IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 232/VI/KIP-PS-A/2013

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 232/VI/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama

: Jambi Corruption Watch

Alamat

: Jl. Slamet Riyadi, No. 53 Broni Kota Jambi, Provinsi Jambi

yang dalam persidangan diwakili oleh: Nama

: Sahudi Ersad dan MS Alfarisi

Alamat

: Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai, Kota Jambi

berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Sahudi Ersad tertanggal 6 Oktober 2014 dari Nasri Umar, SH„ MH selaku Ketua LSM Jambi Corruption Watch dan M. Amin, SH selaku Wakil Ketua LSM Jambi Corruption Watch selanjutnya disebut sebagai Pemohon Terhadap Nama

: Sekretaris Daerah Sebagai atasan PPID Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun

Alamat

: Komplek Perkantoran Gunung-Kembang, Sarolangun

selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 21 Juni 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 232/VI/KIP-PS/2013. Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: ll/jcw-jbi/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun. Adapun informasi dokumen yang dimohon oleh Pemohon yaitu soft copy dan hard copy. 1) Salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa beserta gambar baik pembangunan/rehab gedung di lingkungan dinas kesehatan dan spesifikasi barang yang dibeli untuk tahun 2012 dan 2013. 2) Salinan dokumen Kontrak/Peijanjian Pengadaan Barang dan Jasa dari Proyek Pcmbangunan/rehab/gedung dengan pihak ketiga/pemenang lelang untuk tahun 2012 dan 2013 sebagaimana dalam RUP. 3) Kwitansi atau bukti pembelian/pembayaran barang atau jasa termasuk dokumen laporan pertanggungjawaban, atau lainnya. 4) Salinan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor BPK untuk anggaran yang telah selesai diaudit tahun 2011-2012, bagi anggaran yang belum diaudit supaya diberikan menyusul kemudian hari. [2.3] bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 25 April 2013 tidak ditanggapi oleh Termohon, kemudian pada tanggal 13 Mei- 2013 Pemohon mengajukan keberatan melalui Surat Nomor: 63/jcw-jbi/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan

2

Kepala Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan diterima Termohon pada tanggal yang sama dengan pengajuan. [2.4] bahwa karena Termohon tidak menanggapi keberatan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi (KI) Pusat tanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar

di

Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 21 Juni 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 232/VI/KIP-PS/2013, [2.5] Bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah disidangkan pada tanggal 7 Oktober 2014 yang dihadiri Pemohon saja. Sedangkan pada tangggal 8 Oktober 2014, dihadiri oleh Pemohon dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun. Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Pusat karena permintaan informasi tidak ditanggapi oleh Termohon. Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bahan atau pedoman dan kajian/penelitian dalam pengawasan yang akan dilaksanakan oleh internal Pemohon. Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik a quo. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di Persidangan tanggal 7 Oktober 2014 Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Pemohon menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menjelaskan bahwa legal standing JCW telah memenuhi syarat sebagai Ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak wajib memenuhi pasal 11 ayat 1 huruf a angka 2 Perki Nomor 1 Tahun 2013, karena LSM Jambi Corruption Watch tidak berbadan hukum. 2. Adapun ketentuan dalam pasal 11 ayat 1 huruf a angka 2 Perki Nomor 1 Tahun 2013 adalah jika Pemohon informasi adalah berbadan hukum. Adapun bunyi 3

3.

4.

5.

6.

