IDENTITAS

ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 390/XII/KIP-PS-M-A/2011

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1]

Komisi

Informasi

Pusat Republik Indonesiayang memeriksa, memutus, dan

menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 390/XII/KIP-PSM-A/201 lyang diajukan oleh:

Nama

: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sarvodaya Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia

Alamat

: Jalan Bambu Hitam No. 28, Kecamatan Bambu Apus, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

di dalam persidangan, Ketua Umum DPP LSM Sarvodaya-KPODI memberikan kuasa tertanggal I Juni 2012 kepada: 1. David Erwin, S.E 2. Swandy Togatorop 3. Edy Silaban 4. Harapan Sinambela Dan kuasa dengan Nomor Surat: 046/DPP.LSM.S.KPODI/VII/2012 tertanggal 18 Juli 2012 kepada: L Swandi Togatorop 2. Mangantar, B.Sc 3. Rudin Kudadiri 1

selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Terhadap

Nama

: Sekolah Menengah Pertama PGRI 9 Provinsi DKI Jakarta

Alamat

: Jl. Raya Cipayung No. 7, Cipayung-Jakarta Timur

di dalam persidangan langsung diwakili oleh Kepala SMP PGRI 9 Jakarta, Ir. Edy Gunawan, M.M; selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah membaca/mendengar kesimpulan dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA A.

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 15 November 2011, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 390/XII/KIP-PS/2011.

Kronologi [2.2] Pada tanggaDl Oktober 2011, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis melalui surat nomor: 118/DPP-KPODI/X/2011 kepada Kepala SMP PGRI 9, Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Salinan Pertanggungjawaban Dana BOS TA 2011 meliputi RJM, RKT, RKAS, dan Kuitansi Pembelanjaan.

[2.3] Pada tanggal 4 November 2011, Termohon melalui Surat Nomor: 183/SMP PGRI 9/C/2011 menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak memenuhi permohonan Pemohon karena: 1. Pertanggungjawaban Dana BOS SMP PGRI 9 dilaporkan kepada Manajemen BOS Kota Administrasi Jakarta Timur;

2

2. Seperti tertuang pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab IV bagian Kesatu Pasal 9 ayat 5: “Cara-cara lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. Oleh karena SMP PGRI 9 bukan pejabat pengelola informasi, Saudara dapat menguhubungi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Timur (UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 13); 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Tahun 2011, sekolah hanya mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola (format BOS Kl) pada papan pengumuman sekolah, untuk orang tua, masyarakat, dan siapapun termasuk Saudara dipersilakan untuk melihat pada papan pengumuman, [2.4] Tidak puas dengan jawaban dari Termohon, pada tanggal 15 November 2011 Pemohon menyampaikan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur untuk meminta kembali

informasi sebagaimana

permohonan sebelumnya.

[2.5] Pada tanggal 22 November 2011, Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon melalui surat Nomor: 29391-03173.55 sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun 2011, sekolah hanya mengumumkan program penggunaan peruntukan dana yang diterima sesuai format BOS-K1 (F K l) pada papan pengumuman sekolah yang mudah dilihat oleh masyarakat (umum), dalam hal ini sudah dilakukan oleh SMP PGRI 9 Jakarta, 2. Seperti tertuang pada Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Bab IV Bagian Kesatu Pasal 9 ayat (5); “Caracara lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik atau Pejabat Pemberi Informasi Publik dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3. Pejabat UKPD tidak berwenang untuk memberikan Dokumen Pertanggungjawaban kepada lembaga yang bukan auditor kecuali kepada pengawas internal dan pengawas eksternal. [2.6] Karena tidak puas atas tanggapan dari Termohon, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Desember 2011.

[2.7] Pada tanggal 10 April 2012 diadakan mediasi dengan para pihak. Dalam mediasi tersebut tercapai kesepakatan terhadap permohonan informasi atas Salinan Dokumen Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun Anggaran 2011, meliputi: a. Rencana Kerja Tahunan (RKT) b. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) 3

Sementara itu, tidak tercapai kesepakatan terhadap poin informasi RJ M dan Kuitansi Pembelanjaan.

[2.8] Selanjutnya, di dalam ajudikasi tanggal 4 Juni 2012, Pemohon memperbaiki permohonan

dengan

disepakati

oleh

Termohon

untuk memohon

informasi Salinan

Pertanggungjawaban Dana BOS TA 2011 berupa RJM dan Kuitansi Pembelanjaan SMP PGRI 9 Jakarta.

Alasan Permohonanlnformasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.7] Sebagai kontrol sosial dari masyarakat terhadap penggunaan uang negara. Petitum [2.8] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.

