IDENTITAS

ASL f KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 311/XII/KIP-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 311/X1I/K1P-PS/2012 yang diajukan oleh:

Nama

: Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah

Alamat

: Jl. Balai Pustaka Timur Blok D No. 25, RT/RW 05/10, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama

: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Alamat

: Jl. Salemba Raya Nomor 28A, Jakarta.

yang dalam persidangan diwakili oleh Slamet Sunarto, S.H,, dan Ananto Pratiesno, S.H,, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2/ee/l /2014, tertanggal 16 Januari 2014 dari Drs. Dedi Junaedi. M.Si,, selaku Sekretaris Utama dan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon. 1

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA A.

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 20 Desember 2012 dan d iregister dengan Nomor 311/X11/KIP-PS/2012.

Kronologi [2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon melalui Surat Nomor 415/PP.TPND/IX/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 yang pada pokoknya memohon salinan dokumen beruna: 1. Pengembangan perpustakaan elektronik (e-library) bersumber dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.369.793.100 meliputi jenis kegiatan (Pengadaan Barang dan Jasa) tempat/lokasi, kontrak kerja, nama dan alamat penyedia jasa, copy kwitansi, serta dokumen pendukung lainnya; 2. Pengadaan bahan pustaka melalui pembelian bersumber dari Anggaran Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.529.070.000 meliputi jenis kegiatan (Pengadaan Barang dan Jasa) tempat/lokasi, kontrak kerja, nama dan alamat penyedia jasa, copy kwitansi, serta dokumen pendukung lainnya; 3. Penguatan jaringan e-library bersumber dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.9.000.000.000 meliputi jenis kegiatan (Pengadaan Barang dan Jasa) tempat/lokasi, kontrak kerja, nama dan alamat penyedia jasa, copy kwitansi, serta dokumen pendukung lainnya.

[2.3] bahwa karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Surat Keberatan Nomor 037/PP.TPND/XI/2012 kepada Termohon tertanggal 1 November 2012.

2

[2.4] bahwa karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 20 Desember 2012.

[2.5] bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan mediasi pada tangga! 9 Januari 2014, dalam mediasi tersebut pada pokoknya dinyatakan mediasi gagal karena Termohon menarik diri dari mediasi dan dalam mediasi tersebut tidak dihadiri Pemohon sehingga proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilanjutkan melalui ajudikasi.

[2.6] bahwa Majelis Komisioner telah melaksanakan ajudikasi Sengketa Informasi Publik a quo pada tanggal 20 Januari 2014 dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.7] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan mewujudkan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.8] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Termohon tidak menanggapi permohonan dan keberatan Pemohon. Peti turn [2.9] agar Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon. B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memberikan pernyataan sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon membenarkan Permohonan Informasi yang diajukan kepada Termohon dengan menggunakan identitas Badan Hukum yang akta notarisnya sudah dilegalisir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur; 2. bahwa surat tertanggal 17 Oktober 2012 yang berisi permohonan informasi sudah diterima oleh pihak Termohon berdasarkan tanda terima yang ada pada Pemohon.

3

3. bahwa Pemohon menyatakan permohonan informasi yang diajukan kepada Termohon mengenai anggaran yang sumbernya dari rakyat maka Pemohon ingin mengetahui penggunaan dan peruntukan anggaran tersebut. 4. bahwa Pemohon menerangkan permohonan informasi kepada Termohon juga untuk melihat kepatuhan Termohon selaku Badan Publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. bahwa Pemohon menerangkan yang dimaksud dengan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam permohonan informasi Pemohon itu berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Surat-Surat Pemohon [2. II] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut: Bukti P-l

Salinan Surat Nomor 415/PP.TPND/IX/2012 perihal permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 17 Oktober 2012 dan Tanda Terima Surat Nomor 415/PP.TPND/IX/2012, tertanggal 17 Oktober 2012.

Bukti P-2

Salinan Surat Keberatan Nomor 037/PP.TPND/XI/2012 kepada Termohon tertanggal

01

November

2012

dan

Tanda

Terima

Surat

Nomor

037/PP.TPND/X1/2012, tertanggal 2 November 2012, Bukti P-3

Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 20 Desember 2012.

