KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 266/IX/KIP-PS-M-A/2012
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Sengketa 266/IX/KIP-PS-MA/2012 yang diajukan oleh:
Nama
: Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya KPODI.
Alamat
: Jl. Bambu Hitam No. 28 A Rt:003/02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Terhadap Nama
: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia cq Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan
Alamat
: Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta
Dalam persidangan di wakili oleh Hanung Cahyono S.H., L.L.M dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 320/SJ/III/2014 Yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon. 1
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 3 Agustus 2012 yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Nomor: 266/IX/KIPPS/2012,
Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Kasubag Tata Usaha Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 060/DPP.KPODI/V/2012, tertanggal 28 Mei 2012 yang pada pokoknya meminta Daftar Salinan Dokumen: 1. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 dan 2011, meliputiJenis/uraian kegiatan tempat kegiatan, kwitansi, kontrak, dan dokumen pendukung lainnnya. 2. Rencana kerja anggaran kementrian/lembaga (RKAK/L)
serta Daftar Isian
Pelaksanaan anggran (DIPA) TA 2012.
[2.3] bahwa karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi, Pemohon kemudian mengajukan Surat Keberatan kepada kepala Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Surat Nomor 026/DPP.KPODI/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012.
[2.4] bahwa karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon. Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 03 Agustus 2012 yang diterima pada tangga! 03 Agustus 2012 dan diregistrasi dengan Nomor: 266/IX/KIP-PS/2012.
[2.5] bahwa setelah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP), maka melalui Penetapan MPP Komisi Informasi Pusat Nomor 116/X/KIP-PNTPMPP.A/2012, tertanggal 18 Oktober 2012, pada pokoknya menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon diterima. 2
[2.6] bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan mediasi pada tanggal 20 Februari 2013 namun mediasi dinyatakan gagal karena Termohon tidak hadir setelah diundang secara resmi dan Pemohon menarik diri dari mediasi serta meminta untuk diselesaikan melalui ajudikasi.
[2.7] bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan ajudikasi pada tanggal 10 Maret 2014, 17 Maret 2014 dan 24 Maret 2014 hanya dihadiri oleh Termohon
Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.8]
bahwa Pemohon
mengajukan permohonan
informasi
sebagai
acuan dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pemohon selaku kontrol sosial masyarakat.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.9] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan dan keberatan dari Termohon. Petitum [2.10] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.
3. PERTIMBANGAN HUKUM [j.l] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;
[3.2] Menimbang bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi a quo diajukan sebelum diundangkannya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1/2013), maka berlaku ketentuan Pasal Pasal 62 ayat (1) Perki No. 1/2013 yang berbunyi: Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan yang telah sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum berlakunya peraturan ini tetap 3
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 58/II/KIP-RLS/2014, Perihal; Panggilan Sidang Pemeriksaan Penyelesaian Sengketa Informasi, tertanggal 28 Februari 2014, untuk hadir pada sidang tanggal 10 Maret 2014.
[3.4] Menimbang bahwa Majelis telah memastikan melalui Petugas Kepaniteraan perihal ketidak hadiran Pemohon dalam persidangan.
[3.5] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal 10 Maret 2014, serta tanggal 17 Maret 2014 dan 24 Maret 2014, Pemohon tidak menghadiri panggilan sidang ajudikasi tanpa alasan yang jelas perihal ketidakhadirannya setelah dipanggil secara patut.
[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: “Dalam hal Pemohon dan kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan Gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.’’ [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
4. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [4.1] Menyatakan permohonan sengketa informasi publik Pemohon Nomor: 266/IX/KIPPS/2012 Gugur.
4
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, John Fresly dan Yhannu Setyawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin 24 Maret 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 24 Maret 2014 oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Aditya Indra Abrianto sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon.
Ketua Majelis
(Henny S Widyaningsih)
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(John Fresly)
(Yhannu Setyawan)
Petugas Kepaniteraan
(Aditya tAdra Abrianto)
5
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
J akarta, 44 Maret 2014 Petugas Kepaniteraan
(Aditya Indra Abrianto)
6