7.

pasal 11 ayat 1 huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut: a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu: i. Foto kopi KTP, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau ii. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. Meskipun LSM JCW bukan berbadan hukum, tetapi keabsahannya diakui pemerintah dengan telah diterbitkannya SKT (Surat Keterangan Terdaftar) oleh Gubernur Jambi dengan Nomor SKT: 220/134.A/Bakesbang-Pol/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 serta Akta Pendirian yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 365/Akta/2013/JBI tertanggal 21 November 2013. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan Surat Permohonan kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 21 Juni 2013. Bahwa karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah sekelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013. Bahwa Pemohon dalam permohonan sengketa informasi dalam kapasitas mewakili sekelompok orang, adapun surat kuasa yang disampaikan Majelis Komisioner belum d itanda-tangani oleh seluruh kelompok orang yang tergabung dalam LSM Jambi Corruption Watch. Bahwa saat ini dokumen yang disampaikan kepada majelis komisoner adalah surat kuasa dari Surat Kuasa Khusus kepada Sahudi Ersad tertanggal 6 Oktober 2014 dari Nasri Umar, SH., MH selaku Ketua LSM Jambi Corruption Watch dan M. Amin, SH selaku Wakil Ketua LSM Jambi Corruption Watch.

Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-l

Foto kopi Surat Permohonan Informasi Nomor: 41/jcw-jbi/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan tanda terima surat tersebut tertanggal 25 April 2013

Surat P-2

Foto kopi Surat Keberatan Nomor: 63/jcw-jbi/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013 yang

ditujukan kepada Kepala

Bagian

Administrasi

Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Kepala Bagian Umum 4

Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan tanda terima surat tersebut tertanggal 13 Mei 2013 Surat P-3

Foto kopi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi (KI) Pusat tanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 21 Juni 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 23l/VI/KIP-PS/2013.

Surat P-4

Foto kopi Akta Notaris Robert Faisal Nomor 89 tanggal 11 Januari 2013 tentang pendirian LSM Jambi Corruption Watch dan foto kopi KTP anggota pengurus LSM Jambi Corruption Watch yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 365/Akta/2013/JBI tertanggal 21 November 2013.

Surat P-5

Foto kopi Surat Keterangan terdaftar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 220/134.a/Bakesban.Pol/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013.

Surat P-6

Foto Kopi Surat Keterangan Nomor 474/19/2013, tertanggal 22 Januari 2013 tentang domisili LSM Jambi Corruption Watch.

Surat P-7

Foto Kopi KTP Pengurus Harian LSM Jambi Corruption Watch.

Surat P-8

Surat Kuasa tertanggal 6 Oktober 2014 i

Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 8 Oktober 2014, Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun selaku atasan PPID tidak hadir. Menurut keterangan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun, sudah ada Surat Keputusan tentang PPID di Kabupaten Sarolangun, tetapi tidak dapat ditunjukkan dimuka persidangan dan tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan Surat Keputusan tersebut. Adapun terhadap Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dihadiri oleh Kuasa Hukumnya. 3.

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b. Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

5

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013). [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum (Jegal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi (KI) Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang teijadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi 6

nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 38 ayat (1) UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari keija setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan nomor surat

41/jcw-jbi/IV/2013

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Bagian

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun pada tanggal 25 April 2013. 2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan atas layanan informasi publik dengan nomor surat 63/jcw-jbi/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013 yang ditujukan 7

kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun pada tanggal 13 Mei 2013. 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 Juni 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 232/VI/KIP-PS/2013. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Perki 1 Tahun 2013, dinyatakan: Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten /kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (5) Perki 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Daerah adalah: Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daereah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negri. [3.13] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menguraikan dalam Pasal 120 ayat (2) “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan” 8

Pasal 124 (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 155 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). [3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Sekretaris Daerah Sebagai atasan PPID Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 10 ayat 4 dan 5 Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PP No. 41 Tahun 2007), yang dinyatakan: (4) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. (5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walilkota [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.10] sampai dengan paragraf

[3.14]

Majelis

berpendapat

bahwa

Termohon

mempunyai

tugas

menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan berkedudukan di Kabupaten/kota merupakan Badan Publik Daerah. [3.16] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 622/Keb.Gub/HMP. 1.3/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dan dikukuhkan pada tanggal 10 Januari 2014