Bukti P-4

Salinan Akta Pendirian Non-governmental organizations Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah Nomor 02 tertanggal 12 Juli 2012 dengan Notaris Edith Siahaan Naibaho.

Bukti P-5

Salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0131/1824.271/12, tertanggal 5 Oktober 2012 dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Bukti P-6

Salinan Surat Keterangan atas Nama Muara Sianturi sebagai penanggung jawab Anggaran Negara dan Anggaran Daerah TOPAN-AD, tertanggal 5 Oktober 2012 dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Bukti P-7

Salinan Surat Keterangan Terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor PEM0005079ER/WPJ.20/KP.0303/20I2,

tertanggal

19 Oktober

2012

dari

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor

4

Wilayah Jakarta Timur.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya:

Keterangan Termohon [2.13] Menimbang bahwa di persidangan Termohon memberikan pernyataan sebagai berikut: 1. bahwa Termohon menyatakan tidak menerima surat Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 17 Oktober 2012 dan Termohon tidak memiliki tanda terima seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Tanda terima yang ditunjukkan dalam persidangan bukan tanda terima yang dibuat oleh Termohon. 2. bahwa Termohon menyatakan benar telah menerima surat keberatan yang diajukan Pemohon dengan surat tertanggal 1 November 2012. 3. bahwa Termohon menyatakan telah berusaha untuk memberikan sebagaimana

yang

dimohon

Pemohon

dengan

mengirim

Surat

informasi Nomor

951 /2.2.2/i/lIl.2013 tertanggal 8 Maret 2013 kepada Pemohon, namun surat tersebut kembali kepada Termohon dengan keterangan alamat yang dituju sudah pindah. 4. bahwa Termohon menerangkan surat tersebut berisikan informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 yang besaran anggaran dalam setiap pengadaan yang disampaikan oleh Pemohon di dalam surat permohonan informasinya itu, yang benar dan sesuai realisasi anggaran untuk Pengembangan Perpustakaan Elektronik sebesar 14.472.000.000 dan untuk pengadaan bahan pustaka anggarannya sebesar 10.116.290.000 sementara untuk Penguatan jaringan e-libmry belum dapat dilaksanakan.

Surat-Surat Termohon [2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-l

Salinan Surat Nomor 951/2.2.2/i/f 11.2013 perihal konfirmasi berita, tertanggal 8 Maret 2013 yang ditujukan kepada PP TOPAN - AD dan tanda terima dengan keterangan penerima sudah pindah.

Bukti T-2

Salinan Surat Kuasa Nomor 2/ee/l/2014, tertanggal 16 Januari 2014. 5

[2.15] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadiladilnya.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur bahwa; Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, para pihak dapat diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis kecuali Majelis Komisioner menentukan hal tersebut tidak diperlukan. [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon menerangkan sebagai berikut; “...informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 diantaranya mengenai Pengembangan Perpustakaan Elektronik sebagaimana yang diminta Pemohon, anggarannya sebesar 14.472.000.000 dan untuk pengadaan bahan pustaka anggarannya sebesar 10.116.290.000 sementara untuk Penguatan jaringan e-tibrary belum dapat dilaksanakan.” [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.1] dan paragraf [3.2] Majelis menyatakan tidak memerlukan kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) jimcto Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informas Publik (selanjutnya disebut Perki 1 Tahun 2013) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 2 Tahun 2010).

6

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 2. kedudukan hukum (Jegal standing) Termohon. 3. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.

4. Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Terhadap empat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal ! angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal I angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1/2010) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki No. 2/2010, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1.

Pemohon

adalah

Badan

Hukum

yang

bernama

Non-governmental

organizationsTeam Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah (Bukti P-4). 2.

Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 17 Oktober 2012. (Bukti P-l).

3.

Pemohon

telah

mengajukan

keberatan

kepada Termohon

pada tanggal

1

Novem ber 2012. (Bukti P-2).

4.

Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Desember 2012. (Bukti P-3).

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU KIP juncto Pasal 1 angka 6 Perki No. 2 Tahun 2010, menyebutkan; Pasal 1 angka 12 UU KIP

7

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 6 Perki No. 2 Tahun 2010 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.