B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) LSM Sarvodaya sedang dalam pengurusan perpanjangan. 2. Bahwa SKT bukan merupakan izin pendirian LSM. 3. Bahwa perwakilan Sarvodaya ada di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. 4. Bahwa Pemohon telah memperoleh sebagian informasi dari Termohon, namun belum mencakup seluruh informasi yang Pemohon inginkan karena hanya laporan yang bersifat gelondongan sehingga tidak efektif bagi Pemohon dalam melakukan kontrol penggunaan uang negara. 5. Bahwa alasan permohonan adalah karena masyarakat diminta berperan aktif dalam pendidikan nasional. LSM hadir sebagai kontrol sosial agar pendidikan nasional berjalan dengan lebih baik.

Surat-Surat Pemohon 4

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-l

Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyrakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 tanggal 14 Agustus 2004 dengan Notaris Jauhar Arifin, S.H.

Bukti P-2

Surat Kuasa Khusus Parta Timbo, Ketua Umum DPP LSM SarvodayaKPODI kepada David Erwin, S.E., Swandy Togatorop, Harapan Sinambela, dan Edy Silaban tertanggal 1 Juni 2012, dan Surat Kuasa Khusus Parta Timbo, Ketua Umum DPP LSM Sarvodaya-KPODI kepada Swandi Togatorop, Mangantar, B.Sc, dan Rudin Kudadiri dengan Nomor Surat: 046/DPP.LSM.S.KPODI/VI1/2012 tertanggal 18 Juli 2012.

Bukti P-3

Salinan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala SMP PGRI 9 Jakarta, Nomor: 118/DPP-KPODI/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011.

Bukti P-4

Salinan Surat Jawaban Termohon atas permohonan informasi melalui surat Nomor: 183/SMP PGRI 9/T/C/l 1/2011 tertanggal 4 November 2011.

Bukti P-5

Salinan Surat Keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur melalui surat Nomor: 049/DPP-KPODI/XI/2011 tertanggal 15 November 2011.

Bukti P-6

Salinan Surat Tanggapan Termohon terhadap keberatan melalui surat Nomor: 29391-03173.55 tertanggal 22 November 2011.

Bukti P-7

Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 13 Desember 2011.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan buktiterlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5

Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon mempertanyakan keberadaan

LSM Sarvodaya dan tujuan

permintaan informasinya. 2. Bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari LSM Sarvodaya telah daluwarsa pada tahun 2009, 3. Bahwa kewajiban Termohon hanya sebatas pengumuman informasi. 4. Bahwa informasi a quo dikuasai oleh Termohon. 5. Bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi yang dimaksud. Kewenangan ada pada Suku Dinas. 6. Bahwa ketika ada pembelanjaan, kuitansi dilaporkan kepada Suku Dinas, namun aslinya tetap pada Termohon SMP PGRI 9 Jakarta. 7. Bahwa Termohon dapat menunjukkan format K2. K1 itu data seluruhnya di dalam 1 (satu) tahun. 8. Bahwa informasi sesuai format K2 diumumkan di papan pengumuman sebelum dan setelah diaudit. 9. Bahwa ketika sosialiasi program Dana BOS dahulu, kepada Termohon diberikan rambu-rambu termasuk kekhawatiran terhadap LSM-LSM. 10. Bahwa belum ada Petunjuk Teknis dari Peraturan Gubernur yang ada. 11. Bahwa SMP PGRI 9 adalah sekolah swasta yang berbentuk Yayasan. 12. Alasan Termohon menolak memberikan informasi adalah pejabat UKPD tidak berwenang memberikan jawaban kepada lembaga yang bukan auditor. 13. Bahwa Termohon tidak mengetahui apakah hasil audit sudah keluar hasilnya. 14. Bahwa

berdasarkan

Undang-Undang

Kearsipan,

Permohon

tidak

diberikan

kewenangan untuk memberikan dokumen kepada pihak yang tidak kompeten. Hanya auditor yang memiliki kompetensi. 15. Kalau informasi bisa diberikan tapi bukti fisik berupa kuitansi tidak bisa diberikan.

Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T -1

Salinan Surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah (LSM Komptras) kepada Menteri

6

Dalam Negeri u.p Direktur Kesbangpol dengan Nomor Surat: 085/LSM KOMPTRAS/V/2012 perihal Konfirmasi Keberadaan LSM SarvodayaKPODI tertanggal 15 Mei 2012. Bukti T-2

Salinan Surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah (LSM Komptras) kepada Menteri Komunikasi

dan

Informatika

dengan

Nomor

Surat:

086/LSM

KOMPTRAS/V/2012 perihal Konfirmasi Keberadaan LSM SarvodayaKPODI tertanggal 15 Mei 2012. Bukti T-3

Profil Organisasi LSM Sarvodaya di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri.