9

[3.17] Menimbang bahwa sampai saat ini Komisi Informasi Provinsi Jambi belum optimal untuk menyelenggarakan proses sengketa informasi. [3.18] Menimbang bahwa meskipun Komisi Informasi Provinsi Jambi telah terbentuk pada 10 Januari 2014 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.16] dan paragraf [3.17] Majelis berpendapat berdasarkan fakta hukum dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo diajukan ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 Juni 2013 dan telah diregister Nomor 232/VI/KIP-PS/2013 sebelum Komisi Informasi Provinsi Jambi terbentuk. Meskipun kini Komisi Informasi Provinsi Jambi telah terbentuk, namun Komisi Informasi Provinsi Jambi belum optimal untuk menyelenggarakan proses sengketa informasi, sehingga Komisi Informasi Pusat tetap mempunyai kewenangan relatif untuk memenerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. B. Kedudukan Hukum (LegalStanding) Pemohon [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

10

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.l Tahun 2013 yang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari keija sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8]. [3.22] Menimbang bahwa terkait legalitas badan hukum Pemohon, berdasarkan Akta Pendirian Pemohon, disebutkan bahwa Pemohon sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak menyebutkan bentuk badan hukum. Karena tidak memenuhi sebagai badan hukum, dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah sekelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Perki No.l Tahun 2013. [3.23] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungkap: 1. Bahwa karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah sekelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013. 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan sengketa informasi dalam kapasitas mewakili sekelompok orang, adapun surat kuasa yang disampaikan kepada Majelis Komisioner belum ditanda-tangani oleh seluruh kelompok orang yang tergabung dalam LSM Jambi Corruption Watch. 3. Bahwa saat ini dokumen yang disampaikan kepada majelis komisoner adalah Surat Kuasa Khusus kepada Sahudi Ersad tertanggal 6 Oktober 2014 dari Nasri Umar, SH., MH selaku Ketua LSM Jambi Corruption Watch dan M. Amin, SH selaku Wakil Ketua LSM Jambi Corruption Watch. 4. Bahwa dalam surat kuasa yang dimaksud untuk mewakili sekelompok orang yang berasal dari LSM Jambi Corruption Watch terdapat beberapa nama yang belum menandatangani surat kuasa untuk mewakili sebagai sekelompok orang. 5. Bahwa surat kuasa tertanggal 6 Oktober 2014 hanya untuk menyelesaikan sengketa informasi bukan untuk mewakili sekelompok orang

[3.24] Menimbang bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan istilah yang senantiasa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial (tidak berorientasi profit) dan secara institusi tidak terikat dan/atau tidak berada di bawah organ-organ negara yang pada umumnya juga disebut sebagai Non-Government Organization (NGO). [3.25] Menimbang bahwa dalam hal Pemohon memilih sekelompok orang maka harus konsisten dari awal mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik, keberatan atas permohonan informasi kepada Badan Publik dan atau pada saat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada komisi informasi. [3.26] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 Perki No.l Tahun 2013 mengenai syarat Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah adalah Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [3.27] Menimbang terkait dengan surat kuasa tanggal 6 Oktober 2014 (vide surat P-8) dan foto kopi KTP pengurus harian (vide surat P-7) majelis komisoner berpendapat bahwa 1. Bahwa dalam surat kuasa yang dimaksud untuk mewakili sekelompok orang yang berasal dari LSM Jambi Corruption Watch terdapat beberapa nama yang belum menandatangani dan disebutkan untuk diwakili sebagai sekelompok orang. 2. Bahwa surat kuasa tertanggal 6 Oktober 2014 hanya untuk menyelesaikan sengketa informasi bukan untuk mewakili sekelompok orang dalam permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi. [3.28] Menimbang bahwa majelis komisoner berpendapat adanya perubahan status Pemohon dalam permohonan sengketa informasi berdasarkan seluruh dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (vide surat P-l sampai dengan surat P-8) dan keterangan Pemohon sebagaimana diuraikan di paragraf [3.25] dari perkumpulan menjadi sekelompok orang maka Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai sekelompok orang. [3.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, maka berdasarkan paragraf [3.19] sampai dengan paragraf [3.28] Majelis berpendapat lesai standing Pemohon tidak terpenuhi sebagai kelompok orang. Berdasarkan hal tersebut Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing) sebagai 12