[4.6] Menimbang bahwa dalam hal Pemohon berbadan hukum maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 Perki No. 2 Tahun 2010,disebutkan; Dalam mengajukan permohonan, Pemohon wajib menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Bukti identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Paspor atau Kartu Pelajar dalam hal Pemohon adalah perorangan; 2. akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, surat keputusan pengangkatan kepengurusan, atau akta lain yang dianggap sah; 3. fotokopi surat kuasa, dalam hal Pemohon didampingi kuasa.

[4.7] Menimbang bahwa Termohon merupakan kumpulan orang yang berkumpul dalam suatu organisasi yang bernama Non-governmental organizations Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian dihadapan Notaris dengan Akta Nomor 02 tertanggal 12 Juli 2012.

[4.8] Menimbang bahwa perkumpulan yang merupakan organisasi masyarakat yang berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan istilah yang senantiasa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara yang pada umumnya juga disebut sebagai Non-Government Organization (NGO).

[4.9] Menimbang bahwa dalam hal suatu Lembaga Swadaya Masyarakat memilih badan hukum Perkumpulan maka harus tunduk pada Stmtsblad 1942 No. 13 io No. 14 tentang Perkumpulan.

[4.10] Menimbang bahwa suatu perkumpulan dipandang secara hukum mempunyai Badan Hukum harus dimintakan legalisir di Pengadilan Negeri setempat berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13joNo, 14.

8

[4.1 ]] Menimbang bahwa Akta Notaris Pendirian Termohon dengan Nomor 02 tertanggal 12 Juli 2012 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 5 6 /Leg/LL/2012 tertanggal 31 Oktober 2012.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).

B. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perki No. 2 Tahun 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU K1Pjuncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2010 juncto Pasal 1 angka 2 Perki No. 2 Tahun 2010 mengatur bahwa: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan lembaga pemerintah non departemen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (selanjutnya disebut UU No. 43 Tahun 2007), berbunyi;

Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

[4.16] Menimbang bahwa sumber pendanaan Termohon berdasarkan Bab X tentang Pendanaan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2007, disebutkan; Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

9

Pendanaan perpustakaan bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. sebagian anggaran pendidikan; c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; d. kerja sama yang saling menguntungkan; e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam UU KIP dan memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).

C. Jangka Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1.

Pemohon telah mengajukan Permohonan informasi Publik tertanggal 17 Oktober 2012. (Bukti P-l).

2.

Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal

1

November 2012. (Bukti P-2). 3.

Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 20 Desember 2012. (Bukti P-3).

[4.19] Menimbang bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP, disebutkan;

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu pating lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.20] Menimbang bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan Pasal 11 Perki No. 2 Tahun 2010, disebutkan; Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau; 10

b. berakhirnyajangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh atasan PPID. [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.20] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengen ketentuan yang berlaku.

D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP jimcto Pasal 62 ayat (I) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki 1 Tahun 2013)y'w»c/o Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki 2 Tahun 2010 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.23] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas dasar tidak adanya jawaban atas permohonan informasi dan tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki No. 2 Tahun 2010.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP jimcto Pasal 4 ayat (1) Perki No. 2 Tahun 2010 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Bagian B paragraf [4.22] sampai dengan paragraf [4.24] tentang kedudukan hukum (legal standing Termohon), Maka Majelis berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Pusat.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.25] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi

Pusat berwenang menerima, memeriksa dan memutus terhadap

permohonan a quo dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

E . Pokok Permohonan

[4.27] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1.

Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a.

Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

b.

Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

c.

Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

2.

Termohon

menegaskan telah mengirim Surat Nomor 951/2,2.2/i/Il 1.2013

tertanggal 8 Maret 2013 kepada Pemohon namun surat tersebut tidak sampai karena ada perubahan alamat. Surat tersebut berisikan informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011. 3.

Pemohon menegaskan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dalam paragraf [2.2] merupakan informasi yang terbuka.

