

Nomor:

213/G/2012/PTUN-JKT yang diperoleh dari direkori putusan Mahkamah Agung RI yang diunduh melalui situs www.DUtusan.mahkamahapnne.20 .id

3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) juncto Pasal 5, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

5

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum {legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 3. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 5 UU KIP Jo. Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya menyebutkan bahwa sengketa informasi publik adalah sengketa yang, terjadi antara badan publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi dan mengunakan informasi. 2. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan bahwa; Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. 3. Pasal 1 angka 12 UU KIP Jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010, pada pokoknya menyebutkan Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. 4. Pasal 1 angka 11 UU KIP, menyebutkan bahwa:

6

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang ini. 5. Pasal 1 angka 10 UU KIP Jo Pasal 1 angka 9 Perki No. 1 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyebutkan Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik

sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini. 6. Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 UU KIP Jo. Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2) Pasal 35 Perki No. 1 Tahun 2010 Jo. Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu Pemohon menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan sebagai organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Lembaga Komunitas Independen.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perki No 1 Tahun 2013 disebutkan dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut: a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu: 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi, dan/atau 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi c. Keberatan Badan Publik, yaitu: 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima. [3.6] Bahwa terkait dokumen yang wajib disertakan Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, maka fakta persidangan menyebutkan: 7

1. Tentang identitas Pemohon, yaitu bahwa: a. Pemohon menyertakan fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah. b. Pemohon tidak menyertakan Anggaran dasar organisasi/lembaga yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 2. Tentang permohonan informasi kepada Badan Publik, bahwa: a. Pemohon menyertakan permohonan informasi kepada Termohon dan tanda terima permohonan informasi a quo. 3. Tentang keberatan Badan Publik, yaitu: a. Pemohon tidak menyertakan Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; b. Pemohon menyertakan surat pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan tanda terimanya.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terkait kedudukan hukum Pemohon pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon mewakili Lembaga Komunitas Independen mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.6] angka 1 Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. Pemohon bukan individu, orang perseorangan, warga negara Indonesia karena saat

mengajukan

permohonan

penyelesaian

sengketa

informasi

tidak

menyertakan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah individu, orang perseorangan sebagai warga negara Indonesia. 2. Pemohon bukan Badan Hukum karena pada saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak menyertakan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia, yang dapat membuktikan Pemohon adalah Badan Hukum.

8

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.6] angka 2, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon, namun sebagaimana Pasal 1 angka 12 UU KIP permohonan informasi publik tersebut tidak dilakukan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

[3.10] Menimbang bahwa uraian paragraf [3.6] angka 3, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta bukan kepada Termohon. Terkait hal ini maka Majelis berpendapat perlu diketahui apakah Gubernur Provinsi DKI Jakarta merupakan Atasan PPID dari Termohon atau bukan, sebagaimana uraian berikut: 1. berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Jo 60 UU KIP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP dan berkedudukan di di Ibukota provinsi. 2. berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU KIP pada pokoknya disebutkan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP. 3. Termohon dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157/2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2012-2016, tertanggal 26 Januari 2012. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat secara jelas dan terang bahwa Termohon adalah lembaga mandiri yang berdiri sendiri terpisah dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, memiliki struktur organisasi sendiri. Termohon tidak memiliki hubungan hirarkis dengan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta karena Termohon bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.10] Majelis berpendapat Gubernur Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan atasan PPID Termohon.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan [3.11] Majelis berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing).

9

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, mengatur bahwa: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.14] Menimbang bahwa Badan Publik pusat dan Badan Publik provinsi berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yaitu; (1) yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. (2) yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup ketjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013 diatur; Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Termohon adalah Komisi Informasi Provinsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 60 UU KIP, yang mengatur bahwa; Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang Undang ini. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP, yaitu; Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi 10

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP, Komisi Informasi provinsi mempunyai kewenangan yaitu; Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (6) UU KIP, Anggaran Komisi Informasi provinsi bersumber dari; Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. [3.20] Menimbang bahwa kedudukan Komisi Informasi Provinsi berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU KIP, diatur; Komisi Informasi provinsi berkedudukan di Ibukota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota. [3.21] Menimbang bahwa Termohon dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157/2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2012-2016, tertanggal 26 Januari 2012.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.21] Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing) sebagai Badan Publik yang berkedudukan di Daerah Ibukota Jakarta.

C. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 6 ayat (1) Perki No.l Tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.24] Menimbang bahwa kewenangan Komisi Informasi dibedakan atas kewenangan absolut dengan kewenangan relatif. 11

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.26] Menimbang yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, dan Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013, pada pokoknya menyebutkan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah sengketa tentang hak memperoleh informasi dan menggunakan Informasi Publik.

[3.27] Menimbang bahwa terkait hak memperoleh informasi publik Pemohon, Majelis berpendapat perlu menilai apakah permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah dilakukan sesuai dengan UU KIP dan Perki 1 Tahun 2013.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik

kepada

Komisi

Informasi

Pusat

melalui

Surat

Nomor

321 /P/KOMID-RI/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 yang diterima pada tanggal yang sama dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Sengketa Nomor: 335/IX/KIP-PS/2013.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan; 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Surat Nomor 310/KOMID-RI/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 25 Juni 2013. 2. Pemohon

mengajukan

keberatan

melalui

Surat

Nomor

319/K/KOMID/VII/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 18 Juli 2013.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam paragraf [3.26] sampai dengan paragraf [3.29] Majelis berpendapat bahwa permohonan dalam sengketa a quo bukan merupakan Sengketa Informasi Publik.

12

[3.31] Menimbang bahwa terkait kewenangan relatif Komisi Informasi Pusat, Majelis berpendapat sebagai berikut: 1. berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, mengatur; Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. 2. berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 diatur bahwa; Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi, kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon. [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Bagian B paragraf [3.22], maka Termohon adalah Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di daerah Ibukota DKI Jakarta.

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.32], kewenangan relatif Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif terhadap permohononan a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.34] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP, yang mengatur bahwa: Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.35] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013, diatur bahwa; Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari keqa untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. [3.36] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP, diatur: Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; 13

c. d. e. f. g.

tidak ditanggapinya permintaan informasi; permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; tidak dipenuhinya permintaan informasi; pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian bagian C paragraf

[3.29], Majelis

berpendapat batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian informasi tidak dilakukan sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013. [3.38] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur; Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. [3.39] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaima adalam paragraf [3.23] sampai dengan paragraf [3.38] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo.

4. KESIMPULAN [4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 2. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara a quo. 3. Komisi Informasi Pusat tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian informasi tidak dilakukan sebagaimana yang diatur dalam UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.

14

5. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dyah Aryani P selaku Ketua merangkap Anggota, Rumadi dan Yhannu Setyawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aldirano Sianturi sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Dyah Aryani P) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Yhannu

Panitera Pengganti

fctotkL. (Aldirano Sianturi)

35

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, (5 Februari 2014 Panitera Pengganti

f^mL (Aidirano Sianturi)

16