Bukti T-4

Salinan Surat a.n Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Nomor: 220/1328 D.III tertanggal 24 April 2012 kepada Sekda Provinsi seIndonesia dan Sekda Kab/Kota se-Indonesia perihal Penertiban Aktivitas Ormas

Bukti T-5

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1971/2011 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bukti T-6

Salinan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 6028/-1,851.91 perihal Penjelasan.

Bukti T-7

Salinan Surat dari Kepala SMP PGRI 9 Jakarta kepada Komisi Informasi Pusat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Surat: 103/SMP PGRI 9/T/C/07/2012 perihal Keterangan.

Bukti T-7

Salinan Surat dari Kepala SMP Negeri 95 Jakarta kepada Kasi Manajemen Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta perihal Laporan

[2.14] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohonpada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadiladilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

7

Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan baik lisan maupun tertulis.

Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang pada tanggal 27 Juli 2012 Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut: !. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2011 menyebutkan bahwa sekolah hanya mengumumkan besaran dana yang diterima dan dikelola (format BOS Kl). 2. SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1971/2011 tentang Informasi yang Dikecualikan

di

Lingkungan

Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta

(Dokumen

pertanggungjawaban keuangan dan laporan keuangan sebelum diaudit). 3. SMP PGRI 9 tidak menjadi sampel audit BPKP tahun 2011. 4. Bahwa SMP PGRI 9 selaku Termohon melayani dan terbuka kepada siapapun, termasuk LSM untuk memberikan informasi yang bertujuan membangun serta membuat pendidikan lebih maju. Akan tetapi Termohon tidak sependapat apabila UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijadikan alat untuk menakut-nakuti,

memeras,

dan

untuk keperluan

lainnya yang

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan.

[3.3] Menimbang bahwa di dalam Kesimpulan Termohon terlampir penjelasan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Plh. Sekretaris Hj. Istaryatinintias, M.Si yang pada pokoknya sebagai berikut: L Bahwa BPK belum mengadakan audit dana BOS tahun 2011. Audit yang dilakukan menggunakan model sampel. 2. Bahwa SMP PGRI 9 Jakarta Timur tidak ikut menjadi sampel sebagaimana surat Kepala SMP PGRI Jakarta Nomor 103/SMP PGRI 9/T/C/07/2012 tanggal 24 juli 2012 .

3. Bahwa dasar hukum yang tidak memperbolehkan disampaikannya dokumen/arsip kepada Pemohon adalah: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Bab IX KETENTUAN PIDANA Pasal 82.

8

b. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1971/2011 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4, Bahwa bukti bayar berupa kuitansi asli sebagai bukti bayar termasuk arsip dinamis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (I) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf adan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3ayat (4) huruf b Perki PPSIP.

9

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4,4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (5) Perki PPS1P pada pokoknya mengatur bahwa di dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah bagian dari Badan Publik Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan yang berkedudukan hukum di DKI Jakarta.

[4.8] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa diajukan ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 13 Desember 2011 dan pemeriksaan pendahuluan selesai pada tanggal 29 Desember 2011.

[4.9] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta baru dilantik pada tanggal 15 Maret 2012.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] sampai dengan [4.9] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (I), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat(l), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

10

1. Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia yang dibuktikan dengan Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyrakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 tanggal 14 Agustus 2004 dengan Notaris Jauhar Arifin, S.H. (Bukti P-l) 2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi

kepada

Kepala

SMP

PGRr

9 Jakarta,

Nomor:

118/DPP-

KPODI/X/2011 (Bukti P-3) 3. Bahwa pada tanggal 4 November 2011, Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi melalui surat Nomor: 183/SMP PGRI 9/T/C/l 1/2011 . (Bukti P-4) 4. Bahwa pada tanggal 15 November 2011, Pemohon

mengajukan keberatan

kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur melalui surat Nomor: 049/DPP-KPODI/X1/20L (Bukti P-5) 5. Bahwa pada tanggal 22 November 2011,Termohon memberikan tanggapan terhadap keberatan melalui surat Nomor: 29391-03173.55 (Bukti P-6) 6. Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 13 Desember 2011 (Bukti P-7).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Tujuan Permohonan Informasi Publik [4.12] Menimbang bahwa: 1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) jnncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik; 2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan; 3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila: a. Informasi

publik

yang diminta termasuk

dikecualikan; II

informasi

publik

yang

b. Permohonan

dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; 4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP jimcto Pasal 14 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan; 5. Pasal 9 huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon utnuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; 6. Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 Perki SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik; 7. Pasal 19 ayat (1) Perki SLIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik; 8. Pasal 22 Perki SLIP menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon dan di dalam persidangan, Pemohon telah menyebutkan alasan permohonannya;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.12] dan [4.13], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pokok Permohonan [4.15] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

12

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon

tidak

mendapatkan

tanggapan atas keberatan

dari

Termohon

sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud para paragraf sebelumnya.