F. Pendapat Majelis

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon salinan dokumen berupa; 1. Pengembangan perpustakaan elektronik (e-library) bersumber dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.369.793.100 meliputi jenis kegiatan (Pengadaan Barang dan Jasa) tempat/lokasi, kontrak kerja, nama dan alamat penyedia jasa, copy kwitansi, serta dokumen pendukung lainnya; 2. Pengadaan bahan pustaka melalui pembelian bersumber dari Anggaran Belanja Pemerintah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.529.070.000 meliputi jenis kegiatan (Pengadaan Barang dan Jasa) tempat/lokasi, kontrak kerja, nama dan alamat penyedia jasa, copy kwitansi, serta dokumen pendukung lainnya; 3. Penguatan jaringan e-library bersumber dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.9.000.000.000 meliputi jenis kegiatan (Pengadaan Barang dan Jasa) tempat/lokasi, kontrak kerja, nama dan alamat penyedia jasa, copy kwitansi, serta dokumen pendukung lainnya.

12

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon menyatakan yang dimaksud dengan dokumen lainnya di dalam permohonannya adalah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

[4.30] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan program/kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut) Perpres No. 70 Tahun 212. disebutkan; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

[4.31] Menimbang bahwa Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 25 ayat (I), ayat (Ib) dan ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 yang berbunyi; (1) Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR. (Ib) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi: a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. lokasi pekerjaan; dan d. perkiraan besaran biaya.

[4.32] Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012, disebutkan Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui: a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ institusi b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

[4.33] Menimbang bahwa penetapan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) dan ayat (5) Perpres No. 70 Tahun 2012, disebutkan; Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan Pelelangan/Pemilihan Langsung/Seleksi, diumumkan secara terbuka pada: a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/institusi; b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 13

melalui

Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Penunjukan Langsung, diumumkan secara terbuka pada: a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/lnstitusi; dan b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat. [4.34] M enimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (I) dan ayat (2) huruf b UU KIP disebutkan; (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; [4.35] M enimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d UU KIP, yang menyebutkan; Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan 5 Perki No 1 Tahun 2010, Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan dan mengumumkan informasi berkala yang berbunyi sebagai berikut; ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. nama program dan kegiatan; 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan; 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Termohon mendalilkan bahwa informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon berada dalam penguasaannya, sebagaimana keterangan dalam persidangan; “terkait pelaksanaan program/kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011 yang besaran anggaran dalam setiap pengadaan yang disampaikan oleh Pemohon di dalam surat permohonan informasinya itu, yang benar dan sesuai realisasi anggaran untuk Pengembangan Perpustakaan Elektronik sebesar 14.472.000.000 dan untuk pengadaan bahan pustaka anggarannya sebesar 10.116.290.000 sementara untuk Penguatan jaringan e-library belum dapat dilaksanakan.”

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti Surat Nomor 951/2.2.2/i/III.2013 tertanggal 8 Maret 2013 yang berisi penjelasan mengenai Realisasi Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dari Termohon, maka Majelis berpendapat

14

informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon berdasarkan paragraf [2.2] penyampaian informasinya harus disesuaikan dengan Realisasi Program/Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

[4.39]

Menimbang

bahwa

informasi

dalam

sengketa

a

quo

merupakan

suatu

program/kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang telah dijalankan oleh Termohon, maka berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.38] Majelis berpendapat informasi dalam sengketa a quo merupakan informasi terbuka.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.39] yang pada pokoknya dinyatakan informasi sebagaimana yang diminta Pemohon berupa Penguatan jaringan elibrary’ belum dilaksanakan oleh Termohon bukan berarti informasi tersebut dikecualikan sehingga Majelis berpendapat bahwa Termohon wajib memberikan penjelasan kepada Pemohon. 5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

[5.2] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing).

[5.3] Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[5.4] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus dalam perkara a quo.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon berupa; Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Perpustakaan Elektronik, Pengadaan Bahan Pustaka dan 15

Penguatan jaringan e-library sesuai realisasi penggunaan anggarannya, yang memuat tempat/lokasi, kontrak kerja, nama dan alamat penyedia jasa, copy kwitansi, serta Rencana Anggaran Biaya merupakan informasi yang terbuka,

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6,2] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rumadi selaku Ketua merangkap Anggota, Abdulhamid Dipopramono dan Evy Trisulo masingmasing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 24 Januari 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 24 Januari 2014 oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

(Indah Puji Rahayu)

16

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta,

Januari 2014

17