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan demikian sudah sepatutnya Permohonan Sengketa Informasi Pemohon ditolak. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.30] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.31] Menimbang bahwa Termohon adalah Sekretaris Daerah Sebagai atasan PPID Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 10 ayat 4 dan 5 Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PP No. 41 Tahun 2007), yang dinyatakan: (4) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. (5) Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walilkota [3.32] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 8 Oktober 2014, Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun selaku atas PPID tidak hadir. Menurut keterangan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun sudah ada Surat Keputusan tentang PPID di Kabupaten Sarolangun tetapi tidak dapat ditunjukkan dimuka persidangan dan tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan Surat Keputusan tersebut. Adapun terhadap Kepala Bagian Admintrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun yang dihadiri oleh kuasa hukumnya namun Majelis Komisioner menolak kehadiranya karena surat kuasa bukan ditandatangani oleh pimpinan Badan Publik atau atasan PPID Kabupaten Sarolangun. [3.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.30] sampai dengan paragraf

[3.32]

Majelis

berpendapat

bahwa

Termohon

mempunyai

tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan 13

lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah yang berkedudukan Kabupaten Sarolangun memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo. D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.34] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dengan nomor surat

41/jcw-jbi/IV/2013

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Bagian

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun pada tanggal 25 April 2013. 2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan atas layanan informasi publik dengan surat nomor 63/jcw-jbi/V/2013 tertanggal 9 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun pada tanggal 13 Mei 2013. 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 Juni 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 232/VI/KIP-PS/2013. [3.35] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.36] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. I Tahun 2013 mengatur; 14

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [3.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon tanggal 13 Mei 2013 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.34] poin 2. [3.38] Menimbang

bahwa

berdasarkan

fakta

persidangan,

Termohon

tidak

memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.34] poin 2, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.34] poin 3. [3.39] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.34] sampai paragraf [3.38]., Pemohon

mengajukan

permohonan

PSI

ke

Komisi

Informasi

Pusat belum

pada jangka waktu pengajuan permohonan PSI sebagaimana ditetapkan dalam UU KIP dan Perki 1 Tahun 2013. Seharusnya Permohonan PSI ke Komisi Informasi Pusat diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah ditemukannya alasan untuk itu, dalam hal ini setelah lewatnya waktu 30 hari kerja bagi Termohon untuk menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon. Dengan demikian seharusnya Permohonan PSI diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon, yakni dalam kurun waktu 44 hari kerja setelah tanggal 2013 (tanggal

diajukan

dan

diterimanya

keberatan

Pemohon

13 Mei oleh

Termohon. Berdasarkan perhitungan jumlah hari kerja maka Permohonan PSI seharusnya diajukan dalam tenggang waktu tanggal 25 Juni - 12 Juli 2013. Sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan PSI pada tanggal 21 Juni 2013 sehingga jelas belum memasuki jangka waktu yang diperkenankan menurut UU KIP dan Perki 1/2013 atau dengan kata lain premature. Maka Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 ayat (2) UU KIP dan Pasal 13 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013dalam sengketa a quo

4.

KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 15

1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo. 4. Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KlPy'o Perki No. 1 Tahun 2013. 5.

AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Yhannu Setyawan selaku Ketua merangkap Anggota, Abdulhamid Dipopramono dan Henny S. Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hafida Riana sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

(Hafida Riana) 16

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

„ Jambi, 8 Oktober 2014 -' .

Pahite'ra_Pengganti J' Y? v.

(Hafida Riana)

17