E. Pendapat Majelis [4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut.

1. Apakah Pemohon Berhak Meminta Informasi Terkait Pertanggungjawaban Dana BOS? [4.17] Menimbang di dalam persidangan Termohon mempertanyakan tujuan pengawasan dari Pemohon.

[4.18] Menimbang bahwa Termohon juga menyatakan Surat Keterangan Terdaftar Instansi Pemohon di Kementerian Dalam Negeri sudah daluwarsa sehingga Pemohon tidak berhak melakukan upaya hukum

[4.19] Menimbang Pasal 1 angka 12 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa: Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur Undang-Undang ini.

13

[4.20] Menimbang bahwa Surat Keterangan Terdaftar bukanlah syarat berdirinya suatu Badan Hukum.

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon telah memiliki Akta Pendirian Badan Hukum Lembaga Swadaya Masyrakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 tanggal 14 Agustus 2004 dengan Notaris Jauhar Arifin, S.H.

[4.22] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan alasan melakukan permohonan informasi adalah untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara di Sekolah,

[4.23] Menimbang bahwa di dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 pada BAB VIII Huruf A Angka 5 juga disebutkan bahwa:

Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya. [4.24] Menimbang bahwa di dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 pada BAB III Huruf E Angka 3 disebutkan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab sekolah adalah:

mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RAPBS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Format BOS-K1) [4.25] Menimbang keterangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon berhak meminta informasi a quo.

[4.26] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Pertanggungjawaban Dana BOS SMP PGRI 9 Jakarta meliputi: 1. Rencana Jangka Menengah (RJM); 2. Kuitansi Pembelanjaan. 14

2. Rencana Jangka Menengah [4.27] Menimbang bahwa BAB II tentang Implementasi BOS, Huruf D Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran Dana BOS Tahun 2011 menyatakan bahwa Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.

[4.28] Menimbang bahwa di dalam Lampiran I Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional a quo juga disebutkan bahwa:

Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). Secara rinci diatur dalam Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. [4.29] Menimbang bahwa Termohon menyatakan menguasai dokumen a quo.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf b Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa:

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya [4.31] Menimbang bahwa Rencana Jangka Menengah terkait Penggunaan Dana BOS merupakan kebijakan yang wajid dimiliki oleh setiap sekolah termasuk SMP PGRI 9 Jakarta.

[4.32] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.27] sampai dengan paragraf [4.31], Majelis berpendapat dalil Termohon semula yang menyatakan menolak memberikan informasi Rencana Jangka Mengenah a quo kepada Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum.

15

3.

Kuitansi Pembelanjaan

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi berupa ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. rencana dan laporan realisasi anggaran 2. neraca 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. daftar aset dan investasi [4.34] Menimbang kuitansi merupakan bagian dari laporan keuangan.

[4.35] Menimbang bahwa di dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1971/2011 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, antara lain: Laporan keuangan sebelum diaudit.

[4.36] Menimbang bahwa meskipun Termohon merupakan bagian dari Badan Hukum Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan, namun terkait dengan penggunaan dana BOS, Termohon tunduk pada ketentuan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

[4.37] Menimbang di dalam Kesimpulan Termohon terlampir penjelasan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Plh. Sekretaris Hj. Istaryatinintias, M.Si yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum diadakan audit terhadap penggunaan anggaran Dana BOS Tahun 2011.

[4.38] Menimbang bahwa meskipun laporan keuangan adalah informasi yang dapat dibuka, namun laporan bersifat final hanyalah laporan yang sudah selesai diaudit,

[4.39] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.33] sampai dengan paragraf [4.38], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menolak memberikan informasi adalah relevan selama dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS belum selesai diaudit.

16

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo,

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

[5.3] Salinan dokumen a quo merupakan informasi yang terbuka.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwalnformasi yang diminta Pemohon berupa Pertanggungjawaban Dana BOS TA 2011 meliputi: 1. Salinan Dokumen Rencana Jangka Menengah SMP PGRI 9 Jakarta; adalah informasi yang bersifat terbuka. 2. Kuitansi Pembelanjaan; adalah dokumen yang tidak dapat diberikan selama masih dalam proses audit.

[6.3] Mengukuhkan keputusan Atasan PPID untuk tidak memberikan informasi kuitansi pembelanjaan selama masih dalam proses audit.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] angka 1 kepada Pemohon,dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

[6.5] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

17

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dono Prasetyo selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Rahman Ma’mun dan, Amirudin masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, 30 Juli 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 31 Juli 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon;

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Abdul Rahman Ma’mun)

(Amirudin)

Petugas Kepaniteraan

(Indah Puji Rahayu)

18

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

19